Page 89

Sumber Daya Manusia Human Resources

Hubungan Industrial dengan Karyawan

Industrial Relationship with the Employees

Hubungan Industrial antara Perusahaan dengan Karyawan diwujudkan dengan terbentuknya Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SP-BUN) PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) sejak Tahun 1999 yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja Kantor Kodya Pontianak Nomor: KEP-643/ KW13.KD1-4/99 tanggal 30 Agustus. Keberadaan SP-BUN PTPN XIII sangat strategis sebagai wadah bagi pekerja untuk menyalurkan aspirasinya. (G4-LA4)

The industrial relationship between the Company with employees is realized by the forming Nusantara Plantation Labor Union (SP-BUN) of PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) since 1999 that listed in Manpower Department of Municipality of Pontianak number KEP-643/KW13.KD14/99 dated 30 August. The existence of SP-BUN PTPN XIII is very strategic, it is a media for the labor to express their aspiration. (G4-LA4)

Dalam upaya mewujudkan hubungan yang lebih harmonis antara Perusahaan dengan karyawan, Direksi dengan Serikat Pekerja PTPN XIII merasa perlu mengatur hak dan kewajiban serta syarat-syarat kerja dan menuangkannya di dalam sebuah Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan hubungan kerja serta sebagai rujukan utama apabila terjadi perselisihan oleh kedua belah pihak. (G4-LA 4)

To realize a more harmonious relationship between the Company and the employees, the BOD with Labor Union of PTPN XIII perceive that it needs to regulate the rights and obligation and work terms and stipulate it in a Collective Labor Agreement (CLA). CLA is used as guidance in implementing the work relationship and as main reference if there are conflicts between both sides. (G4-LA 4)

PTPN XIII telah memiliki pedoman yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja Bersama terkait mekanisme sosialisasi dan pemberitahuan minimal, misalnya pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi dan pemberhenti dan karena mencapai batas usai pensiun. Di dalam PKB dinyatakan bahwa apabila terjadi penyederhaan organisasi, maka Perusahaan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan berpedoman kepada Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku. Terkait pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, maka pemberitahuan kepada karyawan yang bersangkutan dilakukan 6 (enam) bulan sebelum karyawan memasuki Masa Bebas Tugas (MBT). Dengan adanya mekanisme yang jelas ini, maka Manajemen menjamin bahwa tidak ada perubahan signifikan yang dilakukan mendadak tanpa disertai sosialisasi. (G4-LA4)

PTPN XIII already has guidance that listed in Collecive Labor Agreement related with mechanism of minimum socialization and announcement, such as dismissal due to organization simplification and dismissal due to reach maximum age of retirement. In CLA it is declared that if organization simplification is occurred, then the Company will perform Termination of Employment (PHK) with reference to the applied Labor Regulation. In related with the dismissal due to attain limit age of retirement, then the announcement to the concerned employee is done before the employee enter the pre-retirement (MBT). By this mechanism, the Management guarantees that there is no significant amendment performed in a sudden without any socialization. (G4-LA4)

Kesejahteraan Karyawan

Employees’ Welfare

Perseroan sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan. Penggajian karyawan ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama antara Direksi PTPN XIII dengan Serikat Pekerja Perkebunan PTPN XIII yang disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja, yang kemudian ditetapkan dalam SK Direksi. Dalam menentukan penggajian karyawan tetap, tidak ada perbedaan perlakuan antara karyawan pria dan wanita. Baik karyawan pria maupun wanita akan mendapatkan gaji pokok dan tunjangan tetap yang sama sesuai apabila menduduki golongan yang sama. (G4-LA2)(G4-LA13)

The company extremely pays attention on the employee welfare. The employee payroll is determined based on Collective Labor Agreement between PTPN XIII BOD with Plantation Labor Union of PTPN XIII that legalized by the Minister of Labor, then established in Director decree. In determining the payroll of permanent employee, there is no difference in treatment between male and female. Both of them will receive the same basic salary and fixed allowance suited with their grade. (G4-LA2)(G4-LA13)

PTPN XIII berupaya semaksimal mungkin untuk memberi penghargaan yang layak kepada para karyawan, diantaranya melalui sistem reward yang adil dan efektif. Standar gaji pokok karyawan tetap lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi yang berlaku. Oleh sebab itu, terdapat 5 (lima) SK Direksi yang berkaitan dengan penggajian karyawan golongan I-II, yang berlaku untuk wilayah Kalbar, wilayah Kalteng, wilayah Kalsel, wilayah Kaltim dan wilayah Jakarta. (G4-LA2)(G4-LA13)

PTPN XIII tries as maximum as possibble to provide proper reward to the employees, among of them by fairly and effectively reward system. The standard of basic salary of permanent employee is higher than the applicabled Province Minimum Wage. Therefore, there are 5 (five) Board of Directors decree that related with the payroll of grade I-II employee, that applicable for West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan and Jakarta area. (G4-LA2)(G4-LA13)

88

PTPN XIII > 2013 Sustainability Report

Sustaiable report n13 2013  

PTPN 13 Sustaiable TAHUN 2013

Sustaiable report n13 2013  

PTPN 13 Sustaiable TAHUN 2013

Advertisement