Issuu on Google+

MENTAWAINEWS

MENTAWAINEWS

6

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DPRD DIMULAI 9 APRIL

SUWARDI BEBERKAN KETERLIBATAN TARMINTA 8

PEMILU

Tabloid Alternatif Dwimingguan

9

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

1

No .2 - 1 Ta 4 hu 61 A n pr X il I 20 1

3

HARGA ECERAN RP 3000

21 PERDA DITETAPKAN JADI PROLEGDA 2013


Puailiggoubat NO. 261, 1 - 14 April 2013

Uggla Sai pemerintah Mentawai rabela akek surat pasikeraat masialak samba masikop masusurak—3 Desa ka Mentawai rasisilok bulagat bara nia ka Rp400 ngajuta teret Rp900 ngajuta bulek imaruei pasibangunan pulaggaijat. Masitarek akek sai desa bulek raagai kauna bulagat bulat tau malangen - 4 Kenanen rura silelepak 5 lek Ranperda ka talagat 17 ranperda sibabara arateuakek tapoi tak isadde bagatda rateu akek isak ranperda gurukakenenda ka prolegda ka rura nene - 6 Uma sikolah anaan tapoi tak pei moi ra kudduji nia kalulut anai peilek utak - 18 Sipalelet samba sipasibobom iba sibara ka pulaggajet bagei - 21 COVER DEPAN: 1 FOTO: RAPOT/PUAILIGGOUBAT 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: Pinda Tangkas Simanjuntak PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Tuapeijat) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Horas Marohatta Tasilipet (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Daud Siribere (Siberut Barat) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Dominikus Sabulat (Siberut Barat Daya) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang. Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Dari Redaksi

D

i tengah riuhnya situasi politik saat ini, angin segar berhembus di Mentawai. Penambahan satu unit kapal berkapasitas penumpang 300 orang ini tentu akan membantu transportasi Padang-Mentawai yang selama ini terbatas. Sementara pertemuan jajaran Pemkab Mentawai dan BPH Migas diharapkan mampu mencari jalan keluar kelangkaan BBM di Mentawai. Selain itu, adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan Rp400 juta hingga Rp900 juta per desa diharap mampu mempercepat pembangunan dan menggerakkan

Angin Segar di Awal April ekonomi masyarakat. Pembangunan hunian tetap bagi korban gempa dan tsunami dua tahun lalu juga mulai dilakukan. Saat ini, penerima bantuan yang tergabung dalam kelompok masyarakat telah mendapat kucuran dana pembangunan rumah. Pembersihan lokasi juga segera dilakukan. Semua informasinya, kami hadirkan hanya untuk pembaca setia Puailiggoubat, selamat membaca. Redaksi

2


3

Puailiggoubat NO. 261, 1 - 14 April 2013 FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Pemerintah Mentawai akan mengeluarkan larangan menangkap dan mengonsumsi penyu. Rapot Pardomuan Simanjuntak Irman Jhon

agi 25 Maret, lima perahu motor (speed boat) ukuran besar bolak-balik mengantarkan warga Dusun Sao, Desa Bosua, Sipora Selatan ke Puskesmas Sioban. Pada hari itu, sebanyak 118 warga terpaksa dirawat usai menyantap penyu. Esoknya jumlah korban dirawat bertambah menjadi 148 orang, 33 diantaranya dirujuk ke RSUD Tuapeijat namun empat diantaranya meninggal. Gemar, salah seorang korban keracunan yang dirawat menuturkan, peristiwa bermula Sabtu, 23 Maret, saat seorang warga kampungnya berhasil menjaring penyu seberat 50 kg. Keesokan hari, penyu itu dipotong dan dibagibagi kepada 6 keluarga. Kekerabatan yang tinggi di Mentawai membuat keluarga yang dapat membaginya lagi kepada kerabatnya. Dikatakan Gemar, setelah mengonsumsi penyu sore itu, ia pun mulai merasakan pusing, muntah dan lemas. Setelah muntah 4 kali, keesokan harinya, ia pingsan dan siuman saat sudah berada di ruang rawat inap RSUD Tuapeijat. “Setelah muntah empat kali, saya tidak tahu lagi telah dibawa ke Puskesmas Sioban serta dirujuk ke RSUD,” katanya. Setelah tersadar, Gemar baru mengetahui bahwa istri dan anaknya pun telah dirawat di Puskesmas Sioban. Sementara itu Nemer Saumatgerat, korban lainnya, mengatakan, awalnya ia membawa anaknya yang keracunan ke RSUD namun karena ikut merasa pusing, ia pun dirawat di ruang berbeda dengan anaknya Joas, 7 tahun, yang kondisinya kritis. Sayang Joas akhirnya menghembuskan nafas terakhir setelah dirawat, 27 Maret. Selain Joas, tiga korban lainnya yang meninggal menurut data resmi Dinas Kesehatan Mentawai yaitu Maikel (3) yang meninggal 26 Maret di Puskesmas

P

KORBAN KERACUNAN - Petugas medis di RSUD Tuapejat memberikan obat kepada seorang bayi menyusui korban keracunan penyu

MENYANTAP PENYU BERUJUNG PETAKA

EMPAT WARGA TEWAS 144 DIRAWAT Sioban. Lalu Erwin (11 bulan) dan kakaknya Atmojo (11 tahun), keduanya meninggal di RSUD Tuapeijat, 27 Maret. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dokter Budi, yang turun langsung ke lokasi, mengatakan, Puskesmas Sioban telah berupaya melakukan pengobatan kepada seluruh korban, dan korban kritis dirujuk ke RSUD Tuapeijat menggunakan kapal Mentawai 1 TV One yang dikelola Dinkes Mentawai dan kapal Mentawai 3 TV One yang dikelola BPBD Mentawai. Menurut dr. Budi, keracunan akibat konsumsi penyu merupakan kejadian berulang. Dinas Kesehatan Mentawai sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan agar masyarakat tidak lagi me-

ngonsumsi penyu. Selain sudah banyak korban jiwa, penyu termasuk termasuk binatang yang dilindungi dan seharusnya tidak boleh lagi diburu. Dikatakannya, dalam penelitian labor yang dilakukan saat ia menjabat kepala puskesmas Muara Siberut, ditemukan bahwa sisa daging penyu mengandung arsen. “Temuan hasil labor, daging penyu mengandung arsen yang kadarnya di atas ambang normal,” katanya. Arsen ini sangat berbahaya bagi kesehatan karena merupakan racun yang bisa membunuh. Menurut dr. Budi, seluruh binatang laut mengandung arsen dan kadarnya akan naik jika binatang laut itu telah berada di laut dalam dan umurnya sudah tua. Namun tidak diketahui lebih jauh darimana sumber arsen itu. Ia juga mengungkap bahwa penang-

kapan ikan yang menggunakan putas dan mencemari laut juga menjadi penyebab adanya kandungan racun di tubuh biota laut. “Kita tidak tahu apa saja yang dikonsumsi penyu itu, ikan yang mati akibat diracun atau diputas akan dimakan oleh penyu dan racunnya tinggal di badannya,” katanya. Sementara itu Direktur RSUD Tuapeijat, dr Marulam Simatupang, mengatakan, racun yang terkandung dalam daging penyu jika lebih dari 4 jam akan menjadi sari makanan dan dialirkan ke seluruh tubuh. Racun akan terserap dalam sari makanan dan akan mengalir dengan darah ke seluruh tubuh dan menyerang otak, ginjal dan pernafasan. “Kalau sudah demikian, akan sulit menolong

mau dilepas ke laut lagi. Penyu itu hasil tangkapan jaring mereka secara tak disangka,” kata Parmin kepada Puailiggoubat, 16 Maret lalu. Penyu yang berjumlah enam ekor itu lalu di bawa dan dipotong keesokan harinya. Daging penyu itu lalu dibagikan ke hampir semua warga. Galatias Sakerebau dangan istrinya Renate dan salah satu anaknya, Herman Sakerebau ikut menyantap daging penyu itu. Awalnya,

ketika santapan terhidang, Galatias mengaku mencium kelainan aroma daging tersebut, namun anak dan istrinya meneruskan menyantap daging penyu itu. Tak lama, sang istri langsung pusing dan muntah. Geletias segera mengambil daun asam lalu memerasnya dangan air untuk diminum supaya daging yang terlanjur tertelan dapat dimuntahkan, selain itu Geletias meminta

korban,” ungkapnya. Jika korban masih dibawah 4 jam mengkonsumsinya, masih bisa dilakukan tindakan untuk mengeluarkan makanan yang belum diserap dengan bantuan obat untuk dimuntahkan. Namun jika telah terserap, kondisi ini akan mempersulit apalagi dikonsumsi dengan jumlah yang banyak. Beberapa korban yang ditanyai soal gejala yang mereka alami setelah mengkonsumsi penyu beracun itu mengatakan, awalnya pusing, muntah dan tulang-tulang seperti patah dan tak bisa digerakkan dan tingkat kesadaran menurun drastis. Menurut dr. Budi, pihaknya telah mengirim sampel daging penyu yang dikonsumsi warga ke laboratorium di Padang. Sementara hingga 28 Maret, masih ada 64 orang lagi yang dirawat di Puskesmas Sioban dan selebihnya menjalani observasi. Sedangkan di RSUD, total yang dirujuk berjumlah 33 orang. Sebelumnya pada 15 Maret, kejadian serupa menimpa 36 orang warga Dusun Betumonga, Desa Betumonga, Kecamatan Sipora Utara. Untung peristiwa itu tidak menyebabkan korban jiwa. Wakil Bupati Mentawai, Rijel Samaloisa, mengatakan, dalam waktu dekat bupati akan mengeluarkan surat edaran dilarang mengkonsumsi penyu. “Penyu akan kita larang dikonsumsi dengan surat edaran dari bupati, dan bagi yang melanggar akan diberikan sanksi, cukup inilah kejadian terakhir,” katanya, 26 Maret lalu. Selain itu pemerintah daerah juga akan meningkatkan pengawasan pengeboman ikan serta penggunaan putas untuk menangkap ikan. Dikatakannya zat-zat beracun dalam putas tidak akan hilang selama 100 tahun, dan ikan mati akan dikonsumsi oleh biota laut lainnya termasuk penyu dan kalau dikonsumsi akan berbahaya bagi kesehatan. Senada dengan itu, Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko, Ketua DPRD Mentawai, mendukung rencana pemerintah mengeluarkan larangan mengkonsumsi penyu. (o)

Ba’ Kokom Kam Malangok

P

armin Sabaggalet (26), warga Dusun Betumonga, Desa Betumonga, Sipora Utara tidak menyangka, enam ekor penyu yang ia dan sejumlah warga lainnya sita dari kapal nelayan asal Sibolga akan mendatangkan petaka. Saat itu, lanjut Parmin, beberapa warga dusun tersebut melihat kapal asal Sibolga sedang menjaring ikan di perairan sekitar kampung mereka. Karena merasa dirugikan, malam itu juga,

15 Maret, beberapa warga mendatangi kapal tersebut dan meminta menepi ke daratan. Saat kapal menepi, warga melihat enam ekor penyu hasil tangkapan nelayan. Wargapun meminta penyu itu. Awalnya, ABK kapal tidak mau memberikan penyu tersebut bahkan mengingatkan warga bahwa daging penyu sangat berbahaya dikonsumsi manusia, namun warga yang bersikeras mengaku hewan ini sudah sering dikonsumsi. “Rencana mereka penyu itu

Renate dan Herman memasukkan jari tangan ke mulut agar daging dimuntahkan. Peristiwa itu membuat warga panik dan bersorak memberi peringatan Ba’ kokom kam malangok (jangan dimakan ini beracun), warga yang mendengar pun juga menyambung teriakan tersebut untuk memberitahu warga lainnya, sehingga sebagian warga tidak sempat menyantap daging yang mematikan tersebut. (Imj)


Puailiggoubat NO. 261, 1 - 14 April 2013

Rata-rata tiap desa akan mendapat kucuran dana antara Rp400 juta hingga Rp900 juta untuk mempercepat pembangunan. Mempersiapkan perangkat desa agar optimal menggunakan dana ini kini menjadi tantangan.

Rapot Pardomuan Simanjuntak Rus Akbar Rinto Robertus Sanene’

ahun ini, 43 pemerintah desa di Mentawai mendapat anggaran besar untuk percepatan pembangunan. Tiap desa mendapat jatah berbeda, berkisar Rp400 juta hingga Rp900 juta. Dana yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) ini dianggarkan dalam APBD Mentawai tahun ini sebesar Rp30 miliar. Alokasi dana ini tentu menjadi berkah bagi desa di Mentawai. Sebagai satu-satunya daerah kepulauan di Sumatra Barat, Mentawai dikategorikan kabupaten paling miskin. Mempercepat

T

Dapat Alokasi Dana Ratusan Juta, Kepala Desa Kelimpungan pembangunan infrastruktur desa tentu menjadi stimulasi untuk mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Namun dana besar ini juga membuat sejumlah kepala desa takut dan tidak siap. Kurangnya kapasitas membuat mereka takut berbuat kesalahan dalam pengelolaan dana yang bisa berujung masuk penjara. Mahyudin, Sekretaris Desa Tuapeijat mengatakan desa saat ini ibarat ayam disabung, tapi kakinya diikat. “Ayam disabung kakinya diikat, itulah kondisi kami,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 18 Maret lalu. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Besarnya ADD untuk desa di Mentawai sesuai Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan ADD adalah sebesar 10 persen dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah setelah dikurangi belanja pegawai.

Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 No

Kecamatan

Desa

Belanja Pegawai  (PTAPD)

Penggunaan ADD (Rp) Belanja  Belanja  Operasional Pemberdayaan

Jumlah

1

Pagai Utara

Betumonga Silabu Saumanganya

196,800,000 208,800,000 379,200,000

135,534,000 139,178,400 182,339,400

316,246,000 324,749,600 425,458,600

648,580,000 672,728,000 986,998,000

2

Sipora Selatan

Bosua Beriulou Nemnemleleu Mara Sioban Matobe Saureinu

196,800,000 183,600,000 196,800,000 196,800,000 222,000,000 196,800,000 210,000,000

137,922,300 131,795,100 127,219,200 126,296,100 129,088,500 126,042,000 130,331,400

321,818,700 307,521,900 296,844,800 294,690,900 301,206,500 294,098,000 304,106,600

656,541,000 622,917,000 620,864,000 617,787,000 652,295,000 616,940,000 644,438,000

3

Siberut Selatan

Muara Siberut Maileppet Muntei Matotonan Madobag

182,400,000 183,600,000 223,200,000 183,600,000 288,000,000

124,926,900 129,885,900 133,426,500 141,396,900 160,541,700

291,496,100 303,067,100 311,328,500 329,926,100 374,597,300

598,823,000 616,553,000 667,955,000 654,923,000 823,139,000

4

Siberut Utara

Bojakan Sotboyak Mongan Poula Muara Sikabaluan Sirilogui Malancan

169,200,000 157,200,000 157,200,000 195,600,000 157,200,000 248,400,000

128,907,600 125,062,800 118,577,400 135,345,600 129,466,500 150,155,100

300,784,400 291,813,200 276,680,600 315,806,400 302,088,500 350,361,900

598,892,000 574,076,000 552,458,000 646,752,000 588,755,000 748,917,000

5

Siberut Barat

Simatalu Simalegi Sigapokna

313,200,000 260,400,000 222,000,000

178,328,700 160,510,800 157,262,100

416,100,300 374,525,200 366,944,900

907,629,000 795,436,000 746,207,000

6

Siberut Barat Daya

Katurei Sagulubbeg Pasakiat Taileleu

182,400,000 235,200,000 301,200,000

139,684,200 149,683,200 171,685,200

325,929,800 349,260,800 400,598,800

648,014,000 734,144,000 873,484,000

7

Siberut Tengah

Saibi Samukop Cimpungan Saliguma

326,400,000 210,000,000 274,800,000

169,713,000 144,162,300 149,171,700

395,997,000 336,378,700 348,067,300

892,110,000 690,541,000 772,039,000

8

Sipora Utara

Betumonga Goiso oinan Tuapejat Sido Makmur Bukit Pamewa Sipora Jaya

210,000,000 170,400,000 260,400,000 145,200,000 145,200,000 157,200,000

129,814,800 110,876,400 152,700,000 106,638,000 104,952,600 115,488,300

302,901,200 258,711,600 356,300,000 248,822,000 244,889,400 269,472,700

642,716,000 539,988,000 769,400,000 500,660,000 495,042,000 542,161,000

9

Sikakap

Sikakap Taikako Matobe

313,200,000 392,400,000 276,000,000

169,399,800 173,308,800 119,856,300

395,266,200 404,387,200 279,664,700

877,866,000 970,096,000 675,521,000

Sinaka Bulasat Malakkopa Makalo

286,800,000 327,600,000 354,000,000 208,800,000

157,175,400 169,609,800 121,168,200 133,571,100

366,742,600 395,756,200 282,725,800 311,665,900

810,718,000 892,966,000 757,894,000 654,037,000

9,906,000,000

6,028,200,000

14,065,800,000

30,000,000,000

10 Pagai Selatan

Jumlah

4

Sumber: Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kab. Kep Mentawai No 140/2/ PEMDES-SETDA/II-2013

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

BANGUN JALAN - Pembanguna jalan di Siberut Dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2013, besaran ADD ini dimasukkan dalam pos belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah / pemerintah desa lainnya sebesar Rp 30 miliar untuk 43 desa. Setiap desa dialokasikan anggaran antara Rp 495.042.000 hingga Rp 986.998.000. ADD digunakan untuk belanja pegawai yang dibiayai dalam Pos Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa (PTAPD), belanja operasional yang tidak melebihi 30 persen setelah dikurangi PTAPD, dan 70 persen untuk belanja pemberdayaan. ADD sendiri sejatinya digunakan untuk perbaikan atau pemeliharaan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDesa, ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kwalitas SDM, penanggulangan kemiskinan, penunjang program dan kegiatan kepemudaan, karang taruna, atau lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya, kegiatan bulan bakti gotong royong serta kegiatan lainnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Mekanisme penyaluran ADD melalui rekening pemerintah desa atas nama kepala desa dan bendahara desa dan pencairan untuk belanja operasional dan belanja pemberdayaan dilakukan dengan 2 tahap masing-masing 50 persen setiap tahap. Mahyudin mengaku belum mengetahui secara rinci aturan

pengelolaan ADD ini. Sepengetahuannya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ADD belum diterbitkan. “SK dan penggunaan ADD baru kami terima 18 Maret,” katanya. Desa Tuapejat mendapat jatah ADD sebesar Rp 769.400.000 yang terbagi dalam belanja pegawai (PTAPD) Rp 260.400.000, belanja operasional Rp 152.700.000 dan belanja pemberdayaan Rp 356.300.000. Menurut Mahyudin, hal ini memerlukan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan agar bisa dilaksanakan. Hingga 18 Maret, pihaknya belum melakukan apa-apa terkait pengelolaan ADD. “Karena ADD dibuat dari atas, untuk itu kami tunggu saja petunjuk dari atas. “Jangan garagara uang Rp10, kita masuk penjara,” katanya lagi. Menyangkut pertanggung jawaban, Mahyudin mengatakan belum ada pelatihan yang khusus mengenai pengelolaan keuangan desa yang disertai dengan praktek. Dikatakannya, memang telah sering dilakukan pelatihan namun hanya menakuti saja. “Pelatihan yang ada hanya bersifat umum dan tanpa praktek serta cenderung menakut-nakuti saja seperti peringatan bahwa BPK akan melakukan pemeriksaan keuangan desa,” katanya mengingat kata yang didengarnya saat mengikuti pelatihan. Mestinya menurut Mahyudin, pelatihan itu memuat materi bagaimana membuat SPJ, RKA, mengisi BKU, hitung pajak serta lainnya. Hingga Maret, aparatur desa belum menerima PTAPD. Hal ini menurut Mahyudin berkaitan dengan belum

diterbitkannya Juklak Juknis ADD. Sementara Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko, mengatakan, Juklak dan Juknis ADD telah ada, dan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola ADD akan ada pendampingan dari tim kecamatan. Berbicara soal pengelolaan ADD ini, menurut Hendri akan terkendala dengan adanya beberapa kepala desa yang mau masuk calon legislatif 2014. Para kades yang caleg harus mengundurkan diri dari jabatan, akibatnya akan menimbulkan kendala dalam proses administrasi pengelolaan keuangan desa. Hendri juga menyampaikan bahwa ADD berbeda pos anggaran dengan P2D serta PNPM. “P2D serta PNPM tidak masuk dalam ADD,” katanya, 26 Maret. Menurut Hendri pada kesempatan lain, pemerintah desa harus membuat program-program yang jelas untuk pembangunannya. Bila anggaran ini sudah diturunkan, Badan permusyarawatan Desa sangatlah berperan penting dalam melakukan pengawasan karena kewenangan dalam pengawasan terhadap anggaran sama perannya dengan DPRD. ’’Kalau dulu Bandes dan DPDK, BPD tidak terlalu mengawasi, tapi dana ADD ini BPD harus melakukan pengawasan sebab jika terjadi semacam penyelewengan anggaran ini yang memeriksa langsung KPK, BPK, jadi diharapkan kepada kepala-kepala desa mempergunakan dana ini pada tempatnya,’’jelas Hendri di hadapan sejumlah kepala desa saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Siberut Tengah di Desa Saibisamukop, pertengahan Maret lalu.(o)


5

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 261, 1 - 14 April 2013

Gubernur meminta dengan adanya kapal baru ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak sering ke Padang.

Kapal Gambolo Diresmikan, Akses Padang-Mentawai Kian Lancar FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar Syafril Adriansyah

ubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno meresmikan Kapal Motor Penumpang (KMP) Gambolo yang akan melayani pelayaran Padang-Mentawai, di Pelabuhan Bungus, Teluk Kabung, 19 Maret lalu. “Ini untuk meningkatkan akses dari Padang-Mentawai, terutama mobilitas ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dengan adanya KMP Gambolo ini bukan berarti PNS di Mentawai sering bolak balik ke Padang, artinya banyak waktu ke Padang,” kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno saat peresmian. Menurut Irwan, Gambolo merupakan kapal kedua yang melayani rute Padang Mentawai, setelah KMP AmbuAmbu.Kapal tersebut bantuan dari Kementerian Perhubungan dengan nilai Rp260 miliar. “Kalau dibanding dengan Ambu-ambu, kapal Gambolo ini jenis yang termutakhir. Kelasnya internasional, kecepatannya juga lebih tinggi serta kekuatannya lebih baik,” beber Irwan. KMP Gambolo merupakan kapal

G

harus ditertibkan pemerintah daerah. Jangan sampai ada pula penumpang yang tidak membayar tiket ketika menaiki KMP Gambolo atau KMP Ambu-ambu, karena risikonya bagi penumpang sendiri jika terjadi hal tak diinginkan dan kerugian bagi pengelola,” tambah Irwan. KMP Gambolo memiliki kapasitas 149 orang dan sanggup berlayar selama 12 jam. Di dalamnya juga dilengkapi dengan tempat tidur yang jumlahnya sama dengan kapasitas RESMIKAN KAPAL - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno (tengah) menandatangani penumpang. “Kapal ini prasasti saat meresmikan kapal Gambolo di pelabuhan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, mampu membawa baRabu (19/3) rang dengan total 560 kedua yang melayani rute Padang- Padang menuju Mentawai, begitu juga ton, termasuk air dan BBM. Kami juga Mentawai setelah KMP Ambu-ambu sebaliknya sehingga ini menjadi kebaha- melengkapi 12 sekoci yang masingyang dioperasikan oleh PT ASDP giaan bersama. masing bisa dimuati 25 sampai 30 Indonesia Ferry (Persero) Cabang “Pengoperasionalan kapal harus orang,” tambah perancang kapal yang Padang. Menurut Irwan, keberadaan dikelola secara maksimal dan memba- juga Presiden Direktur PT Bayu Bahari KMP Gambolo akan mempertinggi ngun kenyamanan bagi penumpang, jika Santosa, Ivan Santosa. frekuensi mobilisasi masyarakat dari ada gangguan baik saat naik atau turun Bupati Mentawai, Yudas Sabag-

galet, bersyukur dengan adanya kapal tersebut. Kapal ini merupakan impian masyarakat Mentawai. “Pada 2012, seizin dari Gubernur Sumbar, kami intens berkomunikasi dengan pihak pembuat kapal ini. Target kita dengan adanyanya kapal ini bisa membantu ekonomi rakyat Mentawai,” katanya. Selain itu Pemkab Mentawai berencana menambah kapal antar pulau Sipora-Siberut dan Sipora-Sikakap, dana itu sudah ada senilai Rp1,2 triliun. Namun dana itu tidak hanya untuk membeli kapal, juga termasuk pembangunan jalan trans Mentawai, pelabuhan di ujung pulau, bandar udara dan pemberdayaan masyarakat. “Dana itu dibagi ke dalam dua bagian Rp400 miliar untuk dana Rehap Rekon (RR) untuk empat kecamatan yang terkena gempa dan tsunami tahun 2010 dan selebihnya untuk seluruh kecematan yang ada di Mentawai,” katan Yudas. Sementara untuk operasi kapal tersebut menurut Kepala PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Padang, Ospar Silaban, saat ini masih dalam pengurusan administrasi, izin pelayaran dan rute kapal, rencananya pada bulan April ini kapal sudah berjalan. (r)

KMP Ambu-ambu Telat, Ratusan Calon Penumpang Terlantar PADANG - Ratusan calon penumpang kapal motor penumpang (KMP) Ambu-Ambu tujuan Tuapeijat, Katerlantar di pelabuhan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, akibat terlambatnya kapal yang datang dari Sikakap, Minggu, 24 Maret lalu. ”Kapal dari Sikakap terlambat masuk karena baru mengantarkan rombongan TNI beserta alat berat ke

Sikakap untuk proses “land clearing” (pembersihan lahan, red) pembangunan hunian tetap korban gempa dan tsunami,” kata Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Hendri Dori Satoko yang ikut menunggu menunggu kedatangan kapal tersebut di pelabuhan Bungus, Padang. Ia mengatakan, sebelumnya pihak pengelola kapal menjadwalkan kapal FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

MENUNGGU KAPAL - Sejumlah calon penumpang KMP Ambu-ambu terpaksa tidur di teras ruang tunggu pelabuhan Bungus kota Padang akibat tertundanya jadwal kebarangkatan menuju Tapijat

akan tiba di Padang pada pukul 17.00 WIB dan bisa kembali berangkat sesuai jadwal yakni pada pukul 20.00 WIB. Akan tetapi, hingga pukul 22.00, kapal tersebut tak kunjung datang. “Seharusnya ada pemberitahuan bahwa kapal terlambat masuk, apalagi sudah banyak calon penumpang yang menunggu sambil membawa barangbarang yang cukup banyak,” ujarnya dan menambahkan bahwa ia telah membeli tiket seharga Rp 72.500 untuk keberangkatan. Akibat terlambatnya kapal tersebut, sejumlah barang, dan kendaraan menumpuk di pelabuhan. Ratusan calon penumpang baik pria, wanita, tua, muda terpaksa menunggu karena telah membeli tiket. Sebagian dari mereka ada yang membawa balita dan terpaksa tidur di ruang tunggu pelabuhan. Marta Hutajulu (36), salah seorang calon penumpang mengaku sudah membeli tiket seharga Rp 145.000 untuk dua orang. Warga Tuapeijat itu datang ke pelebuhan sejak pukul 13.00 WIB mengingat membawa barang dagangan yang cukup banyak. “Ada informasi dari petugas tiket, kalau kapal akan tiba sekitar pukul 17.00 WIB, tetapi hingga sekarang kapal belum datang dan belum ada

pengumuman lanjutan,” ujar pedagang tersebut. Dongan Sabirin Sabeleake, calon penumpang lainnya menuturkan hal serupa. “Tidak ada pengumumam dari pengelola kapal kapan jadwal keberangkatannya,” ujar warga Tuapeijat tersebut yang ikut menunggu bersama istri dan satu orang anaknya. Sementara, Kepala PT. ASDP

Indonesia Ferry Cabang Padang, Ospar Silaban saat dikonfirmasi menyebutkan, diperkirakan kapal tiba di pelabuhan Bungus pada Senin, 25 Maret sekitar pukul 02.00 WIB. “Kapal sedang dalam perjalan menuju Padang dan akan kembali diberangkatkan ke Tuapeijat setelah selesai memuat barang,” katanya. (prl)

Dana PNPM Bersisa, TPK Saibi Tambah Jalan 15 Meter SAIBI-Tim Pengelola Kecamatan (TPK) PNPM MP Siberut Tengah memutuskan menambah pembangunan jalan desa Saibisamukop sepanjang 15 meter setelah dana program tahun lalu bersisa Rp4 juta. Menurut Ketua TPK, Sirman Sageileppak, sisa dana itu berasal dari pembangunan jalan 400 meter dengan dana Rp180 juta dan jembatan 6 meter dengan dana Rp40 juta. “Dua item program yang telah selesai ternyata menyisakan dana senilai Rp4 juta, saat itu kita mengambil inisiatif menambah jalan sepanjang 15 meter menyambungkan jalan 400 meter tersebut,” katanya pada saat menghadiri rapat musyawarah antar Desa 2 dan 3 penentuan Prioritas usulan PNPM 2013 di Kantor Aula Kecamatan Siberut Tengah Puailiggoubat, 27 Maret lalu. Sirman berharap untuk kedepan kalau masih ada sisa dana tersebut bisa ditambahkan untuk jalan atau bangunan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Tahun ini Kecamatan Siberut Tengah mendapat Dana Program PNPM senilai Rp800 juta yang akan dibagi untuk tiga desa, Saibi Samukop, Saliguma dan Cimpungan dan pelaksanaannya masih dalam proses. (rr/r)


MENTAWAINEWS Meski tahun lalu hanya 5 Ranperda dari 17 Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda, ternyata tidak menyusutkan jumlah Ranperda yang ditetapkan dalam prolegda tahun ini.

Puailiggoubat

FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

D

TANDA TANGAN - Pimpinan DPRD beserta wakil Bupati Mentawai menandatangani nota kesepakatan Prolegda 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Selain itu ada juga Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP, Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD, Ranperda tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar, Ranperda tentang Pengelolaan Kearsipan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kepustakaan Daerah, dan Ranperda tentang APBD tahun Ang-

garan 2014. Dua ranperda yang diprakarsai DPRD yaitu Ranperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak dan Ranperda tentang Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebelumnya, rapat hampir ditunda karena minimnya kehadiran anggota DPRD yang mengikuti rapat. Jimer Munthe anggota DPRD di ruang sidang mengatakan agar kehadiran dalam persidangan DPRD diekspose media, dan pernyataan itu dikuatkan oleh Nikanor Saguruk yang memimpin persidangan. Anggota DPRD yang tidak hadir saat itu adalah Suniarto Saogo, Johnson F Napitupulu, Anom Suheri, Rasyidin Syaiful, Richard Saleleubaja, Melki

Lima Prioritas Pembangunan Diusulkan di Siberut Tengah SAIBI- Musyawarah Antar Desa (MAD) di Kecamatan Siberut Tengah memutuskan lima prioritas pembangunan melalui PNPM tahun ini, di aula kantor camat, 27 Maret lalu. Program pembangunan PNPM tersebut, untuk Desa Saibisamukop, pembangunan rehab jembatan empat unit di jalan Saibi menuju Simoilalak dan pembangunan sumur bor di dua titik. Untuk Desa Saliguma, rehab jalan rabat beton dari Matoimian menuju Sirisurak dan rehab Air bersih Malibakbak- Matoimiang. Di Desa Cimpungan mengusulkan pelatihan padi sawah di Dusun Subelen dan Simaombuk. Staf Desa Saibisamukop, Pontius Sakatsilak, mengatakan, sumur bor dan rehab jembatan sudah menjadi kebutuhan dan prioritas di

6

21 Ranperda Ditetapkan Jadi Prolegda 2013

Rapot Pardomuan Simanjuntak

PRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan 21 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Program Legislasi Daerah (Prolegda) di ruang sidang DPRD Mentawai melalui rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan tentang Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2013, Kilometer 4 Tuapeijat, 25 Maret lalu. Ranperda tersebut akan dibahas dan ditetapkan DPRD pada tahun ini hingga batas waktu 31 Desember 2013, 19 diantaranya adalah prakarsa pemerintah daerah yaitu Ranperda tentang RTRW, Ranperda tentang Kepariwisataan, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012, Ranperda tentang Perubahan APBD 2013, Ranperda tentang Retribusi Jasa Umum, Ranperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha, Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPD Sumbar, Ranperda tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah, Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, Ranperda

NO. 261, 1 - 14 April 2013

Saibisamukop. Pentingnya sumur bor karena warga sangat membutuhkan air bersih. “Apalagi saat ini bila dua minggu saja tidak turun hujan, masyarakat sudah kesulitan air bersih dan jembatan juga begitu yang kondisinya rusak parah,” katanya. Di Desa Saliguma, menurut Kepala Dusun Matoimiang adalah rehab jalan rabat beton dan rehab air bersih. “Kita membutuhkan rehab jalan Matoimiang menuju Sirisurak, panjangnya 1 Kilometer, jalan ini dibangun tahun 2009 sudah rusak parah. Selain itu air bersih saat itu mengalami kerusakan pipa sudah rusak,” ujarnya. Usulan pelatihan petani sawah di Desa Cimpungan disampaikan Kepala Dusun Subelen, Nius Saporuk, ada 35 hektar di dusun Subelen dan 45 hektar

di Simaumbok, warga mengelola sawah secara manual dan dari dinas pertanian belum pernah diadakan pelatihan. “Kondisi itu kami prioritaskan pelatihan padi sawah ini agar warga mengerti bagaimana mengembangkannya di kemudian hari, sebab dari dinas pertanian belum pernah diadakan pelatihan ini, cuma huller yang di beri itupun tidak berfungsi akibat alat-alat mesinya tidak lengkap,” terangnya. Kelima usulan prioritas masyarakat ini langsung disetujui PNPM kecamatan. Tahun ini Kecamatan Siberut Tengah mendapatkan dana PNPM Rp800 juta serta masingmasing desa mendapatkan 253 juta dan pelaksanaannya masih dalam proses. (rr/r)

Sapolenggu, Semseri, Hendri Nasrani, dan Salimi Samuntei. Meski tahun lalu hanya 5 ranperda dari 17 ranperda yang ditetapkan dalam Prolegda tahun 2012, ternyata tidak menyusutkan jumlah ranperda yang ditetapkan dalam prolegda tahun ini. Wakil Bupati Rijel Samaloisa dalam sambutannya usai menandatangani nota kesepakatan Prolegda mengatakan agar setiap SKPD terkait untuk segera merespon dalam rangka percepatan pembahasan dan penetapan ranperda yang telah ditetapkan dalam prolegda ini. Sebelum persidangan ditutup, Kristinus anggota DPRD Mentawai, mengingatkan bahwa dalam pembahasan APBD di hotel Rocky beberapa waktu lalu telah dibicarakan beberapa ranperda

yang perlu ditetapkan namun tidak masuk dalam Prolegda tahun ini. Diantara ranperda yang terlewatkan itu menurut Kristinus adalah Ranperda tentang Insentif Guru TK, Ranperda tentang Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Mentawai serta Ranperda tentang Guru Honor. Sementara itu Jimer mengatakan agar bupati memberikan laporan pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), apakah untung atau rugi dan apa perbedaan antara BPR Sipora dengan BPR Sikakap. Selain itu ia juga meminta ditetapkan mekanisme audit BPR. Penetapan ranperda menjadi Prolegda tersebut mengacu kepada Undang undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah setiap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) harus disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD. Rapat paripurna dihadiri 11 anggota DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko, Nikanor Saguruk, Yan Winnen Sipayung, Isar Taileleu, Pdt Er Sapalakkai, Pdt Melki Tatubeket, Bin Geas Syhan, Bruno Guimek Sagalak, Juniarman, Kristinus Basir, dan Jimer Munthe. Dari pihak eksekutif dihadiri oleh Rijel Samaloisa,, Wakil Bupati Mentawai, Binsar Saleleubaja dan Pudjo Rahardjo Asisten II dan III Setdakab Mentawai, 3 orang staf ahli, 3 orang kepala dinas, 1 kepala badan, 1 kepala kantor , 1 sekretaris dinas serta 1 kepala bagian. (r)

Alat Pendeteksi Tsunami Dirusak MONGABOSUA - Alat pedekteksi tsunami atau early warning system (EWS) yang terletak di Bukit Tattanen, Dusun Mongabosua, Desa Bosua, Sipora Selatan dirusak orang tak dikenal pada awal Februari lalu, Simei, warga Dusun Mongabosua yang ditugaskan menjaga dan merawat alat pedeteksi tersebut menduga dirusaknya alat tersebut disebabkan faktor kecemburuan . “Kalau soal honor menjaga alat pendeteksi ini hanya Rp300 ribu per bulan,” katanya. Selang tiga hari kejadian tersebut, Simei mencari tahu siapa pelaku yang merusak alat tersebut. Ia mencari lewat paranormal. “Menurut dukun penyebab rusaknya alat ini karena faktor iri,” tuturnya. Seminggu setelah kejadian itu, Simei memberitahu rusaknya alat kepada Imam, petugas yang memasang early warning system (EWS) di Jakarta. “Awalnya saya sempat berpikir pelaku harus diangkat dan diserahkan ke pihak berwajib, namun kalau kejadian ini terulang lagi tidak ada cerita, harus dihadapkan ke meja hijau,” katanya. Pemuka agama di dusun tersebut, lanjut Simei, telah memperingatkan warga agar tidak lagi merusak alat karena bisa mencoreng nama baik dusun. Kini alat yang rusak sudah diganti yang baru. “Setelah seminggu kejadian itu alat pendeteksi tsunami itu sudah datang dan kita langsung memasangnya,” katanya. (imj/r)


7

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 261, 1 - 14 April 2013

Pertamina akan menunjuk APMS untuk mendistribusikan BBM nonsubsidi di Mentawai dan akan menambah titik distribusi.

Mengurai Benang Kusut Kelangkaan BBM di Mentawai FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Rapot Pardomuan Simanjuntak

ebagai kabupaten dengan pendapatan per kapita terendah dari 19 daerah lainnya di Sumatera Barat, daerah kepulauan ini memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi. Namun kondisi ini paradoks jika melihat tingginya harga bahan bakar minyak terutama premium (bensin) yang bisa mencapai Rp 7.000 hingga Rp10.000 per liter. Dengan minimnya pendapatan, masyarakat terpaksa membeli bahan bakar dengan harga mencekik. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebenarnya telah berkali-kali menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas) untuk menambah kuota BBM namun permintaan tersebut belum dipenuhi. Persoalan kelangkaan BBM di Mentawai sudah lama menjadi masalah sejak beberapa tahun terakhir ini. Kelangkaan ditengarai karena makin banyaknya kebutuhan sementara pasokan kurang. Kuota untuk premium pun baru sudah ditambah Pertamina pada tahun lalu yaitu dari 272 kl/bulan menjadi 301 kl/bulan melalui Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) Soritua Hutagalung. Kelangkaan BBM juga ditengarai oleh persoalan harga yang kurang menguntungkan agen dan pengecer, sehingga saat ini harga bensin di Tuapeijat sekitarnya Rp 7.000/liter atau naik Rp 1.000 dari harga sesuai HET

S

BELI BBM - Warga mengangkut BBM yang baru dibeli dari pangkalan Simangantar, Sioban, Sipora Selatan yang ditetapkan bupati. Untuk mengurai benang kusut kelangkaan BBM di Mentawai, BPH Migas dan Bupati Mentawai menggelar pertemuan di Aula Kantor Bupati di Tuapeijat, 15 Maret lalu. Wakil Bupati Mentawai, Rijel Samaloisa, mengatakan, dalam pertemuan dengan BPH Migas ada 13 poin yang disepakati dan ditandatangani bersama dalam bentuk notulensi, namun mengikat.

Kesepakatan itu diantaranya pendistribusian BBM oleh Pertamina akan dilakukan di 10 titik yaitu di setiap ibu kecamatan dan dibiayai oleh Pertamina. Sebelumnya menurut Rijel, hanya dilakukan pada 5 titik saja oleh karenanya harga bisa tinggi pada daerah yang jauh dari ibu kecamatan. Selain itu usulan dan rekomendasi penambahan APMS sebanyak 2 APMS agar direalisasikan oleh Pertamina, mengingat kebutuhan BBM di Men-

tawai sudah sangat tinggi termasuk salah satunya adalah kebutuhan BBM non subsidi yang akan dipakai oleh instansi pemerintah, resort-resort wisata dan lainnya seiring dengan pelarangan pemakaian BBM subsidi bagi pemerintah pascadikeluarkannya peraturan Menteri ESDM nomor 1 tahun 2013. Dikatakan oleh Rijel, pemakai terbesar BBM di Mentawai adalah pemerintah daerah. Dengan fakta itu, pihaknya dalam penyusunan APBD

Listrik di Tuapeijat Sering Padam, Konsumen Merugi TUAPEIJAT-Sejak sebulan terakhir sering terjadi pemadaman listrik di Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, Mentawai. Pemadaman listrik terjadi siang maupun malam tanpa pemberitahuan. Konsumenpun merasa dirugikan. Seperti pada 15 Maret lalu, listrik padam di KM 0 hingga KM 3 hampir 9 jam, dari pukul 14.00 WIB hingga 23.00 WIB. Sementara pada Minggu 17 Maret, listrik kembali padam pukul 14.00 WIB dan baru menyala pukul 20.00WIB, pada 19 Maret lalu kembali padam pukul 14.00 WIB dan baru menyala pukul 22.00WIB dan 21 Maret, lagi-lagi padam pukul 14.00 WIB dan menyala satu jam kemudian. Seringnya pemadaman listrik tersebut berimbas rusaknya elektronik pelanggan PLN, seperti yang terjadi di Radio Sura’ Mentawai, akibat

pemadaman tanpa pemberitahuan telah merusak 12 unit power supply. “Tahun lalu ada delapan unit yang rusak dan sejak Januari tahun ini ada empat unit yang rusak,” kata Direktur Radio Sura’ Mentawai, Sandang Paruhum kepada Puailiggoubat, 18 Maret lalu. Untuk memperbaiki alat rusak ini, pihaknya harus ke mengirim ke Jakarta, proses pengirimannya mencapai 15 hari bahkan lebih. “Satu unit alat ini dibeli Rp2.750.000 dan kalau dikali jumlah alatnya yang rusak sejak tahun lalu, kita merugi Rp33 juta rupiah,” katanya. Pemadaman tersebut juga, lanjut Sandang, menyebabkan tegangan listrik tidak stabil. Pihaknya sudah meminta PLN mengecek arus agar distabilkan sesuai kebutuhannya. “Kita sudah minta supaya arus listrik

distabilkan sesuai kebutuhan, namun menurut Pak Riter, karyawan PLN, ini tidak dapat diperbaiki atau distabilkan lagi karena faktor usia mesin PLN,” ujarnya. Selain itu, pemadaman listrik berjam-jam membuat radio tidak bisa on air. “Ini membuat kita tidak nyaman dalam memberikan pelayanan kepada pendengar dan pengiklan kita,” kata Sandang. Manager Rayon PLN Cabang Tuapeijat, Rudi Susanto, mengatakan pemadaman listrik sering terjadi akibat rusaknya mesin induk karena usianya sudah cukup tua dan material alat mesin yang rusak sehingga harus didatangkan suku cadangnya dari luar negeri.. ”Alatnya kita cari hingga ke Eropa, dan sekarang sudah ada, tinggal pemasangannya. Mesin kita sudah tidak bisa diandalkan lagi karena usia-

nya sudah mencapai 15 tahun,” katanya. Rudi juga mengatakan saat ini mesin hanya mampu menghasilkan daya 750 KW sementara beban yang harus dilayaninya 800 KW. Kelebihan beban terjadi ini setelah dilakukan penyambungan listrik hingga ke Dusun Goisok Oinan pada tahun lalu. “Akibat kelebihan beban, terpaksa kita melakukan pengurangan beban dengan cara pemadaman bergilir, dengan kondisi ini kita sudah mengusulkan penambahan mesin, kemungkinan diambil dari Capuak Pesisir Selatan yang kapasitasnya 800 KW dengan daya mampu 600 KW,” katanya lagi. Rudi belum bisa memastikan kapan pemadaman bergilir berakhir sebab pihaknya masih menunggu teknisi yang akan memasang suku cadang yang rusuk ke mesin diesel. (imj/r)

2013 telah menganggarkan pemakaian BBM non subsidi bagi instansi pemerintah untuk tidak mengganggu BBM subsidi yang konon diperuntukkan bagi rakyat. “Sebelum peraturan menteri ESDM itu keluar, kita sudah anggarkan pemakaian BBM non subsidi bagi pemerintah daerah,” katanya. Namun persoalannya adalah belum adanya APMS yang khusus memasok BBM non subsidi ke Mentawai. Untuk itu menurut Rijel, pihak Pemkab meminta agar Pertamina mengizinkan menumpangkan BBM non subsidi ke APMS yang memasok BBM subsidi menunggu Pertamina menyetujui APMS yang direkomendasikan pemerintah daerah untuk menangani BBM nonsubsidi. Agar tidak mengganggu rakyat memperoleh BBM subsidi, pihaknya telah mengurangi pemakaian kendaraan dinas yang ada pada tiap instansi. Sementara itu, Ketua DPRD Mentawai,Hendri Dori Satoko, mengatakan, dalam pertemuan dengan BPH Migas itu dikatakan bahwa penambahan kuota harus melalui DPR RI. Ia juga menyetujui percepatan penunjukan APMS yang akan memasok BBM non subsidi. “APMS non subsidi dan siapa yang menjualnya harus didudukkan,” katanya. Lebih jauh Hendri menjelaskan, setiap SKPD akan melakukan kontrak pemasokan BBM sesuai kebutuhan dengan pihak Pertamina melalui APMS. “Dengan demikian akan terpantau pemakaian BBM non subsidi dan tidak mengganggu BBM subsidi untuk rakyat,” katanya. Antara BBM subsidi dan BBM non subsidi menurut Hendri hanyalah perbedaan warna, dan ia mengakui sulit untuk membedakannya. Namun sesuai penjelasan dari pihak BPH Migas, untuk memastikannya ada alat pendeteksi yang bisa membedakan BBM subsidi dan non subsidi. Hal ini ditanyakannya karena banyak pengecer di Mentawai yang berkilah bahwa BBM yang ia jual adalah non subsidi sehingga harganya melambung. Ia mencontohkan saat reses pertengahan Maret, ia membeli bensin dengan harga Rp 13 ribu per liter sedangkan non subsidi mencapai Rp 21 ribu/liter. Untuk mengurangi masalah kelangkaan BBM ini, menurut Hendri, dalam rapat dengan BPH migas telah diusulkan agar setiap pulau di Mentawai ada APMS. Selain itu Pemkab juga mengusulkan agar dijajaki pengadaan SPBU terapung. “Di Kalimantan, pengadaan SPBU terapung ini sangat sukses dan dapat menekan harga,” katanya. (o)


MENTAWAINEWS Sambil menangis, Suwardi membeberkan janji Tarminta akan melepaskannya dari tuntutan hukum serta menanggung kehidupan keluarganya.

Puailiggoubat

Suwardi Beberkan Keterlibatan Tarminta FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

S

KAPAL BERSANDAR - KMP Gambolo dan KMP Ambu-ambu bersandar di pelabuhan Bungus Padang

MENANGIS - Suwardi menangis karena tidak rela dipenjara seorang diri, karena dipenjara Suwardi tak bisa bertemu dengan anaknya Setelah itu, Suwardi disodor-kan Tarminta daftar toko pera-bot yang akan mengerjakan mebeler. Untuk satu unit Tarminta mematok harga Rp22,5 juta, sedangkan dua unit Rp45 juta. Sementara dana yang diminta ke tiap sekolah Rp35 juta untuk satu unit, dan Rp70 juta untuk 2 unit. ”Saya diperintahkan mengerjakan pengadaan mobiler itu,” bebernya. Kepala sekolah pun patuh, dan menyerahkan uang kepada Suwardi. “Itu dilakukan 2 tahap. Tahap I, diserahkan kepala sekolah di wisma Kristine, saya mengumpulkan uang itu pakai karung, kemudian uang itu saya bawa ke rumah saya, sampai di rumah dari karung itu dipindahkan ke kardus dan diberikan ke rumah Tarminta sebanyak Rp1,4 miliar. Beberapa hari kemudian saya minta Rp956,2 juta ke Tarminta untuk bayar mobiler ke toko

perabot, sisanya itu tetap sama Tarminta,” terangnya. Tahap II, kepala sekolah kembali menyerahkan uang kepada Suwardi di wisma Bintang totalnya Rp1,9 miliar. “Sebanyak Rp956,2 juta langsung saya ambil untuk dibayarkan ke toko perabot. Sisanya saya serahkan kepada Tarminta,” ujarnya. Sementara Istri Suwardi, Rita Yenti juga menjadi saksi dalam perkara ini, mengatakan jika suaminya pernah dua kali mem-bawa uang dalam karung beras saat pulang ke rumah. Uang itu dipindahkan ke kardus dan diserahkan kepada Tarminta. “Kata Suwardi itu uang untuk mebeler,” kata Rita. Suwardi menjelaskan saat penyerahan uang tersebut ada rasa takut apalagi sampai berurusan dengan pengadilan. “Karena atasan saya yang memerintahkan, saya pikir itu pasti sudah benar,

Dermaga Pasapuat Terancam Putus Kontrak PASAPUAT - Pembangunan dermaga di Dusun Pasapuat, Desa Saumanganya’, Pagai Utara oleh PT.Siwa Prestasi Gemilang terancam putus kontrak. Proyek senilai Rp6,9 miliar lebih dari APBN terbengkalai sebab kontrak kerja mereka hanya 150 hari yang dimulai dari 7 November 2012. Ditambah lagi 25 pekerjanya yang didatangkan dari Jawa sudah pulang lantaran upahnya tidak seimbang dengan kebutuhan hidup mereka.

8

SIDANG KASUS TARMINTA

Patrius Sanene

uwardi, mantan Kepala Sarana dan Prasarana TK/SD, Dinas Pendidikan Mentawai yang telah divonis hakim Pengadilan Negeri Padang terkait penyelewengan DAK 2009, dihadirkan jaksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus DAK yang melibatkan Tarminta sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan saat itu, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Padang, 21 Maret lalu. Kepada jaksa Atmariadi, Suwardi mengungkapkan pertemuan yang membahas DAK terjadi empat kali. Pertemuan pertama kali dilakukan di Sikakap. Pertemuan kedua dilaksanakan di Sioban. Pertemuan ketiga 12 September 2009 dilakukan di Dinas Pendidikan dan pertemuan keempat 16 September 2009 di Dinas Pendidikan. Pertemuan terakhir menurut Suwardi juga membahas pengerjaan mebeler. “Waktu itu saya yang menyampaikan kepada kepala dinas (Tarminta) terkait pengerjaan mebeler akan dilakukan oleh pihak dinas karena mengingat waktu mepet dan bahan yang sulit didapat, namun kepala Sekolah protes saya karena memang pengerjaannya swakelola tapi setelah Pak Tarminta ambil alih pembicaraan baru kepala sekolah itu mau,” terang Suwardi di persidangan. Penuturan Suwardi usai pertemuan itu juga ada banyak kepala sekolah yang tidak tidak puas dengan kebijakan yang diambil dinas dengan ambil alih pengerjaan mebeler tersebut. “Usai pertemuan itu besoknya saya diundang ke ruangan beliau (Tarminta) Ia mengatakan kita yang mengelola mebeler biar saya yang mengatur itu nanti kamu (Suwardi) yang melaksanakannya,” ujar Suwardi menirukan ucapan Tarminta.

NO. 261, 1 - 14 April 2013

“Ini proyek dari Kementrian Perhubungan, kami hanya mengerjakan lapangan pelabuhan berukuran 50 persegi serta penimbunan, pengecoran lantainya. Sementara untuk pemancangan dermaganya tunggu tender berikutnya,” jelas Ferdian Samsul, manager lapangan, 16 Februari lalu. Sementara Juadi, kepala pemborong pembangunan tersebut mengatakan, bayaran tenaga pekerja terlalu minim dan tak seimbang sehingga pekerjapun

bekerja dengan menyeimbangkan pendapatan hariannya. “Gaji harian Rp80 ribu, sementara anggota hanya Rp60 ribu perhari,” keluhnya. Kontraktor terpaksa mencari tenaga kerja di dusun setempat, dengan jumlah 8 warga yakni 4 pekerja borongan penambahan ketinggian pondasi dengan nilai borongan Rp5 juta. Empat lainnya pekerja bayaran masingmasing Rp60 ribu perorang. (imj/r)

Tarminta juga mengatakan soal karir, jika saya tidak melaksanakan perintah saya bisa dimutasi,” ungkapnya. Suwardi mengaku diberi uang oleh terdakwa Tarminta senilai Rp61 Juta , uang yang diserahkan secara bertahap, tahap pertama ia dikasih Tarminta Rp10 juta, kemudian Rp50 juta dan terakhir Tarminta menyerahkan uang itu lewat istri Suwardi senilai Rp1 juta. “Saya kecewa, saya kira apa yang dijanjikan terdakwa itu sudah bagus, tentu saya tidak rela menanggung hukuman sendiri, dan proses hukum seperti ini tentu butuh biaya” kata Suwardi. Mendengar keterangan Suwardi, Ketua Majelis Hakim Jon Effredi menilai sangat menyayangkan keterangan Suwardi tentang peran Tarminta. “Ha-rusnya bukan seperti ini hukuman yang saya putuskan sama kamu, ternyata ada lagi pelaku tunggalnya, saya menyesali putusan itu karena akibat kamu tidak jujur sebelumnya, seharusnya kalau kamu jujur bukan seperti ini hukuman kamu, ini vonis tertinggi di Kota Padang biar kamu tahu,” tegur hakim Jon Effredi. Ditambahkan hakim Perry Desmarera, putusan sesuai dengan fakta persidangan, “Kami juga disumpah, kami memutuskan sesuai dengan fakta persidangan,” kata Perry. Mendengar ucapan hakim, Suwardi telihat tertunduk saja, rasa bersalah karena tak mau jujur membuatnya menangis di tengah persidangan berlangsung, mengingat juga Suwardi kasihan dengan anak-anaknya yang masih kecil harus terpisah karena harus

mendekam di sel tahanan selama 5.5 tahun. “Saya tidak masalah, tapi anak saya ini Pak yang saya kasihan,” ucap Suwardi sambil menangis di depan hakim. Beberapa menit sidang sempat berhenti sejenak dan kemudian dilanjutkan oleh hakim Zalekha, mempertanyakan pembuatan SPj mebeler kepada Suwardi. “Kalau SPj bukan saya yang buat tetapi Niko Pane. Jangankan buat SPj, operasikan komputer saja saya tidak tahu,” ujarnya. Menjelang sidang usai Tarminta menanggapi keterangan Suwardi dan istrinya, ia mengaku tidak mengerti dan tidak tahu maksud keterangan saksi tersebut. “Dari keterangan saksi seperti pengambilan mebeler oleh dinas tetap saya bantah, serta keterangan janji antara saya dengan saksi Suwardi dan memberikan uang kepada Rita Yanti tidak pernah dan saya tidak mengerti dan tidak tahu,” katanya di hadapan majelis hakim. Mendengar tanggapan Tarminta, Suwardi menegaskan bahwa keterangan yang dia berikan itu adalah benar karena sudah di sumpah. “Karena saya bersaksi di bawah sumpah jadi saya tetap pada keterangan saya,” tegas Suwardi. Usai persidangan Suwardi pada Puailiggoubat mengatakan tak dibukanya keterlibatan Tarminta pada persidangan sebelumnya karena ada perintah dari pengacaranya Heriwati Samponi yang kini telah menjadi penasihat hukum Tarminta, untuk tidak membuka keterlibatan Tarminta jika tidak ada bukti. “Jangan dibuka dulu kalau tidak ada bukti,” kata Suwardi menirukan ucapan Heriwati Samponi. Sementara lanjutan sidang, 28 Maret lalu, mendengar keterangan saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Sumbar, Muchtar sekaligus ketua tim audit pengadaan mebeler tersebut. “Dalam kapasitas saya selaku yang pemeriksa kuat dugaan korupsi, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan kita pada Desember 2012, kita menemukan adanya penyimpangan kegiatan pengadaan mebeler dan kerugian negara senilai Rp858,5 juta,” terang Muchtar. Sumber data dugaan kerugian negara tersebut dikatakan Muchtar berasal dari penyidik, “dari sumber data yang kita pelajari dari document, dan BAP yang kita dapatkan dari penyidik yang meminta kita untuk melakukan audit, dan dengan ini kita juga melakukan konfirmasi di lapangan dengan 15 kepala sekolah, serta kita tanyakan ulang juga kepada Suwardi” jelas Muchtar. (trs/r)


9

Puailiggoubat NO. 261, 1 - 14 April 2013

Pendaftaran dilakukan pada 9 -15 April 2013

Yuafriza

Pendaftaran Calon Anggota DPRD Dimulai FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

asa pendaftaran pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan dimulai pada 9 April mendatang. Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) No. 18 tahun 2012 terkait jadwal dan tahapan Pemilu 2014. Pada jadwal itu, pendaftaran calon DPD, DPR dan DPRD akan dimulai 9-15 April 2013. Namun masa verifikasi akan berbeda antara DPD dengan DPR dan DPRD. Pada DPD, verifikasi calon akan dilakukan 16 April – 22 April sedang DPR dan DPRD mulai 16-29 April. Pengumuman Daftar Calon Tetap DPD akan dilakukan 27 Juli 2013 sedang DPR dan DPRD pada 4 Agustus 2013. “KPU akan lakukan verifikasi pencalonan dengan sangat terbuka. Tidak ada yang akan kami tutup-tutupi dalam proses itu. Bapak/ibu harus yakin, berkas persyaratan pencalonan yang diserahkan ke KPU, akan sama dengan yang diperiksa,” kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dalam sosialisasi pencalonan bersama anggota DPD, di ruang sidang utama DPD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu , 27 Maret. Keterbukaan itu, kata Husni, menjadi prinsip KPU dalam seluruh rangkaian proses pencalonan, sejak masa pendaftaran, penetapan DCS, masa perbaikan, verifikasi syarat dukungan, hingga penetapan daftar calon tetap (DCT).

M

Jadwal dan Tahapan Pendaftaran DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 1

Pengumuman/pendaftaran pencalonan

2 Pendaftaran Pencalonan Verifikasi kelengkapan 3 administrasi calon dan bakal calon Penyampaian hasil verifikasi 4 calon dan bakal calon ke parpol Perbaikan daftar calon dan 5 syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Verifikasi terhadap perbaikan 6 daftar calon dan syarat calon 7

Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR dan DPRD

Pengumuman DCS dan 8 persentase keterwakilan perempuan Masukan dan tanggapan 9 masyarakat atas DCS anggota DPR dan DPRD

KANTOR KPU - Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapeijat. Masa pendaftaran pencalonan anggota DPRD akan dijdwalkan dibuka pada 9 April 2014 Berkaca dari pengalaman sebelumnya, Husni tidak ingin KPU dituding tidak transparan, seperti pada proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Untuk itu, kata Husni, pihaknya akan memberikan ruang yang lebih kepada Bawaslu untuk terlibat dalam proses pencalonan anggota DPD ini. “Akan ada cheklist yang dipegang juga oleh Bawaslu,” ujarnya.

Mantan anggota KPU Sumatera Barat itu tidak ingin KPU dianggap menutup-nutupi proses pencalonan. Husni juga membantah adanya sinyalemen bahwa KPU berpihak kepada para “incumbent” yang saat ini duduk di DPD. “Saya ingin klarifikasi, KPU tidak pro kepada mereka yang saat ini sudah duduk di sini. Tidak ada sama sekali niat

KPU untuk itu. Apa yang kami jabarkan dalam peraturan KPU (PKPU) adalah kehendak undang-undang. KPU adalah pelaksana undang-undang, dan akan selalu berpedoman pada undang-undang. KPU kemudian melengkapinya dengan uraian teknis, supaya tidak ada multi tafsir,” ujar Husni. (kpu.go.id)

6-8 April 2013 (9-15 April 2013 16-29 April 2013

30-Apr-13

1-7 Mei 2013 8-14 Mei 2013 12-25 Juni 2013

26-30 Juni 2013

1-10 Juli 2013

10

Permintaan klarifikasi kepada parpol atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS

11-17 Juli 2013

11

Penyampaian klarifikasi parpol kepada KPU dan KPUD

18 Juli 2013

12

Pemberitahuan pengganti DCS anggota DPR dan DPRD

19-20 Juli 2013

13

Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR dan DPRD

21-27 Juli 2013

Verifikasi pengganti DCS 14 anggota DPR, DPRD kepada KPU dan KPUD

27-29 Juli 2013

Penyusunan dan penetapan 15 Daftar Calon Tetap anggota DPR dan DPRD

30 Juli-3 Agustus 2013

16

Pengumuman DCT anggota DPR dan DPRD

17 Sengketa Tata Usaha Negara

4 Agustus 201 4 Agustus-7 Oktober 2013

Sumber: kpu.go.id

PBB dan PKPI Ditetapkan Sebagai Peserta Pemilu 2014 JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuanj Indonesia (PKPI) sebagai peserta pemilu 2014, setelah kedua partai tersebut memenangkan gugatan sengketa verifikasi parpol di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dalam keputusan KPU Nomor 143 Tahun 2013, PBB mendapat nomor urut 14 sementara PKPI diberi nomor urut 15 sesuai Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/2013. Ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi komisioner KPU Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Juri

Ardiantoro, Arief Budiman dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam jumpa pers di kantor KPU lantai 2 KPU,

Senin 18 Maret lalu, seperti dikutip dari situs KPU RI, menegaskan keputusan itu diambil untuk menghindari terganggunya tahapan pemilu yang sedang berjalan. “KPU memutuskan, menindaklanjuti putusan PT TUN dengan menerbitkan surat keputusan Nomor 143 dan menetapkan PBB sebagai peserta pemilu 2014. PBB diberi nomor urut 14. Putusan ini akan disampaikan kepada pemohon dan partai politik peserta pemilu lainnya,” tegas Husni. Putusan PT TUN, kata Husni, sebenarnya memberi ruang kepada KPU untuk menerima putusan itu atau kasasi. Pengadilan juga

menjelaskan hak konstitusional KPU untuk melakukan kasasi. Sesuai pasal 269 ayat 11, KPU wajib menindaklanjuti putusan PT TUN sebagaimana dimaksud pada ayat 6 atau putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat 9 paling lama 7 hari kerja. “Tapi setelah kita bahas secara marathon, jika dilakukan kasasi, proses di MA akan melampaui tahapan pencalonan yang sudah ditetapkan,” ujarnya. Sementara dalam pasal 57 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2012, mengatakan pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

dilaksanakan 12 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pendaftaran calon anggota legislatif akan dimulai tanggal 9 sampai 22 April 2013. Dengan masuknya PKPI menjadi peserta pemilu maka peserta pemilu 2014 untuk tingkat nasional menjadi 12 parpol ditambah dengan tiga partai politik lokal di Aceh. Sama halnya dengan Partai Bulan Bintang (PBB), Husni kembali menegaskan KPU tidak memberikan dispensasi apapun kepada PKPI. “Tidak ada dispensasi. PKPI wajib mengikuti tahapan berikutnya sesuai dengan jadual yang sudah ditetapkan,” ujarnya. (*)


Puailiggoubat,Puailiggoubat NO. 261, 1 - 14 April 2013

10 12

NO. 252, 15 - 30 November 2012

10 PTN Penerima Bantuan Operasional Terbesar

U

ntuk menjaga kelangsungan proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelontorkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp 2,7 triliun pada 94 institusi pendidikan tinggi negeri, baik universitas, institut seni dan politeknik, yang tersebar di seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa BOPTN ditujukan untuk menutupi kekurangan biaya operasional di PTN sebagai akibat dari adanya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang bertujuan meringankan beban mahasiswa terhadap biaya kuliah yang sebelumnya terus meningkat. "Selama ini kan mahasiswa dibebani dengan berbagai macam pembiayaan. Saat ini hanya cukup membayar UKT saja dan untuk PTN akan diberikan BOPTN," kata Nuh di Kantor Kemdikbud, Jakarta, Jumat (22/3/2013). Pemberian BOPTN ini juga didasarkan pada akreditasi program studi di PTN tersebut, jumlah mahasiswa di PTN tersebut, jumlah peserta program bidik misi terhadap jumlah mahasiswa, jenis perguruan tinggi dan proporsi bantuan riset serta SPP di PTN tersebut. Umumnya, makin banyak mahasiswa dan program studi berakreditasi bagus di PTN tersebut akan membuat BOPTN makin besar. "Tapi tetap untuk jumlahnya dan tata cara pemberiannya ada dalam juknis yang ditetapkan Dirjen Dikti," jelas Nuh. Berikut 10 besar BOPTN tertinggi yang diterima oleh beberapa PTN yang tersebar di seluruh Indonesia : 1. Universitas Indonesia Rp 226.790.370.292 2. Institut Teknologi Bandung Rp 176.875.631.564 3. Universitas Gadjah Mada Rp 170.137.806.596 4. Universitas Brawijaya Rp 133.058.366.778 5. Institut Pertanian Bogor Rp 105.176.345.152 6. Universitas Padjajaran Rp 84.620.066.251 7. Universitas Hasanuddin Rp 61.596.173.222 8. Institut Teknologi Sepuluh November Rp 60.819.505.039 9. Universitas Airlangga Rp 59.443.478.291 10. Universitas Sriwijaya Rp 59.143.197.232

M

enjelang Ujian Nasional (UN) 2013, siswa tahun akhir di berbagai jenjang terus mempersiapkan diri agar dapat menaklukkan berbagai soal yang diujikan sehingga dapat lulus dan tidak perlu mengulang. Namun, tanpa strategi persiapan yang tepat, hasilnya tentu tidak akan optimal pada saat ujian. Pemerhati Pendidikan, Saufi Sauniwati, mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para siswa saat tengah mempersiapkan diri. Pasalnya, terkadang anak-anak belajar dengan "menghajar" semua materi yang ada tanpa strategi yang benar sehingga justru tidak fokus pada pelaksanaannya. "Semuanya ada strategi. Materi yang akan diujikan itu banyak sekali. Kalau belajar tanpa strategi, efeknya saat UN nanti tidak baik," kata Saufi saat Peluncuran Portal Latihan Ujian.com di FX Lifestyle Center, Jakarta, Selasa (26/3/2013).

Ilmu eksakta makin tahun makin memegang peranan penting. Bahkan kini muncul model pendidikan STEM, yaitu sains, teknologi, teknik, dan matematika, yang semuanya merupakan cabang dari ilmu eksakta. Model pendidikan ini dipercaya menjadi kunci sukses bagi anak-anak saat ini. Franchise Division Director Eye Level Indonesia, Afan Suryadi, mengatakan bahwa dari riset yang dilakukan oleh National Science Foundation, sekitar 80 persen pekerjaan pada 10 tahun mendatang membutuhkan generasi yang ahli matematika dan

1. Tak sekadar menghafal Langkah pertama adalah penguasaan bahan yang akan diujikan. Yang dimaksud pada penguasaan bahan ini bukan sekadar menghafal semua materi yang ada. Namun,

ada dengan tepat. "Sekarang semuanya dihafal, tapi tidak pernah dipraktikkan. Saat harus mengaplikasikan, pasti akan ada kesulitan," jelas Saufi.

diri. Ini berkaitan dengan latihan soal yang dilakukan oleh siswa. Latihan saja tidak cukup apabila tidak dievaluasi dengan baik. Evaluasi ini tidak hanya sekadar menilai benar dan salah, tetapi juga harus dievaluasi durasi pengerjaan soalnya. 3. Istirahat juga dong. Langkah ketiga adalah membagi waktu antara belajar dan melepaskan penat. Saat menjelang UN, anak-anak biasanya belajar tiada henti dan ikut berbagai macam try out. Hal ini akan bermasalah jika tidak ada jeda untuk meregangkan pikiran dan dapat berakibat anak mengalami stress.

agar lebih mudah, biasakan diri berlatih soal untuk mengaplikasikan rumus yang

ilmu pengetahuan serta melek teknologi. "Dengan STEM ini tidak hanya sekadar meningkatkan kualitas hidup mereka nantinya, tapi juga meningkatkan daya saing SDM Indonesia di kancah dunia," kata Afan saat diskusi tentang pendidikan STEM di FX Lifestyle Center, Jakarta, Kamis (21/3/2013). Terkait dengan perkembangan SDM Indonesia, ia menyebutkan bahwa saat ini pencapaian prestasi belajar siswa Indonesia menurun, khususnya di bidang sains dan matematika. Untuk bidang matematika, Indonesia berada di urutan ke-38 dari 42

2. Rajin evaluasi diri Langkah kedua adalah rajin melakukan evaluasi

4. Berdoa Langkah terakhir tentu saja berdoa agar diberi kelancaran. Tidak heran jika banyak sekolah yang kemudian menggelar doa bersama saat menjelang UN. Dengan berdoa ini, siswa dan guru dapat memperoleh ketenangan tersendiri sebelum dan saat UN.

negara dengan skor 386. Kemudian untuk bidang sains, Indonesia ada di urutan ke-40 dari 42 negara dengan skor 406. "Padahal, kemampuan di bidang sains dan matematika ini akan semakin dibutuhkan nantinya. Karena itu, harus mulai diperkuat lagi agar prestasi Indonesia meningkat dan pasti diikuti dengan SDM yang

berkualitas juga," jelas Afan. Ia juga mengungkapkan bahwa dengan proses pendidikan STEM ini, anakanak akan terdorong untuk mengasah kemampuan nalar dan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Selain itu, pendidikan ini juga membantu anak-anak untuk memahami isu yang lebih kompleks dan mencari solusi kreatif. "Menguasai ilmu ini berarti mampu membuat keputusan dengan mempertimbangkan basic thinking dan critical thinking," tandasnya.


11

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 261, 1 - 14 April 2013

Kasi RR BPBD Sumbar, Suryadi, menjamin tidak ada pemotongan dana huntap tahap pertama. Terjadinya perbedaan jumlah dana yang diterima anggota pokmas karena adanya salah pengiriman. Tiap anggota pokmas seharusnya menerima Rp34 juta.

Dana Huntap Cair, Land Clearing Dimulai FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Irman Jhon Patrisius Sanene

ebanyak 163 kelompok masyarakat (pokmas) di tiga kecamatan di Mentawai patut gembira, setelah lebih dua tahun menunggu, dana bantuan pembangunan rumah atau hunian tetap (huntap) di cairkan ke rekening pokmas. Dana yang dicairkan di masingmasing pokmas bervariasi, tergantung jumlah anggota pokmas. Satu pokmas ada yang beranggotakan 8 orang, 15 orang atau lebih. Berdasarkan data BPBD Sumatra Barat, terdapat 2.072 KK yang akan menerima dana tersebut. Masing-masing mendapat Rp68 juta. Namun dana yang dicairkan tahap pertama baru setengahnya. Pokmas Laggai Sibau di Dusun Mabulaubuggei, Desa Saumanganya’, Pagai Utara yang beranggotakan 8 kepala keluarga (KK) mendapatkan dana Rp260 juta lebih. Dana masuk ke rekeningnya 17 Januari lalu. Ketua Pokmas Laggai Sibau Morison Syam menjelaskan, meski dana sudah masuk ke rekening pokmas, namun belum bisa diambil. “Dananya sudah masuk di rekening pokmas, kami juga bingung kenapa dananya belum bisa dicairkan kami tidak tahu,” katanya, Selasa, 26 Maret lalu. Sementara pokmas di kecamatan

S

ALAT BERAT - Alat berat diparkirkan di dermaga Sikakap untuk proses land clearing pembangunan hunian tetap korban tsunami lainnya seperti di Dusun Mongabosua, Desa Bosua, Sipora Selatan yang terdiri dari 4 pokmas, dananya baru masuk di rekening tertanggal 27 Februari lalu. Diantaranya Pokmas Musara, dana yang masuk Rp501 juta dengan anggota 15 KK. Sementara Pokmas Tangena Nia dengan anggota 16 KK juga mendapat dana sebesar Rp535 juta. Pery Yanto Gulo, pengurus Pokmas Tangena Nia mengatakan, dana tersebut sudah masuk hampir sebulan lalu, namun tidak ada pemberitahuan kepada pokmas. Diperkirakan Pery, masing-masing anggota pokmas mendapat dana pembangunan huntap sebesar Rp33 juta

hingga Rp33,5 juta. “Kami berharap pembangunan ini segera dilaksanakan, untuk kesiapan menerima pembangunan ini kami sudah mencicil sebagian material pembangunannya yang bisa kami dulukan,” kata Pery. Kasi Rehab Rekon BPBD Sumbar, Suryadi Eviontri, mengatakan, meski dana huntap sudah dikirim ke rekening pokmas, namun belum bisa dicairkan. “Ada dua ketentuan yang harus dipenuhi yakni berita acara penentuan penetapan tapak rumah dan surat pernyataan kepala keluarga atas kesanggupan untuk membangun rumahnya sendiri,” kata Suryadi kepada Puailiggoubat, 30 Maret.

Sementara pencairan tahap kedua baru bisa diberikan jika rumah sudah terbangun hingga atap. Jika belum maka pencairan tahap kedua tidak bisa dilakukan. Suryadi juga menjamin tidak ada pemotongan dalam rekening Pokmas. Namun diakuinya, jumlah dana yang diterima masing-masing anggota pokmas memang berbeda. Ada yang mendapat Rp33,5 juta, Rp34 juta. Tidak samanya jumlah dana tahap pertama ini karena dana huntap senilai Rp168 miliar tidak genap dibagi kepada 2.072 KK penerima bantuan. “Seharusnya kita kirim uang itu Rp34 juta, namun ketika dibagi dari Rp168 miliar untuk 2.072 KK, maka

masing-masing mendapat Rp33,8 juta, jika ada yang berlebih itu ada kesalahan pengiriman,” katanya. Sementara itu, untuk memulai proses land clearing (pembersihan lahan), sekitar 250 personil TNI akan segera diturunkan ke Mentawai. “Kita sudah turunkan sekitar 80 personil TNI Sabtu, 23 Februari lalu yang akan melakukan land clearing untuk huntap Mentawai, rencananya dalam minggu ini sekitar 250 TNI akan diturunkan bersama alat berat sekitar 48 unit, jika semua personil dan alat berat sudah ada di tempat land clearing segera dilaksanakan” kata Suryadi. Dikatakan Suryadi, timber cruising dan tata batas telah selesai dilakukan sejak 18 Januari 2013. “Terakhir kita telah melakukan pelatihan pertukangan kepada 163 Pokmas yang diwakili 2 orang tiap pokmas, pelatihannya itu meliputi cara-cara melakukan pembangunan,” jelas Suryadi. Ia juga menjelaskan, terkendalanya land clearing karena dalam izin prinsip tukar kawasan terdapat pohon yang menjadi aset negara.”Sebenarnya 24 oktober 2012 sudah bisa dilakukan land clearing namun dalam izin prinsip yang dikeluarkan Kemenhut terdapat pohon yang menjadi aset negara, sehingga perlu dikaji ulang lagi, katanya. Menurutnya ada empat titik daerah dilakukannnya land clearing untuk pertama kali dilakasanakan di Sikakap Pagai Utara dan Pagai selatan selanjutkan di Pulau Sipora. “Untuk membawa alat berat ke Sipora Selatan akan diangkut dengan kapal tongkang diturunkan di Sao, Pagai Utara akan diturunkan di Taikako, sedangkan Pagai Selatan akan diturunkan di Malakkopa,” kata Suryadi. (ocha)

Investor Sawit Manfaatkan Kondisi Ekonomi Masyarakat yang Terjepit SIKAKAP-Kondisi perekonomian warga korban gempa dan tsunami yang kini tinggal di hunian sementara yang kian terjepit dimanfaatkan perusahaan sawit untuk membujuk warga melepaskan lahan dan menjanjikan kesejateraan selama 32 tahun. Kepala Dusun Asahan, Desa Bulasat, Pagai Selatan Roberlin Saogo, mengatakan, para investor sawit yang tidak dia ketahui perusahaannya sudah dua minggu mendatangi kampung mereka. Pada 3 Maret, Roberlin dipanggil warga ke kantor desa. “Sampai di kantor desa sudah banyak masyarakat berkumpul. saya

masuk ke dalam ruangan rupanya sudah ada sebagian warga saya yang menyerahkan tanahnya untuk perkebunan sawit,” ujarnya. Karena kejadian itu, Roberlin lantas dituduh mendukung masuknya sawit di kampungnya. “Padahal saya saya tidak mendukung sawit, yang menyerahkan lahan hanya beberapa warga saja,” katanya 21 Maret lalu. Ia mengatakan, ada tujuh orang warganya yang menyerahkan lahan yaitu PS, AS, ImT, IsT, RS, IS, DS dan beberapa warga lainnya termasuk warga Purourogat. “Berapa hari kemudian investor sawit datang menemui saya di rumah

dan saya disuruh untuk mencatat nama warga yang menyerahkan tanahnya. Saya jawab saya tidak ada urusan dengan sawit, bagaimana saya mau mencatat,” katanya. Ia menilai ulah para investor sawit ini seakan memaksa untuk bekerja sama. “Saya jawab, saya tidak ada urusan dengan kalian. Kalaupun ada warga yang menyerahkan tanah ulayatnya untuk investor sawit langsung saja kalian yang datang sama mereka bukan saya,” katanya tanpa merinci nama investor yang dimaksud. Pada 20 Maret lalu, Roberlin dipanggil Isman Saogo (28) dan adiknya Dedi Saogo untuk ikut pergi

ke kampung lama, bersama investor sawit untuk melihat perbatasan tanah dan menggambil gambar melalui GPS. “Saya tanya, berapa mereka bayar, mereka bilang Rp100.000, hari itu juga kami berangkat. masalah penyerahan kami belum tahu kapan serah terimanya. Kami masih melihat batas-batas tanah saja,” ujar Isman Saogo, salah seorang warga yang sepakat menyerahkan lahan, kepada Puailiggoubat, di rumah Roberlin. Menurut Isman, investor sawit mengatakan kepada mereka bahwa pemakaian tanah ini hanya menumpang dan setelah habis masa (izin) perusahaan sawit tanahnya

kembali ke tangan mereka, yakni 32 tahun. “Kata investor itu tanah mereka akan dijadikan Hak Guna Usaha (HGU), untuk memperpanjang terserah mereka,” ujarnya. Rifai Lubis, Koordinator Divisi Kebijakan YCMM menegaskan, jika sudah Hak Guna Usaha itu bentuknya, setelah habis masa kontrak dari perkebunan sawit , tanah yang dikontrak tersebut tidak akan kembali kepada pemilik tanah sebelumnya. Itu ada dalam PP 40 tahun 1996. “Tanah itu akan menjadi tanah pemerintah, jadi tanah itu tidak akan lagi kembali ke pemilik awal,” ujar Rifai, 31 Maret lalu. (cry/trs/r)


Sosok

Puailiggoubat 12 NO. 261, 1 - 14 April 2013

KETUA UPK PNPM SIBERUT UTARA, JUNAIDI:

BIODATA Nama: Junaidi

Sulitnya Memberdayakan Masyarakat L

ima tahun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di Siberut Utara, Kabupaten Mentawai, banyak pembangunan skala kecil yang sudah dilakukan, seperti pembangunan jalan lingkar desa, sarana air bersih, sarana penerangan, jalan evakuasi. Termasuk beasiswa pendidikan dan koperasi simpan pinjam untuk perempuan. Meski demikian, program ini masih memiliki kekurangan seperti adanya sejumlah program yang gagal ataupun terlambat penyelesaiannya. Namun melihat kekurangan saja dengan menafikan keuntungan yang diperoleh masyarakat tentu tidak adil. Program ini sejatinya mempercepat pembangunan pedesaan dan mendorong ekonomi masyarakat agar terangkat dari kemiskinan. Berikut petikan wawancara Puailiggoubat dengan Ketua Unit Pengelola Kegiatan Siberut Utara, Junaidi, beberapa waktu lalu. Lima tahun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ada di Siberut Utara, apa saja yang sudah dibuat ? Awal masuknya program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) ini tahun 2007, yang waktu itu namanya PNPM-PPK. Waktu itu di Siberut Utara masih sepuluh desa, cakupan wilayah kerjanya yaitu desa Sikabaluan, Monganpoula, Sotboyak, Bojakan, Malancan, Sigapokna, Simalegi, Simatalu, Sirilogui dan Cimpungan. Pada waktu itu disepakati kalau kegiatannya memberikan beasiswa pendidikan bagi siswapelajar. Pada 2008 hingga 2012 , kegiatan yang dilakukan masuk pada kegiatan fisik. Dari anggaran yang ada, dan jumlah desa yang masuk di wilayah Keca-matan Siberut Utara tinggal enam desa, yaitu Desa Sikabaluan, Mo-nganpoula, Sotboyak, Bojakan, Malancan dan Sirilogui.

Kegiatan fisik apa saja yang sudah dilaksanakan? Kegiatan fisiknya ada bermacammacam, diantaranya di desa Sikabaluan yaitu jalan evakuasi Tamairang, jalan pertanian dusun Bose, gedung serba guna, gedung TK dusun Pokai dan Muara, Tambatan perahu dusun Bose, penerangan listrik diesel dusun Puran, Bose dan Pokai. Di desa Monganpoula yaitu sarana air bersih, gedung serba guna, listrik desa, jalan pertanian, jembatan. Di desa Sotboyak yaitu posyandu, MCK, gedung serbaguna, jalan dan jembatan, beasiswa, penerangan desa, pelatihan menjahit dan memasak, serta irigasi sawah. Di desa Bojakan yaitu gedung TK di dusun Lubaga-Bai’, sarana air bersih, asrama siswa, gedung TK Bojakan, beasiswa, jalan dusun Lubaga-Bai’ dan jembatan. Di desa Sirilogui yaitu gedung TK, sarana air bersih, tambatan perahu, penambahan lokal SDN 07 Sirilogui, beasiswa, penerangan desa, asrama siswa. Sedangkan desa Malancan yaitu jalan di Gorotai, jembatan, jalan lingkar desa, sarana air bersih, gedung TK, jalan pertanian dan beasiswa. Apa lagi kegiatan lainnya? Ya, selain kegiatan fisik juga ada kegiatan dalam bentuk simpan pinjam kelompok perempuan. Kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan ini mulai tahun 2008 lalu yang awalnya tiga kelompok dan hanya satu desa, yaitu Sikabaluan. Sekarang simpan pinjam kelompok perempuan ini hampir mencakup semua desa di wilayah kecamatan Siberut Utara. Program PNPM ini lebih pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan seperti apa yang dilakukan ? Kegiatan yang akan kita lakukan itu nantinya dimulai musyawarah di tingkat dusun hingga tingkat kecamatan yang mana dilakukan musyawarah antar desa. Dalam musyawarah ini dibicarakan soal prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan baik di tingkat dusun maupun desa. Kemudian soal pe-

rencanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan karena masyarakat kita masih awam akan kegiatan yang dilaksanakan, kita melakukan pelatihan dan praktek langsung melalui fasilitator-fasilitator kita yang ada. Pada intinya yang kita tekankan pada masyarakat yaitu program ini sifatnya pemberdayaan, bukan proyek. Apakah penekanan pada sifat pemberdayaan ini berjalan dengan baik? Tidak, terlebih pada awal masuknya program PNPM. Masyarakat mengatakan kalau program-program sebelumnya yang masuk ke desa itu lebih pada sifatnya proyek. Ketika kita hadapkan masyarakat pada sifatnya pemberdayaan dan mengajak mereka untuk terlibat langsung di dalamnya, banyak tantangan. Seperti sulitnya mencari kader desa, tim pemantau kegiatan, tim penulis usulan, tim pemelihara bangunan, serta pelakupelaku PNPM lainnya di lapangan. Karena sifatnya rela berkorban, tanpa upah, ini yang sulit. Namun karena pemahaman terus kita lakukan di tengah masyarakat, lambat laun, masyarakat menerimanya dengan baik. Tahun 2013 ini, anggaran PNPM Kecamatan Siberut Utara jauh menurun dari tahun sebelumnya. Apakah ini berpengaruh? Besar atau tidaknya anggaran program dalam satu tahun itu di kecamatan Siberut Utara tidak begitu berpengaruh, karena kita melakukan sistim perangkingan usulan yang disampaikan masing-masing dusun melalui desa untuk mencari yang prioritas usulan dan menjadi daftar tunggu. Misalnya, kalau tahun ini setelah kita rangking usulan prioritasnya yang terdanai dari nomor satu hingga nomor enam, maka tahun berikutnya kita tinggal mendanai mulai dari nomor tujuh hingga nomor berikutnya sesuai dengan kemampuan

Kelahiran: Sikabaluan, 6 Juni 1970 Alamat: Sikabaluan, Siberut Utara Jabatan: Ketua UPK PNPM Kecamatan Siberut Utara

anggaran yang ada. Memang kita akui kalau anggaran biasanya yang kita terima mencapai Rp3 miliar yang dapat mendanai hingga tujuh sampai sepuluh usulan kegiatan, namun di tahun 2013 ini kita hanya bisa mendanai tiga hingga empat kegiatan saja. PNPM Kecamatan Siberut Utara pernah mendapat penghargaan sebagai pengelola kegiatan yang baik di Mentawai. Bisa diceritakan ? Dari sepuluh kecamatan yang ada di Mentawai, dalam pengelolaan program PNPM kecamatan Siberut Utara mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2010 pengelolaan kita berjalan dengan baik. Administrasi serta pengelolaan keuangan program berjalan dengan baik. Kegiatan di lapangan berjalan dengan baik serta tepat waktu. Ini sebuah kebanggaan bagi kita sebagai pelaku PNPM dan juga masyarakat kecamatan Siberut Utara. Namun ada juga beberapa kegiatan PNPM MP yang tidak bisa dimanfaatkan masyarakat, jika tidak ingin dikatakan gagal ? Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dimanfaatkan karena faktor alam atau gempa dan kesalahan pemasangan alat di lapangan oleh pelaku di tingkat masyarakat dengan mengabaikan petunjuk teknis yang ada. Di Monganpoula, proyek air bersih tahun 2008, sarana air bersih tidak mengalir sampai sekarang karena pelaku di lapangan tidak mengikuti petunjuk teknis. Namun ini akan diperbaiki setelah dilakukan musyawarah bersama masyarakat. Demikian juga halnya sarana air bersih Sirilogui karena pemasangan pipa tumpang tindih dengan pipa PDAM yang dibangun pemerintah pusat yang mengakibatkan air dari penampungan tidak mengalir. Bagaimana dengan program tahun 2012, apakah selesai semua ? Program 2012 ada yang sudah

rampung, ada juga yang sedang berjalan. Yang sudah rampung jalan pertanian Monganpoula sepanjang 1.000 meter, jembatan gantung. Di Bojakan membuat jembatan gantung. Di Sikabaluan, proyeknya penerangan di dusun Bose, Pokai, Puran. Di malancan membuat jalan pertanian. Proyek yang kini sedang dikerjakan pembuatan irigasi di Sotboyak, dan membangun asrama di Sirilogui. Kendalanya yaitu lambatnya pencairan anggaran dari APBD Mentawai dan juga lambatnya SPJ anggaran yang telah digunakan masing-masing TPK. Bagaimana kerjasama kegiatan pembangunan antara PNPM dengan P2D di Siberut Utara? Kalau kita hanya mengandalkan satu program saja, maka pembangunan tidak akan cepat dirasakan manfaatnya masyarakat. Kita bekerjasama untuk membicarakan di bagian mana saja P2D Mandiri diarahkan, kemudian PNPM bagian mana. Atau kalau P2D Mandiri melaksanakan kegiatan di desa ini, maka kita melihat desa mana yang tidak tersentuh pembangunan P2D Mandiri tahun itu. Kerjasama antara pihak kecamatan, desa dan dusun sangat baik dalam membangun kecamatan Siberut Utara. Program ini akan berakhir tahun 2014 mendatang. Apa harapan anda terhadap pemerintah terkait dengan program ini? Kita berharap akan ada program lainnya seperti PNPM ini. Nama PNPM ini juga dari tahun ke tahun berubah dimana dari PNPM-PPK menjadi PNPM Mandiri, kemudian menjadi PNPM-MPd. Kita sangat berharap keberlanjutan atau adanya program semacam ini karena kalau kita lihat di lapangan masyarakat bisa terbantu. (Bambang Sagurung)


Sisi Lain

Puailiggoubat 13 NO. 261, 1 - 14 April 2013

Jes Jatra belum dapat membayangkan bagaimana rasanya bertemu langsung dan berjabat tangan dengan presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono, dalam acara penyerahan sertifikat sebagai pendamping lokal PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) terbaik tingkat kabupaten Mentawai, Sumatera Barat, April mendatang. “Tidak terbayangkan sama saya kalau dipercaya mewakili Mentawai, sebagai pendamping lokal terbaik PNPM. Ini suatu kebanggaan dan kehormatan,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 25 Maret lalu. Dikatakan Jes Jatra, sebagai pendamping lokal program, ia dituntut

S

ubbet merupakan makanan khas orang Mentawai yang berbahan dasar keladi. Terkadang dicampur pisang dan kelapa parut. Keladi memang merupakan makanan pokok orang Mentawai selain pisang dan sagu.

untuk rutin mendampingi masyarakat dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan di desa-desa di wilayah Kecamatan Siberut Utara yang meliputi Desa Sikabaluan, Monganpoula, Sotboyak, Bojakan, Malancan dan Sirilogui. “Dalam satu bulan itu saya hanya bisa menjangkau tiga desa yang terdiri dari beberapa dusun. Ini disebabkan karena faktor geografis Mentawai yang sulit dan akses jalan yang belum memadai,” katanya. Dikatakan pria lajang kelahiran Bose, Desa Sikabaluan, 14 Juli 1985 ini, program PNPM sangat membantu masyarakat khususnya dari segi pembangunan fisik. “Selama ini kalau di desa atau dusun tersebut tidak ada tersentuh pembangunan, dengan

Ada empat jenis keladi (gette’) yang biasa ditanam di onaja, yaitu Simatanae’na, Sikaleleu, Silabuna, dan Sibirut. Beberapa jenis gette’ bisa tumbuh di tanah kering. Gette’ yang bisa tumbuh di tanah kering hanya ada dua, yaitu Palapa dan Sikopkop. Palapa memiliki warna lebih merah dan aroma yang lebih harum dari jenis gette’ yang

PNPM masyarakat dapat menikmati pembangunan yang ada,” katanya. Dalam pertemuannya nanti dengan orang nomor satu di Indonesia, Jes akan menyampaikan agar program PNPM ini jangan hanya berakhir di tahun 2014 mendatang, namun ada kelanjutannya agar pembangunan di tengah masyarakat akan lebih merata dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. “Kita juga akan mempertanyakan nasib kita sebagai pelaku PNPM, bila nantinya program dengan slogan konan masibagun laggaita (Mari membangun kampung kita) berakhir di tahun 2014 mendatang,” kata Jes Jatra. (bs)

lain. Sikopkop selain di tanah kering juga bisa tumbuh dirawarawa. Pembuatan subbet agak rumit. Setelah gette’ direbus kemudian dihaluskan di atas lulak dengan tutudduk. Lulak adalah wadah makanan tradisional yang terbuat dari kayu. Tutudduk, yang juga terbuat dari kayu, adalah pasangan lulak yang digunakan untuk menghaluskan keladi atau pisang yang akan

dijadikan subbet. Setelah itu dibentuk bulat dan digulingkan di atas kelapa yang sudah diparut sampai kelapa parut itu melekat rata di bulatan gette’ tadi. Selain gette’, pisang juga sering dicampur bersama keladi untuk dijadikan subbet. Berbeda dengan di Siberut, gette’ memang bukan makanan pokok, tetapi subbet merupakan makanan yang harus ada dalam punen. Subbet di Siberut berbentuk lonjong. Selain dibuat subbet, bentuk pengolahan gette’ lainnya adalah dengan merebus. Gette’ dikupas

terlebih dahulu kulitnya sebelum direbus. Dahulu gette’ direbus menggunakan bambu. Namun sekarang sudah jarang dilakukan, karena cara itu dianggap cukup rumit. Masakan tidak bisa ditinggal begitu saja karena harus dibolakbalik bambunya agar tidak hangus terbakar. Karena itu ibu-ibu lebih suka menggunakan periuk karena lebih praktis. Disarikan dari buku: Saureinu: Sesuatu yang Hilang, Penulis: Tarida Hernawati, diterbitkan YCMM, 2004)


Puailiggoubat NO. 261, 1 - 14 April 2013

Sejumlah sopir truk angkutan barang di kota Padang enggan mengisi solar nonsubsidi sehingga terjadi antrean truk di sejumlah SPBU.

Solar Langka, SPBU di Padang Dipenuhi Antrean Truk FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

Syafril Adriansyah

ejak sepekan lalu, bahan bakar minyak (BBM) jenis solar langka di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Padang. Akibatnya antrean kendaraan yang umumnya truk tidak dapat terhindarkan. Di SPBU Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, antrean truk pengangkut semen, kontainer, dan hasil pertanian terjadi hingga sekitar 300 meter sejak Kamis, 21 Maret lalu. Sejumlah sopir truk angkutan barang di kota Padang enggan mengisi solar nonsubsidi sehingga terjadi antrean truk di sejumlah SPBU di “kota bingkuang” akibat habisnya pasokan solar bersubsidi. Para sopir lebih menunggu masuknya solar subsidi daripada harus mengisi solar nonsubdisi yang harganya mencapai Rp 11.000 per liter. Sementara harga solar subsidi hanya Rp 4.500 per liter. “Saya sudah menunggu sejak pagi dan solar masih belum ada, kalau mengisi solar subsidi akan rugi besar,” kata Wirawanto (45) salah seorang sopir truk yang telah antre sejak pukul 10.00 WIB di SPBU itu, 21 Maret. Sebagian sopir yang lain lebih memilih untuk tidak beroperasi daripada

14

S

ANTRE SOLAR - Nelayan membeli solar dengan mengunakan jerigen di tengah antrean truk di salah satu SPBU kota Padang harus mengisi solar yang mereka nilai harganya cukup mahal. “Kalau tidak ada solar murah, saya tidak akan jalan,” ujar Trisno (55) yang hendak mengantarkan barang ke Kabupaten Pesisir Selatan. Kekosongan stok solar subsidi juga terjadi di SPBU Jalan Thamrin kota Padang. Hanya ada pengumuman “solar

habis” yang dipampangkan di bagian depan, tempat masuknya kendaraan untuk mengisi BBM. Para nelayan juga sudah antre untuk mendapatkan solar dengan membawa becak yang mengakut belasan jeriken. “Kalau tidak antre, pasti akan selalu kehabisan. Di SPBU ini pasokan solar

juga telah dikurangi dari 27 Ton sehari menjadi hanya tujuh ton,” kata Anjang Awal, Ketua Perstuan Nelayan, Muaro Padang. Menurutnya, pasokan BBM yang hanya 7 ton tersebut bisa habis hanya dalam waktu sekitar lima jam. Padahal, satu unit truk hanya diperbolehkan

membeli solar maksimal Rp100 ribu. “Kami juga tidak bisa melarang sopir truk walaupun SPBU ini khusus melayani nelayan di Muaro,” katanya, Asisten Customer Relation Region I Pertamina, Sonny Mirath, menduga kelangkaan solar subsidi di sejumlah SPBU di Padang terjadi akibat para sopir truk enggan mengisi solar nonsubdisi susuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM. Dalam Permen itu telah ditegaskan pelarangan pemakaian BBM bersubsidi bagi kendaraan perkebunan, pertambangan dan kehutanan yang menggunakan solar sebagai bahan bakarnya yang berlaku mulai 1 Maret 2013. “Pada dasarnya Pertamina telah menyediakan stok solar yang cukup, namun karena sopir truk memborong solar yang disubsidi, maka terjadilah kelangkaan solar di sejumlah SPBU karena mereka tidak mau membeli solar nonsubsidi,” katanya. Ia mengatakan, setelah adanya Permen tersebut, Pertamina mengurangi pasokan solar subsidi ke SPBU dan mengalihkannya dengan Solar DEX. “Kenyataannya di lapangan, ratarata angkutan yang dilarang menggunakan solar bersubdisi masih memilih menggunakan BBM tersebut,” katanya. (prl)

Pengusutan Penodongan Wartawan di Padang Berjalan Lamban PADANG - Pengusutan kasus penodongan pistol terhadap wartawan saat meliput razia di kawasan Muaro Padang pada 13 Februari 2013 berjalan lamban. Meski proses penanganan kasus itu di tingkat Kepolisian Resor Kota Padang sudah berlangsung 40 hari, namun hingga kini penanganannya masih belum jelas. Direktur LBH Pers Padang, Roni Saputra, Rabu, 27 Maret lalu mengatakan, seharusnya kasus ini telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sehingga rasa keadilan itu ditemukan baik oleh korban maupun oleh orang yang diduga sebagai pelaku . Pada pertemuan terakhir LBH Pers Padang dengan penyidik, seluruh saksi yang diajukan telah diperiksa. Bahkan, barang bukti yang digunakan untuk penodongan itu sudah disita. Palakunya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan. “Dengan demikian, sudah seharusnya berkas perkara dapat dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang,” katanya.

Selain itu, penyidik Polresta Padang berencana akan melakukan rekonstruksi untuk melihat sejauh mana upaya penodongan yang dilakukan tersangka terhadap korban untuk mengetahui apakah pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers atau tidak. Akan tetapi, sampai saat ini pihak penyidik Padang belum pernah memberikan kepastian akan rencana rekonstruksi/ reka ulang tersebut. Kasus penodongan wartawan tersebut bermula saat razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang di kawasan Muaro Padang pada 13 Februari 2013. Saat itu, tujuh wartawan yakni Andri Syaputra (Padang TV), Rian (stringer), Budi Sunandar (Sindo TV), Tua Saman Siregar (TVRI Sumbar), Citra (Trans7), Heru (Koran Padang), Rendi (Favorit TV) meliput proses tersebut. Saat akan kembali ke markas satpol PP, seseorang pria mengejar kendaraan Dalmas Satpol PP dan menodongkan pistol ke arah para wartawan yang

duduk dibelakang mobil Dalmas . Kemudian, pelaku yang bernama Jon Kenedi (43), warga Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat akhirnya ditangkap tim Buser Polresta Padang. di depan kampus Univesitas Bung Hatta di Ulakkarang, Padang pada Minggu, 24 Februari 2013 setelah Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) dari Mabes Polri datang dan melakukan pemeriksaan. Roni menambahkan, Sejak pelaku ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka, LBH Pers Padang sebagai kuasa hukum belum pernah diberikan pemberitahuan mengenai perkembangan penaganan terhadap kasus penodongan yang dialami para wartawan tersebut. “Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Sebagai Pengganti Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2012, penyidik Polresta Padang diminta dapat memberikan

informasi perkembangan penanganan perkara kepada pelapor atau kuasa hukumnya sebagai bentuk transparansi

dalam penegakan hukum, sehingga tidak menimbulkan kerancuan informasi,” katanya. (prl) FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

PELAKU PENDONGAN - Tersangka pelaku penodongan terhadap wartawan Jon Kenedi (kiri) diperiksa polisi di Mapolres Padang


15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 261, 1 - 14 April 2013

Program studi Manajemen menjadi pilihan terbanyak dengan 6.042 pendaftar diikuti program studi Hukum dengan pendaftar sebanyak 4.794 orang Syafril Adriansyah

ebanyak 41.564 orang calom mahasiswa baru akan mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2013 jalur undangan di Universitas Andalas (Unand) Padang. Rektor Unand Werry Darta Taifur, mengatakan, sebanyak 22.165 orang di antaranya merupakan pemlih pertama dan 19.399 lainnya menjadikan Unand di pilihan kedua. “Jumlah ini dirangkum dari data verifikasi panitia SNMPTN 2013 pusat yang ditutup awal Maret lalu, katanya, Jumat, 22 Maret lalu. Dari jumlah tersebut program studi manajemen menjadi pilihan terbanyak dengan 6.042 pendaftar diikuti program studi hukum dengan pendaftar sebanyak 4.794 orang. Werry menjelaskan, jumlah ini telah melampaui daya tampung Unand pada

S

41.564 Calon Mahasiswa Bersaing Masuk Universitas Andalas SNMPTN 2013 yakni 3.264 mahasiswa atau sekitar 60 persen dari keseluruhan daya tampung Unand untuk mahasiswa angkatan 2013. Data calon mahasiswa ini akan diolah lebih lanjut dengan sistem yang ditetapkan secara nasional melalui beberapa tahap penjaringan. Diprediksi, melalui pertimbangan daya tampung SNMPTN Unand, sebanyak 10 calon mahasiswa akan tersisih dari 11 orang yang terdaftar. “Jika melalui daya tampung program studi (prodi), maka tingkat persaingan akan semakin tajam, terutama pada prodi yang banyak calon mahasiswa dengan daya tampung sedikit dan pengumuman kelulusan calon mahasiswa ini akan dilakukan pada 28 Mei,” katanya. Dia menambahkan, tahun ini Unand juga akan melakukan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Untuk SBMPTN ini Unand memiliki kuota sebanyak 2.176 orang mahasiswa atau sebanyak 40 persen dari daya tampung mahasiswa Unand pada 2013. (p)

FOTO: IST

KAMPUS UNAND - Gerbang Universitas Andalas, Limau Manis, Kota Padang. Tahun ini 41.546 calon mahasiswa baru akan mengikuti SNMPTN 2013 jalur undangan dan untuk memperebutkan 3.264 kursi bagi calob mahasiswa

Dishub Sumbar Targetkan 750 Unit Armada AJDP PADANG - Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menargetkan sebanyak 750 unit angkutan sewa akan menjadi armada angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012. “Kuota AJDP itu diutamakan pengusaha yang telah beroperasi sekarang. Kini Pergub AJDP sedang direvisi Biro Hukum Setdaprov Sumbar, diharapkan dalam waktu cepat sudah diterbitkan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Mudrika, Senin, 18 Maret lalu. Ia mengatakan, sebanyak 750 unit angkutan sewa yang selama ini dikenal masyarakat dengan sebutan travel, melalui regulasi yang diterbitkan akan diplatkuningkan. Semua jenis kendaraan angkutan

sewa akan diakomodasi dalam regulasi tersebut, karena mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor, KM 35 tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum. Semula, dalam Pergub tersebut disebutkan spesifikasi armada angkutan sewa dibatasi baik panjang dan lebar kendaraan, tujuan demi keselamatan penumpang antar kabupaten/kota. Namun, para pengusaha berpijak pada Kepmenhub sebagai aturan yang lebih tinggi, tentu harus diberi ruang yang sama semua jenis mobil penumpang sesuai ketentuan tersebut. Mudrika mengatakan dalam Kepmenhub dinyatakan mobil penumpang semua yang menggunakan delapan tempat duduk, maka termasuk jenis FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

BUS AKAP - Sejumlah bus angkutan kota antar provinsi parkir di sekitar jalan S. Parman, Padang.

avansa, inova, xenia dan lainnya. “Jadi, dengan adanya payung hukum pengembangan AJDP, pengusaha transportasi angkutan sewa yang selama ini ilegal, bisa mengurus perizinan menjadi AJDP,” tegasnya. Dipaparkannya, persyaratan yang harus dipenuhi pengusaha angkutan penumpang setelah menjadi AJDP, yakni menyediakan peralatan keselamatan seperti palu, racun api dan kotak P3K. Jika ada yang tak memenuhi ketentuan tersebut, pihaknya tak akan memproses perizinannya menjadi AJDP, karena keselamatan penumpang yang utama. “Mobil penumpang (angkutan sewa, red) kalau sudah kuning nomor polisinya akan memberikan keuntungan bagi daerah, karena ada retribusi izin dan pajak kendaraan. Selain itu, bila terjadi kecelakaan, santunan Rasa Raharja sudah jelas ada jelas dan akan lebih cepat diberikan kepada ahli korban,” katanya. Ia menambahkan, sudah banyak pengusaha angkutan umum yang berminat rencana AJDP tersebut . akan tetapi, karena belum mengakomodasi semua jenis kendaraan atau belum sesuai spesifikasi, belum ada izin operasinya diterbitkan dan perlu dilakukan perevisian Pergub tersebut. Pergub 36 tahun 2012, sebagai tindaklanjut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap transportasi yang diinginkan dewasa ini, kecil, aman dan nyaman. Selain itu, memberi ruang kepada pengusaha Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang selama ini merasa tersaingi dengan bermunculan-

nya angkutan sewa atau travel liar. “Kita beri kesempatan pertama kepada pengusaha AKDP yang sudah ada, jika nantinya ada yang tak memanfaatkan peluang tersebut, baru dibuka kesempatan terhadap masyarakat umum,” katanya. (prl)

Bulog Sumbar Targetkan Serap 10.000 Ton Beras dari Petani PADANG - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Sumatera Barat menargetkan 10.000 ton penyerapan beras hasil panen dari petani lokal untuk cadangan beras pada tahun 2013. Kepala Divisi Regional Bulog Sumbar, Abdullah Jawas, mengatakan, jumlah tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 6.500 ton. Penyerapan beras produksi petani lokal itu antara lain berasal dari dari daerah Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kabupaten Padangpariaman, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Tanahdatar. “Penyerapan beras lokal itu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian petani dengan membantu pemasaran,” katany Kamis, 28 Maret lalu. Hingga kini, penyerapan terbesar merupakan dari daerah Kabupaten Pesisir Selatan di mana hingga akhir Maret telah terserap 300 ton. Sepanjang tahun 2012 lalu, daerah terseabut juga memberikan stok beras mencapai 3.800 ton. Pada tahun ini, Bulog bersedia membeli berapa saja beras yang akan dilepas petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) yakni harga Rp6.600 per Kilogram. Strategi tersebut diharapkan bisa mendorong para petani lokal untuk melakukan perluasan areal pertanian dapat menambah produksi. “Dengan demikian, Sumbar tidak akan kekurangan stok beras, terutama jika terjadi bencana,” katanya. (p)


Puailiggoubat NO. 261, 1 - 14 April 2013

8

Saatnya Membangun Potensi Ekonomi Lokal

Suara Puailiggoubat Mentawai Negeri Paradoks

M

entawai sungguh bisa dikatakan negeri penuh paradoks. Di tengah statusnya sebagai kabupaten paling miskin di Sumatra Barat dengan pendapatan per kapita penduduk terendah (BPS tahun 2010), justru masyarakatnya “mampu” membeli premium dengan harga dua kali lipat dari harga normal yakni rata-rata Rp7.000 hingga Rp12.000 per liter. Kemampuan masyarakat membeli BBM dengan harga tinggi sesungguhnya hanyalah soal keterpaksaan di tengah belitan kelangkaan BBM yang menjadi pemandangan sehari-hari. Rakyat rela menempuh jarak belasan bahkan puluhan kilometer demi mencari premium untuk motor. Setiap kapal BBM merapat, dalam hitungan jam, jatah BBM di agen sudah kosong. Jika ditelisik lebih jauh, kelangkaan BBM yang berujung mahalnya harga karena tidak seimbangnya pasokan dengan kebutuhan. Di satu sisi, jumlah kendaraan meningkat, namun kuota tidak bertambah. Apalagi mobil dinas pemda ikut menikmati BBM subsidi yang seharusnya kini menjadi jatah rakyat. Kedatangan BPH Migas ke Tuapeijat untuk bertemu sejumlah jajaran pemerintahan Mentawai diharapkan mampu mengurai benang kusut persoalan BBM di Mentawai. Kita tentu berharap 13 poin kesepakatan bersama itu bisa direalisasikan BPH Migas secepatnya terutama menunjuk APMS yang akan mendistribusikan BBM non subsidi (pertamaks) bagi mobil dinas pejabat. Paling tidak, BBM subsidi untuk rakyat tidak lagi dibagi kepada pejabat. Penambahan lokasi distribusi dua kali lipat dari sebelumnya juga diharapkan bisa menurunkan harga BBM. Agen-agen penjualan disebar merata di 10 kecamatan yang ada, dengan sistem yang diatur, misalnya memberi kupon dan menentukan jatah per kk, maka penjual BBM ketengan yang kerap menimbun BBM saat stok melimpah bisa diantisipasi. Sudah saatnya masyarakat Mentawai ikut merasakan BBM subsidi dengan harga yang sama seperti masyarakat di tanah tepi. z

16

P

embangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Pembangunan ekonomi juga ditujukan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, mestinya pemerintah daerah memfokuskan pembangunan ekonomi daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan kita dapat mendefinisikan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah agraris dengan kehidupan masyarakatnya sebagian besar adalah petani. Pertanian menjadi sektor dominan dalam struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah yang memanfaatkan potensi dan keanekaragaman daerah maka pemerintah pusat mengeluarkan suatu kebijakan memberikan otonomi daerah dengan menetapkan Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undangundang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Bahkan Undang-undang otonomi daerah ini pun telah diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

Sudarmi Saogo Ketua Apindo Kabupaten Kepulauan Mentawai masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Otonomi daerah telah mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi. Dengan hadirnya UU Otonomi daerah tersebut seharusnya dapat mempengaruhi pula pengembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang lebih baik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda. Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berpotensi dalam membangun pertanian seperti kakao, nilam, karet, rotan, kelapa, talas, pisang, keladi dan sebagainya yang mampu mendong-

ngarkan aspirasi masyarakatnya untuk secara serius membuka akses perekonomian dan sesegera mungkin bertindak dalam menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung usaha pertanian dan pola pendampingan masyarakat secara terus-menerus, masih bersifat setengah-setengah dan belum terakomodir dengan baik sehingga sulit bagi masyarakat untuk memulai dan menjalankan usahanya serta memasarkannya apalagi untuk mencapai peningkatan kualitas atau mutu produk yang berdaya saing, sementara ketersediaan bahan baku cukup banyak. Kalau bukan sekarang kapan lagi ? Kalau bukan kita siapa lagi ?’ Disini perlu kita pertanyakan

krak pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat serta dapat dikembangkan menjadi mata rantai ekonomi yang kuat mulai dari hulu sampai hilir. Hulu diartikan pertanian sebagai basis sektoral sarana pertanian, sedangkan hilir diartikan sebagai pengembangan produk-produk pertanian yang dihasilkan melalui sektor perdagangan, jasa maupun pengembangan yang lain yang berhubungan dengan komoditi tersebut. Secara sederhana hulu merupakan awal dari pengembangan sektor pertanian dan hilir merupakan akhir dari pengembangan sektor pertanian. Namun sampai saat ini tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat Mentawai dalam membangun pola perekonomian yang kuat dan mandiri dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada masih sangat rendah dan belum terarah karena pemerintah daerah sendiri belum sepenuhnya berbuat serta mende-

apakah pemerintah atau kepala daerah Mentawai mampu menjalankan roda pemerintahannya dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan menyajikannya sesuai peta kebutuhan masyarakat? Apakah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakatnya? Pengembangan pertanian sebagai suatu sistem terdiri dari subsistem yang saling mendukung. Dalam pertanian ada istilah on farm dan off farm., yang meliputi subsistem hulu yaitu penyedia sarana produksi pertanian, subsistem on farm merupakan budidaya komoditi pertanian, subsistem off farm atau hilir adalah pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, dan subsistem supporting service yaitu pelayanan penunjang pertanian. Secara ideal semua subsistem harus berjalan secara simultan dan sinergis, termasuk subsistem on farm (budidaya) dengan subsistem off farm (pengolahan dan

pemasaran). Dengan terciptanya kondisi tersebut, jelas akan dapat meningkatkan daya saing yang kompe-titif dan terciptanya nilai tambah (value added creation) dari setiap komoditas usaha tani yang dikem-bangkan masyarakat tersebut. Penguatan sektor pertanian sebagai potensi lokal dan kekuatan ekonomi masyarakat akan menjadi keunggulan kompetitif bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu pula dengan pengembangan potensi lokal akan menimbulkan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif mampu memproduksi komoditi lebih banyak, kualitasnya lebih baik dan harganya lebih murah. Sehingga dengan kondisi ini Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang pertanian. Dan sangat dimungkinkan perdagangan komoditi pertanian antar daerah terjadi, bahkan untuk ekspor sekalipun. Inisiasi ke depan untuk pembangunan potensi ekonomi yang berkelanjutan (sustainable), pengembangan sektor hilir pertanian atau off farm dalam subsistem pertanian menjadi urgensi tersendiri bagi kemajuan pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini tentunya sesuai dengan harapan kita pengembangan potensi ekonomi lokal menjadi keunggulan yang kompetitif. Pengembangan komoditi pertanian akan mempunyai nilai tambah yang lebih (value added) jika melewati proses pengolahan. Seba-gaimana yang di kutip pada berita Puailiggoubat pada edisi sebelumnya yang berjudul “KERIPIK SIMA-NANAM MADE IN MENTAWAI” yang sudah mulai diolah dan di pasarkan oleh masyarakat Mentawai dari bahan baku seperti talas khususnya di daerah KM.37 Pagai Selatan yang difasilitasi oleh beberapa LSM seperti ILO dan Organisasi Buruh Internasional Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga nilai tambah yang terjadi tidak hanya berasal dari komoditi tersebut, melainkan proses dan barang hasil produksi akan menjadi nilai tambah yang baru dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan ini akan memberikan suatu bukti nyata bahwa masyarakat Mentawai mampu berperan sebagai pelaku ekonomi yang produktif, mandiri dan bermartabat. Maka sudah saatnya Kabupaten Kepulauan Mentawai membangun potensi ekonomi lokal. z


17

Puailiggoubat

NO. 261, 1 - 14 April 2013

PODIUM

Sistem Perkawinan Adat di (Mayoritas) Kepulauan Mentawai (Refrensi dan perbandingan pendapat Prof.Andi Hamzah, dalam menyikapi RUU KUHP dan KUHAP)

M

enurut Prof. Hilman Hadikusuma, S.H., dalam buku Intisari Hukum Adat Indonesia, Styady,S.H.,M.Pd.,M.H., (225): Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan di Indonesia, sedangkan menurut Prof. Dr. Barend Ter Haar, B.Zn, perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan itu tersebut. Sedangkan penjelasan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan (WIWAHABali) karena dengan melalui perkawinan menyebabkan adanya keturunan yang baik dan sah, dan kemudian keturunan yang baik dan sah akhirnya berkembang menjadi keturunan, kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula. Dengan demikian maka perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah. Sedangkan menurut Prof. Dr. R. Van Dijk, perkawinan menurut hukum adat sangat bersangkut paut dengan urusan, famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti masyarakat barat (Eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja. Sedangkan perkawinan dimaksudkan di kalangan masyarakat adat yang masih kuat mempertahankan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan (darah/ genealogis), fungsi perkawinan adalah merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan terutama dalam mempertahankan warisan dan ulayat. Di samping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antar kerabat. Eksistensi hukum perkawinan adat di Mentawai masih kuat setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tersebut mengatur belakangan ini seiring oleh: Maru Saerejen, SH secara nasional meperkembangan, ada ngenai perkawinanbeberapa daerah yang Mahasiswa Pascasarjana Program Study Ilmu Hukum Universitas perkawinan bagi semengawini dalam satu tiap warga negara suku akan tetapi secaIndonesia, dan menurut sistematisnya hanya perbuatan kesenian atau kesu- ra adat tidak bisa dikatakan sistem Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 silaan semata. Kemungkinan sesuatu eleutherogami yaitu tidak mengenal terdiri dari 14 bab dan 67 Pasal yang hukum adat itu dapat dihapus oleh larangan-larangan atau keharusanmengatur mengenai: dasar-dasar per- peundang-undangan apabila masyarakat keharusan, namun larangan-larangan ini kawinan, syarat-syarat perkawinan, adat yang bersangkutan tidak lagi bertalian dengan ikatan keluarga, yakni: pencegahan perkawinan, batalnay mempertahankannya. Tergantung pada Nasab (turunan dekat) dan Musyahara perkawinan, perjanjian kesadaran hukum masyarakat yang (periparan). perkawinan, hak bersangkutan. Seiring dengan Proses perkawinan di Mentawai, dan kewajiban itu, sistem perkawinan yang terutama di Siberut sangat kuat suami istri, harmenganut adat istiadat masih adat istiadat dan terkesan ta benda dalam eksis di Mentawai walaupun banyak sanksi. Proses paperkawinan, adanya pihak (pendatang/ caran dan sanksi seseorang putusnya perkawin campur) yang mempria yang ketahuan mengirim surat kawinan serta pengaruhi. kepada kekasihnya perempuan, akibatnya, maka laki-laki tersebut mendakedudukan anak, Sistem perkawinan di patkan sanksi denda yang rataperwalian, Mentawai rata setiap daerah adalah 1 ketentuan Mentawai buah parang (untuk peralatan lain dan terdiri dari ke ladang) dan atau seekor ketentuan 43 desa ayam, sedangkan ketahuan mendatangi rumah perempuan secara diam-diam (niat pacaran) baik pacar gadis maupun janda dan memacari istri orang (zinah) maka akan dapat sanksi denda atau dikenal istilah tulou yang nilainya bervariasi lain dan sesuai dengan tempo dan ketentuan locus delicty. Selain dikepenutup. nakan denda karena menSoal eksisdatangi rumah pacar/ tensi hukum selingkuhan, bila akibat perkawinan adat ketahuan mendatangi tersebut, Prof. rumah perempuan terHilman Hadikusebut dalam tempo waksumah,S.H., tu dekat kehilangan (1995:26) berpenternak pihak perempuan, dapat bahwa oleh maka si laki-laki juga karena apabila kita dan 10 kecamatan yang dikenakan sanksi denda /tulou dengan begitu saja lalu beranggapan tersebar dari 4 pulau yaitu pulau mengganti kehilangan ternak tersebut bahwa hukum adat yang terhapus oleh Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Selatan. karena dianggap menodai rumah pihak perundang-undangan di bidang Asal muasal berkembangnya orang keluarga si perempuan. perkawinan dapat merubah coraknya Mentawai adalah dari Simatalu yang Sedangkan proses pelamaran dan menjadi upacara-upacara kebudayaan di kini masuk dalam wilayah pemekaran sanksi, untuk dimulainya pertunangan bidang kesenian dan kesusilaan, maka Siberut Barat. Mentawai lebih dikenal kepada pihak keluarga perempuan, pria seolah-olah kita berpendapat bahwa kental sistem adat istiadatnnya dari tidak boleh mendatangi rumah si hukum adat itu dapat saja diubah dan Siberut yang kemudian berkembang perempuan akan tetapi pihak orang dihapus begitu saja oleh perundang- hingga ke Sipora dan pulau Pagai Utara tualah yang berunding untuk meneundangan. Kami berpendapat bahwa dan Selatan. Sistem perkawinan di tapkan jadwal pelamaran untuk hukum adat itu mengikuti masyara- Mentawai adalah menganut sistem memutuskan pertunangan. Selama katnya selama masyarakatnya masih patrilinial atau garis turunan ayah proses pertunangan, pasangan kekasih mempertahankan sesuatu perbuatan (bapak) dan perkawinan menganut (laki-laki dan perempuan) tidak boleh adat sebagai suatu perbuatan adat sistem eksogame, yaitu seseorang dibolehkan bertemu berduaan baik itu sebagai suatu keharusan maka perbuatan diharuskan kawin di luar suku untuk ngobrol maupun mengantar itu adalah perbuatan hukum bukan keluarganya (keluarga clan). Namun cucian, rantangan/masakan makanan

maupun yang lain-lain kecuali ada salah satu pihak keluarga. Dan bila ternyata keduanya terbukti oleh warga melakukan pertemuan berdua walaupun tidak melakukan hubungan di luar kewajaran, maka mendapatkan sanksi sosial yaitu tidak dinikahkan/ dikawinkan secara agama di gereja / mesjid akan tetapi dinikahkan secara agama di rumah mempelai. Hal ini dianggap telah menodai sosial masyarakat dalam lingkungan perkampungan. Setelah dilakukannya akad nikah baik di gereja / mesjid dan atau di rumah bagi yang mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat akibat ketahuan berduaan / pertemuan berdua, maka beberapa waktu kemudian sepersukuan (marga) keluarga perempuan melakukan rembuk di dalam internal persukuannya untuk hitung-hitungan ternak masingmasing untuk persiapan mempestakan anak perempuan dan suaminya. Lama waktu setelah perkawinan tidak ditentukan secara pasti akan tetapi menjadi motivasi dan harga diri, lebih cepat lebih baik agar tidak dianggap pihak keluarga perempuan tidak punya apa-apa (ternak). Soal nilainya perawan di Mentawai terutama di Pulau Siberut, sangat penting dan akan menjadi persoalan adat secara serius bila nanti ternyata pada saat malam pertama, istri tidak lagi perawan (kecuali saat mau nikah/kawin keduanya berterus terang dan saling menerima). Bila keperawanan ternyata sudah tidak ada, atau sudah berzinah dengan lelaki lain sebelumnya, maka dianggap telah melakukan kebohongan dan oleh karena itu pihak laki-laki dapat meminta kembali mas kawin (barang yang dijadikan sebagai alat bayar) dari pihak perempuan, itulah nilai prinsip-prinsip nilai keperawanan dan system perkawinan berdasarkan adat istiadat di Mentawai terutama di pulau Siberut. Jadi terkait pendapat Prof. Andi Hamzah,S.H., salah seorang guru besar bidang hukum pidana yang menyatakan bahwa ada 3 daerah di Indonesia salah satunya Mentawai yang mentolerir / membolehkan “kumpul kebo� dalam pernyataannya di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu 23 Maret 2013 menyikapi pembahasan RUU KUHP dan KUHAP, perlu pengkajian dan / atau penjelasan lebih dalam atau mungkin perlu pemaparan data-data dan atau narasumber yang kompeten agar tidak menjadi pemahaman keliru dan provokatif atau amarah masyarakat, dan atau Mentawai dijadikan alat untuk melegalkan kumpul kebo?z


Puailiggoubat NO. 261, 1 - 14 April 2013

Gedung sekolah sudah dibangun namun belum bisa dipakai karena masih dibelit masalah utang piutang.

Upah Tak Dibayar, Pekerja Segel Gedung SMAN I Siberut Tengah

Rinto Robertus Sanene FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

edung SMAN 1 Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai yang telah selesai dibangun sejak akhir tahun lalu belum bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar karena para pekerja menyegel pintu masuk dengan papan. Penyegelan itu menurut Edodwar Sagara-gara, salah seorang pekerja, disebabkan upah kerja mereka belum dibayar kontraktor. “Upah yang belum diselesaikan oleh kontraktor sekitar Rp9,2 juta,” katanya Kamis, 28 Maret lalu. Edodwar menyebutkan, ia dan empat rekannya tetap ngotot menyegel bangunan itu sampai kontraktor membayar gaji mereka. “Meskipun gedung itu mau dipakai kami tetap bersikukuh,” ujarnya. Sebelumnya pada Februari mereka sempat mengancam akan melakukan penyegelan kalau upah tidak dibayar, namun ancaman itu tidak diindahkan kontraktor sehingga Maret mereka nekad menyegel bangunan. Dari pantauan Puailiggoubat bangunan yang disegel berupa WC, perpustakaan dan ruang laboratorium. “Kami minta Jakob sebagai kontraktor bangunan segera melunasi upah kerja kami,” katanya. Gerah dengan penyegelan tersebut, Suku Satoko yang menghibahkan tanah lokasi sekolah itu mengancam akan melakukan tindakan keras jika persoalan ini tak segera diselesaikan, namun ia tak merinci tindakan apa yang akan dilakukan.

18

G

SEKOLAH - SMPN Siberut Tengah tempat siswa SMAN I Siberut Tengah menumpang belajar Ajomar Satoko, kepala Suku Satoko dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kecamatan Siberut Tengah 11 Maret lalu menyebutkan, beberapa bangunan telah berdiri di tanah Satoko begitu juga dengan sekolah namun tak mereka persoalkan karena tanah sudah dihibahkan. “Kok tiba-tiba ada persoalan segel menyegel, ini kan tidak masuk akal,” katanya. Meski ada ancaman akan mengambil tindakan, Ajomar tetap berharap dinas terkait segera menyelesaikan persoalan

80 Persen Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Siberut Selatan Rampung PADANG - Pembangunan sembilan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN Siberut Selatan yang berlokasi di Desa Maileppet dari Dana Bantuan Sosial APBNP 2012 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sudah rampung 80 persen. Ketua Panitia Pembangunan RKB, Ramli MR, menyebutkan, anggaran senilai Rp1,4 miliar tersebut sudah termasuk mebeler dan 1 ruang pustaka. “Ditargetkan dengan adanya sembilan lokal baru ini, Juli mendatang kami sudah dapat pindah dan belajar di Maileppet, “ katanya saat dihubungi Puailiggoubat lewat telepon, Selasa, 26 Maret. Ramli mengatakan, saat ini ada sekitar 23 RKB yang digunakan, diantaranya delapan lokal di sekolah lama, tiga lokal yang dibangun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum rampung dan sembilan unit yang sedang dibangun. Untuk saat ini, lanjut Ramli, gedung sekolah yang berlokasi di Maileppet belum memiliki jaringan listrik, namun hal itu telah diusulkan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan. Menunggu bangunan siap, kata Ramli, penyelesaian administrasi surat menyurat masih dilakukan di sekolah di Muara Siberut karena belum adanya fasilitas listrik. (trs/g)

ini. “Kasihan anak-anak yang ingin memakai gedung ini,’’ ujarnya. Sementara informasi yang dihimpun Puailiggoubat dari beberapa sumber menyebutkan, Dinas Pendidikan Mentawai telah menyelesaikan dan membayarkan seluruh anggaran ke pihak kontraktor, letak persoalannya terletak

pada pihak kontraktor yang tidak membayarkan upah tersebut. Gedung sekolah ini dibangun tahun lalu dengan dana Rp2,7 miliar yang dikerjakan tiga kontraktor sekaligus yakni CV. Speu Corp, CV. Oinan Bakkla dan CV. Silendak. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD

Mentawai Hendri Dori Satoko meminta kepada suku Satoko untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan lebih jauh lagi. ’’Saya bisa menjamin ini tidak ada persoalan, karena letak persoalannya ada pada pihak kontraktor,” katanya. Hendri menyebutkan, Dinas Pendidikan sudah membayarkan uang itu kepada kontraktor, sekarang tinggal kontraktor apakah uang upah pekerja sudah dibayarkan atau belum. “Meski begitu kami akan coba bersama dengan dinas untuk menyelesaikannya,’’ katanya. Sementara itu, Pimpinan CV. Silendak, Jakop Saguruk ketika dikonfirmasi Puailiggoubat membantah ada persoalan utang dengan pekerja. “Soal utang itu tidak benar, semua pembayaran telah beres, terkait penyegelan itu urusan kepala tukang dengan pekerja, karena uang telah diserahkan kepada kepala tukang, saat ini bangunan tengah tahap pemeliharaan,” katanya, Kamis, 28 Maret. Kepala pemborong proyek, Masjono, saat dikonfirmasi 29 Maret lalu menyebutkan, upah pekerja sudah dibayar Jakop melalui kepala tukang bernama Sibeulek, orang Cimpungan, sebesar Rp36 juta. “Saya melihat langsung kuitansi bukti pembayaran dari Jakop, ternyata oleh Sibeulek, dari total upah kerja Rp15 juta, yang baru dibayar Rp7,4 juta, sementara Rp9,2 juta, belum,” katanya. (g)

Mahasiswa Mentawai Kecewa Realisasi Bantuan Dana Pendidikan Tak Jelas PADANG - Mahasiswa Mentawai di Padang kecewa karena janji Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang akan mencairkan bantuan biaya pendidikan paling lambat Maret 2013 ternyata belum ada titik terang. Sementara dalam APBD Mentawai 2012, bantuan kepada mahasiswa itu tercantum sebesar Rp2,5 miliar. Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) Sumatera Barat, Fredik P. Tampubolon mengaku sangat kecewa dengan janji pemerintah tersebut. “Tidak ada kejelasan pencairan dana pendidikan tersebut, kami merasa sangat dikhianati, kami berharap pemerintah segeralah mencairkan dana pendidikan tersebut,” katanya, Rabu, 27 Maret. “Saya bicara atas nama Formma sekaligus mewakili mahasiswa Mentawai, kapan janji Pak Bupati waktu mengunjungi mahasiswa Mentawai

pada 9 Desember 2012, akan mencairkan dana pendidikan paling lambat awal Maret, serius atau nggak karena kita di sini sangat berharap,” sambung Fredik. Fredik menyebutkan, mereka sudah pernah menanyakan hal itu kepada Dinas Pendidikan Mentawai, “Jawabannya saat itu, data kami di sana tidak ada, lalu kami tanya ke DPPKAD, katanya tanya saja ke dinas bersangkutan, ini sangat membingungkan, mereka saling lempar, kami minta Bupati harus tegas,” ujarnya. Akibat ketidakjelasan pencairan dana tersebut, lanjut Fredik, sekitar 20 mahasiwa Mentawai yang kuliah di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang terancam dikeluarkan. Penyebabnya kata Fredik, bunyi kesepakatan antara mahasiswa dengan pihak kampus yakni pembayaran uang praktek lapangan paling lambat

Desember 2012. Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet pernah berjanji akan menyelesaikan persoalan itu saat pertemuan dengan mahasiswa 9 Desember tahun lalu namun hasilnya belum jelas. Syafrizal Sanene, salah satu mahasiswa STKIP PGRI menyebutkan, sejak dijanjikan bupati hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya. “Sampai sekarang belum, pihak kampus pernah tanyakan kepada saya tentang kapan keluarnya dana bantuan pendidikan mahasiswa Mentawai, karena dispensasinya sudah lewat,” ujarnya, Rabu, 27 Maret. Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko yang dikonfirmasi Puailiggoubat mengatakan pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan Dinas Pendidikan. “Kamis, 28 Maret, kita ada pertemuan dengan Dinas Pendidikan yang juga membahas hal ini,” ujarnya Rabu, 27 Maret. (trs/g)


19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 261, 1 - 14 April 2013

Nilai ujian akhir sekolah yang bagus memperbesar peluang lulus. Gerson Merari Saleleubaja

ua SMA di Mentawai yakni SMAN I Siberut Selatan dan Pagai Utara Selatan yang telah melaksanakan Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang telah digelar seminggu yakni 18-23 Maret. Dari hasil yang didapat, kedua kepala SMAN itu mengaku cukup senang karena jumlah nilai anak didiknya cukup memuaskan. Kepala SMAN I Siberut Selatan, Yubob Salim, mengatakan, hasil UAS anak didiknya tidak mengecewakan karena nilai tersebut memenuhi standar minimal jumlah nilai yakni 70. Sementara mata pelajaran yang diujikan saat itu berjumlah 11 bidang studi atau semua mata pelajaran kecuali praktek. “Dengan hasil ini, siswa sudah memiliki modal untuk lulus, nanti tergantung nilai ujian nasionalnya bagaimana yang akan dilaksanakan dua minggu lagi,” katanya saat dihubungi Puailiggoubat lewat telepon, Jumat, 29 Maret. Proses pelaksanaan ujian yang diikuti 169 siswa ini kata Yubob, berjalan lancar, sementara tempat pelaksanaan di gedung baru yang berlokasi di Maileppet karena gedung lama yang ada di Muara Siberut tak layak lagi. Saat ini, lanjut Yubob, dirinya beserta guru-guru berkonsentrasi mempersiapkan siswa untuk menghadapi UN. “Saat ini pelajaran sudah selesai, maka kami fokus memberi pelajaran berupa kisi-kisi UN kepada siswa agar mereka tidak kaku saat pelaksanaannya nanti,” ujarnya.

Hasil UAS SMAN I Siberut Selatan dan PUS Memuaskan FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

D

PERPISAHAN SEKOLAH Sejumlah pelajar SMAN 2 Sipora menampilkan tarian modern saat acara perpisahan sekolah pada Sabtu (30/3).

Agar semua berjalan lancar, Yubob berharap kepada orang tua murid mendorong siswa untuk belajar lebih giat dan mengurangi beban kerja kepada siswa khususnya kelas III agar mereka lebih fokus. Yubob menyebutkan, mesti persiapan sudah maksimal namun ia tidak berani memasang target kelulusan siswanya saat UN nanti. “Yang jelas kami siap dan berharap lulus 100 persen,” katanya. Senada dengan Yubob, Kepala

SMAN I PUS, Rita Wati, menyebutkan hasil UN anak didiknya yang berjumlah 185 orang sudah ada. “Jumlah nilai minimal yang mereka dapat 80 sementara yang tertinggi 90,” katanya di hari yang sama. Dengan hasil ini, lanjut Rita, murid sudah memiliki modal lulus sebesar 40 persen, dan untuk menentukan lulusnya nanti kalau UN sudah dilaksanakan dengan persentase 60 persen. “Kedua nilai itu nanti digabung , baru ditentukan

Pelajar yang Berkeliaran Larut Malam Akan Ditangkap MAILEPPET - Pelajar dan maupun anak remaja yang masih berkeliaran larut malam akan ditangkap, demikian salah satu isi peraturan yang tengah digodok Pemerintah Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan untuk

memerangi pergaulan bebas di kalangan remaja di kecamatan Siberut Selatan, Sabtu, 23 Maret. “Yang kedapatan akan digelandang dan kami proses di kantor desa,” kata Kepala Dusun Sititengah, Pariji Saru-

Ketua DPRD Mentawai: Guru-guru Harus Disiplin PEIPEI - Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko, meminta guru-guru dan kepala sekolah di kecamatan Barat Daya saat kunjungan kerja di daerah itu, Rabu, 20 Maret. “Guru dan kepala sekolah harus datang tepat waktu ke sekolah agar proses belajar mengajar lancar,” katanya. Selain memberi pengarahan kepada guru, Hendri juga menyampaikan tahun ini ada rencana pembangunan SMA yang berlokasi antara Peipei dan Taileleu, juga penambahan ruangan belajar untuk SDN18 Pasakiat Taileleu.(dom/g)

Hendri Dori Satoko

bei saat ditanya Puailiggoubat di selasela acara penyusunan peraturan itu. Menurut Pariji, pergaulan di kalangan remaja terutama anak sekolah di Maileppet semakin liar, bahkan ada indikasi bapak-bapak mulai ‘nakal’ dengan remaja putri. “Untuk menghindari perselingkuhan itu, maka aturan kita perketat,” ujarnya. Menurut Kepala Dusun Bat Simaonaibaga Bernadus Samaileppet, peraturan ini dibuat untuk mengantisipasi rusaknya generasi muda. “Dukungan alat komunikasi saat ini membuat pergaulan bebas sulit dikontrol dan makin menjadi-jadi,” katanya. Untuk mendukung penegakan aturan tersebut lanjut Bernadus, pemuda dan aparat desa akan mengadakan ronda secara bergantian. Peraturan tersebut telah ditetapkan pada Minggu, 24 Maret di Gereja Katolik Maileppet. (bbr/g)

siswa memenuhi kriteria lulus atau tidak,” ujarnya. Rita mengatakan, hasil UAS telah mereka kirimkan ke Puskom Padang

untuk dikalkulasikan jika nilai UN sudah ada. “Yang jelas kami berharap tidak ada kendala, dan anak didik saya lulus semuanya,” katanya.(g)

Mendikbud: Siapkan Peluang Bagi Siswa Miskin Berprestasi ke PTN JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan akan ada pergeseran yang dilakukan dalam dunia pendidikan tinggi. Jika selama ini tingkat kemuliaan sebuah perguruan tinggi dipandang pada banyaknya mahasiswa yang mampu secara ekonomi, sekarang pandangan itu bdiubah dengan seberapa banyak siswa miskin yang belajar di kampus tersebut. “Dalam bahasa kasarnya, sudah saatnya kita gelar karpet merah untuk Mohammad Nuh adik-adik kita itu agar gampang masuk perguruan tinggi,” katanya usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Chairul Tanjung Foundation dengan 16 rektor PTN, di Graha Utama Kemdikbud, Selasa, 19 Maret. Nuh menyebutkan, Bidikmisi menjadi salah satu cara membawa masyarakat miskin mengenyam pendidikan tinggi. Program ini diharapkan pemerintah dan negara hadir di tengah-tengah keluarga yang kehidupan ekonominya kurang. “Ada tiga alasan mengapa Bidikmisi harus dijalankan, pertama, alasan politik Undang-Undang. kalau PTN tidak melaksanakan, berarti melanggar perintah undang-undang,” ujarnya. Kedua, alasan tanggung jawab moral yakni apa yang bisa dilakukan negara untuk masyarakat yang sudah lama tidak merasakan kebahagiaan. Dan ketiga, lanjut dia, alasan keagamaan. “Kalau membiarkan kemiskinan merajalela, dosa hukumnya,” katanya. Untuk tahun ini, ada 350 ribu bangku perguruan tinggi disiapkan dan 20 persen minimal dari kuota tersebut berasal dari jalur Bidikmisi. “Berarti ada 70 ribu kuota bidikmisi,” ujarny. (g)


PENDIDIKAN Minimnya sarana prasarana membuat sekolah belum terakreditasi Gerson Merari Saleleubaja

erbeda dengan SMA lain di Mentawai, SMAN I Siberut Selatan yang telah berdiri sejak 1994 hingga Maret 2013 belum terakreditasi. Wakil Kepala SMAN I Siberut Selatan Tuty Susanti mengatakan, sekolahnya belum diakreditasi disebabkan ketidaksiapan sekolah saat itu. “Pendukung untuk bisa dinilai tidak lengkap saat itu,” katanya saat dihubungi Puailiggoubat lewat telepon Sabtu, 30 Maret. Tuty menyebutkan, saat Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) ke Mentawai pada 2011 mereka belum bisa mengajukan permohonan tersebut karena kondisi gedung sekolah yang masih hancur karena gempa 2007. Selain gedung, lanjut Tuty, data sekolah selama lima tahun berupa nilai anak banyak yang hilang dan rusak. “Setelah gedung sekolah hancur karena gempa, sekolah direndam banjir rob, banyak komputer yang rusak sehingga data ikut hilang,” katanya. Tapi sedikit demi sedikit, kata Tuty, data tersebut mulai direkap dari berbagai sumber, seperti di dinas kemudian disatukan dengan data yang masih utuh. Sebelum tahun 2013, Tuty mengaku sempat khawatir dengan sekolahnya yang belum diakreditasi karena berpengaruh terhadap jumlah kuota murid yang bisa diajukan sekolah ke perguruan tinggi yang ingin masuk melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK). “Saat itu, jika sekolah belum terakreditasi maka jumlah siswa yang bisa diusulkan akan dikurangi dari kuota

B

Puailiggoubat

20

SMAN I Siberut Selatan Belum Terakreditasi yang disediakan PTN untuk kita, rugi kan,” ujarnya. Namun tahun ini Tuty mengaku lega karena aturan tersebut dihapuskan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNPTN). Dengan kondisi sekolah yang ada saat ini, lanjut Tuty, tahun ini mereka akan mengajukan permohonan kepada BAN-S/M agar sekolahnya segera diakreditasi. Tuty menyebutkan, tujuan akreditasi sekolah untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah Menurut Tuty, saat akreditasi ada sembilan poin yang akan dinilai di antaranya proses belajar, isi, jumlah kelulusan siswa, jumlah tenaga guru, fasilitas sarana dan prasarana, cara pengelolaan dan model pembiayaan sekolah Menurut data yang dirilis BAN-S/ M yang ditetapkan pada 28 Oktober 2010 yang bisa diakses di situs http:// www.ban-sm.or.id/, SMA di Mentawai yang telah diakreditasi dan mendapat nilai B yakni SMAN I Sipora dengan nilai akreditasi 77.91 dan SMAN I Pagai Utara Selatan dengan nilai 84.69 Dua SMA yang mendapat akreditasi C yakni SMAN 2 Sipora dengan nilai 68.40 dan SMAN 1 Siberut Utara dengan nilai 61.67. Sementara untuk tingkat SMP yang mendapat akreditasi B yakni SMP Yos Sudarso 2 dengan nilai 71, SMPN 1 Sipora dengan nilai 80 dan SMPN 1 Siberut Selatan dengan nilai 73. SMPN 1 Siberut Utara mendapat akreditasi C dengan nilai 70.

FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

BEREBUT BUKU - Sejumlah anak rebutan buku rohaani di GKPM Tuapeijat Untuk tingkat SD di Mentawai yang berjumlah 105, BAN-S/M baru mengakreditasi 7 SD, 6 SD mendapat peringkat B dan 1 SD mendapat pering-

beberapa penelitian membuktikan ini, kecerdasan intelektual bukan factor tunggal orang berhasil dalam hidup,” katanya. Lydia mengatakan, ada faktorfaktor nonintelektif yang mempengaruhi keberhasilan, seperti ketekunan, keuletan, kerajinan, kedisiplinan belajar, dan ketangguhan siswa. “Ini merupakan variabel terbesar yang paling berkontribusi pada keberhasilan siswa menjadi peserta didik di sekolah unggulan,” ujarnya. Lanjut Lydia, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung bukanlah syarat bagi calon murid diterima di SD Seharusnya, faktor lain seperti kemandirian dan ketertiban calon murid yang

kat C yang ditetapkan pada 9 November 2011. Pemberian peringkat A,B,C atau tidak terakreditasi diberikan sesuai

dengan jawaban sekolah dalam isian form yang diberikan BAN-S/M. untuk nilai A, sekolah dinyatakan sangat baik, B sekolah baik dan C sekolah cukup. (g)

DAK 2013 untuk Dua Pembiayaan JAKARTA - Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 berisi petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dasar Tahun Anggaran 2013 pada 15 Februari 2013 yang

Cerdas Saja Tidak Cukup Jadi Modal Sukses JAKARTA - Kecerdasan intelektual tidak cukup bagi seseorang untuk meraih kesuksesan. Dibutuhkan pula kreativitas dan komitmen terhadap tugas. Oleh karena itu, tidak hanya kecerdasan yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak usia dini demikian disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi di Gedung Pancagatra Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta, Selasa, 26 Maret. Lydia menyebutkan, 80 persen keberhasilan seseorang justru didapat dari pengasuhan, sisanya barulah dari bawaan. “Oleh karena itulah pendidikan memiliki peran yang samat penting,

NO. 261, 1 - 14 April 2013

menjadi pertimbangan. “Kesalahan seperti ini sudah terjadi selama 30 tahun. Saya harap ini tidak lagi terjadi. Saya tegaskan, mengajarkan berhitung adalah tugas guru kelas 1 SD, bukan guru TK,” ujarnya. Menurut Lydia, dirinya paling suka liat anak kecil yang aktif lari ke sana ke mari ketimbang melihat anak umur tiga tahun masih mengekor ibunya, karena anaknya tidak bisa mandiri yang selalu dibantu oleh orang tua. Selain kemandirian, kata Lydia, kemampuan bersikap tertib seperti mengajar anak antri, menjaga kebersihan dan bersikap sabar. “Ini indikator seorang anak sudah siap untuk masuk ke sekolah dasar,” katanya. (g)

merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/ PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013 penggunaan DAK tahun ditujukan untuk dua pembiayaan. Pertama, untuk rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan pengadaan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/ SDLB). Kedua, penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 dan peningkatan prasarana dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/ SMPLB). Dalam peraturan itu, pengadaan sarana prasarana peningkatan mutu pendidikan SD/SDLB berupa peralatan pendidikan matematika, IPA, IPS, pendidikan pasmani, plahraga, dan kesehatan, pendidikan bahasa serta peralatan pendidikan keni kudaya dan keterampilan. Penggunaan DAK untuk

rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan pengadaan sarana prasarana peningkatan mutu yaitu antara 35-65 persen sesuai dengan prioritas kebutuhan kabupaten atau kota. Untuk SMP/SMPLB, DAK diprioritaskan membiayai penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 sehingga seluruh peserta didik kelas VII terpenuhi kebutuhan bukunya. Jika ada sisa dana, dengan proporsi 35-65 persen, digunakan untuk membiayai peningkatan prasarana dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan prasarana berupa rehab ruang belajar dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang, pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan ruang perpustakaan dan pembangunan ruang belajar lain (RBL) masing-masing dengan perabotannya. Sementara pengadaaan sarana untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berupa peralatan IPS, Matematika, peralatan Laboratorium IPA , peralatan Laboratorium Bahasa dan peralatan Olah Raga. (g)


Puailiggoubat NO. 261, 1 - 14 April 2013

Penjarahan dan pengeboman ikan diduga dilakukan nelayan dari daerah lain. Rinto Robertus Rus Akbar

apal pengebom ikan makin marak beroperasi di perairan Saibi Samukop, kecamatan Siberut Tengah, Mentawai. Aktivitas ini membuat nelayan lokal resah karena ikan yang mereka dapat berkurang. Murtas Sageileppak, salah satu nelayan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kecamatan Siberut Tengah mengatakan, kapal pengebom ikan kerap berkeliaran di perairan SaibiSamukop. ’’Hampir tiap hari mereka bermunculan, mereka kerap mengebom ikan di daerah Selatan Sibuddaoinan hingga utara Saibi, sebagai nelayan ini meresahkan, kami ingin solusi dari dinas karena tak tahu apa yang kami lakukan,’’ katanya 11 Maret lalu. Menurut Murtas, mereka pernah melakukan aksi perlawanan dengan kapal-kapal pengebom tersebut namun mereka tak bisa memburu kapal tersebut karena kekuatan mesin yang mereka miliki kalah cepat dengan kapal tersebut. “Kami juga cemas karena kuat duga-

Pengebom Ikan Resahkan Warga Saibi FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

K

MELAUT - Nelayan akan pergi melaut di perairan Pasapuat, Pagai Utara. an kapal pengebom ikan ini memiliki peralatan seperti senjata api dan lainnya yang membahayakan,” ujarnya. Memperkuat kata Murtas, Kepala

Desa Saibisamukop, Masimo Satoko, menyebutkan, sebelumnya para pengebom ikan sudah coba dihentikan bersama warga dengan melakukan pengejaran

Harga Rendah, Petani Biarkan Pisang Membusuk BELEKRAKSOK - Rendahnya tarif yang diberikan para pengepul pisang yang datang di dusun Belekraksok, desa Malakkopak, kecamatan Pagai Selatan, membuat warga enggan menjual pisangnya. Mereka membiarkan pisang tersebut matang di pohonnya lalu membusuk ketimbang menjual dengan harga yang ditekan. Menurut Tika, salah seorang warga, dulu ada warga dari dusun Seaybaru, desa Sikakap yang membeli pisang mereka namun harganya terlalu rendah hanya Rp6 ribu per tandan untuk ukuran besar dan Rp3 ribu per tandan

21

untuk yang kecil. “Modal kerja saja tidak balik, mau beli gula tidak cukup apalagi beras, tidak sebanding,” katanya saat ditemui Puailiggoubat pertengahan Maret. Padahal menurut Tika, mengangkut pisang dari ladang sangat susah karena jaraknya sekitar 2 kilometer dan bebannya yang berat. Dari ladang, pisang mereka tumpuk di tepi jalan, kemudian pengepul datang mengambil. Beberapa kali mereka coba bernegosiasi dengan pengepul untuk menaikkan harga, namun hasilnya nihil. FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

PISANG - Pisang ditumpuk di dermaga Sioban sebelum didistribusikan ke daerah lain di Mentawai.

“Kata mereka (pengepul) harganya cuma segitu, ya daripada kasih untung orang lain, pisang kami biarkan membusuk di ladang, karena buat konsumsi di rumah sudah berlebih,” katanya. Menambahkan kata Tika, Ani Saogo, warga lain menyebutkan, sebagian kecil warga terpaksa menjual pisang ke pengepul karena desakan kebutuhan uang untuk menutupi keperluan keluarga. “Situasinya sangat dilematis, dijual rugi, tidak dijual juga rugi,” katanya. Terkadang lanjut Ani, anak-anak mereka yang sekolah di SMAN I dan SMPN I Pagai Utara Selatan di Sikakap minta dikirim belanja, dengan kondisi ekonomi berat seperti ini mereka terasa ditekan. Tika menambahkan, terkadang dirinya berkhayal ada pabrik atau pengolahan pisang di Sikakap agar pisang mereka laku dengan harga yang lebih manusiawi. “Kami berharap pemerintah memberi solusi tempat pemasaran pisang dengan harga yang layak, kontrol harga di tingkat petani juga perlu, karena jika terpenuhi kebutuhan masyarakat maka masyarakat tidak akan gelisah dan sengsara,” katanya. (cri/g)

ketika kapal bom ini sedang beraksi, tapi tidak terkejar, di samping itu bahan bakar untuk melanjutkan pengejaran tidak mencukupi. ’’Jika berhasil ditangkap, hukum rimba akan berlaku, pasti kapal itu akan kami bakar, sebenarnya tidak ingin seperti itu namun kondisi yang memaksa hal itu,” ujarnya. Masimo mengatakan, kapal penga-

wasan laut dari Coremap ada di Saibi namun kendala ketiadaan BBM membuatnya tidak bisa dioperasikan. “Kami berharap solusinya dari Pemda khususnya di Dinas DKP,’’katanya. Lanjut Masimo, beberapa waktu lalu ketika ia pergi memancing, ia mendapati kapal pengebom ikan tengah beroperasi dan mencoba mengusir mereka. “Saat saya kejar kapal tersebut malah balik mengejar saya, karena saya sendiri dan kondisinya cukup berbahaya saya kabur,” ujarnya. Masimo dan warga berharap, aparat terkait segera melakukan tindakan tegas mencegah kapal-kapal tersebut beroperasi di perairan Mentawai karena sangat merugikan bagi nelayan lokal. Menanggapi hal itu, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai, SKPD terkait di Sibolga, Sumatera Utara untuk menangani persoalan itu. “Kemarin saya sudah bicara dengan mereka, kita akan membentuk forum penanganan yang menjaga pantai barat Sumatera, mulai dari Lampung hingga Aceh, kalau hanya sepotong-potong hanya Mentawai tidak akan selesai,” ujarnya saat dikonfirmasi Puailiggoubat di sela-sela acara peresmian Kapal Motor Gambolo, Selasa, 19 Maret. (g)

Ibu-ibu Belekraksok Jadi Pengambil Pasir BELEKRAKSOK - Menjadi pengambil pasir di kampungnya bukanlah sekian banyak pilihan yang mesti dilakoni oleh ibu-ibu di dusun Belekraksok, desa Malakkopak, kecamatan Pagai Selatan, hal itu dilakukan karena desakan pemenuhan kebutuhan keluarga. “Kalau berdiam di rumah itu tidak mungkin karena kami butuh uang, kalau kami tidak cari uang tentu tidak ada yang bisa dimakan. Pendapatan suami kadang ada juga tidak, karena kerja serabutan,” kata Ani Saogo (46) saat ditemui Puailiggoubat, Rabu, 3 Maret. Ani menyebutkan, untuk membantu suami mencari nafkah keluarga mereka menjadi kuli angkut pasir sungai untuk kebutuhan proyek pemerintah yang dikerjakan di kampungnya. Pekerjaan itu mereka lakukan secara berkelompok yang terdiri antara lima hingga enam orang. Biasanya, lanjut Ani, kegiatan tersebut mereka mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB, pasir yang sudah mereka karungkan diangkut ke tepi jalan untuk kemudian diangkut oleh pembelinya. “Terkadang kami tidak pulang ke rumah untuk mengejar target kubikasi pasir, kami hanya membawa bekal berupa subbet dan roti kering, suami dan anak sudah dimasakkan makanan seadanya,” ujarnya. Ani mengatakan 1 kubik pasir mereka diupah Rp 150 ribu, dalam sehari mereka bisa mengumpulkan pasir sebanyak 2 kubik. Namun upah itu tak langsung mereka terima karena mesti menunggu pencairan dana pembangunan Polindes tersebut. “Meski tidak tunai, kami masih ada harapan, hasilnya nanti paling tidak bisa mengurangi beban suami dan bisa memenuhi kebutuhan anak,” katanya.(cri/g)


EKOKER Minimnya sumber ekonomi memaksa sebagian pengungsi di Pagai Selatan kembali ke kampung lama.

Puailiggoubat

22

Ekonomi Macet, Pengungsi Asahan Balik ke Kampung Lama

Chris Nataliyus Tarihoran

impitan ekonomi yang mendera selama di pengungsian memaksa 57 KK warga dusun Asahan, desa Bulasat, kecamatan Pagai Selatan balik ke kampung lama dari lokasi relokasinya di KM 37. “Kalau terus di sini apa yang akan kami makan, untuk saya, istri dan anakanak, begitu juga masyarakat yang lain. Di sini tidak bisa berladang tanah kami di perkampungan lama,” kata Kepala Dusun Asahan, Roberlin Saogo, saat ditanya Puailiggoubat, pertengahan Maret. Roberlin menyebutkan, selain dirinya, sebagian besar warganya sudah kembali ke kampung lama agar bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Senada dengan Roberlin, Artinus Samoho (56) menyebutkan, selama tinggal di pengungsian kondisi mereka sangat memprihatinkan. Bahkan untuk penerangan saja mereka sering kesulitan, “Selama ini kami mengandalkan lampu minyak dari bekas minuman, itu pun menyala kalau ada minyak, jika tidak gelap-gelapan jadinya,” ujarnya. Selain masalah penerangan, lanjut Martinus, huntara yang mereka tinggali saat ini kondisinya tidak layak, dinding rumah sudah banyak bolong karena hanya terbuat dari asbes. “Kalau lantainya, kita duduk di satu sisi, sisi lain terangkat mirip permainan jungkat jungkit pada anak TK karena

NO. 261, 1 - 14 April 2013

FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

H

HUNTARA PASAPUAT Dua bocah berdiri di depan huntara dusun Pasapuat, Pagai Utara.

posisinya tidak stabil, kalau jalan tergesa-gesa rasanya rumah mau roboh saja,” katanya. Artinus mengatakan pernah ada kejadian pada malam hari di rumah keluarga Pak Porlian Saogo beserta empat orang anaknya, ketika itu hujan , saat terlelap angin kencang menghantam dinding rumah mereka hingga hancur berantakan. “Malam itu juga mereka terpaksa memasang terpal agar air tidak masuk ke kamar mereka,” ujarnya. Isman Saogo (28), pengungsi lain menyebutkan hidupnya saat ini jauh melarat ketimbang sebelumnya. Sebelum direlokasi, ia biasanya mencari ikan di

Harga Cabai dan Bawang di Siberut Selatan Melonjak MUARA SIBERUT - Harga cabai dan bawang di pasar Muarasiberut, kecamatan Siberut Selatan beranjak naik sejak pertengahan Maret. Lonjakan harga ini sama-sama dikeluhkan pedagang mau pun pembeli. Aminah, salah seorang penjual cabai dan bawang di Muara Siberut mengatakan, kenaikan harga saat ini berdampak pengurangan keuntungan yang didapatnya. “Keuntungan jadi tak menentu dengan labilnya harga saat ini, belum lagi kami harus membayar ongkos kapal karena cabai dan bawang didatangkan dari Padang,” katanya Senin, 25 Maret lalu. Saat ini, kata Aminah, harga eceran cabai merah Rp35 ribu per Kilogram naik Rp10 ribu dari harga sebelumnya yang hanya Rp25 ribu per Kilogram. Sementaram, bawang dijual Rp40 ribu per kilogram dari harga sebelumnya yang hanya Rp30 ribu per kilogramnya. Regina, salah seorang konsumen menyebutkan, lonjakan harga ini membuat beban pengeluaran keluarga bertambah. “Keuangan keluarga banyak terkuras, belum lagi harga kebutuhan lain seperti ikan, beras yang juga mahal,” ujarnya. Aminah maupun Regina berharap kepada pemerintah segera menstabilkan harga cabe dan bawang agar beban rakyat tidak bertambah. (bbr/g)

laut untuk kebutuhan keluarga dan dijual. Namun sejak hampir tiga tahun ini aktifitas tersebut telah ditinggalkannya karena lokasi pengungsian dengan laut cukup jauh di atas bukit sekitar 5

kilometer. “Saat ini saya memilih balik ke kampung agar bisa terus menafkahi keluarga,” katanya. Karena kondisi tersebut, Roberlin dan warganya berharap Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Mentawai segera membangun hunian tetap (huntap) beserta sarana pendukung ekonomi warga agar tidak hidup melarat. (g)

Warga Maileppet Budidaya Ikan kolam MAILEPPET - Warga desa Maileppet, kecamatan Siberut Selatan, membudidayakan pemeliharaan ikan kolam berupa ikan nila dan lele sejak enam bulan lalu, saat ini budidaya tersebut makin marak di kalangan warga karena keuntungan yang didapat lumayan. Kolam-kolam tersebut dibuat warga di beberapa tempat, di ladang dan belakang rumah. Ukuran kolam juga bervariasi yakni 3X6 meter ada juga yang 4X5 meter, rata-rata satu orang memiliki kolam ikan antara dua hingga tiga kolam. Menurut Narto, salah seorang warga, budidaya ikan memberi manfaat ganda baginya karena selain memuaskan hobi juga bisa menghasilkan pendapatan karena ikan tersebut bisa dijual jika ada yang memesan. “Kalau ikan sudah banyak, kami bisa jual ke Padang,” katanya saat ditanya Puailiggoubat, 20 Maret. Di hari yang sama, Markus, warga lain menyebutkan memelihara ikan nila dan lele memberi keuntungan tersendiri baginya, meski saat ini belum ada warga yang membeli ikan dewasa, namun anak ikan sudah banyak yang dibeli. Harga pasaran bibit ikan yang dipatok Rp50 ribu per 20 ekor baik ikan nila mau pun lele. Markus

menyebutkan, pada penjualan 18 Maret lalu, ia mendapat keuntungan Rp400 ribu dari hasil penjualan bibit ikan. “Hasilnya lumayan bisa menambah pendapatan keluarga,” ujarnya. Markus mengatakan, modal untuk membuat sebuah kolam ikan dengan ukuran 3X6 meter tidak terlalu besar

hanya Rp210 ribu, itu sudah termasuk bibit. Untuk air kolam, warga memanfaatkan kali terdekat. Sementara pakan ikan sendiri diambil dari lingkungan mereka, ada juga yang dibeli berupa dedak. “Kalau ada konsumen yang beli ikan dewasa keuntungan pasti lebih banyak,” ujarnya. (bbr/g)

Kelompok Nelayan Sura’ Makin Maju Berkat Bantuan DKP SAUMANGANYA’ - Sejak mendapat bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, produktifitas kelompok nelayan Sura’ di dusun Saumanganyak, desa Saumanganyak kecamatan Pagai Utara makin bertambah. Bantuan fasilitas nelayan yang diterima kelompok Sura’ yang beranggotakan 22 orang berupa mesin boat 5 PK, 2 set jaring, beberapat gulung teli pancing disertai mata pancingnya dan1 gulung tali res. Ketua Kelompok Nelayan Sura’ Efrimen Saogo, mengatakan, bantuan fasilitas ini mempermudah mereka melaut. “Dengan adanya bantuan ini, kami bisa melaut lebih jauh ini, ikan yang kami dapat lebih banyak, hasil yang kami perolehpun dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari kami,” katanya saat ditemui Puailiggoubat, Minggu, 24 Maret. Dengan bantuan tersebut lanjut Efrimen, mereka berupaya fokus melaut dan menciptakan penghasilan tetap. “Saat ini penjualan ikan masih di sekitar kampung, agar lebih untung, kami sedang mencari cara untuk menjual hasil di luar Mentawai,” ujarnya. Efrimen sangat berterimaha kasih kepada pihak DKP dan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet karena merespon permintaan mereka. (imj/g)


23

Puailiggoubat NO. 261, 1 - 14 April 2013

Suara Daun Gersin Merari

Ada Apa dengan Sekolahku?

A

S

aumanganya’ berasal dari kata Sa-Uma-Nyanya’. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya sarang burung. Desa Saumanganya’ terletak di Kecamatan Pagai Utara. Kini, desa itu menjadi ibu kecamatan. Dahulu Saumanganya’ bernama Masoggunei Monga, sebab dulu di muara menuju ke perkampungan banyak ditumbuhi pohon soggunei atau pisang hutan. Suatu hari, ada beberapa orang yang datang dari pulau Sipora hendak mengunjungi sanak saudaranya di kampung ini. Ketika memasuki sungai dan sudah dekat ke perkampungan, sampan mereka tidak bisa

sekadar becanda Mengaku Saja Seorang guru Sejarah memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya, “Anak-anak, siapa yang menulis Pancasila dan UUD 1945?” Murid-murid semua diam seribu bahasa. Karena hingga menjelang usai jam pelajaran belum satu murid pun menjawab, sang guru marah dan akhirnya menghukum seluruh muridnya berjemur di lapangan upacara hingga sore hari. Salah

lewat karena banyak anak-anak yang sedang mandi dan bermainmain di sungai. Anak-anak itu bermain-main sambil berteriak-teriak dengan riangnya dan suara mereka terdengar rebut sekali. Orang-orang dari Sipora itu mengatakan suara anak-anak itu persis suara burung Nganya’ sehingga kampung tersebut disebut seperti sarang burung Nganya’ yang dalam bahasa Mentawainya disebut Saumanganya’. Sampai sekarang perkampungan ini tetap dinamakan Saumanganya’. Penduduk asli Saumanganya’ berasal dari pulau Siberut. Perpindahan mereka ke pulau Pagai

bertujuan mencari polak atau tanah untuk dijadikan perkampungan dan perladangan yang baru. Tapi tidak diketahui lagi secara jelas suku pertama yang membuka perkampungan di Saumanganya’. Di Saumanganya’ memang tidak dikenal lagi istilah si bakkat laggai atau pemilik kampung. Seluruh kelompok masyarakat disebut pendatang. Setelah ada suku yang membuka perkampungan di Masoggunei Monga, suku-suku lain mulai berdatangan ke tempat ini. Antara lain suku Siam dan Saleleubaja. Sampai sekarang ada empat suku besar (menurut jumlah jiwa atau anggota suku) di Saumanganya’ yaitu tasirileleu,

Tasilipet, Siam dan saleleubaja. Selain keempat suku besar di atas ada beberapa suku lain di Saumanganya’ seperti suku Samaloisa, Saogo, dan Salamanang. Ketiga suku tersebut kebanyakan berasal dari Desa Matobe’ yang pindah ke Sauamanganya’. Ada pula suku Sakerebau, Siritoitet, Sakoikoi, Sabeleake’ dan Sapalakai. Suku-suku ini termasuk kelompok suku kecil (dari segi jumlah jiwa) di Saumanganya’. Sumber: Buku Saumanganya’ Hendak ke Mana? Penulis: Tarida Hernawati, Diterbitkan YCMM, 2004

Mengaku Saja seorang murid tersebut, sebut saja Anto, tiba di rumah dengan menangis tersedu-sedu. Ayahnya yang keheranan bertanya,”To, kenapa kamu? Berkelahi?”Anto menjawab, “Bukan Pak, tapi kami dihukum jemur oleh pak Guru.” Ayahnya bertanya lagi, “Kenapa sampai dihukum?”Anto menjawab, “Kami tidak menjawab siapa yang menu-lis Pancasila dan UUD 1945, pak” Tiba-tiba muka sang Ayah merah padam dan menampar

anaknya itu sembari menghardik, “Kenapa tidak mengaku saja kalau kamu yang menulisnya!!!”

Tomy: (Gemetar dan gugup) “Nama... nama saya Pak Tomy.”

Nama Sama

Nomor Kendaraan

Ketika Tomy baru masuk sekolah dasar dia ditanya oleh gurunya yang kebetulan namanya sama dengan dia. Guru: “Nama kamu siapa?” Tomy: “Nama saya... Tomy.” Guru: (Sambil marah) “Kalau sama guru kamu sopan, harus pakai ‘pak’, mengerti? Coba ulangi lagi!, nama kamu siapa?”

Dua orang murid sedang berjalan-jalan di sebuah museum. Lalu mereka melihat sebuah mumi. Di bawahnya bertuliskan 225 M. Murid 1 : “225 M itu maksudnya apa ya?” Murid 2 : “Mungkin itu nomor kendaraan yang menabraknya dulu.”

pril tahun ini merupakan waktu yang menegangkan bagi siswa dan guru-guru karena pada tanggal 15-18 April akan diselenggarakan UN tingkat SMA , kemudian dilanjutkan dengan UN SMP pada 22-25 April SMP, dan terakhir pada 6-8 Mei UN SD. Di Mentawai, para kepala sekolah dan guru dibuat sibuk untuk mempersiapkan muridnya agar mendapat nilai yang bagus agar bisa lulus. Deg degan sudah jelas pasti karena dari hasil penilaian UN ini menjadi salah satu representasi keberhasilan pendidikan di Mentawai. Semua pihak tentunya tidak ingin jika keterpurukan nilai yang terjadi pada tahun 2012 terulang. Memotret hal itu, kondisi ini tentunya pasti lebih mudah dihadapi jika sarana dan prasarana pendidikan di Mentawai memadai. Kenapa tidak, selama ini anggaran pendidikan sudah besar namun yang terserap masih jauh dari ekpestasi. Meski potret fisik sekolah belum memadai, kita patut memberi apresiasi terutama kepada kepala sekolah mau pun tenaga guru yang berusaha semaksimal mungkin mengajar anak-anak agar mendapat nilai yang baik meski daya dukung terutama finansial sekolah itu sendiri tidak mencukupi. Nah, dari semangat itu tentunya semua pihak berharap kepada dinas pendidikan maupun pucuk pimpinan di kabupaten ini lebih giat memajukan pendidikan di Mentawai. Masyarakat tidak mau mendengar lagi persoalan terkait pendidikan seperti penyegelan sekolah, rencana pembongkaran atau bangunan yang terbengkalai. Salurkan bantuan pendidikan kepada anak sekolah atau mahasiswa sesuai dengan janji yang diberikan sesuai dengan prosedur. Hal itu mesti segera dituntaskan, jangan hanya memberi jawaban diplomatis belaka atau sibuk memperbaiki citra namun tidak didukung dengan kinerja. Masyarakat pastinya juga berharap kepada DPRD Mentawai melakukan fungsinya sebagai wakil rakyat untuk melakukan proses pengawasan agar hak masyarakat mendapatkan pendidikan yang bermutu dan murah seperti yang diamanatkan dalam konstitusi negara ini bisa tercapai. Jangan hanya mobil yang diperbanyak, namun kondisi sekolah putra-putri kabupaten ini terabaikan. z


Puailiggoubat NO. 261, 1 - 14 April 2013

B

uku merupakan gudang segala ilmu. Buku merupakan guru yang tidak pernah marah. Buku membuat manusia menjadi hebat. Bagi seorang anak yang membaca, buku lebih dari sekadar buku yang mengantarkan meeka menjemput impian sekaligus wahana penggali pengetahuan masa depan dan masa lalu. Ayo kita membaca buku. Teks: Rus Foto: Irman Jhon

24


Edisi 261