Issuu on Google+


PUBLIK UNTUK PUBLIK Analisis Siaran Berita RRI Pro3 Selama Kampanye Pemilu Legislatif 2009


PUBLIK UNTUK PUBLIK Analisis Siaran Berita RRI Pro3 Selama Kampanye Pemilu Legislatif 2009

Penanggung Jawab Sunarya Ruslan Ketua Tim Dakhril Sekretaris Diran Peneliti Puji Rianto Wisnu Martha Adiputra Iwan Awaluddin Yusuf Pembantu Peneliti Anna Susilaningtyas Intania Poerwaningtias

Puslitbangdiklat LPP RRI - PKMBP 2009


PUBLIK UNTUK PUBLIK Analisis Siaran Berita RRI Pro3 Selama Kampanye Pemilu Legislatif 2009 Penulis Desain Sampul Tata Letak

: Puji Rianto Wisnu Martha Adiputra Iwan Awaluddin Yusuf : Dhanan Arditya : I Poerwaningtias

Cetakan I, Agustus 2009 Diterbitkan oleh ISBN

: Puslitbangdiklat LPP RRI dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer Yogyakarta

978-979-16770-3-5


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Direksi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Puslitbangdiklat yang telah mengambil inisiatif untuk melakukan Penelitian Kualitatif Siaran Berita Pemilu di Pro 3 RRI. Dalam kurun waktu hampir 10 tahun sejak tahun 2000, LPP RRI telah melakukan berbagai penelitian atau Audience research. Audience research yang diselanggarakan selama ini adalah penelitian kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui peta pendengar RRI, mengetahui Wants dan Needs dari Audience untuk kepentingan evaluasi dan pengembangan program. Dengan demikian, studi kualitatif yang diselenggarakan Puslitbangdiklat ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan LPP RRI. Untuk penelitian kualitatif ini, memang banyak jenis penelitian yang bisa kita lakukan diantaranya analisis semiotik, Framing dan penelitian-penelitian kualitatif lainnya seperti Agenda setting, used and gratification. Saya berpendapat, analisis Framing, sebagaimana juga digunakan dalam penelitian ini, untuk siaran dan liputan Pemilu sangat penting sekali guna mengukur sejauh mana LPP RRI yang mempunyai sifat independen, netral dan tidak komersial ini, betul-betul terwujud dalam setiap siarannya khususnya dalam siaran Pemilu. Sejak awal penelitian ini berlangsung, ketika saya masih menjabat Direktur Program dan Produksi LPP RRI, tim peneliti memang berkonsultasi ataupun berdiskusi dengan saya mengenai arah dari penelitian kualitatif ini. Dari analisis kualitatif, yang dalam hal ini analisis framing, misalnya, kita dapat mengambil poin-poin penting untuk memperbaiki siaran Pemilu pada Pilpres. Jadi, apapun hasil dari analisis ini tentu akan memperkaya kita dan tidak perlu membuat kita berkecil hati karena tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas,


siaran khususnya siaran Pemilu LPP RRI. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua tim peneliti yang telah dengan tekun menganalisis isi siaran pemilu kita, dan mudah-mudahan hasil penelitian dan seminar ini betul-betul dapat memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan Siaran LPP RRI. Terima kasih. SEKALI DI UDARA TETAP DI UDARA.

Jakarta, 4 Juni 2009. Direktur Administrasi dan Keuangan (Mewakili Direktur Utama LPP RRI)

Dra. Rosarita Niken Widiastuti, MSi.

vi


KATA PENGANTAR

Sejak diberlakukannya UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002, Radio Republik Indonesia (RRI) telah berubah status menjadi lembaga penyiaran publik. Tentu saja, perubahan ini merupakan kesempatan dan sekaligus tantangan bagi segenap pengelola RRI. Status RRI sebagai lembaga penyiaran publik atau yang sekarang lebih dikenal sebagai LPP RRI akan lebih membuka peluang bagi RRI untuk melayani kepentingan masyarakat dalam pengertian seluas-luasnya. LPP RRI dapat mengambil peran yang lebih besar atau bahkan menjadi “garda depan� dalam setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Sebagai lembaga Penyiaran Publik, tugas RRI jelas menjadi semakin berat. Ia tidak hanya dituntut untuk independen, tetapi juga harus mendidik masyarakat. Pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2009 merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini, pemilihan umum tidak hanya menyimbolkan bahwa kita adalah sebuah negara demokratis, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pemilihan umum tersebut “bermakna� bagi publik. Begitu pentingnya pemilu dalam kehidupan demokrasi, demi masa depan Bangsa Indonesia, menjadi penting bagi LPP RRI untuk menyiarkan berita-berita mengenai pemilu. Di sini, LPP RRI mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyebarkan informasi mengenai pemilu dengan cara yang mendidik, independen, dan selalu berpijak pada kepentingan publik. Tugas yang sebenarnya sangat berat karena menuntut profesionalitas yang tinggi. Latar belakang inilah yang mendorong Bidang Litbang Puslitbangdiklat melakukan penelitian terhadap berita-berita yang disiarkan oleh RRI Pro3 dalam memberitakan pemilu 2009. Kita mengetahui tugas Puslitbangdiklat sebagaimana digariskan dalam Peraturan Dewan Direksi (LPP RRI) No. 001/PER/Direksi/2006 tanggal 10 November 2006, pasal 98, yaitu melaksanakan penelitian, pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan dilingkungan RRI. Oleh


karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pengembangan LPP RRI di masa datang, utamanya dalam rangka terus memaksimalkan peranan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Penelitian ini, barangkali, tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya penelitian ini, yaitu Direktur Program dan Produksi pada waktu Penelitian ini berlangsung Ibu R. Niken Widyastuti, Peneliti dan asisten peneliti dari Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP), Yogyakarta yang telah berkenan melakukan penelitian, teman-teman di Pusat Pemberitaan yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara selama proses penelitian ini, serta banyak pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami berharap penelitian ini akan memberi sumbangan bagi usaha LPP RRI untuk menjadi radio Publik. Untuk itulah, Puslitbangdiklat bersepakat agar hasil penelitian tersebut bisa dibaca oleh kalangan internal RRI sehingga temuan-temuan dan rekomendasi dalam penelitian ini dapat menjadi acuan untuk segenap angkawasan dan angkasawati RRI dengan diterbitkan menjadi sebuah buku. Buku ini kami beri judul Publik untuk Publik: Analisis Kualitatif Siaran Berita Pemilu RRI Pro3. Publik untuk Publik kami pilih sebagai judul buku ini karena dilandasi oleh semangat bahwa keberadaan RRI merupakan lembaga penyiaran dan karenanya harus berjuang demi publik pula. Mudah-mudahan niatan yang mulia ini dapat diwujudkan oleh segenap angkasawan-angkasawati RRI. Amien. Jakarta, 26 Mei 2009 Kapuslitbangdiklat LPP RRI

Ir.H.Sunarya Ruslan, MSEE

viii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN LPP RRI__v KATA PENGANTAR KAPUSLITBANGDIKLAT LPP RRI__vii DAFTAR ISI__ix DAFTAR TABEL__xi DAFTAR GRAFIK__xii

BAB I PENDAHULUAN__1 A. B. C. D. E.

Latar Belakang Penelitian__1 Rumusan Masalah__2 Tujuan Penelitian__3 Manfaat Penelitian__3 Metodologi__3 1. Sifat Penelitian__3 2. Metode Penelitian__4 3. Objek Penelitian__4 4. Teknik Pengumpulan Data__5 5. Teknik Analisis Data__6

BAB II KERANGKA TEORI__7 A. Lembaga Siaran Publik__7 B. Proses Produksi Berita__9 C. Prinsip Objektivitas dalam Pemberitaan__13

BAB III LAPORAN PENELITIAN__15 Analisis Framing__15 A. Perspektif Teori__15 B. Deskripsi Berita__20

ix


C. Analisis Framing Berita RRI Pro 3__27 1. Perangkat Pembingkaian__28 2. Perangkat Penalaran__43 D. Kesimpulan__57 Analisis Wacana Kritis: Representasi Pemilu Legislatif Berita RRI Pro 3__59 A. Perspektif Teoritik__59 1. Analisis Wacana Kritis__59 2. Politik Representasi__63 B. Analisis Wacana Kritis Berita Pemilu Legislatif RRI Pro 3__64 1. Deskripsi Teks__64 2. Analisis Teks__66 3. Analisis Praktik Wacana__77 4. Analisis Praktik Sosio-kultural__81 C. Kesimpulan__83 Analisis Kuantitatif Berita Pemilu Legislatif RRI Pro 3__85 A. Kerangka Konsep dan Metodologi__85 B. Analisis Kuantitatif Berita Pemilu RRI Pro 3__88 1. Kategori Berita__88 2. Tema Berita__91 3. Narasumber Berita__92 4. Kontestan Pemilu__93 5. Objektivitas Berita__96

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI__106 DAFTAR PUSTAKA__113 INDEKS__117




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerangka Analisis Tabel 2 Daftar Berita yang menjadi Objek Penelitian Tabel 3 Berita dengan Metafor Tabel 4 Berita dengan Catchphrases Tabel 5 Berita dengan Exemplar Tabel 6 Berita dengan Depiction Tabel 7 Berita dengan Roots Tabel 8 Berita dengan Appeals to Principle Tabel 9 Berita dengan Konsekuensi Tabel 10 Tema-tema Berita yang Berhubungan dengan Persiapan Pemilu Tabel 11 Narasumber Berita Tabel 12 Partai Peserta Pemilu Tabel 13 Contoh Berita yang Tidak Cover Both Side Tabel 14 Contoh Berita yang Mengandung Slant Tabel 15 Contoh Berita yang Mengandung Source Bias Tabel 16 Contoh Berita yang Mengandung Hiperbola Tabel 17 Contoh Berita yang Mengandung Emosi Tabel 18 Contoh Berita yang Mengandung Pengaitan Tidak Relevan

xi

17 20 28 32 35 39 43 47 52 69 92 94 97 98 99 100 102 105


DAFTAR GRAFIK

Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik

1 Jadwal Siaran 2 Format Berita 3 Penempatan Berita 4 Durasi 5 Asal Berita 6 Tema Berita Kontestan Pemilu 7 Penggambaran terhadap Kontestan Pemilu 8 Slant 9 Source Bias 10 Hiperbola 11 Penonjolan Emosi 12 Pars Pro Toto (Metonimia) 13 Pemberian Label Tertentu 14 Pengaitan yang Tidak Relevan

xii

88 89 90 90 91 95 96 97 98 100 101 103 104 105


PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Penelitian

Sejak disahkannya UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Radio Republik Indonesia (RRI) telah berubah statusnya menjadi lembaga siaran publik. Menurut pasal 14 (1) undang-undang tersebut, lembaga siaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan pelayanan kepentingan masyarakat. Kemudian, ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga siaran publik sebagaimana dimaksud dalam undangundang tersebut adalah Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Dengan demikian, sejak UU tersebut disahkan, RRI telah mengalami pergeseran paradigma ke arah lembaga siaran publik. Tentu saja, perubahan paradigma tersebut membawa implikasi bagi pengelolaan RRI. Jika pada masa lampau RRI lebih sebagai “corong� pemerintah, maka sejak undang-undang tersebut disahkan maka RRI harus mampu melayani berbagai kepentingan publik. RRI, dalam hal ini, tidak lagi sebagai aparatus ideologi negara (state-aparatus ideology) (mengenai konsep ini, lihat Althuser, 1984) yang senantiasa bertindak demi kepentingan dan kelangsungan rejim, tetapi lebih sebagai “public servant�. Sebagai radio publik, program yang disiarkan RRI harus merefleksikan kepentingan publik. Demikian juga dalam liputan pemilu 2009. Dalam hal ini, RRI harus mampu menyiarkan berita pemilihan umum secara  Di sini, publik dimaknai sebagai bukan privat: seluruh warga negara umum yang relevan dan saling berkaitan seperti dalam konteks kepentingan publik; sesuatu yang komunal, dimiliki dan menjadi dasar aturan seperti dalam konteks penyiaran publik (Grossberg, et.al, 2006: 378)


Publik untuk Publik berimbang, tidak berpihak dan berdiri di atas semua golongan. RRI tidak diperkenankan untuk berpihak kepada kepentingan partai politik atau kelompok tertentu. Sebaliknya, dalam menyiarkan beritanya, RRI harus menjunjung tinggi objektivitas dan netralitasnya (lihat Pedoman Penyelenggaraan Siaran, LPP RRI, 2007). Latar belakang inilah yang mendorong Puslitbangdiklat menyelenggarakan penelitian kualitatif terhadap berita-berita yang disiarkan RRI Pro3 selama masa kampanye pemilu legislatif. Siaran Berita RRI Pro3 diambil sebagai bahan penelitian karena lingkup siarannya yang bersifat nasional. Pemilu legislatif adalah suatu event nasional dan karenanya memerlukan coverage nasional. Di sisi lain, berita yang disiarkan selama masa kampanye diambil sebagai objek penelitian karena dilatarbelakangi asumsi bahwa pada masa kampanye pemilu akan terjadi banyak sekali perebutan pengaruh dari berbagai kepentingan. Dengan demikian, realitas politik akan menjadi semakin dinamis. Dalam situasi semacam ini, biasanya, media-termasuk di dalamnya-RRI Pro3 akan mudah terjebak ke dalam agenda setting pihak lain. Secara teoritik, independensi dan peran RRI sebagai radio publik dapat dilihat dari analisis teks berita yang disiarkan. Melalui analisis kualitatif dalam bentuk analisis frame dan wacana maka akan dapat dilacak bagaimana RRI merepresentasikan kampanye pemilu legislatif 2009. Analisis frame membawa kita pada bagaimana wartawan RRI Pro3 mengkerangka berita yang disiarkannya, sedangkan analisis wacana mengarahkan pada tipe wacana yang dihadirkan. Kedua analisis ini akan memberikan suatu perspektif apakah program siaran berita RRI Pro3 selama masa kampanye pemilu legislatif telah mencerminkan radio publik ataukah belum? Meskipun demikian, analisis kualitatif semacam ini tidak akan memberikan gambaran mengenai objektivitas berita. Untuk itu, diperlukan metode penelitian lain, yakni analisis isi kuantitatif.

B.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana telah dipaparkan di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana RRI Pro3 membingkai berita-berita pemilu umum legislatif 2009 selama masa kampanye? 2. Bagaimana tipe wacana pemberitaan pemilihan umum legislatif 2009 yang ditampilkan oleh RRI Pro3 selama masa kampanye? 3. Apakah liputan berita RRI Pro3 mengenai pemilihan umum legislatif 2009 selama masa kampanye telah cukup objektif? 4. Bagaimanakah posisi RRI Pro3 dalam menyiarkan siaran pemilu legislatif tahun 2009 selama masa kampanye?; dan dari 


Pendahuluan keseluruhan cara RRI Pro3 membingkai, mewacanakan, dan dilihat dari objektivitas pemberitaannya apakah RRI Pro3 dalam menyiarkan pemilihan umum legislatif 2009 telah mencerminkan dirinya sebagai radio publik?

C.

Tujuan Penelitian

1. Memahami pembingkaian (framing) dalam perspektif kepentingan publik sesuai dengan status Radio Republik Indonesia sebagai Lembaga Penyiaran Publik 2. Memahami praktik wacana yang dilaksanakan oleh RRI Pro3 selama liputan pemilihan umum legistlatif 2009 selama masa kampanye 3. Melihat objektivitas pemberitaan RRI Pro3 dalam menyiarkan berita pemilu legislatif 2009 selama masa kampanye 4. Melihat posisi RRI Pro3 dalam menyiarkan pemilihan umum legislatif 2009 selama masa kampanye 5. Melihat sejauh mana RRI Pro3 telah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai radio publik dalam menyiarkan pemilihan umum legislatif 2009 selama masa kampanye

D.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Memberikan masukan bagi RRI Pro3 dalam usahanya meningkatkan kualitas pemberitaan 2. Memberikan masukan kepada jurnalis RRI Pro3 agar dalam melakukan liputan pemilihan umum agar senantiasa berpijak kepada peran dan fungsinya sebagai radio publik melalui pengerangkaan dan praktik wacana yang dilakukan 3. Sebagai bahan masukan kepada jajaran direksi untuk meningkatkan kualitas pemberitaan RRI Pro3, utamanya dalam liputan pemilihan umum

E.

Metodologi

1. Sifat Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis frame dan juga analisis wacana sebagai metode yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis teks media kualitatif. Meskipun demikian, demi memperoleh suatu pemahaman atau sudut pandang yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pemilu disiarkan dalam berita RRI Pro3 maka penelitian ini juga akan menggunakan analisis yang bersifat kuantitatif. Analisis kuantitatif akan digunakan untuk menutup “kekurangan� yang ada dalam pendekatan kualitatif sebagai akibat asumsi dan bangunan paradigma yang berbeda dalam melihat 


Publik untuk Publik realitas. Dalam penelitian kualitatif, bias lebih dilihat sebagai sifat alamiah berita, sedangkan dalam pendekatan analisis kuantitatif tidak. Analisis kuantitatif dapat memetakan objektivitas pemberitaan, dan memberikan saran bagaimana memperbaiki objektivitas yang kurang baik. Oleh karena penelitian ini menggabungkan dua metode yang sebenarnya mempunyai latar belakang paradigmatis yang berbeda, maka penelitian ini tidak ditujukan untuk membandingkan. Sebaliknya, masing-masing metode, utamanya penelitian kuantitatif, lebih ditempatkan sebagai pelengkap atas satu metode dengan metode kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian kualitatif mungkin akan sangat berbeda (lihat Eriyanto, 2002) dengan hasil-hasil penelitian kuantitatif meskipun unit analisisnya sama, yakni berita RRI Pro3. 2. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode framing dan wacana kritis. Analisis frame digunakan untuk memahami cara pesan media memberikan pemahaman atas peristiwa. Sementara itu, analisis wacana digunakan untuk memahami bagaimana praktik wacana yang digunakan oleh RRI Pro3 dalam menyampaikan realitas kampanye pemilu. Di sini, akan digunakan analisis wacana kritis dengan pemahaman bahwa proses produksi teks tidak berlangsung dalam ruang hampa. Namun, terdapat banyak hubungan yang melingkupi atas proses produksi teks tersebut yang berpengaruh terhadap tuturan atau wacana ditampilkan. Kemudian, untuk memperkuat analisis teks yang bersifat kualitatif di atas, penelitian ini akan didukung dengan metode analisis isi kuantitatif. Meskipun analisis frame dapat digunakan untuk melihat bias berita (McQuail, 1992) dengan cara menonjolkan dan menenggelamkan suatu isu, tetapi analisis frame bersifat konstruktivis. Di sini, menjadi tidak relevan untuk memperdebatkan prinsip objektivitas yang menjadi dasar praktik jurnalisme kontemporer. Oleh karena itu, penelitian kualitatif sebagaimana telah dikemukakan di atas, perlu ditopang atau diperkuat dengan penelitian yang bersifat kuantitatif, utamanya dalam konteks fungsi RRI sebagai radio publik yang harus senantiasa menjunjung objektivitas dan netralitas dalam pemberitaan. 3. Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah berita-berita pemilihan umum legislatif yang disiarkan oleh RRI Pro3 selama masa kampanye pemilihan umum legislatif 2009. Berita diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.




Pendahuluan (1). Warta Berita pukul 07.00-07.25 WIB (2). Warta Berita pukul 13.00-13.25 WIB, dan (3). Warta Berita pukul 19.00-19.25.WIB. 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian eksperimen, misalnya, data dikumpulkan melalui observasi, sedangkan dalam studi kasus data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara mendalam. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana Siaran RRI Pro3 dalam liputan pemilu legislatif 2009. Ada tiga metode penelitian yang digunakan, yakni analisis frame, analisis wacana, dan analisis isi kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada framing dan wacana Pada tahap pertama, keseluruhan berita yang disiarkan pada waktu-waktu di atas direkam dan ditranskrip untuk selanjutnya dipilih berita-berita yang menyiarkan pemilihan umum legislatif. Berita yang direkam dan ditranskrip adalah berita yang disiarkan mulai tanggal 1 Maret 2009 hingga 5 April 2009. Asumsinya, berita-berita tersebut akan mencerminkan “eskalasi” pemilu dari mulai pemilihan umum tertutup hingga terbuka sehingga dapat dibidik bagaimana “arah” berita dalam menanggapi kecenderungan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis wacana kritis sehingga memerlukan wawancara dan partisipasi observasi (pengamatan terlibat). Untuk itu, data penelitian juga dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan RRI, wartawan/reporter, dan juga kepala desk berita. Riset dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan informasi mekanisme ataupun standar kerja yang berlaku di RRI Pro3, yang secara keseluruhan akan berpengaruh terhadap bagaimana berita disiarkan. Studi pustaka juga akan digunakan untuk mendukung analisis makro (sosiokultural). a.

b.

Teknik pengumpulan data pada analisis isi kuantitatif Data yang dikumpulkan dalam penelitian kuantitaif ini sama dengan yang kualitatif, hanya saja berita-berita yang telah ditranskrip diambil sebanyak 100 item berita dengan mempertimbangkan “representativitasnya” sebagai sampel. Berita akan dipilih selama tiga hari, yakni senin, kamis, dan minggu dengan pertimbangan awal, tengah, dan akhir sehingga bisa dianggap mencerminkan berita RRI Pro3 dalam 


Publik untuk Publik liputan pemilu legislatif 2009. 5. Teknik Analisis Data Masing-masing metode mempunyai teknik analisis yang berbeda, terutama untuk kualitatif dengan kuantitatif. Pada analisis wacana, akan dianalisis dalam tiga level, yakni makro, meso, dan mikro. Analisis makro dan meso akan mengandalkan sumber wawancara, dokumentasi, dan pustaka, sedangkan analisis mikro akan memfokuskan pada teks berita yang disiarkan RRI Pro3 dalam liputan pemilu legistlatif. Data akan dianalisis dan diintepretasi untuk menemukan jawaban pertanyaan penelitian. Untuk penelitian kuantitatif, analisis akan menggunakan statistik. Data hasil coding akan dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Kemudian, untuk lebih mempertajam analisis, analisis juga akan menggunakan crosstabb terhadap item-item yang dianggap relevan.




KERANGKA TEORI

Dalam suatu penelitian, kerangka teori adalah penting karena menuntun peneliti dalam usahanya untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Teori menghadirkan berbagai cara mengenai bagaimana peneliti melihat lingkungannya meskipun teori itu sendiri tidak merefleksikan realitas (dikutip dari Littlejohn, 1996: 23). Stanley Deetz mengemukakan bahwa teori adalah suatu cara melihat (a way of seeing) dan berfikir tentang dunia. Dengan begitu, teori lebih baik dilihat sebagai sebuah “lensa� yang digunakan dalam proses observasi dibandingkan sebagai sebuah “cermin� alam raya, dan sebuah teori yang baik, menurut Littlejohn, lebih daripada sekedar konsep yang menyediakan penjelasan, pernyataan mengenai bagaimana berbagai macam variabel berhubungan satu dengan yang lain. Dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa konsep teoritik yang relevan, yakni lembaga siaran publik, proses produksi berita, dan prinsip objektivitas (dan netralitas) dalam pemberitaan.

A.

Lembaga Siaran Publik

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, lembaga siaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat (lihat pasal 14 (1)). Lembaga siaran publik ini mempunyai sedikitnya enam fungsi (McQuail, 2000), yakni (1) media penyiaran publik menjangkau secara universal seluruh wilayah geografis; (2) menyajikan keberagaman selera, kepentingan, kebutuhan, dan juga keberagaman pendapat dan kepercayaan; (3) melayani kelompok-


Publik untuk Publik kelompok minoritas; (4) memberi perhatian terhadap budaya nasional, bahasa, dan identitas bangsa; (5) melayani kebutuhan sistem politik dengan menghargai prinsip yang berimbang, imparsial terhadap isuisu konflik; dan terakhir (6) media penyiaran publik memberikan perhatian khusus pada kualitas isi media. Kemudian, untuk dapat melaksanakan keenam fungsi di atas, sebuah lembaga siaran publik harus memegang beberapa prinsip, yang diantaranya adalah: pertama, radio publik harus tersedia bagi seluruh warga masyarakat. Siarannya harus menjangkau seluruh warga negara serta mengikuti prinsip pelayanan kepada masyarakat secara demokratis. Kedua, radio publik harus merefleksikan selera dan minat masyarakat. Meskipun, barangkali, radio publik tidak dapat memuaskan semua pihak, tetapi jika sebuah program siaran diproduksi secara baik maka akan mampu memuaskan banyak orang pada waktu itu atau memuaskan setiap orang pada waktu lain. Ketiga, radio publik harus ditujukan kepada semua warga secara independen terlepas dari posisi sosial, politik ataupun agama mereka dalam masyarakat. Keempat, radio publik harus mempunyai komitmen pendidikan masyarakat. Kelima, radio publik harus dijauhkan dari kepentingan-kepentingan pribadi/vested interest (Petersson, 2001: 24-25). Sebagai sebuah lembaga publik, dan karenanya mempunyai tanggung jawab untuk melayani publik, sebuah lembaga siaran publik hendaknya berpegang pada dua hal pokok yang sebenarnya merupakan harapan normatif atas media. Menurut McQuail (1994: 246-248), kedua hal pokok tersebut adalah diversity dan kualitas informasi. Diversity merujuk pada usaha bahwa media: (1) seharusnya merefleksikan dalam struktur dan isi programnya berbagai realitas sosial, ekonomi, dan juga budaya (dan komunitas) dimana mereka beroperasi dalam cara yang kurang lebih proporsional; (2) menawarkan kesempatan akses suara yang sama bagi kelompok-kelompok minoritas; (3) bertindak sebagai “forum� untuk berbagai kepentingan dan sudut pandang yang berbeda; (4) menawarkan pilihan-pilihan isi yang relevan baik dalam suatu waktu atau berbagai waktu yang berhubungan dengan kebutuhan dan minat audiens. Kemudian, yang dimaksud dengan informasi berkualitas bahwa media (1) harus menyediakan informasi secara penuh berita-berita yang relevan dengan background informasi mengenai berbagai peristiwa masyarakat dan dunia; (2) informasi harus objektif dalam arti akurat, jujur, benar, dapat dipercaya, dan memisahkan fakta dengan opini; (3) informasi harus seimbang dan pelaporan yang fair (tidak memihak) dengan menghadirkan berbagai perspektif alternatif dalam cara yang tidak sensasional, dan tidak bias.




Kerangka Teori

B.

Proses Produksi Berita

Salah satu ciri komunikasi massa adalah produksi pesan atau simbol dilakukan secara kelompok dan tidak secara individual. Oleh karena itu, berita yang disiarkan oleh suatu media komunikasi massa akan melibatkan berbagai proses yang turut berpengaruh dalam menentukan isi berita. Dalam beberapa tahun belakangan, para sarjana telah mengembangkan berbagai tingkat analisis yang diorientasikan untuk melihat faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap proses produksi pesan. Shoemaker dan Reese (1996, dalam Whitney, Sumpter dan McQuail, 2004) berbicara tentang “hierarchies of influence” dan mengidentifikasi lima tingkatan pengaruh, yakni individu, rutinitas media, organisasi, extra-media, dan ideologi.  Tingkatan Individual Dalam kesehariannya, terdapat begitu banyak peristiwa ekonomi, sosial, dan juga politik. Namun, hanya beberapa peristiwa saja yang muncul dan disiarkan oleh media massa. Di sini, jurnalis mempunyai peran penting dalam menentukan peristiwa mana yang akan dijadikan berita dan mana yang tidak. Wartawan mempunyai “kekuasaan” untuk menentukan detil yang ditonjolkan, kelompok-kelompok sosial mana yang perlu dimunculkan dan mana yang ditenggelamkan. Shoemaker dan Reese (1996: 65) mengemukakan berbagai faktor individu yang mungkin mempengaruhi isi media, diantaranya adalah latar belakang personal dan pengalaman. Nilai-nilai yang dianut, keyakinan, dan latar belakang pendidikan juga akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana sebuah berita ditulis dan disiarkan. Afiliasi politik juga sangat berpengaruh terhadap proses produksi berita.  Rutinitas dan Organisasi Media Rutinitas organisasi merujuk pada aturan-aturan yang ada dalam organisasi media tersebut. Standart Operating Procedure dalam organisasi pemberitaan akan membantu newsrooms memutuskan apakah suatu informasi dapat ditulis atau disiarkan menjadi sebuah berita. Ini juga melibatkan apa yang sering disebut sebagai “gate keeping” (dikutip dari Tedjabayu, 2005: 35). Sementara itu, organisasi media merujuk pada struktur media itu sendiri, suatu proses pengambilan keputusan, khususnya ketika memutuskan sesuatu di luar rutinitas dan prosedur kerja. Michael Schudson (1995) lebih jauh mengemukakan bahwa bias jurnalisme lebih disebabkan oleh bias organisasi dibandingkan dengan praktisi jurnalis. Menurutnya, meningkatnya bias jurnalisme tidak berasal dari sikap berat sebelah dari seorang 


Publik untuk Publik jurnalis, tetapi berasal dari sikap yang tidak bisa melepaskan diri dari budaya profesionalnya (professional culture) (dikutip dari Whitney dan Ettema, 2003: 160). Lebih lanjut, McCombs dan Shaw (1976) dan Hirsch (1977) menunjukkan bagaimana bias gatekeepers merupakan faktor yang secara prinsipil dominan dalam menentukan berita. Ciri-ciri yang coba dilekatkan dalam kerja profesionalisme akan memberikan kontribusi pada bagaimana sebuah berita atau karya jurnalisme dihadirkankewajiban untuk memiliki pengetahuan spesifik, komitmen pada standart kerja-sebagai sebuah strategi organisasi dalam melaksanakan kerja jurnalistik akan sangat berpengaruh bagaimana sebuah berita dikonstruksi dan disiarkan. Dalam kaitannya dengan profesionalisme dan pengaruhnya terhadap kerja jurnalistik, Elliott (1977, dikutip dari Whitney dan Ettema, 2003: 162) mengemukakan bahwa Claims to profesionalism in journalism are based on such routine competencies as factual accuracy, speed at meeting deadline, style in presentation and shared sense of news values. The competence involve is that which suits the organizational structure of the medium at a particular time, so professional excellence is valued as much by executives and administrators as by the craft group. Lebih lanjut, Whitney dan Ettema (2003: 163) mengemukakan bahwa pengetahuan yang muncul dari studi-studi komunikator adalah proses organisasional dalam organisasi berita mempengaruhi tidak hanya kehidupan kerja individu dalam industri komunikasi, tetapi juga bentuk, isi, dan pemaknaan dari kerja yang mereka hasilkan. Shoemaker dan Reese (1996: 155) dengan tegas mengemukakan bahwa penulisan berita (newsmaking) merupakan suatu proses organisasional. Organisasi-organisasi media yang lebih besar mengintegrasikan bagian marketing dan editor. Integrasi ini mempengaruhi bagaimana sebuah berita ditulis dan disiarkan. Prinsip objektivitas dalam jurnalistik yang kemudian menjadi standart baku dalam jurnalisme profesional (Chesney, 2006) juga turut mempengaruhi bagaimana sebuah peristiwa ditulis dan dilaporkan. Di sini, keinginan untuk mengejar objektivitas telah mendorong jurnalis untuk lebih menyandarkan pada berita-berita kutipan yang menempatkan pejabat-pejabat pemerintahan sebagai nara sumber utama

10


Kerangka Teori sehingga media kemudian terjebak ke dalam apa yang sering disebut dengan “official truth”. Di Indonesia, praktik jurnalistik semacam ini lebih dikenal sebagai “jurnalisme ngrumpi”, “talking journalism” ataupun “jurnalisme omongan” meskipun sebenarnya term semacam ini kurang tepat. Ini karena pengertian dasar jurnalisme adalah untuk meraih tujuan-tujuan ideal, yakni melayani kepetingan publik (Kovach dan Rosenstiel, 2001; McQuail, 2004; Borjesson, 2006). Oleh karenanya, segala macam karya yang menggunakan metode jurnalistik dalam menghasilkannya, tetapi tidak berorientasi pada kepentingan publik bukanlah jurnalisme.  Kekuasaan di Luar Media (Extramedia level) Media tidak pernah berada dalam ruang hampa. Ia senantiasa menjadi bagian dari totalitas sistem sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya yang melingkupinya. Sistem politik dan media akan mempengaruhi bagaimana media menentukan peristiwa dan bagaimana peristiwa tersebut dihadirkan. Dalam suatu sistem otoriter, misalnya, berita yang disiarkan oleh media massa akan cenderung mengarah kepada hal-hal yang bersifat human interest, berita-berita yang sensasional, dan kurang menyentuh persoalan-persoalan politik negara. Sensorship dan breidel menjadi ancaman serius media, dan karenanya mereka akan menghindari berita-berita politik yang berbahaya. Shoemaker dan Reese (1996: 175) mengidentifikasi faktor-faktor ekstrinsik yang mengaruhi isi media, diantaranya adalah kelompok-kelompok kepentingan khusus, kampanye public relations, organisasi media itu sendiri, sumber-sumber pendapatan seperti iklan dan khalayak, institusi sosial lain seperti bisnis dan pemerintah, lingkungan ekonomi, dan juga teknologi. Hubungan-hubungan wartawan dengan narasumber juga mempunyai pengaruh terhadap isi media. Ini terjadi karena wartawan atau jurnalis tidak dapat menyiarkan peristiwa yang tidak mereka ketahui. Oleh karena itu, hubungannya dengan narasumber akan menentukan isi pesan media. Perspektif ekonomi politik yang mulai banyak digunakan untuk menganalisis isi media juga menegaskan bagaimana relasi-relasi kekuasaan mempengaruhi isi media (Rianto, 2005; Chesney, 2000). Dari sudut ekonomi politik, institusi-institusi yang lebih berkuasa akan lebih mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi isi media (Whitney dan Ettema, 2003: 172). Dari sini, media kemudian lebih bertindak sebagai state-aparatus ideology (Althuser, 2007) yang lebih banyak menyuarakan kekuatan politik dominan seperti pemerintah ataupun militer

11


Publik untuk Publik (Kelner, 1995), kekuatan-kekuatan ekonomi yang memberi media hidup (Chesney, 2000) atau kelas-kelas dominan dalam masyarakat (Herman dan Chomsky, 2002).  Ideologi Shoemaker dan Reese (1996) mengemukakan bahwa ideologi akan berpengaruh terhadap isi media. Grossberg et.all (2006: 193) mendefinisikan ideologi sebagai “a particular way of thingking and seeing the world that makes the existing organization of social relations appear natural and invitable”. Sebagai sebuah cara melihat, ideologi dengan demikian mempengaruhi bagaimana sebuah peristiwa dilihat dan direpresentasikan dalam media. Dengan demikian, dapat dimengerti mengapa sebuah peristiwa dimaknai dan direpresentasikan secara berbeda oleh masing-masing media. Ini karena ada pengaruh ideologis yang bersemayam dalam institusi media tersebut. Dalam sistem otoriter, sebagaimana dianalisis Althuser, media akan merepresentasikan dirinya sebagai “state-aparatus ideology” dibandingkan sebagai “free market of ideas”. Demikian juga, lembaga-lembaga siaran publik akan mempunyai orientasi pemberitaan yang berbeda dibandingkan dengan lembaga siaran swasta. Semuanya terjadi karena pengaruh ideologis. Eksistensi ideologi dimaksudkan untuk mengatur masalah tindakan dan praktik individu atau anggota suatu kelompok (Dikutip dari Eriyanto, 2001: 12). Di sini, ideologi membuat anggota kelompok akan bertindak dalam situasi yang sama, dapat menghubungkan masalah mereka, dan memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas dan kohesi dalam kelompok. Dalam cara pandang demikian, menurut Eriyanto (2001: 13-14), ideologi mempunyai beberapa implikasi penting. Pertama, ideologi secara inheren bersifat sosial, tidak personal atau individual: ia membutuhkan share diantara anggota kelompok, organisasi atau kolektivitas dengan orang lainnya. Hal yang di-share-kan tersebut, menurut Eriyanto, akan digunakan oleh anggota kelompok membentuk solidaritas dan kesatuan langkah dalam bertindak dan bersikap. Kedua, ideologi tidak hanya menyediakan fungsi koordinatif dan kohesi, tetapi juga membentuk identitas diri kelompok yang membedakannya dengan kelompok lain.

12


Kerangka Teori

C.

Prinsip Obyektivitas dalam Pemberitaan

Berita merupakan hasil konstruksi wartawan dan karenanya tidak akan pernah objektif. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa objektivitas tidaklah penting. Objektivitas tetap harus menjadi acuan nilai yang harus dikejar oleh seorang jurnalis dalam setiap pekerjaannya untuk menyiarkan berita. Prinsip objektivitas berkenaan dengan tugas wartawan untuk melakukan rekonstruksi (Severin dan Tankard, 2001) terhadap peristiwa. Berita merupakan laporan tentang fakta. Suatu peristiwa menjadi berita hanya apabila ditemukan dan dilaporkan oleh wartawan (Oetama, 1987: 195). Dengan demikian, setiap berita yang ditulis oleh wartawan merupakan hasil subjektivitas dirinya dalam mengonstruksikan sebuah peristiwa. Herbert Gans (1970: 39) mengungkapkan bahwa “journalist try hard to be objective, but neither they anyone else can in the end proceed without values�. Proses penyeleksian terhadap realitas tidak akan pernah dapat dipisahkan dari nilai meskipun hal ini tidak muncul secara eksplisit, tetapi dapat dilihat dari bagaimana seorang aktor dan aktivitas yang mereka lakukan direpresentasikan ataupun diabaikan. Dalam hal ini, wartawan mengandalkan subjektivitas dirinya dalam menyebarkan berita kepada masyarakat. Jakob Oetama (1987: 173) mengungkapkan bahwa tidak ada objektivitas yang obsolut, yang ada adalah objektivitas yang subjektif. Dalam mengumpulkan fakta, wartawan mengandalkan subjektivitas berbagai pihak, termasuk subjektivitas dirinya (Ashadi Siregar, 1998: 58). Objektivitas adalah tidak mungkin dalam interaksi manusia, dan tidak terkecuali dalam dunia jurnalisme (Taflinger, 1996). Selama menjadi manusia, dalam proses pengumpulan dan penyebaran pesan, subjektivitas akan menjadi hukum, tidak terkecuali dalam bidang jurnalistik. Meskipun demikian, menurut Taflinger, tidak berarti bahwa wartawan tidak harus mengejar objektivitas. Sebaliknya, pemahaman terhadap subjektivitas yang melekat dalam diri wartawan ketika mengumpulkan, menulis, dan menyebarkan berita hendaknya mendorong wartawan untuk meminimalkan subjektivitasnya. Dengan kata lain, pemahaman terhadap subjektivitas dalam pemberitaan bukannya menghancurkan hasrat untuk mengejar objektivitas, tetapi malahan mendorong wartawan untuk sedapat mungkin mengejar objektivitas sehingga prasangka, bias, dan pandangan-pandangan personal tidak akan menjadi dominan dalam proses pengumpulan (gathering), penyiapan (preparing), dan penyebaran (desseminating) berita. Menurut Jakob Oetama (1987: 173), kewajiban etis wartawan dan masyarakat pers adalah kemauan dan itikad untuk menyajikan suatu kejadian dan permasalahan seobjektif mungkin.

13


Publik untuk Publik Suatu berita dikatakan objektif jika jika laporan tersebut mempunyai tingkat faktualitas yang tinggi, dimana laporan tersebut menawarkan sebanyak mungkin detil dan chekable (McQuail, 1992: 183). Pembedaan yang jelas antara fakta pada satu sisi, dan pendapat atau intepretasi pada sisi lain. Dimanapun memungkinkan, menurut McQuail, sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya disebutkan. Berita harus tepat waktu dengan menyajikan versi yang paling baru menyangkut dampak suatu peristiwa hingga penilaianpenilaian yang paling awal suatu peristiwa. Menyajikan berita dalam intonasi dan presentasi yang netral, lebih-lebih dalam situasi konflik. Menurut McQuail, objektif dalam pemberitaan mensyaratkan adanya penghilangan bias personal, kepentingan pribadi, dan motif-motif yang diorientasikan untuk melayani para pengiklan atau kelompokkelompok ketiga. Dalam Discovering the News, Michael Schudson (1978) mengemukakan bahwa “the belief in objectivity is a faith in ‘facts’, a distrust in ‘values’, and a commitment to their segregation”. Mencer (2000: 53) mengatakan bahwa ketika jurnalis berbicara tentang objektivitas maka yang ia maksudkan adalah berita yang bebas dari pendapat atau perasaan wartawan yang berisi tentang fakta dan yang berasal dari laporan independen dan tidak memihak. Sebuah berita dapat dikatakan objektif jika berita tersebut dapat dicek melalui bahan-bahan atau data-data terekam, misalnya, daftar gaji pegawai, naskah pembicaraan atau wawancara, data tentang tingkat pengangguran, statistik utama, dan lain sebagainya. Singkatnya, menurut Mencer (2000: 54), “objective journalism is the reporting of visible, what people say and do”. Mencer (2000: 54) lebih lanjut memberikan saran bagaimana seorang wartawan dapat meraih objektivitas, (1) selalu melakukan cek dan ricek terhadap sumber berita, fakta atau peristiwa yang hendak dituliskan dalam pemberitaan; (2) selalu melakukan koreksi, termasuk dalam hal bahasa; dan (3) melakukan observasi langsung. Dengan cara ini, wartawan dapat lebih menjamin akurasi dalam pemberitaan. Singkat, menurut McQuail (2004: 172), objektivitas dapat diraih dengan cara memberikan ruang dan waktu terhadap perspektif-perspektif alternatif atau berbagai versi fakta.

14


ANALISIS FRAMING

A. Perspektif Teori Pesan media memiliki makna yang sangat luas. Pesan media adalah everything that appears in the mass media, then our definition takes in an extremely wide range of phenomena – a range almost as all-encompassing as reality itself (Shoemaker & Reese, 1996: 31). Dengan demikian, apapun yang dimunculkan oleh radio dan ditangkap oleh masyarakat yang menjadi pendengarnya adalah pesan medianya. Seperti halnya pesan media yang lain, secara umum, pesan radio terbagi menjadi dua, yaitu pesan faktual dan pesan fiksional. Berita adalah pesan faktual. Pesan baru dapat dipahami oleh audiens atau masyarakat bila terdokumentasi dan dimengerti oleh mereka. Inilah yang secara sederhana disebut sebagai teks. Teks dipahami sebagai a “communicative event” that must satisfy several conditions (Titscher, et.al., 2000: 21 - 23). Terdapat tujuh kondisi atau kriteria sebuah teks, yakni cohesion, coherence, intentionality, acceptability, informativity, situationality, dan intertextuality. Berikut ini penjelasan lebih mendalam atas tujuh kriteria teks tersebut: kohesi berkaitan dengan komponen permukaan teks, yang biasanya juga disebut dengan keterkaitan “sintaktis-teks”. Relasi antara elemen yang terlihat dapat dikategorikan sebagai kohesi. Berikut ini bentuk-bentuk yang mungkin dari kohesi. • Recurrence. Artinya repetisi dari elemen leksikal, komponen kalimat, dan elemen linguistik yang terbentuk. • Anaphora dan Cataphora. Anaphora mengarahkan perhatian pada sesuatu yang sebelumnya sudah dikatakan atau dibaca, sementara cataphora menunjuk pada sesuatu yang akan datang melalui


Publik untuk Publik

•

•

penggunaan elemen teks. Ellipsis. Elemen struktur normalnya tak terakses tanpa situasi komunikatif dan diletakkan dalam dunia pengetahuan dari para pihak yang berkomunikasi. Conjunctions. Tanda-tanda ini menandai relasi atau koneksi antara even dan situasi. Terdapat beberapa tipe conjunctions yang berarti menghubungkan struktur kalimat dengan status yang sama, disjunctions (menghubungkan struktur kalimat dengan status yang berbeda), contra-juctions (menghubungkan struktur kalimat dengan status yang sama yang menjadi tidak tepat, misalnya, sebab dan akibat yang tidak diharapkan) dan subordinations (digunakan ketika struktur kalimat berkaitan dengan struktur kalimat yang lain).

Kriteria teks yang kedua adalah koherensi (coherence) atau sering juga disebut dengan semantik tekstual. Koherensi membentuk makna dari sebuah teks. Dalam kaitannya dengan analis frame sebuah pesan, McQuail (2005: 555) mengemukakan bahwa pembingkaian atau framing memiliki dua definisi. Pertama, framing merujuk pada cara pesan faktual atau berita secara spesifik dibentuk dan dikontekstualisasikan oleh jurnalis dengan beberapa cara pandang yang dianggap logis dan tertata dalam struktur laten pesan. Definisi kedua berkaitan dengan efek framing kepada publik, yaitu realitas bahwa audiens terbiasa untuk mendapatkan cara pandang (frames of reference) yang ditawarkan oleh jurnalis atau organisasi media. Konsep pembingkaian biasanya digunakan oleh bidang komunikasi politik dan psikologi komunikasi. Pada bidang komunikasi politik, pembingkaian berguna untuk menjelaskan ide sentral yang ada dalam pesan media. Tujuan utamanya adalah untuk melihat lebih mendalam ideologi seperti apa yang ditawarkan media kepada audiensnya. Lebih jauh, framing dalam komunikasi politik juga digunakan untuk memahami kemunculan gerakan publik dan massa di bidang politik dan sosial. Dalam bidang psikologi komunikasi, pembingkaian pesan media dipahami untuk mengetahui cara audiens memaknai pesan. Pesan media memiliki ide sentral dan runtutannya yang diakses oleh audiens. Audiens memiliki dan menentukan sendiri skema yang didapatkannya dari pesan media berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ia miliki. Dalam dunia penelitian di Indonesia, analisis bingkai lebih dikenal dengan nama analisis framing (framing analysis). Konsep pembingkaian atau framing merujuk pada proses konstruksi pesan, sementara metode untuk menganalisisnya disebut dengan analisis 16


Laporan Penelitian: Analisis Framing bingkai (frame analysis). Analisis bingkai atau analisis frame adalah salah satu jenis metode untuk menganalisis teks media. Pada dasarnya, riset teks media sangatlah beragam, bukan hanya dikotomi tegas antara kuantitatif dan kualitatif, melainkan lebih kompleks lagi. Jane Stokes (2003: 20 – 21), misalnya, tidak lagi menggunakan dikotomi kuantitatif – kualitatif, melainkan objektif – interpretif dan instrumental – abstrak. Pada prinsipnya, analisis bingkai mirip dengan rangkaian konsep yang digunakan sebagai perangkat analisis pada metode analisis isi. Hanya saja, tidak setegas pada analisis isi (lihat Adiputra, 2008: 125). Bisa dikatakan bahwa analisis bingkai adalah metode analisis teks kualitatif yang paling dekat dengan kuantitatif. Analisis bingkai memiliki beragam varian. Riset ini menggunakan perangkat analisis bingkai yang dikembangkan oleh William A. Gamson dan Andre Modigliani. Lebih jauh, perangkat analisis bingkai Gamson dan Modigliani adalah sebagai berikut (dalam Eriyanto, 2002 : 225). Tabel 1 Kerangka Analisis Frame Central organizing idea for making sense of relevant events, suggesting what is at issues Framing Devices (perangkat framing)

Reasoning Devices (perangkat penalaran)

Methapors Perumpamaan atau pengandaian

Roots Analisis kausal atau sebab akibat

Catchphrases Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan

Appeals to principle Premis dasar, klaim-klaim moral

Exemplar Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai

Consequences Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai

17


Publik untuk Publik Depiction Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Depiction ini umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu Visual Images Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun, ataupun grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan Frame sendiri memiliki struktur internal yang oleh Gamson dan Modigliani dipandang sebagai cara bercerita atau tatanan ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana. Wacana media, terutama berita, terdiri dari sejumlah kemasan (package). Konstruksi atas suatu peristiwa dibentuk melalui kemasan tadi. Kemasan dibayangkan sebagai wadah atau struktur data yang mengorganisasikan sejumlah informasi yang menunjukkan posisi atau kecenderungan tertentu, dan membantu media atau komunikator menjelaskan muatan-muatan di balik isu atau peristiwa. Dalam kemasan tersebut, terdapat ide sentral yang nantinya akan dijabarkan ke dalam struktur pesan berita. Dalam kaitan ini, terdapat dua perangkat bagaimana ide sentral diterjemahkan ke dalam teks berita. Pertama, perangkat pembingkaian (framing device). Perangkat ini berhubungan dan berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Perangkat pembingkaian ini ditandai dengan pemakaian kata, kalimat, grafik/gambar, dan metafora tertentu. Semua elemen tersebut dapat ditemukan, ditandai, dan merujuk pada gagasan atau ide sentral tertentu. Kedua, perangkat yang menerjemahkan ide sentral atau frame, adalah perangkat penalaran (reasoning device). Bila perangkat pertama berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, atau perumpamaan tertentu yang merujuk pada suatu ide sentral, perangkat kedua ini berhubungan dengan kohesi dan koherensi yang merujuk pada ide sentral. Sebuah gagasan atau ide sentral tidak hanya berisi kata atau kalimat, gagasan juga selalu ditandai oleh alasan atau pembenaran 18


Laporan Penelitian: Analisis Framing tertentu. Alasan atau pembenaran tersebut bukan hanya meneguhkan suatu gagasan atau ide sentral, tetapi juga membuat ide sentral tampak benar, absah, dan keberadaannya wajar atau normal. Penjelasan lebih mendalam dari perangkat pembingkaian adalah sebagai berikut (Eriyanto, 2002: 225 dan Sobur, 2001: 179 – 180): Metafor adalah perumpamaan dan pengandaian. Metafor dipahami sebagai cara memindah makna dengan merelasikan dua fakta melalui analogi atau memakai kiasan. Metafor adalah sesuatu yang dianggap alamiah oleh masyarakat sehingga penggunaannya akan membuat masyarakat lebih terbiasa. Metafor sendiri memiliki dua fungsi, yaitu sebagai perangkat diskursif dan ekspresi piranti mental, serta berasosiasi dengan penilaian di masyarakat. Catchphrases adalah frase yang menarik, kontras dan menonjol dalam suatu wacana, yang umumnya berupa jargon atau slogan. Catchphrases merupakan cerminan dari ide sentral atau bingkai utama dari berita. Salah satu frase yang sering muncul adalah “netralitas�. Netralitas biasanya dikaitkan dengan posisi pejabat negara atau pegawai negeri di dalam pemilu. Misalnya istilah netralitas ini muncul dari berita pemilu pada Warta Berita tanggal 3 Maret 2009 pukul 20.00 di mana istilah ini juga melibatkan polisi untuk menindak oknum pegawai negeri yang tidak netral terhadap pemilu. Sementara itu, exemplaars adalah cara mengemas fakta tertentu secara mendalam agar sebuah fakta memiliki bobot makna lebih untuk dijadikan rujukan. Exemplaar adalah upaya untuk mengaitkan bingkai dengan contoh ataupun uraian, bisa teori dan perbandingan, yang memperjelas bingkai. Depiction adalah penggambaran atau deskripsi suatu isu yang bersifat konotatif. Depiction umumnya berupa istilah untuk melabeli sesuatu yang dapat berbentuk stigmatisasi, eufemisme, serta akronimisasi. Tujuannya adalah agar audiens mengarah pada citra tertentu. Imaji visual (visual images) adalah gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto ataupun grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan. Tujuan dari penggunaan imaji visual adalah untuk memperkuat kesan. Dalam pesan audio, imaji visual dapat berujud penggambaran atau deskripsi suatu peristiwa dengan menggunakan kata-kata. Sementara itu, penjelasan mengenai perangkat penalaran (reasoning devices) yang terdiri dari roots, appeals to principle, dan konsekuensi, adalah sebagai berikut: Roots adalah analisis kausal atau sebab akibat dari peristiwa yang disampaikan. Analisis kausal digunakan untuk memperkuat argumen yang diambil untuk memperkuat ide sentral yang telah dikemukakan sebelumnya dalam perangkat pembingkaian. 19


Publik untuk Publik Appeal to principle adalah imbauan, klaim moral atau imbauan untuk memperkuat argumen yang diberikan. Pendekatan pada prinsipprinsip dasar juga berkaitan dengan konsekuensi yang merupakan elemen terakhir dari perangkat penalaran. Konsekuensi atau efek yang didapat dari bingkai atau ide sentral terkadang tidak muncul secara eksplisit di dalam berita.

B. Deskripsi Berita Warta Berita yang diteliti adalah Warta Berita yang disiarkan pukul 07.00, 13.00, dan 19.00. Namun, tidak semua berita diteliti. Berita yang diteliti adalah berita tentang pemilihan umum 2009 yang disiarkan selama kampanye legislatif. Riset dengan menggunakan analisis bingkai adalah riset kualitatif sehingga sampling yang dilakukan adalah sampling purposif, bukan sampling acak. Berita yang dianalisis sejumlah 71 item berita yang tersebar mulai tanggal 2 Maret sampai dengan 4 April 2009. Berikut ini berita yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis bingkai: Tabel 2 Daftar Berita yang Menjadi Objek Penelitian No 1.

Berita Senin, 2 Maret 2009 Pukul 07.00

Larangan bagi partai politik untuk melibatkan anak dalam kampanye Pemilu 2009 (1) Reklame iklan politik dan partai politik dari calon anggota legislatif dinilai sudah menyalahi peraturan (2) Masih banyak calon yang mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif untuk kabupaten kota dan Propinsi Sumatera Barat namun namanya masih tercantum dalam surat suara (3)

Senin, 2 Maret 2009 Pukul 13.00

Panwaslu Kabupaten Boyolali Jawa Tengah mendesak KPU untuk segera menindak lanjuti surat yang dikirim terkait pergantian Panwascam Achmad Sukisno (4)

20


Laporan Penelitian: Analisis Framing Menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 perputaran uang di Indonesia akan mengalami peningkatan yang berarti (5)

2.

Rabu, 4 Maret 2009 Pukul 07.00

Kegiatan sosialisasi pemilihan umum (Pemilu 2009) bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah pemilihan Washington DC, Amerika Serikat, terkendala cuaca buruk (6) Tingginya animo masyarakat menjelang Pemilu Legislatif yang digelar 9 April 2009 terlihat pada WNI yang ada di Brunei Darussallam (7) Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Sumenep menertibkan atribut parpol maupun Caleg yang dipasang di sejumlah pohon di kota tersebut (8)

Rabu, 4 Maret 2009 Pukul 13.00

KPU Nusa Tenggara Barat akhirnya memberhentikan Sopran sebagai anggota KPUD Bima (9) Sistem multi partai di tanah air yang terjadi saat ini tidak maksimal sebab dapat terulang kesalahan di masa lalu seperti tahun 1955 (10)

3.

Jum’at, 6 Maret 2009 Pukul 07.00

Masyarakat Aceh utara mengkhawatirkan bahwa kertas surat suara untuk Pemilu 2009 akan mengalami kerusakan hingga 30 – 40 % (11) Jadwal kampanye terbuka dan tertutup di Kota Cimahi berjalan tidak maksimal karena keterbatasan lokasi kampanye (12) Para pedagang bambu meraih untung besar dari parpol yang banyak menggunakan sarana tersebut untuk umbul-umbul dan sebagainya (13)

Jum’at, 6 Maret 2009 pukul 13.00

Transparansi Internasional Indonesia menilai politik kehilangan makna di mata masyarakat, sebab tidak ada jaminan mensejahterakan masyarakat (14)

21


Publik untuk Publik Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Calon Anggota DPD Efendi Harun dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (15) 4.

Selasa, 10 Maret 2009 pukul 07.00

Sosialisasi pencontrengan dalam menjelang pesta demokrasi 9 April mendatang sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum di seluruh daerah (16) Seluruh Parpol peserta pemilu di kota Lhokseumawe, Aceh Utara sudah menyerahkan rekening dana kampanye (17) Sosialisasi kepada masyarakat Baduy Banten diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pada hak pilihnya (18) KPU Propinsi Sulawesi Selatan akan mensosialisasikan saat hari H kepada masyarakat agar tidak memilih Caleg bermasalah (19) Panwaslu Kabupaten Bangka kesulitan melakukan pemantauan kegiatan Parpol karena tidak adanya sarana pendukung (20)

Selasa, 10 Maret 2009 pukul 13.00

Masih terjadinya persepsi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) membuktikan kurang baiknya koordinasi diantara kedua lembaga tersebut (21) KPUD Kabupaten Bangka akan menghentikan kegiatan kampanye yang menghadirkan juru kampanye yang tidak terdaftar di KPUD (22)

5.

Kamis, 12 Maret 2009 pukul 07.00

POLRI akan menambah pasukan pengamanan di daerah yang rawan terjadi konflik menjelang pesta demokrasi pemilu 2009 (23) Setiap capres atau calon presiden harus memiliki modal politik sosial dan finansial untuk menyelamatkan persoalan bangsa Indonesia yang sangat kompleks (24)

22


Laporan Penelitian: Analisis Framing Sosialisasi tanggal dan hari pemilihan serta tata cara pencentangan dalam pemilu legislatif 2009 (25) Kamis, 12 Maret 2009 pukul 13.00

Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung yakin jika partainya dan partai Golkar Sebagai partai besar berkoalisi di masa depan akan mendukung pemerintahanYang kuat (26) Polri siap mengerahkan aparatnya ke daerah yang dianggap rawan konflik menjelang pesta demokrasi pemilu 2009 (27)

6.

Sabtu, 14 Maret 2009 pukul 07.00

Majelis Ulama Indonesia menyerukan kepada para kontestan Pemilu mengedapankan moralitas dan akhlak mulia dalam berkampanye (28) Menghadapi pemilu yang semakin dekat masyarakat Sulawesi Selatan diharapkan memegang teguh budaya setempat (29) Kampanye rapat umum akan digelar 20 hari sejak tanggal 17 Maret hingga 5 April 2009 (30) Kampanye Rapat Umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret dimulai dengan kampanye bersama 38 parpol tingkat Propinsi bertempat dihalaman Kantor KPU Kalimantan Barat (31) Kemeriahan persiapan kampanye rapat umum di Kalimantan Barat juga berlangsung di Propinsi Banten (32)

Sabtu, 14 Maret 2009 pukul 13.00

Pertemuan antar tokoh Politik akan berdampak positif bagi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi (33) Komisi Pemilihan Umum akan terus menggelar kegiatan simulasi tentang pencontrengan (34)

23


Publik untuk Publik Mahkamah Agung mendukung kelancaran penyelanggaraan Pemilu 2009 dengan mengutamakan penanganan perkaraperkara sengketa pemilu (35) 7.

8.

Senin, 16 Maret 2009 pukul 07.00

Dua (2) partai lokal, Partai Bersatu Aceh PBA dan Partai Aceh Aman Sejahtera PAS akan mengawali rangkaian kampanye terbuka berupa rapat umum (36)

Senin, 16 Maret 2009 pukul 13.00

Komisi Pemilihan Umum KPU mendeklarasikan kampanye Damai (37)

Rabu, 18 Maret 2009 pukul 07.00

Masyarakat di Desa Jangsa perbatasan Kabupaten Sintang Kalimantan Barat belum memahami tata cara mencontreng dalam pemilu legislatif 2009 (38) Panwaslku Kota Yogyakarta mengalami hambatan dalam mengawasi pelanggaran kampanye terbuka, karena banyak partai politik yang belum menyerahkan jadwal kegiatan kampanyenya (39) Polda Sumatera Selatan menyiapkan 2/3 kekuatannya untuk mengamankan kampanye pemilu legislatif (40) Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional sepekat untuk membangun koalisi yang permanen dan konsisten dimasa mendatang (41)

Rabu, 18 Maret 2009 pukul 13.00

Pertemuan antar tokoh Politik akan berdampak positif bagi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi (42) Komisi Pemilihan Umum akan terus menggelar kegiatan simulasi tentang pencontrengan sampai tiba saatnya masyarakat menentukan pilihannya pada pemilu legislatif 9 April (43)

9.

Jum’at, 20 Maret 2009 pukul 07.00

Manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pesta demokrasi merupakan sebuah pengkhianatan terhadap rakyat (44)

24


Laporan Penelitian: Analisis Framing Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Sopeng menangani 108 kasus pelanggaran administratif dan 4 kasus pidana pemilu 2009 (45) Jalannya kampanye terbuka pemilu legilatif 2009 hingga hari ke 4 di Kalimantan Barat berlangsung relatif aman dan tertib (46) Komisi pemilihan umum pusat melakukan monitoring logistik pemilu 2009 di sejumlah KPUD kabupaten kota seSulawesi Selatan (47) Jum’at, 20 Maret 2009 pukul 13.00

Partai Demokrat melakukan kampanye terbuka atau rapat umum di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Siang ini (48) Kampanye terbuka pemilu legislatif 2009 hingga hari ke empat di Kalimantan barat berlangsung relatif aman dan tertib (49)

Minggu, 22 Maret 2009 pukul 07.00

Silaturahmi dan pertemuan anatara Presiden Susili Bambang Yodhoyono dan ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri diharapkan dapat terwujud dalam waktu dekat (50) Rendahnya partisipasi aktif partai politik dan para calon legislatif pada kampanye rapat umum dinilai tidak akan mempengaruhi kesuksessan pemilu 9 April mendatang (51) Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penjelasan kepada penyandang cacat tuna netra untuk hak suaranya dalam tatacara mencontreng pada pemilihan umum (52)

Minggu, 22 Maret 2009 pukul 13.00

Rencana pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terus bertkembang dan menjadi pembicaraan para elit politik (53)

25


Publik untuk Publik Sikap apatis politik warga masyarakat dalam mengikuti kegiatan kampanye terbuka pemilu tahun 2009 menimbulkan ancaman tingginya angka golput (54) Menjelang pemilihan umum pada tanggal 9 April mendatang Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN) di Den Haag Belanda telah melakukan sosialisasi mengenai tatacara pemilu (55) Selasa, 24 Maret 2009 pukul 07.00

Pemilu legislatif belum dimulai namun sejumlah partai besar sudah mulai menjajaki koalisi dalam menghadapi pemilu presiden 2009 (56) Pemilih pemula pada pemilihan umum diharapkan tidak mudah tergiur rayuan yang mengarah tindak politik uang atau money politic (57) Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) propinsi sumatra barat menemukan adanya dugaan kasus poltik uang pada saat kampanye terbuka (58) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar pertemuan para kyai se Jawa Timur di Surabaya (59)

Selasa, 24 Maret 2009 pukul 13.00

Pemilih pemula di Jakarta dan sekitarnya mengaku masih belum kenal dengan calon anggota legislatif yang akan dipilih pada pemilu mendatang (60) KPU harus bertanggung jawab soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu legislatif 2009 (61)

Kamis, 26 Maret 2009 pukul 07.00

Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan problem nasional dan harus diselesaikan secara serius oleh semua pihak (62)

Kamis, 26 Maret 2009 pukul 13.00

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah, menghimbau para anggotanya tidak golput dalam pemilu 2009 (63)

26


Laporan Penelitian: Analisis Framing

Sabtu, 28 Maret 2009 pukul 07.00

650 jiwa korban kebakaran di kecamatan Loah Ipuh Tenggarong Kalimantan Timur yang memiliki hak memilih tetap diupayakan oleh KPUD Tenggarong agar bisa menggunakan haknya (64)

Sabtu, 28 Maret 2009 pukul 13.00

Fraksi PAN di DPR akan memperjuangkan alokasi dana untuk masing masing desa 1 milyar rupiah (65)

Senin, 30 Maret 2009 pukul 07.00

Meningkatnya peredaran uang palsu di Kota Solo Jawa Tengah diduga dilakukan pihak tertentu untuk mencari keuntungan memanfaatkan momentum Pemilu 2009 (66)

Senin, 30 Maret 2009 pukul 13.00

Kampanya Akbar PKS berlangsung di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta (67) Masyarakat bingung untuk memilih calon legislatif (caleg) pada pelaksanaan pemilu 9 April mendatang (68)

Kamis, 2 April 2009 pukul 13.00

Permasalahan surat suara rusak yang jumlahnya mencapai 175.105 lembar tersebar diseluruh kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat (69)

Sabtu, 4 April 2009 Pukul 13.00

Para simpatisan PDI Perjuangan Saat ini memadati sekitar Gelora Bung Karno Senayan Jakarta (70) Partai Gerakan Indonesia Raya atau GERINDRA memanfaatkan jadwal kampanye putaran terakhir dengan menggelar rapat umum terbuka (71)

C. Analisis Framing Berita RRI Pro3 Analisis terhadap berita yang disiarkan dalam acara Warta Berita RRI dijelaskan sesuai dengan konsep-konsep yang ada perangkat pembingkaian Gamson dan Modigliani, terutama perangkat pembingkaian (framing devices) dan perangkat penaralaran (reasoning devices). Bingkai utama pemberitaan pemilu 2009 oleh RRI bahwa pemilu 2009 adalah sebuah hajat kolektif yang sangat penting bagi

27


Publik untuk Publik bangsa Indonesia. Arti penting peristiwa pemilu tersebut terlihat dari pemberitaannya yang muncul cukup jauh dari peristiwa memberikan suara pada tanggal 9 April 2009. Sejak sebulan sebelumnya, RRI telah memuat berita mengenai pemilu yang cukup banyak, rata-rata dua berita mengenai pemilu sejak awal Maret 2009.

Perangkat Pembingkaian (Framing Devices) Lebih mendalam lagi, bingkai, ide sentral atau frame tersebut dijabarkan di dalam perangkat pembingkaian sebagai berikut: metafor, catchphrases, exemplaar, depiction dan imaji visual. 1. Metafor Secara umum, metafor yang digunakan untuk menyebut peristiwa pemilu ini sama dengan media lain yaitu: “pesta demokrasi�. Hanya saja pesta di dalam pemberitaan RRI mengenai pemilu lebih ditujukan pada cara atau ketentuan memasuki pesta, bukan pada menikmati pesta itu sendiri. Tabel 3 Berita dengan Metafor Berita

Metafor

(1)

Anak-anak bukanlah obyek pemilu

(2)

Reklame iklan politik telah mengganggu ruang publik

(3)

(tidak ada metafor)

(4)

(tidak ada metafor)

(5)

Peningkatan perputaran uang dapat mengarah pada pencucian uang

(6)

Cuaca buruk mengganggu sosialisasi pemilu

(7)

Animo masyarakat yang tinggi dalam mengikuti pemilu melalui angka

(8)

Memasang atribut partai politik di pohon adalah pelanggaran

(9)

(tidak ada metafor)

(10)

Seorang pemimpin harus memberi harapan kepada rakyatnya

(11)

Umat muslim yang sedang sholat berjamaah tetapi imamnya terlalu jauh

28


Laporan Penelitian: Analisis Framing (12)

(tidak ada metafor)

(13)

Pedagang bambu membantu proses demokrasi (pemilu)

(14)

Pemilu dikhawatirkan tidak membawa kesejahteraan

(15)

Pelanggaran pemilu oleh seorang caleg

(16)

Sosialisasi pencontrengan oleh KPU

(17)

Penyerahan rekening dana kampanye

(18)

Sosialisasi pemilu pada masyarakat “terasing�

(19)

Himbauan tidak memilih caleg bermasalah

(20)

Arti penting kendaraan operasional bagi pelaksanaan pemilu

(21)

Perbedaan persepsi antara dua lembaga pelaksana pemilu

(22)

Juru kampanye yang tidak terdaftar adalah pelanggaran, bisa dihentikan kampanyenya

(23)

Penambahan personel polisi di daerah rawan konflik menjelang pemilu

(24)

Modal sosial dan finansial sangat penting

(25)

Sosialisasi pemilu 2009

(26)

Koalisi dua partai politik besar penting bagi kelangsungan bangsa

(27)

Penambahan personel polisi di daerah rawan konflik menjelang pemilu

(28)

Moralitas dan akhlak mulia dalam berkampanye

(29)

Masyarakat diharapkan memegang teguh budaya setempat di dalam pemilu

(30)

Kampanye rapat umum digelar selama 20 hari

(31)

Kampanye Rapat Umum di Kalimantan Barat dimulai dengan kampanye bersama

(32)

Kemeriahan persiapan kampanye rapat umum juga berlangsung di Propinsi Banten

(33)

Pertemuan antar tokoh politik akan berdampak positif bagi kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia

29


Publik untuk Publik (34)

Simulasi pencontrengan oleh Komisi Pemilu Umum

(35)

Dukungan Mahkamah Agung demi kelancaran penyelanggaraan Pemilu

(36)

Rangkaian kampanye terbuka di Aceh

(37)

Deklarasi kampanye damai oleh peserta pemilu

(38)

Pemahaman tata cara mencontreng di masyarakat di Desa Jangsa perbatasan Kabupaten Sintang Kalimantan Barat belum optimal

(39)

Banyak partai belum menyerahkan jadwal kegiatan kampanye di Yogyakarta

(40

�Kekuatan� polisi dalam mengamankan kampanye pemilu legislatif

(41)

Dua partai besar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional, sepakat untuk membangun koalisi yang permanen dan konsisten dimasa mendatang

(42)

Dampak positif bagi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi

(43)

Komisi Pemilihan Umum menggelar kegiatan simulasi tentang pencontrengan

(44)

Manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pesta demokrasi adalah sebuah pengkhianatan terhadap rakyat

(45)

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Soppeng menangani pelanggaran pemilu; administratif dan pidana

(46)

Jalannya kampanye terbuka di Kalimantan Barat berlangsung relatif aman dan tertib

(47)

Komisi pemilihan umum pusat memonitoring logistik pemilu 2009 di sejumlah KPUD kabupaten kota seSulawesi Selatan

(48)

Partai Demokrat melakukan kampanye terbuka atau rapat umum di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta

(49)

Kampanye terbuka pemilu legislatif di Kalimantan Barat berlangsung relatif aman dan tertib

30


Laporan Penelitian: Analisis Framing

(50)

Harapan terwujudnya pertemuan antara Presiden Susilio Bambang Yudhoyono dan ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri

(51)

Rendahnya partisipasi aktif partai politik dan para calon legislatif pada kampanye rapat umum dinilai tidak akan mempengaruhi kesuksesan pemilu

(52)

Penjelasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada penyandang cacat tuna netra

(53)

Rencana pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terus berkembang dan menjadi pembicaraan para elit politik

(54)

Sikap apatis politik warga masyarakat dalam mengikuti kegiatan kampanye terbuka pemilu menimbulkan ancaman tingginya angka golput

(55)

Sosialisasi tata cara pemilu di luar negeri

(56)

Penjajakan koalisi sebelum pemilu legislatif dalam menghadapi pemilu presiden

(57)

Harapan agar pemilih pemula tidak mudah tergiur rayuan yang mengarah tindak politik uang atau money politic

(58)

Dugaan kasus politik uang pada saat kampanye terbuka

(59)

Pertemuan para kyai se-Jawa Timur di Surabaya

(60)

Pemilih pemula di Jakarta dan sekitarnya masih belum mengenal calon anggota legislatif

(61)

Tanggung jawab KPU soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu legislatif 2009

(62)

Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah problem nasional dan harus diselesaikan secara serius oleh semua pihak

(63)

Himbauan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah kepada para anggotanya tidak golput dalam pemilu

(64)

Hak pilih korban kebakaran tetap ada

(65)

Lapangan pekerjaan dapat didorong melalui penyediaan dana yang cukup untuk setiap desa

31


Publik untuk Publik (66)

(tidak ada metafor)

(67)

(tidak ada metafor)

(68)

Kebingungan masyarakat dalam memilih caleg

(69)

(tidak ada metafor)

(70)

Putaran akhir kampanye PDIP yang meriah

(71)

Kampanye putaran akhir Gerindra yang meriah

2. Catchphrases Tidak ada frase spesifik yang dapat diamati melalui pemberitaan mengenai pemilu 2009 di Warta Berita RRI. Frase yang hadir adalah frase yang umum digunakan dalam pemberitaan sehari-hari. Pemberitaan yang juga muncul di berbagai media di Indonesia. Tabel 4 Berita dengan Catchphrases Berita

Catchphrases

(1)

Pelibatan anak di dalam pemilu adalah pelanggaran atas hak anak

(2)

Reklame iklan politik telah mengganggu tata ruang dan ruang publik

(3)

Pengundurun diri calon anggota legislatif

(4)

Desakan panwaslu pada KPUD tentang penggantian Panwascam

(5)

Peningkatan perputaran uang, pencucian uang

(6)

Cuaca buruk dapat menjadi kendala

(7)

Animo masyarakat yang tinggi yang digambarkan melalui kuantitas (angka)

(8)

Kejahatan lingkungan dan vandalisme

(9)

Pencopotan keanggotaan KPUD

(10)

Partai politik sebagai ladang pekerjaan baru

(11)

Memegang pulpen belum biasa apalagi diharuskan mencontreng

(12)

Keterbatasan lokasi kampanye terbuka

32


Laporan Penelitian: Analisis Framing (13)

Pedagang bambu diuntungkan oleh pemilu

(14)

Masyarakat yang hipokrit

(15)

Pelanggaran pidana di dalam pemilu

(16)

Sosialisasi pencontrengan

(17)

Penyerahan rekening dana kampanye

(18)

Kesadaran politik masyarakat Baduy harus ditingkatkan

(19)

Caleg bermasalah tidak boleh dipilih

(20)

Kendala dalam pemantauan pemilu karena tidak memiliki kendaraan bermotor

(21)

Perbedaan persepsi dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemilu

(22)

Penghentian kampanye

(23)

Penambahan personel polisi di daerah konflik

(24)

Modal sosial dan finansial

(25)

Pencentrangan atau pencentangan

(26)

Koalisi dua partai besar

(27)

Penambahan personel polisi di daerah konflik

(28)

Moralitas dan akhlak mulia dalam berkampanye

(29)

Memegang teguh budaya setempat

(30)

Kampanye rapat umum

(31)

Kampanye Rapat Umum

(32)

Kemeriahan persiapan kampanye rapat

(33)

Pertemuan antar tokoh politik

(34)

Simulasi pencontrengan

(35)

Penanganan perkara-perkara sengketa pemilu

(36)

Kampanye terbuka dan rapat umum

(37)

Kampanye Damai

(38)

Tata cara mencontreng di daerah perbatasan

(39)

Jadwal kegiatan kampanye partai politik

(40

Pengamanan jalannya pemilu

33


Publik untuk Publik (41)

Koalisi permanen dan konsisten dua partai politik besar

(42)

Dampak positif dari pertemuan tokoh politik bagi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi

(43)

Simulasi pencontrengan

(44)

Manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pesta demokrasi merupakan sebuah pengkhianatan terhadap rakyat

(45)

Pelanggaran administratif

(46)

Jalannya kampanye terbuka pemilu legislatif di Kalimantan Barat berlangsung relatif aman dan tertib

(47)

Monitoring logistik

(48)

Kampanye terbuka atau rapat umum di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta

(49)

Kampanye terbuka pemilu legislatif

(50)

Silaturahmi dan pertemuan antar tokoh bangsa

(51)

Rendahnya partisipasi aktif partai politik

(52)

Hak suara penyandang cacat tuna netra dan tata cara mencontreng

(53)

Pembicaraan elit politik

(54)

Sikap apatis politik warga masyarakat dan ancaman tingginya angka golput

(55)

Sosialisasi tata cara pemilu di luar negeri

(56)

Penjajakan koalisi sebelum pemilihan umum presiden

(57)

Pemilih pemula agar tidak tergiur politik uang

(58)

Panitia Pengawas Pemilu

(59)

Pertemuan para kyai

(60)

Pemilih pemula

(61)

Daftar Pemilih Tetap dan tanggung jawab KPU

(62)

Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai problem nasional

(63)

Himbauan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah agar tidak golput bagi para anggotanya

34


Laporan Penelitian: Analisis Framing (64)

Korban kebakaran tetap mendapatkan hak politik

(65)

Satu desa satu milyar

(66)

Peredaran uang palsu dan momentum pemilu

(67)

Ajakan untuk tidak bersikap golput

(68)

Antusiasme masyarakat di dalam kampanye bukan indikator antuasisme masyarakat dalam berpolitik

(69)

Distribusi dan penyortiran surat suara

(70)

Orasi dan dialog terbuka dalam kampanye terakhir PDIP

(71)

Rapat terbuka dalam kampanye Gerindra

3. Exemplar Contoh-contoh yang digunakan di dalam pemberitaan pemilu di RRI adalah contoh-contoh yang lumrah digunakan di dalam pemberitaan mengenai pemilu. Tabel 5 Berita dengan Exemplar Berita

Exemplar

(1)

Pelibatan anak di dalam kampanye melalui media dan iklan adalah salah

(2)

Terdapat pelanggaran tata ruang oleh partai politik dan calon anggota legislatif

(3)

Beberapa calon anggota mengundurkan diri tetapi namanya masih tercantum dalam surat suara

(4)

Salah seorang anggota panwascam yang diterima sebagai CPNS

(5)

Peningkatan transaksi keuangan di partai politik dapat mengarah pada pencucian uang

(6)

Cuaca buruk ditandai dengan turunnya salju dapat mengganggu sosialisasi pemilu

(7)

Animo masyarakat Indonesia di Brunei Darusallam yang tinggi dalam mengikuti pemilu

(8)

Beberapa atribut parpol dicopot dari pohon

35


Publik untuk Publik

(9)

Salah seorang anggota KPUD yang dicopot jabatannya karena juga merupakan pengurus parpol

(10)

Banyaknya caleg yang tidak memahami ideologi parpol dan menggangap parpol sebagai ladang pekerjaan baru

(11)

Pencontrengan adalah sesuatu yang menyusahkan padahal di Afrika hanya memakai daun

(12)

(tidak ada penjelasan contoh yang memadai)

(13)

Contoh daftar harga bambu

(14)

Beberapa anggota masyarakat menerima uang dari proses pemilu

(15)

Digunakan contoh seorang caleg yang juga berstatus PNS

(16)

Banyak anggota masyarakat belum memahami pencontrengan

(17)

Daftar parpol pemilik dana terbesar untuk berkampanye di Aceh

(18)

Jumlah warga Baduy yang akan memilih di dalam pemilu

(19)

Salah seorang caleg yang dianggap bermasalah

(20)

Contoh panwaslu sebuah daerah yang tidak dapat menjalankan tugas dengan baik karena tidak memiliki kendaraan operasional

(21)

Perbedaan persepsi pada informasi mengenai dana kampanye

(22)

(tidak ada contoh peristiwa)

(23)

Beberapa daerah dianggap rawan konflik

(24)

Dicontohkan tentang capres yang memiliki kesiapan sosial dan finansial

(25)

Dicontohkan dua hal utama yang menjadi topik di dalam sosialisasi pemilu

(26)

Proses pertemuan wakil dua partai politik besar

(27)

Beberapa daerah dianggap rawan konflik

36


Laporan Penelitian: Analisis Framing

(28)

Majelis Ulama Indonesia menyerukan kepada para kontestan Pemilu mengedepankan moralitas dan akhlak mulia dalam berkampanye

(29)

Menghadapi pemilu yang semakin dekat masyarakat Sulawesi Selatan diharapkan memegang teguh budaya setempat

(30)

Suasana kampanye rapat umum akan digelar 20 hari sejak tanggal 17 Maret hingga 5 April 2009

(31)

Kampanye Rapat Umum dimulai dengan kampanye bersama 38 parpol tingkat Propinsi bertempat dihalaman Kantor KPU Kalimantan Barat

(32)

Kemeriahan persiapan kampanye rapat umum di Kalimantan Barat juga berlangsung di Propinsi Banten

(33)

Pertemuan antar tokoh Politik

(34)

Komisi Pemilihan Umum akan terus menggelar kegiatan simulasi tentang pencontrengan

(35)

Dukungan Mahkamah Agung kelancaran penyelanggaraan Pemilu 2009 dengan mengutamakan penanganan perkara-perkara sengketa pemilu

(36)

Contoh dua partai lokal dalam mengawali rangkaian kampanye terbuka berupa rapat umum

(37)

Deklarasi kampanye Damai

(38)

Tata cara mencontreng dalam pemilu legislatif

(39)

Contoh hambatan dalam mengawasi kampanye terbuka, antara lain belum diserahkannya jadwal kegiatan kampanye parpol

(40

Dua pertiga kekuatannya Polda Sumatera Selatan untuk mengamankan kampanye pemilu legislatif

(41)

Tidak ada contoh yang spesifik

(42)

Pertemuan antar tokoh Politik akan berdampak positif bagi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi

(43)

Simulasi pencontrengan

(44)

Manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pengkhianatan terhadap rakyat

(45)

Pelanggaran administratif dan kasus pidana pemilu

37


Publik untuk Publik (46)

Kampanye terbuka pemilu legilatif

(47)

Monitoring logistik pemilu

(48)

Daya tarik jumlah peserta kampanye

(49)

Suasana kampanye terbuka pemilu legislatif

(50)

Rencana pertemuan dua tokoh politik

(51)

Partisipasi masyarakat yang rendah

(52)

Hak suara penyandang cacat

(53)

Pembicaraan para elit politik

(54)

Sikap apatis politik warga masyarakat dan tingginya angka golput

(55)

Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN) melakukan sosialisasi mengenai tatacara pemilu di Belanda

(56)

Terjadinya penjajakan koalisi

(57)

Politik uang atau money politics

(58)

Panitia Pengawas Pemilu dan dugaan kasus politik uang

(59)

Pertemuan para kyai se Jawa Timur

(60)

Pemilih pemula masih belum mengenal anggota legislatif yang akan dipilih pada pemilu mendatang

(61)

Tanggung jawab KPU terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT)

(62)

Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan problem nasional

(63)

Himbauan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah agar tidak golput bagi para anggotanya

(64)

Beberapa korban kebakaran tetap mendapatkan hak pilih

(65)

Dicontohkan bahwa desa akan berkembang lebih cepat bila diberikan bantuan 1 milyar

(66)

(tidak ada penggunaan contoh yang memadai)

(67)

Proses berjalannya kampanye

(68)

Contoh antuasiasme masyarakat di dalam kampanye

38


Laporan Penelitian: Analisis Framing

(69)

Proses distribusi surat suara untuk mengganti surat suara yang rusak

(70)

Proses berjalannya kampanye

(71)

Proses berjalannya kampanye

4. Depiction Tidak ada depiction yang bisa ditangkap dengan jelas. Ada satu dua istilah yang dapat dimaknai sebagai depiction walau tidak terlalu kentara. Istilah “pelanggar� adalah salah satu di antaranya. Tabel 6 Berita dengan Depiction Berita

Depiction

(1)

Pelanggar hak anak

(2)

Pelanggar tata ruang dan ruang publik

(3)

Caleg yang mengundurkan diri

(4)

Diterima menjadi CPNS dapat menganggu kinerja panwascam

(5)

Pencucian uang atau money loundering

(6)

Cuaca buruk dapat menggangu jalannya sosialisasi pemilu

(7)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(8)

Pelanggaran terhadap lingkungan dan vandalisme

(9)

Anggota KPU yang sekaligus pengurus partai politik tidak bisa dibenarkan

(10)

Pemilu 1955 adalah contoh yang tidak baik dalam pelaksanaan pemilu dari sisi caleg

(11)

Pemimpin yang memutuskan pencontrengan sebagai cara menyoblos

(12)

Terbatasnya lokasi kampanye

(13)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(14)

Masyarakat yang hipokrit

39


Publik untuk Publik (15)

Caleg yang melanggar ketentuan pemilu

(16)

Masyarakat yang belum paham pencontrengan

(17)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(18)

Masyarakat Baduy belum memiliki kesadaran politik yang memadai

(19)

Caleg bermasalah

(20)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(21)

Perbedaan persepsi

(22)

Juru kampanye yang tidak terdaftar

(23)

Daerah rawan konflik

(24)

Capres yang tidak memiliki kekuatan sosial dan finansial

(25)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(26)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(27)

Daerah rawan konflik, contohnya seperti Ambon dan Papua

(28)

Kontestan yang tidak mengedepankan moralitas dan akhlak mulia dalam berkampanye

(29)

Masyarakat yang memegang teguh budaya setempat

(30)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(31)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(32)

Persiapan kampanye yang tidak meriah

(33)

Bila tidak terjadi pertemuan antara dua tokoh politik tidak akan baik bagi Indonesia

(34)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(35)

Lembaga negara yang tidak mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu

40


Laporan Penelitian: Analisis Framing

(36)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(37)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(38)

Masyarakat yang belum memahami tata cara mencontreng dalam pemilu legislatif

(39)

Partai politik yang belum menyerahkan jadwal kegiatan kampanyenya

(40)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(41)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(42)

Bila pertemuan antar tokoh politik tidak terjadi, akan berdampak negatif bagi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi

(43)

Komisi Pemilihan Umum akan terus menggelar kegiatan simulasi tentang pencontrengan sampai tiba saatnya masyarakat menentukan pilihannya pada pemilu legislatif 9 April

(44)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(45)

Pihak yang melanggar administratif dan 4 kasus pidana pemilu

(46)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(47)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(48)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(49)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(50)

Bila pertemuan antara dua tokoh politik tidak terjadi akan berdampak negatif

(51)

Masyarakat yang tidak berpartisipasi aktif pada kampanye rapat umum

41


Publik untuk Publik

(52)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(53)

Pembicaraan para elit politik

(54)

Warga masyarakat yang bersikap apatis secara politik dalam mengikuti kegiatan kampanye terbuka pemilu

(55)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(56)

Partai besar yang sudah mulai menjajaki koalisi dalam menghadapi pemilu presiden

(57)

Pemilih pemula pada pemilihan umum yang mudah tergiur rayuan yang mengarah tindak politik uang atau money politic

(58)

Pihak yang terlibat dalam kasus politik uang pada saat kampanye terbuka

(59)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(60)

Pemilih pemula di Jakarta dan sekitarnya yang belum mengenal calon anggota legislatif yang akan dipilih pada pemilu mendatang

(61)

Komisi Pemilihan Umum

(62)

Persoalan Daftar Pemilih Tetap merupakan problem nasional

(63)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(64)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(65)

Urbanisasi disebabkan oleh kurangnya dana di desa

(66)

Pihak tertentu

(67)

Golput

(68)

Antuasisme masyarakat di dalam kampanye dan surat suara yang terlalu panjang

(69)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

(70)

(tidak ada pihak atau sesuatu yang digambarkan atau dianggap negatif)

42


Laporan Penelitian: Analisis Framing (71)

Ketidakberpihakan pada orang kecil seperti petani

5. Imaji Visual Imaji visual pada radio tentu saja berbeda dengan imaji visual pada media cetak. Di media cetak, foto dan gambar menjadi elemen utamanya, sedangkan pada radio deskripsi yang mendetail atas sebuah peristiwa adalah manifestasi dari imaji visual. Berita-berita RRI yang berusaha menggunakan imaji visual ini dapat ditemukan dalam kata atmosfer. Visualisasi pemilu dengan menggunakan kata ini banyak sekali ditemukan dalam berita RRI. Meskipun demikian, penggambaran tersebut belumlah cukup, seharusnya bisa lebih banyak lagi.

Perangkat Penaralaran (Reasoning Devices) Selanjutnya, jika berita-berita RRI dianalisis dengan menggunakan perangkat penalaran, maka ditemukan beberapa hal menarik berikut. 1. Roots Nalar yang digunakan untuk menunjukkan bahwa pemilu adalah even terpenting bagi bangsa ini pada tahun 2009. Indikator penting ini menjadikan pemberitaan mengenai pemilu memiliki porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan berita yang lain, setidaknya dalam berita yang menjadi objek dari riset ini. Nilai penting ini terlihat dari banyaknya wilayah yang dilibatkan untuk memperkuat pemberitaan. Isu-isu seperti keamanan dan moralitas muncul di dalam pemberitaan mengenai pemilu 2009. Tabel 7 Berita dengan Roots Berita

Roots

(1)

Anak-anak adalah pihak yang harus dilindungi

(2)

Ruang publik tidak boleh diganggu

(3)

(tidak ada klaim moral)

(4)

Seseuai dengan regulasi bahwa seorang PNS tidak boleh menjadi panwascam

(5)

Pencucian uang melanggar pidana

43


Publik untuk Publik (6)

Cuaca buruk mengganggu jalannya sosialisasi pemilu

(7)

(tidak ada klaim moral)

(8)

Memasang atribut parpol pada pohon dengan dipaku adalah kejahatan lingkungan

(9)

Tidak boleh ada konflik kepentingan antara anggota KPU dan partai politik

(10)

Pemilu bukan ladang atau ajang mencari pekerjaan

(11)

Teknik menyoblos menentukan keberhasilan pemilu

(12)

Penjadwal kampanye karena terbatasnya lokasi

(13)

Pemilu juga memberikan keuntungan bagi rakyat kecil (pedagang bambu)

(14)

Politik uang bertentangan dengan tujuan pemilu

(15)

Caleg harus menghormati ketentuan hukum

(16)

Masyarakat harus memahami teknik pengambilan suara dan tanggung-jawab tersebut ada pada KPU

(17)

Parpol harus transparan melaporkan dana kampanyenya

(18)

Semua warga masyarakat harus mendapatkan informasi mengenai pemilu

(19)

Caleg harus memiliki catatan sejarah yang baik

(20)

Anggota panwaslu harus menjalankan tugasnya dengan baik

(21)

Lembaga penyelenggara pemilu harus memiliki kesamaan persepsi terutama pada hak-hal krusial

(22)

Juru kampenye mesti terdaftar. Hal ini menunjukkan ketaatan hukum partai politik yang bersangkutan

(23)

Polisi bertanggung-jawab atas keamanan dalam pemilu

(24)

Modal sosial dan finansial penting bagi capres untuk menunjukkan kinerjanya

(25)

KPU bertanggung-jawab atas sosialisasi pemilu

(26)

Pemerintahan yang kuat penting bagi jalannya pemerintahan

44


Laporan Penelitian: Analisis Framing

(27)

Polisi bertanggung-jawab atas keamanan dalam pemilu, terutama di daerah rawan konflik

(28)

Majelis Ulama Indonesia adalah penjaga moralitas dan akhlak mulia dalam berkampanye

(29)

Budaya setempat penting bagi pelaksanaan pemilu

(30)

Kampanye rapat umum adalah bagian dari proses pemilu

(31)

Kampanye bersama adalah aktivitas penting untuk membuka kampanye rapat terbuka

(32)

Kemeriahan persiapan kampanye rapat umum penting secara simbolis bagi pelaksanaan pemilu

(33)

Pertemuan antar tokoh Politik berdampak positif bagi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi

(34)

Simulasi pencontrengan oleh Komisi Pemilihan Umum penting bagi pemilu

(35)

Dukungan lembaga negara bagi penyelanggaraan pemilu berpengaruh dalam kelancarannya

(36)

Aktivitas partai politik di Aceh menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia

(37)

Komisi Pemilihan Umum adalah penyelenggara pemilu yang berhak membuka kegiatan kampanye

(38)

Masyarakat harus memahami tata cara mencontreng bagi kesuksesan pemilu legislatif

(39)

Partai politik yang harus menyerahkan jadwal kegiatan kampanyenya agar pelaksanaan kampanye dan pemilu lancar

(40

Polisi wajib mengamankan kampanye pemilu legislatif

(41)

Partai politik dapat membangun koalisi yang permanen dan konsisten dimasa mendatang

(42)

Pertemuan antar tokoh Politik akan berdampak positif bagi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi

(43)

Simulasi pencontrengan yang terus menerus sampai saat pemilu adalah bagian tak terpisahkan dari kesuksesan pemilu

45


Publik untuk Publik

(44)

Manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pesta demokrasi merupakan sebuah pengkhianatan terhadap rakyat

(45)

Tugas Panitia Pengawas Pemilu adalah menangani kasus pelanggaran administratif dan kasus pidana pemilu

(46)

Jalannya kampanye terbuka pemilu legislatif yang berlangsung relatif aman dan tertib adalah keharusan

(47)

Komisi Pemilihan Umum pusat bertugas memonitor logistik pemilu di sejumlah KPUD kabupaten/kota

(48)

Partai Demokrat sebagai partai besar melakukan kampanye terbuka atau rapat umum

(49)

Kampanye terbuka pemilu yang berlangsung relatif aman dan tertib adalah tujuan bersama

(50)

Silaturahmi dan pertemuan antara tokoh politik adalah peristiwa penting bagi proses pemilu

(51)

Partisipasi aktif partai politik dan calon legislatif pada pemilu haruslah tinggi karena merupakan indikator kesuksesan dalam pemilu

(52)

Penyandang cacat juga memiliki hak memilih di dalam pemilu

(53)

Pembicaraan para elit politik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari realitas politik di Indonesia

(54)

Warga masyarakat tidak boleh bersikap apatis secara politis dalam mengikuti kegiatan kampanye terbuka pemilu tahun karena dapat menimbulkan ancaman tingginya angka golput

(55)

Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN) bertugas melakukan sosialisasi mengenai tata cara pemilu termasuk pemilu di luar negeri

(56)

Partai politik belum boleh melakukan koalisi sebelum pemilu legislatif dimulai

(57)

Pemilih pemula diharapkan tidak mudah tergiur oleh rayuan yang mengarah pada tindak politik uang atau money politic

(58)

Panitia Pengawas Pemilu bertugas menemukan kasus politik uang pada saat kampanye terbuka

46


Laporan Penelitian: Analisis Framing

(59)

Partai politik dapat menggunakan banyak cara untuk menarik pemilih, antara lain dengan menggelar pertemuan para kyai se Jawa Timur di Surabaya

(60)

Pemilih pemula seharusnya sudah mengenal para calon anggota legislatif yang akan dipilih pada pemilu mendatang

(61)

Komisi Pemilihan Umum harus bertanggung jawab soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu legislatif

(62)

Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan problem nasional dan harus diselesaikan secara serius oleh semua pihak

(63)

Asosiasi bisnis diperbolehkan berkomentar berkaitan dengan kesuksesan pemilu

(64)

Masyarakat tetap mendapatkan hak pilih sekalipun merupakan korban kebakaran

(65)

Dana sebagai dasar kemajuan sebuah desa

(66)

(tidak ada klaim moral)

(67)

(tidak ada klaim moral)

(68)

Pendidikan politik penting untuk masyarakat

(69)

Surat suara yang terdistribusi dengan baik akan menjadikan pemilu berjalan baik pula

(70)

(tidak ada klaim moral)

(71)

(tidak ada klaim moral)

2. Appeals to Principle Pemilu adalah even yang sangat penting sehingga tidak dibenarkan adanya pihak-pihak yang mengganggu hajat besar bangsa Indonesia tersebut. Bagi pihak yang berpikir untuk mengganggu pemilu, akan berhadapan dengan aparat keamanan bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Tabel 8 Berita dengan Appeals to Principle Berita (1)

Appeals to Principle Partai politik yang baik tidak melibatkan anak-anak di dalam pemilu

47


Publik untuk Publik

(2)

Partai politik dan calon anggota legislatif harus menghargai tata ruang dan ruang publik

(3)

(tidak ada penjelasan atas prinsip)

(4)

Penggantian perlu dilakukan mengingat pemilu pelaksanaan pemilu sudah dekat

(5)

Partai politik harus berhati-hati menggunakan uangnya agar tidak terjadi pencucian uang

(6)

Cuaca buruk adalah pengganggu yang perlu dipertimbangkan

(7)

(tidak ada penjelasan atas prinsip)

(8)

Partai politik yang baik tidak melanggar lingkungan atau melakukan vandalisme

(9)

Tidak boleh ada konflik kepentingan antara anggota KPU dan partai politik

(10)

Calon legislatif seharusnya berfokus pada ideologi dan program partai politik

(11)

Pemimpin harus memperhatikan masyarakatnya, termasuk juga mengenai cara menyoblos

(12)

Kampanye bisa dijadwal kembali bila tidak sesuai dengan kondisi dan situasi

(13)

Pemilu menguntungkan bagi rakyat kecil

(14)

Pemilu harus membawa pada kesejahteraan tidak tidak menjadikan masyarakat hipokrit

(15)

Caleg yang melanggar ketentuan hukum harus ditindak

(16)

KPU bertanggung-jawab dalam melakukan sosialisasi

(17)

Parpol harus transparan dengan melaporkan rekening dana pemilu yang dimilikinya

(18)

Setiap warga masyarakat, sekalipun “terasing�, memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai pemilu

(19)

Caleg bermasalah tidak boleh dipilih oleh masyarakat

(20)

Tugas pengawasan yang baik perlu didukung oleh kendaraan bermotor

(21)

Perbedaan persepsi tersebut harus diselesaikan

48


Laporan Penelitian: Analisis Framing (22)

Juru kampanye harus terdaftar di KPUD

(23)

Untuk menjaga keamanan dengan baik polisi harus menambah personel untuk daerah rawan konflik

(24)

Kepemilikan modal sosial dan finansial bagian integral bagi capres

(25)

Informasi mengenai pemilu harus disampaikan kepada masyarakat

(26)

Pemerintahan yang kuat antara lain dicapai dengan koalisi dua partai politik besar

(27)

Untuk menjaga keamanan dengan baik polisi harus menambah personel untuk daerah rawan konflik

(28)

Salah satu cara untuk membuat pemilu berhasil adalah dengan kontestan yang mengedepankan moralitas dan akhlak mulia dalam berkampanye

(29)

Masyarakat yang memegang teguh budaya setempat penting dalam menghadapi pemilu

(30)

Kampanye rapat umum digelar selama dua puluh hari sejak tanggal 17 Maret hingga 5 April 2009, untuk pelaksanaan pemilu yang baik

(31)

Kampanye Rapat Umum dilaksanakan pada tanggal 16 Maret, ditandai dengan kampanye bersama 38 parpol tingkat Propinsi

(32)

Kemeriahan persiapan kampanye rapat umum berlangsung di Propinsi Banten

(33)

Kesuksesan pelaksanaan demokrasi dipengaruhi oleh pertemuan antar tokoh politik

(34)

Komisi Pemilihan Umum menggelar kegiatan simulasi tentang pencontrengan

(35)

Mengutamakan penanganan perkara-perkara sengketa pemilu adalah dukungan terhadap suksesnya pemilu

(36)

Dua partai lokal, Partai Bersatu Aceh PBA dan Partai Aceh Aman Sejahtera PAS akan mengawali rangkaian kampanye terbuka berupa rapat umum

(37)

Komisi Pemilihan Umum KPU mendeklarasikan kampanye Damai

49


Publik untuk Publik

(38)

Masyarakat di daerah perbatasan sebaiknya sudah memahami tata cara mencontreng dalam pemilu legislatif

(39)

Panwaslu tidak boleh mengalami hambatan dalam mengawasi pelanggaran kampanye terbuka, karena itu partai politik wajib menyerahkan jadwal kegiatan kampanyenya

(40

Polisi “memamerkan� kekuatannya untuk mengamankan kampanye pemilu legislatif

(41)

Partai politik dapat membangun koalisi yang permanen dan konsisten dimasa mendatang

(42)

Pertemuan antar tokoh Politik akan berdampak positif bagi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi

(43)

Simulasi pencontrengan penting bagi pelaksanaan pemilu

(44)

Manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pesta demokrasi merupakan sebuah pengkhianatan terhadap rakyat

(45)

Panitia Pengawas Pemilu bertugas menangani kasus pelanggaran administratif dan kasus pidana pemilu

(46)

Jalannya kampanye terbuka yang berlangsung relatif aman dan tertib adalah tujuan dari pemilu

(47)

Komisi pemilihan umum pusat bertugas memonitor logistik pemilu di sejumlah KPUD kabupaten/kota

(48)

Partai Demokrat, sebagai parati besar, melakukan kampanye terbuka atau rapat umum

(49)

Kampanye terbuka pemilu legislatif yang berlangsung relatif aman dan tertib penting bagi pelaksanaan pemilu

(50)

Silaturahmi dan pertemuan antara dua tokoh politik penting bagi proses politik

(51)

Partisipasi politik aktif yang rendah dari partai politik dan calon anggota legislatif tidak boleh mengganggu kesuksesan pemilu legislatif mendatang

(52)

Penyandang cacat tetap memiliki hak politik untuk memilih dalam pemilihan umum

50


Laporan Penelitian: Analisis Framing

(53)

Pembicaraan para elit politik tentang pertemuan dua tokoh penting adalah bagian dari realitas politik dan sama pentingnya dengan realitas politik riil

(54)

Sikap apatis politik warga masyarakat dalam mengikuti kegiatan kampanye terbuka pemilu berpotensi menimbulkan angka golput yang tinggi

(55)

Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri bertugas melakukan sosialisasi mengenai tata cara pemilu, termasuk juga di Belanda

(56)

Penjajakan koalisi diperbolehkan dalam menghadapi pemilihan umum presiden walau pemilu legislatif belum dimulai

(57)

Pemilih pemula pada pemilihan umum diharapkan tidak mudah tergiur rayuan yang mengarah tindak politik uang atau money politic

(58)

Panitia Pengawas Pemilu bertugas menemukan adanya dugaan kasus politik uang pada saat kampanye terbuka

(59)

Partai dapat menggunakan beragam cara untuk menarik pemilih, antara lain dengan menggelar pertemuan para kyai

(60)

Pemilih pemula seharusnya sudah mengenal calon anggota legislatif yang akan dipilih pada pemilu mendatang

(61)

Komisi Pemilihan Umum harus bertanggung jawab mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu legislatif

(62)

Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan problem nasional dan harus diselesaikan secara serius oleh semua pihak

(63)

Asosiasi kemasyarakatan dan bisnis diperbolehkan berkomentar untuk menyukseskan pemilu

(64)

Hak pilih adalah hak seluruh warga negara

(65)

Ketersediaan dana yang besar di desa dapat membantu perkembangan desa

(66)

Pemilu rentan terhadap peredaran uang palsu

(67)

(tidak ada penjelasan atas prinsip)

51


Publik untuk Publik (68)

Kebingungan masyarakat

(69)

Pendistribusian surat suara adalah penting di dalam pemilu

(70)

(tidak ada penjelasan atas prinsip)

(71)

(tidak ada penjelasan atas prinsip)

3. Konsekuensi Penggambaran bahwa pemilu adalah even yang sangat penting menjadikan konsekuensinya juga besar. Hal tersebut terlihat jelas di dalam pemberitaan mengenai pemilu sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel 9 Berita dengan Konsekuensi Berita

Konsekuensi

(1)

Partai politik yang menggunakan anak-anak di dalam pemilu akan mendapatkan sanksi administrasi dan pidana

(2)

Reklame dan semua atribut yang dipasang oleh partai politik dan caleg mengganggu estetika tata ruang dan ruang publik

(3)

Caleg yang mundur suaranya akan diberikan kepada pemilik suara terbanyak dari partai yang bersangkutan di dalam satu daerah pemilihan atau suaranya akan hangus atau dianggap tidak sah

(4)

KPUD harus cepat mengganti anggota panwascam

(5)

Partai politik diharapkan berhati-hati di dalam melakukan transaksi keuangan

(6)

PPLN terganggu oleh cuaca buruk dalam sosialisasi tentang pemilu

(7)

(tidak dijelaskan konsekuensi dengan spesifik)

(8)

Partai politik tidak boleh merusak dan melakukan vandalisme lingkungan dengan memasang atribut sembarangan

(9)

Seseorang tidak boleh terlibat dalam kepengurusan partai politik

52


Laporan Penelitian: Analisis Framing

(10)

Para caleg seharusnya memahami ideologi dan program partainya

(11)

Mencontreng terlalu cepat bagi masyarakat Indonesia

(12)

Sebelum menyusun jadwal kampanye sebaiknya memahami terlebih dahulu kondisi dan situasi pada suatu wilayah

(13)

Rakyat kecil diuntungkan oleh pemilu

(14)

Caleg dan parpol mesti berhati-hati dalam mengajak rakyat dengan tidak melibatkan uang dalam proses pemilu

(15)

Caleg tidak boleh melakukan pelanggaran ketentuan hukum

(16)

KPU wajib melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai teknik pengambilan suara yang berubah

(17)

Tidak boleh ada parpol yang tidak melaporkan dana pemilu yang dimilikinya

(18)

KPU harus melakukan sosialisasi dan masyarakat mesti memiliki kesadaran politik yang tinggi

(19)

Seorang caleg harus memiliki catatan yang bersih

(20)

Pelaksanaan tugas yang baik oleh panwaslu memerlukan kendaraan bermotor

(21)

Pihak penyelenggara pemilu harus menyamakan persepsi terlebih dahulu agar bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik

(22)

Juru kampanye yang tidak terdaftar harus menerima konsekuensi dihentikan kegiatannya

(23)

Dengan penambahan personel polisi keamanan di daerah rawan konflik polisi akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik

(24)

Capres yang tidak memiliki modal sosial dan finansial yang memadai harus berhati-hati

(25)

Masyarakat mesti mendapatkan informasi yang memadai berkaitan dengan pemilu 2009

(26)

Pemerintahan politik yang kuat dapat dimunculkan dari koalisi dua partai besar

53


Publik untuk Publik

(27)

Dengan penambahan personel polisi keamanan di daerah rawan konflik polisi akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik

(28)

Para kontestan diharapkan mengedepankan moralitas dan akhlak mulia dalam berkampanye sesuai dengan seruan Majelis Ulama Indonesia

(29)

Masyarakat akan memegang teguh budaya setempat dalam menghadapi pemilu yang semakin dekat

(30)

Masyarakat umum dan peserta pemilu mengetahui jadwal kampanye rapat umum

(31)

Masyarakat mengetahui secara simbolis bahwa kampanye rapat umum telah dimulai dengan kampanye bersama

(32)

Masyarakat, terutama pendengar, mengetahui kemeriahan persiapan kampanye rapat umum

(33)

Pendengar memahami bahwa pertemuan antar tokoh Politik akan berdampak positif bagi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi

(34)

Kegiatan simulasi pencontrengan yang terus digelar oleh Komisi Pemilihan Umum akan dipahami oleh pemilih

(35)

Dukungan Mahkamah Agung bagi kelancaran penyelenggaraan Pemilu akan diketahui oleh masyarakat

(36)

Masyarakat mengetahui dinamika pemilu di Aceh

(37)

Pendengar mengetahui bahwa Komisi Pemilihan Umum KPU mendeklarasikan kampanye Damai

(38)

Masyarakat terutama di daerah perbatasan memahami tata cara mencontreng dalam pemilu

(39)

Partai politik akan menyerahkan jadwal kegiatan kampanye partai kepada Panwaslu

(40

Pihak yang berencana mengacaukan pemilu sebaikny berpikir dua kali karena polisi siap mengamankan kampanye pemilu legislatif

54


Laporan Penelitian: Analisis Framing

(41)

Masyarakat mengetahui bahwa dua partai besar berencana membangun koalisi yang permanen dan konsisten dimasa mendatang

(42)

Pendengar mengetahui bahwa pertemuan antar tokoh Politik akan berdampak positif bagi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi

(43)

Masyarakat mengetahui tata cara pencontrengan sampai menjelang pelaksanaan pemilu

(44)

Komisi Pemilihan Umum dapat memperbaiki kinerjanya dengan memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena bila tidak melakukan berarti merupakan sebuah pengkhianatan terhadap rakyat

(45)

Panitia Pengawas Pemilu menangani kasus pelanggaran administratif dan pidana pemilu dengan lebih baik dan partai politik berhati-hati

(46)

Pendengar memahami bahwa kampanye terbuka pemilu legilatif berlangsung relatif aman dan tertib

(47)

Komisi pemilihan Umum Daerah kabupaten/kota wajib melaksanakan pemilu dengan baik karena Komisi Pemilihan Umum Pusat memonitor distribusi logistik

(48)

Pendengar mengetahui bahwa salah satu partai besar, partai Demokrat, melakukan kampanye terbuka atau rapat umum

(49)

Kampanye terbuka pemilu legislatif yang berlangsung dengan relatif aman dan tertib diketahui oleh masyarakat

(50)

Masyarakat mengetahui gosip politik para elit bahwa akan terjadi pertemuan politik antara dua tokoh penting

(51)

Masyarakat berperan aktif agar angka golput tidak tinggi

(52)

Penyandang cacat memahami bahwa mereka tetap memiliki hak memilih dalam pemilu

(53)

Masyarakat mengetahui bahwa gosip juga penting dalam politik, tidak hanya mengenai peristiwa politiknya saja

(54)

Warga masyarakat tidak lagi bersikap apatasi

55


Publik untuk Publik

(55)

Pelaksana pemilu dapat menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi termasuk pelaksana pemilu di luar negeri

(56)

Tidak boleh ada koalisi sebelum pemilihan legislatif dimulai

(57)

Pemilih pemula tidak mudah tergiur rayuan yang mengarah tindak politik uang atau money politic

(58)

Peserta pemilu tidak berani melakukan politik uang karena diawasi oleh panwaslu

(59)

Masyarakat mengetahui bahwa organisasi keagamaan bisa dilibatkan dalam pemilu oleh partai politik

(60)

Pemilih pemula mengenal calon anggota legislatif yang akan dipilih pada pemilu mendatang

(61)

Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab atas Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu legislatif

(62)

Semua pihak memahami dan menyelesaikan secara serius persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

(63)

Anggota Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tidak golput dalam pemilu

(64)

Setiap warga negara memiliki hak pilih

(65)

Harapan yang lebih besar bagi ketersediaan dana di desa

(66)

Bila tidak berhati-hati pemilu dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan uang palsu

(67)

(tidak dijelaskan konsekuensi dengan spesifik)

(68)

Partai politik harus memperhatikan pendidikan politik masyarakat

(69)

Surat suara adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kesuksesan pelaksanaan pemilu

(70)

(tidak dijelaskan konsekuensi dengan spesifik)

(71)

(tidak dijelaskan konsekuensi dengan spesifik)

56


Laporan Penelitian: Analisis Framing

D. Kesimpulan Beberapa kesimpulan yang didapat dari riset ini adalah: pertama, dilihat dari siaran pemilu legislatif, RRI Pro3 belum memiliki bingkai kepentingan publik yang solid berkaitan dengan statusnya sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Hal ini terlihat dari berita pemilu yang diangkat lebih dekat dengan bingkai media milik negara. Media menggunakan frame antara lain untuk mengajak pada “gerakan sosial”. Media dapat mengaktivasi keinginan untuk mencapai kondisi dan situasi yang lebih baik. Berdasarkan prinsip ini, sebenarnya, RRI Pro3 dapat berupaya mengaktivasi warga masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu melalui pengetahuan umum dan pragmatis mengenai pemilu untuk memberikan suaranya. Bila berita-berita tentang pemilu memiliki bingkai yang solid dan terjabarkan dengan baik, maka masyarakat tidak hanya memahami tentang pemilu tetapi juga memberikan suaranya dengan baik, serta menyadari perannya dalam konteks demokrasi yang lebih luas. Kedua, pembingkaian berita mengenai pemilu 2009 secara implisit menyampaikan bahwa pemilu 2009 adalah kejadian penting dan merupakan “pesta demokrasi”. Meskipun terminologi pesta demokrasi tersebut lebih dimetaforkan bukan sebagai aktivitas menikmati even secara bersama-sama, melainkan lebih digambarkan pada prosedur dan kriteria menuju ke “pesta”. Ketiga, pembingkaian pemilu sebagai even terbesar masyarakat Indonesia terdiskripsikan dengan baik, yaitu pemberitaan yang berasal dari seluruh pelosok wilayah Indonesia. Fakta ini adalah kelebihan dari RRI yang memiliki jaringan di seluruh wilayah Indonesia. Kelebihan ini adalah potensi besar bagi RRI untuk lebih memantapkan status Lembaga Penyiaran Publik. Kesimpulan secara lebih detil hasil analisis frame berita pemilu RRI Pro3 dapat dilihat dalam pokok-pokok analisis berikut ini. Frame Pemilu adalah hajat atau kejadian penting bagi masyarakat Indonesia di tahun 2009. Bila diibaratkan sebagai “pesta demokrasi”, perlu dilakukan berbagai persiapan yang memadai bagi seluruh elemen bangsa Framing Devices (perangkat framing)

Reasoning Devices (perangkat penalaran)

57


Publik untuk Publik Methapors Perumpamaan atau pengandaian yang dimunculkan di dalam berbagai berita antara lain: pemilu sebagai alat kesejahteraan, pemanfaatan ruang publik, umat muslim yang sholat berjamaah

Roots Pemilu yang berjalan dengan baik adalah agenda negara yang penting

Catchphrases Beberapa frase yang menarik antara lain: tata ruang, pencentrangan, netralitas

Appeals to principle Pemilu merupakan agenda penting kenegaraan sehingga pejabat negara, aparat keamanan dan pemuka masyarakat wajib mendukungnya

Exemplar Karena pemilu dianggap sebagai “pesta demokrasi�, untuk memasuki pesta tersebut diperlukan seperangkat peraturan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat

Consequences Seluruh elemen bangsa wajib menyukseskan pemilu 2009, terutama mengikuti apa yang digariskan oleh pejabat pemerintah, aparat keamanan dan pemuka masyarakat

Depiction Anggota masyarakat dan peserta pemilu yang tidak mentaati peraturan mengenai pemilu yang telah ditetapkan Visual Images Karena pesan media (berita) bersifat auditif, penggambaran peristiwa dilakukan melalui deskripsi peristiwa dan “suara atmosfer� peristiwa

58


ANALISIS WACANA KRITIS

Representasi Pemilu Legislatif Berita RRI Pro3

A.

Perspektif Teoritik

1. Analisis Wacana Kritis Wacana, dalam pemahaman wacana kritis, merupakan bentuk praktik sosial yang menyusun dunia sosial dan disusun oleh praktik-praktik sosial yang lain (Jorgensen dan Philips, 2007: 116). Dalam hal ini, wacana tidak hanya memberikan kontribusi pada pembentukan dan pembentukan kembali struktur sosial, tetapi merefleksikan pembentukan dan pembentukan kembali struktur sosial tersebut (Jorgensen dan Philips, 2007: 116-117). Inti gagasan Fairclough, sebagai salah seorang penggagas analisis wacana kritis, adalah “wacana merupakan bentuk penting praktik sosial yang mereproduksi dan mengubah pengetahuan, identitas, dan hubungan sosial yang mencakup hubungan kekuasaan dan sekaligus dibentuk oleh struktur dan praktik sosial yang lain� (Jorgensen dan Philips, 2007: 122-123). Menurut Fairclough dan Wodak (Eriyanto, 2001: 7), analisis wacana kritis melihat wacana-pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan-sebagai bentuk praktik sosial. Ini berarti bahwa dalam wacana terdapat hubungan dialektis diantara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Dengan demikian, suatu wacana pada dasarnya merupakan hasil saling mempengaruhi antara wacana itu sendiri dan konteks yang melingkupinya. Pada satu sisi, suatu wacana dapat saja membentuk struktur-struktur politik ataupun sosial, tetapi di saat yang lain eksistensi sebuah wacana akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan kemasyarakatan yang tidak memiliki sifat kewacanaan tunggal.


Publik untuk Publik Di sisi lain, praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologi: ia dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara kelas sosial, laki-laki dan perempuan, kelompok mayoritas dan minoritas melalui mana perbedaan itu ditampilkan dalam posisi sosial yang direpresentasikan (Eriyanto, 2001: 7). Melalui wacana, sebagai contoh, keadaan rasis, seksis, atau ketimpangan yang ada dalam kehidupan dipandang sebagai sesuatu yang biasa, suatu kewajaran, sesuatu yang bersifat alamiah (ibid). Dalam konteks ini, analisis wacana kritis berusaha membongkar ketimpanganketimpangan dan hubungan-hubungan yang tidak seimbang semacam itu melalui analisis kebahasaan dan produksi wacananya. Dalam konteks sosial dan bahkan juga politik, analisis wacana menjadi penting karena analisis bahasa, menurut Fairclough (1995: 16), tidak dapat menjadi basis kerja yang bersifat interdisiplin. Analisis bahasa hanya memfokuskan diri pada analisis teks seperti transkrip siaran radio, berita koran, gambar visual, dan lain sebagainya. Analisis wacana melangkah lebih jauh dengan melakukan analisis tidak hanya pada teks, tetapi juga praktik wacana dan praktik sosiokultural Fairclough, ibid). Oleh karena itu, dalam mengembangkan analisis wacana, Fairclough (1995) mendasarkan pada tiga tingkatan, yakni teks, discourse practice, dan sociocultural practice. Penggunaan tiga tingkatan ini didasari dan menggunakan prinsip bahwa teks tidak pernah bisa dipahami atau dianalisis secara terpisah-hanya bisa dipahami dalam kaitannya dengan jaring-jaring teks lain dan hubungannya dengan konteks sosial (Jorgensen dan Philips, 2007: 131). Fairclough (1995: 56-57) mengemukakan bahwa analisis tipetipe khusus wacana, termasuk di dalamnya wacana media, melibatkan analisis yang saling melengkapi dan cukup penting, yakni peristiwa komunikatif dan tatanan wacana. Pada satu sisi, analisis wacana berhubungan dengan peristiwa-peristiwa khusus seperti editorial surat kabar atau berita radio yang senantiasa melibatkan keberlanjutan dan perubahan. Sementara di sisi lain, analisis wacana melibatkan hal-hal yang bersifat umum, analisis yang melibatkan keseluruhan tatanan wacana, dan juga cara wacana melibatkan konteks sosial dan perubahan-perubahan budaya. Fokus analisis wacana adalah konfigurasi aliran (genre), misalnya, wawancara dan wacana yang membentuk tatanan wacana, pergeseran hubungan-hubungan diantara keduanya, dan diantara tatanan wacana dan dimensi sosial lain yang berdekatan. Analisis peristiwa komunikatif melibatkan analisis hubungan diantara tiga dimensi yang terjadi, yakni teks, discourse practice, dan sociocultural practice (Fairclough, 57). Teks, di sini, dapat bersifat oral dan tulisan. Teks oral dapat berupa pembicaraan di radio ataupun pembicaraan dan visual seperti dalam program acara televisi. 60


Laporan Penelitian: Analisis Wacana Menurut Fairclough (Eriyanto, 2001: 289), sebuah teks tidak hanya menampilkan bagaimana suatu objek digambarkan, tetapi bagaimana hubungan antarobjek didefinisikan. Di sini, ada tiga elemen dasar yang digunakan dalam model analisis Fairclough, yakni representasi, relasi, dan identitas. ďƒ˜ Representasi Representasi merujuk pada bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan ditampilkan dan digambarkan dalam teks. Representasi ini dapat dilihat dalam tiga tingkatan, yakni dalam anak kalimat, kombinasi anak kalimat, dan dalam rangkaian anak kalimat. Dalam praktik kebahasaan, analisis teks dalam anak kalimat akan melihat pada dua hal, yakni pilihanpilihan kata yang digunakan dan tata bahasa. Di sini, bagaimana orang, kelompok, situasi, keadaan ditandakan melalui satu set kategori bahasa dan apakah ditampilkan dalam bentuk proses ataukah tindakan. Dalam bentuk proses, apakah orang, kelompok, situasi, keadaan digambarkan sebagai tindakan, peristiwa, keadaan ataukah proses mental. ďƒ˜ Relasi Relasi merujuk pada bagaimana hubungan antara wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam berita. Menurut Fairclough (Eriyanto, 2001: 300), ada tiga partisipan dalam teks berita, yakni wartawan, khalayak, dan partisipan publik. Analisis pada tahap ini melihat bagaimana pola ketiga aktor tadi ditampilkan dalam teks, yakni bagaimana hubungan antara wartawan dengan khalayak, wartawan dengan partisipan publik, dan antara partisipan publik dengan khalayak. ďƒ˜ Identitas Identitas merujuk pada bagaimana identitas wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks berita. Fairclough (Eriyanto, 2001: 304), dalam konteks ini, lebih memfokuskan pada bagaimana wartawan mengidentifikasi dirinya dalam teks berita. Secara umum, kerangka kerja analisis peristiwa komunikatif dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

61


Publik untuk Publik

text production

TEKS text consumption DISCOURSE PRACTICE SOCIOCULTURAL PRACTICE Sumber: Norman Fairclough. 1995. Media Discourse. Edward Arnold, London, New York, Sidney, Aukland, hal. 59

Dimensi berikutnya analisis wacana kritis adalah praktik wacana (discourse practice). Menurut Norman Fairclough (1995: 58), analisis peristiwa komunikatif melibatkan berbagai aspek yang melibatkan proses produksi dan konsumsi teks. Teks dibentuk melalui praktik diskursus yang akan menentukan bagaimana teks tersebut diproduksi. Di sini, ada tiga faktor yang berpengaruh (dalam Eriyanto, 2001: 317319), yakni individu si wartawan, hubungan wartawan dengan struktur organisasi media, dan praktik kerja atau rutinitas kerja produksi berita mulai dari pencarian hingga penyiaran berita. Dimensi terakhir yang berpengaruh terhadap praktik wacana adalah sociocultural practice. Asumsinya, berita senantiasa dibangun dalam suatu konteks tertentu yang berada di luar media dan akan mempengaruhi bagaimana sebuah teks diproduksi (Eriyanto, 200: 320). Menurut Fairclough, sociocultural practice ini tidak mempunyai kaitan langsung dengan produksi teks berita, tetapi akan mempengaruhi teks melalui discourse practice. Dalam konteks sekarang, tatanan neoliberal yang dominan sejak era tahun 1980-an (Giddens, 2000) akan sangat menentukan bagaimana sebuah teks berita diproduksi. Beritaberita yang sangat didominasi oleh usaha-usaha mengejar keuntungan (hiperkomersialisasi) akan menjadi dangkal dan kurang bermakna bagi demokrasi (Chesney, 2000; Rianto, 2005). Praktik wacana akan lebih dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan korporasi dan 62


Laporan Penelitian: Analisis Wacana pemerintahan (Hertz, 2000; Chesney, 2004). Jika trend semacam ini juga menghinggapi lembaga-lembaga publik, maka berbagai faktor dapat menjadi penyebabnya. Beberapa faktor yang bisa disebutkan diantaranya adalah kapasitas kelembagaan yang menyangkut di dalamnya sumber-sumber pembiayaan, sumber daya jurnalis yang dimiliki, dan juga tekanan-tekanan sistem sosial-politik terhadap institusi media tersebut. Budaya organisasi media, barangkali, juga mempunyai pengaruh terhadap output pemberitaan (lihat, misalnya, Shankleman, Inside BBC and CNN, 2000). 2. Politik Representasi Bahasa mempunyai peran penting dalam proses wacana (Fairclough, 1995), dan politik representasi hadir melalui penggunaan bahasa. Seperti ditegaskan Fairclough (1995: 54-55), pemahaman bahasa sebagai praktik sosial mengimplikasikan dua hal. Pertama, bahasa merupakan mode tindakan (mode of action) sebagaimana dipahami para ahli filsafat linguistik dan studi-studi pragmatis yang telah dikenal. Kedua, bahasa merupakan mode tindakan yang berada dalam stuasi sosial dan historis, yang melibatkan hubungan-hubungan yang bersifat dialektis dengan segi-segi sosial yang lain. Ini berarti bahwa bahasa ditentukan secara sosial, dan juga secara sosial menentukan. Analisis wacana kritis, dalam kaitan ini, mengeksplorasi ketegangan antara dua sisi penggunaan bahasa tersebut. Kemudian, karena bahasa dipahami sebagai mode of action, maka representasi suatu kelompok, individu atau peristiwa dan hubungan-hubungan kekuasaan yang berlangsung di dalamnya dapat dilakukan dengan melakukan analisis bahasa. Di sini, sebagaimana dipahami Fairclough dan van Dijk, representasi merujuk pada bahasa yang digunakan untuk memberikan makna atas kelompok dan praktikpraktik sosial mereka, peristiwa, dan juga kondisi sosial dan ekologi dan objek. Politik representasi berhubungan dengan bagaimana pemaknaan atas masing-masing kelompok, peristiwa, dan juga kondisikondisi sosial dan ekologis. Seperti dikemukakan oleh Fairclough (1995: 55), “Language use-any text-is always simultaneously constitutive of (1) social identities, (2) social relations and, (3) system of knowledge and belief (coresponding respectively to identities, relationships and representation)�. Dengan pemahaman semacam ini, politik representasi dalam sebuah berita sejalan dengan pemahaman kaum konstruksionis yang melihat bahwa berita bukanlah cermin atas realitas. Sebaliknya, ia merupakan hasil konstruksi wartawan dan karenanya akan dipengaruhi berbagai faktor seperti nilai, ideologi, komitmen profesional dan organisasi, dan lain sebagainya.

63


Publik untuk Publik

B.

Analisis Wacana Kritis Berita Pemilu Legislatif RRI Pro 3 Deskripsi Teks

RRI Pro3 menyediakan ruang khusus bagi liputan pemilihan umum legislatif tahun 2009. Dalam program acara warta berita, RRI Pro3 senantiasa menghadirkan berita-berita pemilu dalam tajuk jurnal pemilu. Berita-berita yang disiarkan RRI Pro3 ini dapat dianggap sebagai pemaknaan RRI Pro3 atas peristiwa tersebut, dan pemaknaan ini akan mempengaruhi strategi wacana yang dihadirkan. Dalam kaitan ini, akan berpengaruh terhadap bagaimana pemilu legislatif tahun 2009 direpresentasikan dalam setiap beritanya. Ada berbagai isu yang ditampilkan oleh RRI Pro3 dalam pemilu legislatif 2009, diantaranya adalah persiapan-persiapan pemilihan umum yang meliputi kesiapan logistik, aparat keamanan, pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri, rekening dana awal kampanye partai politik yang belum diserahkan ke KPU, minimnya sosialisasi pemilu, dan lain sebagainya. Wilayah liputan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ini, tentunya, sejalan dengan keberadaan RRI Pro3 yang jangkauan siarannya memang bersifat nasional. Diantara daerah yang mendapatkan liputan, Aceh menjadi daerah yang cukup mendapatkan perhatian dalam liputan berita. Kondisi ini dapat dimengerti karena Aceh merupakan wilayah unik jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Aceh mempunyai partai politik lokal. Daerah-daerah lainnya mendapatkan porsi yang kurang lebih sama meskipun dengan isu yang berbeda. Di Madiun, misalnya, isu yang diangkat adalah menyangkut kesiapan logistik pemilu. Sementara untuk Propinsi Sumatra Barat, isu yang diangkat adalah banyaknya daftar pemilih tetap yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Masing-masing daerah biasanya direpresentasikan secara berbeda berdasarkan isu yang mengemuka di daerah tersebut. Kemudian, dalam menyiarkan berita, RRI Pro3 hampir senantisa menggunakan pola yang sama. Penyiar RRI Pro 3 membacakan pokok berita yang disiarkan, yang sebenarnya merupakan resume dari tokoh atau elit baik lokal maupun nasional. Selanjutnya, di-insert laporan langsung dari lapangan atau pendapat langsung dari tokoh atau narasumber berita berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh reporter. Berita kemudian ditutup dengan pengutipan kembali narasumber berita. Model penyampaian berita ini hampir dapat ditemukan dalam keseluruhan berita RRI Pro3. Contoh model siaran berita dapat dilihat dalam kutipan berita yang disiarkan Selasa, 3 Maret 2009, pukul 13.00-13.23 WIB.

64


Laporan Penelitian: Analisis Wacana

Penyiar Berita: Rani Indira Setelah insert musik //..Beralih ke informasi lain. Lebih dari 29% calon pemilih yang tercatat pada daftar pemilih tetap di KPUD Sumatra Barat belum memiliki nomor induk kependudukan. Informasi selengkapnya dilaporkan Diah Utami.// Reporter: Diah Utami //Komisi Pemilihan Umum Daerah (K-P-U-D) Propinsi Sumatra Barat khawtir dengan masih banyaknya daftar pemilih tetap yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (N-I-K). Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum K-P-U Propinsi Sumatra Barat Marzul Feri sehubungan dengan semakin dekatnya pemilu legislatif 2009. Berdasarkan data KPU Sumatra Barat dari 3,1 juta pemilih di daerah ini sekitar 29% lebih belum memiliki Nomor Induk Kependudukan sebagai dengan Undang-Undang Nomor 10 pasal 32 ayat 2 yang menyatakan daftar pemilih harus memuat diantaranya nama, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, dan alamat. Marzul Feri mengungkapkan jika masalah nomor induk kependudukan tersebut belum terselesaikan sampai batas waktu yang ditentukan K-P-U khawatir nantinya dapat menimbulkan persoalan sehingga mengganggu tahapan pemilu.// Insert Narasumber Marzul Feri, Ketua KPUD Sumatra Barat. //Ini menjadi persoalan karena setiap pemilihan umum daerah menjadi biang keladi. Kita tidak ingin nanti data kita ini dituduh sebagai data yang dibuat-buat atau diada-adakan saja oleh K-P-U, dan kita berharap pemerintah propinsi maupun kabupaten membantu.// Reporter: Diah Utami //Menurut Marzul Feri, padahal, K-P-U telah melaporkan masalah tersebut kepada pemerintah propinsi dan juga telah memberitahukan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Namun, hingga saat ini, belum mendapatkan tanggapan. Marzul Feri berharap kepada pemerintah, propinsi, kabupaten, dan kota agar dapat menyelesaikan persoalan tersebut selambat-lambatnya 15 hari sebelum hari pemilihan tanggal 15 April mendatang. Namun, jika persoalan itu tidak selesai pada waktu yang ditentukan, K-P-U Sumatra Barat tetap akan mencantumkan data tersebut yang ditentukan sekaligus memberi pengertian kepada berbagai pihak karena pada dasarnya pengurusan nomor induk kependudukan merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah

65


Publik untuk Publik propinsi, kabupaten, dan kota.// Pembawa acara: Rani Indira //Sementara itu, sekitar ....// Dengan model berita di atas, RRI Pro3 senantiasa menempatkan narasumber sebagai faktor kunci dalam menyampaikan realitas pemilu legislatif. Sekaligus, menjadikannya aktor yang “mengendalikan� praktik kewacanaan. Meskipun hal ini juga dapat dimaknai sebagai strategi kewacanaan yang dilakukan oleh RRI Pro3 dalam merepresentasikan pemilu. Dilihat dari sudut pandang jurnalisme, model pemberitaan semacam ini tentu saja mengandung masalah. Seperti dikemukakan Ashadi Siregar (1993: 84), jika suatu realitas sosiologis harus melalui mulut pejabat lebih dahulu dan baru disiarkan menunjukkan bahwa pers semakin tidak sanggup mencari dan mengolah realitas sosiologis dalam kapasitasnya yang mandiri. Menurut Ashadi, jika pers hanya berani menampilkan realitas sosiologis melalui realitas psikologis (alam pikiran) para pejabat birokrasi menandakan pers sebenarnya mengidap penyakit rendah diri (inferiority complex). Selanjutnya, jika institusi yang menjadi andalan demokrasi sudah bertindak semacam itu, maka sulit membayangkan proses terbentuknya masyarakat yang egaliter, apalagi jika pers menjadikan realitas psikologi (opini) tokoh-tokoh masyarakat menjadi banner headline. Jika gaya penyampaian berita RRI Pro3 ini diteruskan, maka RRI Pro3 akan cenderung menjadikan dirinya sebagai “aparatus� pihak lain dalam mengembangkan wacana yang dikehendakinya. Akibatnya, berita-berita yang disiarkan RRI Pro3 tidak akan pernah menjadi trend setter, tidak akan pernah mampu mempengaruhi atau bahkan membentuk struktur sosial dan politik melalui praktik wacana yang dilakukan.

Analisis Teks

Representasi Tematik Analisis berita pemilu legislatif berita RRI Pro3 terdiri dari kurang lebih 200 item berita, dan yang diteliti sebanyak 100 item berita. Dari sejumlah tersebut, terdapat banyak tema yang diangkat oleh RRI Pro3 yang sebenarnya juga dapat dimaknai sebagai politik representasi RRI Pro3 dalam menyiarkan pemilu legislatif 2009. (1). Golput dan Hak Politik Fenomena golput yang sudah sejak lama menjadi isu nasional juga muncul dalam pemberitaan RRI Pro3. Namun, berbeda dengan opini yang selama ini berkembang dimana golput lebih disebabkan oleh apatisme pemilih sebagai bentuk protes atas kegagalan sistem

66


Laporan Penelitian: Analisis Wacana politik, berita RRI Pro3 melihatnya dari sudut yang lain. Golput dilihat sebagai persoalan ekonomi dan geografis seperti dapat dilihat pada kutipan berita tanggal 13 Marte 2009 di bawah ini. Sejumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak sependapat dengan perkiraan pada pemilu 9 April mendatang golput akan meningkat. Warga ibu kota yang mempunyai hak pilih di kampung halaman sebenarnya mempunyai keinginan untuk menggunakan hak pilihnya nanti. Namun, karena keterbatasan ekonomi mereka tidak ingin disebut golput. Maharu, salah seorang warga pendatang yang mencari nafkah di ibukota itu, sangat berharap pemerintah menyiapkan sarana transportasi untuk masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya di kampung halaman. Dalam berita di atas, aspek ekonomi dan geografi lebih ditonjolkan sebagai penyebab golput dibandingkan dengan aspek lain. Dilihat dari rangkaian kalimat, berita tersebut menempatkan suara sebagian masyarakat yang tidak sependapat dengan meningkatnya golput di bagian awal. Representasi kalimat semacam ini akan menggiring wacana dalam dua hal. Pertama, keliru untuk mengatakan bahwa golput pada pemilu 2009 akan meningkat. Ini sekaligus berusaha meng-counter wacana yang selama ini berkembang bahwa golput pada pemilu 2009 akan meningkat-dan kenyataannya memang meningkat. Kedua, pada dasarnya, masyarakat tidak ingin golput dalam pemilu. Namun, ada faktor lain, yang disebut dalam berita tersebut, yang membuat mereka tidak bisa memilih, yakni keterbatasan ekonomi. Di sini, ada korelasi antara hubungan-hubungan kalimat dengan pilihan kata. Keterbatasan ekonomi digunakan untuk menggantikan kondisi miskin. Dengan menggantikan kata miskin dengan keterbatasan ekonomi, terjadi semacam penghalusan makna. Kemudian, dengan menempatkan pendapat sebagian masyarakat yang menolak golput meningkat dengan memilih keterbatasan ekonomi sebagai pengganti kemiskinan, wacana ini berusaha men-counter wacana lain yang berkembang bahwa golput meningkat karena kegagalan sistem politik, ketiadaan perubahan signifikan sebagaimana pernah dijanjikan oleh pemerintahan incumbent. Kosakata yang Digunakan

Padanan Kata Lain

Keterbatasan ekonomi Mencari nafkah

Kemiskinan, kemelaratan Bekerja (sebagai Tukang parkir, pedagang kaki lima, buruh pabrik, dan lain-lain).

67


Publik untuk Publik Selain kosakata, wartawan juga menggambarkan keterbatasan ekonomi dan ketidakbisaan ikut dalam pemilihan umum sebagai keadaan dibandingkan dengan sebagai suatu proses atau hasil tindakan. Dalam bentuk kalimat pasif, berita tidak menggambarkan siapa yang membuat sebagian masyarakat mempunyai keterbatasan ekonomi dan karenanya tidak mampu melakukan pencontrengan. Jika wartawan hendak membuatnya menjadi suatu proses, maka mestinya wartawan tegas dalam menyiarkan berita dengan menyebutkan siapakah yang membuatnya mempunyai keterbatasan ekonomi. Di sini, jawabannya bisa negara ataupun pemerintah. Di sisi lain, dengan mereduksi persoalan ketidakbisaan pemilih menggunakan haknya sebatas pada persoalan ekonomi dan jarak geografis, berita di atas akan menghilangkan wacana yang berhubungan dengan, misalnya, lemahnya sistem pemilihan umum. Padahal, persoalan semacam ini dapat diselesaikan dengan menciptakan sistem pemilu yang tidak mengharuskan pemilih berada di tempat asalnya untuk menggunakan haknya. Sebaliknya, dapat mencontreng dimanapun mereka berada atau berdomisili tanpa terpaku pada KTP. Wacana semacam ini hilang dalam teks berita di atas. Dari berita di atas, ada tiga subjek berita, yakni wartawan, masyarakat, dan pemerintah. Di sini, tampak bahwa wartawan menempatkan persoalan ketidakmampuan sebagian warga masyarakat untuk melakukan pencontrengan sebagai persoalan masyarakat dan pemerintah. Kemudian, wartawan, dalam berita tersebut, juga lebih mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari kelompok yang menentang meningkatnya golput di masyarakat. Wartawan atau reporter lebih memposisikan dirinya sebagai pihak yang sepakat bahwa golput lebih karena persoalan ekonomi dan letak geografis dibandingkan dengan karena ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap sistem politik. Hak politik warga negara dalam pemilu juga mendapatkan tempat dalam berita RRI Pro3. Berita yang disiarkan tanggal 14 Maret menyebutkan: Pemerintah dan DPR dalam membuat undangundang seharusnya melihat dari segala aspek jangan hanya mementingkan golongan atau elit politik saja dikarenakan setiap lahirnya produk hukum di Indonesia pasti memiliki celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk penyalahgunaan serta keuntungan masing-masing golongan yang berkepentingan. Di sini, wartawan mencoba merepresentasikan kepentingan narapidana yang tidak mempunyai hak untuk ikut pemilihan caleg karena pernah mengalami hukuman di atas lima tahun. Dalam berita 68


Laporan Penelitian: Analisis Wacana tersebut, ada dua narasumber yang dihadirkan, yakni dari Komnas HAM dan KUP. Narasumber dari Komnas HAM diletakkan di awal, sedangkan dari KPU diletakkan di akhir. Strategi ini untuk menunjukkan bahwa undang-undang melanggar hak warga negara untuk terlibat dalam proses pemilihan umum sebagai caleg. Kemudian, representasi ini juga ditegaskan dengan menggunakan kata ‘celah� untuk merepresentasikan bahwa sebuah produk hukum senantiasa mempunyai celah yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan kelompok tertentu. Di sini, pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah dan daerah juga kembali ditegaskan bahwa dalam pembuatan undang-undang lebih mementingkan keuntungan kelompok tertentu, dibandingkan dengan keseluruhan kelompok dalam masyarakat. Dengan membaca berita di atas, tampak bahwa persoalan warga negara tidak bisa mengikuti pemilihan umum sebagai persoalan negara yang tidak menghormati HAM warganya. Wartawan juga lebih mengidentifikasi dirinya terhadap pihak yang dirugikan oleh undangundang tersebut, yakni mantan narapidana yang tidak bisa mengikuti pemilu karena pernah dipenjara lebih dari 5 tahun. (2). Kesiapan Pemilu Legislatif Kesiapan pemilu cukup mendapatkan perhatian RRI Pro3. Persoalan yang disoroti oleh RRI Pro3 berkenaan dengan kesiapan pemilu legislatif diantaranya adalah masih banyaknya warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) seperti yang terjadi di Sumatra Barat. Di daerah ini, RRI Pro3 menyiarkan bahwa tidak kurang dari 29% calon pemilih yang belum memiliki NIK. Kesalahan distribusi logistik juga mendapatkan perhatian RRI Pro3. Kasus yang terjadi di Jawa Timur dimana 31 dos surat suara bertuliskan DPRD ternyata berisi surat suara untuk DPR RI. Persoalan yang kurang lebih sama juga diberitakan RRI Pro3 untuk wilayah lain seperti di Sumatra Utara yang terjadi salah kirim ke Banyumas, Jawa Tengah. Beberapa tema yang ada dalam konteks persiapan pemilu dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 10 Tema-Tema Berita yang Berhubungan dengan Persiapan Pemilu Persiapan Pemilu Legislatif - Salah kirim logistik pemilu - Surat suara rusak - Kekurangan logistik - Kekacauan DPT

69


Publik untuk Publik Hampir sama dengan strategi wacana yang lain, dalam menyiarkan berita mengenai persiapan pemilu reporter RRI Pro3 juga lebih mengedepankan pendapat pejabat yang berwenang. Akibatnya, tidak muncul suatu wacana kritis berkenaan dengan hal tersebut. Sebagai contoh, berita pemilu mengenai kesiapan logistik di bawah ini. Reporter: Elfrida Riani Sani //....Pelaksanaan pemilu legislatif di Kabupaten Boven Digul Papua terancam ditunda dikarenakan sampai saat ini belum semua logistik pemilu tiba di K-P-U Kabupaten Boven Digul di Tanah Merah. Berikut Laporan Sefer Vernan.// Reporter RRI: Sefer Vernan //Ketika ditemui RRI di Tanah Merah kemarin, Ketua K-P-U Boven Digul Cristian Boa mengatakan logistik yang baru ada hanya surat suara dan sebagian formulir C. Itupun baru diterima tanggal 14 Maret lalu. Sementara sebagian besar logistik seperti kotak suara, bilik suara, berita acara, bolpen contreng, tinta, karet pengikat, dan sampul hingga tanggal 20 Maret kemarin belum ada tandatanda kapan tiba. Dikatakan jadwal yang telah disusun dalam menangani logistik pemilu tanggal 20 hing ga 25 Maret semua logistik pemilu sudah tiba di 15 distrik dan perakitan kotak suara dan blik suara. Tanggal 25 Maret hingga 5 April logistik tiba di kampung-kampung. Dan tanggal 6 hingga 7 April pembuatan T-P-S justru molor karena keterlambatan droping logistik. Namun, dilihat dari waktu yang semakin sempit dengan kondisi medan yang sulit disertai curah hujan yang tinggi serta jangkauan distrik yang sangat jauh, Cristian Boa mengatakan akan ke K-P-U di Jakarta untuk pemilu di Kabupaten Boven Digul ditunda saja.// Insert: Ketua KPU Boven Digul //Dan K-P-U Lap distrik yang sudah kita susun ......// Reporter: Sefer Vernan //Kendati pihaknya telah melakukan koordinasi dengan semua pihak, terutama T-N-I Polri dalam mendistribusikan logistik pemilu ke dua daerah pemilihan 15 P-P-G, 137 P-P-S dan 236 T-P se-Kabupaten Boven Digul telah maksimal, tetapi keterlambatan dropping logistik kata Cristian Boa akan menghambat pelaksanaan pemilu tanggal 9 April mendatang.// Pada berita di atas, wacana yang berusaha dihadirkan adalah pemilu terancam ditunda karena belum semua logistik tiba 70


Laporan Penelitian: Analisis Wacana di Kabupaten Boven Digul. Di sini, wartawan menggunakan kata terancam untuk menggambarkan ketidaksiapan pemilu di Boven Digul. Dilihat dari struktur tata bahasa, reporter menggunakan kalimat pasif. Kondisi ini merefleksikan suatu keadaan. Di sini, subyek atau pihak yang bertanggung jawab dalam kesiapan logistik di Boven Digul tidak muncul atau disamarkan. Dalam berita ini, tampak bahwa reporter juga lebih menempatkan persoalan sebagai persoalan KPU Boven Digul dibandingkan dengan persoalan seluruh masyarakat Boven Digul. Ini dipertegas oleh reporter di akhir berita dengan mengatakan, “Kendati...”. Di sini, reporter menggunakan kata “kendati” untuk menegaskan bahwa K-P-U Boven Digul sudah bekerja keras, tetapi kesalahan berada pada dropping logistik pemilu yang terlambat. Strategi wacana RRI Pro3 semacam ini dalam menyiarkan berita membuatnya menghilangkan wacana lain dalam pemberitaan. Misalnya, apa respon publik atas ketidaksiapan logistik di Boven Digul. Kemudian, apa yang menjadi faktor penyebabnya sehingga dropping logistik pemilu terlambat. Apakah ini disebabkan oleh kinerja KPU yang buruk ataukah ada faktor lain yang membuat logistik tidak tiba tepat waktu? Wacana ini tidak muncul ke dalam pemberitaan. (3). Kesiapan Polri dan TNI dalam mengamankan Pemilu Salah satu berita mengenai kesiapan Polri dalam menjaga keamaan dapat dilihat dalam kutipan berita di bawah ini (berita disiarkan tanggal 22 Maret 2009, pkl. 20.00-20.05 WIB). //Jajaran kepolisian yang ada di Propinsi Aceh akan mengejar dan tidak segan-segan menindak siapapun jika terbukti mengacaukan penyelenggaraan pemilu 2009. Kapolda Aceh Irjen Polisi drs Aditya Warman, SH, MH menegaskan tidak boleh ada intimidasi apalagi membawa senjata dan hukum harus ditegakkan di Aceh. Menurutnya, secara umum, kondisi Aceh saat ini sangat kondusif dan diharapkan pemilu legislatif dapat berlangsung secara lancar dan tertib. Untuk itu, Aditya Warman mengharapkan agar ikrar pemilu damai yang disepakati partai politik baik lokal maupun nasional hendaknya dilaksanakan sungguh-sungguh. Kapolda Aceh juga menghimbau masyarakat untuk menjaga perdamaian di Aceh sehingga damai yang abadi yang sudah dirasakan masyarakat Aceh sejak penandatanganan MoU Helsinki dapat terus terwujud// Pada cuplikan berita di atas, wartawan RRI Pro3 menggunakan kata jajaran dan mengejar untuk menggambarkan kesiapan Polri dalam menyukseskan pemilu di Aceh. Kata jajaran dalam kamus besar bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2002) mengandung arti “barisan”

71


Publik untuk Publik atau “baris”. Kata ini digunakan dalam rangka menimbulkan makna asosiatif di benak khalayak. Jajaran berarti merapatkan barisan untuk menghadang atau melawan apapun yang berada di depannya. Makna ini jelas akan sangat berbeda jika digunakan kata pihak, misalnya, “Pihak kepolisian....”. Efek asosiatif kata jajaran menjadi semakin jelas ketika kata mengejar digunakan untuk menggambarkan ketegasan polisi dalam menghadapi pengganggu pemilihan umum di Aceh. Kata mengejar berarti memburu dan pengganggu pemilu dianggap sebagai penjahat kelas kakap yang tidak dapat ditangkap dengan mudah. Sebaliknya, ia harus diburu dengan segala kemampuan yang dimiliki. Secara keseluruhan, berita ini menempatkan Kapolda Aceh sebagai narasumber dan aktor dalam pemberitaan. Kata-katanya hampir seluruhnya dikutip oleh wartawan, dan tidak ada pembanding narasumber lain. Dengan cara demikian, wartawan RRI Pro3 pada dasarnya lebih memerankan dirinya sebagai “aparatus” pihak kepolisian dengan cara menyediakannya ruang untuk mengendalikan wacana secara penuh. Wartawan juga menempatkan dirinya lebih condong ke pihak kepolisian dibandingkan dengan masyarakat Aceh atau pendengar. Relasi ini menempatkan secara penuh kontrol wacana pada institusi polri. Kemudian, dengan menempatkan kutipan dari pihak kepolisian ini di awal, berita tersebut sebetulnya juga hendak memberi peringatan kepada pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya pemilu legislatif untuk berfikir dua kali. Ini dipertegas dengan kutipan Kapolda yang menyatakan, “Tidak boleh ada intimidasi apalagi membawa senjata dan hukum harus ditegakkan di Aceh”. Berita lain berkenaan dengan kesiapan Polri juga dapat dilihat dalam berita RRI Pro3 yang disiarkan 17 Maret 2009. //Kapoltabes Surakarta, Komisaris Besar Polisi Joko Irfanto, menegaskan perintah tembak di tempat bagi pengacau kampanye dapat dilakukan jika bertindak brutal dan mengancam jiwa orang lain. Berikutnya laporan Ciptati Handayani// Reporter: Ciptati Handayani, RRI Surakarta //Kapoltabes Surakarta Kombes Polisi Joko Irfanto menegaskan perintah tembak di tempat bisa diterapkan bagi mereka yang ingin mengacaukan jalannya pesta demokrasi. Namun, tindakan ini sifatnya kasuistis. Dilaksanakan sesuai prosedur dan tergantung jenis perbuatan pidana yang dilakukan, terutama bagi mereka yang brutal dan mengancam jiwa orang lain. Demikian disampaikan Kapoltabes Surakarta Kombes Polisi Joko Irfanto di sela-sela kegiatan kirap budaya parpol atau kampanye bersama menandai dimulainya kampanye

72


Laporan Penelitian: Analisis Wacana terbuka pemilu 2009 di lapangan Kota Barat Solo.// Pada berita di atas, wartawan juga menempatkan hubungan yang lebih dekat ke polisi dibandingkan dengan pembaca atau partisipan publik lainnya. Modelnya sama persis dengan pemberitaan pernyataan Kapolri Aceh. Di sini, kata perintah “tembak di tempat� diletakkan di awal untuk menegaskan sikap polisi dalam mengamankan pemilu legislatif dibandingkan dengan pernyataan Kota Solo yang kondusif. Dengan cara demikian, efek dramatiknya akan sangat berbeda. Utamanya, bagi masyarakat Kota Solo yang menyimak atau mendengarkan berita tersebut. Berita ini menjadi semacam warning bagi para pihak yang berusaha mengganggu jalannya pemilu di Kota Solo. (4). Sosialisasi pemilu Berita mengenai sosialisasi pemilu juga tidak luput dari pemberitaan RRI Pro3. Di bawah ini, salah satu berita mengenai sosialisasi pemilu di masyarakat. Penyiar: Rani Indira //Ribuan masyarakat di Desa Jangsa perbatasan Kabupaten Sintang Kalimantan Barat belum memahami tata cara mencontreng dalam pemilu legeslatif 2009 // Jang Rangga menurunkan laporannya dari Pontianak Reporter: Jang Rangga //Semarak pemilu 2009 memang tampak sampai ke Kecamatan ketengah Hulu Kabupeten Sintang yang berbatasan langsung dengan distrik Sireman Serawak Malaysia. Gaung pesta demokrasi lima tahunan ini ditandai dengan banyaknya baliho bendera parpol dan atribut caleg di pajang pada Kecamatan yang berjarak sekitar 308 km dari Ibu Kota Kabupaten Sintang itu. Namun, sejumlah warga yang mendiami Desa Perbatasan mengakui masih bingung menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 9 April 2009 nanti. Sebab hingga saat ini warga perbatasan Sintang yang mencakup Dusun Enteloy, Nangabayan, dan Dusun Jasa Kecamatan Ketengah Hulu, belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang cara memilih baik dari KPU maupun Pemda Sintang.// Penduduk Lokal //Dulu kan memilih begini dilihat gambar mana yang kita ingin itu yang kita tusuk, tapi sekarang justru di tv saya lihat pake di contreng. Kalau memang begitu caranya di tv begitu juga dilapangan. saya bisa ngerti, belum pernah disini belum ada, tampaknya untuk pemilu itu belum ada sosialisasi.//

73


Publik untuk Publik

Reporter: Jan Rangga //Meski sejumlah tokoh masyarakat setempat berupaya memberikan pemahaman kepada warga, namun keterbatasan pengetahuan dan banyaknya warga buta huruf mempersulit Ropinus Lingga, Pemuka Adat Ketengah Hulu Kabupaten Sintang, menyosialisasikan cara menandai surat suara nantinya.// Insert: Tokoh Masyarakat //Calonnya memang kebanyakan, tapi sering saya beri pandangan bagaimana caranya supaya suara jangan rusak. Masyarakat ini kan bingung calon terlalu banyak, itu yang dikhawatirkan masyarakat.// Reporter: Jan Rangga //Selain letak yang jauh ke pelosok pedalaman minimnya informasi yang diperoleh tidak kurang dari 20.000 lebih warga perbatasan Ketengah Hulu, terkait perkembangan mekanisme pemilu juga salah satu penghambat sosialisasi tentang tata cara pemilihan.// Ada dua wacana yang coba ditampilkan reporter dalam pemilu di atas, yakni semarak pemilu legislatif dan kebingungan warga dalam melakukan pencontrengan. Dalam berita di atas, wartawan menggunakan kata “semarak� untuk menggambarkan bagaimana suasana pemilu berlangsung di daerah tersebut. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta, sebagaimana disebutkan dalam berita tersebut, “banyaknya baliho, bendera parpol dan atribut caleg di pajang pada Kecamatan�. Di sini, wartawan/reporter RRI Pro3 memaknai semarak pemilu dengan melihat bendera partai politik, dan juga baliho, tetapi bukan pada respon masyarakat mengenai pemilu tersebut. Mengenai kebingungan warga dalam melakukan pencontrengan, representasi yang ditampilkan wartawan adalah kebingungan tersebut digambarkan sebagai suatu keadaan. Dengan menuliskannya dalam bentuk kalimat pasif, warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tidak diletakkan sebagai tanggung jawab KPU karena KPU dihilangkan sebagai subjek berita. Ini dipertegas lagi dalam rangkaian anak kalimat. Berita di atas menyebutkan bahwa keterbatasan pengetahuan dan buta huruf, keterbatasan informasi dan jarak yang jauh menjadi kendala sosialisasi. Di sini, reporter justru mem-blame kondisi masyarakat yang menyebabkannya belum mendapatkan sosialisasi, dan bukannya sebagai kesalahan KPU. Dengan cara demikian, persoalan kebingungan warga lebih dilihat wartawan sebagai persoalan buta huruf atau keterbatasan geografis dibandingkan dengan melihatnya sebagai kinerja KPU yang tidak maksimal atau buruk utamanya dalam memberikan prioritas masyarakat di perbatasan. Wartawan, dengan 74


Laporan Penelitian: Analisis Wacana demikian, juga lebih cenderung mengidentifikasi dirinya lebih dekat ke KPU dibandingkan sebagai bagian masyarakat lokal yang belum mendapatkan sosialisasi pemilu. (5). Kampanye Partai Politik Kampanye partai politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemilihan umum. RRI Pro3 juga memberikan porsi terhadap kampanye partai politik ini. Berita tentang kampanye partai politik dapat dilihat dalam kutipan di bawah ini. (berita disiarkan tanggal 20 Maret 2009 Pukul 13.00-13.25 WIB). // Selamat siang, Saudara.. Anda kembali mendengarkan bulletin berita dari Pro 3 Radio Republik Indonesia edisi Jumat 20 maret 2009 mengetengahkan berbagai peristiwa dan informasi baik dari Dalam maupun Luar negeri. Diantara berita yang dapat Anda simak siang ini adalah: Partai Demokrat dan PKS hari ini menggelar kampanye terbuka di 2 tempat berbeda di Jakarta. Pemerintah Indonesia belum bisa memastikan bentuk negosiasi yang akan dilakukan dengan tokoh organisasi Papua Merdeka OPM Nicholas Siowe. Selengkapnya, inilah bulletin berita pro 3 bersama saya Muhksin Zein.// // Mengawali kampanye pemilu 2009 partai Demokrat melakukan kampanye terbuka atau rapat umum di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Siang ini. Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali mengemukakan selain menghadirkan juru kampanye Nasional yang juga ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sejumlah kader terbaik juga akan tampil sebagai juru kampanye.// //Sementara itu, dari pantauan RRI meskipun kampanye baru akan di mulai sekitar pukul 14.00 siang ini namun sejak pukul 10.00 WIB ribuan massa dan simpatisan Partai Demokrat telah berkumpul di sekitar stadion utama gelora Bung karno. Selain menggunakan kendaraan roda dua pada kampanye ini, juga datang menggunakan bus-bus termasuk dari sejumlah daerah di luar Jakarta. Selain Partai Demokrat, kampanye terbuka di Jakarta hari ini juga diselenggarakan oleh partai keadialn sejahtera (PKS) bertempat dilapangan Blok S Jakarta Selatan.// Penyiar: Muksin Zein // Kampanye sudah berlangsung dari 16 maret lalu. Selama sepekan, partai politik (parpol) berlombalomba mencari simpati calon pemilih dengan cara konvensional mengobral janji-janji. Pengamat politik Arbi Sanit di Jakarta mengatakan, janji-janji yang tidak 75


Publik untuk Publik disertai dengan penyelesaian yang kongkrit dianggap tidak akan berhasil apalagi janji yang diucapkan hanya bersifat untuk menyerang pihak lawan. Seharusnya dalam berkampanye, kata Arbi Sanit, para caleg atau petinggi parpol harus memberikan solusi cerdas bagaimana cara mencapai janji. Jadi, tidak asal janji sana janji sini tetapi harus ada cara mewujudkan. Ia juga menyoroti janji parpol dalam kampanye terbuka dalam seminggu ini tidak memiliki mandat. Ini disebabkan karena mereka yang mengobral janji tersebut bukan mayoritas dan hanya memiliki suara kecil jadi mustahil janji-janji mereka akan terwujud nantinya. Artinya, janji itu diberikan oleh partai-partai yang jumlah pemilihnya kecil jadi kampanye selama ini tidak punya substansi yang jelas, hanya kiasan-kiasan dan wacanawacana saja.// Berita di atas merupakan berita kampanye pemilu legislatif Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun, kedua partai direpresentasikan secara berbeda. Pada kampanye Partai Demokrat, reporter menggunakan kata ribuan untuk menggambarkan banyaknya jumlah peserta kampanye Partai Demokrat. Kata ini tentu mempunyai makna yang berbeda jika, misalnya, diganti dengan cukup kata peserta saja. Jika kalimat ini yang digunakan, maka tidak akan mempunyai efek dramatik yang kuat. Representasi ini dikukuhkan dengan kombinasi kalimat yang menjelaskan bagaimana simpatisan Partai Demokrat datang dengan menggunakan bus-bus (tidak hanya bus), dan bagaimana peserta sudah datang lebih awal. Peserta datang pukul 10.00 WIB, sedangkan kampanye dimulai pukul 14.00 WIB. Rangkaian kalimat ini untuk menegaskan bagaimana peserta kampanye Partai Demokrat cukup diminati oleh konstituen. Berita tersebut juga menghadirkan kampanye Partai Keadilan Sejahtera, tetapi tidak direpresentasikan dengan baik dibandingkan dengan kampanye Partai Demokrat. Berkenaan dengan respon mengenai kampanye partai politik, berita di atas menghadirkan narasumber dari akademisi, yakni Arbi Sanit. Dalam berita tersebut, wartawan memaknai kampanye sebagai “obral janji� seperti dalam kalimat “Selama sepekan, partai politik (parpol) berlomba-lomba mencari simpati calon pemilih dengan cara konvensional mengobral janji-janji.� Wartawan menegaskan pemaknaan ini dengan menempatkan pendapat Arbi Sanit yang mengatakan bahwa janji yang tidak disertai dengan solusi adalah buruk. Di sini, wartawan berusaha menempatkan persoalan kampanye pemilu sebagai persoalan masyarakat, tetapi sayangnya masyarakat sendiri tidak direfleksikan dalam pemberitaan. Bahkan, dilihat dari kutipan Arbi Sanit, berita ini ingin menegaskan bahwa janji parpol

76


Laporan Penelitian: Analisis Wacana tidak mempunyai mandat karena yang memberikan janji parpol partai kecil, dan bukannya partai besar. Di sini, melalui Arbi Sanit, wartawan berusaha menegaskan bahwa janji partai kecil tidak mempunyai mandat karena pemilihnya sedikit sehingga sulit diwujudkan sehingga menjadi tampak jelas bahwa janji partai politik dianggap sebagai mandat, dan karena partainya kecil maka tidak mempunyai cukup mandat. Dengan cara semacam ini, secara langsung atau tidak langsung, berita ini berusaha menguatkan posisi Partai Demokrat sebagai sebuah partai besar, dan karenanya mempunyai cukup mandat dalam pemilihan umum.

Analisis Praktik Wacana (Discourse Practice) Sebuah teks berita dihasilkan melalui sebuah proses produksi dan konsumsi teks. Ada beberapa faktor yang mempunyai pengaruh besar dalam proses produksi teks berita (Eriyanto, 2001: 320-321). Faktor pertama yang mempengaruhi proses produksi berita adalah individu si wartawan. Di sini, faktor-faktor yang berpengaruh diantaranya adalah latar belakang pendidikan, latar belakang profesional, orientasi politik dan ekonomi para pengelolanya, dan ketrampilan mereka dalam memberitakan secara akurat. Faktor kedua adalah strukur organisasi yang meliputi bagaimana bentuk organisasi, promosi dan jenjang orang-orangnya, dan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat khususnya untuk hal-hal yang berada di luar proses rutinitas berita. Rutinitas organisasi media juga mempengaruhi bagaimana sebuah teks berita dihasilkan. Menurut Eriyanto (2001: 319), rutinitas dalam organisasi berita melibatkan banyak orang dan proses yang kompleks. Tahap ini melibatkan wartawan di lapangan, redaktur, editor bahasa hingga bagian pemasaran. Strategi kewacanaan yang dikembangkan RRI Pro3 masih sangat menguntungkan pihak-pihak yang berkuasa, Polri, Pemerintah, KPU, dan lain sebagainya. Ini terjadi karena berita RRI Pro3 mengarah pada praktik-praktik jurnalisme ngrumpi, jurnalisme omongan atau “talking news�. Publik secara umum hampir tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam pemberitaan RRI Pro3. Wacana yang muncul dalam teks semacam ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari proses produksi teks berita RRI Pro3 dalam liputan pemilu legislatif 2009, yang dapat dilihat dalam tiga level, yakni wartawan, struktur organisasi, dan rutinitas organisasi pemberitaan.

 Widhie Kurniawan, Kepala Seksi Redaksi dan Liputan, Wawancara tanggal 26 Maret 2009

77


Publik untuk Publik (1). Wartawan/Reporter Strategi wacana yang dilakukan oleh sebuah institusi media seperti RRI Pro3 akan sangat dipengaruhi oleh kesadaran ideologis dan profesional wartawan, latar belakang pendidikan dan mungkin juga afialiasi politik. Kecenderungan praktik kewacanaan sebagaimana telah ditunjukkan melalui analisis teks berita RRI Pro3 menunjukkan lemahnya kesadaran ideologis dan profesional yang membuatnya mempraktikan pemberitaan model “talking news�. Wawancara mendalam yang dilakukan peneliti menemukan hal-hal berikut. Pertama, rekruitmen wartawan. Di RRI Pro3, proses rekuitmen untuk menjadi jurnalis tidak pernah didesain secara khusus. Akibatnya, seorang reporter di RRI Pro3 dapat berasal dari berbagai latar belakang yang sangat beragam. Menurut Darmanto, “Hanya karena proses saja yang membuatnya berada di bagian pemberitaan, dan itupun tidak melalui proses seleksi secara khusus yang ditujukan untuk mengetahui kemampuannya di bidang jurnalistik�. Jadi, wartawan atau reporter tidak mendapatkan testing khusus yang menunjukkan minat dan bakatnya di bidang pemberitaan. Menurut Darmanto, inilah yang mempunyai pengaruh besar dalam kinerja reporter atau wartawan RRI Pro3. Oleh karena itu, jika reporter dan wartawan di RRI Pro3 tidak mempunyai sense kuat di bidang jurnalistik, maka menjadi sangat wajar. Kedua, proses pendidikan yang kurang memadai. Proses transformasi tidak terjadi secara institusional dalam bentuk pelatihan, misalnya, tetapi menjalani apa yang sering disebut sebagai melopen, yakni mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh senior hingga menjadi mahir untuk kemudian dilepas secara mandiri. Sense jurnalis untuk benar-benar menjadi profesional tidak diasah dengan baik. Akibatnya, mereka lebih bersifat menunggu undangan liputan atau ngepos di beberapa tempat atau institusi formal yang bisa menjadi sumber berita. Tradisi amplop juga kurang disosialisasikan kepada reporter bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak baik, yang terpenting adalah reporter tidak meminta amplop kepada narasumber. Ketiga, kurangnya sosialisasi dan kepahaman wartawan atas visi media RRI sebagai radio publik. RRI sebenarnya mempunyai petunjuk pelaksanaan siaran. Namun, hal ini tidak disosialisasikan secara baik kepada jurnalis. Menurut Darmanto, transformasi hanya terjadi ketika pimpinan RRI melakukan ceramah sehingga internalisasi nilai di kalangan reporter dan wartawan RRI tidak berlangsung. Ketiadaan kefahaman akan visi media sebagai radio publik juga menghalangi proses internaliasasi tersebut. Ketiadaan internalisasi nilai dalam diri wartawan dan reporter RRI Pro3 membuat visi RRI Pro3 sebagai radio publik tidak tertanam dalam hati. Menurut Widhie Kurniawan, radio publik senantiasa bersandar pada tiga hal, yakni to inform, to educate, dan to entertaint. Dalam kaitan ini, informasi 78


Laporan Penelitian: Analisis Wacana yang disiarkan oleh RRI harusnya merupakan informasi yang relevan atau berguna bagi masyarakat dan bukannya instansi. To educate menyangkut bagaimana membuat masyarakat menjadi cerdas. Dalam pemberitaan DPT, misalnya, apakah berita tersebut membuat masyarakat cerdas atau sekedar terjebak ke dalam “permainan� elit. Jika hanya terjebak ke dalam permainan elit, maka berita yang disiarkan menjadi tidak mencerdaskan publik. Persoalannya adalah visi semacam ini tidak dipahami dengan baik sehingga berita-berita RRI Pro3 lebih mengarah pada apa yang disebutnya sebagai “talking news�, yang tidak mencerdaskan bagi publik. Sebaliknya, berita yang disiarkan RRI Pro3 cenderung menjadi unsur publikasi institusi atau pihak lain yang kurang mempunyai relevansi dengan publik. Keempat, jenjang karir. Pengelolaan sumber daya RRI Pro3 tidak dilakukan secara profesional, tetapi lebih mendekati cara birokrasi. Manajemen profesional yang dimaksudkan di sini adalah jika sesorang berada di bagian pemberitaan maka secara terus-menerus ia berada di bagian tersebut. Meskipun ia mendapatkan promosi jabatan, tetapi akan tetap berada di bagian tersebut. Namun, menurut Darmanto, karena dikelola dengan cara birokrasi maka jika ada seseorang yang mempunyai latar belakang produksi siaran, maka dapat saja masuk menjadi orang baru di pemberitaan. Kemudian, orang pemberitaan yang mempunyai pengalaman dipromosikan tidak di divisi pemberitaan, tetapi dapat saja dipromosikan menjadi kepala stasiun. Akibatnya, terjadi mobilitas yang tinggi yang berakibat pada ketiadaan internalisasi dalam diri reporter atau wartawan. Model penjenjangan karir semacam ini barangkali juga menyumbangkan bagi lemahnya pemahaman visi media dan komitmen profesional wartawan, utamanya berkenaan dengan pemahaman RRI sebagai radio publik. (2). Struktur dan Kebijakan Organisasi Di tingkat organisasional, RRI Pro3 baik nasional maupun daerah mengoperasionalkan apa yang menjadi agenda setting nasional yang disusun oleh direktur utama, direksi, kepala pemberitaan, dan yang berkait dengan pemberitaan. Agenda setting nasional ini berlandaskan pada UUD 45, UU Penyiaran, Pedoman Penyiaran hingga visi-misi RRI. Agenda setting nasional bersumber dari tiga hal, yakni visi-misi, calender of event (dalam konteks pemilu, misalnya, menyangkut apa yang akan dibuat untuk pemilu. Di sini, RRI mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi pemilu mulai dari tahapan, mekanisme hingga ke hal-hal lainnya; liputan dan siaran pemilu, kontrol terhadap pemilu, laporan cepat pemilu, peran RRI untuk memegang jurnalistik  Antonius Darmanto, wawancara tanggal 18 April 2009  R. Niken Widyastuti, Direktur Program dan Produksi RRI, wawancara tanggal 24 Maret 2009 79


Publik untuk Publik damai); keadaan darurat, misalnya, gempa atau huru-hara pemilu. Agenda setting juga melibatkan sikap RRI terhadap peristiwa yang diberitakan. Ditinjau dari perspektif teoritik, keberadaan agenda setting yang dirumuskan RRI sangat baik karena dengan demikian maka liputan atau berita RRI mempunyai agendanya sendiri yang disesuaikan dengan visinya sebagai radio publik. Namun, agenda setting ini ternyata, dari partisipasi observasi yang peneliti lakukan, belum menjadi acuan liputan. Pertanyaan-pertanyaan dan diskusi yang muncul dalam agenda liputan adalah apa yang akan kita liput besok?; Apa yang menarik untuk diliput?; dan lain sebagainya. Padahal, jika reporter berpegang pada agenda setting, maka pertanyaan dasarnya adalah agenda setting apa yang besok akan kita munculkan? Kemudian, masing-masing wartawan ditentukan arah liputannya untuk mendukung agenda setting tersebut. Sebagai contoh, RRI Pro3 ingin mendesakkan suatu pemilu yang jujur dan adil. Untuk itu, wartawan secara beberapa hari atau minggu secara intens meliput hal-hal tersebut, dan tidak terpengaruh pada dinamika peristiwa politik yang ada. Pernyataan pejabat dengan demikian tidak akan menjadi acuan pokok pemberitaan karena RRI Pro3 mempunyai agendanya sendiri. Pernyataan pejabat berwenang digunakan senyampang mendukung agenda setting yang telah dirumuskan. (3). Rutinitas Organisasi Dalam menentukan berita yang akan disiarkan, RRI Pro3 senantiasa melakukan rapat untuk menentukan agenda liputan. Rapat ini dilakukan secara rutin dan dilakukan setiap sore hari. Rapat ini dihadiri oleh pengarah acara, produser, reporter, desk pemilu, koordinator liputan nasional (korlitnas), koordinator liputan daerah (korlitda), kepala seksi, kepala bidang. Agenda yang dibahas menyangkut bagaimana cara membuat map berita atau apa yang akan diliput. Sebelum dilakukan rapat agenda liputan, terlebih dulu dilakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan dalam sehari, yakni dari mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Pertanyaan evaluatif yang diajukan adalah apakah yang sudah dibuat dan apa yang belum tercapai? Mengenai liputan yang sudah ditetapkan, misalnya, apakah sudah dicapai ataukah belum? Setelah evaluasi, rapat dilanjutkan dengan menentukan agenda liputan. Di sini, akan dikumpulkan ideide melalui proses brainstorming. Dari proses ini, ditentukan mana yang menarik dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Berita yang paling menarik ditetapkan menjadi headline.  Yopie Yakob, Koordinator Liputan Nasional Pemilu RRI Pro3, Wawancara tanggal 25 Maret 2009  Widhie Kurniawan, Kepala Seksi Redaksi dan Liputan, Wawancara tanggal 26 Maret 2009 80


Laporan Penelitian: Analisis Wacana Dalam rapat agenda liputan, proses brainstorming lebih kuat dibandingkan dengan dipandu oleh suatu agenda setting yang kuat. Agenda setting yang dirancang di jajaran direksi, misalnya, tidak serta merta diturunkan ke dalam agenda liputan. Akibatnya, dalam rapat agenda liputan, pertanyaan seperti: “Apa nech kira-kira besok yang menarik untuk diangkat?�. Dengan model rapat agenda model liputan semacam ini, menjadikan RRI Pro3 mudah sekali masuk ke dalam agenda setting pihak lain. Tahapan Produksi Berita RRI Pro3

Agenda Liputan

Reporter Lapangan

Desk Editor Reporter Regu Editing/Rekaman

Analisis Praktik Sosio-kultural (Sociocultural Practice) Praktik sosiokultural tidak secara langsung mempengaruhi wacana yang dikembangkan oleh RRI Pro3 dalam menyiarkan pemilu legislatif. Ia mempengaruhi wacana melalui praktik kewacanaan (discourse practice). Dilihat dari parktik sosio-kultural ada beberapa hal yang mempengaruhi praktik wacana yang dikembangkan RRI Pro3. Pertama, sistem multipartai yang membuka peluang bagi munculnya caleg dalam jumlah yang sangat besar. Visi RRI Pro3 sebagai radio publik yang senantiasa berusaha menjunjung tinggi independensi dan netralitas-setidaknya seperti ditulis dalam petunjuk liputan pemilumembuatnya sulit untuk memberitakan salah satu calon legislatif. Dengan jumlah caleg yang banyak, menurut Widhie Kurniawan, akan sangat menyulitkan RRI Pro3 untuk menentukan caleg mana yang akan disoroti karena akan berimbas pada prinsip netralitas dan independensi yang dikembangkan oleh RRI Pro3. Oleh karena itu, alternatif yang dipilih adalah sekedar meramaikan apa yang sedang berlangsung atau dalam bahasa Widhie Kurniawan “yang penting ada berita�. Kedua, budaya politik. Widhie Kurniawan mencontohkan, pemilu di Amerika Serikat, misalnya, seorang kandidat atau sebuah partai politik dapat memasang iklan yang sebenarnya dapat dikategorikan 81


Publik untuk Publik sebagai black campaign. Barrack Obama, misalnya, dikatakan sebagai sosialis dan tidak cocok bagi Amerika Serikat karena ia juga seorang muslim. Padahal, Amerika Serikat adalah sebuah negara Kristen. Di Indonesia, hal semacam ini sulit dilakukan. Kebijakan Panwaslu, misalnya, menurut Widhie Kurniawan, kurang menarik karena terlalu banyak memberikan larangan seperti tidak boleh menjelekkan orang lain, kampanye malam tidak boleh, dan lain sebagainya. Ketiga, penyelesaian kasus defamasi (pencemaran nama baik) melalui pasalpasal KUHP dan bukannya menggunakan mekanisme hak jawab. Hal ini akan menghalangi wartawan untuk menyiarkan berita-berita yang mempunyai resiko tinggi dalam bentuk penuntutan oleh pihak lain. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya bank data RRI Pro3 dalam menyediakan data untuk sebuah liputan mendalam dengan berbagai agenda setting yang sudah dirancang dengan baik. Keempat, menguatnya peran public relations dalam tubuh partai politik yang ditopang oleh sumber daya yang memadai, baik dalam hal sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Partai-partai politik mempunyai dana besar sehingga mampu membiayai akomodasi wartawan untuk melakukan liputan kampanye atau kegiatan partai politik. Di Partai Demokrat, misalnya, ada Bravo Media Center yang menangani SBY. Mereka mengundang media massa untuk meliput kampanye dengan menyediakan biaya akomodasi dan uang saku. Di Swedia, seperti dikemukakan oleh Widhie Kurniawan, hal semacam ini dilarang karena akan mengurangi kredibilitas liputan. Di pihak media sendiri, biasanya, tidak mempunyai cukup budget untuk melakukan liputan. Akibatnya, menjadi sangat mungkin jika kemudian berita-beritanya menjadi sangat bias, berorientasi pada kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat. Utamanya, kelompok yang mempunyai sumber daya yang lebih baik dibandingkan dengan institusi media. Terakhir, komitmen terhadap profesionalitas. Komitmen atas profesionalitas ini biasanya merepresentasi dalam liputan yang menjunjung tinggi objektivitas dan netralitas (Rianto, 2008). Akibatnya, media menjadi lebih cenderung mengandalkan sumbersumber resmi karena mempunyai kadar objektivitas yang lebih dapat diandalkan. Robert McChesney (2006: 528-530; dikutip dari Rianto, 2008) mengemukakan adanya tiga bias dalam dunia jurnalisme profesional. Pertama, untuk menghilangkan kontroversi yang terkait dengan pemilihan berita, ia memperhitungkan apapun yang dilakukan sumber-sumber resmi, misalnya, pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh publik terkemuka sebagai basis menentukan berita yang layak. Menurut Chesney, penyandaran pada sumber- sumber resmi ini memberi mereka yang mempunyai jabatan politik kekuasaan besar untuk menentukan agenda berita dengan apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka rahasiakan. Kedua, dalam rangka menghindarkan 82


Laporan Penelitian: Analisis Wacana kontroversi, jurnalisme profesional berpendirian harus ada sangkutan atau cantelan berita untuk menjustifikasi kelayakan berita. Ini berarti, menurut Chesney, isu-isu sosial yang penting seperti rasisme atau degradasi lingkungan jatuh menjadi kerak jurnalisme jika tidak ada peristiwa tertentu seperti demonstrasi atau keterangan resmi untuk menjustifikasi liputan. Ditambah dengan obsesi ’netralitas’, jurnalisme cenderung merendahkan atau mengeliminasi penyajian suatu rentang sikap orang yang mempunyai pengetahuan mengenai isu-isu kontroversial. Sebaliknya, jurnalisme menghasilkan rentang opini elit tentang isu-isu yang diperdebatkan elit. Menurut Chesney, kondisi ini memunculkan semacam paradoks, jurnalisme, yang dalam teori, seharusnya mengilhami kekusutan politik, tetapi justru cenderung menghilangkan makna politik dan mendorong depolitisi yang berlangsung secara luas. Dengan kata lain, jurnalisme objektivis ini lantas keseret ke dalam bias elit politik dan menjadi ’bulan-bulanan’ proyek public relations yang sengaja disewa elit-elit politik (Rianto, 2008). Lebih lanjut, Kovach dan Rosenstiel (2001) mengatakan bahwa media cenderung memfokuskan diri pada apa yang dikatakan pejabat dibandingkan dengan memfokuskan pada apa yang mereka lakukan. Padahal, apa yang mereka lakukan akan mempunyai dampak langsung terhadap warga negara dibandingkan dengan apa yang mereka katakan. Namun ironisnya, menurut Kovach dan Rosenstiel, wartawan lebih suka melakukan yang pertama dibandingkan dengan yang kedua. Ketiga, jurnalisme profesional jauh dari titik netral secara politik, jurnalisme atau media menyelundupkan nilai-nilai yang kondusif bagi tujuan komersial pemilik dan pemasang iklan serta tujuan politik golongan pemilik. Akibatnya, berita-berita tentang kejahatan, keluarga-keluarga kerajaan dan selebritas menjadi berita yang layak. Masih dalam aras ini pula, media pada hakikatnya menjadi penjaga status quo, dan gagal menjadi agen perubahan (Rianto, 2008).

C.

Kesimpulan

Keseluruhan analisis teks yang dilihat secara tematik dalam berita-berita RRI Pro3 menegaskan bahwa pemilu legislatif dalam pemberitaan tersebut direpresentasikan sebagai sebuah proses yang melibatkan persiapan logistik, pelanggaran aturan main pemilu, kesiapan pihak keamanan seperti polisi dan TNI serta penjaminan hak warga negara untuk menggunakan haknya sebagai warga negara. Dari representasi semacam ini, dapat dilihat bagaimana RRI Pro3 memaknai pemilu legislatif sebagai, sebagaimana dapat dilihat dalam banyak literatur tentang demokrasi, demokrasi prosedural. Di sini, demokrasi lebih dimaknai sebagai pemilihan yang bersifat umum, bebas, dan setara (Merkel, 2003: 19). Padahal, substansi demokrasi sebenarnya 83


Publik untuk Publik bukan terletak pada ada atau tidaknya pemilihan umum yang bebas sebagaimana tradisi Schumpeterian, tetapi lebih pada bagaimana demokrasi mampu membuat kehidupan ekonomi, politik, dan sosial menjadi lebih baik. Dalam kaitan ini, media mempunyai peran dalam menciptakan masyarakat yang terinformasi dengan baik sehingga warga negara mampu memilih pemimpin yang paing cerdas, paling bijak, dan paling jujur (McNair, 2003). Dengan begitu, media harus mampu menyediakan informasi yang dapat menuntun warga negara untuk menentukan pilihan wakil-wakilnya. Agar hal tersebut tercapai, media diberi kemerdekaan dalam mencari dan menyiarkan informasi. Kelompok-kelompok yang direpresentasikan dalam berita RRI Pro3 juga sebagian besar elit, KPU, Panwaslu, Bawaslu, Polri, dan sebagainya. Masyarakat bawah atau grass root tidak direpresentasikan dengan cukup baik. Jika ada berita yang berusaha merepresentasikan kelompok masyarakat bawah, maka justru untuk menjustifikasi kesalahan elit. Kemiskinan atau yang direpresentasikan sebagai keterbatasan ekonomi lebih dilihat sebagai faktor penyebab ketidakbisaan mereka ikut mencontreng. Representasi ini digunakan untuk menegasikan wacana yang berkembang bahwa golput meningkat karena meluasnya ketidakpuasan warga terhadap kinerja sistem politik. Analisis discourse practice menjawab mengapa strategi wacana yang dikembangkan RRI Pro3 lebih cenderung merepresentasikan elit. Salah satunya adalah belum terinternalisasinya wartawan RRI Pro atau kesadaran ideologisnya masih kurang. Ini terjadi karena proses rekruitmen wartawan, jenjang karir, dan sebagainya yang tidak dikelola selayaknya institusi media, tetapi lebih ke arah institusi birokrasi. Di sisi lain, rutinitas yang terjadi dalam redaksi juga turut menopang diberlakukan strategi wacana yang berorientasi elit. RRI mempunyai agenda setting, tetapi hal ini tidak terefleksi ke dalam rapat agenda liputan. Akibatnya, berita RRI Pro3 mengikuti begitu saja apa yang sudah menjadi trend atau isu hangat yang sudah ada. Analisis socio-cultural juga memberikan kontribusi bagi strategi wacana yang tidak merepresentasikan kepentingan publik. Sistem pemilihan umum dan juga kekuatiran mendapatkan tuntutan dari pihak lain yang diberitakan menjadi kendala pengembangan wacana yang lebih kritis yang mampu membangun struktur sosial dan politik baru yang lebih egaliter. Di sini, praktik kewacanaan yang seharusnya mampu membangun struktur sosial dan kemampuannya dalam membela kelompok-kelompok marginal gagal dilakukan. Sebaliknya, praktik wacana karena lebih mengandalkan elit-elit politik, lebih cenderung memelihara status quo dibandingkan dengan menciptakan suatu perubahan.

84


ANALISIS KUANTITATIF

A.

Kerangka Konsep dan Metodologi

Penelitian kuantitatif tentang pemberitaan RRI PRO3 dalam liputan pemilihan umum legislatif 2009 ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif (quantitative content analysis). Dari berbagai literatur tentang definisi analisis isi yang ditulis oleh antara lain Krippendorff (2004), Neuendorf (2002), Newman (2003), dan Weber (1990) dapat ditarik benang merah bahwa metode analisis isi adalah metode riset yang digunakan untuk menyimpulkan kata atau konsep yang tampak dalam teks atau rangkaian teks. Menurut Adiputra (2008: 104), dalam kajian komunikasi, terdapat dua klasifikasi utama di dalam penelitian pesan, yaitu meneliti pesan yang tampak (manifest) dan tersembunyi (latent). Metode analisis isi dapat diterapkan untuk meneliti semua pesan di dalam proses komunikasi, asalkan pesan tersebut tampak. Metode ini juga lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif karena menghitung akumulasi suatu pesan yang telah dikodekan. Istilah analisis isi sendiri telah berusia lebih dari 60 tahun. Meskipun analisi isi berusia cukup “tua”, tidak banyak perubahan yang terjadi antara analisis isi yang muncul pertama kali dengan analisis isi saat ini. Kamus Webster’s memasukkan istilah analisis isi mulai edisi tahun 1961. Dalam kamus ini, analisis isi didefinisikan sebagai “analysis of the manifest and latent content of a body of communicated material through classification, tabulation, and evaluation of its key symbol and themes in order to ascertain its meaning and probable effect” (Krippendorff, 2004: xvii). Riffe, Lacy, & Fico (2005: 25-36) menyebutkan, dalam analisis isi kuantitatif, peneliti mengkuantifikasi dan menganalisis kata atau konsep, makna, serta interaksi dari kata dan konsep yang


Publik untuk Publik merupakan simbol-simbol komunikasi, kemudian membuat kesimpulan mengenai pesan yang ada di dalam teks, pencipta teks, audiens, dan bahkan konteks sosio-kultural teks tersebut. Menurut Berelson dan Kerlinger (1952; dalam Wimmer & Dominick, 2000: 135) dan Holsti (1969: 2-3), analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, kuantitatif, dan generalis terhadap pesan yang tampak. Sistematik artinya segala proses analisis harus tersusun melalui proses yang terstruktur, mulai dari penentuan isi pesan yang dianalisis, cara menganalisisnya, maupun kategori yang digunakan untuk menganalisis. Penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten. Objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh orang (peneliti) lain dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Artinya bahwa peneliti harus mengesampingkan faktor-faktor yang bersifat subjektif atau bias personal sehingga hasil analisis benar-benar objektif dan bila dilakukan riset lagi oleh orang lain, maka hasilnya relatif sama. Kuantitatif artinya analisis isi bisa dikuantifikasikan ke dalam angkaangka. Generalis artinya temuan harus memiliki relevansi teoritis. Informasi yang didapat dari analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan mempunyai relevansi teoritis yang tinggi. Sumber data dalam metode analisis isi cukup beragam. Pada prinsipnya, apapun yang tertulis dapat diteliti dengan metode analisis isi. Sumber data untuk riset yang utama adalah media massa; semua isi pesan media massa dapat diteliti. Unit analisis yang dipakai dalam analisis isi dapat dikelompokkan ke dalam level satu jenis media secara keseluruhan, misalnya, majalah atau surat kabar tertentu, atau pada level artikel, berita, ataupun program acara pada media penyiaran. Salah satu prosedur yang perlu dilakukan dalam metode content analysis adalah uji reliabilitas. Uji ini diterapkan untuk memastikan apakah coding sheet yang disusun sebagai instrumen pengukuran teks berita mengandung bias interpretasi atau tidak. Idealnya, coding sheet dimaknai sama oleh setiap pengkoder yang terlibat dalam penelitian. Semakin dimaknai sama oleh setiap peneliti, semakin tinggi nilai reliabiltas coding sheet tersebut. Teknik pengujian reliabilitas antara lain dapat dilakukan dengan membandingkan jawaban coding sheet antara satu pengkoder dengan pengkoder lainnya terhadap suatu teks berita (intercoder reliability). Menurut Adiputra (2008: 112), cara paling sederhana untuk menghitung reliabilitas antarkoder adalah menggunakan rumus hitung reliabilitas yang dapat mengidentifikasi koefisien reliabilitas sebagai berikut.

86


Laporan Penelitian: Analisis Kuantitatif

jumlah unit dalam kategori yang sama Koefisien reliabilitas = Jumlah total unit-unit yang dikode Rumus Adiputra (2008) tersebut sesungguhnya merupakan penyederhaan dari formula yang diciptakan Holsti (1969), yakni:

C.R =

2M N1+N2

Keterangan: = Koefisien reliabilitas C.R M = Jumlah penilaian dari koding yang dilakukan oleh dua orang coder N1 dan N2 = Jumlah keputusan yang diberikan antara coder satu dengan coder dua Pada dasarnya, tidak ada ketentuan pasti untuk ambang batas penerimaan koefisien reliabilitas. Namun, tentu saja, semakin tinggi koefisien reliabilitasnya, maka semakin baik. Koefisien reliablilitas yang dapat diterima biasanya adalah 90% (Berger, 2000: 183). Jika koefisien reliabilitas tidak sampai 90%, maka definisi operasional perlu dibuat lebih spesifik lagi. Terkadang, masalahnya terdapat dua atau tiga kategori yang sedemikian mirip sehingga coder sulit membedakannya. Masalah ini dapat diatasi dengan menggabungkan berbagai kategori yang tumpang tindih tersebut ke dalam satu kategori saja. Dalam penelitian ini, coder pembanding yang dijadikan partner penelitian adalah seorang sarjana ilmu komunikasi yang pernah bekerja sebagai editor pada penerbit buku dan pernah melakukan berbagai riset analisis isi. Dengan kualifikasi demikian, kiranya tepat untuk menjadi coder pembanding sebagai upaya memperoleh reliabilitas penelitian. Uji Reliabilitas (UR) pertama dilakukan terhadap 15 item berita dari berita pemilu yang diteliti. Koefisien yang diperoleh adalah sebesar 95%. UR diulangi kedua kalinya dengan menggunakan 6 edisi lain. Nilai yang didapat adalah 100%. Angka tersebut berada di atas syarat reliabilitas menurut Berger. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sampel dan operasionalisasi konsep dalam penelitian ini sudah cukup reliable.

87


Publik untuk Publik

B.

Analisis Kuantitatif Berita Pemilu RRI Pro3 Kategori Berita

1. Acara Dari 100 program berita tentang pemilu legislatif RRI Pro3 yang diteliti, sebanyak 88 item berita (88%) berasal dari program acara Warta Berita dan 12 berita (12%) berasal dari program acara Jurnal Pemilu. Sampel yang dipilih adalah berita yang tersebar setiap hari selama rentang waktu lima minggu. Masing-masing berita tersebar pada hari Senin (sebanyak 23 item berita), Selasa (sebanyak 3 item berita), Rabu (2 sebanyak 3 item berita), Kamis (sebanyak 4 item berita), Jumat (sebanyak 20 item berita), Sabtu (sebanyak 6 item berita), dan Minggu (sebanyak 21 item berita).

25% 20% 15% 10% 5% 0

23%

23% 3%

20% 4%

21% 6%

in sa abu mis mat btu gu r ng sen sela sa ka ju mi

Grafik 1. Jadwal Siaran 2. Format Berita Kategori bentuk berita yang ditampilkan di radio umumnya terdiri atas tiga bentuk. Pertama, hard news/straight news, yakni berita lempang atau berita pendek yang umumnya hanya mencakup unsur 5W +1H, namun how dan why-nya tidak dibahas mendalam karena yang diutamakan adalah pemuatan secepat-cepatnya atau kesegeraan. Kedua, soft news/berita ringan, yaitu berita yang lebih panjang dari straight news, dan merupakan perpanjangan informasi dari aspek-aspek lain yang belum ditulis dalam berita stright news. Tidak harus segera disiarkan, tetapi juga tidak bisa disimpan terlalu lama. Ketiga, investigasi, yaitu liputan berita mendalam, analitis dan berdifat in depth reporting (reportase mendalam). Berita yang ditulis dengan didahului proses reportase mendalam melalui teknik investigatif. Berita investigasi biasanya ditulis untuk membahas kasus-

88


Laporan Penelitian: Analisis Kuantitatif kasus tertentu secara mendalam. Dari 100 item berita RRI Pro3 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, 91 item berita (91%) diantaranya berjenis hard news, 8 item berita (8%) berformat soft news, dan sisanya 1 berita (1%) adalah berita investigasi. Ini menandakan bahwa berita RRI cenderung menyajikan peristiwa secara cepat untuk mengejar aktualitas, tetapi tidak dibahas secara mendalam.

100% 80% 60%

91%

40%

8%

20% 0

hard news

soft news

1% investigasi

Grafik 2. Format Berita 3. Penempatan Berita Jika dilihat dari satu kesatuan program acara berita, dari 100 item berita RRI Pro3 tentang pemilu legislatif yang dijadikan sampel penelitian ini, 48 item berita (48%) di antaranya ditempatkan pada bagian awal berita, 31 berita (31%) ditempatkan di tengah program acara, dan 21 berita (21%) ditempatkan pada bagian akhir program. Penempatan berita pemilu di awal program acara memberikan kesan pentingnya berita untuk diketahui masyarkarat. Berita yang ditempatkan di depan ini ibarat headline pada suratkabar. Dilihat dari proses kerja jurnalistik di ruang redaksi, redaktur menyeleksi dan menentukan berita-berita yang dianggap paling menarik dan menempatkannya sebagai headline. Kebijakan ini diambil karena headline merupakan titik awal untuk meraih perhatian pendengar. Headline dapat diibaratkan sebagai showroom atau etalase karena melalui headline inilah pendengar mulai menjatuhkan pilihannya sebelum mendengar berita-berita berikutnya.

89


Publik untuk Publik

50% 40%

48%

30%

31%

20%

21%

10% 0 bagian awal

bagian tengah

bagian akhir

Grafik 3. Penempatan Berita 4. Durasi Dilihat dari aspek durasi pemberitaan, sebanyak 73% (73 item berita) tentang pemilu legislatif yang ditampilkan RRI Pro3 berdurasi >90 detik, sedangkan sebanyak 26% (26 item berita) berdurasi 6190 detik, dan hanya 1% berita yang berdurasi 60 detik atau kurang. Ini mengindikasikan bahwa berita pemilu yang ditampilkan RRI Pro 3 dari aspek durasi cenderung mencukupi untuk penyajian fakta secara komprehensif karena durasi yang disediakan.

80% 60% 40%

73%

26%

20% 0

1% ≼60 detik 61-90 detik >90 detik Grafik 4. Durasi Berita

Asal Berita Asal berita merujuk darimana berita pemilu legislatif tahun 2009 yang disiarkan RRI Pro3 diperoleh. Berita yang disiarkan antara lain berasal dari konferensi pers, media center (pool), keterangan dari juru bicara (humas, pejabat resmi), press release/siaran pers, 90


Laporan Penelitian: Analisis Kuantitatif observasi (pandangan mata, wawancara & pengumpulan data), mengutip dari media lain/kantor berita, dan lain-lain, yakni asal berita di luar kategori sumber di atas. Berdasarkan pengamatan terhadap 100 item berita yang dijadikan sampel penelitian, 68% item berita berasal dari observasi, 23% berasal dari keterangan dari juru bicara, 5% berasal dari konferensi pers, 1% mengutip dari media lain/kantor berita, dan 3% berasal dari sumber lainnnya, yakni dari dialog, dialog di RRI, dan forum diskusi.

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0

68% 23% 5%

0%

0%

1%

3%

a a e l) si rs in pe (poo bicar eleas erva ia la inny i s a s l er s r ob med en ru fer cent ri ju pres i r n a ko dia n da pd uti me nga g n a ter me ke

Grafik 5. Asal Berita

Tema Berita Berita yang ditampilkan seputar pemilu legislatif tahun 2009 memiliki tema-tema tertentu, seperti (1) persiapan pemilu: isi berita tentang segala hal yang berkaitan dengan persiapan pemilu, (2) kampanye pemilu: (isi berita tentang segala hal yang berkaitan dengan kampanye pemilu, (3) hasil pemilu:isi berita tentang segala hal yang berkaitan dengan kampanye pemilu, (4) kpu pusat, (5) KPU daerah, (6) panitia pemungutan suara (PPS), (7) pelanggaran pemilu, (8) isi berita tentang segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu, (9) konflik dalam pemilu, (10) isi berita tentang segala hal yang berkaitan dengan konflik dalam pemilu, (11) peraturan pemilu, (12) isi berita tentang segala hal yang berkaitan dengan peraturan pemilu, (13) lembaga pengawas /PANWASLU, (14) kontestan pemilu isi berita tentang segala hal yang berkaitan dengan kontestan pemilu, (15) tokoh partai politik nasional, (16) tokoh partai politik nasional,

91


Publik untuk Publik (17)survei pemilu: isi berita tentang segala hal yang berkaitan dengan survei pemilu, seperti quick count, prediksi lembaga survei, pengukuran popularitas kontestan pemilu dsb, (18) kategori tema berita lainnya, yaitu tema berita di luar kategori di atas. Tema yang paling banyak diangkat dalam liputan pemilu legislatif RRI Pro3 adalah persiapan pemilu, sebanyak 32 berita (32%), kampanye pemilu 19 berita (19%), pelanggaran pemilu 9 berita (9%), peraturan pemilu 6 berita (6%), partai politik 5 berita (5%), konflik dalam pemilu sebanyak 4 berita (4%), caleg partai politik dan tokoh politik nasional masing-masing sebanyak 3 berita (3%), KPU Daerah sebanyak 2 berita (2%). Berita tentang KPU Pusat, tokoh partai lokal, dan tema tentang survei pemilu diberitakan masing-masing dalam 1 berita (1%). Sisanya 14 berita adalah kategori lain-lain di luar tema-tema yang disebutkan. Tema lain ini misalnya, tentang golput, tanggpan MUI, himbauan presiden, pernyataan pejabat pemerintah, dan sebagainya.

Narasumber Berita Narasumber bagi sebuah berita adalah unsur yang paling menentukan untuk membangun kredibilitas informasi. Berdasarkan pengamatan terhadap 100 berita liputan pemilu legislatif RRI Pro3 yang dijadikan sampel penelitian, pihak yang dijadikan sebagai narasumber dalam berita adalah Partai Politik sebesar 22%, KPU Daerah 18%, Akademisi/Pengamat Politik dan Polisi masing-masing 8%, Panwaslu 7%, Pemerintah Pusat 5%, Pemerintah Daerah 4%, KPU Pusat, Bawaslu, dan LSM masing-masing 3%, Masyarakat biasa, Caleg DPR, dan TNI masing-masing 2%, Lembaga Survei Pemilu dan Caleg DPRD II masing-masing sebesar 1%. Kategori narasumber yang lain, seperti Lembaga Negara, Masyarakat internasional, caleg DPD tidak tercakup dalam kategori narasumber sebesar 0%. Jika diringkas dalam bentuk tabel, maka frekuensi pemberitaan tentang narasumber berita pemilu pemilu dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 11 Narasumber Berita Narasumber

Frekuensi

Persentase

Partai Politik

26

22%

KPU Daerah

21

18%

Lainnya

13

11%

Akademisi/Pengamat Politik

9

8%

Polisi

9

8%

Panwaslu

8

7%

92


Laporan Penelitian: Analisis Kuantitatif Pemerintah Pusat

6

5%

Pemerintah Daerah

5

4%

KPU Pusat

4

3%

Bawaslu

4

3%

LSM

3

3%

Masyarakat biasa

2

2%

Caleg DPR

2

2%

TNI

2

2%

PPLN

2

2%

Lembaga Survei Pemilu

1

1%

Caleg DPRD II

1

1%

Masyarakat internasional

0

0%

Lembaga Negara

0

0%

Caleg DPRD I

0

0%

Caleg DPD 0 0% Pemilihan narasumber yang berasal dari masyarakat biasa sebanyak 2%. Ini merupakan catatan penting sebagai kritik atas karakter RRI Pro3 sebagai radio publik.

Kontestan Pemilu Tidak semua nama partai politik perserta pemilu yang diberitakan dalam berita liputan pemilu legislatif RRI Pro3. Beikut ini partai yang diberitakan mulai dari yang paling sering diberitakan hingga yang frekuensinya paling kecil: Golongan Karya 7 kali (17%), Partai Demokrat 6 kali (15%), Partai Keadilan Sejahtera 3 kali (7%), PAN 3 kali (7%), PDI Perjuangan 3 kali (7%), Gerindra 2 kali (5%), PDP 2 kali (5%), Partai Buruh 2 kali (5%), Hanura 1 kali (2%), PPPI kali (2%), PPRN kali (2%), PKP Indonesia 1 kali (2%), PKB 1 kali (2%), PMB 1 kali (2%), Partai Pelopor 1 kali (2%), PDS 1 kali (2%), PBR 1 kali (2%), PIS 1 kali (2%), PKNU 1 kali (2%), Partai Merdeka 1 kali (2%), dan PPNU 1 kali (2%). Dengan demikian, partai peserta pemilu lainnya yang tidak tercantum artinya tidak diberitakan oleh RRI Pro3 (0%). Jika diringkas dalam bentuk tabel, maka frekuensi pemberitaan tentang partai politik peserta pemilu dapat dilihat sebagai berikut.

93


Publik untuk Publik Tabel 12. Partai Peserta Pemilu Nama partai

Frekuensi Pemberitaan

Persentase

Golongan Karya

7

17%

Partai Demokrat

6

15%

Partai Keadilan Sejahtera

3

7%

PAN

3

7%

PDI Perjuangan

3

7%

Gerindra

2

5%

PDP

2

5%

Partai Buruh

2

5%

Hanura

1

2%

PPPI

1

2%

PPRN

1

2%

PKP Indonesia

1

2%

PKB

1

2%

PMB

1

2%

Partai Pelopor

1

2%

PDS

1

2%

PBR

1

2%

PIS

1

2%

PKNU

1

2%

Partai Merdeka

1

2%

PPNU

1

2%

1. Tema Berita Kontestan Pemilu Tema berita kontestan pemilu adalah penekanan isi berita tentang peserta pemilu. Fokus berita bisa dilihat dari isi atau bagian utama berita. Dalam penelitian ini, diperoleh data sebagai berikut: tema berita yang terkait dengan kontestan pemilu secara berurutan adalah aktivitas partai politik sebanyak 11 item berita (44%), kampanye parpol sebanyak 3 item berita (12%), track record partai politik sebanyak 2 item berita (8%), tokoh partai politik sebanyak 2 item berita (8%), profil (calon) anggota legislatif sebanyak 2 item berita (8%), visi-misi partai politik sebanyak 1 item berita (4%), simpatisan partai politik sebanyak 1 item berita (4%), konflik parpol sebanyak 1 item berita (4%), pelanggaran kampanye parpol sebanyak 1 item berita (4%), dan janji parpol sebanyak 1 item berita (4%).

94


Laporan Penelitian: Analisis Kuantitatif

50%

44%

40% 30% 20% 10%

4%

8%

8%

4%

8%

12% 4%

4% 4%

0

l l if l l l l k k l liti liti rpo rpo rpo at rpo rpo rpo rpo po i po s pa h pan pa egislk pa e pa e paji pa i l i y y a a a o a art parttivit tok atis gota konfl pan pan jan p p i k m m g d s ka n ka sim ) an mi ecor a i s n r a vi ck lo ar gg (ca n tra l a l fi pe pro

Grafik 6. Tema Berita Kontestan Pemilu

2. Penggambaran terhadap Kontestan Pemilu Penggambaran terhadap kontestan pemilu dimaksudkan sebagai orientasi pemberitaan atau nada pemberitaan terhadap peserta pemilu. Nada pemberitaan ini bisa diidentifikasi dalam berita dari pilihan narasumber, kata, atau kalimat yang mewakili representasi (a) Positif, orientasi pemberitaan atau nada pemberitaan terhadap peserta pemilu cenderung positif terhadap peserta pemilu. Orientasi berita yang positif bisa dilihat dari adanya pujian, apresiasi berlebihan, dan dukungan dalam berita; (b) Negatif, orientasi pemberitaan atau nada pemberitaan terhadap peserta pemilu cenderung negatif terhadap peserta pemilu. Orientasi berita yang positif bisa dilihat dari adanya kritik dan huajatan dalam berita; (c) Netral, orientasi pemberitaan atau nada pemberitaan terhadap peserta pemilu cenderung netral, ada positif ada juga negatif, dan (d) Tidak Jelas, artinya orientasi pemberitaan atau nada pemberitaan tidak bisa diidentifikasi atau tidak jelas. Dalam penelitian ini dari 100 berita liputan pemilu legislatif RRI Pro3 yang dijadikan sampel, penggambaran terhadap kontestan pemilu 64% berita ditampilkan secara netral, 24% berita ditampilkan secara positif, 8% berita ditampilkan secara negatif, dan 4% tidak jelas yang berarti orientasi pemberitaan atau nada pemberitaan tidak bisa diidentifikasi.

95


Publik untuk Publik

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0

64% 24%

8%

positif

negatif

4% netral tidak jelas

Grafik 7. Penggambaran terhadap Kontestan Pemilu

Objektivitas Berita 1. Balance Dalam khasanah jurnalistik, balance sering diartikan sebagai keseimbangan dalam pemberitaan. Selain itu, ada juga pendapat yang menyamakan balance dengan ketidakberpihakan atau nonpartisanship media di dalam penyajian sebuah berita. Dennis McQuail (1992: 223) membedakan balance dengan netralitas. Menurut McQuail, balance berhubungan dengan seleksi dan subtansi dari berita, sedangkan netralitas berhubungan dengan presentasi dari berita tersebut. Balance dalam penelitian ini diukur dengan empat dimensi yaitu, (1) cover both sides, (2) source bias yang dapat dilihat dari ketidakseimbangan sumber berita yang dikutip di dalam peliputan. Sumber berita yang dikutip seharusnya memiliki tingkat atau derajat yang sama. Absennya salah satu sumber dalam berita kontroversial akan membuat aspek balance berkurang. Di dalam menyajikan fakta, media harus menampilkan berbagai sumber berita yang relevan, baik yang setuju (pro) maupun yang tidak setuju (kontra) untuk memenuhi aspek balance. dan (3) slant atau kecenderungan di dalam pemberitaan. Dalam menyajikan fakta, media seringkali memberikan kritikan atau pujian secara spesifik yang berasal dari media itu sendiri (wartawan, editor) dan bukannya dari narasumber. Kritik atau pujian ini dapat dilihat sebagai bentuk kecondongan media terhadap nilainilai atau keberpihakan tertentu. a. Cover Both Side Dalam penelitian ini, dari 100 berita liputan pemilu legislatif RRI Pro3 yang dijadikan sampel, berita memerlukan liputan yang bersifat cover both sides 22 berita (22%), sedangkan 78 berita (78%) tidak memerlukan liputan yang bersifat cover

96


Laporan Penelitian: Analisis Kuantitatif both sides. Berdasarkan temuan ini, dari 22 berita yang memerlukan liputan yang bersifat cover both sides, 15 berita (68,2%) sudah memenuhi cover both sides, 7 berita (31,8%) tidak memenuhi cover both sides. Isi berita yang tidak memenuhi cover both sides mengandung slant dapat dijumpai antara lain pada berita: Tabel 13 Contoh Berita yang Tidak cover both side 1

Berita tentang pelanggaran tanpa menghadirkan narasumber dari Panwaslu.

2

Berita tentang kinerja KPU mengenai sosialisasi bagi penyandang cacat, namun narasumber yg diambil dari Mensos dan Kepala Panti Unit Pelaksana Teknis Netra tanpa menghadirkan dari pihak KPU.

3

Berita tentang rendahnya partisipasi aktif caleg hanya mengambil narasumber dari KPU tanpa membandingkan narasumber dari parpol/caleg peserta pemilu

4

Berita tentang Sultan yang akan keluar dari Golkar, tetapi yang jadi narasumber hanya pengamat politik dari UGM tanpa menghadirkan narasumber dari pihak Sultan/Golkar b. Slant Dalam penelitian ini, slant diukur dengan pemakaian kalimat pujian maupun kritikan yang ditemui di dalam teks berita. Dari 100 berita liputan pemilu legislatif RRI Pro3 yang dijadikan sampel, 94 item berita tidak mengandung slant 94%, hanya 6 item berita (6%) mengandung slant.

100% 80% 60%

94%

40% 20% 0

6% ada

tidak ada Grafik 8. Slant

97


Publik untuk Publik Contoh berita yang mengandung slant dapat dijumpai pada kalimat dalam berita, yakni: Tabel 14 Contoh Berita yang Mengandung Slant 1

Antusiasme masyarakat Indonesia ... mendatang sangat tinggi.

2

Apalagi Sultan hingga saat ini masih kesulitan dengan kendaraan politik.

3

Namun mereka tetap ingin .... 9 April mendatang.

4

Pemerintah dan DPR dalam membuat UU seharusnya ... golongan yang berkepentingan.

5

Sebagai salah satu partai terbesar Golkar optimis ...

6

Sistem Multi Partai di tanah Air yang terjadi saat ini tidak maksimal.

c. Source Bias Source bias yang dapat dilihat dari ketidakseimbangan sumber berita yang dikutip di dalam peliputan. Di dalam menyajikan fakta, media harus menampilkan berbagai sumber berita yang relevan, baik yang setuju (pro) maupun yang tidak setuju (kontra) untuk memenuhi aspek balance. Dari 100 berita liputan pemilu legislatif RRI Pro3 yang dijadikan sampel, 96 item berita (96%) tidak mengandung source bias, dan hanya ada 4 item berita (4%) yang mengandung source bias.

100% 80% 60%

96%

40% 20% 0

4% ada

tidak ada

Grafik 9. Source Bias

98


Laporan Penelitian: Analisis Kuantitatif Contoh berita yang mengandung source bias dapat dijumpai pada item berita berikut ini. Tabel 15 Contoh Berita yang Mengandung Source Bias 1

Berita tentang kinerja Panwaslu, namun yang menjadi narasumber adalah caleg DPR RI tanpa mengacuhkan dari pihak Panwaslu

2

Dalam konferensi pers di komplek ... tidak dicicil-cicil pemerintah pencariannya.

3

Hanya mengambil 2 narasumber tetapi di luar dari tokoh yang diberitakan.

4

Hanya menghadirkan narasumber dari partai peserta pemilu tanpa menghadirkan KPUD tentang manipulasi DPT

5

Menghadirkan 2 narasumber yang berbicara dengan isi yang sama tanpa mengambil komentar dari KPU/KPUD.

6

Tentang pelanggaran yang dilakukan oleh caleg dari Demokrat tetapi narasumbernya dari caleg dan ketua DPC Demokrat.

2. Neutrality Netralitas sama seperti halnya dengan balance. Ia seringkali disamakan dengan ketidakberpihakan dalam pemberitaan. Namun bedanya, netralitas lebih berkaitan dengan aspek presentasi dari suatu berita (McQuail, 1992: 233). Dimensi netralitas diukur dari ada atau tidaknya sensasionalisme, stereotype, dan juxtaposition/linkage. a. Sensasionalisme Sensasionalisme dapat diartikan sebagai sifat suka menimbulkan sensasi. Tujuan dari sensasionalisme adalah untuk menarik perhatian orang lain. Walaupun sensasionalisme dibenarkan di dalam bidang lain, misalnya pemasaran atau periklanan agar menarik, namun sensasionalisme tidak dapat dibenarkan di dalam ranah jurnalistik yang menekankan objektivitas penyajian. Untuk mengukur tingkat sensasionalisme sebuah berita, McQuail (1992: 233) memberikan tiga indikator. personalisasi, emosionalisme dan dramatisasi.

99


Publik untuk Publik ďƒ˜ Dramatisasi Sensasionalisme diukur berdasarkan pada ada atau tidak ada dramatisasi. Dramatisasi dapat dipahami sebagai bentuk penyajian atau penulisan berita yang bersifat hiperbolik dan melebih-lebihkan sebuah fakta dengan maksud menimbulkan efek dramatis bagi pembacanya. Sama seperti aspek emosionalisme, efek dramatis dapat membantu pembaca untuk lebih ‘mengalami’ secara langsung peristiwa yang disajikan. Namun, objektivitas pemberitaan menuntut sebuah penyajian berita yang berhati-hati dan mengambil jarak dari fakta yang dilaporkan. Dramatisasi dalam penelitian ini dilihat dari dua indikator, yakni penggunaan bahasa hiperbola dan pemberian detail yang tidak relevan. a. Hiperbola Dari 100 berita liputan pemilu legislatif RRI Pro3 yang dijadikan sampel, 96 item berita (96%) tidak mengandung hiperbola. Hanya ditemukan 4 item berita (4%) yang mengandung hiperbola.

100% 80% 60%

96%

40% 20% 0

4% ada

tidak ada

Grafik 10. Hiperbola Contoh berita yang mengandung hiperbola dapat dijumpai pada kalimat dalam empat item berita RRI PRO3: Tabel 16 Contoh Berita yang Mengandung Hiperbola 1

Hal itu ditindaklanjuti dari kegigihan panitia pemilihan luar negeri

2

Partai Keadilan Sejahtera ... dihadiri oleh ratusan ribu massa simpatisan ...

100


Laporan Penelitian: Analisis Kuantitatif 3

ruang publik telah tercederai

4

Sementara itu dari pantauan RRI ... ribuan massa dan simpatisan partai Demokrat ... b. Detail yang tidak relevan Dari 100 berita liputan pemilu legislatif RRI Pro3 yang dijadikan sampel penelitian, 100 item berita (100%) bebas dari aspek yang mengandung detail tidak relevan. Angka ini menunjukkan bahwa dari semua sampel yang diteliti, tidak dijumpai adanya pemberian ilustrasi atau pemberian latar yang tidak terkait dengan pemberitaan. ďƒ˜ Emosionalisme Emosionalisme dapat diartikan sebagai penonjolan aspek emosi (suka, benci, sedih, gembira, marah, dan sebagainya) dibandingkan aspek logis rasional di dalam penyajian sebuah berita. Walaupun penggunaan emosionalisme dapat meng‘hidup’-kan sebuah berita, aspek netralitas dan objektivitas dalam pemberitaan menuntut sebuah penyajian berita yang dingin dan terkendali. a. Penonjolan emosi Dari 100 berita liputan pemilu legislatif RRI Pro3 yang dijadikan sampel, 98 item berita (98%) tidak terdapat penonjolan emosi. Hanya ditemukan 2 item berita (2%) yang mengandung penonjolan emosi.

100% 80% 60%

98%

40% 20% 0

2% ada

tidak ada

Grafik 11. Penonjolan Emosi

101


Publik untuk Publik Berita yang mengandung penonjolan emosi dapat dijumpai pada kalimat dalam dua item berita: Tabel 17 Contoh Berita yang Mengandung Emosi 1

... untuk menjaga perdamaian di Aceh sehingga damai yang abadi yang sudah ...

2

Raut wajah duka dan kuatir jelas terlihat Nuning Ratnaningsih b. Kontras Dari 100 berita liputan pemilu legislatif RRI Pro3 yang dijadikan sampel penelitian, 100 item berita (100%) bebas dari aspek yang mengandung kontras. Angka ini menunjukkan bahwa dari semua sampel yang diteliti, tidak dijumpai adanya ilustrasi atau pemberian latar yang bersifat ekstrim, mebandingkan secara hitam putih dalam pemberitaan. ďƒ˜ Personalisasi Sensasionalisme juga diukur berdasarkan ada atau tidak ada personalisasi. Personalisasi dapat diartikan sebagai pandangan yang melihat individu tertentu sebagai aktor utama atau tunggal yang paling berpengaruh di dalam sebuah peristiwa. Dengan kata lain, personalisasi dapat diartikan sebagai pandangan yang mereduksi peristiwa pada individu (person). Personalisasi yang dibangun melalui media massa juga dapat mengarah kepada kultus individu (anggapan bahwa seseorang memiliki kelebihan supramanusia tertentu). a. Kultus individu Dari 100 berita liputan pemilu legislatif RRI Pro3 yang dijadikan sampel penelitian, 100 item berita (100%) bebas dari aspek yang mengandung kultus individu. b. Pars pro toto (metonimia) Dari 100 berita liputan pemilu legislatif RRI Pro3 yang diteliti, 99 item berita (99%) tidak terdapat Pars pro toto (metonimia). Hanya ditemukan 1 item berita (1%) yang mengandung Pars pro toto (metonimia).

102


Laporan Penelitian: Analisis Kuantitatif

100% 80% 60%

99%

40% 20% 0

1% ada

tidak ada

Grafik 12. Pars pro toto (metonimia) Contoh berita yang mengandung Pars pro toto (metonimia) dapat dijumpai pada kalimat dalam satu item berita: “Sejumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih ... untuk menggunakan hak pilihnya nantiâ€?. b. Stereotype Stereotype berarti pemberian atribut tertentu terhadap individu, kelompok atau bangsa tertentu di dalam penyajian sebuah berita. Stereotype dapat menjadikan individu, kelompok atau bangsa tertentu di dalam berita sering dipersepsi dan diperlakukan berdasarkan atribut mereka. Atribut tersebut mungkin memiliki asosiasi yang negatif maupun positif namun yang jelas tidak pernah bersifat netral atau berdasarkan pada kenyataan yang sebenarnya. Penggunaan stereotype, baik yang bermakna positif maupun yang bermakna negatif, di dalam penyajian sebuah berita dapat mengundang tuduhan keberpihakan wartawan atau media terhadap salah satu kelompok yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini stereotip didindikasi dari dari dua hal. Ada tidaknya atribusi yang tidak relevan dan ada tidaknya pemberian label tertentu ďƒ˜ Atribusi yang tidak relevan Dari 100 berita liputan pemilu legislatif RRI Pro3 yang dijadikan sampel penelitian, 100 item berita (100%) bebas dari aspek yang mengandung atribusi yang tidak relevan. ďƒ˜ Pemberian label tertentu Dari 100 berita liputan pemilu legislatif RRI Pro3 yang diteliti, 99 item berita (99%) tidak terdapat pemberian label tertentu. Hanya ditemukan 1 item berita (1%) yang mengandung pemberian label tertentu.

103


Publik untuk Publik

100% 80% 60%

99%

40% 20% 0

1% ada

tidak ada

Grafik 13. Pemberian Label Tertentu Contoh berita yang mengandung pemberian label tertentu dapat dijumpai pada kalimat dalam satu item berita: �caleg dari partai berlambang pohon beringin...� c. Juxtaposition/Linkage Juxtaposition secara sederhana dapat diartikan sebagai menyandingkan dua hal yang berbeda. Juxtaposition digunakan oleh wartawan untuk menyandingkan dua fakta yang berbeda dengan maksud untuk menimbulkan efek kontras, yang pada akhirnya menambah kesan dramatis berita yang disajikan. Dengan demikian, juxtaposition dapat mengubah atau menggeser pemaknaan dua fakta yang sebenarnya berbeda (tidak berhubungan) menjadi sama (berhubungan) secara kontras. Wartawan menggunakan juxtaposition untuk menghadirkan kesan dramatis dalam sebuah fakta di dalam penyajian berita. Linkages adalah menyandingkan dua fakta yang berlainan dengan maksud untuk menimbulkan efek asosiatif. Media sering menghubungkan beberapa hal, baik itu aspek yang berbeda dari suatu peristiwa; cerita yang berbeda dari halaman atau media yang sama; aktor yang berbeda yang behubungan dengan peristiwa yang sama, dsb. Hal ini bertujuan untuk membangun kesatuan atas keragaman, atau bisa juga untuk membangun mood tertentu. Wartawan menggunakan linkages untuk menghubungkan dua fakta yang sebenarnya berbeda sehingga kedua fakta tersebut dianggap (diasosiasikan) memiliki hubungan sebab akibat. Juxtaposition/linkage dalam penelitian ini diindikasi dari dua hal, yakni ada tidaknya kesalahan penyimpulan dan ada tidaknya pengaitan yang tidak relevan.

104


Laporan Penelitian: Analisis Kuantitatif ďƒ˜ Kesalahan penyimpulan Dari 100 berita liputan pemilu legislatif RRI Pro3 yang dijadikan sampel penelitian, 100 item berita (100%) bebas dari aspek yang mengandung Kesalahan Penyimpulan. ďƒ˜ Pengaitan yang tidak relevam Dari 100 berita liputan pemilu legislatif RRI Pro3 yang diteliti, 98 item berita (98%) tidak terdapat penonjolan emosi. Hanya ditemukan 2 item berita (2%) yang mengandung pengaitan yang tidak relevan.

100% 80% 60%

98%

40% 20% 0

2% ada

tidak ada

Grafik 14. Pengaitan yang Tidak Relevan Contoh berita yang mengandung pengaitan yang tidak relevan dapat dijumpai pada kalimat dalam dua item berita: Tabel 18 Contoh Berita yang Mengandung Pengaitan Tidak Relevan 1

Dewan Pimpinan MUI Pusat menepis tudingan yang menyebutkan tausyiah MUI merupakan upaya menggiring umat Islam untuk memilih partai-partai Islam dalam pileg ... ; Menyinggung penggunaan simbolsimbol Islam dalam kampanye, Ketua MUI...; Berkaitan dengan ...

105


KESIMPULAN dan REKOMENDASI

Kesimpulan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis frame dan analisis wacana kritis, yang kemudian dilengkapi dengan analisis isi kuantitatif. Temuan paling umum dari dua pendekatan yang digunakan bahwa pada dasarnya RRI Pro3 dalam menyiarkan berita pemilu 2009 belum mencerminkan dirinya sebagai radio publik. Baik analisis isi kualitatif maupun kuantitatif menemukan orientasi pemberitaan RRI Pro3 yang masih bersifat elitis, hanya kelompok-kelompok dominan yang direpresentasikan dalam pemberitaan. Kelompok akar rumput (grass root) belum direpresentasikan dengan cukup baik. Temuan-temuan pokok masing-masing metode adalah sebagai berikut. Pada analisis frame, temuan pokok diantaranya adalah, dalam menyiarkan pemilu legislatif, RRI Pro3 belum memiliki bingkai kepentingan publik yang solid berkaitan dengan statusnya sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Sementara itu, pembingkaian berita mengenai pemilu 2009 secara implisit menyampaikan bahwa pemilu 2009 adalah kejadian penting dan merupakan “pesta demokrasi�. Meskipun demikian, pembingkaian pemilu sebagai peristiwa terbesar masyarakat Indonesia terdiskripsikan dengan baik, yaitu pemberitaan yang berasal dari seluruh pelosok wilayah Indonesia. Untuk analisis wacana, temuan pokok diantaranya adalah pemilu legislatif dalam pemberitaan tersebut direpresentasikan sebagai sebuah proses yang melibatkan persiapan logistik, pelanggaran aturan main pemilu, kesiapan pihak keamanan seperti polisi dan TNI serta penjaminan hak warga negara untuk menggunakan haknya sebagai warga negara.


Kesimpulan dan Rekomendasi Kelompok-kelompok yang direpresentasikan dalam berita RRI Pro3 juga sebagian besar elit, KPU, Panwaslu, Bawaslu, Polri, dan sebagainya. Masyarakat bawah atau grass root tidak direpresentasikan dengan baik. Jika ada berita yang berusaha merepresentasikan kelompok masyarakat bawah tersebut, maka justru untuk menjustifikasi kesalahan elit. Kemiskinan atau yang direpresentasikan sebagai keterbatasan ekonomi lebih dilihat sebagai faktor penyebab ketidakbisaan mereka ikut mencontreng. Representasi ini digunakan untuk menegasikan wacana yang berkembang bahwa golput meningkat karena meluasnya ketidakpuasan warga terhadap kinerja sistem politik. Analisis discourse practice menjawab mengapa strategi wacana yang dikembangkan RRI Pro3 semacam ini. Salah satunya adalah belum terinternalisasinya wartawan RRI Pro3 kaitannya dengan eksistensi RRI sebagai radio publik. Ini terjadi karena proses rekruitmen wartawan, jenjang karir, dan sebagainya tidak dikelola selayaknya institusi media, tetapi lebih ke arah institusi birokrasi. Di sisi lain, rutinitas yang terjadi dalam redaksi juga turut menopang diberlakukan strategi wacana yang berorientasi elit. Analisis sociocultural juga memberikan kontribusi bagi strategi wacana yang tidak merepresentasikan kepentingan publik. Sistem pemilihan umum dan juga kekuatiran mendapatkan tuntutan dari pihak lain yang diberitakan menjadi kendala pengembangan wacana yang lebih kritis yang mampu membangun struktur sosial dan politik baru yang lebih egalitir. Analisis kuantitatif lebih ditujukan untuk melihat objektivitas dalam pemberitaan RRI Pro3. Analisis dengan menggunakan metode ini menemukan bahwa partai politik yang diberitakan berita liputan pemilu legislatif RRI Pro3 masih didominasi partai politik besar. Partaipartai baru hanya mendapat porsi kecil dalam pemberitaan, bahkan beberapa di antaranya, terutama partai-partai baru sama sekali tidak mendapatkan ruang pemberitaan. Untuk objektivitas yang dilihat dari balance dan netralitas, penelitian kuantitatif menemukan bahwa masih ditemukan unsur yang tidak dipenuhi, misalnya, adanya slant sebesar 6% dan Source bias sebesar 4% dari keseluruhan berita. Pada dimensi netralitas, masih ditemukan unsur yang tidak dipenuhi dalam berita liputan pemilu legislatif RRI Pro3, misalnya, penggunaan bahasa hiperbola sebesar 4 %, adanya emosionalisme sebesar 2%, adanya penggunaan pars prototo (metonimia) sebesar 1%.

107


Publik untuk Publik

Rekomendasi Pertama, untuk memperbaiki frame pemberitaan RRI Pro3, maka sebaiknya perlu diambil beberapa perbaikan, yakni 1. Perlu disadari bahwa framing bukan hanya sebuah cara atau strategi untuk memberikan pemahaman akan suatu peristiwa, tetapi juga mengasumsikan bahwa audiens akan melakukan sebuah tindakan. Dalam konteks riset ini, framing yang diproduksi oleh RRI Pro3 mengenai pemilu seharusnya tidak hanya menjadikan publik memahami peristiwa yang terjadi, melainkan juga “membimbing� masyarakat menjadi pemilih yang baik. Pemilih yang menyadari hak dan kewajibannya. Lebih jauh lagi, proses produksi pesan dapat dianggap sebagai sebuah tindakan yang disadari. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pemikiran konstruksionis bahwa menulis dan berbicara merupakan tindakan juga. Untuk itu, sejak awal ketika merencanakan reportase, RRI Pro3 harus sudah mempertimbangkan bahwa pemberitaan mengenai pemilu memiliki tujuan akhir, yaitu membantu masyarakat untuk menjadi pemilih pada hari pencontrengan. 2. Kemudian, rekomendasi untuk perangkat pembingkaian atau framing adalah sebagai berikut: a. Metafor atau perumpamaan yang muncul di dalam pemberitaan mengenai pemilu harus diarahkan kepada pesta demokrasi yang benar-benar mengajak publik untuk terlibat secara aktif. Hal yang dikedepankan adalah bagaimana menjadi “undangan� pesta yang aktif dan saling menghormati sesama undangan, dan bukannya dengan memberi larangan yang menyebabkan pesta tersebut terasa sebagai upacara bendera. Hal ini juga berkaitan dengan permasalahan teknis pemberitaan, yaitu narasumber dan bahasa yang digunakan. Narasumber harus diusahakan sebesar mungkin berasal dari wakil-wakil masyarakat sipil atau publik. Hal ini tidak berarti bahwa wakil-wakil dari negara, pasar, dan media, tidak penting. Wakil dari institusi yang lain juga penting, tetapi wakil dari masyarakat sipil adalah fokus utama dalam pemberitaan lembaga penyiaran publik. Bahasa yang digunakan sebagai metafor juga sebaiknya tidak merujuk pada bahasa birokrat atau aparat keamanan yang tidak humanis dan kurang mengajak publik untuk terlibat. Bahasa yang didetailkan menjadi kata dan istilah adalah elemen yang penting walaupun seringkali kurang diperhatikan.

108


Kesimpulan dan Rekomendasi

b. Catchphrases atau frase juga berkaitan dengan bahasa yang digunakan. Istilah yang digunakan dalam berita sebaiknya merupakan istilah yang mengajak publik terlibat dan disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia, semisal, sholat berjamaah. Istilah-istilah yang dimunculkan juga sebaiknya tidak memberi semacam ketakutan atau kekhwatiran kepada masyarakat. Publik harus merasakan bahwa pemilu adalah aktivitas sosial politik yang bermakna juga bagi mereka. Kenyataannya, menggunakan istilah yang unik dan sekaligus memberdayakan masyarakat akan sulit karena media, termasuk RRI Pro3, adalah terpengaruh secara diskursif oleh praktek kebahasaan di masyarakat secara umum. Dalam kaitan ini, adalah penting untuk disadari bahwa ruang media sebagai “ruang publik” akan senantiasa menjadi “ruang pertarungan” berbagai kelompok untuk meraih kendali atas wacana dan frame berita sesuai dengan kepentingan mereka. c. Exemplar atau pemberian contoh berkaitan dengan seberapa tinggi tingkat faktualitas yang diangkat dalam berita. Sebaiknya, contoh-contoh yang diberikan dalam berita tentang pemilu adalah contoh yang bersifat empiris dan jelas, misalnya, dengan memberikan deskripsi angka yang tepat. Walau demikian, pemberian contoh yang empiris dan jelas adalah sesuatu yang relatif sulit diterapkan dalam pemberitaan radio karena sifatnya yang auditif. d. Depiction atau pelabelan secara negatif. Dalam berita tentang pemilu, sebaiknya, diarahkan kepada kewajiban aparatur negara sebagai penyelenggara pemilu dan bukan pada masyarakat. Selama ini, aparat negara selalu “lolos” dari pelabelan walaupun tidak menjalankan kewajiban atau tugasnya dengan baik. e. Apsek imaji visual atau pesan auditif siaran radio. Penggambaran secara mendetail adalah sesuatu yang menjadi karakter dasar bagi radio. Deskripsi atas kegiatan dalam pemilu sebaiknya diarahkan pada aktivitas masyarakat, bukan dari elit atau tokoh politik. Deskripsi dan juga wawancara sebaiknya berkaitan dengan komentar langsung warga masyarakat atau yang dalam teknis jurnalisme radio disebut dengan vox pop.

109


Publik untuk Publik 3. Rekomendasi yang terakhir adalah berkaitan dengan perangkat penalaran. a. Roots sebaiknya merujuk pada moral yang umum berlaku di dalam negara demokratis dan mengutamakan masyarakat sipil. Alasan utama dari pemberitaan mengenai pemilu harus merujuk pada keyakinan bahwa proses pemberitaan pada dasarnya adalah kewajiban untuk memenuhi hak-hak politik warga negara. b. Hal yang hampir sama berlaku untuk appeals to principle. “Pendekatan pada prinsip� harus dikaitkan pada prinsipprinsip kepublikan. Peristiwa yang menjadi berita harus dikaitkan dengan seberapa besar hak publik terpenuhi dalam pemberitaan tersebut. Berita harus memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan, kolaborasi, dan berkaitan dengan kepentingan banyak orang. c. Terakhir, untuk konsekuensi, pemberitaan RRI Pro3 mengenai pemilu sebaiknya tetap tidak menyudutkan pihak-pihak tertentu. Pemberitaan RRI Pro3 sebaiknya tidak membuat pihak tertentu diperlakukan tidak adil. Harapan atas konsekuensi dari pemberitaan merujuk pada kepentingan publik karena RRI berdiri di atas semua kepentingan politik. Dalam konteks pemberitaan pemilu, konsekuensi yang muncul paling utama adalah persepsi masyarakat yang semakin kuat bahwa RRI Pro3 adalah lembaga penyiaran publik yang kredibel. Kedua, untuk memperbaiki praktik wacana yang dikembangkan RRI Pro3 dalam menyiarkan pemilu legislatif, maka beberapa hal perlu dilakukan. 1. Praktik wacana akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal (individu, organisasi media, ideologi) maupun kekuatan-kekuatan di luar media. Untuk itu, penting agar wartawan RRI Pro3 mempunyai pemahaman yang cukup mengenai eksistensi RRI sebagai radio publik. Kesadaran ideologis sebagai radio publik ini harus terus-menerus dipupuk melalui berbagai forum, training, pendidikan, dan lain sebagainya. Panduan penyiaran harus terus-menerus disosialisasi dan diinternalisasi dalam diri keseluruhan reporter RRI Pro3.

110


Kesimpulan dan Rekomendasi 2. Praktik wacana yang dikembangkan oleh RRI Pro3 dalam liputan pemilu legislatif 2009 lebih berorientasi ke atas. Akibatnya, kontrol wacana berada di lembaga-lembaga di luar RRI Pro3. Untuk itu, penting agar agenda setting yang sudah dirumuskan manajemen menjadi panduan utama dalam setiap liputan. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa agenda setting telah menjadi acuan agenda liputan, adalah penting bagi pihak RRI Pro3 untuk melakukan monitoring terhadap berita-berita yang disiarkan oleh RRI Pro3 untuk memastikan agenda setting telah dilakukan oleh reporter dan jajaran redaksi RRI Pro3. Kemudian, agar wacana tidak dikendalikan oleh pihak lain, tetapi dikendalikan oleh RRI Pro3 dengan senantiasa berpihak pada kepentingan publik yang mendorong perubahan melalui agenda setting, maka penting agar reporter mengembangkan sikap kritis terhadap realitas dan narasumber. Barangkali, penting juga bagi RRI Pro3 untuk merumuskan nilai berita yang khas, yang disesuaikan dengan kedudukan RRI sebagai radio publik. 3. Selain organisasi media, wartawan mempunyai peran penting dalam mengembangkan praktik wacana yang mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, RRI Pro3 perlu melakukan dua hal, yakni mengembangkan pendidikan wartawan yang khas radio publik. Di sini, selain RRI Pro3 harus mengembangkan model pendidikan dasar jurnalistik, maka menjadi penting agar wartawan diberi pengetahuan konstektual lain, misalnya, perubahan sosial sehingga pemahaman wartawan terhadap realitas yang mereka hadapi menjadi lebih kritis. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya RRI Pro3 sebagaimana dilakukan selama ini tidak lagi relevan. Wartawan atau reporter harus di-manage secara profesional. Kemudian, terkait dengan penjabaran konsep “publik� bagi RRI Pro3 dalam operasioalisasi kerja peliputan dan pemberitaan pemilu, persoalan utama tentang RRI sebagai radio publik sejauh ini, masih terkait dengan pertanyaan mendasar: benarkah keberadaan RRI Pro3 benar-benar sudah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan informasi pemilu? Untuk menumbuhkan dan memelihara “kebutuhan� ini, perlu terus-menerus dilakukan upaya melalui pendekatan kultural kepada angkasawan dan angkasawati RRI Pro3. Pendekatan kultural dilakukan dengan penguatan langsung kepada reporter hingga jajaran direksi, misalnya, berupa sosialisasi, pelatihan-pelatihan tentang arti pentingnya (saluran) informasi yang disampaikan melalui RRI Pro3 menjadi needs, bukan hanya wants bagi publik.

111


Publik untuk Publik Kebutuhan informasi pemilu yang bersifat “publik� berasal dari publik, tidak hanya kebutuhan menurut pemahaman RRI Pro3, pengelola radio, maupun “orang� luar, melainkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan ada atau tidaknya, menilai penting atau tidaknya keberadaan RRI di lingkungannya. Ketiga, untuk memperbaiki objektivitas pemberitaan, beberapa perbaikan perlu dilakukan, diantaranya sebagai berikut. 1. Sebagai radio yang merepresentasikan kepentingan publik dalam pemberitaan pemilu, RRI Pro3 hendaknya mengurangi porsi narasumber dari pihak elit politik yang bisa mempengaruhi karakter informasi sehingga cenderung bersifat top down. Padahal, radio publik mengendaki sebanyak-banyaknya informasi yang berasal dari masyarakat yang terlihat dari representasi narasumber yang ditampilkan. Dengan menampilkan sebanyakbanyaknya narasumber publik, berita akan berkarakter bottom up, yang pada gilirannya mampu memberdayakan suara masyarakat. Banyak masyarakat di daerah terpencil yang perlu menyuarakan aspirasinya, tetapi hal itu sulit dilakukan mengingat keterbatasan dalam mengakses informasi dan teknologi. DI sisi lain, masih banyak masyarakat petani dan nelayan yang bingung harus ke mana menentukan pilihannya ketika kebijakan pertanian dan maritim tidak berpihak kepadanya. Banyak kaum perempuan yang akhirnya membisu karena tidak tahu harus ke mana menyuarakan kepentingannya yang selalu tertindas oleh kenyataan sosial yang dihadapinya. Inilah masalah-masalah yang menuntut perhatian semua pihak, termasuk RRI, karena RRI merupakan milik publik. Jika RRI Pro3 tidak mengakomodasi suara-suara akar rumput seperti itu, RRI Pro3 akan jauh dari harapan sebagai radio publik. 2. Dari aspek objektivitas yang dihitung berdasarkan metode kuantitatif, berita RRI Pro3 tentang pemilu sudah memenuhi kadar kepantasan yang mencukupi karena tidak banyak ditemukan indikasi banyaknya berita yang mengandung unsurunsur penyebab berita menjadi tidak objektif (kurang dari 24%). Dengan kata lain, unsur-unsur pendukung keseimbangan (balance) dan netralitas (neutrality) perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

112


DAFTAR PUSTAKA

Adiputra, Wisnu Martha.2008. Analisis Framing dalam Pitra Narendra (ed Metodologi Riset Komunikasi: Panduan untuk Melaksanakan Penelitian Komunikasi. Yogyakarta: Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI) dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP). -----------------. 2008. “Analisis Isi”.Dalam Pitra Narendra (ed). Metodologi Riset Komunikasi: Panduan untuk Melaksanakan Penelitian Komunikasi. Yogyakarta: BPPI Yogyakarta dan PKMBP. Berger, Arthur Asa. 2000. Media and Communication Research Methods. London: Sage Publications Borjesson, Kristina. Mesin Penindas Pers: Membongkar Mitos Kebebasan Pers Di Amerika. Bandung: Q-Press. Chomsky, Noam dan Edward S. Herman. 2002. Manufacturing Consent: The Political Economy of Mass Media. New York: Pantheon Books. Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS Fairclough, Norman. 1995. Media Discourse. London, New York: Edward Arnold. Gazali, Effendi. 2002. Penyiaran Alternatif tapi Mutlak: Sebuah Acuan tentang Penyiaran Publik dan Komunitas. Jakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Holsti, O.R. 1969. Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. London: Addison-Wesley Publishing Company. ----------.2002. Analisis Framing. Yogyakarta: LkiS Gans, Herber J. 1979. Deciding What’s News: Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek, and Time. New York: Vintage Books


Publik untuk Publik Grossberg, Lawrence; Ellen Wartella, D. Charles Whitney, and J. Macgregor Wise. 2006. Media Making: Mass Media in Popular Culture. Second edition. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publication. Jorgensen, Marianne W dan Louise J. Phillips. 2007. Analisis Wacana: Teori dan Metode. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2001. Elemen-Elemen Journalisme. Jakarta: ISAI Krippendorff, Klauss. 2004. Content Analysis: An Introduction to Its methodology. 2nd Edition. London: Sage Publications. ------------. 1991. Analisis isi: Pengantar Teori dan Metodologi. Terjemahan. Farid Wajidi. Jakarta: Rajawali Pers. Littlejohn, Stephen W. 1996. Theories of Human Communication. Australia, Canada, Meksiko, Singapore, Spain: Thomson Wadsworth. McChesney, Robert W. 2006. “Jatuh Bangunnya Jurnalisme Profesional”. Dalam Kristina Borjesson (ed.) Mesin Penindas Pers: Membongkar Kebebasan Pers di Amerika. Bandung: QPress -------------------. 2000. Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times. New York: The New York Press. -------------------.2004. The Problem of the Media: US Communication Politics in the 21st Century. New York: Montly Review Press McQuail, Denis. 1992. Media Performance: Mass Communication and the Public Interest. London: Sage Publications. ---------------------------.1994. “Mass Communication and the Public Interest: Towards Social Theory for Media Structure and Performance”. Dalam David Crowley dan David Mitchel (eds.). Communication Theory Today. Polity Press --------------------------. 2000. Mass Communication Theory, 3th edition, London, Newbury Park, New Delhi: Sage Publication. -----------------. 2004. McQuail’s Mass Communication Theory. 4th edition. McQuail, London, Newbury Park, New Delhi: Sage Publication. McQuail, Dennis (2005). McQuail’s Mass Communication Theory. Fifth Edition. London: Sage. Mencher, Melvin. 2000. News Reporting and Writing. ninth edition.

114


Daftar Pustaka Boston: McGraw Hill. Merkel, Woflgang. 2003. Demokrasi di Asia: Sebuah Benua Antara Diktator dan Demokrasi, Friedrich Ebert Stiftung Neuendorf, Kimberly A. 2001. The Content Analysis Guidebook. London: Sage Publications. Newman, Lawrence W. 2003. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Allyn and Bacon. Oetama, Jakob. 1987. Perspektif Pers Indonesia. Jakarta: LP3ES. Rianto, Puji. 2005. “Jurnalisme dalam Tatanan Neoliberal dan Krisis Demokrasi”, Jurnal Ilmu Sosial Politik, Volume 9, No. 1, Juli 2005. Hal 113-130. --------------.2007. “Kegagalan Jurnalisme Profesional dan Kemunculan Jurnalisme Publik”. Jurnal Komunikasi, Volume 1, Nomor 2, Aril 2007, hal. 133-145. Riffe, Daniel; Stephen Lacy; dan Frederick G. Fico. 2005. Analyzing Media Messages: Using Quantitative Content Analysis in Research. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publisher. Tankard, Jr. 2001. Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media. fifth edition. New York: Longman. Shoemaker, Pamela J. Dan Stephen D. Reese. 1996. Mediateng the Message: Theories of Influences on Mass Media Content. Longman Publishers USA. Siregar, Ashadi. 1993. Etika Komunikasi. Laporan Penelitian Kepustakaan, Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIPOL UGM. ----------------- dkk. 1998. Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Sobur, Alex. 2001. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: Remaja Rosdakarya. Stokes, Jane (2003). How To Do Media and Cultural Studies. London: Sage. Taflinger, Richard F. 1996. “The Myth of Objectivity in Journalism: A Comentary”, http://www.wsu.edu/~taflinge/mythobj.html Tedjabayu. 2005. “Indo TV: Before and After the Reformasi”. Journalism Asia, May, 2005. Hal 37-41. Titscher, Stefan, Michael Meyer, Ruth Wodak and Eva Vetter (2000).

115


Publik untuk Publik Methods of Text and Discourse Analysis. London: Sage. Weber, Robert Philip. 1990. Basic Content Analysis (Quantitative Applications un the Social Science). London: Sage Publications. Wimmer, Roger D. & Joseph R. Dominick. 1983. Mass Media Research, An Introduction. Belmont, California: Wadswoth Publishing Company. Whitney, D Charles, Randall S. Sumpter, dan Denis McQuail. 2004. “News Media Production: Individuals, Organizations, and Institutions”. In John DH Downing (editor in Chief). The Sage Handbooks of Media Studies. Thoasand Oaks, London, ew Delhi: Sage Publications. Whitney, Charles D. Dan James S. Ettema. 2006. “Media Production: Individuals, Organizations, Institutions”. In Engharad N. Valdivia (ed.). A Companion to Media Studies. Blackwell Publishing ---------------Pedoman Penyelenggaraan Siaran, LPP-RRI, 2007 ---------------2001. Pemahaman dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Radio Publik: Proseding Semiloka di Yogyakarta. RRI Bekerja Sama dengan Radio Swedia, Yogyakarta 2001.

116


Indeks

INDEKS

A acceptability 15 agenda setting 2, 79, 80, 81, 82, 84, 111 Althusser 1, 11, 12 analisis frame 2, 4, 5, 17, 57, 106 analisis isi kuantitatif 2, 4, 5, 85, 106 Analisis kuantitatif 3, 4, 107 Analisis Praktik Sosio-kultural x, 81 Analisis Praktik Wacana x, 77 analisis teks 2, 3, 4, 17, 60, 61, 78, 83 Analisis Wacana 2, 3, 4, 5, 6, 59, 60, 62, 106 Analisis Wacana Kritis x, 59, 64 Appeals to principle 17, 58 B bahasa 8, 14, 59, 60, 61, 63, 71, 77, 81, 100, 107, 108, 109 Balance 96 C Catchphrases xi, 17, 19, 32, 58, 109 coherence 15, 16 cohesion 15 Consequences 17, 58 Cover Both Side xi, 96 D demokrasi v, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 34, 37, 41, 45, 46, 49, 50, 54, 55, 57, 58, 62, 66, 72, 73, 83, 84, 106, 108 Depiction xi, 18, 19, 39, 58, 109 Dramatisasi 100

117


Publik untuk Publik E Emosionalisme 101 Exemplar xi, 17, 35, 58 Extramedia level 11 F Fairclough 59, 60, 61, 62, 63, 113 Frame 17, 18, 57 framing vii, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 27, 57, 108 Framing Devices 17, 28, 57 G gatekeepers 10 Golput 42, 66, 67 H Hak Politik 66 hierarchies of influence 9 Hiperbola xi, xii, 100 I Identitas 61 ideologi 1, 9, 12, 16, 36, 48, 53, 60, 63, 110 independen v, vii, 1, 7, 8, 14 informasi v, 5, 8, 9, 14, 18, 36, 44, 48, 53, 65, 74, 75, 78, 79, 84, 88, 92, 111, 112 informativity 15 intentionality 15 intertextuality 15 J juxtaposition 99, 104 K kampanye 2, 3, 4, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 64, 72, 75, 76, 82, 91, 92, 94, 95, 105 kepentingan publik v, 1, 3, 11, 57, 84, 106, 107, 110, 111, 112 komunikasi massa 9 Kontras 102 Kultus individu 102

118


Indeks L legislatif 2, 3, 4, 5, 6, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 81, 83, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 110, 111 lembaga penyiaran publik v, 108, 110 lembaga siaran publik 1, 7, 8, 12 linkage 99, 104 Littlejohn 7, 114 M McQuail 4, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 96, 99, 114, 116 Methapors 17, 58 Michael Schudson 9, 14 mode of action 63 N netral vii, 1, 7, 14, 19, 83, 95, 96, 103 O objektivitas 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 82, 99, 100, 101, 107, 112 P Pars pro toto 102, 103 partai politik 2, 20, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 64, 71, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 107 pemilu v, vi, viii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 penelitian kualitatif vii, 2, 4 Personalisasi 102 pesan faktual 15, 16 pesan fiksional 15 Politik Representasi x, 63 Polri 23, 70, 71, 72, 77, 84, 107 produksi berita 7, 9, 62, 77 professional culture 10 public servant 1 119


Publik untuk Publik Puslitbangdiklat v, vi, vii, 2 R Radio Republik Indonesia v, 1, 3, 75 Reasoning Devices 17, 43, 57 Relasi 15, 61, 72 Representasi x, 59, 61, 63, 66, 67, 76, 84, 107 Roots xi, 17, 19, 43, 58, 110 RRI Pro3 i, iii, iv, vi, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 57, 59, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 S Sensasionalisme 99, 100, 102 Shoemaker 9, 10, 11, 12, 15, 115 Siaran Berita i, iii, iv, vi, vii, 2 situationality 15 Slant xi, xii, 97, 98 Source Bias xi, xii, 98, 99 Standart Operating Procedure 9 Stanley Deetz 7 state-aparatus ideology 1, 11, 12 stereotype 99, 103 T TNI 71, 83, 92, 93, 106 U UU Penyiaran v, 79 V vested interest 8 Visual Images 18, 58 W Wartawan 9, 68, 69, 72, 74, 76, 78, 104, 111

120



ebook publik untuk publik