Pontianak Post
singkawang
Senin 20 Juli 2009
25
Trafficking Kejahatan Terorganisir
Lomba Roban Juara Tingkat Provinsi SINGKAWANG-Salah satu Ketua RT di Kelurahan Roban Singkawang Tengah, Firdaus menyayangkan sikap Lurah di Pontianak yang keberatan atas keberhasilan Kelurahan Roban memperoleh juara pertama dalam lomba kelurahan tingkat Provinsi. Menurut Firdaus, apa yang sudah dinilai oleh tim adalah objektif. Apalagi, kata dia, tim penilai dari berbagai latarbelakang dan tidak ada unsur KKN dalam penentuan pemenang ini. “Kelurahan Roban dinilai lebih baik, sehingga juara pertama. Yang menilai adalah tim yang dibentuk oleh provinsi dan melibatkan banyak unsur,” kata Firdaus. Firdaus juga menyayangkan sikap Lurah Siantan Hilir yang nyelonong saja masuk ke Kelurahan Roban hanya untuk mengetahui keberadaan kelurahan dimaksud. “Kalau dia orang pemerintah, tentu harus punya etika pemerintahan. Masuk ke lurahan hendaknya minta izin dulu. Masak, studi banding nyelonong saja masuk ke Kelurahan Roban,” kata Firdaus. Dia berharap, Wali Kota Pontianak bisa memberi teguran bahkan sanksi berat terhadap lurah tersebut. “Hendaknya diakui ada kekurangan dan diperbaiki agar mendatang bisa terpilih menjadi pemenang. Jangan mengotak-atik, apalagi harus menyurati Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri RI di Jakarta,” kata Firdaus. Sebelumnya, Lurah Siantan Hilir, Tinorma Butarbutar keberatan atas penilaian lomba kelurahan tingkat Provinsi. Kelurahan yang dipimpinnya, dianggap tak layak menjadi juara pertama.”Saya sudah menyampaikan surat keberatan kepada pemerintah provinsi, bahkan ke Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta,” ujar Tinorma di ruang kerja Camat Pontianak Utara Jumat (17/7) siang. Berdasarkan formulir berita Gubernur Kalbar 19 Juni 2009, Kelurahan Siantan Hilir dinyatakan sebagai juara 2 lomba tersebut. Sedangkan juara pertama diraih Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.(zrf)
ZULKARNAEN/PONTIANAKPOST
MANCING: Anak-anak mengisi musim liburan yang tinggal sehari lagi memanfaatkanya dengan memancing di sungai. Kemarau, sungai ikut kering memudahkan mereka untuk memancing.
Sertifikat Lahan Tanggung Jawab Pemkot Suhadi: Bisa Jadi Sengketa SINGKAWANG – Sekretaris Daerah Kota Singkawang H. Suhadi Abdullani mengakui penyelesaian tanah bangunan sekolah yang tidak diketahui sertifikat aslinya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Singkawang. “Memang itu menjadi tanggungjawab Pemkot Singkawang untuk menyelesaikannya,” ujar Suhadi kepada wartawan saat istirahat dalam sebuah acara di salah satu Hotel Singkawang belum lama ini. Ia menambahkan, Pemkot Singkawang sudah memberikan daftar-daftar lahan bangunan
sekolah kepada pihak Badan Pertanahan Nasional. Menurut Suhadi, nanti BPN akan menyusun berapa besar anggaran yang diperlukan untuk itu. “Kita sudah berikan daftar dengan BPN, tinggal disusun pembiayaannya,” kata Suhadi. Mantan Kepala Bappeda Kota Singkawang ini menjelaskan, anggarannya pun juga sudah disiapkan oleh Pemkot Singkawang. Dana itu diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang tahun 2009 ini. “Biayanya nanti BPN yang hitung berapa. Anggarannya juga sudah kita siapkan, diambil dari APBD Singkawang tahun 2009,” kata Suhadi menegaskan. Dia berharap, tahun 2009 ini per-
masalahan tersebut sudah selesai. “Maunya seperti itu (selesai 2009). Tergantung BPN nanti bagaimana,” kata Sekda Singkawang. Diberitakan sebelumnya, Alaidin Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang mengungkapkan, bahwa tanah bangunan sekolah yang tidak diketahui dimana sertifikat aslinya, bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Misalnya saja, jadi sengketa, bila tiba-tiba ada yang mengaku memiliki tanah yang di atasnya berdiri suatu bangunan sekolah. Untuk itulah, tugas pemerintah menyelesaikannya. “Kalau tidak ada sertifikat bisa jadi sengketa. Karena sertifikat merupakan jaminan hukum,” kata Alaidin. (ody)
SINGKAWANG –Agus Dzajuli Kasubid Hukum dan HAM, Dirjen Hukum dan HAM pusat mengatakan, trafficking atau perdagangan manusia, merupakan suatu kejahatan yang bisa jadi terorganisir. “Ada sebagian terorganisir dan ada juga yang tidak,” kata Agus dimintai komentarnya oleh wartawan usai menjadi pembicara pada sebuah kegiatan di Kota Singkawang belum lama ini. Ia menambahkan, biasanya dalam trafficking juga terjadi sitem perekrutan untuk menjaring calon mangsanya. “Tidak tertutup kemungkinan ada sindikatnya,” jelas Agus. Adanya supply dan demand terkait tenaga kerja pada dua negara, kataAgus, tidak menutup kemungkinan, menimbulkan peluang-peluang terjadinya trafficking. Misalnya, ada negara lain membutuhkan tenaga kerja yang banyak, di satu sisi Indonesia memiliki banyak pengangguran. “Ini bisa terjadi supply dan demand,” katanya. Menurut Agus, dalam menyelesaikan permasalahan traf-
ficking dan kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, pemerintah sudah berupaya maksimal. Bahkan, kata Agus, presiden sangat komitmen untuk mengatasi masalah trafficking dan kekerasan terhadap TKI di luar negeri. “Presiden juga berkomitmen hentikan trafficking ini. Jika ada kejadian, kita terus melakukan evaluasi dan meminta menghentikan dulu pengiriman. Sejauh ini sudah dilakukan koordinasi,” katanya. Pun demikian, pada lapisan tingkat bawah, diharapkan tidak terjadi kecolongan dalam masalah dokumen kependudukan. Begitu juga dengan imigrasi. “Teman-teman lurah mempunyai posisi yang strategis dalam buat surat keterangan, seperti KTP dan sebagainya. Teman-teman imigrasi juga punya sistem agar mencegah trafficking. Misalnya dengan sistem paspor biometrik dengan memberlakukan metode wawancara dan sidik jari. Kita benahi sistem untuk mencegah hal itu,” katanya. (ody)
Pasang Iklan
BIRO
SINGKAWANG
(0562) 631912 08125713422