Issuu on Google+

4

DUA FASILITAS KESEHATAN DI SIBERUT MEMPRIHATINKAN MENTAWAINEWS

6

IN MEMORIAM PENDETA URLIK TATUBEKET SOSOK

Tabloid Alternatif Dwimingguan

10-11

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

15

No

- 3 Ta . 2 80 1 h Ja un nu X ar II i2 01 4

HARGA ECERAN RP 3000

MENTAWAINEWS

PRIORITAS PEMBANGUNAN ADD SAIBI SAMUKOP TAK TERLAKSANA


Puailiggoubat NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

Uggla Undang-undang Desa siteuakenenda DPR RI ka 18 Desember 2013 silelepak saliu 7 ngarura rakaroni baga bulek imaruei rapasikeli pulaggajatda—3 Pasierukat enungan samba kerat buggei bui ipuwpuw ia siripot galajet ka ADD tak lepak - 4 Maigi peilek kudduat pulaggengan tak pei aitup galajet kabagania , ka Polindes ka Sua tat arapasikeli - 5 Kaeijanan Pendeta Urlik Tatubeket ka tanggal 25 desember 2013 igegek akek aku samba saalei ka Aliansi Masyrakat Adat Peduli Mentawai. Kenanen amaujungan aimabesik tapoi kaeijanan ni bara sou patuat - 10 Tatogat Mentawai maila sia masipatoila pumamantaoira kalulut rakua nenda arat siburu’ - 18 Tai aailinia guru ka Mentawai siripot igit gelaijet ibailiu jam pugalaijedda maigi - 19 COVER DEPAN: 1 ILUSTRASI: RUS/APRIL 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: Pinda Tangkas Simanjuntak PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Legend Satoinong (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang. Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan)

Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Dari Redaksi

A

wal tahun ini DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sedang mengebut pembahasan APBD Mentawai 2014 hasil evaluasi dari Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno. Mereka lalu membahas anggaran itu di sebuah hotel di Kota Padang. Alasannya agar bisa fokus dan koordinasinya cepat.

2

Pembahasan APBD dan Rapat di Hotel Penetapan APBD 2014 memang harus segera dilakukan karena sudah memasuki minggu kedua Januari 2014. Keterlambatan penetapan anggaran bisa berimplikasi kepada tertundanya sejumlah kegiatan pemerintah. Rapat-rapat di hotel kini memang sudah menjadi semacam trend. Tidak hanya dilakukan oleh aparatur pemerintahan

Mentawai namun juga daerah lain. Mungkin saja alasannya mereka perlu tempat yang nyaman untuk membahas anggaran. Mungkin juga perlu konsentrasi dari hiruk pikuk politik dan pekerjaan. Namun dalam konteks Mentawai, jika rapat seringkali dilakukan di Padang, bagaimana dengan pelayanan publik di Mentawai. Apakah masih lancar ?


3

Puailiggoubat NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Undang-Undang Desa yang disahkan DPR RI pada 18 Desember 2013 lalu setelah 7 tahun mengendap memberikan harapan baru bagi masyarakat desa untuk mempercepat pembangunan daerahnya.

memandang bahwa asas rekognisi menjadi poin penting dalam UU Desa. Selama ini tidak ada kejelasan tentang hak asal usul dari desa. UU Desa ingin mengakomodasi keberadaan mengenai apa yang disebut desa atau nama lain, desa adat atau nama lain. Ada satu bab khusus dalam UU Desa yakni Bab 13 khusus tentang Desa Adat. Misal, Pasal 103 mengenai kewenangan desa, disana diatur bahwa pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan pengurusan ulayat dan masyarakat. Undang-undang ini juga mengakui kewenangan peradilan adat, tapi permasalahannya peradilan adat ini tidak dimasukkan ke dalam sistem kekuasaan kehakiman. Artinya, ada inisiatif yang cukup besar, yakni menghidupkan kembali peradilan adat, ada MoU Pemerintah Daerah dan Kehakiman untuk mengakui putusan-

putusan peradilan adat. “Disamping itu, UU Desa mencoba untuk menyelesaikan permasalahan pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat, akan tetapi UU Desa bukan undang-undang tentang pengakuan masyarakat hukum adat, tapi mengatur mengenai peran, hak untuk mengurus diri sendiri untuk mengatur menjalankan pemerintahan dan pembangunan, hal ini terdapat pada Pasal 9697,” terangnya. Sementara Pjs Direktur Qbar, Mora Dingin menyampaikan bahwa diskusi ini ingin membuka paradigma dan ruang dialog yang lebih luas tentang UU Desa. Sumatera Barat masih kental akan nilainilai adat. “Diskusi ini membuktikan bahwa Sumatera Barat memiliki banyak warna dan banyak pilihan dalam menyikapi UU Desa di Sumatera Barat,” ujarnya. Pengamat Hukum Universitas

Andalas Padang, Charles Simabura mengatakan UU Desa yang baru disah-kan tersebut, sudah jauh lebih baik dari UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ataupun PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa. ”Keberadaan UU Desa diyakini akan memberikan manfaat jauh lebih besar bagi daerah. Karena adanya bantuan stimulus yang diku-curkan pemerintah pusat ke pemerintah desa atau desa adat di seluruh Indonesia,” usai diskusi. Selain itu keputusan pe-merintah dan DPR memisahkan UU Pemda dengan UU Desa dinilainya suatu keputusan tepat. Demikian pula substansi yang diatur UU Desa juga mengakomodir adanya desa dengan sebutan lain atau desa adat atau kekhususan daerah. Bahkan dalam UU Desa juga menyinggung kekhususan pe-namaan desa di Sumbar d-e-ngan nama nagari atau laggai untuk Mentawai. “Saya melihat UU Desa yang ada saat ini, jauh lebih baik. Karena mengatur secara terperinci soal desa serta lebih rinci membagi desa dengan desa adat. Artinya, dalam UU Desa ini, dihargai hukum-hukum adat yang berada pada satu daerah,” katanya. Namun jika Pemprov Sum-bar masih berta-han dengan aturan yang ada saat ini, tak ada persoalan. “Sumbar boleh memilih, tetap mempertahankan struktur pemerintahan yang ada saat ini atau memakai desa adat. Jika itu dilakukan tentu pergub dan perbup/ perwako yang ada saat ini, harus direvisi untuk mengamodir substansi yang diatur dalam UU desa tersebut,” ujarnya. Sementara Budiman mengatakan jika pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang anggaran untuk desa maka desa atau nagari di Sumatra Barat rata-rata akan mendapat dana Rp1,8 miliar. Dana tersebut bersumber dari dana transfer daerah dari APBN sebesar 10 persen. Ditambah lagi anggaran dari APBD provinsi dan kabupaten/kota. Memang anggaran itu akan dihitung kembali berdasarkan jumlah penduduk, keluarga miskin dan letak geografisnya. (rus)

Rifai Lubis

“Tim Bappeda Pemda harus siap memfasilitasi perangkat desa membuat perencanaan program dan penganggaran agar dana yang dikucurkan kepada desa itu betulbetul dimanfaatkan untuk pembangunan,” kata Rifai. Ia juga mengingatkan sejauh mana pemahaman pluralitas Pemkab dalam mengakomodir bentuk desa yang akan diadopsi nanti. “Jika tidak ada pemahaman itu maka aspirasi masyarakat tidak bisa diakomodir,” katanya. Rifai tidak menampik akan terbuka peluang korupsi seperti yang ditakutkan banyak orang ketika pengelola desa diberi kewenangan mengelola keuangan

sangat besar. Namun potensi itu tidak harus membuat kebijakan UU Desa ditarik kembali. “Pemerintah kabupaten harus menyiapkan sistem yang bisa mencegah peluang korupsi itu. Kabupaten mesti memfasilitasi desa sehingga melaksanakan pembangunan yang transparan dan kredibel,” katanya. Rifai juga mengingatkan Pemkab Mentawai menyiapkan perangkat desa membuat perencanaan yang terintegrasi dengan program pembangunan pemerintah. “Jangan sampai program itu tumpang tindih, sudah ada di APBD lalu dianggarkan pula dalam program desa,” katanya. (o)

Rus Akbar Saleleubaja

etua Pansus UU Desa DPR RI, Budiman Sudjatmiko dalam diskusi yang diselenggarakan Lembaga Swadaya Masyarakat Q-bar di Hotel Grand Zuri Padang mengatakan, UU Desa mengakui keragaman dan adat istiadat yang ada di nusantara. Menurut Budiman, dalam UU tersebut disebutkan definisi desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Budiman, dalam penjelasan UU Desa, dipertegas pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku,” katanya. Ia menilai UU Desa ini sangat progresif. Asas pertama dalam UU ini rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak

K

DISKUSI - Diskusi UU Desa di hotel Grand Zuri

UNDANG-UNDANG DESA

HARAPAN UNTUK PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT asal usul. “UU Desa memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan apakah akan memilih desa atau desa adat,” ucapnya. Ia juga memaparkan, UU Desa memberikan pendekatan baru dalam pembangunan karena memberikan kesempatan desa membangun usaha mandiri dan anggaran yang pasti berdasarkan jumlah penduduk. Sementara staf ahli RUU Desa DPR RI Yando Zakaria menjelaskan, dengan penerapan UU Desa diharapkan tidak ada lagi penyeragaman terhadap desa seperti yang dilakukan sebelum UU ini. “Silahkan masyarakat merembukkan, akan memilih desa atau desa adat. Di Sumbar, akan memilih nagari adat atau nagari seperti desa,” ujarnya. Yando Zakaria mencoba mengurai desa adat yang diatur dalam UU Desa, senada dengan Budiman, Yando Zakaria

Nama Desa Bisa Diganti Laggai

P

engesahan UU Desa membuka peluang bagi Mentawai untuk memilih bentuk pemerintah terendahnya dalam bentuk desa maupun desa adat. Selain itu, terbuka juga peluang untuk mengganti penamaan desa menjadi nama yang lebih sesuai dengan identitas adat Mentawai misalnya laggai seperti yang sudah sering disebut-sebut. Demikian dikatakan Rifai Lubis, Koordinator Divisi Hukum dan Kebijakan Yayasan Citra Mandiri Mentawai kepada Puailiggoubat, 14

Januari 2014. Ia menilai, UU ini akan membawa harapan bagi desa di Mentawai untuk mempercepat pembangunan dan menjadi mandiri. Sebab pengelolaan desa yang otonom secara keuangan akan memungkinkan desa membangun sesuai dengan tata ruang desa, sumber daya alam dan kebutuhan masyarakat. Meski demikian, ia menilai implementasi UU Desa ini akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Mentawai. Tantangan pertama bahwa Pemkab tidak bisa lagi membuat aturan yang seragam

karena dimungkinkan akan ada desa dan desa adat. “Tergantung pilihan masyarakat di daerah tersebut,” kata Rifai. Selain itu, Pemkab harus menyediakan fasilitator untuk memfasilitasi masyarakat menjalani konsensus yang ada dalam UU Desa.


Puailiggoubat NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

Perbaikan infrastruktur jalan dan pembangunan talud yang menjadi prioritas ADD tidak terlaksana

Prioritas Pembangunan ADD Saibi Samukop 2013 Tak Terlaksana

Rinto Robertus Sanene Patrisius Sanene

rogram pembangunan yang diprioritaskan program Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak terlaksana, padahal program tersebut sudah disetujui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dusun serta masyarakat dalam pembahasan ADD tahap pertama. Realisasi ADD senilai Rp Rp892,1 juta lebih banyak digunakan untuk pengadaan fasilitas kantor desa, padahal infrastruktur seperti jalan, jembatan antar dusun di Saibi Samukop masih minim bahkan banyak yang rusak. Program prioritas tersebut yakni pelebaran jalan di Dusun Saibi Muara, pembangunan talud di Dusun Simabolak, rehab jalan di Dusun Masoggunei, rehab jembatan di Dusun Sibudda’ oinan, dan rehab Jembatan di Dusun Uselat Sirisurak. Realisasi anggaran ADD Saibi Samukop senilai Rp892,1 juta tersebut dibagi dalam belanja lansung senilai Rp502 juta, dan belanja tidak langsung senilai Rp390 juta. Dari total ADD Saibi Samukop senilai Rp892,1 juta, sekitar Rp196,3 dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan dan rehabilitasi bangunan, jalan, jembatan. Belanja langsung yang dianggarkan Rp Rp502

4

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

P

RUSAK - Jembatan menuju kantor kecamatan Siberut Tengah yang rusak dan belum diperbaiki juta. Sementara penggunaan dana untuk pengadaaan dari Rp502 juta diantaranya pengadaan alat komputer dan jaringannya senilai Rp34,5 juta, pengadaan meja, kursi dan peralatan dapur kantor senilai Rp32,7 juta, belanja mesin tik, papan visual, mesin hitung, lemari, arsip, penghias ruangan, jam senilai Rp53,5 Juta. Selanjutnya pembangunan gudang mesin diesel kantor desa senilai Rp46,6 juta, kemudian pembangunan pagar kantor desa senilai Rp61,9 juta, belanja rehab balai desa senilai Rp51,4 juta. Selain itu anggaran untuk belanja

tidak langsung dianggarkan senilai Rp392,2 juta yang didalamnya belanja pegawai atau penghasilan tetap aparatur, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Realisasi untuk anggaran belanja modal terserap Rp322 juta, diantaranya belanja pengadaan alat komputer dan jaringannya senilai Rp34,5 juta. Kepala Dusun Saibi Muara Eliasman mengatakan, pembangunan yang telah diprioritaskan dari dana ADD mengenai pelebaran jalan sepanjang 300 meter ternyata pembangunannya tidak terlaksana. “Dalam rapat kita sudah

perjuangkan itu bahkan rapat jadi alot, tapi tidak juga dibangun, pembangunannya dialihkan pada balai dan fasilitas kantor semua,” katanya, Senin, 23 Desember lalu. Bahkan kata Eliasman, material untuk pelebaran jalan tersebut sudah disiapkan sekitar 20 kubik. Untung saja pasir itu dibeli dan digunakan untuk rehabilitasi balai desa. “Kita berharap tahun depan pelebaran jalan dapat terealisasi, sebab kita sudah jadi pusat kecamatan tidak cocok lagi jalan yang

sempit,” ujar Eliasman. Di Dusun Simabolak, program pembangunan talud sepanjang 200 meter yang sudah diprioritaskan dari dana ADD juga tidak terlaksana, Kadus Simabolak Elieser mengatakan program yang jalan hanya pembangunan jembatan yang anggarannya kurang lebih Rp7 juta. ’’Kita tidak tahu kenapa pembangunan talud ini tidak terlaksana, padahal talud sangatlah penting dan sudah kita hitung dananya sekitar Rp45 juta dan sekarang malas kita usulkan lagi,” katanya. Selain itu, di Dusun Uselat Sirisu-

rak, programnya yang jadi prioritas adalah pembangunan jembatan 12 meter. Kepala Dusun Uselat, Sirisurak Josep menyebutkan pembangunan jembatan tersebut diperkirakan dananya sekitar Rp10 juta melalui proposal tapi tidak juga terealisasi. ”Jembatan kami ini masuk prioritas karena sudah mulai rusak dan proposal sudah kami berikan ke desa sejak ADD tahap pertama tapi tak ada respon, dan tahap ke dua ini desa minta proposal lagi dan sudah kami sampaikan tidak tahu kapan realisasinya,” ujarnya. Kepala Desa Saibi Samukop Masimo Satokonyo ketika dikonfirmasi 27 Desember mengatakan, tidak terlaksananya pembangunan yang sudah diprioritaskan dari dana ADD tersebut karena tidak terkejar waktu. “Pembangunannya yang tidak terealisasi karena tidak ada tolak ukur atau pedoman kami karena kami masih baru dari dana ADD ini,” katanya. Yang terealisasi itu program pembangunannya yakni rehabilitasi balai desa, pembangunan mesin diesel kantor desa, pagar kantor desa dan rehabilitasi jalan dan jembatan. “Semua pembangunan yang terealisasi ini melalui usulan masyarakat juga,” ujar Masimo. Terkait pembangunan yang sudah diprioritaskan tetapi tidak terlaksana, bisa terealisasi tahun depan. “Pembagunannya dapat terealisasi tahun depan, tapi itu semua tergantung para kadusnya saja,” katanya. (r)

Alat Medis dan Obat Tak Lengkap, Pelayanan Medis di Siberut Tengah Dikeluhkan Warga SAIBISAMUKOP - Hermansyah (22) warga Saibi mengeluhkan pelayanan tenaga medis di Puskemas Siberut Tengah, pelayanan yang mengecewakan itu dialami saat istrinya melahirkan pada Senin 23 Desember 2013. Saat mereka di puskemas pada hari Minggu, 22 Desember lalu, ternyata pada saat itu tidak ada tenaga medis yang menjaga, terpaksa ia harus memanggil tenaga medis ke rumahnya. “Terus terang saya sangat kecewa dengan pelayanan ini, masa kita yang harus panggil mereka ke rumahnya, setidaknya ada petugas yang stand by di puskemas tersebut,” katanya Selasa, 24 Desember lalu. Sudah memanggil ke rumah malah mendapatkan perkataan tidak mengenakkan dari seorang petugas, padahal saat itu istrinya hendak melahirkan. “Saat saya meminta untuk tolong istri saya mau bersalin malah dia

menjawab, kenapa harus saya, ini kan hari libur saya, panggil saja yang lain,” kata Hermansyah menirukan penyataan seorang tenaga medis yang bertugas di Saibi Samukop tersebut. Mendapat perkataan seperti istri Hermansyah pada saat itu minta pulang saja, namun petugas medis menolaknya sebab mungkin ada petugas lain yang akan datang untuk membantu persalinan. “Tapi saya juga ragu apa betul para tenaga medis ini punya libur, sepengetahuan saya ada jam kerjanya,” tuturnya. Setelah pemanggilan itu, akhirnya petugas medis yang semula menolak datang membantu bersalin di ruang Unit Gawat Darurat (UGD. Setelah memberikan bantuan, ia langsung pulang ke rumahnya sementara pasien hanya dijaga dua orang anggota keluarganya. Kepala Puskesmas Siberut Te-

ngah, Mariani Fransiska ditemui Puailiggoubat mengatakan kontrol terhadap pasien terus dilakukan. “Semua pasien yang ada tetap kontrol, jadi kita bikin jadwal piketnya, kalau hari raya Kristen yang bertugas itu teman-teman kita yang tidak merayakannya, begitu sebaliknya,” kata Mariani. Tak hanya itu saja masalahnya, pengakuan Mariani, alat kesehatan dan obat-obatan kini masih minim. “Untuk Puskesmas Siberut Tengah kita masih kekurangan Alkes, kita juga sedang menunggu tahun anggaran untuk pengadaan Alkes di 2014 mudah-mudahan dapat,” katanya. Selain kekurangan alkes, Puskesmas Siberut Tengah juga masih kekurangan seperti tenaga pendukung. “Diantaranya seperti dokter gigi, kemudian analis di bagian labor,” ujarnya.

Ditambahkan dokter Zulia Refeni, Puskesmas Siberut Tengah juga kekurangan obat-obatan, seperti CTM, Amox, Ibuprofen, OBH Plus Sirup,

Babycough Sirup, Asam Mefenamat, dan Nadiclofenac. “Jadi ketika pasien kami datang kami beri vitamin saja,” kata Feni. (trs/r) FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

DIRAWAT - Pasien yang dirawat di Puskesmas Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah


5 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

Bebebapa fasilitas kesehatan di Siberut banyak yang tak lengkap, bahkan Polindes di Sua tak terawat

Dua Fasilitas Kesehatan di Siberut Memprihatinkan FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Rinto Robertus Sanene Seprianus Sababalat

asilitas pelayanan kesehatan berupa poliklinik desa di Dusun Sua Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak terawat. Dari pantauan Puailiggoubat Rabu, 8 Januari terlihat halaman bangunannya dipenuhi rumput, kondisi ruangannya tanpa dinding di bagian dalam atau luar dan seisi ruangan dipenuhi kotoran sapi. Kepala Dusun Sua, Arbian Saroro mengatakan, polindes dibangun tahun 2011, saat bangunan belum rampung, kontraktor yang membangun sudah pergi. “Beginilah kondisi polindes ini, bangunannya belum siap dan kalau dihitung volumenya masih 40 persen,” katanya pada Puailiggoubat sambil melihat kondisi bangunan tersebut. Proses pembangunan polindes tersebut juga masih menyisakan persoalan, kontraktor masih menunggak membayar upah pekerja. “Ada sekitar Rp35 juta yang belum dibayar pemborong, tapi kita juga tidak tahu apa nama CV yang pemborong polindes ini,” ujarnya. Sejumlah pejabat Mentawai sudah melihat kondisi bangunan tersebut tapi hingga kini belum ada perbaikan. “Kami berharap pada pemerintah segera menyelesaikannya, agar bisa ditempati apalagi kita sudah punya tenaga medis

F

MASIH KOSONG - Poskesdes di dusun Sibudda' Oinan yang sudah rampung sejak November lalu belum memiliki petugas medis dan warga berobat terpaksa harus di rumah tenaga medis,” kata Arbian. Jang Sakailoat (35) warga Sua mengatakan saat pembangunan polindes banyak masyarakat yang berpartisipasi, mulai dari semen dan kayu mereka bantu untuk memperlancar pembagunan Polindes tersebut. “Tapi ternyata beginilah kondisi bangunannya,” kata Jang. Sementara Ratih, tenaga medis polindes yang baru bertugas beberapa hari mengatakan tidak bisa tinggal di polindes karena kondisinya kotor dan tidak layak. “Belum bagus polindesnya, saya saja ditempatkan di perumahan

Air Bersih PNPM 2012 di Dusun Puro Belum Dinikmati Warga PURO - Air bersih yang dibangun lewat program PNPM 2012 di Dusun Puro, Desa Muara Siberut ternyata belum bisa dipakai warga untuk air minum, cuci dan mandi. Hal itu dikatakan Kepala Dusun Puro, Kristian Sakerengan pada Puailiggoubat, Kamis 9 Januari lalu. “Kami juga tidak tahu penyebabnya kenapa air itu tidak mengalir, kami juga belum ada serah terima dari PNPM, itu sebabnya kami tidak bisa melakukan perbaikan, karena ini masih urusan PNPM,” ujarnya Sementara Ujang, ketua pemborong proyek itu mengatakan, air tidak keluar karena pipa bocor. Pihaknya akan memperbaiki kebocoran baru air bisa diperbaiki. Eliasar Sabattilat, Pendamping Lapangan PNPM mengatakan, rusaknya pipa tersebut karena ada tangan jahil masyarakat yang menyambungkan pipa air tersebut langsung ke rumahnya. Selain itu ada oknum masyarakat yang tidak mau mendukung program itu, padahal program tersebut untuk masyarakat banyak. “Banyak masyarakat yang menyambung aliran air ke rumahnya dengan menggunakan pipa yang tidak kuat tanpa sepengetahuan PNPM, makanya pas air jalan pipa yang disambung tersebut pecah, jadi kesalahan dari masyarakat sendiri dan ada juga masyarakat yang memanfaatkan air tersebut untuk air kolam, sementara debit air tidak maksimal, ini kan pemborosan air,” katanya. (spn/r)

warga dan melayani yang berobat hanya di rumah saja dan tidak tahu sampai kapan begini,” ujarnya. Lain halnya perkara poskesdes di Dusun Puro, Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan bangunannya baru selesai September

2013, tapi belum dilengkapi fasilitas. Menurut Demita Situmoran, petugas medis setempat mengatakan, mulai dari lemari obat, kursi, meja, listrik dan obatobatan belum dilengkapi. “Memang ada obat-obatan dari puskesmas namun itu tidak mencukupi

dan kurang lengkap hanya selang waktu 1-2 minggu sudah habis dan untuk mengambil obat di puskesmas itu tergantung laporan tiap bulannya sementara belum 1 bulan persediaan obat dari puskesmas habis,” katanya, Senin, 13 Januari lalu. Untuk mengantisipasi kehabisan obat, ia selalu siapkan obat pribadi yang dibeli di luar, apalagi ada pasien sakitnya seperti rematik, kalau stok habis terpaksa warga membelinya ke petugas tersebut atau pilihan lain pergi mengambil obat ke Puskemas Muara Siberut. “Apalagi obatnya gratis kalau di puskesmas, tapi itu tergantung pasien,” katanya. Sementara untuk fasilitas seperti bangku dan meja yang dipakai sekarang itu dari rumahnya. “Seharusnya para pemangku kepentingan ini sudah segera memperhatikan fasilitas dan obatobatan di poskesdes ini,” katanya. Tabila, seorang pasien mengakui pernah membeli obat disini, sebab obat dari puskesmas sudah habis. “Memang kami ditawarkan juga untuk pergi di Puskesmas Muara Siberut namun karena jaraknya yang cukup jauh terpaksa kami membeli obat pribadi,” ujarnya. (rr/spn/r)

BTS Telkomsel di Saibi Samukop Tegak Tanpa Sinyal SAIBI SAMUKOP- Salah satu Base Transceiver Station (BTS) Telkomsel yang dibangun oleh Keminfokom melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 2013 di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah hingga kini belum berfungsi maksimal dan terus dikeluhkan warga Desa Saibi. Tak berfungsinya jaringan komunikasi seluler tersebut menyulitkan warga untuk berkomunikasi, “Memang sejak berdirinya tower itu, hidup beberapa minggu saja itu pun hanya percobaan dulu, selang beberapa hari kadang hidup, dan kadang juga mati, lalu teknisinya datang kemudian bagus lagi,” kata Benediktus Sageileppak (23), Rabu 1 Januari lalu. Menurut Benediktus, sudah tiga bulan sinyal BTS tersebut padam dan teknisinya belum datang memperbaiki. Saat ini untuk menelepon, warga harus mencari sinyal di atas bukit Saibi Samukop, sebab dari sana mereka bisa mendapatkan sinyal dari BTS Telkomsel Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara. Sinyal yang didapat itu juga seringkali putus. Puailiggoubat yang mencoba

melakukan komunikasi saat berada di Saibi tersebut ternyata masih kesulitan meskipun sesekali mendapatkan sinyal penuh dalam ponsel namun tidak bisa berkomunikasi bahkan panggilan ditolak. Tak hanya di Saibi, permasalahan sinyal juga terjadi di daerah lain seperti Sikakap dan Sipora, hingga kini juga belum bisa mendapatkan layanan komunikasi maksimal padahal

BTS sudah dibangun. Pada Rabu,8 Januari Pualiggoubat mengkonfirmasi Yudi, teknisi yang pernah memperbaiki BTS Telkomsel Saibi. Ia mengatakan, tak berfungsinya BTS tersebut karena masalah modem, daya, dan tower. ”Dugaan saya permasalahannya di modem, tower atau dayanya, tapi dalam waktu dekat akan turun teknisi, dan ini juga sudah disampaikan di pusat atau Jakarta,” katanya. (trs/r)

TAK BERFUNGSI - Salah BTS di Kecamatan Siberut Tengah yang tidak berfungsi


MENTAWAINEWS Banyaknya penumpang dari Siberut menuju Tuapeijat membuat KM. Nade sesak dan padat

Puailiggoubat

NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

Patrisius Sanene

Kapal Antar Pulau Membludak Usai Natal dan Tahun Baru

erakhirnya masa liburan Natal dan tahun baru ditandai dengan penuh sesaknya Kapal Motor Nade yang melayani rute Muara Siberut-Tuapeijat, Kamis, 9 Januari lalu. Para penumpang tersebut umumnya para pekerja seperti PNS dan pelajar. Jumlah penumpang KM. Nade tersebut diperkirakan lebih 100 orang. Selain penumpang muatan kapal juga dipadati puluhan kendaraan penumpang tujuan Tuapeijat yang berasal dari Siberut Utara, Siberut Tengah, dan Siberut Selatan, tak hanya itu kapal juga dipadati barang-barang bawaan penumpang hingga beberapa penumpang juga memilih duduk di atas kendaraan dan barang-barang penumpang. Saat berangkat dari pelabuhan Pokai, Siberut Utara, kapal Nade masih sepi, sampai di pelabuhan Maileppet, penumpang yang menunggu di pelabuhan tersebut berdesakan untuk mencari posisi dalam kapal. Bahkan penumpang dari Sikabaluan yang turun di Maileppet kesulitan akibat berdesakan dengan

penumpang yang akan berangkat ke Tuapeijat. Padatnya penumpang tersebut menyebabkan puluhan penumpang memilih untuk duduk di sisi kiri kanan kapal, tempat peristirahatan penumpang yang disediakan yang berukuran sekitar 10 kali 5 meter tersebut tak dapat memuat seluruh penumpang. Padatnya penumpang membuat Kapal Nade tersebut miring ke sisi kanan kapal saat meninggalkan dermaga Maileppet. Tak banyak terlihat fasilitas penunjang keamanan bagi penjumpang yang disediakan di atas kapal. “Kalau bisa Pemda jangan kasih kapal yang kecillah, sediakan kapal yang lebih besar, penumpang saja berdesakan dan kurang nyaman seperti ini terus,” kata Asti (26), salah seorang penumpang. Saat menjelang Natal, untuk melayani penumpang dari Tuapeijat tujuan Siberut, Dinas Perhubungan Mentawai memerintahkan KM Nade berlayar dua kali seminggu. (trs/r)

6

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

B

PADAT - Para penumpang memadati KM Nade yang hendak berlayar menuju Tuapeijat, 9 Januari lalu

Warga Keluhkan Pelayanan Kantor Camat Siberut Tengah SAIBI SAMUKOP - Beberapa warga yang mengurus administrasi di kantor camat Siberut Tengah mengeluh karena kesulitan mengurus akta dan perbaikan e-KTP pada 7 Januari lalu. “Saya ingin mengurus KTP saya, tapi orang di kantor tidak ada, tidak tahu kemana, bahkan pintu kantornya sedang tertutup tak ada orang. Saya

sudah jauh-jauh datang ke sini, tapi ternyata tidak ada orang,” kata Jorias (35) warga Desa Cimpungan. Sebelumnya, pada 24 Desember lalu, saat Puailiggoubat mengambil foto kantor camat tersebut terbukti tidak ada orang bahkan pintu utama kantor camat Siberut Tengah tersebut terkunci pada saat itu.

Informasi yang didapat dari beberapa warga Saibi, kantor camat hanya beberapa staf saja yang masuk kantor, sementara staf lain sibuk dengan kegiatannya di luar Desa Saibi Samukop. “Camat juga begitu, dia datang pada saat ada pejabat ke Saibi saja, dan sangat jarang di tempat dan kalau ada pengurusan di kantor camat sangat

sulit,” kata salah satu warga Saibi Samukop yang tak ingin disebutkan namanya pada Selasa 7 Januari lalu. Jarson Sauddeinuk , Camat Siberut Tengah yang dikonfirmasi pada Jumat, 10 Januari lalu tak membantah jika sering tidak ada ditempat. “Kalau saya menerima apa pun kritikan warga, jadi saya tidak ada ditempat sela-

ma karena ada pengurusan di Tuapeijat untuk menyelesaikan SPj,” ujarnya. Ia juga mengatakan sebenarnya warga juga dapat menemui beberapa staf camat karena sudah berbagi tugas dengan staf lainnya seperti Sekcam, namun dia menerima kritikan warga tersebut sebagai masukan untuk perbaikan ke depan. (trs/r)

DPRD Bahas APBD di Hotel Rocky Padang FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

PADANG - Badan Anggaran DPRD Mentawai membahas APBD Mentawai 2014 di Hotel Rocky Padang. Saat didatangi Puailiggoubat di ruang meeting Payakumbuh Room, 15 Januari, sejumlah orang terlihat diantaranya Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa, dan tiga pimpinan DPRD yakni Hendri Dori Samaloisa, Nikanor Saguru dan Jhonson F napitupulu serta anggota Banggar. Terlihat juga Kepala Bappeda Prita, Kepala Dinas Pertanian, Peterneakan dan Perkebunan Novriadi dan Kepala BPMPKB Sri Haryanto, Sekda Mentawai Ifdil Gusti, Kepala Dinas Pendidikan Sermon Sakerebau dan asisten Pemkab Mentawai. Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori mengatakan, rapat itu untuk membahas evaluasi APBD 2014 yang diberikan Pemrov Sumbar. “Mengingat waktu yang diberikan Gubernur untuk melakukan

evaluasi hanya tujuh hari, maka rapat evaluasinya kita lakukan di Padang agar koordinasinya lebih cepat,” kata Hendri kepada Puailiggoubat. Dikatakan politisi PDIP ini, berdasarkan tata tertib acara, evaluasi APBD 2014 tersebut dilakukan tertutup. “Berdasarkan tatib acaranya tertutup,” katanya. Berdasarkan informasi yang dihimpun Puailiggoubat, acara pembahasan evaluasi tersebut dimulai pada hari Jumat, 10 Januari lalu dan akan berakhir pada Rabu, 15 Januari. Konon kabarnya, beberapa diantara mereka menginap di hotel berbintang tiga itu. Dari situs agoda.com, harga sewa kamar di Rocky Hotel Padang per malam rata-rata Rp500 ribu. Jika ada 20 orang yang menginap di hotel itu selama lima hari, maka biaya yang harus dikeluarkan Rp50 juta. Belum lagi biaya makan dan pertemuan. (o)

RAPAT TERTUTUP -Salah seoarang PNS di lingkungan Pemkab Mentawai di depan ruangan Payakumbuh Hotel Rocky Padang yang digunakan DPRD Mentawai untuk rapat membahas APBD 2014, Rabu 15 Januari 2013. Rapat berlangsung secara terutup dan wartawan tidak diizinkan untuk meliput.


7 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

Ombak Mulai Masuk ke Pemukiman Warga Sua SUA-Abrasi pantai menyebabkan pasang air laut mulai masuk ke pemukiman warga Dusun Sua, Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saibi Bilmar Sakailoat mengatakan, dampak abrasi saat air laut pasang beberapa rumah warga akan tergenang. “Solusinya, harus dibangun talud penahan abrasi, kalau tidak abrasi ini makin meluas,” ujarnya, Rabu, 8 Januari lalu. Panjang pantai yang terkikis sekitar 200 meter, pada tahun 2011 waktu kunjungan Puailiggoubat ke daerah itu jarak rumah warga dengan pantai sekitar 20 meter, namun awal tahun ini berkurang 5 meter. Ada 10 rumah yang sering terkena dampak, baik yang berada di pinggir pantai maupun dekat sungai. Saat air laut pasang, rumah yang tergenang air bisa setinggi 50 centimeter. Askusi Saroro, tokoh masyarakat Sua mengatakan, pemerintah tahun ini harus memprioritaskan pembangunan talud untuk menahan abrasi. “Sudah wajar dibangun pemerintah karena itulah salah satu solusinya untuk keamanan warga,” katanya.(rr/r)

Empat Dusun di Desa Katurei Dapat Bantuan Radio Komunikasi TIOP - Meski sudah mendapatkan bantuan radio komunikasi (HT) namun pemilik lahan tidak mengizinkan tanahnya dijadikan sebagai lokasi pendirian antena radio bantuan dari NGO Arbeiter Samariter Bund (ASB). Yohannes Bosco, petugas radio yang mewakili Arbeiter Samariter Bund mengatakan, radio tersebut akan membantu masyarakat mendapatkan informasi dari dusun-dusun lain yang ada di sekitar daerah tersebut. “Radio itu dibantu di Dusun Torolaggo, Malilimok, Sarausau dan Tiop,” katanya, Jumat, 3 Januari lalu. Namun di Dusun Tiop mendapat masalah tempat, lokasi yang ditentukan itu tidak disetujui pemilik tanah. “Mereka beralasan tidak ada izin mendirikan antena radio, maka mereka sebagai pemilik tanah tidak mengizinkan tanahnya untuk dijadikan lokasi menegakkan antena radio,” tambahnya. Pirja Pius, salah satu tim komunikasi dan informasi program bantuan radio itu mengatakan, kalau memang lokasi tersebut tidak diizinkan, rencananya akan mencari tempat lain atau tanah warga lain yang mengizinkan. “Memang ada warga yang mau tanahnya didirikan lokasi antenna, tapi kurang bagus penangkapan sinyalnya, sementara tanah yang bagus mereka tidak mengizinkannya,” ujarnya. Ada juga tempat lain tapi terlalu jauh untuk dijangkau masyarakat dan petugas. “Sekarang kami sedang mencari solusi lain untuk bisa mendirikan radio tersebut, sebab ini sangat penting apalagi daerah kita rawan bencana gempa dan tsunami,” katanya. (spn/r)

Sibudda’Oinan, Mata Air di Bibir Pantai FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Meski berada di tepi laut namun airnya tidak asin dan tidak pernah kering saat musim kemarau tiba bahkan warga menamakan sumber air ini menjadi nama daerahnya. Patrisius Sanene

ibudda’ Oinan dalam bahasa Mentawai berarti mata air atau air yang keluar dari perut bumi. Di bibir pantai dusun yang terletak di Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, Mentawai itu terletak sepetak sumur dengan mata air yang jernih. Sejak lama, masyarakat Dusun Sibudda ‘Oinan menjadikan sumur itu sumber air bersih untuk air minum, memasak, mencuci ataupun mandi. Agar tidak terkontaminasi air laut pada saat pasang naik, beberapa warga memberikan tembok pembatas, ukuranya 1,67 meter persegi dengan ketinggian 1,5 meter. Sebab jarak bibir pantai dengan sumur itu hanya 20 meter saat air surut, sementara saat pasang air laut akan menghempas sumur tersebut sedalam 20 centimeter. Saat musim kemarau, air yang ada di dalamnya juga tak pernah kering, bahkan semakin digunakan semakin bertambah dan semakin jernih. Di saat musim kemarau jika warga yang berada di pusat Desa Saibi Samukop kesulitan air mereka

S

SUMUR - -Sumur di tepi laut Sibudda' Oinan yang tawar dan tak pernah kering di saat musim kemarau akan datang ke sumur tersebut. Mereka datang dengan perahu mesin dengan membawa drum kapasitas 100 liter dan jeriken, jarak tempuh dengan perahu mesin dari Saibi ke Sibudda’ Oinan itu sekitar 20 menit. “Pada tahun 2000 pernah datang sebuah kapal mengambil air di sini dengan puluhan drum ukuran 100 liter air tapi tak pernah habis air di dalam sumur tersebut, meski dipompa dengan pakai mesin, semakin disedot semakin bersih airnya,” kata Paraguna Sanenek (29) warga Sibudda’ Oinan. Melimpahnya air tawar di sumur tersebut karena memiliki beberapa mata air. Karena keunikannya warga setempat memberikan nama daerah tersebut Sibudda’ Oinan. Letak sumur di dusun ini berjarak sekitar 4 kilometer ke arah

selatan dari pusat kecamatannya di Saibi Samukop, dari pusat kecamatan juga bisa ditempuh dengan jalan kaki lewat jalan P2D yang dibangun tahun 2009. Selain itu jika ditempuh dengan akses jalur laut menggunakan perahu motor akan akan menghabiskan waktu sekitar 20 menit, opsi lain dapat dilakukan dengan berjalan di pinggir pantai jika ingin menikmati pesona pantai pasir putih Desa Saibi yang terbentang luas yang hampir menyerupai huruf L. Namun sayang, beberapa waktu lalu sebuah usaha pengelolaan sagu di dekat mata air tersebut menggunakan air sumur untuk pengolahannya dan limbah sagu dibuang tak jauh dari sumber mata air. Akibatnya air jadi tercemar dan berwarna kuning keruh. Warga kini

enggan menggunakan air sumur untuk air minum atau memasak. Mereka hanya menggunakan untuk mencuci dan mandi saja. Untung kini usaha pengolahan sagu itu sudah tidak ada. Namun limbahnya masih menyisakan ampas yang mengotori sekitar sumur. Kepala Dusun Sibudda Oinan, Linus Sanenek berencana menata kembali sumur tersebut untuk menjaga kebersihannya. “Memang saya prihatin juga, sumur tersebut telah digunakan untuk sebagai sumber air untuk pengelolaan sagu, jadi ke depan kita akan kelola lebih serius lagi, dan juga meminta pihak pemerintah kecamatan untuk memperhatikan potensi yang ada di daerah tersebut,” kata Rabu, 25 Desember lalu. (trs/r)

Tradisi Menyambut Natal Umat Nasrani Mentawai

S

ejumlah tradisi dijalankan umat Nasrani Mentawai Mentawai pada tiap perayaan Natal. Salah satunya tradisi ziarah kubur . Di Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, ziarah biasa dilakukan 24 Desember. Biasanya di lokasi makam, keluarga memanjatkan doa, lalu membersihkan areal makan dan menabur bunga. Lalu beberapa potong kue atau sebatang rokok diletakkan di atas makam, sebagai tanda berbagi dengan orang yang sudah meninggal. Potongan roti, kue, atau sebatang rokok tak hanya diberikan kepada pihak keluarga yang berziarah, namun juga diberikan kepada

makam lain yang berada di sekitarnya. Tradisi tersebut sudah sejak lama dilakukan, hal tersebut dilakukan sebagai cara menghormati orang yang sudah meninggal di mana apa yang didapatkan oleh orang yang masih hidup dapat berbagi atau ikut merayakannya bersama-sama meskipun sudah berbeda alam. Biasanya sambil meletakkan sepotong roti, atau kue di atas makam pihak keluarganya mengucapkan ucapan selamat hari raya kepada yang sudah meninggal, biasanya saat meninggalkan makam menuju rumah. Tradisi lain yakni menggelar

makan bersama satu suku yang juga dapat tergabung dengan suku lain yang ada di dusun tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai tanda silahturami dengan anggota suku atau kerabat lain dalam jamuan makan bersama, dan biasanya disepakati juga untuk setiap orang diwajibkan untuk membawa satu ekor hewan yang dapat disembelih untuk makan bersama. “Ini juga pesan dari Almarhum kakek kami, untuk melakukan silahturami dengan keluarga dalam satu suku, atau dengan suku lain di setiap hari raya seperti Natal, tahun baru, dan Paskah,” kata Linus Sanenek ,

tokoh masyarakat di Dusun Sibudda’ Oinan pada Rabu, 25 Desember lalu. Setelah perayaaan Natal, juga ada tradisi damai dengan berjabat tangan. Biasanya dilakukan pada saat menyambut tahun baru usai beribadah penyambutan tahun baru antara seluruh umat yang ada dalam gereja. Jabat tangan tersebut dilakukan untuk saling memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan selama setahun kepada sesame penghuni kampung. Semua jemaat usai kebaktian akan berkumpul dan berbaris di halaman gereja dan selanjutkan saling bersalaman. (trs)


MENTAWAINEWS

Puailiggoubat

NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

8

FOTO:SERPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

ADD Saibi Samukop Diperkirakan Bersisa SAIBI SAMUKOP - Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Saibi Samukop Kecamatan Siberut Te-ngah, Kabupaten Kepulauan Men-tawai 2013 senilai Rp892. 110.000 diperkirakan akan bersisa. Kepala Desa Saibi Samukop Masimo Satokonyo ketika ditemui di kantornya, 27 Desember lalu membenarkan akan ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) ADD tersebut. Ini disebabkan program-nya masih baru. “ADD ini program baru dan kita juga baru mengelola-nya, jelas diperkirakan akan ada Sil-pa dan kami belum bisa perkirakan berapa Silpanya karena sampai saat ini masih menunggu proposal dari lembaga dan gereja-gereja yang akan diberikan bantuan keuangan tahap dua ini,” ucapnya. Kalau ADD ini memiliki Silpa, kata Masimo dananya akan dikem-balikan ke kas daerah lewat reke-ning pemerintahan desa. “Misalnya Silpanya Rp10 juta atau Rp20 juta dimasukan ke rekening desa yang tidak boleh diganggu, dan nantinya akan masuk dalam anggaran tahun 2014,” ucapnya. Dari Rp 892.110.000 ADD Saibi Samukop, tahap pertama cair sebanyak Rp 446.055.000, dana itu digunakan untuk pembangunan re-habilitasi balai desa, gudang mesin diesel kantor desa, pagar kantor desa dan pemeliharaan jalan 50 me-ter, gorong-gorong satu meter di Dusun Pangasaat dan rehab jembat-an di Dusun Simabolak. Sementara dana tahap dua juga telah cair Rp446.055.000, diguna-kan untuk bantuan keuangan lem-baga-lembaga desa setempat dan gereja-gereja serta pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk perjalanan dinas pemerintah desa dan BPD. Selebihnya dana tersebut baik tahap dan dua dipakai untuk pembelian fasilitas kebutuhan kan-tor, makan minum, pakaian dinas aparatur desa maupun BPD, per-jalanan dinas dalam dan luar desa maupun kecamatan, honor tim pa-nitia, honor tim pelaksana kegiatan. Menurut Masimo, pemberian dana bantuan untuk gereja meliputi Gereja Kristen Protestan Menta-wai (GKPM) Saibi Samukop Rp2,5 juta, Katolik Saibi Samukop Rp1 juta, Katolik Sibuddaoinan Rp500 ribu, Katolik Kaleak Rp500 ribu, Katolik Sirisurak Rp1 juta, GKPM Sirisurak Rp700 ribu. Selain itu, Gereja Bethel Indonesia (GBI) Sirisurak Rp500 ribu, GKPM Sua Rp800 ribu, GKPM Simoilalak Rp1,5 juta, Gereja Injil Seutuh Indonesia (GISI) Simoilalak Rp1 juta, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Simoilalak Rp1 juta, GKPM Sili-betat Rp2 juta, dan Khatolik Simoi-lalak Rp2 juta, total seluruhnya Rp15 juta. “Dana ini kita berikan ini berupa bantuan, tapi tetap me-lalui proposal, kalau proposal su-dah ada, dananya baru kita berikan,” katanya. Dana ADD Desa Saibi Samukop tahun 2013 senilai Rp892.110.000 ditambah bantuan Keuangan Pe-merintah, Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota,dan Desa lainnya Rp4.200.000 hingga total keselu-ruhan anggaran pendapatan senilai Rp896.310.000. (rr/r)

SIMULASI GEMPA Warga Tiop mengadakan simulasi di gereja

Simulasi untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat Tiop dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami Seprianus Sababalat

ebanyak 64 kepala keluarga di Dusun Tiop, Desa Katurei, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai mengadakan simulasi gempa dan tsunami yang dipandu organisasi non pemerintah (NGO) Arbeiter Samariter Bund (ASB), Jumat 20 Desember lalu.

S

Warga Tiop Ikuti Simulasi Gempa dan Tsunami Pirja Pius sebagai koodinator informasi dan komunikasi simulasi mengatakan, kegiatan dilakukan Desember ini karena masyarakat umumnya sudah berada di kampung untuk merayakan hari Natal dan tahun baru. “Itu makanya diadakan pada Desember,” katanya. Sedangkan Julius Satairarak, dari Tim Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (PB) menjelaskan tujuannya pelatihan ini agar masyarakat selalu waspada apabila bencana itu datang. “Dalam simulasi ini kami

diajarkan bagaimana cara menyelamatkan diri ketika datang gempa saat berada di dalam rumah maupun di luar rumah. Tak hanya itu saja cara memberikan pertolongan kepada orang yang tertimpa bangunan atau yang cedera,” ucapnya. Pokok pelatihan itu, kata Julias adalah mengajarkan kesiapsiagaan dan tidak panik saat bencana itu datang. Hendrik memberikan apresiasi kepada ASB soal simulasi tersebut sebab menurutnya selama ini kalau

terjadi bencana masyarakat akan bingung kemana dan harus bagaimana. “Selama ini kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan saat terjadi gempa dan tsunami, tapi dengan diajarkannya ini maka kami akan lebih siaga kalau terjadi gempa,” tuturnya. Tiop adalah daerah yang berada di bagian Siberut Barat Daya yang berlokasi di Teluk Katurei, beberapa daerahnya memiliki perbukitan, warga setempat juga telah membuat jalur-jalur evakuasi untuk menghindari tsunami. (spn/r)

Semarak Natal dan Tahun Baru di Saibi SAIBISAMUKOP - Bunyi suara musik dari organ tunggal menggema sekitar pukul 15.00 WIB, Sabtu, 4 Januari lalu. Musik tersebut bersumber dari sebuah panggung mini di jalan raya tepatnya di jembatan perbatasan Dusun Masoggunei dengan Simabolak, Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah. Musik organ tunggal itu digelar untuk menghibur warga dalam

rangka memeriahkan perayaan Natal 25 De-sember 2013 dan Tahun baru 1 Januari 2014 yang digagas karang taruna setempat dan didukung pemerintah kecamatan serta desa dengan menampilkan lomba karaoke dan tari-tarian kreatif anak-anak, remaja. Pada pukul 18.00 WIB warga dari berbagai dusun berdatangan untuk menyak-sikan hiburan, hingga

meluber ke jalan. Sekretaris Camat Siberut Tengah Jasti Onarelius Saguruk mengaku men-dukung acara hiburan ini. Ke depan diharapkan karang taruna terus menga-dakan acara hiburan. “Di daerah lain saja ada acara seperti ini apalagi kita disini sudah kecamatan, kami di kecamatan selalu mendukung,” ujarnya Ketua Karang Taruna Hengky

Telaumbanua mengatakan terselenggaranya acara hiburan ini karena adanya masukan-masukan dan dukungan dari berbagai pihak. “Seringnya masu-kan-masukan itu maka terselenggara-lah acara hiburan ini,” katanya. Acara hiburan tersebut berlangsung sejak 25 Desember. Selain acara hiburan ada juga acara panjat pinang dan mengejar bebek. (rr/r)

3.000 Warga Mentawai Belum Memiliki NIK TUAPEIJAT - Dari 20.000 penduduk Mentawai yang belum memiliki NIK yang didata KPU Mentawai sejak November 2013 lalu hingga Januari 2014 tinggal 3.000 warga

Mentawai belum memiliki NIK. “Kita masih proses dan ada sekitar 3.000 lagi yang belum, dan sedang diproses,” kata Andres Ketua Komisi Pemilihan Umum

Mentawai (KPU) pada Jumat, 10 Januari lalu. Untuk Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah ditetapkan KPU sejak

Oktober lalu terdata sebanyak 58.717 pemilih diantaranya 30.739 merupakan pemilih laki-laki sedangkan pemilih perempuan sebanyak 27.978. (trs)


9 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

161 Rumah Bansos di Mentawai Sudah Dihuni UGAI-Sebanyak 161 rumah dari program bantuan sosial Dinas Sosial Mentawai di Dusun Ugai, Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan akhirnya selesai dibangun, bahkan beberapa warga sudah memperluas bangunan rumah. Vitalis Sapoumaijat, warga Ugai yang mendapatkan bantuan tersebut menjelaskan selain mereka mendapatkan rumah yang layak huni, mereka juga mendapatkan bantuan ternak ikan nila dengan menyediakan satu rumah satu kolam ikan. “Ini membantu kami dalam pemenuhan kebutuhan lauk pauk, untuk mendapatkan bibit ikan nila ini kami membeli ke Muara Siberut, satu ekor seharga Rp500,” ujarnya Rabu, 1 Januari lalu. Selain itu warga Ugai juga mendapatkan bantuan beras, sarden, mie instan dan alat-alat dapur. (spn/r)

BPD Katurei Pertanyakan Mesin Giling Padi dan Dana Goro TIOP-Ketua Badan Permusyarawaratan Desa (BPD) Katurei, Siberut Barat Daya Fransiskus Sababalat mengkritik kinerja kepala Dusun Tiop, Elizeus Sabolak, terkait keberadaan mesin diesel untuk penggerak mesin giling padi 7,5 PK dan dana goro Rp5 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Desa (ADD). Menurut Fransiskus, ada satu unit mesin dibeli dari dana ADD, namun kekuatannya tidak mampu memutar mesin giling tersebut. Akhirnya salah satu caleg memberikan bantuan berupa mesin diesel 14 PK yang dipakai sekarang. “Sementara mesin diesel dari ADD itu ada di rumah kepala dusun, entah masih ada atau tidak, kita juga tidak tahu, sebab kepala dusunya pergi Natal ke Sipora,” katanya, Jumat, 27 Desember lalu. Padahal mesin itu juga bisa dipakai untuk menerangkan gereja, jadi kalau dipakai untuk umum tidak ada masyarakat yang iri. Selain itu Fransiskus yang tinggal di Dusun Tiop ini menanyakan dana goro yang dianggarkan dari ADD Rp5 juta. “Anggaran itu untuk pembersihan jalan, sampai Desember anggaran itu tidak dikeluarkan, sementara dusun lain seperti Sarausau sudah keluar buktinya jalan mereka sudah bersih, kita di Tiop bersemak,” katanya. Jika tidak ada juga penjelasan Fransiskus dan warga lain berencana mempertanyakan hal tersebut kepada Elizeus. Puailiggoubat yang mendatangi rumah Elizues untuk mengkonfirmasi pernyataan Fransiskus tidak dapat menemuinya karena yang bersangkutan merayakan Natal dan tahun baru di Sipora bersama keluarganya. (spn/r)

Natalis Satoko

Hijaukan Desa dengan Palem Raja Ia ingin lingkungan desanya bersih dan indah dan menanam pohon palem karena terinspirasi dari keindahan kota

DUSUN SIRISURAK Suasanan Dusun Sirisurak, Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah

Rinto Robertus Sanene’

uluhan bibit palem raja ditanam berjejer di sepanjang jalan raya Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bibit palem tersebut ditanam oleh Natalis Satoko (31), warga setempat yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian dan keindahan lingkungan. Siang itu, Senin 16 Desember 2013 lalu, Natalis bekerja sendiri menggali tanah dengan parang berukuran panjang sekitar 50 centimeter di samping jalan raya Desa Saibi Samukop. Setelah menggali, Natalis mengambil sebatang bibit pohon palem raja yang sudah disiapkan dalam karung dan menanamnya begitu semangat sembari tersenyum ke warga yang lewat menyapanya. “Saya rencana akan menanam pohon di sepanjang jalan ini,” ujarnya kepada Puailiggoubat. Satu persatu bibit pohon palem raja ini ditanam, mulai dari Gereja GKPM di dusun Saibi Muara sampai di pantai di Dusun Masoggunei, Natalis tak berhenti hingga bibit dalam karung yang sudah disediakannya habis. “Bibit sudah habis dan yang sudah tertanam ada 50 batang lebih,” katanya.

P

Natalis membibitkan palem raja itu dari biji yang dikumpulkannya. Saat berkunjung ke Padang dan bermain di Ruang Terbuka Hijau Imam Bonjol, ia mengumpulkan biji palem raja yang jatuh lalu menyemaikannya di Saibi. “Saya belum puas menanam pohon ini, kalau nanti ke Padang saya akan ambil bibit dan menanamnya kembali. Ini saya lakukan atas kemauan sendiri karena saya suka lingkungan yang bersih dan indah, saya terinspirasi di kota-kota yang ada pohon palemnya terlihat indah sekali,” ujar Natalis yang pernah jadi relawan gempa tsunami tahun 2010 di Sikakap. Sebelum menanam pohon palem raja ini, Natalis juga ikut berpartisipasi menanam pinus untuk mencegah abrasi pantai di Saibi Samukop

bersama siswa, remaja, pemuda dan warga, tapi pohon pinus sulit berkembang karena sering dihempas gelombang laut. Ia juga sering membersihkan lingkungan saat bekerja di Peipei, Siberut Barat Daya. “Saya sering membersihkan lingkungan dengan memungut sampah sendirian, karena melihat itu, kepala dusun dan warga di daerah itu ikut tergerak membersihkan lingkungan dan sekarang saya sempat juga ke situ melihat Peipei mulai maju dan lingkungannya sudah bersih sekali,” ujar Natalis yang berpendidikan terakhir D3 Bahasa Inggris. Ia berharap warga Saibi Samukop dapat merawat pohon palemnya agar tumbuh dengan baik dan dapat menumbuhkan karakter dalam keluarga untuk sadar lingkungan bersih dan

indah. “Sekaligus dapat menumbuhkan karakter anak muda, remaja tentang pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar,” ujarnya. Aksi penanaman pohon palem raja yang dilakukan Natalis mendapat sambutan baik dari beberapa warga. Ketua Karang Taruna Saibi Samukop Hengky Telaumbanua mengatakan penanaman pohon palem ini akan memperindah daerah. “Ini bukan hanya Natalis saja yang bertanggungjawab merawat tanaman, tapi juga kita. Rencananya kalau pembangunan abrasi pantai sudah selesai dan sudah serah terima, karang taruna, PKK, LPM, warga dan pemerintah setempat akan bergotong royong membersihkan pinggir pantai agar jadi tempat wisata kita,” katanya. (rr/r)

Jalan Darat Saibi-Sibudda’Oinan Hancur SIBUDDA’OINAN - Jalan darat yang menghubungkan Sibudda ‘Oinan dan pusat desa di Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai kini dalam kondisi hancur dan dipenuhi semak belukar. Selain itu badan jalan juga sudah ditutupi semak dan tak terawat sejak 2012 lalu. Akibatnya tertutupnya akses jalan tersebut, warga yang melintasi jalan tersebut lebih memilih jalan melalui pantai atau jalur laut. “Jalannya sudah banyak yang rusak dan hancur dan tidak bisa dilewati lagi, karena semak saja tingginya sudah mencapai 3 meter, jadi susah dilewati lagi. Kalau dulu

orang lebih memilih jalan darat, karena sudah disemen, tapi sekarang tidak ada lagi yang jalan, karena sudah rusak dan bersemak,” kata Gabriel (16) warga Sibudda’ Oinan Sabtu, 4 Januari. Jalan yang menghubungkan Dusun Sibudda’ Oinan- Dusun Kaleak Girisit Buggei hingga menuju Desa Saibi sepanjang sekitar 4 kilometer tersebut hancur karena minimnya perawatan. Padahal jalan tersebut sebelumnya menjadi akses anak sekolah Dusun Sibudda ‘Oinan dan Kaleak yang bersekolah di Desa Saibi Samukop. Realisasi ADD Saibi Samukop Rp892,1 juta 2013 belum menyentuh perbaikan jalan. (trs)

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

RUSAK - Kondisi badan jalan dari Desa Saibi Samukop menuju Dusun Sirisurak, Kecamatan Siberut Tengah


Sosok Kepergian Pendeta Urlik Tatubeket, 25 Desember 2013 mengagetkan saya dan teman-teman yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai. Meskipun beliau sudah lama sakit, namun kepergiannya membuat saya dan teman-teman di AMAPM kehilangan. Rapot Pardomuan Simanjuntak

endeta Urlik Tatubeket mulai masuk dalam kerja-kerja AMA-PM pada 2003 saat terpilih menjadi koordinator ad hoc AMA-PM. Saya mengenal Pendeta Urlik pertama kali dalam rapat koordinasi program tahun 2003 di Puridarma Padang. Saat itu ia menentang keras adanya IPK yang akan beroperasi di Simaombuk Pulau Sipora dengan perkebunan ubi kayu. Tugas dari koordinator ad hock AMAPM Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah mempersiapkan dilaksanakannya Kongres AMA-PM I yang dilaksanakan pada April 2006 di Aula Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebelum melaksanakan Kongres I AMA-PM, Urlik berperan membantu Koordinator AMA-PM Sipora Lukas Ikhsan Malik untuk sosialisasi AMA-PM serta pembentukan AMA-PM tingkat laggai di Pulau Sipora yang berjumlah 17 AMA-PM laggai. Dalam kurun waktu lebih kurang 3 tahun sebelum Kongres I AMAPM, Pendeta Urlik telah banyak melakukan sosialisasi ke kampung-kampung yang ada di

P

Puailiggoubat NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

10

In Memoriam Pendeta Urlik Tatubeket Pulau Sipora. Kami menggunakan perahu bermesin tempel 15 PK miliknya untuk mengunjungi kampung-kampung yang ada di Pulau Sipora. Dari sisi pengorbanan untuk kegiatan, beliau ini kami kenal sebagai sosok

yang tanpa pamrih dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Kami hanya menyediakan bensin dan oli serta konsumsi, namun sewa mesin tempelnya tidak ia

terima kecuali ada service pembersihan karburator, pembelian busi dan oli. Ia juga merupakan operator boat yang handal, dalam setiap perjalanan kami beliau memegang kendali operator terlebih jika sedang badai. Ia tidak akan berikan kendali mesin kepada yang lain jika suasana cuaca tidak bersahabat. Dalam rentang waktu hingga kongres, beliau bersama dengan AMA-PM Sipora telah mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala dinas untuk menyampaikan temuan lapangan terutama menyangkut pendidikan dan kesehatan. Beberapa keberhasilan dialog yang dilakukan dengan Dinas Pendidikan Mentawai diantaranya telah direalisasikannya pembangunan SDN 03 Beriulou, penambahan ruangan belajar, perpustakaan, tenaga guru serta perumahan dinas guru di berbagai sekolah yang ada di Pulau Sipora. Dana Bantuan Khusus Murid (BKM) yang dulunya dipotong oleh beberapa oknum kepala sekolah telah dikembalikan oleh oknum yang bersangkutan kepada murid-muridnya. Di

bidang kesehatan petugas yang tidak berada di tempat dan minimnya sarana pelayanan kesehatan menjadi bahan yang didialogkan bahkan sampai ke DPRD Mentawai kala itu. Hingga di beberapa tempat yang disampaikan telah direalisasikan pemerintah pembangunan sarana prasarana kesehatan serta tenaga medis meskipun hanya berupa perawat dan bidan di polindes. Pendeta Urlik bersama temanteman AMAPM juga berjuang membantu ekonomi masyarakat untuk pengadaan bibit tanaman di beberapa tempat serta pengadaan petugas PPL yang meskipun dari sisi sumber daya manusia masih dalam kategori kurang. Pelatihan yang diberikan Dinas Perindagkoptamb yang waktu itu dipimpin S Halomoan Pardede. Anggota AMA-PM telah dibawa pelatihan oleh dinas tersebut meski tindak lanjutnya masih dirasakan kurang dari sisi AMA-PM maupun dinas terkait. Dalam mengkritisi pemerintahan yang tidak berjalan semestinya, telah dilakukan beliau di kampung sendiri dengan membentuk panitia kecil yang menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa. Namun anggotanya pecah karena ada masalah budaya yang tidak diperhitungkan sebelumnya dimana kekerabatan di Mentawai sangat dipegang. Ketika ada hubungan famili dengan orang yang dikritik, barisan akan pecah. Oleh karena itulah maka pada prinsipnya beliau tidak mau mengarahkan anggota AMA-PM untuk melakukan “aksi demonstrasi� dalam penyampaian aspirasi ke halaman 11


Sosok

kepada pemerintah maupun legislatif. Satu demonstrasi yang tercatat diikuti beliau adalah saat adanya demonstrasi dari mahasiswa Mentawai terkait dengan tidak adanya PAD dari sektor kehutanan walau 33 IPK telah beroperasi di Mentawai pada tahun 2005. Hasilnya Bupati mengeluarkan SK pencabutan 17 IPK yang beroperasi di Mentawai tahun 2005 seiring dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 3 tahun 2005 tentang Pemberantasan Illegal Loging. Sejak itulah IPK tidak ada lagi di Mentawai. Beliau dengan keras meneriakkan pencabutan IPK serta pengusutan PAD nol rupiah di Mentawai melalui pengeras suara di kantor DPRD Mentawai dan Kantor Bupati serta Dinas Kehutanan Mentawai bersama dengan perwakilan mahasiswa yang saat itu adalah Sarman Simanungkalit (Camat Pagai Selatan Sekarang). Saat itu beliau sudah sakit-sakitan (asam urat), terlihat beliau dipapah oleh mahasiswa dalam melakukan aksi di 3 kantor itu. Dalam perjuangan masyarakat adat di luar Mentawai beliau juga telah mengikuti beberapa pertemuan yang dilakukan oleh AMAN di berbagai tempat dan juga aksi yang digagas oleh WALHI serta Ornop yang ada di Jakarta. Dari sekitar 1.800 orang yang melakukan aksi di Jakarta, beliau masuk dalam tim yang menuju Senayan untuk menemui DPR. Saya dengan rekan lainnya di Kementerian

Puailiggoubat NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

Kehutanan dan istana negara. Aksi itu menyerukan reduksi kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dituding karena salah urus alam oleh pemerintah. Dari sisi sikap beliau, saya mengenal beliau adalah sosok yang keras, namun mau mendengar pendapat orang lain. Beliau keras dengan perlakukan yang tidak adil di masyarakat, yang membuat beliau dibenci oleh beberapa oknum termasuk oknum dalam diri AMAPM yang telah membelot dari perjuangan. Namun walau beberapa rekannya membelot (tidak perlu saya tuliskan orang-orangnya), beliau menyadari bahwa desakan ekonomi juga membuat mereka tergoda. Dia lebih memilih untuk tidak meributkannya namun berupaya merancang ide untuk meningkatkan ekonomi masyarakat adat agar tidak gampang digoda oleh “oknum pengusaha” yang nota benenya merusak alam. Ide ini tertuang dalam pembentukan Koperasi AMA-PM yang dalam perjalananya masih jauh dari harapan dan perlu diteruskan. Beliau adalah sosok pekerja keras dalam memberikan contoh kepada anggota AMA-PM. Di Saureinu beliau membuka ladang yang hasilnya cukup menggembirakan dan dicontoh oleh beberapa warga sekitar. Beliau memegang prinsip bahwa alam memberikan semua yang dibutuhkan akan tetapi harus berusaha dalam

mengolahnya untuk perbaikan ekonomi. Di tempat ia tinggal sebagai pendeta, ia pun memberikan contoh untuk mengusahakan sumberdaya alam yang ada untuk mencukupi kebutuhan. Ia juga berperan sebagai nelayan yang memanfaatkan jaring dan pancing untuk menangkap ikan sehingga ditiru oleh warga lainnya untuk tidak meminta dan membeli ikan untuk kebutuhannya di beberapa tempat tugasnya sebagai pendeta. Dalam berbagai pelaksanaan pertemuan dengan anggota AMA-PM di kampung-kampung, beliau kami kenal sebagai sosok yang mampu menenangkan dan meredakan ketegangan akibat perbedaan pendapat. Jika kami yang memfasilitasi pertemuan tersudut maka beliau mengambil alih dan mencairkan suasana untuk mencapai tujuan pertemuan. Pembentukan AMA-PM di kampung-kampung pun tidak dipaksakan dan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat setempat untuk membentuk sendiri. Berbicara soal budaya, beliau adalah sosok yang ingatannya sangat tinggi dan mampu menceritakan silsilah keturunan berbagai suku yang ada di Mentawai, namun belum tertuliskan hingga beliau meninggal. Soal adat beliau menguasai beberapa hukum adat yang menjadikannya sebagai tempat bertanya para orangtua yang kami kunjungi di kampung-kampung. Akan tetapi

beberap hal yang tabu pun masih terkesan tidak diceritakan karena akan berakibat perpecahan di kalangan masyarakat adat Mentawai. Ia menegaskan agar jangan sekali-sekali pernah menjual tanah pusaka karena akan berakibat pada hancurnya kekerabatan di dalam suku. Menurutnya tanahlah yang mempersatukan suku yang ada dengan anggota sukunya. Disanalah akan terlihat hubungan kekerabatan dengan sesama suku dan suku lainnya. Ia dengan berbagai cara telah mendorong diterapkannya muatan lokal budaya Mentawai di sekolah – sekolah bersama dengan YCMM. Dalam pandangan beliau budaya merupakan jati diri yang harus dipertahankan, jika tidak akan mudah dipecah oleh suku bangsa lainnya. Ia sangat tidak suka mendengar panggilan kekerabatan Om dan tante kepada kamaman atau kamenan di dalam kekerabatan Mentawai. Dalam beberapa pertemuan ia menghimbau untuk menyebutkan kekerabatan dengan sesama Mentawai sesuai dengan adat dan budaya Mentawai. Ia sangat menentang keras adanya perlakuan yang tidak baik bagi anakanak SMP maupun SMA yang tinggal di pondok-pondok penginapan maupun asrama yang dibangun pemeintah. Oleh karenanya dalam berbagai kesempatan diskusi non formal beliau meminta adanya asrama yang layak bagi anak-anak sekolah di

11

pusat kecamatan untuk mengurangi angka putus sekolah akibat kasus moral maupun perlakuan yang tidak baik dari bebrapa oknum terhadap generasi Mentawai. Pendeta Urlik Tatubeket, dipercaya dalam 3 kali periode pemilihan sebagai ketua AMA-PM Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu Periode I tahun 2006-2009, Periode II tahun 2009-2012, dan Periode ke III tahun 2012-2015 walau belum berakhir. Pada Kongres ke-II dan ke-III beliau telah menyatakan untuk menggantikannya dalam kepengurusan AMA-PM. Ia berpendapat untuk ada regenerasi bagi keberlanjutan AMA-PM. Namun upaya yang dilakukannya adalah mendorong beberapa anggota untuk berperan dalam kepengurusan AMAPM. Dalam musyawarah AMAN I di Tuapejat tahun 2011, beliau sengaja untuk tidak tampil dalam kepengurusan AMAN, ia mengatakan bahwa cita-cita untuk bergabung dengan organisasi yang lebih besar dan sifatnya nasional telah di depan mata dan kesempatan itu harus dipegang oleh generasi muda. Pascadibentuknya AMAN Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, hanya satu yang ia ingin capai yaitu mempertemukan semua pengurus AMA-PM laggai dalam rapat istimewa untuk membicarakan peleburan AMA-PM Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi satu organisasi AMAN Kepulauan Mentawai. Dalam pertemuan saya dengan beliau saat dirawat di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada November 2013, ia menanyakan kapan jadwal peleburan AMA-PM menjadi AMAN Kepulauan Mentawai dilakukan sehingga jika ia pergi urusan administrasi terlebih rekening milik AMA-PM sudah dipindah tangankan. “Masih ada hutang saya sebelum pergi yaitu menyelesaikan pemindahan nama buku rekening AMA-PM pasca peleburan, tidak mungkin kalian minta tanda tangan saya jika saya telah pergi” katanya. Saya hanya menghibur diri dan beliau agar tidak memikirkan kepergian dulu, namun ia berkata “Saya akan dirujuk ke Padang untuk menambah darah agar umur saya bertambah beberapa hari” katanya. Peleburan AMA-PM menjadi satu organisasi dengan nama AMAN Kepulauan Mentawai yang bergabung dengan AMAN di Jakarta, adalah salah satu cita-cita beliau yang belum terwujud. Ia berpesan untuk tetap melanjutkan perjuangan mencapai eksistensi masyarakat adat Mentawai melalui misi AMAN yaitu berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, serta bermartabat secara budaya. (o)


Sosok

Puailiggoubat NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

12

Karolina Sakoan, S.Pd

Mengajar Bumen Itu Asyik! M

engajar Budaya Mentawai (Bumen) di SMAN 1 Siberut Utara tidak pernah terbayangkan bagi guru asal Desa Sotboyak Kecamatan Siberut Utara ini. Meski asli Mentawai, Karolina merupakan sarjana pendidikan jurusan Biologi. Namun ia pantang surut jika sudah diberi tugas. Ternyata mengajarkan Budaya Mentawai memberinya banyak pengetahuan baru tentang budayanya sendiri. Ia bahkan berupaya menggali kearifan budaya untuk diajarkan kepada para siswanya. Karolina berusaha mencari referensi budaya sendiri. Selain meminjam buku dari SD Fransiskus Sikabaluan, ia juga rajin menyambangi kegiatan punen dan ritual sikerei di Sikabaluan. Pada kegiatan itu, Karolina mengumpulkan informasi dengan bertanya kepada sikerei tentang ritual atau tata cara punen. Seiring dengan perjalanan waktu, ia malah makin menikmati pelajaran satu ini, menurutnya pelajaran Bumen ternyata sangat mengasyikkan karena dapat mengetahui potensi yang dimiliki diri sendiri dan kekayaan budaya yang dimiliki daerahnya. Selain itu, situasi belajar ternyata lebih interaktif karena diskusi antara dirinya dengan siswa sangat baik. Namun di tengah perjalanan pada tahun 2012, ia dimutasi ke SMPN 1 Siberut Barat dan dipromosikan sebagai wakil kepala sekolah. Rindu akan keluarga membuat ia tak bertahan di sana. Di tahun yang sama ia kembali ke SMAN 1 Siberut Utara. Tugas dia yang dahulu sebagai pengajar Bumen kembali ia tekuni, menurut kesimpulannya, ternyata mengajar bumen tidak sesulit yang pernah ia bayangkan meski buku

materi sangat terbatas, tinggal bagaimana berinovasi untuk mendapatkan jawaban dan kekurangan materi. Di sisi lain, jiwanya mulai terpanggil untuk makin bertanggung jawab memberikan pelajaran tersebut kepada anak Mentawai sebagai tanggungjawab moral yang dimiliki sebagai putra asli daerah. Sebagai guru di daerah di Mentawai tak sedikit yang jadi kendala saat memberikan pendidikan kepada siswa terutama dari segi fasilitas sekolah. Namun bagi Karolina hal itu tidak menjadi persoalan lagi ketika betul-betul bertanggungjawab membimbing anakanak. Kata dia, tinggal bagaimana menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada sehingga bisa nyaman bekerja. Pemerintah belum menetapkan Budaya Mentawai menjadi pelajaran wajib di sekolah tingkat lanjutan (SMP/SMA), mengapa Anda bersedia mengajar pelajaran muatan lokal budaya Mentawai (Bumen) di SMAN 1 Siberut Utara? Ketika pelajaran tersebut menjadi program utama dalam sekolah, pada awalnya saya menolak mengajar Bumen ketika ditugaskan oleh kepala sekolah pada awal saya menjadi guru pada tahun 2010. Selain saya beberapa guru yang diminta juga menolak dan lempar tanggungjawab kepada yang lain. Karena tidak ada pilihan lain akhirnya saya memutuskan menerima tugas tersebut. Setelah mengajar Bumen tiga tahun lebih, apakah Anda masih keberatan sampai saat ini? Meski pada awalnya menolak, ternyata setelah berjalan beberapa bulan saya mengakui ternyata sangat asyik mengajarkan materi itu.

Mengajar Bumen sama dengan menggali potensi sumber daya yang dimiliki diri sendiri dan kekayaan budaya daerah. Kegiatan belajar lebih hidup dan menyenangkan karena selain bercerita saya dan murid juga berdiskusi terkait sebuah kegiatan adat. Contoh pembuatan sampan, ternyata saat proses pembuatan banyak tahapan yang mesti dilalui dan pantangan yang tak boleh dilanggar. Satu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana ketekunan, kerajinan dan keterampilan yang dimiliki orang Mentawai, hal itu dapat terlihat dari hasil sampan yang dibuat. Bayangkan saja hasilnya sangat halus padahal hanya menggunakan peralatan tradisional, tidak pakai ketam listrik atau teknologi canggih. Saya pribadi sadar jika bukan saya yang mengajar tidak mungkin kita berharap ada orang lain dari suku Mentawai yang mau melakukan itu. Bukankah pemerintah belum menetapkan bahan ajar yang jelas untuk Bumen ini, lantas darimana Anda mendapat materi ajar? Ya, itu benar namun beberapa buku tentang budaya Mentawai kan sudah ada tinggal bagaimana kita menyusun RPP (Rencana Pedoman Pembelajaran) dan bahan yang cocok untuk diberikan kepada siswa. Beberapa buku seperti tentang Uma Mentawai, upacara adat saya pinjam dari SD Fransiskus Sikabaluan, kemudian isi buku itu saya pilah-pilah untuk diajarkan kepada siswa. Saya akui beberapa ke halaman 13


Sosok buku terkait pertanyaan siswa seperti cara membuat roiget (sangkar ayam), opa (keranjang) dan keterampilan Mentawai lainnya, belum ada namun itu tidak menjadi kendala untuk memberikan jawaban kepada siswa. Beberapa masyarakat yang memahami budaya Mentawai menjadi sumber belajar saya dan kemudian saya ajarkan kepada siswa. Terkait buku memang beberapa murid masih kesulitan memahami isinya karena beberapa istilah yang dipakai menggunakan bahasa Siberut (Siberut Selatan) bukan Sikabaluan (Siberut Utara) namun dengan dibantu dengan gambar saya bisa menjelaskan kepada siswa bahwa dalam bahasa kita di Sikabaluan ini namanya. Begitu juga dengan kegiatan ritual adat seperti memuat panakiat dan beberapa istilah berpantang. Selain buku ajar, alat peraga juga kita belum punya sehingga kita mesti membawa siswa kepada masyarakat yang memiliki alat kebudayaan seperti musik, roiget, opa dan lain sebagainya. Saya sendiri turut senang karena masyarakat yang diminta menjelaskan suatu hal terkait budaya Mentawai sangat terbuka memberi keterangan. Ini maksudnya apa, atau kalau pantang ini dilanggar apa akibatnya mereka jelaskan semuanya kepada kita. Jadi kekurangan materi ajar dalam bentuk buku tidak perlu dijadikan alasan karena di lingkungan tempat kita tinggal itu sudah menjadi sebuah laboratorium untuk berkreasi. Selain mengajar Bumen, Anda juga mengajar Biologi, mana yang paling menarik buat Anda dan siswa? Berbicara mana yang menarik tentu keduanya menarik, namun ada perbedaan mencolok dari kedua pelajaran tersebut. Kalau biologi itu kan bagian ilmu pasti dan isinya umum di sekolah manapun pelajaran itu diajarkan. Sifatnya juga lebih banyak bercerita dan buku panduan yang ada memadai. Bedanya kalau Bumen, guru dan siswa diminta menganalisa dan harus punya pemahaman yang betul karena selain mempelajari bentuk ritual adat atau hasil kebudayaan Mentawai

Puailiggoubat NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

lainnya, kita juga dituntut mengerti apa nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau Bumen sifatnya belajarnya lebih fleksibel karena materi bisa diskusi dengan murid tidak sama dengan Biologi karena tatanannya sudah diatur sedemikian rupa. Bagi saya Bumen itu sangat menarik karena dari pelajaran itu sendiri kita bisa berkaca bagaimana sebenarnya kita sebagai orang Mentawai. Dan kalau saya lihat siswa, respon mereka baik, mereka sangat antusias bertanya dan ingin mengetahui suatu hal tentang adat Mentawai yang selama ini beberapa kali mereka lihat namun tidak pernah tahu apa maksudnya. Pelajaran itu bagi mereka sangat menarik karena mereka tak ragu bertanya dan menjawab suatu materi saat belajar. Buktinya selama ujian sekolah, nilai Bumen lebih tinggi dari Biologi atau pelajaran lain. Di luar Bumen, sebagai seorang guru di Mentawai, bagaimana fasilitas pendukung belajar? Kalau dibilang cukup dan membandingkan dengan yang di kota, pastinya sekolah kita masih kalah jauh. Namun bagi saya hal itu tidak menjadi kendala untuk mendidik anak karena itulah tugas dari seorang guru. Tinggal bagaimana kita menikmati kondisi dan menyesuaikan diri dengan sarana pendukung yang ada namun tidak mengurangi mutu belajar itu sendiri, selagi ada jalan dan bisa diakali maka mesti dilakukan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Kemudian sebagai putra daerah, ini sudah menjadi tanggungjawab moral bagi saya untuk mencerdaskan Mentawai karena kalau berharap dari guru dari luar itu pastinya akan ada keterbatasan terutama dari segi akses tempat. Selain dari fasilitas, apa yang menjadi tantangan Anda pada awal menjadi seorang guru? Mental, itu yang paling dipersiapkan terutama saat mengajar siswa SMA yang rata-rata ABG. Pengalaman saat diterima jadi guru di SMA, saat itu saya masing single (belum menikah), tidak sedikit siswa

cowok yang tak segan-segan menggoda. Nah, tergantung kita menempatkan diri dan mesti sadar bahwa kita di situ mendidik anak, maka kita berikan pengarahan yang tepat kepada mereka bagaimana bergaul yang baik.(g)

KAROLINA SAKOAN Kelahiran: Sotboyak/ 31 Agustus 1983 Alamat: Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara Pendidikan terakhir: S1 Jurusan Biologi STKIP PGRI Padang Pekerjaan: Guru SMAN 1 Siberut Utara sejak 2010 Suami: Bambang Sagurung

13


Puailiggoubat NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

Meski menunggak, penyaluran beras miskin di ketiga daerah tetap dilakukan Syafril Adriansyah

T

iga daerah di Sumatra Barat masih menunggak pembayaran hasil penjualan raskin

tahun 2013 kepada Badan Urusan (Bulog). Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Pesisir Selatan dengan utang senilai Rp 241,29juta, Padangpariaman Rp111,39 juta dan Mentawai sebesar Rp24,86 juta. Kepala Divisi Regional Bulog Sumbar, Abdullah Jawas mengungkapkan pihaknya telah melayangkan surat kepada tiga kepala daerah untuk segera melunasi tunggakan pembayaran raskin itu selambat-lambatnya 15 Januari 2014. “Diharapkan pemerintah daerahnya segera melunasinya,’ katanya Selasa, 7 Januari lalu. Ia menjelaskan, sangat tidak logis jika terjadi tunggakan pembayaran raskin oleh pemerintah daerah. Sebab, masyarakat yang membeli beras tersebut bukan

14

Tiga Daerah di Sumbar Tunggak Pembayaran Raskin FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

dilakukan dengan cara kredit, melainkan dengan pemyaran tunai. “Permasalahan ini harus mendapat perhatian serius untuk mencari solusi pelunasan HPB sesuai alokasi masingmaing wilayah,” katanya. Meski demikian, Bulog belum menghentikan penyaluran Raskin kepada masyarakat di tiga daerah tersebut. “Walaupun ada tunggakan, Raskin tahun 2014 tetap akan disalurkan,” tambahnya. Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin untuk wilayah Sumbar pada 2014 tidak mengalami perubahan yakni 2754.431 KK. Raskin yang didistribusikan sebanyak 49.577.580 kilogram. “Penyaluran raskin ini berdasarkan data hasil Pendataan Pengguna Perlindungan Sosial (PPLS) 2011,” ujar Abdullah. (prl)

RASKIN - Buruh memanggul raskin untuk didistribusikan di gudang Bulog Sumbar. Tiga Daerah di Sumbar yakni Pesisir Selatan, Padangpariaman, dan Mentawai menunggak pembayaran raskin tahun 2013 dan diberi tenggat untuk melunasinya hingga 15 Januari 2014.

Wajah Buruk Pelayanan Informasi Publik Sumbar

Pembentukan Komisi Informasi Propinsi Lamban PADANG - Koalisi Masyarakat Sipil Sumatra Barat mendesak Pemerintah Provinsi Sumatra Barat segera membentuk Komisi Informasi Provinsi sebagai amanat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “Sumatra Barat termasuk tiga provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi Provinsi dari 33 provinsi di Indonesia,” kata Arif Paderi, Koordinator Divisi Advokasi LBH Pers Padang dalam diskusi yang bertajuk ‘Mengorek Keterbukaan Informasi Publik di Sumbar’ di Kantor LBH Pers Padang di Jalan Andalas Padang, 9 Januari lalu. Pentingnya desakan pembentukan Komisi Informasi ini karena pelayanan informasi di Sumatra Barat masih sangat buruk baik di tingkat pemerintah provinsi maupun dari 19 kabupaten dan kota. “Bagian yang sederhana misalnya, salinan APBD dan laporan perjalanan dinas, ataupun laporan keuangan, harusnya disampaikan kepada publik dan tanpa diminta. Namun bagi sebagian Pemda dokumen tersebut masih dianggap sebagai dokumen rahasia,” kata Arif. Dari penelitian yang dilakukan oleh LBH Pers Padang terhadap 19 website kabupaten dan kota di Sumatera Barat dan website

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tidak ada satu pun yang menyediakan dokumen APBD tahun 2013, maupun APBD 2012. Padahal, dokumen APBD adalah data dan informasi berkala yang harus disediakan oleh badan publik paling singkat 6 bulan sekali (Pasal 9 UU KIP). Ini adalah salah satu bukti bukti rendahnya keterbukaan informasi publik Pemda di Sumatera Barat. Kondisi di atas setidaknya mengindikasikan bahwa; pertama, setiap Badan Publik di Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota di Sumatera Barat belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 (bahwa setiap badan publik harus memiliki PPID satu tahun setelah disahkannya PP No.14 Tahun 2008). Kedua, mengindikasikan bahwa lemahnya kemauan badan publik itu sendiri untuk transparan, karena tidak ada alasan bagi setiap badan publik secara norma untuk tidak melaksanakan UU KIP. Ketiga, ketakutan Badan Publik untuk membuka diri, karena khawatir akan membongkar bobroknya badan publik tersebut.

“Selama ini informasi yang diberikan lembaga publik hanya lip service agar dianggap terbuka, padahal masih banyak yang ditutup-tutupi, karena itu kita harus serius menekan pemerintah membentuk Komisi Informasi ini sebagai lembaga pengawas implementasi UU KIP,” kata Yunafri, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat, Yunafri dalam diskusi tersebut. Hal tersebut dibenarkan Charles Simabura, dosen Fakultas Hukum

Universitas Andalas yang juga pegiat KMSS. Ia mengatakan, upaya pembentukan Komisi Informasi sudah didorong sejak 2010 lalu bahkan sudah ada komitmen dari gubernur Sumbar ketika itu. “Tapi entah kenapa hingga kini belum juga dibentuk, dalih yang saya dengar karena belum adanya anggaran,” kata Charles. Namun Charles dan Yunafri menduga hal itu bukan terkait anggaran namun terkait politis karena

DPRD yang pernah dikonfirmasi mengatakan Silpa Pemprov Sumbar banyak. Di akhir diskusi, para peserta menyepakati KMSS akan mengagendakan pertemuan dengan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno untuk menyampaikan desakan tersebut termasuk menginstruksikan kepada setiap dinas dan instansi terkait atau badan publik di bawah pengawasannya untuk segera membentuk PPID. (o)

Dinkes Padang Butuh Rp20 Miliar untuk Jamkesda 2014 PADANG - Dinas Kesehatan Kota Padang membutuhkan anggaran senilai Rp20,058 miliar untuk pelaksanaan dan pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Sakato pada 2014. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Eka Lusti , Selasa 7 Januari lalu mengatakan, sebesar 40 persen anggarannya berasal dari APBD Sumbar, dan 60 persen lagi dari APBD Padang. Diperkirakan sebesar Rp8,023 miliar akan didanai pemerintah provinsi dan Rp 12,035

miliar dari pemerintah kota. “Berdasarkan pembahasan bersama DPRD Padang, belanja premi asuransi kesehatan yang dianggarkan saat ini baru sebesar Rp9,919 miliar dan masih terdapat kekurangan lebih dari Rp 2 miliar lagi,” katanya Ia meminta, tim anggaran pemerintah daerah dapat mencarikan anggarannya agar pelaksanaanya menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terdata dalam jaminan tersebut. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, peserta Jamkesda “Sakato” 2014

tercatat mencapai 86.948 jiwa. Masing-masing jiwa, dibebankan premi senilai Rp19.225 per bulan. Sementara, terkait program Jaminan Sosial (BPJS) yang dimulai 1 Janurai 2014, Dinkes Padang siap melaksanakannya meski terdapat kekurangan dari segi peralatan. “BPJS akan berlaku untuk 22 Puskesmas yang ada di Kota Padang untuk menjadi tempat rujukan pertama pelayanan tingkat primer bagi peserta BPJS yang berobat,” katanya. (prl)


15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

Perbaikan Drainase Pusat Kota Padang Butuh Rp 30 Miliar PADANG- Pemerintah Kota Padang membutuhkan anggaran Rp30 miliar untuk memperbaiki saluran air atau drainase sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, Herman H mengatakan saat ini banyak saluran air yang mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan terjadinya genangan air setiap kali turun hujan. “Anggaran Rp 30 miliar ni bisa digunakan untuk memperbaiki saluran air di kecamatan Padang Selatan, Padang Barat, dan Padang Utara, yang termasuk dalam daerah pusat kota,” katanya. Di Kecamatan Padang Selatan titik genangan air akibat buruknya saluran air terdapat di kawasan Pondok. Di Kecamatan Padang Utara sekitar pasar Lubuk Buaya, dan jalan Khatib Sulaiman serta Kecamatan Padang Barat di kawasan Purus dan Jalan Permindo. “Ada puluhan titik rawan timbulnya genangan air akibat buruknya saluran air yang disebabkan oleh sedimen lumpur dan sampahsampah rumah tangga yang sulit untuk dibersihkan,” katanya. Meski anggaran yang dibutuhkan cukup banyak, namun yang masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) hanya Rp1 miliar. Anggaran tersebut hanya dapat menanggulangi satu titik saluran air didaerah itu. Herman menambahkan, anggaran Rp1 miliar tersebut nantinya akan dipergunakan untuk memperbaiki saluran air di kawasan pasar, yakni di Jalan Permindo, Kecamatan Padang Barat. “Tahun ini kita hanya bisa fokus pada satu titik, yakni di pusat pasar, dan daerah lainya tentu akan dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang, belum lagi untuk kawasan di delapan kecamatan lainnya yang juga butuh perhatian,” ujarnya. Disebutkannya, untuk panjang saluran air yang perlu diperbaiki di pusat Kota Padang tersebut mencapai 76 kilometer. Sementara anggaran Rp1 miliar itu dapat untuk memperbaiki satu titik, sekitar 700 meter. Sementara itu, Anggota DPRD Kota Padang Albert Hendra Lukman mengatakan, seharusnya dinas tersebut menjelaskan pada dewan yang ikut membahas APBD, sebelum diparipurnakan. “Jika memang anggaran keuangan kita tidak mencukupi, tetap bisa dicarikan dari sumber lainnya,” katanya.

Aktivitas Gunung Marapi Meningkat PADANG - Aktivitas gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali meningkat. Sejak tanggal 1- 8 Januari 2014 sudah terjadi 20 kali letusan (erupsi) dengan ketiggian hingga mencapai 600 meter. “Sebanyak 15 aktivitas bisa dipantau secara langsung dan 5 aktivitas lagi terjadi pada malam hari,” ungkap Kepala Posko Pemantau Gunung Marapi, Warseno, Rabu, 8 Januari lalu. Warseno mengakui aktivitas gunung Marapi meningkat termasuk gempa tremor. Gempa sudah terjadi empat kali, delapan kali gempa letusan, 10 kali gempa vulkanik dalam, tiga kali vulkanik jauh, 15 kali gempa tektonik dekat dan empat kali gempa tektonik jauh. Ia juga meminta para pendaki gunung membatalkan rencananya sebab aktivitas gunung ini meningkat. (rus)

FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

PESISIR PANTAI Nelayan berlayar di kawasan pesisir Pantai Padang. Dibutuhkan sediktinya 150 CCTV guna pemantauan bencana di kota bingkuang termasuk di pesisir pantai

KPU Sumbar dan Pasaman Siap Hadapi Gugatan Gugatan terkait proses rekrutmen anggota komisioner KPU Padang dan pencoretan nama bakal caleg dari daftar di Pasaman Syafril Adriansyah

K

omisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan KPU Pasaman siap

menghadapi gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Komisioner KPU Sumbar Nurhaida Yetti menjelaskan, gugatan yang dihadapi KPU Sumbar terkait proses rekrutmen calon anggota komisioner KPU Padang.

“Tujuh calon komisioner mengajukan gugatan ke PTUN Padang soal proses rekrutmen dan penetapan 10 besar calon komisioner KPU Padang beberapa waktu lalu oleh tim seleksi,” katanya 9 Januari lalu. Tim itu dibentuk dari anggota independen, sedangkan KPU Sumbar memberikan kepercayaan sepenuhnya atas proses seleksi calon anggota KPU Kota Padang yang berakhir masa tugasnya pada 18 Desember 2013. Meski demikian, katanya, bila putusan yang dibuat tim seleksi itu memang meluluskan calon yang terindikasi sebagai caleg, langkah yang dilakukan tim akan mencoret nama calon bersangkutan dari daftar. “Jika kerja tim seleksi itu yang menyalahi aturan proses rekrut-

men, bukan tidak mungkin, tim baru akan dibentuk, termasuk ada juga kemungkinan mengulang kembali proses rekrutmen calon komisioner KPU Padang,” katanya Sementara, KPU Kabupaten Pasaman menghadapi gugatan yang didaftarkan di PTUN Medan. Gugatan itu diajukan calon anggota legislatif dari PKS. “Kabar digugatnya KPU Pasaman di PTUN Medan baru diterima pada Rabu (8/1) faksimili yang diterima KPU Sumbar,” kata dia. Menurut dia, kasus yang menimpa KPU Pasaman karena keputusannya mencoret Hardianto, caleg PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) III nomor urut 2 Kabupaten Pasaman. Pencoretan caleg PKS tersebut berdasarkan dari surat rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pasaman,” ujar dia.

Caleg dari PKS tersebut saat pendaftaran tidak mengundurkan diri sebagai kepala jorong di Ka-bupaten Pasaman Barat. “Caleg tersebut saat pendaftaran ke KPU berstatus bekerja di swasta, namun pada kenyataan masih aktif sebagai kepala jorong,” katanya. Ia menambahkan, KPU Sumbar akan mempelajari terlebih dahulu materi gugatan yang dilaporkan caleg PKS itu ke PTUN. Bila sudah jelas dan meminta penjelasan KPU Pasaman, katanya, langkah selanjutnya disiapkan, termasuk kemungkinan KPU Sumbar akan menyediakan kuasa hukum untuk membantu KPU Pasaman atau mungkin ada cara lain. “Ini yang akan dibahas bersama dengan komisioner KPU Sumbar lainnya,” ujarnya. (p)

Pemantauan Bencana di Padang Butuh 150 CCTV PADANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang membutuhkan 150 kamera pengawas atau CCTV sebagai alat untuk membantu pemantauan kawasan yang rawan bencana. Kepala BPBD dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Budi Erwanto mengatakan, setiap tahun pihaknya telah mengajukan anggaran untuk pengadaan alat pemantau tersebut, namun hingga kini masih belum terealisasi. “Kita menyadari akan keterbatasan anggaran dari pemerintah

daerah, tetapi untuk pengadaan peralatan operasional kebencanaan ini tidak bisa dihiraukan begitu saja. Oleh sebab itu anggaran yang BPBD dan Damkar ajukan dalam APBD 2014 diharapkan dapat disetujui,” katanya. Berdasarkan data BPBD Kota Padang, setidaknya ada 150 titik rawan bencana mulai dari daerah pantai, longsor, banjir, dan juga pemantauan daerah perbukitan serta bahaya kebakaran hutan. BPBD menilai, pemasangan CCTV akan mempercepat koor-

dinasi dan penyampaian pesan kepada masyarakat. Selama ini pemantauan bencana hanya dilakukan dengan radio komunikasi (HT). Selain itu, BPBD juga membutuhkan sedikitnya 100 sirine peringatan dini bagi masyarakat pesisir pantai. Saat ini sirine yang baru terpasang baru 32 unit. “Penambahan dua unit lagi sudah diajukan dalam APBD 2014,” kata Budi. Dalam APBD 2014, total anggaran yang diajukan BPBD

senilai Rp4 miliar. Dana tersebut akan dipergunakan untuk pemindahan kantor Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), pemindahan peralatan, dan pelatihan masyarakat tentang kebencanaan. “ BPBD dan Damkar juga berharap adanya anggaran untuk asuransi jiwa, yang diperuntukan bagi petugas di lapangan, sebab setiap terjadi bencana alam, mereka merupakan garis terdepan dalam melakukan penanggulangannya,” katanya. (prl)


Puailiggoubat NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

8

Suara Puailiggoubat Membagi Kue Pembangunan dengan UU Desa

P

engesahan Undang-Undang Desa pada 18 Desember 2013 lalu oleh DPR RI disambut hangat dan menjadi oase bagi masyarakat di pedesaan yang selama ini merasa kurang mendapat perhatian pemerintah dan mengatasi jurang kesenjangan pembangunan secara nasional. Undang-Undang ini memberi peluang besar bagi desa untuk mengatur pemerintahannya secara mandiri dengan adanya anggaran dana transfer daerah 10 persen dari APBN. Belum lagi dana dari APBD, di Mentawai saja, tiap desa mendapatkan ADD rata-rata 500 juta hingga 900 juta. Diperkirakan dengan UU Desa ini, desa bisa mengelola anggaran tiap tahun diatas Rp1 miliar. Besarnya anggaran untuk pengelolaan desa ini secara positif harus bisa mendorong percepatan pembangunan desa, mendorong perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga masyarakatnya bisa mandiri dan tidak perlu pergi ke kota mencari pekerjaan. Meski demikian, tentu kita berharap pengelolaan dana desa untuk pembangunan ini betul-betul disesuaikan dengan kondisi desa. Kondisi tata ruang, ketersediaan sumber daya alam dan latar belakang masyarakatnya. Jangan sampai pembangunan fisik tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap aspek pembangunan harus mempertimbangkan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Program yang tidak tepat akan menjadi sia-sia. Agar program pembangunan desa tepat guna dan tepat sasaran, pengawasan ketat harus dilakukan tidak hanya oleh Badan Permusyawaratan Desa tapi juga masyarakat. Jangan pula, aturan ini justru memperluas korupsi ke daerah, menciptakan raja-raja kecil baru. Selain itu perangkat desa harus diberi pelatihan dan pengetahuan agar mereka bisa menggunakan anggaran dengan transparan dan kredibel. Hal lain yang juga harus diapresiasi dalam UU Desa ini adalah dibukanya ruang membentuk desa adat. Secara eksplisit, ini merupakan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat. Peluang ini tentu harus dimanfaatkan agar identitas adat dan budaya masyarakat tetap eksis dan maju. z

16

Menunggu Keterwakilan Perempuan di DPRD Mentawai T

ak lama lagi, pesta demokrasi akan dilangsungkan di Indonesia untuk memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/ kota. Pesta demokrasi ini juga tentunya akan diikuti masyarakat Mentawai, khususnya bagi masyarakat yang memiliki hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilih, 9 April mendatang. Yang menarik bagi saya adanya keterwakilan perempuan 30 persen dalam pesta demokrasi tersebut. Khususnya di Kabupaten Mentawai bila dilihat di masing-masing partai politik, keterwakilan perempuan 30 persen hingga 100 persen di masingmasing daerah pemilihan. Untuk daerah pemilihan I yang meliputi Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Barat dari Partai Nasdem, dari 4 calon dua di anta-ranya perempuan. Dari PKB, 1 orang calon yang juga dari perempuan. PKS dari 3 calon, 1 diantaranya perempuan. PDIP dari 4 calon, 2 diantaranya perempuan. Partai Golkar dari 4 calon, 2 diantaranya perempuan. Partai Gerindra dari 4 calon, 2 diantaranya perempuan. Partai Demokrat dari 3 calon, 1 diantaranya perempuan. PAN dari 4 calon, 2 diantaranya perempuan. Partai Hanura dari 4 calon, 2 di antaranya keterwakilan perempuan. PBB dari 3 calon, 1 diantaranya perempuan. Dan PKPI dari 4 calon, 2 keterwakilan perempuan. Untuk daerah pemilihan II yang meliputi Kecamatan Siberut Tengah, Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya, Partai Nasdem, PKB, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, Hanura, PBB dan PKPI masingmasing mengajukan 5 calon, 2 di antaranya perempuan. Daerah pemilihan III yang meliputi Kecamatan Sipora Utara dan Kecamatan Sipora Selatan, dari Partai Nasdem, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, Hanura dan PKPI masing-masing mengajukan 5 calon, 2 diantaranya memenuhi keterwakilan perempuan. Sementara Partai PKB dari 4 calon, 2 diantaranya keterwakilan perempuan. Partai PKS dari 2 calon, 1 diantaranya keter-

oleh: Bambang Sagurung

Wartawan Puailiggoubat, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Ekasakti Padang

wakilan perempuan. Partai PBB dari 3 calon, 1 diantaranya keterwakilan perempuan. Daerah pemilihan IV yang meliputi Kecamatan Sikakap, Kecamatan Pagai Utara dan Kecamatan Pagai Selatan, Partai Nasdem, PKB, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, Hanura dan PKPI mengajukan 6 calon, 2 diantaranya perempuan. PKS dan PDIP dari 5 calon, 2 diantaranya perempuan. PPP dari 4 calon, 2 diantaranya keterwakilan perempuan. Dari empat daerah pemilihan tersebut total calon dari masingmasing partai, diantaranya Partai Nasdem 20 orang, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) 15 orang, PKS

tulisan “Demokrasi tanpa keterwakilan perempuan bukan demokrasi� di sebuah baju milik salah seorang fasilitator sebuah acara yang pernah penulis lihat adalah benar. Namun yang disayangkan, dari keterwakilan perempuan yang ada itu tidaklah nampak calon perempuan yang serius bergelut dalam pentas politik, khususnya dalam menjelang pesta demokrasi. Ada kesan keterwakilan perempuan di masing-masing daerah pemilihan masing-masing partai hanya sekedar pelengkap agar memenuhi aturan yang ada. Dari penelusuran penulis bagi calon perempuan ternyata banyak dari kalangan mahasiswa di perguruan

(partai Keadilan Sejahtera) 5 orang, PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) 19 orang, Golkar (Golongan Karya) 20 orang, Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) 20 orang, Partai Demokrat 14 orang, PAN (Partai Amanat Nasional) 19 orang, PPP (Partai Persatuan Pembangunan) 14 orang, Hanura (Hati Nurani Rakyat) 19 orang, PBB (Partai Bulan Bintang) 11 orang, PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) 20 orang. Dari 12 partai politik di Kabupaten Mentawai yang maju dalam pesta demokrasi, 83 orang diantaranya perempuan. Dengan adanya porsi keterwakilan perempuan di dalam pesta demokrasi menjadikan demokrasi di Bumi Sikerei semakin berwarna. Maka tidak salah sebuah

tinggi swasta kota Padang. Ada yang masih duduk di semester awal hingga ada yang di semester akhir. Ada memang calon perempuan di luar mahasiswa, namun tidak seberapa. Pada umumnya calon perempuan ini tidak berlatar belakang kader partai. Ironisnya, dari bincang-bincang beberapa calon perempuan dari kalangan mahasiswa ternyata semua biaya, berkas-berkas diurus dan dibiayai oleh calon laki-laki di masing-masing partai, Umumnya mereka yang ada di nomor urut satu atau nomor urut dua. Melihat realita seperti ini, sulit rasanya mewujudkan mimpi masyarakat Mentawai khususnya kaum hawa untuk mendudukkan keterwakilan perempu-an di DPRD Kabupaten Mentawai. Di dalam buku Hitam Putih

Demokrasi yang ditulis Motivator Sipil Institut, Ruslan Ismail Mage tentang Resolusi Gerakan Politik Perempuan dalam strategi investasi politik 2014 dituliskan bahwa seorang politisi perempuan harus cerdas dalam bertarung dengan politisi laki-laki, salah satu strateginya yaitu harus memiliki kesiapan modal untuk berinvestasi dalam pasar demokrasi selain dari paham “suara rakyat, suara Tuhan�, memahami budaya atau kebiasaan pemilih yang meliputi tingkat emosi, etika, dan komunikasi yang baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan serta memiliki kecerdasan intelektual, emosional,sosial dan spiritual. Strategi-strategi inilah yang tidak dimiliki oleh calon perempuan Mentawai untuk bertarung di pesta demokrasi. Karena tidak berlatar belakang dari partai dan tidak memiliki target sebelumnya untuk maju di dunia politik, kesiapan modal untuk berinvestasi tentunya tidaklah siap. Karena ketidaksiapan ini dimanfaatkan oleh calon lakilaki, dimana ada kesan suara yang diperoleh oleh calon perempuan akan lari ke-pada calon yang mengurus dan membiayai mereka. Sekarang tinggal menunggu, apakah akan ada keterwakilan perempuan yang duduk di DPRD Mentawai untuk periode 2014-2019. Karena mandat undangundang yang mengatur tentang keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen seharusnya menjadi pendorong bagi calon perempuan untuk lebih serius meraih suara agar duduk di DPRD Mentawai, sehingga hak-hak perem-puan yang selama ini diabaikan dan tidak diperhitungkan dalam mengambil sebuah kebijakan dapat dipertim-bangkan. Bila ini terwujud maka patut dituliskan dengan tinta emas di sejarah perjalanan Kabupaten Mentawai yang disebut Bumi Sikerei. Akankah kaum hawa akan menyatukan suara pada calon perempuan yang mereka nilai serius dan mampu membawa aspirasi perempuan dan masyarakat Men-tawai? Kita tunggu hasil dari pesta demokrasi, 9 April 2014 mendatang. z


17

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

Batik: Industri Kreatif dan Perlindungannya (Seri Hak Kekayaan Intelektual)

Kalau masyarakat sudah pandai membatik mereka akan buat usaha sendiri dan baju batik yang dihasilkan bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu keahlian mereka bisa dipakai di tempat pembuatan batik di tempat lain”.(Penjelasan Noviyenti-Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan batik mentawai Disbudparpora dalam Puailiggoubat No.279,1-14 Januari 2014 halaman 22). Perlu diluruskan sedikit pemberitaan di Puailiggoubat tersebut terutama pada paragraph 4 mengenai kalimat “rencana mempatenkan” batik. Supaya tidak terjadi kekeliruan penyebutan, yang tepat adalah Pendaftaran Merek dan Hak Cipta. Karena istilah paten lebih menjurus kepada peristilahan dalam mendapatkan pengakuan atas hak di bidang teknologi. Walaupun pada dasarnya baik hak atas hak paten, merek dan hak cipta sama-sama dapat dilakukan melalui proses pendaftaran sebagai usaha untuk melindungi hak tersebut dari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebagai penegasan, perlu dikutip pengertian merek berdasarkan UU No.15 Tahun 2001 yaitu: merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Sementara pengertian paten menurut UU No.14 Tahun 2001 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Sementara pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau

oleh: Rinto W Samaloisa Inhouse Lawyer di Mitra Cakrawala International Group, Jakarta

penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat melekatnya beberapa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam satu produk ciptaan, perlu kejelian kita dalam melakukan pendaftaran. Apakah pendaftaran tersebut hanya untuk hak ciptanya atau hanya mereknya saja atau juga kedua-duanya. Menurut hemat saya, proses itu sebaiknya dilakukan secara simultan baik hak ciptanya maupun mereknya. Pendaftaran ciptaan bukan suatu kewajiban tetapi untuk menghadapi terjadinya sengketa dipengadilan apabila ciptaan tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak maka dilakukanlah pendaftaran tersebut. Sebelum dilakukan pendaftaran hak cipta dan merek, hal lain yang perlu diselesaikan adalah urusan dengan pihak yang merancang batik tersebut. Apabila motif batik tersebut didapat dari hasil sayembara, pembayaran dan urusan legalitas harus dibereskan supaya tidak muncul tuntutan di kemudian hari. Untuk diketahui bahwa ide atau gagasan yang masih dalam ranah imajinasi tidak dapat diberikan perlindungan. Yang

dapat dilindungi adalah ide atau gagasan yang sudah diwujudkan dalam bentuk yang khas, pribadi dan menunjukkan sifat aslinya. Titik Singgung Antara Hak Cipta dan Merek.

Pentingnya mengetahui isu atas “titik singgung” (meminjam istilah Prof. Agus Sardjono) dalam hak kekayaan intelektual adalah karena sering mencuatnya perkara-perkara hak kekayaan intelektual baik di tingkat

nasional maupun internasional dimana dalam pendaftaran satu produk sebagai

hak atas merek ternyata terkandung juga hak kekayaan lain seperti hak desain industri dan hak cipta ataupun hak-hak lainnya yang dapat berpotensi terjadinya sengketa HKI apabila ada pihak lain yang mengaku berhak atas hak-hak tersebut. Sebagai contoh, apabila kita mendaftarkan sebuah produk seperti batik, yang perlu diketahui adalah bahwa dalam produk tersebut ada hak cipta. Mengapa ada hak cipta? Karena produk tersebut ada yang menciptakannya sehingga hak cipta ini perlu dilindungi. Untuk merek ada yang mendesain, untuk paten ada inventornya atau penemunya. Disamping adanya hak cipta, dalam hak tersebut dapat juga mengandung tulisan atau logo atau gambar tertentu yang menjadi daya pembeda dari produk-produk lain yang sejenis atau yang biasa disebut merek. Kita tahu batik adalah kekayaan budaya dari bangsa Indonesia sehingga apabila Mentawai mengeluarkan produk batik, maka harus ada yang membedakan produk ini dari produk-produk batik yang lain. untuk menegaskan daya pembeda ini maka dibuatlah namanya batik Mentawai dengan merek dagang, misalnya “lagguk”. Nah, merek dagang ini harus didaftarkan untuk menghindari terjadinya sengketa atas merek yang sama. Karena sering terjadi misalnya “lagguk” itu oleh pendaftar yang lain menjadi hak cipta

atau hak paten tetapi bagi pendaftar lainnya menjadi merek dagang. Disinilah terjadinya titik singgung antara dua atau lebih hak kekayaan intelektual tersebut. Pendaftaran Ke Dirjen HAKI Sebelum melakukan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah kewenangan bertindak dalam melakukan pendaftaran tersebut ke Dirjen HKI. Untuk melakukan pendaftaran ke Dirjen HKI dilakukan melalui Konsultan HKI yang berlisensi atau sudah memiliki ijin konsultan kekayaan intelektual. Untuk melakukan pendaftaran ke Dirjen HKI, hak kekayaan intelektual yang menjadi objek HKI harus benarbenar disiapkan dengan baik dan memperhatikan berbagai aspek. Hak cipta maupun merek memiliki cara berbeda dalam melakukan pendaftarannya terutama sekali aspek material dan yuridisnya karena memang sifatnya berbeda. Jadi, untuk melakukan pendaftaran hak cipta, hak merek maupun paten memiliki aspek khas tersendiri dalam melakukan persiapan pendaftarannya sesuai dengan sifatnya masing-masing. Dan yang perlu benar-benar diperhatikan adalah aspek yuridisnya karena jangan sampai niat melakukan pendaftaran gagal dilakukan karena kecerobohan dalam memperhatikan aspek yuridis. Konsultan HKI biasanya memberikan langkah-langkah ataupun pendapat hukumnya maupun pendapat dari aspek lain termasuk melakukan pengamanan apabila muncul pengakuan dari pihak lain atas hak yang sama, sehingga pendaftaran tersebut tepat sasaran dan aman secara yuridis. Jangan sampai pendaftaran HKI menuai gugatan dari pihak-pihak yang merasa memiliki hak karena memiliki persamaan dengan hak eksklusif orang lain. z


Puailiggoubat NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

Generasi muda Mentawai malu memakai identitas budayanya karena menganggap hal itu kuno

18

Mengangkat Harga Diri Melalui Pagelaran Budaya Mentawai

Gerson Merari Saleleubaja

abupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang memiliki kekayaan dan keindahan alam, keanekaragaman adat dan budaya yang menjadi salah satu ciri khas masyarakat yang terinspirasi dari alam. Namun potensi tersebut kurang dikenal dan dipahami oleh suku bangsa atau masyarakat lain di Indonesia bahkan termasuk masyarakat Mentawai sendiri. Untuk menanamkan rasa mencintai serta bangga terhadap kebudayaan yang dimiliki khususnya generasi muda Mentawai, Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) yang bekerjasama dengan Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan akan menggelar Pagelaran Budaya Mentawai selama tiga hari, 2325 Januari 2014 di Aula Pastoran Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Koordinator Divisi Pendidikan dan Riset Budaya Mentawai YCMM Tarida Hernawati mengatakan, pagelaran budaya yang bertema ’Harmonisasi Alam dan Kearifan Adat Budaya Mentawai’ bertujuan untuk menginformasikan, mempublikasikan dan mendokumentasikan kebudayaan Mentawai. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam Mentawai menurut Tarida, berdampak pada perubahan simbol dan nilai-nilai luhur budaya setempat ditambah kurangnya transformasi dan informasi budaya Mentawai yang diperoleh oleh masyarakat luas semakin menambah kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai dan makna-makna luhur dari budaya itu sehingga budaya Mentawai hanya dikenal sebagai budaya yang eksotik dan terbelakang. “Harapannya pagelaran ini memunculkan dukungan bagi upaya-upaya pelestarian sumber daya alam dan kebudayaan Mentawai melalui Kurikulum Muatan Lokal Budaya Mentawai. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan komitmen bersama dari seluruh unsur masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai bagi upaya pelestarian budaya Mentawai ke dalam sebuah bentuk transformasi dan informasi yang berstruktur,” katanya, Kamis, 9 Januari. Pagelaran ini kata Tarida dititikberatkan pada eskplorasi bakat generasi muda Mentawai dengan menampilkan inovasi dari atraksi kesenian kebudayaan berupa turuk laggai, drama dan kuliner khas Mentawai saat perlombaan nanti. Dengan begitu, lanjut Tarida, orang yang menyaksikannya bisa

K

mengetahui tentang budaya Mentawai. “Modifikasi terutama dalam penampilan aksesoris fisik yang disesuaikan dengan kondisi kekinian yang diharapkan membuat keseniaan tersebut lebih menarik tanpa mengurangi nilai luhur yang terkandung di dalamnya sehingga bisa diterima khalayak umum,” ujarnya. Modifikasi ini menurutnya penting karena salah satu penyebab generasi muda Mentawai tidak percaya diri

mengenakan pernak-pernak kebudayaannya karena mereka menilai hal itu kuno jika dibandingkan dengan kebudayaan luar yang mereka lihat selama ini. Akibatnya, pengembangan ide kreatif budaya Mentawai terkendala dari dalam internal orang Mentawai sendiri karena mereka lebih banyak melihat dari luar dan dijadikan sebagai ukuran bagi mereka sementara mereka tidak menyadari memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk kemajuan

mereka secara pribadi sekaligus daerahnya. “Misalnya sagu, orang selama ini melihat itu makanan yang tidak moderen karena mungkin pengelolaannya masih tradisional padahal sebenarnya itu bisa dikembangkan dalam bentuk pola-pola kuliner yang kreatif dan bergizi dengan mengubah penampilan penyajian lebih menarik yang menggugah selera makan bagi yang melihatnya,” katanya. Tarida menyebutkan, tanpa inovasi hanya mempertahankan hal yang tradisional maka kebudayaan dan adat Mentawai sulit berkembang. Pagelaran ini, kata Tarida, menjadi sarana transformasi kebudayaan ke dalam aspek kehidupan yang lebih luas terutama dalam atraksi drama kebudayaan Mentawai. Harapannya masyarakat maupun instansi pemerintah termotivasi dan mengembangkan kreativitas mereka dalam program pembangunan yang diambil dari unsur-unsur budaya Mentawai seperti kejujuran dan toleransi sehingga mampu mengangkat sumber daya manusia dan pembangunan di Mentawai. Di sisi lain Tarida mengatakan, selama ini keanekaragaman budaya yang ada di Mentawai belum seutuhnya diperkenalkan melalui pendidikan budaya di sekolah formal meski sejak

Rumah Dinas Guru di Dusun Simoilalak Tak Ditempati SIMOILALAK - Rumah dinas guru yang berada di Dusun Simoilalak Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai tak dihuni usai dibangun pada 2011. “Rumah dinas itu dibangun pada tahun 2011 namun tak pernah ditempati oleh guru-guru sampai sekarang, sebelumnya mereka mengeluhkan rumah dinas tapi setelah selesai tidak

dihuni,” kata Eri Angai (25), warga Simoilalak, Kamis, 9 Januari. Menurut Eri, setelah akses jalan darat dari Simoilalak-Saibi sudah bagus mereka memilih tinggal di pusat kecamatan di Saibi di rumah pribadinya. Lanjut dia, saat ini guruguru hanya butuh waktu berkendara sekitar 25 menit dari saibi menuju sekolah di Simoilakak. Rumah dinas itu sendiri telah

dipalang masyarakat sebagai tanda tak berpenghuni. Menganggapi hal itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sermon Sakerebau mengatakan, pihaknya akan menanyakan kepada anggotanya di Saibi kondisi riil bangunan tersebut. “Saya tanya dulu kawan-kawan di sana bagaimana kondisinya,” katanya melalui pesan singkat saat dikonfirmasi Puailiggoubat (trs/g)

tahun 2001 pihaknya berusaha menggagas wadah transformasi nilainilai Budaya Mentawai ke dalam sistem pendidikan formal melalui Kurikulum Muatan Lokal Budaya Mentawai. Namun hingga saat ini, Kurikulum Muatan Lokal Budaya Mentawai baru dapat diterapkan pada tingkat SD dan hanya di lima wilayah kecamatan di Pulau Siberut. Proses penerapan kurikulum melalui mata pelajaran Muatan Lokal Budaya Mentawai inipun masih mengalami berbagai tantangan baik pada tingkatan siswa, guru maupun pihak sekolah. Tantangan itu, kata Tarida, berupa minimnya pemahaman terhadap materi, referensi dan sumber belajar tentang Budaya Mentawai . Meski demikian upaya pengembangan kurikulum Muatan Lokal Budaya Mentawai melalui inisiatif lokal terus dilakukan salah satunya dengan menggelar pagelaran budaya Mentawai. Sementara itu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Siberut Selatan Hijon Tasirilotik mengatakan, kegiatan ini sebagai wujud dukungan pelaksanaan pelajaran muatan lokal budaya Mentawai yang saat ini telah diterapkan di seluruh SD di Siberut Selatan. “Saat ini kita tengah giat-giatnya melakukan itu (pelajaran Bumen) kepada murid SD dengan harapan mereka semakin mencintai dan bangga dengan budaya yang mereka miliki,” katanya, Jumat, 10 Januari. Selain itu, lanjut Hijon, kegiatan ini sebagai cara meningkatkan pemahaman terutama kepada guru yang mengajar Bumen sehingga mereka dapat berkreasi ketika bahan ajar berupa buku belum ada. Sementara persiapan pagelaran sendiri katanya yang juga sebagai ketua panitia pagelaran, sudah berjalan maksimal dan masing-masing kontingen yakni sekolah dan beberapa sanggar telah mulai mempersiapkan diri di tempatnya masing-masing. “Tinggal menunggu hari pelaksanaannya, kita berharap masyarakat secara umum juga hadir karena terbuka untuk umum sehingga kita sama-sama belajar dan memahami budaya yang kita miliki,” ujarnya. Peserta pagelaran budaya Mentawai dibagi dalam dua kategori yakni pelajar dari murid 13 SD yang masing-masing berjumlah 11 orang dan kategori umum sebanyak 7 tim yang berasal dari SMP, SMA dan sanggar-sanggar budaya yang ada. Jumlah peserta diperkirakan sebanyak 250 orang. (g)


19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

Kekurangan guru sekolah di Mentawai mengakibatkan beban jam mengajar mereka bertambah

Sekolah di Mentawai Kewalahan Terapkan Kurikulum 2013

Gerson Merari Saleleubaja

erubahan kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013 yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kabudayaan RI membuat sekolah di Mentawai kewalahan karena selain materinya yang sedikit berubah, penambahan jam pelajaran membuat sekolah kesulitan memenuhi jam pelajaran. Pelaksanaan kurikulum ini sendiri berlaku 100 persen di seluruh sekolah di Indonesia pada 2014 yang telah diputuskan dalam rapat Wakil Presiden Boediono pada akhir tahun 2013. Keputusan diambil berdasarkan tanggapan positif dari sensus yang dilakukan Kemendikbud kepada 76 ribu responden yang terdiri dari komponen siswa, guru, kepala sekolah, komite sekolah sampai pengawas terkait implementasi kurikulum tersebut. Dari hasil sensus diketahui, para guru SD, sebanyak 82,54 persen guru menjawab kurikulum 2013 dapat membangun karakter siswa, dan 86,38 guru SMP menyatakan kurikulum 2013 lebih menarik sehingga anak lebih tertarik untuk belajar. Sementara di Mentawai belum semua sekolah yang menerapkan kurikulum tersebut, beberapa yang sudah mengaku kewalahan menerapkan kurikulum tersebut karena jumlah jam belajar yang bertambah sementara jumlah guru belum memenuhi quota

FOTO:DOK/PUAILIGGOUBAT

P

BELAJAR - Siswa SMAN 1 Siberut Selatan tengah belajar, sekolah ini belum menerapkan kurikulum 2013 pada tahun 2014 dalam satu sekolah. Kepala SMPN 1 Siberut Selatan Amati Telaumbanua mengatakan, kurikulum 2013 sudah mereka terapkan tahun lalu. Menurutnya, dari segi materi tidak banyak yang berubah hanya satu perbedaan yang paling mencolok yakni tiap sekolah wajib menerapkan muatan lokal yakni pelajaran prakarya. “Kalau pada KTSP pelajaran

Persiapkan Siswa UN, SMAN 1 Siberut Selatan Libatkan Orang Tua MAILEPPET - Rapor merah yang ditorehkan SMAN 1 Siberut Selatan pada UN tahun lalu menjadi PR bagi sekolah untuk menggenjot prestasi siswa saat menghadapi UN pada 2014. Tahun lalu, jumlah siswa yang tidak lulus di sekolah ini sebanyak 40 siswa dari 169 peserta. Untuk mewujudkan rencana ini, sekolah mengundang seluruh orang tua siswa peserta UN 2014 yang berjumlah 167 siswa pada saat penerimaan rapor semester 1, Sabtu 21 Desember 2013. Menurut Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Siberut Selatan Kristin Filiana, pihaknya sengaja mengundang orang tua untuk memberi pengarahan agar mereka lebih peduli terhadap pendidikan anakanaknya. “Rapat kemarin sebagai wadah saling memberi masukan antara orang tua siswa dan pihak sekolah yang bertujuan meningkatkan prestasi belajar siswa agar nanti kalau UN tidak ada yang gagal lagi,” katanya saat ditanya Puailiggoubat, Sabtu, 11 Januari. Orang tua, kata Kristin memegang posisi penting dalam proses pengawasan belajar anak ketika mereka tidak di sekolah. Sementara dari pihak sekolah telah memaksimalkan proses belajar anak dengan cara mengadakan sekolah sore yang dimulai sejak Agustus 2013. “Tapi itu belum bisa menjamin tanpa campur tangan orang tua untuk itulah kita mengundang orang tua hadir pada saat penerimaan rapor,” ujarnya. (bbr/g)

muatan lokal bisa dimasukkan sesuai dengan daya dukung sekolah namun sekarang itu wajib dan ditentukan oleh pusat,” katanya saat ditanya Puailiggoubat, Sabtu, 11 Januari. Amati menyebutkan, penerapan kurikulum ini membuat jam pelajaran di sekolahnya bertambah, sebelumnya hanya 32 jam dalam satu minggu satu lokal menjadi 38 jam belajar dalam satu

lokal. Akibat materi dan jam pelajaran yang bertambah, Amati mengatakan mereka tidak dapat memenuhi kelebihan jam pelajaran sebanyak 236 jam selama satu bulan. “Sebelum kurikulum 2013 dilaksanakan kita masih kewalahan memenuhi 200 jam pelajaran selama satu bulan karena tenaga guru PNS yang kita miliki tidak sanggup sebab jumlahnya belum

mencukupi apalagi ditambah ini, beban sekolah makin bertambah,” ujarnya. Untuk memenuhi tuntutan jam pelajaran tersebut, Amati menyebutkan mengangkat guru honor sebanyak 15 orang, sementara guru PNS yang ada baru 20 guru yang mengajar pada 16 rombongan belajar. “Kalau tidak dilakukan seperti itu kita tidak bisa memenuhi pelajaran anak sesuai dengan tuntutan kurikulum,” katanya. Sementara di SMAN 1 Siberut Selatan, kurikulum yang dipakai masih KTSP. Menurut Anjelo kepala sekolah SMA itu, kurikulum 2013 belum mereka pakai karena belum ada intruksi. Jika kurikulum tersebut harus dilaksanakan pada tahun ini di seluruh sekolah di Indonesia, Anjelo mengaku sekolahnya belum siap karena belum ada sosialisasi khusus terkait pelaksanaannya kepada mereka. “Sekedar info sepintas dari dinas sudah, namun sosialisasi secara khusus belum sehingga bagaimana modelnya kita belum tahu,” ujarnya. Meski belum melaksanakan kurikulum tersebut, Anjelo memprediksi sekolahnya pasti kelabakan karena dari informasi beberapa sekolah yang sudah menerapkan kurikulum tersebut, terjadi penambahan jumlah jam belajar yang berimplikasi pada penambahan tenaga guru. “Sementara kita di sini masih kekurangan guru pada beberapa bidang studi pokok dan lain-lainnya, namun saat ini kita masih meraba-raba bentuk kurikulumnya seperti apa,” katanya.(g)

Kemdikbud Targetkan 12,86 Juta Penerima BSM PADANG - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menargetkan memberi Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada 12,86 juta pelajar mulai dari jenjang pendidikan SD hingga perguruan tinggi. Saat jumpar pers akhir tahun 2013 yang dilansir situs kemdikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, penerima BSM untuk SD pada 2014 ditargetkan sebanyak 8.062.561 siswa jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 3.530.305 siswa. Untuk jenjang SMP jumlah penerima ditargetkan sebanyak 2.893.187 siswa pada 2014 meningkat dari 2013 sebanyak 1.661.205 siswa. Sementara pada jenjang pendidikan menengah atas jumlah penerimanya juga turut bertambah, pada tahun 2013 sebanyak 1.181.714 siswa meningkat menjadi 1.696.975 siswa pada 2014. Sementara di perguruan tinggi,

penyaluran BSM dilakukan dalam program Bidikmisi yang ditargetkan diterima sebanyak 219.799 mahasiswa, sebelumnya pada 2013 hanya berjumlah 145.539 mahasiswa. Nominal bantuan yang akan diterima masing-masing siswa dan mahasiswa pada tahun 2014 yakni, SD sebelumnya Rp360 ribu naik menjadi Rp450 ribu per siswa per tahun, SMP menerima Rp750 ribu pada 2014 yang sebelumnya Rp560 ribu, sementara jenjang sekolah mene-ngah dan perguruan tinggi jumlahnya tetap yakni masing-masing Rp1 juta per siswa per tahun dan Rp12 juta per mahasiswa per tahun. Dari data Kemdikbud, realisasi penyaluran BSM hingga 13 Desember 2013 telah seratus persen. Dana Rp3,137 triliun untuk 5.958.735 siswa bersumber dari APBN telah terserap sepenuhnya yang disalurkan melalui kantor pos. Sisanya sebanyak Rp6,037 triliun yang berasal dari

APBN-P disalurkan melalui bank daerah. Meski terjadi peningkatan jumlah siswa penerima terutama pada jenjang SD tahun 2014, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Selatan Hijon Tasirilotik menanggapi dingin. “Kalau dikasih ya syukur karena tahun lalu sekian banyak jumlah siswa yang diusulkan namun tidak ada yang mendapat khususnya di Kecamatan Siberut Selatan, Siberut Barat Daya dan Tengah,” katanya, Minggu, 12 januari. Meski belum mendapat dana, pihaknya tetap mengusulkan penerima dana BSM untuk SD di Siberut Selatan dengan perbandingan jumlah murid yyakni, bagi SD yang muridnya banyak diusulkan sebanyak 20 siswa sementara yang jumlahnya sedikit diusulkan delapan siswa. “Kriterianya disesuaiakan dengan peraturan penerimaan BSM,” ujarnya.(g)


PENDIDIKAN Anggaran pelaksanaan Ujian SD 2014 mesti dialokasikan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten

Puailiggoubat

FOTO:DOK/PUAILIGGOUBAT

T

BELAJAR - Aktivitas belajar murid SD di Dusun Sibudda' oinan, Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah

Senada dengan Jendam Purba, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Siberut Selatan Hijon Tasirilotik mengatakan, informasi penghapusan UN baru ia ketahui dari media. “Kalau edaran resmi dari dinas belum ada, hanya dari berita media televisi dan koran,” ujarnya. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sikakap Fransiskus Sakeletuk justru terkejut ketika Puailiggoubat mengkonfirmasikan tentang penghapusan UN SD. Selama ini Fransiskus beranggapan bahwa UN SD masih memakai sistim

yang lama. Dengan penghapusan UN SD, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyepakati anggaran pelaksanaan ujian sekolah (US) jenjang SD sederajat dibebankan kepada APBD provinsi dan APBD kabupaten/ kota tahun anggaran 2014. Kesepakatan yang dituangkan dalam surat edaran bersama tertanggal 9 Januari itu menyebutkan, surat Mendikbud nomor 192843/MPK.A/KR/2013

dan 192844/MPK.A/KR/2013 tanggal 5 Desember 2013 menyatakan bahwa penyediaan anggaran untuk US dialokasikan pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota. Nuh mengatakan, jika pemerintah provinsi dan kabupaten/kota belum mengalokasikan anggaran tersebut pada APBD 2014, penganggarannya melalui APBD perubahan dengan pemberitahuan kepada DPRD, dan pemberitahuan tersebut dimasukkan dalam peraturan daerah tentang perubahan

Hari Pertama Sekolah

Dua Puluh Persen Guru SD Siberut Selatan Belum Masuk PADANG - Hari pertama masuk sekolah pada Senin, 6 Januari 2014 usai libur Natal dan tahun baru, sebanyak 20 persen guru SD di lingkungan kerja UPTD Dinas Pendidikan Siberut

20

Kepala UPTD Dinas Pendidikan Mentawai Belum Tahu UN SD 2014 Dihapus

Gerson Merari Saleleubaja

ahun ini Ujian Nasional SD sederajat resmi dihapus dan diganti dengan Ujian Sekolah (US), dengan perubahan ini semua anggaran terkait pelaksanaan US menjadi beban APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Namun penghapusan UN SD yang dituangkan dalam pasal 67 ayat 1a PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berbunyi; ujian nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk SD/MI/ SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang ditandangani Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 7 Mei 2013, belum diketahui beberapa kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Siberut Tengah Jendam Purba mengatakan, sampai saat ini dirinya belum mendapat pemberitahuan penghapusan UN SD digantikan dengan US karena edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai belum ada. “Belum, saya belum dapat kabar pastinya,” katanya saat dikonfirmasi Puailiggoubat, Minggu, 12 Januari.

NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

Selatan belum mengajar. Dari hasil monitoring yang dilakukan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Siberut Selatan Hijon Tasirilotik di 4 FOTO:DOK/PUAILIGGOUBAT

MENGAJAR - Guru mengajari murid di salah satu SD di Sikakap

SD yang ada di pusat kecamatan yang meliputi daerah Maileppet, Puro, Muara Siberut dan Muntei kehadiran guru baru 80 persen. Hijon mengatakan, alasan guruguru tersebut menurut kepala SD bersangkutan karena transportasi kapal yang belum ada, sebagian lagi tengah melakukan kegiatan dinas. “Izin mereka dapat diterima selama itu memiliki alasan yang kuat,” katanya saat dihubungi Puailiggoubat lewat telepon, Jumat, 10 Januari. Hijon meminta kepada kepala sekolah untuk menerapkan absensi yang bagus dan jujur demi kemajuan pendidikan di Mentawai karena selain hari pertama sekolah peraturan tersebut juga berlaku pada hari-hari belajar lainnya. Sanksi dinas katanya akan berlaku jika guru tidak mengajar tanpa alasan yang jelas salah satunya pembatalan pembayaran tunjangan daerah (tunda) yang bersangkutan jika absennya

mencapai 6 hari dalam satu bulan. “Kita berharap kepala sekolah melakukan kontrol karena mereka yang lebih tahu kondisi persis sekolahnya,” ujarnya. Sementara dari pantauan Puailiggoubat terkait jadwal pelayaran kapal yang dijadikan alasan oleh beberapa guru tidak bisa masuk, kapal yang melayani Mentawai-Padang khususnya di Siberut Selatan yakni Kapal Gambolo milik Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) tidak ada kendala apapun mulai dari perayaan Natal maupun Tahun Baru. Kapal rutin masuk sesuai jadwal resminya yakni Rabu dan Jumat dari Padang. Di SMAN I Siberut Selatan pada hari pertama masuk sekolah sebanyak empat guru belum masuk. “Namun mereka sudah mendapat izin dari kepala sekolah,” kata Marcellus Saurei, salah seorang guru di sekolah itu. ( g)

APBD 2014. Kategori yang dimasukkan dalam perubahan itu sebagai pengeluaran keperluan mendesak seperti dimaksud pada Pasal 162 Permendagri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Surat edaran ini juga menyebutkan, pemerintah provisi diminta melaksanakan prosedur operasional standar (POS) penyelenggaraan ujian sekolah pada sekolah dasar, SLB, dan program paket A tahun pelajaran 2013/2014 dengan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, penyusunan soal sebanyak 75 persen serta kisi-kisinya juga mesti dikooordinasikan. Pemprov ditunjuk melaksanakan penggandaan soal, bahan ujian, blangko surat keterangan hasil ujian sekolah (SKHUS) dan blangko ijazah, serta pendistribusiannya ke kabupaten kota. Demikian pula untuk pencetakan dan pendistribusian daftar kolektif hasil ujian sekolah (DKHUS), SKHUS, dan blanko ijazah ke satuan pendidikan penyelenggara. “Dalam US 75 persen paket soal dibuat provinsi bersama kabupaten/ kota, sedang 25 persen sisanya disiapkan dari pusat,” kata Nuh, Kamis, 9 Januari. Terkait pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan UN selama ini, Jendam Purba menyebutkan, dana ditanggung oleh masing-masing sekolah yang diambil dari dana BOS. “Dana pelaksanaan ujian hasil patungan beberapa sekolah dari BOS, tidak ada dana dari APBD,” ujar Hijon. Terkait dana ini, pihaknya mengajukan protes ke dinas karena yang mendapat dana hanya SMP dan SMA. “Namun belum ada tanggapan hingga saat ini,” katanya. Fransiskus menyebutkan, terkadang dana hasil patungan tersebut tidak mencukupi karena pelaksanaan dipusatkan di kecamatan sehingga sekolah yang letaknya jauh terpaksa memungut biaya tambahan dari orang siswa agar pelaksanaan ujian berjalan lancar. “Biaya tambahan itu biasanya untuk ongkos transportasi, konsumsi dan penginapan selama siswa dan guru yang jauh dari pusat kecamatan mengikuti ujian,” jelasnya. Dirinya mengaku agak pesimis dengan perubahan penganggaran pelaksanaan US yang pada tahun ini dialokasikan di APBD Kabupaten karena selama ini mulai dari pelaksanaan ujian hingga pelaporan ke Puskom Padang semua biaya ditanggung sekolah “Selama ini kami tidak pernah dibantu sedikitpun dari APBD, entahlah tahun ini yang jelas saya kurang yakin karena saya belum lihat APBD Mentawai 2014,” ujarnya (g)


21

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

Anggota kelompok tani menuduh pembagian dana dilakukan tanpa melalui rapat

Ketua Kelompok Tani Sawah Dusun Simoilalak Dituding Pangkas Dana Anggota

Rinto Robertus Sanene’

etua Kelompok Tani Sawah Dusun Simoilalak Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Hendrikus Sangaimang dituding tidak transparan karena memotong dana upah bersawah kelompok yang diberikan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai tanpa melalui rapat anggota. Dana rehabilitasi persawahan seluas 16 hektar yang dituduhkan anggota diberikan sebanyak tiga tahap. Dana yang disalurkan pada tahap pertama sebanyak Rp7,3 juta, tahap dua Rp8,4 juta dan terakhir sebesar Rp66 juta, total keseluruhan dana Rp81,7 juta yang diperuntukan kepada 86 orang anggota. Afrijal (29), salah seorang anggota mengatakan, pada pembagian dana tahap pertama masing-masing anggota mendapat Rp94 ribu, tahap dua Rp40 ribu dan ketiga Rp600-an ribu. Ia menyebutkan, dana yang mereka persoalkan yakni dana tahap ketiga sebanyak Rp66 juta sebab sebelum dana tersebut dibagi, ketua kelompok (Hendrikus) memotong dana sebanyak Rp10 juta tanpa sepengetahuan mereka. “Pemotongan dana Rp10 juta bukan keputusan anggota, tindakan tersebut merupakan keputusan sepihak yang dilakukan ketua kelompok setelah mendapat dana dari dinas,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 16 Desember lalu. Pada rapat-rapat sebelumnya, kata Afrijal, pernah mencuat rencana penggunaan dana yang diberikan dinas namun sifatnya belum final karena banyak

FOTO:SEPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

K

PANEN - Warga Puro, Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan mulai panen padi dari program Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai anggota yang tidak sepakat. Rencana penggunaan dana tersebut berupa pembelian semprot (sprayer)dan obatobatan tanaman Rp3 juta, Rp1 juta dipakai untuk dana pembabatan jalan menuju persawahan, Rp2 juta dialihkan untuk pembelian kelengkapan alat parutan sagu dan Rp1 juta sebagai biaya administrasi pengurus kelompok. “Dalam rapat kami berdebat sisa dana sebanyak Rp3 juta mesti dibagi kepada 86 anggota, kemudian dana Rp2 juta tidak diperuntukkan untuk parutan sagu karena itu di luar konsteks bersawah, namun tetap dipotong, untuk itu kami sangat kecewa,” ujarnya. Selain mengeluhkan pemotongan

dana, lanjut Afrijal, mereka juga menyesalkan mekanisme pencairan dana kepada anggota karena tidak melalui rapat seperti sebelumnya.”Upah saja pembagiannya tidak melalui pertemuan, setelah dana sudah ada ditangan, ketua langsung bagi tanpa pertemuan, setelah dibagi baru adakan pertemuan, seharusnya biar transparan pembagian dana itu harus melalui pertemuan dulu,tapi ini terbalik,” sesalnya. Sementara Daniel (45), anggota lain menyebutkan, sejak awal dan terakhir pemberian dana dari dinas kepada ketua kelompok, mereka tidak pernah melihat bukti tertulis berupa kwitansi maupun data pendukung lain yang menjelaskan

jumlah dana yang diterima. “Kami minta ke ketua bukti penerimaan agar tahu berapa dana sebenarnya dan ternyata tidak ada, ketua hanya menyebutkan jumlahnya secara lisan dan beralasan tidak ada bukti penerimaan itu,” katanya. “Dana telah kami terima mesti jumlah pasti tidak kami ketahui begitu juga dengan bibit seberat 2,5 kilogram, terkait bibit itu kurang karena sawah cukup luas sehingga kami terpaksa beli bibit sendiri ke Subelen,” kata Oktavianus Abram (47), anggota yang lain. Berbeda dengan tuduhan anggotanya, Ketua Kelompok Sawah Dusun Simoilalak Hendrikus Sangaimang saat

dikonfirmasi justru mengatakan pemotongan dana merupakan kesepakatan bersama. “Pemotongan dana ini sudah kesepakatan kita bersama warga seperti untuk biaya semprot, obat-obatan karena instruksi dari dinas, dan pemotongan dana Rp2 juta untuk parutan sagu memang kita akui ini diluar kegiatan persawahan tapi juga milik warga, dananya masih ada di tangan kita sekarang dan kita lakukan ini disetujui kepala dusun,” katanya saat ditemui Puailiggoubat, Senin, 23 Desember tahun lalu. Sementara pembagian dana tanpa melalui rapat anggota, menurut Hendrikus disebabkan desakan anggota juga. Ia menyebutkan, saat anggota mengetahui dana telah diberikan dinas mereka datang ke rumahnya dan mendesak agar dana tersebut segera dibagikan. “Saya sudah bilang ke mereka baiknya dibagi dalam pertemuan tapi warga mendesak maka saya berikan saja setelah itu kita adakan pertemuan. Soal tanda bukti penerimaan dana kita tidak bohong memang tidak ada yang diberikan dinas, kita hanya menandatangani saja dan tak ada semacam tertulis seperti kwitansi sebagai pedoman, dana yang keseluruhanRp81,7 juta tanpa bukti tertulis yang ditinggalkan kepada saya,” ujarnya. Sementara Kepala Dusun Simoilalak, Binsar saat ditanya terkait peruntukan dana mengatakan, tidak ikut campur terkait persoalan itu karena dana tersebut untuk upah persawahan. “Kita serahkan ke pengurus untuk mengurusnya, kalau mengenai pemotongan dana Rp2 juta untuk parutan sagu saya rasa parutan sagu itu milik dan kepentingan serta kesepakatan bersama,” katanya. (g) FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Warga Saibi Panen Cengkeh SAIBISAMUKOP-Sebagian besar warga Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki tanaman cengkeh, Januari ini mulai panen. Beberapa daerah yang sudah panen yakni Dusun Saibi Muara dan Sua Desa Saibi Samukop, kemudian Desa Sirilogui dan Cimpungan. Selain itu, belum semua batang cengkeh yang bisa dipanen di Januari, dari 10 batang dalam satu areal baru 45 batang yang bisa dipanen namun belum semua buah yang bisa dipetik karena selebihnya masih kecil. “Kami memprediksi panen besar baru mulai Maret nanti,” kata Elias (43) warga Desa Saibi Samukop kepada Puailiggoubat, Selasa, 7 Januari. Menurut Elias, tanaman tahunan

ini menjadi salah satu andalan sumber pendapatan ekonomi warga yang memiliki cengkeh, apalagi saat ini harga berkisar Rp120 ribu per kilogram. Ia sendiri memiliki kebun cengkeh pada tiga tempat yakni Sigaitat Ligei sebanyak 17 batang, bukit Muara Saibi sekitar 21 batang dan bukit belakang kantor camat Siberut Tengah sebanyak 7 batang. Dari prediksinya, hasil panen satu batang besar cengkeh menghasilkan sekitar 20-30 kilogram cengkeh kering. “Kalau semuanya berbuah maka bisa menghasilkan puluhan juta uang, mudah-mudahanlah,” ujarnya. Martinus (56), warga Desa Sirilogui menyebutkan, panen cengkeh sangat menjanjikan karena hasilnya

dapat memenuhi kehidupan keluarga sekaligus melunasi biaya sekolah anak. Apalagi saat ini, lanjut dia, harga cengkeh merangkak naik yang mencapai Rp125 ribu per kilogram. Sementara Robertus, warga Saibi yang lain memanfaatkan waktu bekerja di tempat lain sambil menunggu masa panen. “Sementara saya ke Sioban dulu untuk cari kerja karena panen masih sekitar dua bulan lagi,” katanya, Minggu, 5 Januari Saat ini harga beli cengkeh di pasaran Mentawai bervariasi yakni, Sikakap dibeli dengan harga Rp125 per kilogram, Muara Siberut Rp130 ribu per kilogram, kemudian di Sipora Rp126 per kilogram dan di Sikabaluan Rp120 ribu. (trs/g)

JEMUR CENGKEH - Warga Desa Matobe,Kecamatan Sikakap menjemur cengkeh


22

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

Ketiadaan jembatan dimanfaatkan beberapa warga menawarkan jasa penyeberangan dengan rakit

Meraup Rupiah di Penyeberangan Puro-Tiop FOTO:SEPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

Seprianus Sababalat

atu persatu penumpang naik ke rakit milik Usman (21), warga Dusun Puro Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Setelah diisi empat penumpang, rakit yang terbuat dari dua sampan yang digandengkan dan diberikan alas papan itu bergerak perlahan menyeberangi sungai Puro. Peluh yang mengalir deras di wajah Usman tidak dipedulikannya, dengan semangat ia mengayuh rakit untuk menyeberangkan penumpang dari Dusun Tiop Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya ke Puro atau sebaliknya. Sejak jalan dari Tiop ke Puro dibangun tahun lalu, banyak warga memanfaatkan penyeberangan tersebut karena jaraknya lebih dekat, sebelumnya warga mesti berperahu melalui terusan Monaci yang kadang tergantung pasang surut air laut dan butuh tenaga ekstra mengayuh sampan karena jaraknya sekitar 2 kilometer ke sungai besar di Puro atau ke Teluk Katurei. Keberadaan rakit milik Usman dan beberapa warga lain sejak November tahun lalu cukup membantu warga karena jembatan penyeberangan belum ada. Usman mengatakan, tarif penyeberangan yang diberikan kepada warga Rp2 ribu per orang sementara motor Rp10 ribu per unit satu kali menyeberang. Ramainya daerah perlintasan itu

S

GUNAKAN RAKIT Warga memanfaatkan rakit sebagai alat penyeberangan Tiop-Puro karena belum adanya jembatan yang menghubungkan kedua daerah tersebut

menjadi surga ekonomi bagi Usman dan rekan-rekannya. Dalam satu hari, kata Usman, mereka dapat meraup penghasilan Rp200 ribu, “Lumayan hasilnya nanti dibagi tiga karena satu kelompok kami berjumlah tiga orang yang silih berganti mengayuh rakit,” katanya, Senin, 16 Desember tahun lalu. Hendrik (24), salah seorang warga Tiop pengguna jasa rakit menyebutkan, transportasi rakit jauh lebih hemat karena modal yang dikeluarkan hanya sekitar Rp50 ribu dibandingkan

Musim Badai Nelayan Sibudda’ Oinan Nganggur SIBUDDA’ OINAN - Badai yang terjadi di Kepulauan Mentawai sejak akhir Desember 2013 hingga awal Januari 2014 memaksa sebagian besar nelayan Dusun Sibudda’ Oinan Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai enggan ke laut. “Kalau sudah badai seperti ini kami memilih gantung jaring karena percuma saja ke laut tetap tak bisa memancing atau menjaring karena ombak bisa membuat perahu terbalik, beberapa yang nekat berangkat paling hanya dekat-dekat daerah ini saja,” kata Naulek (41), salah seorang nelayan Sibudda’ Oinan kepada Puailiggoubat, Kamis 9 Januari Ia menyebutkan, musim badai dimanfaatkan nelayan memperbaiki jaring dan sampannya sebagian lagi berladang sambil menunggu cuaca baik. Namun tetap saja membuat mereka rugi karena tidak mendapat penghasilan. “Menjadi nelayan sudah pekerjaan rutin tempat kami menggantungkan hidup, jadi kalau nganggur begini kami tekor, kalau pun ke laut saat badai hasil paling untuk dikonsumsi sendiri tidak ada yang dapat dijual,” kata Elias (35), nelayan lain. Untuk menyambung hidup, lanjut Elias, bagi yang punya kebun mereka mengolah kelapanya menjadi kopra sebagian lagi memanen coklat, namun bagi yang tidak menunggu hingga badai reda.(trs/g)

menggunakan speedboat yang butuh biaya ratusan ribu.”Biaya transportasi ke Muara Siberut jauh lebih irit dengan rakit,” katanya

Pincen, warga lain mengatakan dengan rakit jalur tansportasi Tiop-Puro tidak terganggu pasang surut air namun ia berharap pemerintah segera mem-

bangun jembatan agar mobilitas warga lebih cepat dan tidak perlu keluar biaya banyak. Berbeda dengan Tiop, jalur lintas Puro –Dusun Rogdok Desa Madobak, perlintasan warga jauh berkurang karena jalan darat dari bibir sungai di Puro ke Rokdok rusak berat sehingga warga yang biasanya memakai sepeda motor terpaksa menaiki pompong yang butuh sekitar dua sampai tiga jam menuju Rokdok. Menurut Gejek, salah seorang warga Rogdok, rusaknya jalan membuat biaya transportasi mereka menjadi mahal karena harus mengeluarkan BBM untuk pompong sebesar Rp200-300 ribu pulang pergi. Dulu ketika jalan rusak, mereka bisa lewat sepeda motor dan hanya butuh biaya paling mahal Rp100 ribu untuk pulang pergi RogdokPuro-Rogdok “Belum satu tahun jalan P2D tersebut sudah hancur dan badan jalan kembali jadi lumpur karena kualitas jalan yang tidak bagus, saya berharap pemerintah memperhatikan perbaikan jalan ini agar mobilitas warga tidak tersendat.” ujarnya. Kamis, 2 Januari. (g)

Harga Naik, Warga Semangat Olah Kelapa PURO - Harga kopra yang beranjak naik di pasar lokal Desa Muara Siberut kecamatan Siberut Selatan sejak Desember 2013 menyemangati warga mengurus kebun kelapa miliknya setelah dibiarkan sekitar satu tahun saat harga anjlok. Saat ini harga kopra berkisar Rp45 ribu per kilogram yang sebelumnya hanya Rp2.500 per kilogram. Toni, salah seorang warga Puro menyebutkan, hasil penjualan kopra yang mereka hasilkan dalam panen ini lumayan karena kelapa kering yang lama tak diolah juga banyak. Dirinya sendiri baru berhasil mengolah kopra sebanyak 700 kilogram. Dengan harga Rp4 ribu, Toni mendapat uang Rp2,8 juta dalam satu minggu. “Masih banyak kelapa yang sedang diolah, mungkin bisa mencapai 1,5 ton,” katanya, Senin, 13 Januari. Menurut Toni, dengan harga kopra saat ini, mereka masih mendapatkan keuntungan besar setelah dipotong biaya modal kerja seperti beli bensin untuk boat ditambah makanan, rokok, gula, kopi dan lain sebagainya. “Sisa uang masih cukup membeli kebutuhan rumah tangga yang lainnya, mudah-mudahan harganya tetap karena selama ini harga kopra sering tidak menentu, tiba-tiba naik, dalam semingggu saja langsung anjlok, selain

itu kopra menjadi andalan utama perekonomian di Puro,” ujarnya. Monang, warga lain menyebutkan, harga Rp4 ribu per kilogram saja sudah cukup bagus bagi petani kopra karena mengimbangi harga kebutuhan pokok yang saat ini mahal terutama beras, BBM dan ikan yang naiknya bersamaan. “Kalau kita bandingkan harga bensin satu liter dulu hanya Rp6 ribu sementara sekarang mencapai Rp10 ribu, satu ikan dijual hanya Rp15 ribu namun karena BBM mahal harganya menjadi Rp25 ribu, jadi masih imbanglah,” katanya. Selain Toni dan Monang sebagai pemilik kebun yang meraup keuntungan kenaikan harga, kuli panjat yang

jasanya dipakai untuk mengolah kopra turut kecipratan rejeki. Heri, salah seorang kuli kelapa mengatakan, dengan harga kopra Rp4 ribu per kilogram saja, pemilik kebun kelapa mau mempekerjakan mereka dengan sistim gaji bagi hasil yakni setengah harga buat mereka selebihnya si pemilik. “Misalnya kalau harga Rp4 ribu per kilogram maka kami dapat Rp2 ribu per kilogramnya selebihnya buat si pemilik. Mungkin setelah pemilik hitung-hitungan mereka masih untung maka jasa kami dipakai, beda dulu saat harga hanya Rp2.500 jasa kami tak laku, pemilik kelapa memilih membiarkan kebunnya,” ujarnya. (spn/g) FOTO:GERSONS/PUAILIGGOUBAT

KOPRA Warga menjemur kopra di Muara Siberut


23

Puailiggoubat NO. 290, 15 - 31 Januari 2014

Suara Daun Roberta Sarogdog

Pembahasan APBD Mentawai 2014

P

S

eni dan seniman merupakan istilah-istilah yang tidak dikenal orang Mentawai. Mereka tidak memiliki kata yang mengungkapkan bahwa suatu benda berwujud artistik. Bagi orang Mentawai, pembuatan bentuk yang artistic memang sudah seharusnya begitu. Hal ini disebabkan oleh suatu tradisi dimana dari ciptaan-ciptaan individual lambat laun berkembang norma-norma artistic yang mantap untuk segala manifestasi kebudayaan. Orang Mentawai menggunakan tujuh macam teknik untuk menciptakan bentuk-bentuk seni ornamental atau figuratif, yaitu teknik anyaman, aplikasi atau teknik tambal, pembubuhan warna, penggoresan, pencongkelan bagian-bagian permukaan atau teknik kerrawang, serta pengukiran bentuk plastis. Pembuatan ornament dengan teknik bakar yang dikenal di berbagai daerah Asia Tenggara, tidak dikenal di Mentawai. Teknik anyaman biasanya diaplikasikan pada rotan yang dipakai untuk menghiasi barang-barang berbentuk tabung. Simpai-simpai (anyaman) ini dibuat dari seutas rotan yang dianyam menjadi tiga atau lima lajur. Sejumlah barang yang menggunakan hiasan ini di antaranya tempat tembakau dari tempurung kelapa, sarung pisau yang terbuat dari dua belahan yang dipersatukan dengan simpai. Pada tutup tabung tempat anak panah, kegunaannya sekaligus mencegah keretakan bambu. Tabung-tabung anak panah terindah berasal dari Simalegi, di sebelah barat laut Siberut. Di sana dipergunakan beberapa utas rotan dengan menyelang-nyelingkan rotan yang

aslinya hitam dan yang diberi warna merah, diperoleh corak hiasan yang disebut minango. Anyaman hias juga dipakai sebagai pengikat tengkorak-tengkorak yang dipajang di uma-uma. Teknik anyaman serupa dipakai pula untuk membuat gelang hias, misalnya seperti terdapat sebagai pengikat tempat tembakau. Selain rotan, anyaman hias di Mentawai juga menggunakan bilah bambu yang tipis, yang dipergunakan untuk membuat hiasan dinding depan uma yang besar yang disebut sabbiri. Efek ornamental diperoleh dengan menggunakan unsure-unsur yang berlainan warnanya. Dalam hubungan ini termasuk pula suatu jenis perisai yang jarang dijumpai (koraibi sibirak). Perisai ini dihiasi dengan lajur-lajur rotan yang ditelusurkan secara horizontal. Kecuali sebagai hiasan, lajurlajur ini gunanya juga untuk memperkokoh. Sebagai akhirnya perlu disebutkan obyek-obyek abstrak dan figuratif berukuran kecil, misalnya ikan-ikanan dan burung-burungan (jajat), yang dibuat dari palem yang dianyam. Obyek-obyek ini digunakan untuk menghiasi pohon-pohonan kinumbu pada upacara mengimbau roh-roh. Seni hias berikutnya adalah teknik tambal. Sehubungan dengannya telah disebutkan lembaran semacam celemek yang dipakai dukun saat menari, yang terbuat dari bahan impor dan dihias dengan potongan-potongan kain berwarnawarni yang dijahitkan dan berbentuk segi tiga. Selebihnya hiasan aplikasi yang dikenal di Mentawai

hanyalah berwujud serpihan kulit siput mutiara, pecahan kaca cermin, biji-biji tanaman yang berwarna atau manik-manik kaca yang ditempelkan dengan lilin, misalnya saja seperti yang terdapat pada tengkorak-tengkorak pajangan atau pada tutup tabung anak panah. Salah satu benda yang dihias indah dengan teknik aplikasi adalah gelendong tali tempuling yang dipakai dalam perburuan penyu, yang berasal dari Saibi di Siberut Barat; pada gelendong itu terdapat bentuk figuratif dari kulit penyuyaitu bentuk penyu laut pada sisi yang satu, dan ikan pari pada sisi sebelahnya- yang dipasang terbenam dalam sisi gelendong. Pada teknik pembubuhan warna, untuk warna-warna hitam, kuning dan merah, orang Mentawai menggunakan bahan alami. Untuk warna hitam biasanya dipakai jelaga yang kadang-kadang dicampur dengan ludah-tapi warna yang dihasilkan dengan cara begini cepat pudaratau campuran jelaga dengan getah yang diperoleh dari kulit pohon onam yang diperas; untuk warna kuning digunakan kunyit (kiniu), sedang warna merah diperoleh dari buah pohon kalumanang. Penghasilan pola warna secara mekanis dilakukan dengan teknik tutupan yang sederhana. Pohonpohonan kinumbu misalnya, mulamula dibungkus dengan jalur dari salah satu tnaman yang dibelitkan melingkar-lingkar berjarak sedikit lalu dihitamkan di atas lampu minyak tanah. Apabila bahan pembungkus kemudian dibuka, nampaklah pola hitam dan hijau berselang-seling; warna hitam disebabkan oleh jelaga,

sedang yang hijau adalah warna batang tanaman dari pohonpohonan. Efek serupa diperoleh pada pola sigurik yang menghiasi simpai rotan lailai. Untuk teknik pembubuhan warna secara langsung juga terdapat teknik pembuatan pola yang mekanis; ujung potongan bambu yang tipis diberi warna hitam, lalu ditekan-tekan ke seluruh bidang yang harus dihiasi, sehingga diperoleh lingkaran-lingkaran berbentuk serupa. Pembuatan kirekat, yaitu tanda kenangan orang yang meninggal dunia, yang juga termasuk teknik ini. Kedua tangan—dan seringkali juga kedua kaki—orang itu ditekankan ke selembar papan, lalu bentuk luarnya digambar disitu; kemudian bentuk siluet ini diisi dengan warna hitam atau merah. Jika pembubuhan warna secara bebas, misalnya saja dinding belakang serambi depan atau untuk menghiasi benda-benda keperluan sehari-hari, sebagai alat dipakai jari atau bahan pewarna itu sendiri: misalnya saja sepotong arang untuk membuat warna hitam, akar kunyit untuk warna kuning, dan buah kalumanang guna menghasilkan warna merah. Selembar bahan dari kulit kayu yang dicelupkan ke dalam bahan warna mempermudah proses mewarnai bidang permukaan yang luas. Garis-garis hitam yang halus dibuat dengan menggunakan sepotong ranting atau tangkai bulu yang dicelupkan ke dalam bahan warna. (Reimar Schefold, Mainan Bagi Roh (Kebudayaan Mentawai), Balai Pustaka, 1991)

embahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mentawai selalu saja ngebut, sudah begitu penetapannya pun terlambat. Apakah ini cermin baik dan buruknya kinerja Pemerintah Mentawai ? Sejak Desember tahan lalu, DPRD Mentawai sudah melakukan pembahasan RAPBD setelah menerima dokumen KUA PPAS dari eksekutif. Itupun kalau melihat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan tersebut sudah terlambat dari jadwal yang ditetapkan pemerintah. Dalam hitungan hari RAPBD bisa dikatakan selesai. Kita semua tahu dalam aturan itu dijelaskan bahwa penyampaian RAPBD dilakukan selambatnya awal Oktober setiap tahunnya dan pengesahan APBD dilakukan selambat- lambatnya sebulan sebelum tahun yang dimaksud. Nah melihat aturan dan rangkaian pembahasan APBD sampai final, maka saat ini adalah tinggal waktu untuk memperbaiki catatan dan rekomendasi dari gubernur selaku kepala daerah propinsi. Maka jadwalnya adalah memperbaiki apa catatan yang direkomendasikan oleh propinsi. Dan bisa saja dikatakan tidak memakan waktu lama untuk membahas APBD itu untuk kemudian dokumen dibawa ke Pemerintahan Pusat. Kini di awal tahun 2014 kembali membahas APBD. Apakah pembahasan itu adalah hanya memperbaiki apa yang rekomendasikan oleh gubernur atau pembahasan ulang dari nol ? Yang tahu hanyalah DPRD, kepala daerah dan SKPD di lingkungan Pemkab Mentawai. Jika membahas dan memperbaiki rekomendasi gubernur saja mengapa sampai butuh lima hari, ataukah evaluasi gubernur sedemikian banyaknya. Inilah kinerja yang dilakukan 2 atau 3 tahun belakangan ini oleh DPRD, pembahasan APBD hingga penetapan hanya berlangsung dalam hitungan hari saja. Padahal semua usulan itu telah ada dari desa ke kecamatan dan dari kecamatan ke kabupaten. Segudang usulan tapi pembahasan APBD hanya hitungan hari. Kinerja SKPD lemah dan koordinasi di tingkat pemerintah juga kurang. Lembaga DPRD Mentawai yang selalu kita harapkan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap semua pembangunan dan kinerja mestinya harus mendorong Pemda agar tidak lagi mengajukan RAPBD di penghabisan tahun. z


Iklan

Puailiggoubat NO. 280, 15 - 31 Januari 2014

24


280 ok