Issuu on Google+

MENTAWAINEWS

PENDIDIKAN

5

BANJIR LUMPUHKAN EKONOMI WARGA

BANJIR, AKTIVITAS BELAJAR SEJUMLAH SEKOLAH LUMPUH 18

EKOKER

Tabloid Alternatif Dwimingguan

21

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

15

No .2 - 3 Ta 62 0 hu A n pr XI il 20

13

HARGA ECERAN RP 3000

AKTIVITAS HPH DAN IPK PENYEBAB PARAHNYA BANJIR SIBERUT

Puailiggoubat NO. 262, 15 - 30 April 2013

Uggla Eba ka Sabirut italu lima kecamatan, kalulut eba nenda ibailiu 7.000 sirimanua mutuitui ka lalepda bulek tak iorak sia — 3 Sirimanua sipulalaggai ka Tuapeijat moian rapakei internet sitailulului sigalaira ka ruangakudduat, iate ka kantro Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Kepulauan Mentawai samba ka kilometer 3,5 Tuapeijat — 6 Desa Sinaka aibailiuat nia kudduat pasibaleat batubara sibara ka Bengkulu ka kapak sipasiuukkak ka pulaggajat simareugak tapoi izin nia tak makolou. Kantrotda sai resa samba puskesmas aigalaiat nia messda tai perusahaan ibailiu sautek resa samba paguguletnia mukantro ka Pos Jaga Perairan DKP Mentawai — 7 Ka lulut eba bailiu satogat sikolah tak mei sia musikolah kenanen tak anai puariat — 18 Tak goiso pukaioat samba bakkat purimanuaiyat asappru kalulut eba — 21

COVER DEPAN: 1 FOTO: RAPOT/PUAILIGGOUBAT 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: Pinda Tangkas Simanjuntak PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Tuapeijat) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Horas Marohatta Tasilipet (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Daud Siribere (Siberut Barat) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Dominikus Sabulat (Siberut Barat Daya) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang. Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Dari Redaksi

P

2

Banjir dan puailiggoubat.com

embaca Puailiggoubat, banjir di pulau Siberut, Kabupaten Mentawai ikut membuat tim redaksi sibuk. Saat bencana, kami berupaya menyampaikan informasi secara cepat kepada pembaca melalui Puailiggoubat.com, portal berita Puailiggoubat yang selama ini belum terkelola maksimal karena hanya memuat berita yang ada di tabloid. Kecepatan informasi dan kemudahan mengakses informasi, itulah hakikat adanya media daring (dalam jaringan/internet) di era global ini. Itu pulalah yang mendasari kami membuat Puailiggoubat.com.

Keinginan mengabarkan informasi bencana ini kepada masyarakat Mentawai di rantau dan pembaca lainnya membuat kami sibuk mengupdate kabar dari teman-teman wartawan lapangan di tengah kesibukan menyiapkan Tabloid Puailiggoubat yang akan terbit regular. Mudah-mudahan informasi dan berita yang ada bisa mencerahkan kita semua. Selamat membaca. Redaksi

Bantuan Pendidikan Segera Dicairkan

Pertanyakan Pencairan Dana Pendidikan Mahasiswa

Mengingat akan kebutuhan mahasiswa yang ditanggung oleh Pemda Mentawai, juga yang mengajukan proposal permohonan bantuan pendidikan, saya berharap agar Pemda secepatnya membagikan dana tersebut, karena biaya transportasi dan buku yang belum dilunasi membuat mereka tidak masuk kuliah. 085364525692

Mahasiswa Mentawai sudah kesal dengan janji Bupati atas pencairan dana pendidikan yang katanya pada bulan Maret 2013 sudah dicairkan. Tapi sampai sekarang dana pendidikan belum juga cair. Kami berharap agar dana pendidikan ini bisa dipublikasikan kepada mahasiswa Mentawai. 081363944746

Pemeriksaan Bupati Mentawai Bupati tidak boleh membantah pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Sumbar terhadap dugaan penyimpangan dana huntap Rp1.3 miliar karena belum tentu Polda sumbar juga menggunakan azas praduga tak bersalah. Joki :085376350490

3

Puailiggoubat NO. 262, 15 - 30 April 2013 FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

BANJIR SIBERUT

7.000 WARGA TERPAKSA MENGUNGSI Tim Redaksi

amis sore itu, 4 April, air sungai Siberut mulai naik dari bibir sungai. Julianto, warga Dusun Puro II, Desa Muarasiberut, Kecamatan Siberut Selatan, Mentawai mulai bersiaga. Soalnya hujan sudah turun sejak Senin, 1 April. Biasanya, jutjut atau banjir akan datang. Namun dia tak pernah menyangka, banjir itu lebih besar dari biasanya. “Biasanya banjir datang hanya sampai kaki (pondasi) rumah saya,” katanya di pengungsian, 9 April. Ternyata banjir merendam rumah Julianto yang terletak di pinggir sungai hingga setengahnya. Tak hanya rumah Julianto, banjir segera menggenangi rumah warga lainnya. Mereka tidak sempat lagi mengemasi barang. “Ini merupakan banjir yang paling besar selama hidup saya,” kata Julianto.

K

Melihat kondisi air semakin naik, Julianto, istrinya serta satu orang anaknya memutuskan untuk mengungsi ke rumah kerabatnya Paulus yang berjarak 100 meter dari rumahnya. “Kami mengira rumah saudara itu aman dari banjir, tapi kami kembali mengungsi setelah satu malam di rumah Paulus, sebab banjir juga ikut menggenangi rumah Paulus,” katanya. Akhirnya keluarga Paulus dan Julianto harus mengungsi pada hari Minggu ke Gereja Bethani Indonesia Puro yang dijadikan Posko Pengungsi III. “Tak ada yang bisa kami selamatkan di dalam rumah, pakaian, makanan, beras semuanya basah, tak tahu lagi kondisi dapur yang berdekatan dengan bibir sungai semuanya mungkin sudah basah,” katanya. Julianto sempat mendatangi rumahnya yang terendam menggunakan sampan. Disana ia tidak lagi menemukan 1 kubik papan yang baru saja dipotong. Atap 2 kodi juga hanyut. Pupus sudah rencananya membangun rumah. Me-

GUNAKAN SAMPAN - Warga Dusun Muntei, Kecamatan Siberut Selatan terpaksa menggunakan sampan akibat banjir yang menggenangi perkampungan mereka mang, rumah yang selama ini ditinggalinya masih darurat dan sangat sederhana. Tahun ini, ia berencana membangun rumah yang lebih layak. Mesin chainsaw sebagai andalan kebutuhan ekonomi ikut juga terendam dan basah, Julianto juga harus berpikir untuk mencari uang untuk membeli peralatan mesin yang rusak. “Sekarang ini kondisi kita sedang susah, jangan untuk membeli atau memperbaiki mesin, beli makanan saja kita susah,” katanya. Tak jauh dari pemukiman, Julianto ada rumah Kristinus Samemek (50), semua barang-barang miliknya tidak ada yang bisa diselamatkan, bagian dapurnya ambruk setelah diterjang air bah. “Tak ada yang bisa kami selamatkan, pakaian, buku anak-anak, ijazah juga terapung di dalam rumah,” katanya. Ia bersama istrinya Julianti Satoinong dan anaknya Lina, hanya bisa lari menyelamatkan diri saat banjir. “Dapur kami entah gimana lagi sudah ambruk kayaknya,” ujarnya. Dari data Pusat Kendali OperasiFOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

DI ATAP - Dua bocah terpaksa naik ke atap rumah saat banjir menggenangi Desa Monganpoula, Kecamatan Siberut Utara.

onal Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Mentawai di Posko Siberut Selatan yang diterima Puailiggoubat, jumlah pengungsi di Siberut yang terdiri dari lima kecamatan, 7.000 orang. Banjir hampir merata terjadi di Siberut Selatan, Siberut Utara, Siberut Barat Daya, Siberut Barat dan Siberut Tengah. Namun wilayah terparah terkena banjir adalah Siberut Selatan yakni Desa Muntei dimana banjir disebabkan meluapnya sungai Silakoinan dan sungai Rereiket. Sementara di Siberut Utara, lokasi terparah berada di Desa Monganpoula dan Sirilanggai. Di Siberut Barat, banjir terjadi di Desa Policoman. Sedang di Siberut Tengah, banjir menggenangi Simoilaklak dan Sirisurak, Desa Saibisamukop. Sementara di Siberut Barat Daya, banjir juga terjadi di Desa Sagulubbek dan Peipei. Pemerintah Mentawai segera menyalurkan bantuan meskipun kondisi cuaca tengah buruk. Di Monganpuola misalnya, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet menginstruksikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara, Jop Sirirui, memberikan bantuan ke Monganpoula yang cukup parah terdampak banjir. Kebetulan Jop memiliki toko sembako di Sikabaluan. Ia diminta Yudas memakai sembako yang ada di toko. “Bantuan yang kita salurkan berupa beras 10 karung ukuran 20 kg, gula pasir dua karung ukuran 50 kg dan mie instan 20 dus,” katanya pada Puailiggoubat, Sabtu, 6 April. Bantuan itu diantar di lokasi pengungsi di TK Yayasan Bhinneka Tunggal Ika Monganpoula. Selain bantuan dari Bupati, juga ada bantuan dari tim kecamatan, UPK PNPM dan utusan pedagang. Bencana itu juga membangkitkan solidaritas antar warga. Di Maileppet misalnya, warga Desa Muarasiberut menyalurkan nasi bungkus untuk korban

banjir. Namun bantuan yang terbatas itu mengutamakan perempuan dan anakanak. “Kami maklum, ada juga yang laki-laki ikut makan, tapi yang tua-tua, kita harus bersabar, baru keesokan harinya bantuan dari pemerintah datang dan itu kami bagi bersama dan makan bersama,” ujar Marinus Koat, warga Dusun Muntei, Desa Muntei, Siberut Selatan, 9 April. Bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai baru datang Minggu, 7 April, menggunakan speed boat dari ibu kabupaten Tuapeijat. Bantuan itu ditempatkan di Posko Utama, Desa Muarasiberut untuk kemudian didistribusikan ke desa-desa yang membutuhkan. Pada hari itu juga, Bupati dan rombongan juga sampai di Muarasiberut dari Desa Taileleu, Siberut Barat Daya yang kebetulan sebelumnya sedang kunjungan kerja. Usai membuka Olimpiade Sains, Bupati dan rombongan mengunjungi korban banjir di Desa Muntei. Keesokan harinya, Bupati menuju Desa Monganpoula, Siberut Utara dan bermalam di sana. Saat pulang, Bupati singgah ke Desa Muarasaibi, Siberut Tengah. Pada, Kamis, 11 April, Bupati ke Bekkeiluk, Salappak dan Magosi di hulu sungai Silakoinan. Bupati menetapkan waktu 10 hari sebagai masa tanggap darurat mulai 8 April hingga 17 April. Kepala Bidang Kedaruratan, BPBD Mentawai, Hatisama Hura, mengatakan, selama masa tanggap darurat tersebut yang menjadi prioritas tim penanggulangan bencana adalah memenuhi kebutuhan dasar korban banjir terutama makanan. Kemudian kebutuhan pakaian, sanitasi, air bersih, lalu berikutnya yang dilakukan lagi adalah menolong cepat para korban banjir terutama yang rentan ke halaman 4

SAJIANUTAMA

Puailiggoubat

NO. 262, 15 - 30 April 2013

4

FOTO:LEGEN/PUAILIGGOUBAT

FOTO:LEGEN/PUAILIGGOUBAT

BANTUAN - Warga memindahkan bantuan berupa mie instan dari perahu saat banjir menggenangi Dusun Salappa

AKTIVITAS LUMPUH - Banjir yang terjadi di Dusun Salappa juga mengakibatkan aktivitas warga lumpuh akibat mobilitas penduduk hanya bisa dilakukan dengan bantuan sampan

penyakit. “Seperti bayi, balita, ibu menyusui dan lansia dan terakhir baru penerangan, jika itu sudah selesai dilakukan maka yang dilakukan lagi adalah masa rehap rekon,” ungkapnya. Usai tanggap darurat, Pemkab Mentawai merencanakan akan memperbaiki drainase di perumahan warga, normalisasi sungai di sekitar pemukiman warga seperti mengadakan pengerukan. “Kita juga akan merelokasi pemukiman baru yang lebih tinggi dan aman dari banjir terutama dalam membuat rumah baru harus ditempat yang lebih tinggi,” ujar Yudas.. Menurut Yudas, banjir kali ini selain merusak infrastruktur, juga merusak ladang masyarakat. “Untuk data sementara kerugian yang dialami oleh warga yang terkena dampak banjir mencapai Rp10 miliar, itu baru rumah belum yang lainnya, tentu ini perlu menvalidkan dan itu baru data semen-

tara,” ujarnya. Sedangkan kondisi pascabencana warga korban banjir ini mengalami kesulitan air bersih dan dampaknya banyak yang sakit. Dari data Dinas Kesehatan Mentawai, ada lima orang korban banjir di kawasan Siberut sampai 5 April lalu, masih dirawat di Puskesmas Muarasiberut. Kepala Dinas Kesehatan Mentawai Dokter Warta Siritoitet, Sabtu 13 April lalu, mengatakan, mereka mengalami diare diduga karena mengkonsumsi air sungai dan sumur yang telah bercampur dengan banjir. Terkait penanganan medis, Warta mengaku masih bisa diatasi. Stok obat dari Pemda Mentawai dan Pemprov Sumatra Barat masih cukup, namun untuk tenaga medis masih kurang. Siberut yang merupakan pulau terluas di Mentawai dengan lima kecamatan dan lima unit puskesmas, hanya memiliki 7 dokter, di dua

puskesmas yakni di Muara Siberut dan Siberut Barat Daya. “Di Puskesmas Siberut Utara tak ada dokter,” ujarnya. Selain diare, Warta mengatakan, korban banyak mengalami sakit gangguan pencernaan, inspkesi saluran pernafasan akut (ISPA), dan penyakit kulit. Untuk membantu korban banjir, Puskesmas Terapung bantuan TV One bekerja dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Siberut memberikan pengobatan gratis hingga 11 April. Sulitnya Menangani Bencana di Mentawai Menangani bencana di Mentawai sangat sulit. Kondisi geografis Mentawai yang terdiri dari kepulauan dengan akses jalan minim menjadi problem. Transportasi laut menggunakan perahu mesin atau disebut speed boat oleh masyarakat lokal jadi satu-satunya jalan. Selain kondisi cuaca yang tidak menentu, krisis bahan bakar untuk

operasional juga jadi masalah. Hal itu diakui Hatisama Hura. Untuk menangani banjir di pulau Siberut, BPBD menurunkan tim 22 orang. Posko utama di bagi dua, di Muarasiberut dipimpin Hati sedang di Siberut Utara dipimpin Kepala BPBD Elisa Siriparang. Lalu ada lokasi-lokasi yang jauh dan terpencil, misal mendistribusikan bantuan ke Desa Salappak, dari Muarasiberut butuh waktu 2,5 jam. “Kendala utama faktor alam, cuaca selalu berubahubah. Sementara di Mentawai, tidak ada atau sedikit jalur darat, kita harus lewat jalur air. Meski jumlah tim tidak cukup, ya kita cukup-cukupkan,” kata Hati. Kurangnya personil juga merepotkan koordinasi di lapangan meskipun BPBD sudah memiliki standar operasional penanggulangan bencana. Persoalan dana yang tidak selalu stand by membuat tim BPBD terpaksa berutang dulu. “Kita sudah banyak hutang sama pedagang

terutama utang BBM,” kata Hati. Di lapangan, kerja BPBD dibantu Satuan Tugas (satgas) Bencana dan relawan dari aparatur kecamatan dan desa. Meski kerja belum jelas honornya dan kadang kekurangan makanan, mereka tetap membantu warga korban banjir. Seperti di Sirisurak dan Simoilaklak, saat banjir 11 Satgas sudah siap membantu korban. Namun mereka kesulitan menembus lokasi. Rudi Satoko, Komandan Satgas mengatakan, jalur darat tidak bisa dilewati, sementara jika menggunakan sampai, air sangat deras. Tim baru bisa menembus lokasi banjir di hari ketiga. Sementara Camat Siberut Tengah yang sekaligus sebagai Ketua Satgas, Jarson Sauddeinuk, mengatakan memahami sulitnya satgas bencana mendatangi lokasi bencana. Karena itu ia mengapresiasi tim satgas yang akhirnya bisa membantu dan mendata kerusakan. (rus/bs/rr/bbr/ls/o) FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Ketika Bupati Mengunjungi Korban Banjir

Tahu Nama, Tidak Tahu Rupa

K

edatangan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet pada Kamis, 11 April ke Dusun Magosi, Desa Muntei, Siberut Selatan membuat kaget dan terkejut warga. Ternyata, baru kali ini kampung mereka dikunjungi Bupati. Merekapun banyak yang tidak tahu rupa Bupati. Rombongan Yudas disambut warga yang didominasi ibu-ibu. Mereka berebut salaman namun tidak kenal siapa yang disalami. Para ibu-ibu itu berkomentar, “Meski kami salam-salamin para bapak-bapak ini kami tidak tahu siapa kalian sebenarnya,” kata ibu-ibu yang menyambut rombongan bupati tersebut. Yudas langsung menjawab pertanyaan ibu-ibu yang menyalaminya, “Aku te si bupati ka Mentawai (Sayalah bupati

Mentawai),” katanya dalam bahasa Mentawai. Mendengar keterangan dari Yudas, ibu yang menyalami pertama kali langsung kaget dan menatap wajah bupati sambil tertawa. “Oto nane’ bupati ta simarerei siarepta ka radio surak (jadi ini bupati kita yang sering kita dengar suaranya di radio Sura),” kata ibu-ibu sambil mengerumuni Yudas. Setelah bupati disambut dengan sederhana, langsung masuk ke rumah warga setempat, disana disuguhkan pisang dan dua buah nenas dengan pucuk kembar bersama makanan kapurut sagu. “Inilah makan kita, ibu-ibu tidak perlu susah membuat kue, ini makan orang Mentawai,” kata Yudas sambil memakannya dengan lahap. Rombongan tersebut datang pada Kamis siang dan kembali pada Jumat pagi, Malam harinya,

Yudas memanfaatkan waktu untuk berdialog dengan warga dari Bekkeiluk, Salappa, Magosi dan Tinambu. Rombongan tersebut datang bersama Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Sermon Sakerebau, Staf Ahli Bidang Kesra, Seminar Siritoitet, Kasi Pendidikan Luar Sekolah, Serma, Kepala Bidang Pengawas Taman Kanakkana dan SD, Dominikus Saleleubaja, Kabag Humas Mentawai, Jhoni Anwar, Camat Siberut Selatan, Tambunan Lumban Raja dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan Hijon Tasirilotik. Kedatangan Yudas menjadi semacam oase bagi warga Magosi karena lokasinya yang jauh membuat kampung itu jarang dikunjungi pejabat daerah. “Kami

SAPA WARGA - Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet (kanan) berdialog dengan warga saat berkunjung ke Dusun Magosi, Desa Muntei, Siberut Selatan, 11 April lalu, tidak pernah menyangka kedatangan Bupati ini, sejak ada Magosi, belum dikunjungi Bupati, kepala desa saja jarang,” kata seorang ibu warga Magosi. Dialog antara rombongan Bupati

dengan warga berlangsung hangat hingga pukul 24.00 WIB. Warga menyampaikan semua keluhannya termasuk soal pendidikan, akses jalan yang minim dan ekonomi. (rus)

Puailiggoubat NO. 262, 15 - 30 April 2013

Sebanyak 13 izin konsensi untuk penebangan kayu melalui HPH dan IPK sejak 1969 di Siberut, menyebabkan tutupan hutan berkurang drastis. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab semakin sering dan meluasnya dampak banjir di Siberut.

Aktivitas HPH dan IPK Penyebab Parahnya Banjir Siberut FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Yuafriza Bambang Sagurung

ornelius Mairang, mantan kepala desa Monganpula, Kecamatan Siberut Utara, Mentawai tak menyangka, akan kembali mengalami banjir besar seperti tahun 1988. Saat itu, rumah yang ada di kampung terendam hingga atap, padahal rata-rata bangunan di Monganpoula berbentuk rumah panggung. Kejadian itu membuat warga berangsur-ansur memindahkan pemukiman jauh ke daratan. Jika dulu hanya berjarak 100-150 meter dari bibir sungai Sikabaluan, warga lalu mulai pindah ke zona III yang berjarak 300-500 meter dari sungai dan zona IV yang berjarak 500 m – 1 km dari sungai. Sejak saat itu warga selalu menetapkan kesiapsiagaan sendiri. Rumah yang dibangun selalu rumah panggung dan ketinggian air pada sandi (patok) rumah menjadi patokan ketinggian banjir. “Kampung kami memang selalu banjir, dalam setahun rata-rata terjadi dua kali, namun biasanya air hanya sampai merendam sandi rumah, tidak masuk ke dalam, paling kalau rumah yang dekat sungai, air sampai membasahi lantai,” kata C. Mairang, 9 April lalu. Namun hujan yang mengguyur pulau Siberut sejak Jumat, 5 April, membuat ketinggian air berangsur naik akibat meluapnya air sungai. Hampir semua rumah di zona I (50-100 meter dari sungai) dan zona II (100-200 meter dari sungai) terendam. Banjir bagi sebagian besar warga Siberut memang sudah menjadi hal rutin. Namun dalam 10 tahun terakhir, intensitas atau kejadian dan ketinggian banjir semakin bertambah. Daerah yang biasanya aman kini ikut terkena banjir misal di Dusun Simoilaklak dan Dusun Sirisurak, di Desa Saibisamukop, Siberut Tengah. Lembaga pemerhati lingkungan di Mentawai menengarai aktivitas perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sejak tahun 1969 di Siberut menjadi salah satu penyebab. Penebangan kayu secara massif menyebabkan berkurangnya tutupan hutan di Siberut secara drastis. Kawasan hutan Siberut

5

C

HUTAN RUSAK - Sungai Rereiket di Siberut Selatan diambil dari Udara. Sungai ini meluap dan menyebabkan banjir di Muntei, Madobag dan Muara Siberut yang relatif aman hanyalah kawasan Taman Nasional Siberut yang luasnya Koordinator Divisi Hukum dan Kebijakan Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Rifai Lubis, mengatakan, tingginya curah hujan akibat pengaruh iklim makro berakumulasi dengan karakteristik struktur tanah pulau Siberut dan rusaknya tutupan lahan karena berkurangnya tegakan pohon. Struktur tanahnya yang merupakan tanah liat memiliki kemampuan yang rendah menyerap air. Akibatnya air hujan yang turun langsung menjadi aliran larian air di permukaan. Buruknya kondisi tutupan lahan karena berkurangnya pohon membuat kemampuan tanah untuk menyerap air yang jatuh di permukaannya semakin rendah, sehingga volume air larian di permukaan tanah pada saat hujan lebat menjadi sangat tinggi. “Hal ini didukung dengan fakta lokasi-lokasi yang terlanda banjir, dimana sungai-sungai yang meluap merupakan sungai-sungai yang daerah hulu dan daerah tangkapan airnya telah mengalami eksploitasi logging pada kurun waktu yang belum terlalu lama,” kata Rifai, Kamis, 11 April. Daerah hulu sungai Siberut yang menyebabkan banjir di Rogdok, Salappak, Tinambu, Magosi, Muntei dan Maileppet, kata Rifai, merupakan bekas konsesi PT. CPPS. Pada daerah hulu dan daerah tangkapan air sungai Sikabaluan yang menggenangi Bojakan, Sotboyak,

Monganpoula, Sikabaluan merupakan daerah-daerah bekas konsesi HPH Koperasi Andalas Madani,. Sungai Taileleu yang membanjiri Pei-Pei di Siberut Barat Daya daerah tangkapan airnya pernah menjadi konsesi IPK KSU KOSTAM, KSU KOSUM. Sungai yang menggenangi dusun Simoilaklak dan Sirisurak di Desa Saibi, daerah tangkapan airnya merupakan bagian wilayah konsesi HPH KAM. Di daerah Sigapokna ada KSU Purimanuajat dengan konsesi 700 ha. Di daerah Malancan yang salah satu dusunnya juga mengalami banjir, ada bekas konsesi IPK KUD Sikabaluan dan IPK KSU Mitra Sakato dengan luas konsesi IPK 1.200 ha. Selain itu juga ada konsesi IUPHHK PT. Salaki Summa Sejahtera yang sampai saat ini masih aktif beroperasi. “Ini membuktikan bahwa keseluruhan wilayah Pulau Siberut bukanlah wilayah yang bebas dari aktivitas logging. Aktivitas logging di Pulau Siberut baru berkurang dengan pencabutan beberapa izin konsesi HPH pada tahun 1992, bersamaan dengan dimulainya Integrated Protected Area System yang dibiayai oleh Asian Development Bank. Bablasnya otonomi daerah sejak tahun 2009, membuat Pulau Siberut kembali dibebani oleh konsesi-konsesi logging baik IPK maupun HPH. Sampai saat ini masih ada satu izin IUPHHK untuk PT. Salaki Suma Sejahtera,” kata Rifai.

Ia menilai banjir ini merupakan reaksi korektif dari alam atas pilihan kebijakan dalam memperlakuan ekosistem Pulau Siberut secara eksploitatif. Saat protes dan koreksi dari pemerhati lingkungan dan pejuang hak-hak Masyarakat Adat Mentawai tidak digubris oleh pembuat kebijakan, maka alam bereaksi sendiri menyampaikan koreksinya. Sementara Direktur Eksekutif Walhi Sumatra Barat, Khalid Saifullah, mengatakan, Mentawai khususnya Siberut memiliki pulau-pulau kecil memiliki karakteristik sendiri, aliran sungai yang pendek (langsung ke laut), jenis tanah yang tidak mampu menyimpan dan menyerap air seperti pulau Sumatra. “Curah hujan yang tinggi hanya merupakan pemicu, yang menjadi permasalahan mendasarnya adalah menurunnya daya dukung pulau Siberut karena aktifitas penebangan hutan yang memang jika dilihat sejarahnya sudah terjadi dari sebelum Mentawai menjadi kabupaten sendiri, dan setelah menjadi kabupaten sendiri aktifitas ini menjadi semakin menggila, dimana dalam rentang 5 tahun pertama menjadi kabupaten sendiri sudah dikeluarkan lebih dari 30 IPK dan 1 HPH,” kata Khalid. Walhi dan sejumlah lembaga pemerhati lingkungan di Sumbar mengkhawatirkan rencana perkebunan kelapa sawit yang saat ini sedang gencarnya masuk ke Mentawai. Kehadiran perusahaan perkebunan skala besar ini dinilai bisa memperparah kondisi lingkungan di

seluruh pulau yang ada Mentawai. “Ini berarti pemerintah sebagai pemberi HGU sedang dalam proses menyiapkan rasa tidak aman dan ancaman bagi masyarakat di Mentawai, karena beranjak dari pembelajaran di beberapa kabupaten yang sudah duluan dijarah perkebunan kelapa sawit (Pasaman Barat, Dharmasraya, Pesisir Selatan dan Kab. Agam, dalam 1 - 3 tahun terakhir sudah sering dilanda banjir,” kata Khalid. Sementara Rifai berharap Pemda Mentawai mengajak seluruh stakeholder - termasuk pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan merevisi - kebijakankebijakannya atas pengelolaan ekosistem Pulau Siberut secara khusus dan kosistem Kepulauan Mentawai secara keseluruhan. Ia juga meminta Pemda Mentawai segera menyelesaikan tata ruang Kepulauan Mentawai yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan dilaksanakan secara konsisten oleh siapapun pengambil kebijakan dan pemanfaat ruang ekosistem Kepulauan Mentawai. Kepala Balai Taman Nasional, Jusman, mengatakan penyebab banjir Siberut kombinasi berbagai variabel yakni cuaca ekstrim dan perubahan kondisi lahan. “Salah satunya kenaikan permukaan laut ditambah curah hujan yang tinggi sehingga air tidak mengalir, perubahan iklim salah satu faktornya,” kata Jusman, kepada Puailiggoubat, 9 April. Ia menambahkan, perubahan perilaku sosial seperti pembukaan lahan turut mempengaruhi kondisi tersebut. “Lahan pemukiman yang diarahkan sepanjang tepi sungai membuat daya serap air berkurang. Kalau areal TNS sendiri, kondisi tutupan lahan dan kerapatan vegetasi cukup baik,” kata Jusman. Sementara Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, menyatakan banjir disebabkan cuaca ekstrem. “Banjir ini murni akibat curah hujan yang tinggi, tidak ada illegal logging, buktinya kita melihat tidak ada gelondongan kayu. Ini akibat dari ketidakmampuan penampungan sungai saat curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya bencana di daerah ini,” kata Yudas saat mengunjungi korban banjir di Muarasiberut, 11 April. Ia juga tidak yakin aktifitas HPH dan IPK di masa lalu menjadi penyebab meluasnya banjir di Siberut. “Tidak ada itu, ini murni akibat curah hujan yang tinggi,” katanya. (o)

MENTAWAINEWS Warga Tuapeijat sudah dapat mengakses internet gratis yang dipasang di dua titik, yaitu di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Kepulauan Mentawai dan di Kilometer 3,5 Tuapejat. Rapot Pardomuan Simanjuntak

alam masa global saat ini, akses internet sudah menjadi kebutuhan masyarakat modern. Melalui internet dapat diakses berbagai informasi dari dunia luar demikian juga untuk menginformasikan berbagai kejadian di daerah kita ke dunia luar. Dulu, warga Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Mentawai, bisa mengakses internet hanya di dua warung internet yang ada di desa. Untuk PNS, bisa sedikit mudah karena kantor masing-masing umumnya memiliki Vsat untuk internet. Namun sejak tahun lalu, warga Tuapeijat sudah dapat mengakses internet gratis yang dipasang di dua titik, yaitu di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo)

D

Puailiggoubat

6

Warga Tuapeijat Dapat Layanan Internet Gratis FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Namun menurutnya, beberapa kriteria daerah juga menjadi prasyarat mendapatkan bantuan ini diantaranya daerah rawan bencana, daerah terisolir, pedalaman dan daerah pulau terluar dimana Mentawai memenuhi semua kriteria itu. Di Sumatra Barat, terdapat 19 titik pemasangan internet gratis, dua di antaranya berada di Mentawai. Dalam perencanaannya peralatan ini disambungkan ke jaringan telepon yang belum disambungkan ke LAYANAN INTERNET - Kantor Dishubkominfo Mentawai di Tuapeijat. Kantor ini menyediakan speedy (jaringan Telkom), internet gratis bagi warga akan tetapi karena terkenKabupaten Kepulauan Mentawai dan Layanan ini didapat setelah menga- dala maka internet gratis ini terpaksa di Kilometer 3,5 Tuapejat. jukan proposal ke Kominfo melalui menggunakan Vsat. Seluruh peralatan Kepala Bidang Komunikasi dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembia- dan pemasangan ditanggung KemenInformasi Dinas Perhubungan, Komu- yaan Telekomunikasi Indonesia (BP3TI). terian Kominfo, “kita terima bersih” nikasi dan Informasi Mentawai, Heri Dikatakan Heri, program ini bertujuan kata Heri kepada Puailiggoubat di ruang Robertus, mengatakan, layanan internet untuk mengatasi kesenjangan digital dan kerjanya, Kamis, 11 April. gratis ini merupakan bantuan dari pemerataan telekomunikasi dan inforSaat mengajukan proposal, DishubKementerian Kominfo. masi di Indonesia. kominfo Mentawai mengusulkan 5 titik

Solar Tidak Ada, Listrik Kembali Padam TUAPEIJAT - Pemadaman listrik masih terus terjadi di Tuapeijat, Kabupaten Mentawai. Penyebab kali ini karena langkanya solar. Akibatnya, aktivitas kantor pemerintah dan kegiatan ekonomi masyarakat terganggu. Pemadaman listrik di Tuapeijat sudah berlangsung dua bulan. Dulu disebabkan rusaknya mesin pembangkit diesel ( PLTD ) karena kelebihan daya dan mesin yang sudah tua. Setelah diperbaiki dan diganti suku cadangnya, 18 Maret lalu, mesin PLTD sudah bisa digunakan normal.

NO. 262, 15 - 30 April 2013

Namun pemadaman lagi-lagi terjadi. Dari pantauan Puailiggoubat, Senin malam, 8 April listrik padam pukul 23.30 WIB listrik hingga pagi pukul 05.30WIB. Siangnya kembali padam pukul 09.00WIB hingga sore pukul 17.00WIB. Manager Rayon PLN Cabang Tuapeijat Rudi Susanto, Selasa, 9 April lalu mengatakan, pemadaman listrik disebabkan kapal pemasok BBM jenis solar untuk pembangkit diesel belum sampai ke Tuapeijat akibat cuaca ekstrim di Mentawai

Tahun Depan, P2D Mandiri Bangun Sanitasi TUAPEIJAT-Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet akan menambahkan pembangunan sarana sanitasi desa dalam Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) Mandiri tahun depan karena Pprogram selama ini lebih memprioritaskan jalan dan jembatan. “Tahun depan, P2D Mandiri akan kita ubah peraturannya (perbub) agar yang selama ini hanya dapat membangun jalan dan jembatan juga dapat membangun sanitasi berupa sumur dan sebagainya. Sementara anggarannya akan dipertimbangkan dengan kondisi bangunannya” kata Yudas dalam pemaparan pokok-pokok pikiran saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kabupaten di Tuapeijat, Kamis 4 April. Masyarakat menyambut gembira rencana Bupati tersebut terutama untuk wilayah yang tidak punya atau kesulitan air bersih.”Penambahan kegiatan P2D Mandiri ini sangat kita harapkan, sebab di perkampungan baru di dusun kami contohnya sangat susah air bersih,” kata Andrean, warga Pagai Utara yang hadir dalam Musrenbang. (Imj)

yang sudah memasuki satu minggu belakangan ini. Menurutnya, Saat ini kapal pengakut BBM masih berada di Siberut dan diperkirakan kapal akan tiba di Tuapeijat pad 10 April. Untuk mengatasi kebutuhan BBM jenis solar, pihak Cabang PLN Tuapeijat meminjam BBM Pangkalan Tobing di Tuapeijat sebanyak 3 Ton. “Kita memperkirakan pemadaman secara keseluruhan masih terus terjadi sampai kapal pengangkut BBM datang ke Tuapeijat,”katanya. Agen PMS (penyalur Minyak Subsidi) Kepulauan Mentawai, Sori mengatakan, keterlambatan kapal pengangkut BBM jenis solar karena cuaca buruk. Sementara, Tobing yang memberi pinjaman solar ke PLN mengaku kesal karena PLN belum melakukan koordinasi sudah mengeluarkan surat edaran pemadaman listrik karena tidak ada BBM. “Saya kesal, BBM terlambat sehari, PLN sudah mengirim berita hingga ke Jakarta. Sementara, kejadian mati-hidupnya listrik secara bergiliran yang hampir 3 bulan ini, beritanya tidak sampai hingga ke sana. Karena kebutuhan umum, kita meminjamkan BBM jenis solar yang bersubsidi,” katanta. (imj)

yang akan dipasang di beberapa kecamatan namun hanya 2 yang disetujui. Menurut Heri, satu titik memiliki kapasitas bandwidth atau data transfer 1 MB serta akan gratis selama 4 tahun hingga 2015. “Kapasitas bandwidth-nya 1 MB dan bisa dipakai 50 orang asal tidak mendownload,” katanya. Sementara jangkauan wirelees -nya mencapai 300-500 meter untuk lokasi yang datar. Dikatakan Heri, setelah empat tahun maka seluruh pengelolaan diserahkan ke Pemkab termasuk bayar bandwidth. Dikatakan Heri, sebelumnya ada program MPELIK (Mobil Pelayanan Internet Kecamatan), namun karena keterlambatan pengajuan maka Mentawai tidak berhasil mendapatkannya, dan sebagai gantinya mendapatkan peralatan dari BP3TI untuk 2 titik. Tahun ini Dishubkominfo Mentawai telah mengajukan penambahan fasilitas Jasa Akses Publik Layanan Internet Wifi (JALIN KPU/USO). Jika disetujui, menurut Heri, akan dipasang di tiap kecamatan yang ada PLN. (o)

Musrenbang Kabupaten Mentawai

Ada Skala Prioritas Usulan TUAPEIJAT-Pemerintah Mentawai akan menentukan skala prioritas dalam penyusunan program pembangunan kabupaten yang sudah diusulkan tiap kecamatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Demikian dikatakan Bupati Mentawai, Yudas sabaggalet, saat membuka Musrenbang tingkat kabupaten di Aula Bappeda, Tuapeijat, Kamis, 4 April. Menurut Yudas, Musrenbang kabupaten itu untuk menindaklanjuti usulan masyarakat yang tertuang dalam musrenbang tingkat desa dan kecamatan yang digelar sebulan sebelumnya. “Tidak semua perencanaan yang ditetapkan dalam Musrenbang bisa diakomodir dalam pembangunan, karena itu, solusi terbaiknya dengan menentukan skala prioritas yang erat hubungannya dengan kepentingan masyarakat banyak,” kata Yudas. Menurutnya, Musrenbang menjadi kebutuhan mendasar dalam pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Musrenbang mencerminkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan. Karena kegiatan rutin tahunan itu dimulai dari tingkat kelurahan atau desa, sehingga efektif menyerap aspirasi masyarakat. Melalui perencanaan yang partisipatif ini, Yudas berharap pembangunan tahun 2014 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena direncanakan secara bersama. “Sesuai kondisi, potensi, dan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Disamping itu, juga untuk mewujudkan visi-misi kabupaten yang dituangkan dalam perencanaan daerah baik jangka menengah ataupun jangka panjang. Maka itu mari mengambil bagian untuk mewujutkan pembangunan kedepan,” imbaunya. Dalam musrenbang juga di paparka beberapa program pembangunan tahun sebelumnya yang sudah dilaksanakan, misalnya pembangunan tower di setiap ibu kecamatan, pembangunan jalan trans mentawai, dan lain sebagainya, sementara kedepan juga akan melanjutkan progran yang tertunda pelaksanaannya tahun ini. (Imj)

7

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 262, 15 - 30 April 2013

Desa Sinaka dijadikan lokasi transit batubara asal Bengkulu dari kapal tongkamg ke kapal pengangkut ke luar negeri namun izinnya tidak jelas. Kantor desa dan puskesmas pembantu juga dijadikan mess perusahaan sehingga kepala desa dan staf terpaksa berkantor di Pos Jaga Perairan DKP Mentawai.

DPRD Minta Bupati Tindak Kapal Transit Batubara di Sinaka FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Rapot Pardomuan Simanjuntak

atubara merupakan salah satu hasil pertambangan yang diminati para investor. Wilayah Mentawai juga dilirik pengusaha tambang sebagai tempat transit kapal tongkang ke kapal besar. Batubara itu berasal dari Bengkulu. Anggota DPRD Mentawai, Bin Geas Syhan, mengatakan, saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Sinaka, Pagai Utara Februari lalu, rombongan Geas bersama staf Sekretariat DPRD melihat aktifitas dari perusahaan tambang batubara yang melakukan pemindahan dari tongkang ke kapal besar. Setidaknya menurut Geas, ada 7 kapal besar yang tengah antri memin-

B

MES - Kantor desa Sinaka yang jadi mes perusahaan batubara

dahkan batubara untuk kemudian berlalu dan berlayar menuju tempat pembeli yang menurutnya tidak diketahui kemana disalurkan. Dikatakan Geas, aktifitas perusahaan tambang batubara yang melakukan transit di perairan depan Sinaka sudah terjadi sejak tahun lalu. Dia juga sempat

dituduh terlibat hingga dipanggil anggota dewan batubara. Saat kunker itu, Geas menemukan bahwa kantor kepala desa telah dijadikan sebagai mess pekerja perusahaan, sementara puskesmas pembantu (pustu) yang menurut Geas adalah pustu pertama di Mentawai yang akan direhab

tahun ini telah dijadikan pihak perusahaan sebagai tempat gudang mesin diesel sumber tenaga listrik. “Kantor kepala desa Sinaka telah jadi mess karyawan perusahaan dan didalamnya tersusun tempat tidur lipat kayak punya tentara, pustu pun jadi gudang mesin,” lanjutnya. Kepada Geas, sejumlah warga

Ratusan Penumpang Antre Tiket Murah TUAPEIJAT - Sejak tiket digratiskan dan penumpang cukup bayar Rp5.000 untuk asuransi, penjualan tiket KMP Simasin di Tuapeijat, Kabupaten Mentawai, selalu dibanjiri calon penumpang. Bahkan Jumat, 12 April lalu, antrian panjang mengular. “Memang selama ini penumpang kapal sering melebihi kapasitas dan selalu membludak. Penyebabnya, harga tiket kapal Simasin ini hanya Rp5 ribu Dan juga, jadwal pemberangkatan hari Jumat malam, dimana pegawai negeri sipil libur sampai hari Minggu. Dan waktu tersebut dimanfaatkan untuk libur ke Padang” ujar salah seorang calon penumpang Simasin yang enggan menyebutkan nama. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tersebut, Dinas Perhubungan Mentawai membuka loket penjualan tiket yang penjualannya dilakukan jam 12.00 siang. Dimana setiap orang hanya diperbolehkan membeli satu tiket. “Untuk menertibkan calon penumpang perlu dilakukan antrian. Pasalnya sangat susah menertibkan penumpang, setelah berada di kapal, dan tidak mungkin menyuruh calon penumpang yang tidak punya tiket

untuk turun dari kapal,” ujar nahkoda KMP Simasin, Yandri, 12 April lalu. Antrian panjang mulai terlihat sebelum waktu penjualan tiket hampir ratusan meter. Walau panas terik tak dirasakan para pengantri tiket tersebut. Dan dengan semangat masih terus mengantri sampai ada yang tidak kebagian tiket. Kekecewaan terlihat

dari wajah orang yang mengantri ketika gagal mendapat tiket. “Saya sangat kecewa karena tidak kebagian tiket setelah mengikuti proses dan ikut mengantri di tengah terik matahari. Padahal, pihak penjual tiket tahu berapa jumlah tiket yang akan dijual dan mereka tidak memberitahukannya. Saya sangat berharap

mendapatkan tiket karena ada keperluan di Padang,” ujar Selsius. Selsi yang berupaya mencari cara agar dapat berlayar ke Padang malam itu lalu membujuk temannya yang sudah mendapat tiket. Dengan bujuk rayu, akhirnya si teman melepas tiket miliknya, Selsipun akhirnya bisa ke Padang. (imj) FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

ANTRE Calon penumpang KMP Simasin antre membeli tiket di pelabuhan Tuapeijat

mengatakan seseorang berinisial MS yang memberi izin perusahaan menjadikan kantor desa menjadi mess. Ia juga mendapatkan informasi keterlibatan salah satu anggota dewan yang mengelola Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). “ Ada keterlibatan salah seorang anggota dewan dalam TKBM yang bekerjasama dengan MS,” katanya. Selain itu, Geas dan timnya juga mendapatkan informasi bahwa masyarakat yang bekerja di TKBM hanya dibayar Rp 400 hingga Rp700/ton. Ia juga menyesalkan pengakuan Kepala Desa Sinaka, Tarsan, yang tidak tahu kantornya dijadikan mess. “Kalau kepala desa tidak tahu, artinya kepala desa tidak pernah berkantor,” katanya. Saat kantor desa menjadi mess perusahaan, lanjut Geas, kepala desa dan stafnya berkantor di bangunan Pos Jaga Perairan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai. Dikatakan Geas, ia juga telah menanyakan kepada Edi Sukarni, Kepala DKP Mentawai, soal pemakaian pos yang dibangun di Boriai itu menjadi kantor kepala desa, namun sesuai keterangan yang ia dapat bahwa Edi juga tidak mengetahui hal itu. Geas mengaku telah memberitahukan temuan itu kepada Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dan meminta Pemda menyelesaikan persoalan itu terutama soal izin, keuntungan bagi daerah dalam bentuk PAD, pemakaian kantor desa dan pustu serta pendapatan untuk kas desa Sinaka. Dalam waktu dekat menurut Geas, mereka akan pergi menemui pemilik perusahaan di Bengkulu dan Tapan dan akan menanyakan bagaimana proses mereka menggunakan Desa Sinaka sebagai tempat transit. Sementara dalam pemberitaan Puailiggoubat sebelumnya, Camat Pagai Utara Ruslianus, 19 November mengatakan, transit batu bara itu dilakukan ship by ship (dari kapal ke kapal). “Tidak melalui darat, bongkar muat dilakukan di atas kapal tongkang dari Bengkulu dengan kapal besar pengangkut ke luar negeri,” katanya. Ruslianus mengatakan, alasan dijadikannya Mentawai sebagai tempat transit karena mereka menilai kegiatan loading lebih mudah dilakukan dan tempatnya strategis. Ia mengatakan kebanyakan batu bara tersebut diekspor ke Cina yang dilakukan oleh PT.Injatama Mining. Darmantius Saogo, Kepala Dusun Aban Baga kepada Puailiggoubat, 16 November 2012, mengatakan, beberapa warganya terlibat dalam aktivitas bongkar muat. “Mereka jadi buruh angkut di atas kapal,” katanya. (o/g)

MENTAWAINEWS Komisioner KPU Mentawai terpaksa merogoh kocek pribadi untuk membentuk PPK karena belum cairnya anggaran dari pusat . Rapot Pardomuan

anitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2013 tentang perubahan ke empat atas peraturan KPU nomor 07 tahun 2012 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 dibentuk antara Desember 2012 hingga Maret 2013. Namun hingga April 2013, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai belum melantik anggota PPK dan PPS. “KPU belum melantik PPK dan PPS karena belum cairnya anggaran dari pusat, bahkan untuk membentuk PPK

P

Puailiggoubat

NO. 262, 15 - 30 April 2013

8

KPU: Pelantikan PPK dan PPS Terganjal Anggaran saja, kami terpaksa menggunakan dana pribadi. Untung saja ongkos kapal antar pulau Rp5.000, sehingga kita bisa lakukan pembentukan PPK,” kata Komisioner KPU Mentawai, Hantiter, di ruang kerjanya, Jumat, 12 April. Menurut Hantiter, kondisi geografis Mentawai menjadi kendala sehingga KPU terpaksa jemput bola melakukan ujian tertulis dan wawancara calon anggota PPK dan PPS ke kecamatan, padahal sesuai petunjuknya bahwa calon anggota PPK seharusnya yang datang ke KPU untuk mendaftar sebagai calon dan dilakukan ujian tertulis dan wawancara. Sejauh ini PPK di Sembilan kecamatan sudah terbentuk kecuali di Siberut Barat. Sementara untuk PPS dilakukan

ujian tertulis dan wawancara. Untuk kecamatan Siberut Barat di Betaet, pihaknya telah mengirimkan formulir isian bagi para calon melalui email, karena di kecamatan itu telah ada akses internet. Hanya persoalannya terken-

dala biaya untuk melakukan test tertulis dan wawancara di lokasi itu. Beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemilu juga disampaikan Hantiter. Sebelumnya Dafrizal anggota KPU Mentawai telah mengundurkan diri pasca pemilukada sehubungan dengan telah diterimanya dia sebagai PNS di Kanwil Depag Menta-wai. Dia digantikan oleh Baharuddin Indra, mantan sekretaris KPU yang pernah menjalani hukuman pidana penjara terkait kasus korupsi pemba-ngunan kantor KPU Mentawai. Hantiter juga mendapat kabar ada salah satu komisioner KPU lainnya yang sudah mengajukan pengunduran diri ke KPU Sumbar karena mencalonkan diri menjadi anggota legislative. “Namun

kami belum mendapat tembusannya,” kata Hantiter. Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota KPU telah dilakukan untuk satu orang, namun saat ditanya tingkat kehadiran pengganti Dafrizal, Hantiter mengatakan yang bersangkutan datang saat KM Ambu-ambu datang pagi hari dan sore kembali lagi ke Padang. Sementara pengganti komisioner yang akan mengundurkan diri menurut Hantiter kemungkinan tidak akan ada. “Karena waktu kerja tinggal 2 bulan hingga 16 Juni,” katanya. Persoalan yang akan muncul ketika komisioner KPU hanya tinggal 4 orang, pengambilan keputusan saat pleno akan sulit.”Jika sama-sama 2 banding 2 maka akan sulit mendapatkan keputusan,” katanya. (o)

BK Peringatkan Anggota DPRD yang Sering Bolos TUAPEIJAT - Menjelang pengajuan Daftar Calon Sementara anggota DPR, DPD dan DPRD ke KPU, para bakal calon legislatif (bacaleg) tengah sibuksibuknya mempersiapkan berkas persyaratan pendaftaran dan memulai kampanye. Tak terkecuali para bacaleg yang juga menjadi anggota DPRD Mentawai. Kondisi ini mempengaruhi sidangsidang paripurna karena tingkat kehadiran anggota DPRD juga minim. Badan Kehormatan DPRD Kepulauan Mentawai, Basir menyayangkan ang-

gota legislatif yang tidak dapat hadir dalam pembahasan ranperda, Selasa 9 April lalu. Pembahasan yang terjadi pada hari itu hanya dihadiri 14 anggota DPRD. “Kita menyayangkan jumlah legislatif yang hadir. Karena dalam pembahasan ini harusnya dihadiri seluruh perangkat DPRD Mentawai,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 9 April. Basir menyatakan BK DPRD tengah melakukan pembenahan dan akan melakukan rapat internal untuk

mengevaluasi kehadiran anggota DPRD dalam rapat dan sidang. Basir menjabarkan, berdasarkan tata tertib DPRD, jika tiga bulan berturut-turut tidak masuk kantor atau tidak melaksanakan tugas pokoknya, akan diberi teguran lisan maupun tertulis. Ada juga anggota yang tidak pernah datang berkantor selama menjabat. Ia menambahkan. sampai saat ini, Badan Kehormatan DPRD Kepulauan Mentawai belum melayangkan surat teguran secara tertulis namun secara lisan sudah berulangkali diingatkan FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

MOBIL DINAS - Anggota DPRD Mentawai naik mobil dinas di halaman kantor DPRD Mentawai

anggota DPRD yang jarang di kantor. Dalam waktu dekat, BK berencana mengirimkan surat. Basir menambahkan. BK akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD dan soal sanksi diserahkan kepada pimpinan. “Kita tidak mau kecolongan karena persoalan anggota DPRD yang jarang di tempat. Untuk itu, kita harus mengikuti mekanisme dan tata tertib DPRD sesuai dengan PP 16 Tahun 2010 dan UU No 27 tahun 2009,” katanya.

Basir meminta anggota DPRD kembali aktif menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai badan legislative di Mentawai. Sementara Wakil Ketua DPRD Mentawai, Nikanor Saguruk, mengatakan, pihaknya sudah meminta BK menyurati anggota DPRD yang sering bolos dan mempertanyakan alasan ketidakhadirannya. “Ketika ada surat dari BK sebagai dasar. Kami sebagai pimpinan akan menindak lanjuti hal demikian,” katanya. (imj) FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

LUDES TERBAKAR - Doni Andrean, warga Desa Dusun Gulukguluk Saumanganyak Pagai Utara, mengamati puing-puing rumahnya yang terbakar pada 19 Februari lalu. Saat ini, Doni tengah berupaya meminta bantuan Dinas Sosial Kabupaten Mentawai.

9

Puailiggoubat NO. 262, 15 - 30 April 2013

Bakal Calon Legislatif dari Mentawai akan melakukan tes kesehatan di RS M. Djamil Padang. Biaya tes kesehatan ini Rp1.200.000 per orang. Yuafriza

umah Sakit Umum Pusat Provinsi Sumatra Barat M. Djamil di Padang akan melayani 4.000 bakal calon legislatif (Bacaleg) untuk melakukan tes kesehatan, 11-18 April 2013.. Bacaleg ini berasal dari Kota Padang, Kabupaten

R

RSUP M. Djamil Layani 4.000 Bakal Caleg Tes Kesehatan Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Mentawai, dan Pasaman Barat. Pejabat Pemberi Informasi RSUP M.Djamil Padang, Gustafianof, mengatakan, setiap bakal caleg akan menjalani pemeriksaan laboratarium, radiologi, penyakit dalam, jantung, kejiwaan, psikologi, kesehatan mata, dan THT. “Untuk melayani para caleg itu, kita menyiapkan tim lengkap dengan tenaga

medis sebanyak 200 orang,” kata Gustafianof kepada Puailiggoubat, Kamis, 11 april. Untuk pemeriksaan kesehatan itu, setiap Bacaleg dikenakan biaya Rp 1,2 juta. “Hasilnya akan diserahkan langsung kepada caleg yang melakukan tes kesehatan,” ujarnya. Komisioner KPU Sumbar, HM. Mufti Sarfie, mengatakan, pemeriksaan kesehatan merupakan syarat menjadi

calon legislatif. Setiap calon wajib memenuhi persyaratan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba saat mendaftar ke KPU pada 9-22 April. Selain RSUP M. Djamil Padang, ada tiga rumah sakit lainnya yang bisa dijadikan tempat pemeriksaan kesehatan para bakal caleg. Menurut Mufti, tes kesehatan ini boleh dilakukan oleh setiap rumah sakit golongan C. Menurut Muftie, berdasar data

Dinas Kesehatan, rumah sakit golongan C di Sumbar selain M. Djamil adalah RS Solok, RS Achmad Mochtar Bukittinggi, dan RSJ HB Sanin, Gadut, Padang. Tes kesehatan ini menurut Muftie, merupakan salah satu syarat untuk menjadi Calon Legislatif (Caleg), yang pendaftarannya telah dibuka pada 9-22 April 2013. Setiap Bacaleg diwajibkan memenuhi syarat sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba. (o)

FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Pendaftaran Calon Anggota KPU Diperpanjang

PERIKSA KESEHATAN - Salah seorang calon anggota legislatif dari PDI-P Kota Padang melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah Sakit Dr. M. Djamil Kota Padang, Kamis (11/4)

Pendaftaran Caleg Dibuka TUAPEIJAT – Genderang Pemilihan Umum 2014 mulai ditabuh dengan dibukanya pendaftaran untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Komisi Pemilihan Umum, 9 April. Namun, hingga Minggu, 14 April, belum satu pun bakal caleg yang mendaftar. Komisioner KPU Mentawai, Hantiter, mengatakan, sesuai tahapan penyelenggaraan pemilu yang mengacu pada peraturan KPU Nomor 18 Ta-hun 2013, sejak 9 April hingga 22 April 2013 sudah dibuka pendaftaran Daftar Calon Sementara (DCS) di KPU. KPU Mentawai juga bersiap. Sejak pendaftaran dibuka, beberapa meja di depan kantor KPU telah disiapkan lengkap dengan staf sekretariat yang akan menerima berkas-berkas para calon dari 12 partai politik peserta pemilu. Dikatakan Hantiter, seluruh partai politik sebaiknya berpartisipasi men-

daftarkan calonnya ke KPU termasuk partai politik yang baru ditetapkan yakni PKPI dan PBB. Menurutnya seluruh parpol diberlakukan sama dan tidak ada dispensasi atau kelonggaran bagi parpol yang baru diluluskan KPU yaitu PBB dan PKPI. “Pendaftaran dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan dan tidak ada pengecualian bagi parpol yang baru diluluskan” tegasnya. Untuk tahapan selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada 23 April hingga 6 Mei 2013 untuk kemudian setelah beberapa proses tahapan hingga sampai ke penyusunan dan penetapan DCS pada 30 Mei hingga 12 Juni 2013. Pengumuman DCS akan dilaksanakan pada 13 Juni hingga 17 Juni 2013. Terkait persyaratan kesehatan, Hantiter mengatakan para calon harus sehat jasmani dan rohani, serta bersih dari narkoba. “Sehat jasmani dan rohani, para calon juga harus bersih

dari pemakaian narkoba” katanya di Sekretariat KPU Mentawai di Tuapeijat, Jumat, 12 April. Selain itu Hantiter juga mengungkapkan, para calon yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Mentawai dari parpol yang tidak menjadi peserta pemilu 2014 harus mengundurkan diri dari jabatannya dan penggantinya diajukan oleh parpol yang bersangkutan. “Bagi calon sedang menjabat anggota DPRD Mentawai dari parpol yang bukan peserta pemilu 2014 harus mengundurkan diri” katanya. Pengunduran diri dilakukan paling lama pada pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT). Hal lain dalam pencalonan menurut Hantiter adalah adanya tahapan masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan akan diminta klarifikasi dari Parpol dan jika ada kejanggalan dan tidak memenuhi persyaratan maka parpol diminta untuk mengganti calonnya. (rpt/o)

TUAPEIJAT - Panitia seleksi calon anggota KPU Mentawai memperpanjang pendaftaran bakal calon hingga 16 April karena minimnya peserta yang mendaftar. Ketua Panitia Seleksi, Ridwan Siritubui, mengatakan, hingga pendaftaran ditutup 9 April, bakal calon yang mengembalikan formulir hanya lima orang, padahal yang mengambil formulir ada 24 orang. “Seharusnya pendaftar yang mengembalikan formulir minimal tiga puluh orang namun yang mengembalikan formulir tidak sesuai yang diharapkan,” katanya. Ridwan menduga, keterlambatan pengembalian formulir ini disebabkan terganggunya transportasi laut karena badai seminggu terakhir. “Saat pendaftaran dibuka, cuaca tengah ekstrim dan sering badai, kondisi ini membuat peserta tidak dapat mengembalikan formulir tepat waktu,” kata Ridwan, di Sekretariat Pansel, 9 April. Ia mendapat informasi, ada 7 formulir di Siberut dan 5 dari Sikakap yang akan dikirimkan ke Pansel saat kapal antar pulau sudah berlayar. Ia menambahkan, perpanjangan masa pendaftaran hanya berlaku sekali, maksimal 7 hari. Karena itu bila ada formulir yang belum dikembalikan hingga akhir masa perpanjangan maka calon akan gugur dengan sendirinya sementara formulir yang ada akan dilanjutkan penyeleksiannya sesuai dengan tahapan-tahapannya. “Perpanjangan waktu hanya sekali. Jadi bagi yang belum mengembalikan formulirnya hingga batas perpanjangan ini maka dianggap gugur dan berapapun jumlah formulir yang ada akan dilanjutkan penyeleksian berikutnya sesuai tahapan yang dijadwalkan,” katanya. (Imj). FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

SEKRETARIAT PENDAFTARAN - Sekretariat tim seleksi anggota KPU di Km4 Tuapeijat, Sipora Utara

10

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 262, 15 - 30 April 2013

Diduga Amai dibunuh akibat perebutan pulau Rua Mata yang akan dijual ke orang lain. Pelapor merasa aparat penyidik melakukan pembiaran. Gerson Merari Saleleubaja

PENGUNGKAPAN DUGAAN PEMBUNUHAN LAMBAN

Polres Mentawai Diadukan ke Propam Polda FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

erasa tak puas atas kinerja Kepolisian Resor Mentawai dalam mengungkap kasus dugaan pembunuhan Amai (Niah), perempuan berusia 70 tahun yang beralamat di Pulau Dua Mata, Desa Beriulou, Kecamatan Sipora Selatan, 19 Agustus 2012, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan Kepolisian Sektor Sipora tertanggal 28 Agustus 2012, Djunaihar, keponakan Amai melaporkan hal itu ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumbar Senin,1 April. Menurut Djunaihar yang mengunjungi Kantor Redaksi Puailiggoubat, kasus pengungkapan yang ditindaklanjuti Polres Mentawai terkesan lamban bahkan cenderung tak serius. “Seolah-olah kasus ini ditutupi,” katanya Senin,1 April. Djunaihar menyebutkan, saat menerima kabar kematian Amai dari Kepala Dusun Tuapeijat Jonatan melalui telpon pada Agustus itu, dari Jakarta ia langsung ke Mentawai. Sampai di Sioban, ia bertemu dengan Kapolsek Fardinan untuk menanyakan penyebab kematian Amai. Saat itu ia diberi tahu Kanitreskrim Polsek Sioban Ermanto yang menyebutkan kematian Amai murni kecelakaan laut. Merasa tak puas dengan keterangan itu, Djunaihar kemudian pergi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Pulau Ruamata, Beriulou untuk menggali informasi penyebab kematian sebenarnya. Dari info masyarakat setempat, lanjut Junaihar, saat tubuh Amai ditemukan, tubuhnya ada luka darah, bekas memar dan lehernya diikat dengan tambang. “Dari situ saya curiga kematian bibi saya bukan kecelakaan biasa karena ada tanda-tanda penganiayaan di sekujur tubuhnya,” ujarnya. Kecurigaan Djunaihar diperkuat dengan kondisi perahu korban yang ada di darat karena menurut dia jika itu kecelakaan laut dengan perahu terbalik tidak mungkin perahunya ada di darat lengkap dengan isinya seperti pisang, karung dan bekalnya berupa roti yang masih utuh. Karena masih penasaran penyebab kematian bibinya, selang dua bulan tepatnya Oktober, Djunaihar kembali ke Mentawai. Melalui kepala desa, Ia kemudian memanggil 4 orang yang berada di pulau Rua Mata saat kejadian yakni sepasang suami istri serta Fadel

M

FOTO KORBAN Foto korban (kanan) dan sejumlah orang yang jadi saksi dalam kasus dugaan pembunuhan yang diperlihatkan Djunaihar kepada Puailiggoubat

dan Al, cucu tiri korban. Dalam pertemuan itu, Fadel menyebutkan Amai dibunuh dengan dicekik oleh Al. Kesaksian tersebut kemudian dilaporkan Djunaihar kepada Polres Mentawai pada 15 Oktober 2012 dengan nomor laporan LP/44/X/2012/ Res-Mtw pukul 11.45 WIB. Saat itu kasus ditangani oleh IPDA Seventri,SH dan Bripka Surya Wahyudi, mereka kemudian menetapkan Al sebagai DPO. Selang beberapa hari Al ditangkap namun dalam kasus yang berbeda yakni pencurian. Selang tiga bulan kemudian Al dilepaskan dan menghilang. Untuk memastikan kematian Amai, Djunaihar meminta polisi melakukan otopsi yang kemudian ditindaklanjuti polisi dengan meminta persetujuan keluarga untuk melakukan pengalian makam surat polisi nomor B/629/XI/ 2012/Res-Mtw tertanggal 9 Nobember 2012 yang berisi pemberitahuan jadwal penggalian yang direncanakan pada tanggal 13 November 2012. Kemudian polisi melakukan otopsi pada Senin 19 November 2012 yang dilakukan tim otopsi/eksomasi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokes) Polda Sumbar, sesuai dengan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) nomor SP2HP/53/XII/2012/Reskrim tertanggal 25 November 2012. Djunaihar mengatakan, sebelum ia meminta polisi melakukan otopsi, anggota keluarganya yang lain yang bernama R, adik dari korban sendiri melarang melakukan penggalian kubur.

Larangan itu dituliskan di atas surat bermaterai tertanggal 11 Septem-ber 2011 bertempat di Padang. Dari larangan R itu, Djunaihar mengaku bertambah curiga terhadap indikasi penyebab kematian korban. Setelah menyelidiki surat yang ditulis tangan tersebut didapat info dari Danil, salah seorang saudaranya bahwa surat itu merupakan rekayasa dari R dan beberapa orang. Menurut keterangan Danil yang diulangi Djunaihar, surat itu dibuat di Sioban oleh seorang oknum Polisi berinisial E1 atas permintaan salah seorang anak R yang berisial E2, kemudian disodorkan kepada R untuk ditandatangani. “Kecurigaan saya bertambah karena saya menduga penyebab dugaan terbunuhnya bibi saya Amai karena ada motif perebutan harta, dan itu melibatkan keluarga kami sendiri, karena sebelumnya pernah terjadi konflik saat beberapa anggota keluarga ingin menjual pulau Rua Mata milik Amai (Niah) kepada investor seharga Rp4 miliar namun korban menolak,” ujarnya. Setelah dilakukan otopsi, polisi memberitahu hasilnya kepada Djunaihar dengan surat bernomor SP2HP/68/XII/ 2012/Reskrim yang menjelaskan dalam mayat yang sudah membusuk ditemukan resapa darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul. Dijelaskan lagi sebelum meninggal korban mendapat kekerasan pada bagian kepala, namun penyebab kamtian korban tidak dapat ditentukan karena sudah membusuk lanjut.

Berdasarkan hasil otopsi tersebut Polres Mentawai melakukan gelar perkara tanggal 3 Desember 2012 dengan hasil perkara belum bisa ditingkatkan ke tahap penyelidikan dengan alasan perlu mendalami keterangan saksi mata bernama Alpade. Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2012 dibuat surat panggilan kepada Alpade yang beralamat di Beriulou yang bernomor S-Pgl/86/XII/2012/Reskrim agar datang pada tanggal 10 November 2012 namun saksi tidak datang. Karena tidak datang, polisi melakukan pemanggilan ke dua pada 11 Desember 2012 namun saksi sudah tidak berada di tempat. Karena tak juga digubris, 17 Desember 2012 polisi melakukan pencarian selama 5 hari namun yang bersangkutan tidak dikete-mukan dan dinyatakan sebagai buron. Hingga 1 April 2013, Djunaihar menyebutkan Alpade belum ditemukan oleh pihak Polres Mentawai. “Saya merasa tidak mendapatkan keadilan karena Fadel sebagai saksi saat kejadian sudah menjelaskan kepada polisi bahwa dugaan pelaku adalah Al, namun tidak ada tindakan yang nyata saat itu” katanya. Karena merasa tak terlayani secara hukum maka Senin 1 April, Djunaihar memutuskan melaporkan kasus kelalaian penyidikan ini ke Propam Polda Sumbar. “Surya yang menangani kasus itu tidak bisa saya hubungi lagi, entah sudah ganti HP atau tidak, saya sudah pusing menunggu hasil sekitar 6 bulan,” ujarnya ”Siapapun aktor dan pelaku di belakang semua ini akan saya cari”

Djunaihar ujarnya. Sementara Kapolres Mentawai, AKBP. Cucuk Trihono yang dikonfirmasi terkait kasus itu, menyebutkan laporan Djunaihar telah mereka terima dan langsung ditindaklanjuti. “Malah Djunaihar kami ikutkan saat gelar perkara,” katanya melalui telpon kepada Puailiggoubat Sabtu malam, 13 April. Keterangan Cucuk dibuktikan dengan adanya surat perintah tugas bernomor:Sp-Gas/30/X/2012/Reskrim sekaligus surat perintah penyelidikan kasus tersebut bernomor Sp-Lidik/14/ X/2012/Reskrim yang dikeluarkan bersamaan pada tanggal 15 Oktober 2012. Cucuk Trihono mengatakan setiap perkembangan kasus, si pelapor selalu diberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) oleh penyidik. “Jadi saat ini proses penyidikan tetap berlanjut dan diperdalam, tidak kami biarkan,” ujarnya. Pernyataan Cucuk tersebut didukung dengan adanya SP2HP tertanggal 25 November 2012 dengan nomor SP2HP/53/XII/2012/Reskrim dan ditindaklanjuti dengan SP2HP/68/XII/ Reskrim tertanggal 5 Desember 2012 yang ditujukan kepada Djunaihar. Di sisi lain Cucuk menyebutkan dalam proses pendalaman kasus, pihaknya mengalami hambatan untuk menghadirkan saksi. “Sudah tiga kali kami mencari saksi dikampungnya namun tak bisa diketemukan, untuk memperlancar penyelidikan kita juga meminta Djunaihar untuk membantu menghadirkan saksi tersebut,” katanya. Yang pasti, lanjut Kapolres, proses tetap berjalan, “Kalau surat pemberhentian penyelidikan belum kami keluarkan, berarti kasus tersebut dalam proses penanganan penyidik,” katanya. (g)

Puailiggoubat Puailiggoubat, NO. 262, 15 - 30 April 2013 NO. 252, 15 - 30 November 2012

Ujian Nasional Ditunda di 11 Provinsi JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengumumkan penundaan jadwal Ujian Nasional (UN) 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 provinsi. Penundaan ini terkait kendala teknis dalam pengepakan naskah soal di percetakan. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Ibnu Hamad, di Jakarta, menyebutkan ke-11 propinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN tersebut adalah: Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. “Untuk provinsi lain tidak ada perubahan, dilaksanakan sesuai jadwal semula, yakni Senin, 15 April”, tegas Ibnu Hamad, di Jakarta, Sabtu (13/4) Ibu Hamid menjelaskan, penundaan ini hanya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia saja. Adapun jadwal UN mata pelajaran lain akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. “Jadwal UN mata pelajaran lain berlangsung sesuai jadwal atau tidak mengalami perubahan jadwal,” tegas Ibnu Hamad. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud itu meyakini, pergeseran jadwal UN mata pelajaran Bahasa Indonesia tidak akan mempengaruhi konsentrasi siswa dalam menghadapi UN. “Perubahan jadwal ini tidak akan berpengaruh terhadap siswa, sebab bagi siswa yang sudah mempersiapkan diri dengan baik, masalah waktu pelaksanaan tidak akan jadi kendala”, tuturnya. Mengenai pendistribusian naskah soal UN, menurut Ibnu Hamid, berlangsung dengan baik, tanpa kendala berarti. Saat ini, naskah soal UN sudah sampai di dinas pendidikan kabupaten/kota, dan selanjutnya didistribusikan ke rayon dan sekolah tempat penyelenggaraan UN. Ibnu Hamad menghimbau agar siswa tetap berkonsentrasi dan mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi UN 2013, yang berlangsung pada tanggal 15 - 18 April untuk jenjang SMA/MA/SMALB dan Paket C dan tanggal 15 - 17 April untuk jenjang SMK. Sedangkan jenjang SMP/MTs/ SMLB dan Paket B pada tanggal 22 25 April, dan jenjang SD/MI dan Paket A pada tanggal 6 - 8 Mei. ”Persiapkan diri dengan baik, pelajari dan pahami kisi-kisi soal yang telah ditetapkan. Abaikan isu-isu tentang kebocoran soal dan kunci jawaban. Sebab dengan diterapkannya 20 variasi soal dan ditambah dengan pemakaian kode bar pada setiap naskah dan lembar jawaban UN, mustahil kebocoran soal akan terjadi,” imbau Ibnu. int

P

akar Psikologi Forensik Universitas Bina Nusantara, Reza Indragiri Amriel meminta agar para facebooker tidak 'telanjang' dalam statusnya di facebook. Telanjang dalam artian selalu menceritakan kejadian sebenarnya di facebook bisa menjadi sasaran empuk para penjahat Reza mengucapkan hal itu terkait kasus Desi Susilawati (20), Tenaga Kerja Wanita asal Indonesia yang kerja di Taiwan yang dikelabui pacar yang Ia kenal melalui facebook.

JAKARTA - Jelang peringatan Hari Kartini yang jatuh pada 21 April, beberapa organisasi sosial turut memberi penghargaan pada perempuan yang berjasa terhadap lingkungan sekitarnya. Begitu juga wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT), yang telah memilih tujuh calon penerima Kartini Award. "Untuk tahun ini kita telah memilih tujuh orang dari berbagai kategori. Tadinya mau 10 tapi setelah disaring lagi jadinya kita dapati tujuh orang," kata Lieke Gunawan, Ketua Umum WITT, saat ditemui di restoran Makan Makan, jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (15/4/2013). Penganugerahan Kartini Award didasari beberapa krite-ria, di antaranya punya dedikasi tinggi dan telah memperjuang-kan sesuatu di bidangnya cukup lama. "Salah satunya Okke Hatta Rajasa, dia sangat aktif bergerak di kerajinan tenun dan tidak banyak yang tahu," ujarnya menambahkan. Indira Kartini Sofwan, ketua

Sebelumnya, diberitakan, Desi tertipu oleh Iwan Adi Nugraha, lelaki yang Ia kenal melalui facebook lalu Ia pacari. Desi tertipu sebanyak Rp 26 juta, $ 1.800 dollar US, serta dua ponsel senilai Rp 3 juta. Lebih lanjut, Reza mengatakan, pengguna facebook dengan nama akun perempuan tiga kali lebih besar peluangnya menjadi korban kejahatan. Bertambah besar lagi, apabila perempuan itu memasukkan data maupun foto pribadi ke facebook termasuk update status yang berkesinambungan. Menurut Reza, tiga hal itu memberikan celah bagi cybercriminal atau cyberstalker (penguntit maya,red) untuk melakukan kejahatan. Sebab, kata Reza, biasanya dari status korban kerap menunjukkan sisi rapuhnya. Misalnya dari status yang

11 12

berbunyi demikian 'Sepi amat nih kos2an'. Maka nantinya pelaku kejahatan bisa melakukan pendekatan setelah

membaca status ini. Belum lagi dari status seperti ini, 'Balik sekolah, capek. Mama blm pulang. Papa msh di kantor. FB-an, yuk!'. Status ini menunjukkan bahwa penulis status sedang sendirian di rumah. Bagi penjahat ini adalah saat yang tepat untuk beraksi. Makanya, kata Reza, jangan pernah "telanjang" ketika berselancar di dunia maya. Maksudnya jangan pernah terlalu terbuka dengan identitas pribadi, serta keadaan dan menulis seluruh jadwal rutinitas sehari-hari. Sebab orang

FOTO:TRIBUNNEWS.COM

dapat dengan mudah menguntit dan melakukan tindak kejahatan. Sementara itu, terkait mereka yang kerap mencari pasangan di Facebook, kata Reza, sebaiknya tetap melakukan pendekatan secara konvensional. Maksudnya, calon pacar yang dikenal di facebook itu harus lebih dulu diajak bertemu. Setelah itu ditelisik lebih dalam siapa orang yang dikenal lewat facebook itu. Baru kemudian berpacaran. (int)

Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan ini juga pernah memperoleh penghargaan Ashden Awards 2012. Dinilai aktif mengenalkan pembangkit listrik tenaga mikro hidro. * Elvira Rosa Nasution, mantan atlet renang berprestasi yang sekarang bergerak di belakang layar. Aktif sebagai ketua persatuan pembinaan dan mengelola klub renang Elvira Swima Gemilang.

KARTINI AWARD - Okke Hatta Rajasa, salah satu calon peraih Kartini Award 2013. panitia Kartini Award mengatakan, pemberian penghargaan berasal dari beragam kategori. Ada yang aktif di bidang pendidikan, olahraga, pariwisata, dan juga kepentingan umum. Penghargaan akan diberikan pada Senin (22/ 4/2013) di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. Tujuh tokoh peraih Kartini Award versi WITT adalah:

* Krisnina Maharani, atau Nina Akbar Tanjung, yang aktif di bidang sosial dan pariwisata, dan ketua Warna Warni Indonesia Foundation.

* Okke Hatta Rajasa, Ketua Cita Tenun Indonesia, yang mengelola dan berjasa mengenalkan tenun ke kancah internasional. Bersama CTI juga turut membantu perajin dan pengembangan tenun di Indonesia.

* Sri Rossyati dan Sri Irianingsih, guru kembar Sekolah Darurat Kartini, yang sejak tahun 1990 aktif mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak jalanan dan tidak mampu.

* Tri Mumpuni, seorang pemberdaya listrik di lebih dari 60 lokasi terpencil di Indonesia. Direktur Institut

* Harini Bambang Wahono, praktisi lingkungan hidup yang mengolah sampah rumah tangga menjadi kompos. Int

Sosok

Puailiggoubat 12 NO. 262, 15 - 30 April 2013

Penanganan bencana di Mentawai tidak akan sama dengan daerah tepi. Kondisi alam yang tidak menentu dan kondisi geografis yang berbentuk kepulauan dengan akses jalur laut dan sungai membuat BPBD sebagai lembaga penanganan bencana di Mentawai harus bersiasat dalam pertolongan kepada korban. Di sisi lain, staf yang terbatas dan pendanaan yang kurang menjadi tantangan di tengah kondisi Mentawai yang termasuk daerah rawan bencana. Di tengah kesibukan dalam masa tanggap darurat banjir yang melanda pulau Siberut, Hatisama Hura, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Mentawai meluangkan waktu untuk wawancara dengan Puailiggoubat di pelabuhan kapal Ambu-ambu saat menunggu pembongkaran barang-barang bantuan dari BPBD Provinsi Sumbar, Jumat, 12 April. Berikut petikan wawancaranya.

B

agaimana kesiapan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menghadapi bencana? Kalau kita telah menyiapkan pelatihan Satgas dan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan itu pun di ruang lingkup pemerintah dan tahun ini membangun jalur evakuasi dan shelter itu dari dana testama BNPB ditambah lagi peringatan dini. Jadi kalau kesiapsiagaan kita sudah mengusulkan dana Rp19,2 miliar lebih ke BPNB. Dana itu untuk sosialiasi di tingkat masyarakat, sekolah dan juga untuk evakuasi, jadi yang kita usulkan persiapan ke depan adalah Posko Lapangan (Poskolap), ada empat titik yang kita bangun, tiga di Siberut dan satu ke Sipora. Untuk Siberut, ada di Siberut Utara, Selatan dan Barat Daya. Untuk tahun depannya kita akan bangun untuk Siberut Barat. Jadi kita lakukan secara bertahap karena kita melihat waktu pelaksanaannya. Menurut anda, bencana yang rawan di Mentawai selain gempa dan banjir apa? Yang rawan bencana sama kita di sini adalah angin kencang dan longsor, seperti yang kita lihat di Puro itu, ada beberapa rumah yang terancam longsor, itu satu. Tapi

kalau angin kencang ada setiap tahun yang kena. Itupun terjadi di wilayah barat dan Siberut Utara. Jadi ini perlu kita antisipasi tapi tidak ada penanganannya, sekarang bagaimana masyarakat menghindari sebab tidak ada pencegahannya yang bisa hanya menghindari untuk menyelamatkan diri. Bagaimana komunikasi pemerintah kabupaten sampai camat dan desa dalam penanganan bencana? Sebenarnya komunikasi masyarakat dan pemerintah kita terbentur dengan kondisi alam dan geografis kepulauan, kita memang sangat terbentur dengan komunikasi tetapi kita dari pemerintah lewat BPBD merancang setiap kecamatan membuat hubungan radio, dan kita akan kembangkan reviter (perangkat radio penambah sinyal), sehingga kalau ada informasi kebencanaan maka cepat kita tangani. Bencana banjir ini bukan kita tidak mau menangani, kesulitan memang karena faktor cuaca. Kami disini pada hari Minggu, memberanikan diri untuk ke sini walau badai dan ombak besar. Maka dengan pengalaman itu kita harus membuat jaringan komunikasi baik itu kecamatan dan desa, nanti akan kita kembangkan di seluruh wilayah di Mentawai.

Kalau Pusdalops sendiri bagaimana dengan personilnya? Kalau dari Pusdalops sendiri ada 24 orang personil. Rencana kita untuk Pusdalops setiap kecamatan akan kita kirim satu orang dulu untuk standby memberikan informasi ke BPBD kabupaten dan kemanapun informasi yang membutuhkan. Jika perangkat berfungsi, kalau hanya satu operator tidak mungkin dia akan kerja 24 jam, jadi kita harus pekerjakan dua orang, satu orang siang dan satu orang malam, jadi kita akan saling berbagi informasi. Itulah persiapan yang kita siapkan. Setelah masa tanggap darurat, apa lagi yang dikerjakan? Kami dari BPBD mengkaji cepat dan menghimpun data-data apa kejadian di lapangan sesudah itu menjadi laporan kepada Bupati dan beliau akan mengeluarkan kebijakan sesudah penanganan kebencanaan dalam tanggap darurat. Setelah masa tanggap darurat nanti keputusan dari Bupati, akan dilanjutkan Dinas Sosial atau kalau ada yang rusak akan dilanjutkan kepada Rehab Rekon, itupun kembali kepada dinas teknis yang bersangkutan, kalau ada kerusakan infrastruktur itu ditangani oleh PU atau kalau ada yang sakit akan ditangani oleh Dinas Kesehatan, itulah teknis yang dilakukan. Kita

akan selalu berkoordinasi dalam penanggulangan bencana. Jadi bukan BPBD saja yang bertanggungjawab tapi semua elemen pemerintah dan masyarakat. Banyak ahli mengingatkan Mentawai dibayangi gempa besar, apa saja yang dilakukan BPBD dalam menghadapi bahaya tersebut? Kalau kita dari sisi BPBD, kita sudah siap dan selalu kita menyampaikan kepada pemerintah kita, bahwa ini yang kita siapkan menghadapi gempa megathrust. Persiapan yang dilakukan adalah membuat jalur evakuasi, tempat evakuasi dan posko serta gudang untuk persiapan loiostik. Selain itu mengadakan latihan simulasi kepada masyarakat, dan ketika bencana datang untuk bersiap menyelamatkan diri. Pada prinsipnya kalau ada gempa lari, sebab ada informasi dari peneliti BMKG, LIPI, Ausaid waktu kami mengikuti lokakarya di Jakarta, gempa megathrust ini benar adanya tapi tidak ada satupun yang mengetahui kapan datangnya bencana ini. Tetapi kita perlu waspada dan kita harus memberikan kesiapsiagaan kepada masyarakat dan terus melakukan sosialiasi. Kita berikan atau siapkan sumber daya manusia yang berhubungan dengan bencana sehingga masyarakat siap menghadapi bencana

itu. Sebab Mentawai merupakan daerah yang rawan bencana, jadi inilah yang kita siapkan dari BPBD. Cuma faktornya adalah terbentur kepada anggaran. Kalau perencanaan mungkin sama dengan di Padang. Tetapi disaat faktor anggaran dan transportasi juga kurang, contohnya disaat kita mengantarkan logisitik tetapi kapal melayani masyarakat ini menjadi kewalahan dalam menangani bencana ini. (rus)

BIODATA Nama: Hatisama Hura Kelahiran: Nias, 30 Desember 1975 Pendidikan Terakhir: Magister Manajemen Sumber Daya Manusia Jabatan: Kabid Kedaruratan dan Logisitik/ Manajer Pusdalops PB, BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Ragam

T

oek merupakan makanan khas yang sangat disukai masyarakat Mentawai. Toek adalah sejenis ulat yang dihasilkan dari proses pembusukan batang kayu. Ada beberapa jenis kayu yang dapat menghasilkan toek yang dikenal oleh masyarakat Saureinu’, yaitu Tumung, Bakbak, Ettet, dan Mageuk- geuk. Tumung merupakan salah satu kayu yang terbaik untuk menghasilkan toek. Selain itu jangka waktu untuk dapat menghasilkan toek juga lebih cepat yakni rata-rata 3 bulan. Bak-bak juga hampir sama kualitasnya dengan kayu tumung. Namun jangka waktunya untuk menghasilkan toek lebih lama yakni rata-rata 4 bulan. Mageukgeuk membutuhkan waktu yang lebih besar akan membutuhkan waktu yang lebih lama agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kayu yang sudah ditebang dipotong-potong dengan kampak menjadi beberapa bagian yang sama panjangnya, rata-rata 50 cm sampai 1 meter. Sekarang masyarakat sudah menggunakan chainsaw untuk memudahkan mereka menebang dan memotong kayu lama dibandingkan kayu lainnya yakni rata-rata 6 bulan. Pekerjaan menebang kayu untuk membiakkan toek tidak hanya dilakukan laki-laki.

Sisi Lain

K

Puailiggoubat 13 NO. 262, 15 - 30 April 2013

Perempuan juga ikut berperan dan adakalanya pekerjaan ini dilakukan sendiri oleh kaum perempuan. Kayu yang ditebang biasanya minimal berdiameter 30 cm dan maksimal berdiameter 1 meter. Ukuran kayu yang terlalu terdekat. Lalu ujung tali diikatkan pada rumput atau semak-semak di pinggir sungai agar kayu tidak hanyut. Berdasarkan pengetahuan masyarakat kondisi air sungai sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan toek di dalam kayu. Air sungai yang bisa membantu proses pembuatan toek adalah sungai yang yang besar. Batang kayu yang dipotong mulai dari bagian di atas akar sampai ke batas dahan. Batang kayu yang berdahan tidak diambil, sebab tidak bisa menghasilkan toek. Setelah kayu selesai dipotong kemudian diberi lubang dibagian atas untuk mengikatkan tali. Potongan kayu yang sama ukurannya disusun dalam satu ikatan. Kemudian potongan kayu-kayu itu dibawa ke sungai atau ke anak sungai yang terdekat. Lalu ujung tali diikatkan pada rumput atau semak-semak di pinggir sungai agar kayu tidak hanyut. Berdasarkan pengetahuan masyarakat kondisi air sungai sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan toek di dalam kayu. Air sungai yang bisa membantu proses pembuatan toek adalah sungai yang berair payau. Yang sering menjadi kendala dalam

proses pembuatan toek ini adalah banjir. Apabila kayu terendam air yang terlalu besar dalam jangka waktu yang lama maka toek sulit berkembang. Ukuran toek bisa sampai sebesar jari telunjuk orang dewasa dan panjangnya mencapai 50 cm. Selain air sungai, cara perawatan terhadap potongan kayu di sungai juga ikut mempengaruhi kualitas toek di dalam kayu. Biasa diikatkan beberapa batang bambu. Dengan demikian kayu itu tidak akan tenggelam. Panen toek biasanya langsung dilakukan di sungai. Pemilik toek bisa saja memanggil kaum kerabatnya untuk sama-sama makan toek di sungai atau di rumahnya. Selain sebagai salah satu makanan yang sangat disukai, toek juga memiliki nilai sosial di masyarakat, nya kaum ibu lah yang bertugas merawat potonganpotongan kayu itu. Jika dirasa perlu lumut yang melekat pada kayu dibersihkan dengan daun-daunan atau rumput di pinggir sungai. Apabila kayu sudah mulai berisi toek maka kayu itu perlahan-lahan akan mulai tenggelam. Sementara kayu harus tetap terapung, maka biasanya di atas potongan kayu tersebut diikatkan terutama di kalangan ibu-ibu. Seorang ibu yang memiliki toek siap dipanen bisa memanfaatkannya sebagai semacam upah bagi ibu-ibu lain yang membantunya bekerja di sawah atau di ladang gette’.

Setelah selesai bekerja, keesokan harinya kelompok ibu-ibu itu pergi untuk panen toek. Meskipun tempatnya jauh di hulu atau di hilir sungai pergi makan toek tetap menjadi suatu hal yang sangatmenyenangkan. Kayu dibelahdengan kampak atau parang, lalu toek dikeluarkan dan langsung dimakan. Sebagian dari toek akan dibawa pulang sebagai lauk-pauk untuk seluruh keluarga. Toek apabila

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

endati sudah melakoni jabatan lain sebagai Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, namun kecintaan Sermon Sakerebau terhadap dunia pendidikan tidak bisa dia lepaskan. Sermon ikut menginisiasi budaya Mentawai menjadi muatan lokal sejak dia menjabat Kepala Ranting Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Utara. Saat berkunjung ke Dusun Magosi, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, 11 April ia juga mengapresiasi perjuangan Yayasan Citra Mandiri Mentawai yang telah mendirikan sekolah hutan, di Magosi dan Tinambu. “Kita mengapresiasi kawan-

kawan YCM yang telah mendirikan sekolah hutan, di saat pemerintah belum bisa menjangkau akses pendidikan ke daerah ini,” katanya. Kini dengan datangnya bupati telah memberikan sinyal bagus untuk daerah Magosi agar anakanaknya bisa mengecap pendidikan yang layak. “Setidaknya kawankawan kita ini telah merintis pendidikan di daerah ini, kita juga berterimakasih, dan kini pemerintah akan mendirikan filial di daerah ini dan ini merupakan sinyal yang baik untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anak Magosi,” ungkapnya. Melihat kondisi anak usia sekolah tapi tidak pandai membaca, Sermon terharu dan

merasa bersalah telah membiarkan anak-anak ini tidak mendapatkan pendidikan yang layak. “Saya sendiri terharu melihat kondisi anak-anak usia sekolah tidak mendapatkan pendidikan. Saya sendiri merasa bersalah sebagai lembaga pemerintah tidak bisa mengakomodir pendidikan mereka,” ungkapnya. Setidaknya tekanan batin ini telah melegakan dirinya setelah bupati berjanji kepada masyarakat Magosi untuk mendirikan sekolah filial. “Saya sedikit lega setelah beliau (bupati) memberikan harapan kepada masyarakat Magosi tentang sekolah ini, namun ia berharap ini terus dikembangkan, dan masih banyak lagi anak-anak seperti di

Magosi ini, tapi itu juga dilakukan secara perlahan-lahan,” katanya. (rus)

sudah dikeluarkan dari kayu tidak bisa bertahan hidup terlalu lama hanya beberapa jam saja. Toek biasa juga dimakan bersama keladi dan pisang yang dibawa dari rumah. Serta diberi pula bumbu berupa garam, potongan cabai dan bawang serta asam. Selain dimakan mentah toek bisa juga dimasak (direbus atau ditumis). (Sumber: Saureinu’ Sesuatu yang Hilang, Tarida Hernawati, YCMM, 2004)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Puailiggoubat NO. 262, 15 - 30 April 2013

Peraturan ini bertentangan dengan UU. Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pokok Pers dan berpotensi mengancam kebebasan pers.

Kekang Kebebasan Pers, Aturan KPU Diprotes

Yuafriza

BH Pers Padang bersama AJI Kota Padang memprotes Peraturan KPU No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. KPU dinilai tidak paham dengan kebebasan pers yang telah dijamin UUD 1945 dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Aturan KPU yang dinilai mengekang kebebasan pers terdapat dalam pasal 36 sampai dengan pasal 46 yang mengatur pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye, serta terdapat aturan terkait dengan sanksi bagi penyelenggaran penyiaran dan media massa cetak. Pasal paling krusial adalah pasal 46 ayat 1 yang berbunyi “Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat berupa :a.teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah; c. Pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu; d.Denda; e. Pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu;atau f. Pencabutan

14

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

L

DEMO - Sejumlah wartawan melepas identitas pengenal mereka saat melakukan aksi demo di tugu Simpang Haru Padang izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.” Menurut Pjs. Direktur LBH Pers Padang Roni Saputra dan Ketua AJI Padang Hendra Makmur, aturan tersebut bertentangan dengan UndangUndang Pers No. 40 Tahun 1999, pasal

10 Calon Perebutkan Posisi Komisioner KPU Sumbar PADANG - Tim Seleksi mengumumkan sepuluh calon yang akan memperebutkan posisi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat periode 2013-2018. Ketua Tim Seleksi KPU Sumbar, Yuliandri mengatakan, sepuluh nama tersebut akan diajukan ke KPU RI di Jakarta untuk menjalani fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan). “Hanya akan ada lima nama yang akan dinyatakan lolos,” katanya, Senin, 15 April lalu. Sepuluh nama tersebut terdiri atas delapan laki-laki dan dua perempuan. Mereka adalah Afriyanto Korga (komisioner KPU Kabupaten Tanah Datar), Amnasmen (komisioner KPU Kota Solok), Desi Asmaret (komisioner KPU Sumbar), Fikon (komisioner KPU Kabupaten Agam), M. Mufti Syarfie (komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat). Selain itu, Nova Indra (komisoner KPU Kabupaten Solok), Suhatri Bur (komisioner KPU Kabupaten Padang Pariaman), Adrianto (PNS), Nurhaida Yetti (dosen), dan Samaratul Fuad (Advokat). Nama-nama tersebut, lanjut Yuliandri, merupakan hasil seleksi wawancara dari 20 nama yang berlangsung pada 7-8 April 20013. “Para calon telah menjalani seluruh tahapan seleksi mulai dari seleksi adminstrasi, ujian tertulis, kesehatan, hingga tes Psikologi, dan tinggal menunggu hasil akhir di di Jakarta,” tambah Akademinisi Fakultas HUkum Universitas Andalas itu Sementara, Tim Seleksi Calon anggota KPU Provinsi Sumatera Barat tersebut adalah Drs. Rusdi Lubis, M.Si (Mantan Birokrat , Prof. DR. Yuliandri, SH.MH (dosen UNAND), Nora Susilawati (dosen UNP), Prof. DR. Hj. Neviarni S, MS (dosen UNP) dan Hary Efendi Iskandar, SS. MA (dosen UNAND). prl

4 ayat 2 yang berbunyi “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran.” Aturan serupa sebenarnya pernah tercantum juga dalam pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah

Konstitusi telah membatalkan pasal tersebut setelah digugat Lembaga Bantuan Hukum Pers, bersama 7 pemred media yang antara lain Karaniya Dharmasaputra (Pemred vivanews. com), Heru Hendratmoko (Pemred KBR 68H), FX Rudi Gunawan (Pemred VHR), Endi M Bayuni (Pemred The

Jakartapost), Sri Malela Mahargasari (Pemred Koran Tempo), Ramadhan Pohan (Pemred Jurnas) dan Toriq Hadad (Pemred Majalah Tempo). “Entah kenapa aturan ini kembali muncul, terlihat bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam membuat peraturan tidak teliti dan hatihati, serta tanpa sinkronisasi dengan regulasi terkait yang masih berlaku ataupun sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menyebabkan KPU telah mereproduksi regulasi usang yang menghidupkan kembali regulasi pembelenggu dan menjadi ancaman kebebasan pers,” tegas Roni, Jumat, 12 April. Semestinya, KPU dalam membuat peraturan lintas sektor seperti PKPU No. 1 Tahun 2013 melibatkan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia sehingga dapat meminimalisir kesalahankesalahan yang berakibat fatal seperti keberadaan pasal 46 tersebut. Karena itu LBH Pers Padang dan AJI Kota Padang mendesak KPU merevisi Peraturan KPU No 1 tahun 2013, tanggal 10 Januari 2013, terutama terkait dengan BAB VII tentang Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye. (o)

KPU Sumbar Masih Sepi Pendaftar Caleg PADANG - Pendaftaran bakal calon anggota legislatif (Caleg) untuk Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat masih sepi sejak dibuka pada 9 April 2013 . Kabag Humas KPU Sumbar, Agus Catur Rianto mengatakan, hingga Senin 15 April, baru ada dua calon bakal calon anggota DPD RI yang telah mendaftar yakni Yong Hendri dan Emma Yohana. “Baru ada dua calon anggota DPD yang mendaftar, sedangkan caleg dari partai masih nihil,” katanya. Menurutnya bakal calon anggota DPD Yong Hendri mendaftar pada Jumat 12 April sedangkan Emma Yohanna mendaftar pada Sabtu 13 April. Masih sepinya pendaftaran tersebut karena para bakal caleg masih mempersiapkan syarat-syarat pendaftaran. “Berdasarkan informasi dari partai, mereka masih menyiapkan syarat berupa surat rekomendasi dari instansi tempat bekerja, serta hasil pemeriksaan kesehatan. Kemungkinan pendaftaran baru akan ramai sekitar

tanggal 20 April,” katanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, terdapat 21 item persyaratan yang harus dipenuhi bakal caleg saat pendaftaran. Sementara, calon anggota DPD RI Sumatera Barat, wajib memiliki

minimal 3.000 dukungan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dari masyrakat dari 10 kabupaten/kota di Sumbar. “KPU selalu siap menerima pendfataran setiap calon hingga ditutupnya masa pendfataran pada 22 April, dan selanjutnya KPU Sumbar akan melakukan verifikasi syarat adminstaritif pada 23 April hingga 2 Mei 2013, “ kata Catur. (prl) FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

SEPI PENDAFTAR - Petugas menunggu pendaftaran pencalonan anggota DPD dan DPRD di sekretariat KPU Sumbar, Jalan Pramuka kota Padang

15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 262, 15 - 30 April 2013

Untuk pertamakalinya majelis hakim menggunakan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pokok Pers sebagai rujukan.

Marinir Penganiaya Wartawan Divonis 8-11 Bulan Penjara FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Syafril Adriansyah

M

ajelis Hakim Pengadilan Militer I-103 Padang menjatuhkan vonis kepada tiga anggota

Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan II Teluk Bayur karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistik di kawasan Bukit Lampu, Kecamatan Bungus, Kota Padang. Ketua Majelis Hakim, Letkol Chk Roza Maimun saat membacakan amar putusan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer I-103 Padang, Kamis, 4 April lalu, mengungkapkan, Serda Ade Carsim dan Serda Sadam Husein divonis dengan hukuman sebelas bulan, sedangkan Pratu Dwi Eka Prasetya divonis delapan bulan penjara. “Majelis hakim menyatakan Serda Ade Carsim dan Serda Sadam Husein dinyatakan terbukti telah melakukan tindak kekerasan dan pengrusakan yang melanggar pasal 170 KUHP ayat (1) dan Pasal 351 ayat 1 KUHP serta dengan sengaja menghalangi pelaksaan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan melanggar

DIVONIS BERSALAH - Tiga anggota Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan II Teluk Bayur Padang menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Militer I-103 Padang 4 April lalu ketentuan Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” katanya. Sementara, Pratu Dwi Eka Prasetya hanya didakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan menghalanghalangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka. Putusan tersebut lebih ringan daripada tuntutan hukuman 12 bulan penjara dilayangkan Oditur Kapten

Mangsa Ternak, Warga Bunuh Harimau Dahan PADANG - Warga Bukit Karang Putih, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang akhirnya membunuh harimau dahan (Clouded leopard) Jumat 12 April lalu karena meresah-kan warga. Salah satu hewan dilin-dungi tersebut dihabisi saat memangsa kambing milik warga setempat. Wakil Kepala Satuan Polisi Kehutanan BKSDA Sumbar, Zulmi Gusrul mengatakan, terdapat luka sayatan di sekujur tubuh dan kepala hewan tersebut. “Kemungikanan dipukul dan disayat dengan benda tajam,” katanya. Di dekat hewan itu, juga ditemukan empat ekor kambing milik warga yang mengalami luka dan diduga akibat gigitan harimau. Selanjutnya pihak BKSDA membawa binatang tersebut untuk penelitian lebih lanjut. “Kami menduga masuknya hewan ini ke pemukiman warga diakibatkan habiatatnya mulai rusak dan hutan sudah mulai gundul,” katanya. Harimau dahan itu diperkirakan masuk ke perkampungan warga yang berpenduduk 154 jiwa itu seminggu sebelum kejadian. Sebelumnya tujuh ekor kambing juga telah menjadi mangsa. Hal itu pertama sekali diketahui Safri, salah seoarang pemilik kambing yang dimangsa hewan itu. Awalnya ia hendak menuju kandang guna melepaskan ternak miliknya pada Jumat (12/4) sekitar pukul 09.00 WIB. “Saya mendengar ada suara harimau dari dalam kandang tersebut, lalu saya memanggil warga dan mengusirnya dengan bambu panjang, kemudian warga beramai-rmai membunuhnya,” katanya Sementara, berdasarkan data Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan (Dispernakhutbun) Kota Padang, saat ini hutan yang ada di Kota Padang terdiri dari hutan lindung seluas 12.850 hektare, hutan suaka alam dan wisata 23.655 hektare dan hutan bakau 34,50 hektare. Lebih 20 persen dari luas yang ada telah mengalami degradasi akibat dieksploitasi. (prl)

CHK Yusdiharto. Terhadap keputusan tersebut, ketiga terpidana melalui kuasa hukumnya Mayor Laut Rinaldi Chandra dan Kapten Laut Zurahim termasuk Oditur menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari terhitung mulai Jumat, 5 April. Sebelumnya, ketiga terpidana bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap empat jurnalis yang meliput penertiban sejumlah kafe yang dilakukan Sat Pol PP Padang, Muspika Kecamatan Lubuk Begalung, dibantu oleh warga pada 29 Mei 2012. Keempat jurnalis yang menjadi korban adalah Apriyandi (Kontributor Metro TV), Budi Sunandar (Sindo TV),

Julian (sumbarterkini.com), dan Jamaldi (Favorit TV). Mereka dihardik serta dianiaya dengan cara dipukul dan ditendang oleh ketiga terpidana. Budi Sunandar dipukuli pada bagian punggung, pinggul, bahu, kepala, dan telinganya sobek karena ditarik dengan kuku. Afriyandi mengalami luka memar karena pukulan pada bagian kepala, serta Julian dipukul dengan monopod pada bagian pipi. Sejumlah peralatan para jurnalis juga dirampas serta dirusak. Akibat perbuatan itu, ketiga terpidana akan mendekam di Pemasyarakatan Militer Medan. Masa

tahanan akan dipotong selama 50 hari karena saat penyidikan sebelumnya mereka telah ditahan di markas Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan II Teluk Bayur. Menurut Kepala Panitera Pengadilan Militer I-103 Padang , Kapten CHK Paija, ketiganya juga terancam tertunda kenaikan pangkat selama empat periode atau selama dua tahun. “Selama masih layak dipertahankan di kesatuan, mereka akan kembali lagi bertugas, yang menentukan itu adalah Ankum (atasan yang berhak menghukum),” katanya. Sementara, Pratu Utomo Saputro, anggota Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarharlan) II Teluk Bayur, Padang yang didakwa melakukan penganiayaan warga padang di kawasan Bukit Lampu, dengan pidana penjara selama 11 bulan penjara. Menurut Ketua Majelis Hakim dalam sidang terpisah, terdakwa secara terang-terangan telah melakukan tidak pidana penganiayaan terhadap Wahyudi Fernando dan dinyatakan sah melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP. Putusan tersebut lebih ringan daripada tuntutan Oditur Kapten CHK Yusdiharto yang meminta agar terdakwa dibui selama 14 bulan. Atas vonis tersebut terpidana melalui kuasa hukumnya Mayor Laut Rinaldi Chandra dan Kapten Laut Zurahim termasuk Oditur menyatakan pikir-pikir. (prl)

Jasad Wanita Tertancap Sangkur Ditemukan di Kantor BPM PADANG - Jasad wanita dengan kondisi tertancap sangkur di dada ditemukan di lingkungan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Sumatera Barat, Jalan Pramuka Nomor 13 Padang, Minggu 7 April lalu. Kanit Identifikasi Kepolisian Resor Kota Padang, Ipda Syaridin mengungkapkan, korban yang diketahui bernama Mira (35) Warga Lubuk Minuturun Kota Padang tersebut diduga tewas akibat dibunuh oleh suaminya sendiri. “Dugaan sementara, korban dibunuh oleh suaminya sendiri. Belum diketahui motif pembunuhan istri keduanya itu,” katanya. Selain ditusuk, ujarnya melanjutkan, berdasarkan hasil identifikasi sementara, korban juga diduga dipukul, sebab ditemukan sejumlah bekas memar di kepala dan tubuhnya. “Sebelum dibunuh, diduga korban

terlebih dahulu dianiaya dengan cara dipukul dengan benda tumpul,” katanya. Saat ini, pihaknya tengah memburu suami korban bernama Meyzar yang bekerja di BPM Sumbar

sebagai petugas keamanan untuk dimintai keterangan. Sementara, korban dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Padang dengan menggunakan mobil ambulans untuk diotopsi. (prl) FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

PENEMUAN MAYAT - Petugas kepolisian mengangkat mayat Mira yang ditemukan tewas dalam kondisi tertancap sangkur di Kantro BPM Sumbar

Puailiggoubat NO. 262, 15 - 30 April 2013

8

Suara Puailiggoubat Banjir Siberut, Peringatan Bagi Rencana Perkebunan Sawit di Pagai

B

anjir bagi warga Siberut, Kabupaten Mentawai sudah menjadi kejadian rutin tahunan, terutama bagi warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai. Namun banjir yang terjadi awal April, mengagetkan banyak pihak. Selain dampaknya luas menjangkau lima kecamatan, ketinggian air juga lebih besar dari biasa. Banjir terjadi di Kecamatan Siberut Selatan, Siberut Utara, Siberut Tengah, Siberut barat dan Siberut Barat Daya. Ketinggian air bervariasi antara 1-1,5 meter. Tak hanya rumah dan harta benda, kebun coklat, pisang, keladi, cengkeh habis terendam air. Sejumlah ternak seperti sapi, kerbau, babi mati terbawa arus. Puluhan tambak ikan lele dan nila, yang kini tengah jadi tren di Siberut ludes disapu air. Tak terkira kerugian yang diderita masyarakat Mentawai karena sebagian besar bergantung dari hasil pertanian. Berbagai infrastruktur yang dibangun melalui PNPM PM, P2D Mandiri atau dana APBD rusak seperti jalan, jembatan, sekolah, mesin diesel untuk penerangan desa. Melihat masifnya kerusakan yang terjadi, sudah saatnya pandangan bahwa banjir peristiwa rutin sehingga tindakan antisipatif sedikit dilakukan harus diubah. Pemerintah Kabupaten Mentawai sudah harus menyelesaikan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) yang berpedoman kepada pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan dengan memperhatikan topografi serta kondisi geografi wilayah. Peristiwa banjir bisa kita maknai sebagai gagalnya manusia memahami alam. Bahwa alam sudah memberikan peringatan kepada manusia tentang kondisi dan perlakuan terhadapnya, tidak bisa dikelola dengan bijak. Kebijakan pemerintah di masa lalu dengan menerbitkan berbagai izin konsensi hutan melalui HPH dan IPK di Pulau Siberut sejak tahun 1969, diyakini turut menyumbang bencana hari ini. Sekitar 130.650 hektar hutan di Siberut “dihabisi”. Kini tertinggal hanya areal hutan Taman Nasional Siberut seluas 190.500 hektar. Berkurangnya tutupan hutan secara luas tentu akan mengurangi daya dukung tanah menyerap air. Aliran air permukaan akan bertambah menyebabkan sungai meluap. Tak arif rasanya hanya menuding curah hujan yang tinggi menjadi penyebab. Bencana yang terjadi tentu disebabkan hal yang kompleks dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kejadian banjir di Siberut bisa menjadi peringatan dini (early warning) terhadap rencana pembukaan perkebunan sawit di Pulau Pagai. Peringatan bagi pemerintah sebagai regulator dan bagi masyarakat sebagai pemilik tanah. Perubahan hutan di Pagai menjadi perkebunan sawit skala besar di masa mendatang bisa mendatangkan bencana yang sama. Pada akhirnya, tentu lagi-lagi masyarakat yang akan merasakan akibatnya. Jika itu terjadi, berarti kita kembali gagal memahami alam. z

16

Pembalakan Hutan Siberut Akibatkan Banjir P

ulau Siberut merupakan pulau terbesar di antara tiga pulau besar di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas sekitar 403.300 hektar yang dalam peruntukannya oleh pemerintah dibagi atas Taman Nasional Siberut tahun seluas 190.500 hektar (1993), hutan produksi dan areal penggunaan lain. Siberut memiliki variasi topografi mulai daerah rawa-rawa hingga lereng-lereng bukit yang terjal. Tidak ada pegunungan di pulau tersebut. Penebangan kayu skala besar dimulai tahun 1972 ketika pemerintah memberikan ijin kepada 4 perusahaan, PT Cirebon Agung dan PT Sumber Surya Semesta di Siberut Utara dan PT Carya Pharmin Pulau Siberut dan PT Kayu Siberut di Siberut Selatan. Antara 1972-1993, 3 dari 4 perusahaan tersebut telah memanen total 130,650 ha hutan dengan jumlah produksi 746,155 m3 kayu. Selanjutnya pada tahun 1981, UNESCO menetapkan Pulau Siberut sebagai cagar biosfer karena keanekaragaman hayati dan keistimewaan budaya masyarakat. Komitmen ini diperkuat dengan dikukuhkannya Taman Nasional Siberut pada tahun 1993. Penetapan Pulau Siberut sebagai cagar biosfer berdampak pada penghentian aktivitas penebangan kayu tahun 1993-1999. Menteri Kehutanan mengeluarkan surat izin yang merangsang perubahan fungsi dan status kawasan hutan. Perubahan status dan fungsi kawasan hutan menjadi jalan masuk bagi penebangan komersial fase

oleh: Pinda T Simanjuntak Staf Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) kedua. Beberapa bulan setelah ada perubahan itu, 11 konsesi untuk penebangan kayu dan perkebunan kelapa sawit diajukan untuk memanfaatkan area seluas 274,500 ha (68.1 persen dari total luasan Siberut). Namun rencana sawit ini gagal oleh kuatnya penolakan masyarakat Siberut dengan sejumlah LSM. Kemudian tahun 2000, dua perusahaan kayu mendapatkan konsesi penebangan di Siberut. PT Koperasi Andalas Mandiri (KAM), mendapatkan konsesi seluas 45,650 ha dan PT Salaki Summa Sejahtera (SSS), mendapatkan jatah penebangan hutan 49,000 ha. Disebabkan oleh masalah internal dan perlawanan masyarakat ser-

ta tekanan dari aktivis konservasi, PT KAM hanya bertahan selama 7 tahun (2001-2007). Daya tarik hutan Siberut yang sangat kuat telah menarik minat para pemilik modal. Sehingga sempat dan agak membingungkan serta sarat ketidakkonsistenannya pemerintah: Menteri Kehutanan mengeluarkan surat nomor ‘102/Menhut-VI/2001’ yang ditujukan bagi PT Salaki

Summa Sejahtera (SSS) guna mendapatkan cadangan areal seluas 49.440 hektar, disusul surat nomor ‘287/Menhut-VI/2003 tanggal 8 Mei 2003’ perihal pembatalan cadangan areal konsesi yang telah disetujui, dan kemudian surat nomor ‘665/Menhut-VI/2003 tanggal 17 Desember 2003’ sebagai peninjauan kembali. Penetapan aturan yang tidak sesuai. Wajar, jika suatu saat, (atau memang tengah berlangsung?), adanya praktek illegal logging dan ketidaksesuaian dengan aturan yang telah ditetapkan. Ditambah lagi: Menteri Kehutanan M.S. Kaban, pada awal Mei 2007 dalam pemberitaan Kompas tahun lalu, telah mengeluarkan

surat izin hak pengelolaan hasil hutan (HPH) bagi PT SSS untuk melakukan penebangan hutan di wilayah utara Pulau Siberut. Izin HPH berlaku selama 45 tahun. Pemerintah daerah juga berperanan besar dalam eksploitasi hutan. Dengan alasan otonomi daerah, Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan peraturan daerah yang memberikan izin bagi perusahaan kayu. IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) seperi IPK PT. Alam Indah Lestari di Desa Sirilogui, Kecamatan Siberut Utara, kemudian IPK KSU Purimanuaijat di Desa Sigapokna yang diberikan bupati kepada perusahaan lok tahun 2004. Perusahaan ini mendapatkan modal dari pengusaha di kota-kota besar di Indonesia. Seringkali ijin ini tanpa melalui konsultasi pemerintah pusat. IPK ini berhenti pada tahun 2005 setelah terdapat larangan dari pemerintah pusat dan tekanan dari LSM dan masyarakat (dokumen YCMM) Ringkasnya, sepanjang 1969-2008 di Pulau Siberut setidaknya ada tujuh perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan (HPH) dan enam perusahaan pemegang izin pengusahaan kayu (IPK), selama periode pengambilan kayu sejak 1969 itu, sekitar 200.000 hektar lahan dari luas Pulau Siberut yang mencapai 403.300 hektar habis diambil kayunya. Kini, akibat ulah manusia yang rakus atas kekayaan hutan siberut, mengakibatkan banjir karena terjadinya perubahan atas tutupan lahan di Pulau Siberut dan kayu sebagai penyangga serapan air kini tidak mampu menahan intensitas curah hujan di Siberut. z

17

Puailiggoubat

NO. 262, 15 - 30 April 2013

PODIUM

Kurikulum 2013: Instrumen Peningkatan Mutu Pendidikan S

ecara konvensional terdapat kecenderungan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan selalu dikaitkan dengan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang memadai, serta kompetensi guru. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya betul. Ada komponen lain yang jarang disentuh yaitu kurikulum. Argumentasi yang dikemukakan pada tulisan ini adalah kurikulum merupakan instrumen strategis bagi upaya peningkatan mutu pendidikan. Kenapa demikian?. Kurikulum sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan terdiri dari tiga entitas yaitu tujuan, metode, dan isi. Peningkatan kompetensi guru dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan hanya akan memberikan makna bagi peserta didik jika diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam kurikulum. Pada konteks Sistem Pendidikan Nasional rumusan tersebut dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Pada Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab Ketentuan Umum SKL didefinisikan sebagai “kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan�. Untuk menjamin agar SKL tersebut dapat dicapai maka kegiatan belajar mengajar tersebut dilengkapi dengan tujuh standar lainnya yaitu standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Keberadaan standar-standar ini telah dijamin oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 2. Kurikulum 2013 sebagai bagian dari intervensi peningkatan mutu pendidikan, tentu tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, SKL menjadi rujukan ketika Kurikulum 2013 diterapkan, termasuk tujuh standar nasional pendidikan lainnya. Demikian juga dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

metode evaluasi. tetap menjadi baoleh: Bambang Indriyanto Dengan ketiga gian Kurikulum komponen terse2013. Satuan penPeneliti Pada Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang, Kemdikbud but, guru diharapdidikan tetap kan dapat melamempunyai kewenangan untuk mengembangkan guru, sehingga ada satuan pendi- kukan diagnosis terhadap kesulitan kurikulum sendiri yang sesuai dikan yang mengadopsi kurikulum belajar peserta didik dan peserta dengan kondisi satuan pendidikan dari satuan pendidikan atau contoh didik diharapkan akan mengetahui tersebut. Di samping itu, Kuri- dari Pusat Kurikulum dan Perbu- pada topik bahasan yang mana dia mengalami kesulitan untuk kulum 2013 tetap merupakan memahaminya. Keberadaan kurikulum berbasis komBuku Babon merupakan stanpetensi. dar minimum yang harus Namun demikian, sedicapai oleh setiap siswa. Jika bagaimana dinyatakan ada satuan pendidikan yang pada UU nomor 20 tamam-pu untuk mencapai hun 2003 tentang Sistem lebih ting-gi dari standar Pendidikan Nasional yang ditetapkan pada Pasal 38, kerangka dasar Buku Babon Kemendan struktur kuriterian Pendidikan dan kulum pendidikan Kebudayaan tidak dasar dan menengah melarangnya, bahditetapkan oleh Pekan mendorong semerintah. Satuan tiap satuan pendidikan pendidikan tetap hadapat mencapai target rus merujuk pada keyang lebih tinggi. rangka dasar dan struktur Kurikulum 2013 mekurikulum jika harus merupakan intervensi pengembangkan kuriningkatan mutu yang kulum sendiri. Ketenstrategis, namun sasarantuan untuk merujuk nya besar baik dari segi pada kerangka dasar siswa yang akan menjadi dan struktur kurikusubyek dari kuri-kulum lum merupakan bagian 2013, maupun guru yang dari quality assurance. menjadi aktor utama dalam Dalam berbagai forum uji implementasinya, sepublik yang telah diselenggahingga pelaksanaan serakan dari tanggal 29 Novemcara serentak dengan saber sampai dengan 23 Desemsaran semua satuan penber 2012, beberapa perseta didikan secara nasional menanyakan tentang keberamenjadi hal yang sulit daan Buku Babon. Mereka untuk dilaksanakan. yang belum mengetahui Wakil Presiden datentang maksud Kemenlam sambutannya dalam terian Pendidikan dan pembukaan Rembuknas Kebudayaan untuk meKementerian Pendidikan nyediakan Buku Babon dan Kebudayaan tahun 2013, beranggapan bahwa akan menyatakan bahwa Implementasi keseragaman dalam kurikulum, Kurikulum 2013 perlu dilaksadan ber-tentangan dengan ketenkuan, tanpa nakan segera secara bertahap dan tuan pada PP nomor 19 tahun 2005. melakukan penye- jangan molor karena yang rugi Keberadaan Buku Babon, tidak dimaksudkan sebagai bentuk sen- suaianpenyesuaian dengan kon- generasi muda. Begitu molor pasti tralisasi kurikulum dan penyera- disi satuan pendididkan tempat ada korban, sebagian generasi muda tidak bisa menerima manfaat gaman, tetapi dimaksudkan untuk guru tersebut mengajar. Buku Babon didisain untuk kurikulum baru. standarisasi dalam pelaksanaan Dalam pelaksanaan Kurikulum kurikulum. Hal ini didasarkan memfasilitasi guru melakukan pada adanya kecenderungan tidak tugas menga-jarnya dan peserta 2013 akan dilaksanakan secara setaranya kurikulum yang digu- didik mengikuti kegiatan belajar terbatas dan berjenjang. Untuk SD nakan oleh satuan pendidikan. mengajar. Buku Babon direnca- akan dilaksanakan pada kelas I dan Kecenderungan ini terjadi karena nakan untuk memuat isi mata IV, sedangkan pada SMP dilaksaadanya perbedaan kompetensi pelajaran, metode mengajar, dan nakan VII, dan di SMA dilaksanakan

di kelas IX. Jika pada tahun ajaran 2013/14 Kurikulum 2013 dilaksanakan pada kelas-kelas tersebut, maka pada tahun ajaran 2014/15 secara berjenjang dilaksanakan pada kelaskela berikutnya. Misalnya di SD dapat dilaksanakan pada kelas II dan V, sedangkan di SMP dapat dilaksanakan pada kelas VII dan di SMA/SMK dilaksanakan pada kelas X. Keberhasilan pelaksanaan Kurikulum 2013 tidak hanya pada ketepatan dan comperehensiveness perumusan SKL dan kerangka dasar, serta struktur kurikulum, tetapi dari kepemimpinan kepala sekolah pada tingkat satuan pendidikan dan kepemimpinan guru pada tingkat kelas. Kepemimpinan kepala sekolah mempunyai peran penting dalam memfasilitasi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Sedangkan kepemimpinan guru di tingkat kelas jelas menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan bekerhasilan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013. Guru merupakan aktor terdepan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 yang berhadapan dengan peserta didik. Peran penting guru antara lain meliputi: (1) kemampuan menjabarkan topiktopik bahasan pada mata pelajaran menjadi informasi yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik, (2) kemampuan untuk mengidentifikasi tingkat dan area kesulitan peserta didik dan kemampuan untuk membantunya keluar dari kesulitan tersebut, dan (3) kemampuan melakukan evaluasi kemajuan belajar siswa. Berdasarkan hasil evaluasi guru dapat menentukan strategi untuk menentukan metode pembelajaran yang lebih tepat dan kecepatan dalam memberikan informasi berupa pengetahuan kepada peserta didik. Kurikulum 2013 memang merupakan instrumen peningkatan mutu pendidikan. Peran guru dan kepala sekolah menjadi pendukung utama agar Kurikulum 2013 dapat secara signifikan meningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. (Tulisan ini juga dimuat di situs Kemdiknas.go.id)

Puailiggoubat NO. 262, 15 - 30 April 2013

Beberapa murid tidak masuk sekolah meski tak ada libur resmi Tim Redaksi

anjir yang menggenangi sebagian besar wilayah pulau Siberut sekitar sepekan sejak Kamis, 4 April hingga Rabu, 10 April turut merendam beberapa sekolah yang ada di daerah itu. Akibatnya proses belajar mengajar (PBM) sekolah ikut terganggu, beberapa diantaranya mesti pindah sementara, yang lainnya diliburkan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan, Hijon Tasirilotik, mengatakan, data yang mereka dapatkan ada empat diperkirakan tergenang banjir. “SD Muntei, Salappak, Maileppet sebagian, dan bagian Rogdok tapi di daerah ini kita belum mendapatkan laporan yang jelas,” katanya Minggu,7 April. Menurut Hijon, khusus SD Muntei yang duduk di kelas VI yang akan melaksanakan try out (TO) tingkat kabupaten selama tiga hari yang dimulai Senin, 9 April, pelaksanaannya akan dipindahkan ke SD 15 Maileppet. Tepat hari pelaksanaan TO, murid kelas VI SDN 12 Muntei, Kecamatan Siberut Selatan pindah ke SDN 15 Muntei karena sekolah masih terendam banjir dengan ketinggian sekitar 1 meter. Kepala SDN 12 Muntei, Netty Anwar, menyebutkan, pemindahan lokasi ujian yang diikuti 16 orang muridnya dilakukan agar jadwal tidak terlambat. “Kalau menunggu banjir surut pasti kami terlambat karena tidak bisa dipastikan,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa 9 April. Sementara murid kelas I-V, lanjut Netty, diliburkan bukan karena banjir namun untuk menjaga ketenangan pelaksanaan ujian. Namun ia tak bisa memastikan kapan kegiatan belajar akan dimulai mengingat saat ini ruang sekolah

Banjir, Aktivitas Belajar Sejumlah Sekolah Lumpuh

B

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

GUNAKAN SAMPAN - Sejumlah siswa SD Muntei pergi sekolah dengan menggunakan sampan akibat banjir masih digenangi banjir sekitar 1 meter. “Kalau dari jadwal sekolah dimulai usai try out, namun dalam kondisi saat ini tak bisa dipastikan,” ujarnya. Netty mengatakan, kalau banjir sudah surut kemungkinan besar kegiatan belajar belum bisa berjalan normal karena mesti dilakukan gotong royong dulu untuk membersihkan sekolah. Sementara di dusun Rogdok desa Madobak, akibat banjir yang merendam wilayah itu sekitar 2 meter selama dua hari sejak Jumat, 4 April menyebabkan dua jembatan di bat Kalumatei dan bat Rogdok hanyut. Kedua jembatan tersebut merupakan jalur utama menuju

sekolah SDN 06 dan SDN 07 Madobak serta SMPN 2 Siberut Selatan. “Guru-guru dan murid tidak bisa lewat karena arus sangat deras,” kata Laurensius Sarokdok, salah seorang tenaga guru di tempat itu kepada Puailiggoubat lewat telepon, Selasa, 9 April. Laurensius mengatakan, meski sekolah tidak terendam banjir namun arus deras sungai ditambah jembatan yang putus membuat murid SD Rogdok diliburkan. “Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa sekolah terpaksa diliburkan sementara,” ujarnya. Untuk saat ini, lanjut Laurensius,

air sudah susut dan cuaca sangat terik, jembatan di bat Rogdok telah diperbaiki secara darurat oleh warga namun yang berada di bat Kalumatei belum karena badan jembatan dari kayu sudah hanyut ke dasar sungai. “Mudah-mudahan tidak ada banjir lagi,” ujarnya. Tak berbeda dengan Rogdok, di Dusun Salappak, Desa Muntei, aktivitas sekolah berhenti total karena bangunan dijadikan tempat mengungsi warga karena letaknya tinggi di atas bukit. “Saat banjir warga mengungsi di gereja dan sekolah,” kata Laurensius Tambunan, Pengawas TK dan SD Cabang Dinas Pendidikan Siberut

Fajar Harapan Buka Sekolah Anak di Salappak SALAPPAK - Fajar Harapan (FH) resmi membuka kegiatan pendidikan kreatif khusus anak-anak di Dusun Salappak, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan 1 Maret 2013. Kegiatan ini tidak jauh berbeda dengan pendidikan SD pada umumnya yakni membaca, menulis dan berhitung bedanya hanya teknik mengajar kepada anak. Koordinator Program Pendidikan FH yang enggan disebutkan namanya yang berinisial EJ mengatakan kegiatan pendidikan tersebut mereka lakukan di tiga tempat yakni desa Maileppet, Muara Siberut dan

18

Muntei. Di Muntei ini mereka melakukan kegiatan belajar khusus anak pada tiga titik yakni Bekkeiluk, Salappak dan Magosi. Menurut EJ, kegiatan belajar yang mereka praktekkan disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan anak-anak di sekolah, tapi mereka merancangnya ke dalam bentuk yang lebih menarik dan menyenangkan. Jadwal belajar yang mereka gunakan, kata EJ, di luar jadwal sekolah formal yang dilaksanakan sekali dalam seminggu. Alasannya, kata EJ, agar murid-murid tidak bosan. Selain itu, lanjut EJ, anak-anak

seumuran SD juga butuh jam bermain selain belajar. “Pendidikan yang kita gagas ini bukan untuk mengambil alih fungsi sekolah tapi lebih kepada membantu sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan anak,” katanya saat dihubungi Puailiggobat lewat telepon, Kamis, 4 April. EJ mengatakan, guru yang mengajar anak-anak direkrut dari masyarakat lokal yang telah memiliki pengalaman mengajar yakni Kemeria dan Rosetta. Filemon Sabailatti (50), fasilitator lapangan lembaga itu mengatakan,

jadwal belajar yang mereka gunakan di beberapa tempat berbeda yakni Salappak pada Senin, Bekkeiluk hari Rabu, dan Magosi pada hari Sabtu. “Kami juga memberikan sedikit bantuan pendukung belajar seperti buku, pensil dan pakaian ibu-ibu di Magosi,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 25 Maret. Aidul, salah seorang murid di Salappak menyebutkan senang dengan model pendidikan yang diberikan FH. “Bisa belajar sambil main juga diselingi dengan makanan ringan,” ujarnya. (g/ls)

Selatan, kepada Puailiggoubat, Jumat, 12 April. Dari data sementara, kata Laurensius, SD yang terkena dampak langsung dari banjir adalah SD 12 Muntei. Akibatnya, lanjut Laurensius, banyak lemari sekolah dan meja siswa yang terbuat dari triplek rusak karena mengembang akibat air. “Buku pustaka dan paket murid juga rusak semua, alat peraga belajar dan labor juga,” ujarnya. Sementara di Kecamatan Siberut Tengah ada dua dusun dalam Desa Saibisamukop yakni Sirisurak dan Simoilalak terkena banjir akibat curah hujan yang tinggi sejak hari Sabtu pagi, 6 April. Menurut Kepala SD 20 Siberut Tengah, Saltiman Salakkau, dua dusun yang dilanda banjir yakni Sirisurak dan Simoilalak. “Rumah warga terendam sedalam satu meter lebih, dan warga mengungsi di lading-ladang perbukitan,” katanya, Senin, 8 April. Di Saibi Muara, Saltiman, banjir merupakan imbas dari dua dusun tersebut dan ini masih normal, tapi sekolah tidak bisa masuk akibat hujan sejak Jumat lalu. “Hari ini kita sudah masuk,” ujarnya. Di Kecamatan Siberut Utara, akibat banjir, fasilitas belajar yakni lima SD dan satu TK rusak. Satu sekolah diantaranya bahkan tidak bisa lagi digunakan karena semua mebeler hanyut dan hilang. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara, Jop Sirirui, mengatakan, SDN 12 Monganpoula merupakan sekolah yang paling parah terkena banjir. Mebeler yang terdapat di enam ruang kelas habis tersapu air. “Semua buku paket, alat peraga dan papan tulis juga hilang,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 9 April. Sementara 181 muridnya juga kehilangan seragam sekolah dan alat tulis. Sekolah lainnya umumnya mengalami rusak ringan karena harus kehilangan buku paket dan alat peraga yakni SDN 03 Sotboyak, SDN 01 Malancan, SDN 15 Bojakan, SDN 02 Sigapokna dan TK YBTI Sotboyak. Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dalam kunjungannya ke Sotboyak mengatakan akan mengupayakan bantuan untuk pengadaan alat tulis serta seragam murid SD yang rusak atau hilang. Sementara Jop mengkhawatirkan kerusakan fasilitas belajar SDN 12 Monganpoula sebab Oktober tahun ini, sekolah tersebut akan melakukan akreditasi sekolah secara nasional. “Ini akan jadi kendala karena fasilitas sekolah rusak,” katanya. (rus/bs/bbr/ls/g)

19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 262, 15 - 30 April 2013

Perjuangan panjang mulai membuahkan hasil, dari sekolah hutan kini pemerintah berjanji akan menjadikannya sekolah filial.

Bupati: Sekolah Hutan Sangong Jadi Filial Tahun ini FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar

D

i balik duka karena banyaknya harta benda yang hilang akibat bencana banjir yang melanda

Magosi, Desa Muntei,Kecamatan Siberut Selatan, Mentawai awal April, tersemat secercah kebahagiaan bagi pendidikan anak-anak Magosi. Sekolah hutan tempat anak-anak mereka menimba ilmu sejak 2008 dijanjikan menjadi SD filial oleh Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet. Jika diurut ke belakang, keberadaan anak-anak Sekolah Hutan Sangong dan Magosi di tengah Hutan Sangong dan Tinambu karena tuntutan kebutuhan hidup, orang tua mereka dulunya tinggal di Desa Saliguma yang dipindahkan oleh Departemen Sosial di zaman orde baru. Namun karena susahnya ekonomi karena akses tanah dan perladangan mereka yang sangat jauh, mereka kembali ke Tinambu. Sejak kecil anak-anak itu diboyong orang tuanya ikut masuk hutan, anakanak yang mestinya sudah duduk di bangku sekolah dasar tak bisa menikmati pendidikan karena layanan sekolah yang diberikan pemerintah kebanyakan di pusat pemerintahan. Kerinduan mereka akan pendidikan sedikit terobati saat tahun 2008, komunitas masyarakat Sangong dan Tinambu yang bekerja sama dengan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) mulai berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anakanak mereka. Pada awalnya, sekolah hutan itu ditujukan untuk mengajar anak-anak sekedar baca tulis dan mengenal lingkungannya namun seiring dengan perkembangan zaman, orang tua ingin memberi pendidikan yang lebih seperti anak-anak yang berada di pusat pemerintahan. Kamis 24 Januari 2013, merupakan titik awal sekolah ini mendapat pengakuan setelah ditantanganinya nota kesepahaman antara Direktur YCMM Roberta Sarogdok dan Kepala SDN 16 Saliguma Hijon Tasirilotik. Inti dari nota tersebut menyebutkan bahwa murid dari Sekolah Hutan bisa melanjutkan ke SDN 16 Saliguma. Kunjungan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, berserta rombongan dalam rangka memantau kondisi warga yang dilanda banjir di daerah itu makin memotivasi mereka terlebih janjinya akan mengusahakan pada tahun ini sekolah hutan dijadikan filial SD Muntei. “Pada tahun ajaran baru tahun ini, Sekolah Hutan Magosi akan dijadikan SD filial Muntei tapi sebelum ditetap-

DIALOG - Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet (berdiri) berdialog dengan masyarakat Magosi, Tinambu, Bekkeiluk dan Salappa 11 Januari lalu kan, kita harus berkoordinasi dulu dengan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) yang telah merintis pendidikan di tempat ini, lalu dilanjutkan dengan koordinasi kepada Yayasan Prayoga,” kata Bupati saat pertemuan dengan warga di Gereja Katolik Magosi, Kamis malam, 11 April. Jika ada titik temu dengan kedua lembaga itu, lanjut Yudas, SD Salappak Filial Santa Maria milik Yayasan Prayoga dijadikan SD negeri. “Artinya anak-anak yang di Magosi dan Bekkeiluk bisa menyambung sekolahnya di Salap-

pak, kepada YCMM kami ucapkan terima kasih karena telah merintis pendidikan di tempat ini,” ujarnya. Untuk mempercepat rencana tersebut, Camat Siberut Selatan Tambunan Lumban Raja yang juga ikut dalam pertemuan itu, menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Cabang Pendidikan Siberut Selatan dan Kepala SDN Muntei. “Itu cara yang paling cepat, terkait akan membuat SD negeri di Salappak itu akan dikaji lebih dalam,” ujarnya. Menurut Tambunan, keinginan

pemerintah membuat sekolah filial karena jumlah anak usia sekolah di daerah itu sangat banyak meski yang masuk ke sekolah hutan sendiri hanya belasan orang saja. Tambunan mengatakan yang menjadi masalah saat ini adalah nomor induk siswa karena status sekolah hutan mirip dengan kelompok belajar. “Jika hanya dengan sekolah hutan saja, anak-anak akan kesulitan melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” ujarnya. Menanggapi rencana bupati tersebut, Sergius Saabbangan (70), tokoh

masyarakat Magosi, mengatakan hal itu merupakan harapan mereka untuk memajukan pendidikan di daerahnya. “Itulah yang kami harapkan dari kedatangan Bupati di tempat kami, kami bangga sekali dan senang dengan rencana itu, mudah-mudahan itu cepat terealisasi,” katanya. Di sisi lain, Sergius menyampaikan apresiasinya kepada YCMM karena sedari awal telah berjuang bersama dengan tujuan anak-anak mendapat pendidikan yang layak. “YCMM telah memberikan pendidikan kepada anak dan cucu kami karena dengan mereka anak kami bisa membaca, berhitung dan menulis,” ujarnya. Rencana tersebut disambut baik oleh Direktur YCMM, Roberta Sarogdok, menurutnya tujuan utama sekolah hutan dibentuk karena keprihatinan lembaganya terhadap banyaknya anak usia sekolah di tempat itu tapi tidak dapat pendidikan. “Dengan munculnya inisiatif tersebut, kami sangat berterima kasih kepada Bupati, kami juga siap berkoordinasi termasuk menyiapkan data dan persyaratan lain dibutuhkan agar proses jadi filial cepat terwujud,” katanya. Koordinator Divisi Pendidikan YCMM, Tarida Hernawati mengatakan pihaknya sudah mendapat kontak dari cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan bahwa akan dilakukan diskusi membahas instruksi bupati tersebut Senin, 15 April.(g)

FORMMA-Sumbar Galang Aksi Bagi Korban Banjir Mentawai PADANG - Sehari setelah mendapat informasi bencana banjir yang melanda kecamatan Siberut Utara dan Siberut Selatan, mahasiswa Mentawai yang tergabung di Forum Mahasiswa Mentawai Sumatera Barat (FORMMASUMBAR) membentuk Posko penggalangan bantuan di sekretariatnya di jalan Mangunsarkoro, Padang. Koordinator Tim, Maren Obaja Samaloisa mengatakan, posko itu dibentuk atas kesepakatan antara pengurus dan anggota yang bertujuan membantu masyarakat yang menjadi korban banjir. Meski aksi tersebut belum mendapat surat izin tertulis dari Polresta Padang dan Pemerintah Kota Padang, Maren menyebutkan penggalangan dana tetap dilakukan. “Selagi niat kita baik dan tidak mengganggu kepentingan umum, kami tetap melakukan aksi untuk menggalang bantuan bagi korban banjir Mentawai,” katanya Selasa, 9

April. Menurut Maren, aksi sudah dimulai Senin, 8 April pada pukul 14.00 WIB, mahasiswa tersebut menyebar di delapan titik sekitar kota Padang dengan cara membuat kotak Peduli Banjir Mentawai di jalan-jalan untuk mendapatkan partisipasi dari masyarakat yang ada di Padang. “Sebaran lokasi penggalangan kotak peduli tersebut berada di jalan Sudirman, depan Pos Indonesia, lampu merah Alai, Lubuk begalung, By Pass, lampu merah Alang Lawas, lampu merah DPRD Provinsi Sumatera Barat serta di jalan Damar,” ujarnya. Total bantuan yang terkumpul dari delapan titik hingga 8 April pukul 17.00 WIB Rp1,5 juta. Maren menambahkan, aksi ini akan dilakukan selama tiga hari hingga 10 April.” Setelah terkumpul kita akan serahkan bantuan ini kepada warga korban banjir di Siberut ”katanya. (pinda/g)

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

GALANG BANTUAN - Mahasiswa asal Kabupaten Kepulauan Mentawai menggalang bantuan dari para pengguna jalan raya di persimpanan Jalan Jenderal Sudirman - A. Yani Kota Padang 10 April lalu.

PENDIDIKAN Dua siswa terancam tidak bisa ikut ujian karena sedang menjalani penahanan di LP Muaro Padang. Dinas Pendidikan Mentawai tengah berupaya agar keduanya bisa ikut ujian.

Puailiggoubat

20

739 Siswa SMA Mentawai UN Sesuai Jadwal FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

ebanyak 739 siswa SMA di Kabupaten Kepulauan Mentawai siap menghadapi UN yang digelar 15-18 April. Dari jumlah tersebut, dua orang siswa dari SMAN 2 Sipora terancam tidak bisa ikut karena terlibat kasus kenakalan remaja dan saat ini ditahan di LP Muaro Padang “Tapi pihak kita masih mengusahakan agar kedua siswa tersebut diperbolehkan mengikuti UN di LP,” kata Kepala Bidang SLTP dan SLTA Dinas Pendidikan Mentawai, Motisokhi Hura ketika dihubungi Puailiggoubat, Minggu, 14 April. Meski begitu, kata Moti, secara keseluruhan persiapan pelaksanaan UN sudah maksimal dan tidak ada penundaan jadwal pelaksanaan. Soal UN, kata dia, telah sampai di masing-masing titik penitipan yang diangkut dengan kapal dari Padang ke Mapolres baru di Kantor Polsek masing-masing kecamatan pada Jumat, 12 April . Moti menyebutkan, soal tersebut akan dijemput sekolah bersama dengan pengawas beserta petugas keamanan dari Polsek setempat saat UN akan dilaksanakan. “Soal yang dijemput sesuai dengan bidang studi yang diujikan

NO. 262, 15 - 30 April 2013

S

MENUMPANG - Murid SD 12 Muntei menumpang Try Out di SD Maileppet akibat banjir hari itu dan kondisinya utuh dan bersegel,” katanya. Untuk mencegah kecurangan dalam pelaksanaan UN, pihaknya telah menyiapkan pengawas independen sebanyak enam orang dari universitas ditambah dari dinas. “Pengawas ruang ujian akan diambil dari guru SMPN dan SMA,” katanya. Moti mengatakan anggaran pelaksanaan ujian di tingkat sekolah akan ditanggung sekolah masing-masing yang diambil dalam pos Bantuan Operasional

Manajemen Mutu (BOMMDA). “Kalau biaya monitoring dan pengawasan dan pengamanan soal ujian itu ditangungg langsung dinas,” ujarnya. Meski tak menyebut secara gamblang, Moti berharap peserta UN SMA bisa lulus 100 persen, “ itu harapan saya dan harapan kita semua,” katanya. Senada dengan Moti, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan, Hijon Tasirilotik menyebutkan, soal UN telah sampai di Siberut Selatan dan mereka telah mencek soal itu. “Kon-

disinya utuh dan tidak ada masalah,” katanya di hari yang sama. UN di SMAN I Siberut Selatan, kata Hijon dilaksanakan di gedung sekolah yang baru di Maileppet. “Semua persiapan sudah siap, tinggal kita berharap hasil UN siap baik,” ujarnya. Sebelumnya beberapa kepala sekolah mengaku dag dig dug menghadapi UN ini karena tingkat dan variasi soal untuk tahun ini lebih sulit. Berbeda dengan tahun lalu, UN tahun ini mengalami beberapa perubahan yakni

bertambahnya variasi soal yang sebelumnya hanya berjumlah lima, kini menjadi 20 variasi soal, hingga digunakannya sistem barcode pada naskah soal dan lembar jawaban UN (LJUN). Komposisi bobot soal juga berubah, tahun lalu bobot soal mudah sebanyak 10 persen, sedang 80 persen, dan sulit 10 persen, tahun ini bobot soal sulit ditambah lagi 10 persen. Dengan penambahan jumlah soal yang sulit itu, maka komposisi bobot soal pada UN 2013 ini menjadi 10 persen soal mudah, 70 persen sedang dan 20 persen sulit. Kepala SMAN I Siberut Selatan,Yubob Salim menyebutkan, mesti persiapan sudah maksimal namun ia tidak berani memasang target kelulusan siswanya saat UN. “Yang jelas kami siap dan berharap lulus 100 persen,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 29 Maret Senada dengan Yubob, Kepala SMAN I PUS Rita Wati menyebutkan tugas tahun ini sangat berat karena ia mesti mendongkrak hasil kelulusan siswa. Kekhawatiran Rita bukan tanpa alasan mengingat pada UN tahun lalu banyak siswanya yang tidak lulus, dari 46 jumlah siswa yang tidak lulus di seluruh SMA di Mentawai, 37 di antaranya berasal dari SMAN I PUS. “Yang jelas kami berharap tidak ada kendala, dan anak didik saya lulus semuanya,” katanya. (g)

Aliansi Revolusi Pendidikan Desak DPR Tolak Anggaran Kurikulum 2013 JAKARTA – Aliansi Revolusi Pendidikan yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi yakni Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), orang tua murid, Solidaritas Anak Jalanan untuk Demokrasi (Salud), Sekolah Tanpa Batas, Indonesian Corruption Watch (ICW), Koalisi Pendidikan, mahasiswa UNJ, Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA), Atma Jaya, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), serta praktisi dan aktivis pendidikan lainnya meminta DPR untuk menolak anggaran kurikulum 2013 yang diajukan pemerintah. Penolakan kenaikan anggaran kurikulum tersebut dilakukan dengan menggelar long march serta aksi teaterikal ‘setan-setan Kurikulum 2013’ dari Unika Atma Jaya Jakarta ke gedung DPR di Senayan, Selasa, 9 April. Dari rilis yang dikirim ke beberapa media, Aliansi Revolusi Pendidikan menuntut DPR untuk menolak sisa anggaran kurikulum 2013 yang diajukan oleh pemerintah. Menurut mereka

kurikulum 2013 hanya pemborosan yang bermanfaat bagi peningkatan pendidikan di Indonesia. Selain itu, Aliansi menilai perumusan Kurikulum 2013 tergesa-gesa, tidak cermat dan mengandung begitu banyak kesalahan substansial yang akan mempermalukan Indonesia di dunia pendidikan internasional, berpotensi mengakibatkan kekacauan dan penurunan kualitas pendidikan di Indonesia. Aliansi Revolusi Pendidikan menyebutkan, besarnya alokasi anggaran kurikulum yang tercantum di APBN 2013 hanya sebesar Rp. 631 miliar (dokumen kemdikbud 25/03/13). Sementara pemerintah mengajukan anggaran kurikulum 2013 mencapai Rp2,49 triliun. Kekurangan anggaran sebesar Rp. 1,8 triliun coba ditutupi pemerintah dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus Rp748 miliar dan anggaran melekat yang relevan dalam APBN 2013 Rp1,1 triliun. Kekurangan anggaran inilah yang

akan diputuskan oleh DPR, apakah disetujui atau diterima, dan hal itu ditolak Aliansi Revolusi Pendidikan karena menurut mereka anggaran yang demikian besar untuk sebuah perubahan terburu-buru karena rawan korupsi dan pemborosan anggaran. Di sisi lain, kesiapan dan proses perubahan kurikulum yang amburadul tanpa adanya evaluasi komprehensif terhadap kurikulum 2006. Kedua, sampai saat ini buku-buku yang akan digunakan dalam kurikulum 2013 belum selesai ditulis, bahkan pemerintah tidak perna memberikan akses kepada publik untukmelihat dokumen kurikulum yang resmi dan lengkap yang dikeluarkan oleh mereka. Ketiga, kualitas buku kurikulum 2013 dibawah standar dari hasil pemeriksaan tim penilai. Keempat, tenggat waktu yang sangat minim dan mendesak dikhawatirkan akan mempengaruhi proses pengadaan buku dan training guru yang harus selesai sebelum Juli 2013.

Aliansi Revolusi Pendidikan turut menggalang Petisi untuk Presiden SBY agar membatalkan Kurikulum 2013, mencabut Ujian Nasional, dan menghentikan Komersialisasi Pendidikan. Petisi ini akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam aksi di depan Istana 2 Mei

2013 mendatang. Petisi ini merupakan bentuk tuntutan rakyat agar penyelenggaraan pendidikan yang selama ini melenceng di bawah dua menteri pendidikan di era SBY agar segera dikembalikan ke jalur konstitusi. (g) FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

NAIK SAMPAN - siswa yang ikut TO harus naik sampan akibat banjir melanda Desa Muntei, Siberut Selatan

Puailiggoubat NO. 262, 15 - 30 April 2013

Tak sedikit harta benda dan sumber ekonomi yang lenyap ketika banjir Tim Redaksi

ujan dengan intensitas tinggi sepanjang hari sejak 1 April lalu, mengakibatkan beberapa wilayah di lima kecamatan di pulau Siberut yakni Siberut Selatan, Siberut Barat Daya, Siberut Tengah, Siberut Utara dan Siberut Barat terendam banjir dengan ketinggian sekitar 2-4 meter. Akibatnya beberapa sumber mata pencarian warga seperti kolam ikan, ternak babi dan ayam serta ladang dan sawah ikut musnah terseret arus. Di Desa Saibi, Kecamatan Siberut Tengah yakni Sirisurak dan Simoilalak banjir menggenang setinggi 1,5 meter selama tiga hari yakni mulai Sabtu, 6 April hingga Senin, 8 April. Kepala Dusun Sirisurak, Saverius Sabeilai, mengatakan, air dari luapan sungai Saibisamukop merendam rumah warga pada malam minggu atau Sabtu malam, 6 April. ’’Pelan-pelan air mulai meninggi, sekitar pukul 21.00 WIB air sudah menggenangi rumah dengan ketinggian sekitar 1,5 meter,’’ katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 8 April. Karena rumah telah terendam banjir,

Banjir Lumpuhkan Ekonomi Warga FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

H

AKTIVITAS LUMPUH - Banjir yang terjadi di Dusun Salappa mengakibatkan aktivitas warga lumpuh karena mobilitas penduduk hanya bisa dilakukan dengan bantuan sampan kata Saverius, warga mengungsi ke rumah warga lainnya yang belum parah terkena banjir. “Bahkan hari Minggu, 7 April, kami tidak ibadah (ke gereja-red) karena

air masih menggenangi kampung, baru pada Senin, 8 April banjir mulai surut,” ujarnya. Saverius mengatakan, tidak ada

Harga Belut Naik, Penghasilan Warga Salappak Meningkat SALAPPAK - Harga jual belut di pasar Muarasiberut, Kecamatan Siberut Selatan, Mentawai sejak Maret naik sekitar tiga kali lipat. Warga Dusun Salappak, Desa Muntei yang biasa menyuplai belut hidup makin bersemangat karena pendapatannya cukup lumayan. Andianto, salah seorang warga

21

mengatakan , harga jual belut saat ini Rp70 ribu per kilogram, sebelumnya hanya Rp20 ribu per kilogram. “Kenaikan harga ini memotivasi kami makin giat mencari belut,” katanya kepada Puailiggoubat, Sabtu, 30 Maret. Menurut Andianto, hampir semua kali dan bandar yang diperkirakan tempat hidup belut diburu warga yang FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

EMPAT TANDAN - Pisang dengan empat tandan tumbuh di perkarangan rumah Teten (70) di Kilometer 9 Tuapeijat, Sipora Utara

sudah membawa pancing, beberapa diantaranya memasang bubut (alat penangkap belut). Andianto menyebutkan, dalam sehari mereka bisa menagkap belut sekitar 5 kilogram, kemudian ditampung di keramba kecil agar belut tetap hidup. “Adanya kami rugi kalau belut yang kami tampung mati di keramba,” kata Aripin (42), warga lain. Menurut Aripin, belut yang mati tidak laku dijual karena pengepul tidak mau membeli karena dikhawatirkan busuk sebelum dikonsumsi. Dominikus, warga lain mengatakan, biasanya mereka mulai mencari belut pada pukul 17.00 WIB kemudian baru pulang ke rumah paginya sekitar pukul 06.00 WIB. “Tak ubahnya nelayan yang mencari ikan di laut,” ujarnya. Dengan rentang waktu yang lama tersebut, lanjut Dominikus, beberapa belut mati karena tidak cepat dipindahkan ke keramba agar bebas bergerak. Meski begitu, katanya, hasil dari penjualan belut cukup membantu menutupi kebutuhan keluarga seharihari.(ls/g)

korban jiwa akibat banjir tersebut, namun banyak harta benda yang tidak terselamatkan. “Kami yang sedang budidaya lele jumbo, ikan nila jadi rugi karena semua isinya hanyut, sama seperti banjir tahun lalu, kerugian ini jumlahnya sangatlah besar, namun kita harus syukuri ini semua kehendak yang kuasa,’’ ujarnya. Menurut Saverius, tahun lalu banjir juga pernah merendam Sirisurak namun jika dibandingkan dengan kejadian saat ini banjirnya lebih besar dan kerugiannya pun juga besar. Di Simoilalak, kata Saverius, kondisi banjir lebih parah, namun ia tak merinci berapa angka pasti kerugian tersebut. Senada dengan Saverius, Tauik, salah seorang warga menyebutkan banjir kali ini sangat besar, semua tanaman muda dan masih kecil tenggelam, “kampung seperti lautan,” ujarnya. Sementara di Simoilalak, sejak menjadi dusun 11 tahun, baru kali banjir merendam perumahan warga, kata Kepala Dusun Binsar Saririkkak. “Air banjir beserta arus menggenangi rumah warga sekitar 2 meter, tiga jalan utama dan pustu ikut terendam. 15 rumah rumah terendam dan mereka mengungsi ke rumah warga yang tempatnya sedikit tinggi. Situasi ini berlangsung selama tiga hari,’’ katanya. Parahnya lagi, lanjut Binsar, perumahan warga yang terletak di Siruaoinan terendam seluruhnya. “Tapi syukur tak ada korban jiwa ataupun rumah yang hancur terbawa arus, tapi warga tetap rugi besar,’’ ujarnya. Jika berhitung kerugian, kata Binsar, susah menghitungnya karena puluhan

kolam ikan yang berisi lele jumbo dan ikan nila tenggelam, begitu juga dengan ternak lain. Selain ternak, ratusan hektar tanaman coklat warga juga tak luput ditenggelamkan banjir selama tiga hari. Selain merendam perumahan warga di dusun tersebut, banjir melumpuhkan jalan utama warga dari dan ke pusat kecamatan yang berada di Saibimuara karena jalur yang biasa dilalui terendam sekitar 2 kilometer dengan ketinggian air sekitar 1,5 meter. Menurut warga setempat, jalur sungai juga tak bisa dilewati pompong atau sampan karena arus sangat deras. Di Desa Muntei, Dusun Bat Joja dan Bat Simaonaibaga, Desa Maileppet dan Dusun Puro, Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, aktivitas ekonomi warga lumpuh total. Mereka tak bisa bekerja karena sejak Kamis, 4 April hingga Rabu, 10 April, mereka mengungsi di posko-posko bencana karena daerahnya terendam banjir sekitar 2-3 meter. Dari pantauan Puailiggoubat di Dusun Salappak, daerah itu terkena dampak banjir paling parah karena sebagian besar rumah warga hampir tenggelam karena ketinggian air yang mencapai 3 meter telah menyentuh ujung atap rumah. Sementara kawasan perladangan nilam dan coklat warga di daerah Bat Kabolonan, Magosi, Bekkeiluk rata dengan air dengan ketinggian mencapai 4 meter. Di Dusun Bat Simaonaibaga dan Bat Joja,Desa Maileppet, usaha budidaya ikan tawar berupa lele dan ikan nilam dalam kolam juga habis karena isi kolam telah tersapu banjir. Kepala Dusun Muntei, Saverianus Salakkopak menyebutkan, tak ada warga yang beringsut dari posko siaga bencana selama banjir. “Mereka hanya hidup dengan bantuan yang diberikan pemerintah, sementara ladang tempat mereka mencari nafkah telah tertutup air setinggi 4 meter,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa,9 April. Kemungkinan besar, kata Marinus Koat, warga lainnya, tanaman coklat mereka yang menjadi andalan ekonomi selama ini akan mati karena lamanya air merendam. “Beberapa ternak warga juga tidak diketahui keberadaannya karena saat ini kami sibuk membenahi rumah setelah banjir,” ujarnya. Koat berharap pemerintah membantu mereka bukan hanya makanan, tetapi juga rehabilitasi kawasan perladangan mereka. (rus/rr/ls/g)

EKOKER Solar Packed Dealer untuk Nelayan dibangun di dermaga PPI Tuapeijat yang bertujuan melayani kebutuhan solar bersubsidi bagi kapal penangkap ikan.

Puailiggoubat

22

Bantu Nelayan, Mentawai Bangun Stasiun BBM Khusus Solar FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Rapot Pardomuan Simanjuntak

elangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Mentawai dua tahun terakhir merupakan persoalan tersendiri bagi warga yang berprofesi sebagai nelayan. Karena kesulitan mendapatkan BBM dan harganya tinggi, maka harga jual ikan dari nelayan ke lapak-lapak penjual ikan segar pun merangkak naik dan apalagi kepada warga yang menjadi konsumen. Harga pun bertambah dengan naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL) yang membuat harga berbagai kebutuhan pokok pun merangkak naik. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Mentawai merespon kelangkaan BBM yang dihadapi nelayan dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendapat Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN). “Kita di Mentawai telah mendapatkan bantuan SPDN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan” katanya saat ditemui di dermaga Tuapejat, Kamis, 11 April, sesaat ketika akan berangkat ke Anai Resort dengan rombongan SKPD lain. Menurut Edi, permohonan bantuan SPDN ini dilakukan pihaknya bersama Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa, saat mereka pergi ke BPH Migas tahun lalu.

NO. 262, 15 - 30 April 2013

K

SPDN - Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) yang tengah dibangun di Tuapejat, Sipora Utara SPDN ini dibangun di dermaga PPI (Pusat Pendaratan Ikan) yang berada di KM 1,5 Tuapeijat. Pantauan Puailiggoubat di lokasi bangunan sudah terdapat satu unit tangki BBM lengkap dengan pompa penyalur ke kapal-kapal nelayan layaknya di SPBU. Dikatakan Edi, tangki ini memiliki kapasitas 20 ton dan akan diisi solar sesuai kapasitasnya di awal pengoperasian. Jika selama uji coba nanti pasokan BBM masih kurang, DKP akan

mengupayakan penambahan kuota. Menurut Edi, SPDN akan dioperasikan koperasi yang telah ditunjuk namun ia lupa nama koperasinya. “Dokumen ada di kantor” katanya. BBM untuk nelayan tersebut disubsidi, karena itu akan dipasok APMS Soritua Hutagalung yang selama ini memasok BBM subsidi ke Mentawai. Harga BBM, sesuai dengan harga di Pertamina yaitu Rp 4.500/liter dan akan dijual oleh koperasi kepada nelayan

dengan harga Rp5.000 dimana koperasi mengambil Rp500 sebagai keuntungan dan operasional koperasi pengelola. Pemkab sendiri menurut Edi akan mendapatkan pendapatan dari sewa tempat. Walau SPDN sudah ada, namun BBM yang tersedia hanyalah solar, dan ini digunakan oleh nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan berbahan bakar solar. Untuk nelayan yang menggunakan bensin seperti pompong,

boat yang bahan bakarnya adalah bensin, menurut Edi masih perlu ditindak lanjuti ke depan. Edi optimis premium subsidi akan mencukupi bagi rakyat karena pemerintah daerah telah dilarang menggunakan BBM bersubsidi sejak dikeluarkannya peratuan Menteri ESDM nomor 1 tahun 2013. Meski SPDN telah ada, hingga kini belum bisa dioperasikan. Hal ini sehubungan dengan dokumen AMDAL yang belum selesai serta berbagai peraturan daerah yang mendukung pengoperasian hingga dapat meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi. Dikatakannya, PPI, pabrik es, dermaga perikanan, coolstorage, serta SPDN memerlukan peraturan daerah sehingga retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi jasa labuh, retribusi produksi daerah dan lainnya dapat dilakukan penagihan. Selain itu menurutnya, akan dibangun sarana pasar ikan di PPI, sehingga seluruh aktifitas penjualan ikan akan dilakukan di tempat itu dan tidak lagi menggangu pemandangan di sekitar pantai Tuapeijat. Selain mendapatkan PAD, pengoperasian PPI serta fasilitas pendukung yang ada termasuk SPDN akan memunculkan efek ganda yakni membuka lapangan kerja bagi masyarakat seperti Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Kapal-kapal kecil akan membongkar hasil tangkapan di PPI untuk dipindahkan ke kapal besar yang akan membawa ikan ke luar Mentawai. “Mudahmudahan dapat dioperasikan tahun ini” kata Edi. (o)

Warga Gotab Panen Cengkeh FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

GOTAP - Levi Saabbangan (45), warga Dusun Gotab, Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai tengah gembira. Kebun cengkeh yang jadi andalan keluarga tengah panen raya. Tak kurang dalam rentang Februari-Maret, ia telah meraup hasil penjualan cengkeh Rp24 juta. Tak hanya Levi, hampir semua warga yang memiliki kebun cengkeh tengah menikmati panen sejak Februari. Tak heran pula, saat siang, kampung terasa lengang sebab aktivitas warga lebih banyak di ladang. Menurut Levi, panen kali ini merupakan panen besar karena semua pohon cengkeh warga Gotab yang berada di daerah Silaggilaggi berbuah lebat. Selain

jumlah panen yang besar, lanjut Levi, harga juga sedang bagus. “Cengkeh kering yang kami jual di pengepul di Muarasiberut Rp120 ribu per kilogram,” katanya kepada Puailiggoubat, Sabtu, 30 Maret. Meski di Silaggilaggi buah cengkeh lebat, kata Levi, namun di daerah terdekat seperti Bat Pabokoat justru tidak berbuah sama sekali. “Terkadang musim cengkeh berbuah berbeda,” ujarnya. Levi menyebutkan, terhitung Februari hingga awal Maret ia telah menjual cengkeh kering sekitar 200 kilogram, uangnya Rp24 juta hanya selang sebulan. “Hasilnya cukup lumayan, bisa membiayai sekolah anak, membeli kebutuhan keluarga, pokoknya masa panen ini terasa indah,”

katanya. Menurut Levi, tingginya harga dan banyaknya hasil yang didapat dari cengkeh memotivasi warga menanam cengkeh. Dulunya, kata Levi, cengkeh warga lain ada namun telah banyak yang mati karena tidak dirawat saat harga anjlok. Berbeda dengan Levi yang tengah senang karena panen yang berbuah manis, Nasril, salah seorang warga Salappak yang memiliki cengkeh di daerah Gotab yakni di Bat Pabokoat justru kecewa karena tak sebatang pun cengkehnya berbuah. “Saya sudah periksa namun tak ada buahnya sama sekali,” ujarnya.(ls/g) CENGKEH - Cengkeh milik warga Puro dijemur di halaman rumah

23

Puailiggoubat NO. 262, 15 - 30 April 2013

Suara Daun Roberta Sarogdog

Perlunya Menghargai Alam

S

D

ahulu kala di Pulau Siberut ada seorang bapak bernama Aman Taoi. Dia memiliki tiga orang anak. Lanjaumanai anak sulung, Aluo anak tengah, dan si bungsu Pagetasabbau. Si Pagetasabbau adalah seorang yang sakti. Dalam legenda Mentawai, dia dipercaya sebagai sikerei pertama. Di Salappa’, salah satu daerah yang masih kental kebudayaan tradisionalnya, sikerei baru akan diajak gurunya secara gaib menemui roh Si Pagetasabbau untuk meminta kekuatan spritual. Aluo, kakak Pagetasabbau adalah seorang janda dengan tiga orang anak. Suatu hari salah seorang anak Aluo bernama Bokbong, berarti kudis karena dia berpenyakit kulit.. Suatu hari Si Pagetasabbau dan Si Bokbong pergi ke ladang. Si Pagetasabbau ingin ia mengobati penyakit kulit keponakannya. Sebelum memulai pengobatan, Si Pagetasabbau menguji keponakannya. “Ikatlah tali sampan kita di betismu”, kata Pagetasabbau pada Bokbong setelah mereka sampai. Tetapi Bokbong tidak menuruti perintah pamannya, ia mengikat tali sampan di tambatan sampan yang sudah tersedia dan menyusul pamannya ke pondok. “Berilah makanan ayam. Jika ayam sudah makan ambillah seekor ayam hitam yang kecil untuk makanan kita”, kata Pagetasabbau saat keponakannya tiba di pondok. Tetapi Bokbong mengambil seekor ayam putih yang besar agar cukup untuk mereka berdua. Sekali lagi Pagetasabbau menguji keponakannya. “Aku akan mencari ramuan obatmu. Nanti, tepat tengah hari

kamu harus menebang setandan pisang batu yang masih banyak daunnya. Tebang pula bambu yang belum berdaun dan tiga batang tebu yang kuning kulitnya.”, kata Pagetasabbau. Sebelum tengah hari si Bokbong telah mengambil setandan pisang yang banyak buahnya dan daunnya tinggal empat lembar. bambu yang panjang ruasnya. Dan tebu yang sudah lunak. Bahanbahan seperti itulah yang biasa untuk mujurut. Setelah Pagetasabbau pulang ke pondok, ia mulai membuat ramuan. Setelah selesai, mereka makan siang. Ada sepuluh tabung makanan yang tersedia, tetapi Pagetasabbau hanya makan sedikit dan sisanya harus dihabiskan oleh si Bokbong. Pada kunyahan terakhir, Bokbong tidak sanggup lagi. Nafasnya berhenti dan ia pun mati. Pagetasabbau mengoleskan ramuan yang telah dibuatnya ke seluruh mayat Bokbong dan mulai membaca mantera. Setelah mayat itu kering bersama ramuan, kulitnya dikikis, ditampung pada daun pisang lalu dibungkus. Kikisan kulit mayat Si Bokbong yang terbungkus daun pisang dimasukkan dalam bambu dan dimasak di perapian. Beberapa lama, setelah membaca mantera berulang-ulang, bambu mendidih dan isinya terlontar. Jatuh diatas daun aileleppet dan pueru’ yang sudah disusun diatas dada mayat Si Bokbong. Mayat itu mulai bergerak dan hidup kembali. Penyakit kulitnya hilang dan wajahnya menjadi lebih tampan. Sesampai dirumah ibu Si Bokbong sempat tidak mengenali lagi anaknya yang sudah berubah menjadi tampan itu. Mengetahui

adiknya disembuhkan oleh pamannya, kakak sulung Si Bokbong merasa iri. Ia pun ingin dijadikan setampan adiknya. Sesudah makan malam, si sulung menyampaikan keinginannya dan diizinkan oleh pamannya itu. Keesokan harinya mereka pergi ke ladang. Si Pagetasabbau menguji si sulung persis seperti pada si Bokbong. Si sulung menuruti seluruh perintah pamannya sampai ujian terakhir dan ia mati. Setelah hidup kembali, si sulung menjadi anjing pemburu. Anjing pemburu ini selalu menemani Pagetasabbau dan Bokbong berburu rusa dan monyet di hutan. Anjing pemburu jelmaan si sulung sangat pandai berburu. Hasil buruan yang mereka dapatkan selalu melimpah. Lama kelamaan Aluo mengetahui bahwa anjing pemburu itu adalah anak sulungnya. Dia marah. Bersama anak perempuannya, ia mengasingkan diri ke ladang yang berada di sebuah tanjung. Ladang itu sebelumnya sudah ditanami sagu, kelapa, pisang, bambu dan keladi. Suatu hari ketika selesai berburu, Pagetasabbau mengubah si anjing pemburu ke wujud aslinya dan mereka kembali ke uma. Suatu hari si sulung merasa heran melihat banyaknya tengkorak binatang buruan yang tergantung di uma. Akhirnya ia mengetahui bahwa semua itu hasil buruannya ketika berujud anjing. Si sulung marah dan menemui pamannya. Dia menantang pamannya untuk menunjukkan kesaktiannya dengan memisahkan tanjung tempat ladang ibu dan adik perempuannya mengasingkan diri

dari Pulau Siberut. Pagetasabbau menyetujui permintaan keponakannya. Dia mulai melakukan ritual. Jejeneng, lonceng yang digunakan sikerei dalam pengobatan, mulai dibunyikan. Ketika ujung pulau itu sudah bergerak, tiba-tiba jejeneng di tangan Pagetasabbau terlepas. Akibatnya ujung pulau yang sekarang terpisah dari daratan Pulau Siberut bergerak tanpa terkendali. Pagetasabbau membaca mantera sambil berteriak dan pulau itu berhenti bergerak. Namun sudah sangat jauh sehingga sanak saudara mereka memutuskan untuk menemukan kembali pulau tersebut. Usaha pencarian dilakukan selama bertahun-tahun dan setiap tempat yang mereka lalui diberi tanda. Rombongan itu terus mencari sampai ke ujung Pulau Sikakap. Suatu hari, salah seorang memanjat sebatang pohon dan melihat ada sebuah pulau lagi. Rombongan itu pun pergi mendatangi pulau tersebut. Banyak tupai disana. Di pulau itu mereka temukan tanda-tanda keberadaan Si Aluo dan anak perempuannya. Setelah menemukan saudaranya itu, mereka bermaksud membawanya kembali ke kampung halaman mereka. Namun si Aluo memutuskan untuk tetap tinggal di pulau itu. Pulau itu dinamai Beriloga yang artinya banyak tupai. (Diolah dari naskah-naskah peserta lomba penulisan cerita rakyat Mentawai-Tabloid Puailiggoubat, 2003)

egala sumber kehidupan yang diberikan Tuhan adalah alam semesta. Karena itu ciptaan Tuhan itu harus selalu dihargai dan dijaga kelestariannya.. Namun kondisi saat ini kita manusia yang diciptakan Tuhan terkadang tidak mau menghargai ciptaanNya. Buktinya manusia yang salah satu ciptaan Tuhan juga yang bertindak melebihi kuasa yang dimiliki Tuhan. Nyatanya di setiap ada bencana seperti yang dialami Mentawai saat ini, para pengungsi gempa & tsunami Mentawai belum teratasi dan belum diperhatikan, kini jumlah pengungsi kembali bertambah dengan bencana banjir yang ada di tempat lain. Apa yang dialami oleh para korban tsunami berapa tahun yang lalu di Pagai, Sikakap dan Sipora Selatan, bencana banjir datang lagi di daerah berbeda yaitu pulau Siberut. Kejadian alam melalui bencana banjir benar tidak bisa dikatakan hanya disebabkan satu saja, seperti katanya hanya karena curah hujan yang besar, lebat dan lama sehingga terjadi banjir yang besar dari hulu sungai. Kejadian banjir harus dikaitkan dengan perbuatan manusia juga, terutama penebangan kayu, baik penebangan liar maupun penebangan kayu yang dilakukan dalam pembukaan lahan, banjir juga disebabkan karena adanya penebangan kayu yang ada di pinggir sungai secara sembarangan yang ada di sepanjang aliran sungai, kayu besar ditebang sehingga tidak lagi menahan curah hujan yang deras. Parahnya, adanya pengrusakan alam melalui HPH, IPK, yang pernah ada sejak dulu hingga saat ini. Agar bencana tidak senantiasa hadir maka alam sudah seharusnya dijaga dan dihargai kelestariannya. Sistem pengelolaannyapun sudah harus tetap dipertahankan seperti yang dilakukan oleh orang tua lama, bukan cara mempertahankannyapun tidak harus melalui pembukaan perkebunan. Kasihan disaat alam mengamuk dan bencana datang semua kerugian tidak akan terbayar dalam waktu yang singkat, meskipun dana triliunan yang dianggarkan, pemulihan dari bencana tidak juga segera teratasi, pemulihan rasa trauma pada masyarakat kita pasti lama. Sudah banyak daerah yang patuh dilihat dan dicontoh untuk menjadi pengalaman hidup kedepan. Mari menghargai dan menghormati alam. z

Puailiggoubat NO. 262, 15 - 30 April 2013

Siswa yang ikut Try Out harus naik sampan akibat banjir melanda Muntei

24

Aktivitas warga terganggu akibat banjir

Sisa-sisa peninggalan perusahan kayu membuat beberapa daerah ikut tergenang. Ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur pulau Siberut, hutan tidak sanggup menahan air. Pembukaan lahan yang tinggi juga mendukung terjadinya banjir. Sagu ditebang menjelma menjadi kebun coklat. Seumur hidup baru kali ini terjadi banjir besar di Siberut. Beberapa sungai meluap di Siberut Selatan dan Siberut Utara yang tentu saja mengganggu aktivitas warga. Teks: Rus /Foto: Bambang, Rus

Kampung Monganpoula

Kondisi banjir di Dusun Muntei

Sampan jadi transportasi saat banjir di Muntei

Puro juga ikut terendam

Anak-anak mencuci pakaian ditengah banjir Muntei


262