SAMBAS
20 terigas
Perda Harus Alot MENANGGAPI alotnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan, Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Sambas Supni Alantas mengatakan memang seharusnya demikian. Pembahasan Raperda Pendidikan, menurut dia, sudah seharusnya alot. “Alotnya pembahasan ini bentuk dari tingginya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam menyusun bersama item-item raperda demi kemajuan pendidikan daerah Sambas berkualitas,” ungkapnya kepada Pontianak Post terkait proses pembahasan Raperda Pendidikan, kemarin. Banyak hal, kata dia, yang menjadi perhatian masyarakat akan raperda ini. Di mana mengenai Raperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Raperda Pendidikan Anak Usia Dini, di mana raperda yang sedang digodok ini nantinya akan disempurnakan. Raperda yang diusulkan eksekutif ini merupakan pengejewantahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta mengakomodir hal-hal yang tak tercantum dalam undang-undang tersebut. Selain itu, kata Supni, dalam Raperda Pendidikan ini banyak hal yang menjadi catatan penting. Di mana Pemerintah Kabupaten Sambas menjamin terselenggarannya pendidikan wajib 12 tahun bagi masyarakat. Dalam bab IV bagian ketiga kewajiban dan hak pemerintah daerah pasal 29, menyebutkan dalam rangka menyukseskan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas berkewajiban memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin. “Jadi tidak ada lagi alasan bagi masyarakat Kabupaten Sambas untuk tidak sekolah, karena yang miskin dibantu untuk biaya sekolah,” katanya. (har)
tilik
Mubes Mahasiswa Pemangkat FORUM Mahasiswa Kecamatan Pemangkat (FMKP) akan menyelenggarakan Musyawarah Besar (Mubes) X, besok (20/3) di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Untan. “Dalam setahun ini banyak program kerja yang telah kami lakukan. Dalam bidang sosial, yang tepatnya turun langsung ke masyarakat Sambas pada umumnya dan masyarakatPemangkatkhususnya,”ungkapKetua FMKP Sukalminsos. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan FMKP, kata dia, di antaranya membersihkan aliran sungai, menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat Pemangkat yang kurang mampu, melatih siswa SMA atau sederajat, hingga diskusi bebas dan rutin dengan pemuda dan pemudi Pemangkat. “Untuk diskusi sering kami lakukan, baik dengan pemuda Pemangkat maupun sesama mahasiswa di Pontianak. Kami membahas permasaalahan yang ada untuk mencari solusinya,” ujarnya. Sukalminsos berharap pengurus FMKP terpilih dalam Mubes nantinya dapat melaksanakan kegiatan lain, yang tujuannya hanya untuk masyarakat dan kemajuan Kecamatan Pemangkat. “Kepada peserta Mubes diharapkan dapat mencari kaderisasi dan pengurus baru, untuk melanjutkan perjuangan FMKP ke depan. Karena tanpa kader, suatu orga n i sa si t i d a k a ka n b e rla n ju t d a n dalam Mubes ini juga akan diadakan diskusi terbuka untuk mahasiswa asal Kecamatan Pemangkat,” katanya. (hen)
Pontianak Post
Sabtu 19 Maret 2011
KPU dan DPRD Didemo Mahasiswa Tuntut Pemilukada Bersih
HENDY ERWINDI/PONTIANAK POST
UNJUK RASA: Sejumlah mahasiswa berunjukrasa di Sekretariat KPU dan Gedung DPRD Sambas. Mereka menuntut agar pelaksanaan Pemilukada berjalan bersih.
Masyoritas Tanah Tak Bersertifikat SAMBAS – Mayoritas warga di tiga desa di Kecamatan Selakau Timur ternyata tak memiliki sertifikat tanah resmi. Mereka hanya mengantongi surat keterangan tanah(SKT). Hal ini dikarenakan pengurusan sertifikat mahal, sementara mayoritas warga berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah alias tak mampu. Makanya usulan warga agar mendapatkan program sertifikasi gratis baik program nasional (prona) ataupun ajudikasi segera direalisasikan. “Mayoritas warga hanya memiliki SKT, karena untuk mengurus sertifikat tanah mahal, dan warga kami tak mampu membayar karena mayoritas petani,” ungkap
kepala Desa Gelik Kecamatan Selakau Timur, Suharjo, kepada Pontianak Post, kemarin. Atas inisiatif dan aspirasi masyarakat, kepala desa beserta perangkatnya kemudian melakukan pendataan terhadap bidang tanah warga. Baik warga yang berdomisili di Desa Gelik, Desa Seranggam, maupun Desa Selakau Tua, kini sudah melengkapi berkas. Seluruh data dan usulan warga sudah disampaikan ke Badan Pertanahan Sambas. ”Untuk tiga desa tersebut kita mengusulkan 3 ribu persil agar mendapat program sertifikasi gratis dari BPN, usulan ini sudah kami sampaikan Februari 2010
lalu,” ujarnya. Rendahnya angka kepemilikan sertifikat tanah ini mencapai 90 persen dari jumlah warga pemilik tanah. Makanya, dia berharap dengan program sertifikasi gratis, masyarakat kemungkinan bisa tenang. Karena tanah yang ditempatinya, baik untuk bangunan rumah maupun lahan lainya, kini telah memiliki kekuatan hukum tetap. ”Kalau sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka status tanah tersebut di kemudian hari tak menimbulkan sengketa,” jelasnya. Makanya ia mengharapkan usulan warga yang sudah setahun lebih tersebut dapat terealiasasi tahun ini. (har)
Warga Resah, Budaya Ngelem Merambah SAMBAS – Sejumlah warga resah akibat segelintir anak muda memiliki kebiasaan buruk. Kebiasaan tersebut kini sudah menjalar dan mengakar, yakni ngelem. Mereka menyedot lem dengan menggunakan kantong plastik dan dihirup untuk mendapatkan kenikmatan seperti ‘fly’. Ironisnya, kegiatan ini dilakukan di muka umum. Menurut Tokoh Pemuda Pemangkat Nur Hidayat, banyak warga yang mengeluhkan kebiasaan ngelem yang sepertinya menjadi budaya oleh segelintir pemuda di Pemangkat. Baik mereka tergolong dewasa maupun anak di bawah umum. Hebatnya lagi, ditambahkan dia, aksi buruk
ini dilakukan segelintir pemuda di hadapan umum, seperti emperen pasar ataupun kaki lima. Bahkan tak jarang sambil berjalan di jalan raya dalam Kota Pemangkat. Ia pun menyaksikan sendiri keberanian anak muda ini ngelem di pasar, persis di tengah keramaian masyarakat yang berlalulalang berbelanja. “Bahkan tingkah polah ini cukup meresahkan pedagang sekitar emperan ruko Pasar Pemangkat. Pasalnya segelintir anak muda ini dikhawatirkan mengganggu pembeli dan gerak laju ekonomi pedagang,” ungkapnya. Ditambahkannya, ngelem sudah sangat populer di sebagian anak muda
Pemangkat. “Tapi dulu sembunyi-sembunyi dan dilakukan malam hari. Saat ini berubah di siang hari, bahkan di tempat-tempat umum,” katanya. Ia meminta agar kepolisian dan sat pol PP melakukan pengawasan dan razia terhadap segelintir pemuda, yang kelakuannya dianggap meresahkan masyarakat. Sekaligus pihak berwenang, dimintanya kembali untuk memberikan pengarahan, agar tak mengulangi kebiasaan buruk tersebut. Hal serupa juga dibenarkan, Wahyudi, salah seorang perwakilan pemuda lainnya. Dia mengungkapkan bahwa kebiasan buruk pemuda ini benar-benar membuat wajah Kota Pemangkat jelek. Pasalnya para pedagang yang menjual produknya merasa terganggu, terutama pemilik ruko di Pasar Pemangkat. “Mereka ngelem di emperan pasar. Coba dilakukan penertiban, demi terjaganya kamtibmas dan kelangsungan ekonomi masyarakat Pemangkat,” saran dia. Ia berharap pengawasan dan pengarahan kepada segelintir pemuda ini segera dilakukan, sehingga mereka meninggalkan kebiasaan buruk yang meresahkan masyarakat ini. (har)
SAMBAS – Belasan mahasiswa mengatasnamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Peduli Aspirasi Rakyat (Gampar) menggelar unjukrasa di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPRD Kabupaten Sambas, kemarin (18/3). Mahasiswa menuntut agar Pemilukada Sambas bersih, jujur, adil, dan damai. Mahasiswa membawa poster dan spanduk yang bertuliskan berbagai kritik, saran, dan harapan terhadap pelaksanaan Pemilukada Sambas. Mereka juga membawa keranda untuk diserahkan ke KPU. Belasan mahasiswa yang berkampanye tersebut dijaga ketat anggota Polres Sambas. Mereka diterima ketua dan tiga anggota KPU Sambas. Bergiliran mahasiswa berorasi. Intinya ingin Pemilukada tidak dilakukan dengan caracara kotor. Mahasiswa meminta KPU sebagai pelaksana Pemilukada menjalankan tugas fungsinya dengan benar, serta tegas memberi sanksi kepada kandidat yang melanggar ketentuan. “Ada kandidat yang menggunakan fasilitas negara saat kampanye,” kata Aan, koordinator lapangan aksi saat berorasi. Menanggapi keinginan tersebut, Ketua KPU Sambas Suaib mengatakan bahwa mereka siap menjalankan demokrasi, seperti yang dituntut mahasiswa dan masyarakat Sambas. Namun demokrasi tersebut memiliki aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. “Menggunakan fasilitas negara dan politik uang memang melanggar hukum. Tapi dalam penanganannya perlu bukti. Silakan masyarakat melapor jika ada menemukan pelanggaran, tapi bukan ke KPU, tapi Panwaslu,” ungkap Suaib. Laporan yang diterima, dijelaskan dia, kemudian dipilah oleh panwaslu, apakah bersifat administratif atau pelanggaran pidana. Jika administratif, Panwaslu akan menyerahkan penanganannya kepada KPU, sedangkan yang bersifat pidana akan ditangani tim penegakan hukum terpadu (gakumdu) yang terdiri dari panwaslu, kepolisian, dan kejaksaan. “Begitu juga kalau masyarakat atau mahasiswa menemukan jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS bersikap tidak adil dalam pelaksanaan Pemilikada, silakan laporkan. Jika terbukti akan kami pecat,” tegas Suaib. Usai membacakan pernyataan sikap, mahasiswa menyerahkan keranda yang dibawa kepada KPU. Mereka lantas menuju Gedung DPRD Sambas melanjutkan aksinya. Di sana mahasiswa tidak menemukan seorang pun wakil dari anggota legislatif. Mahasiswa berang dan melampiaskan kekecewaannya dalam orasi. “Gedung yang megah ini kosong, padahal ini hari dan jam kerja. Ke mana wakil rakyat kita? (Apakah) mereka tidur?” ujar Agus, perwakilan mahasiswa melalui megaphone. Mendengar hal itu Sekretaris DPRD Sambas Junaida Zainudin lantas mengajak Agus berbincang di salah satu lorong gedung DPRD. Dia menjelaskan bahwa Anggota DPRD Sambas tidak tidur, bahkan sehari sebelumnya wakil rakyat bekerja hingga sore. “Jangan bilang anggota dewan tidur. Kemarin bapak dan ibu dewan membahas raperda hingga jam lima sore (17.00 WIB). Hari ini kebetulan tidak ada jadwal,” ucapnya kecewa. Mahasiswa melanjutkan aksinya. Sebuah bangku bertuliskan kursi gagal diserahkan ke gedung DPRD. Sebelum bubar mahasiswa membentang spanduk yang dibawa di pagar Gedung DPRD. (hen)