Page 15

1POUJBOBL1PTUr

ANEKA PONTIANAK

Rabu 17 April 2013

15

Jual Narkoba jadi Pekerjaan Sambungan dari halaman 9

“Biasanya para pelaku usaha ini melibatkan anak-anak usia sekolah, terutama anak putus sekolah. Anak-anak seperti itu sangat rentan dimanfaatkan oleh pelaku usaha itu,” kata Hariyanta. Keterlibatan anak-anak, lanjut Hariyanta, para pelaku usaha merekrut anak-anak tersebut dengan cara menyediakan fasilitas bermain di rumahnya, seperti playstation atau memberikan upah saat diminta untuk membelikan

rokok. “Kalau mereka mau dan yakin, maka anak-anak itu akan disuruh untuk mengantar barang. Meskipun anak itu sendiri tidak tahu apa isi barang itu,” lanjutnya. Dikatakan Hariyanta, upaya pemberantasan barang terlarang ini selalu terkendala dalam memburu bandar besarnya. Menurutnya, bandar ke agen, selalu menggunakan sestem sel terputus, sehingga tidak diketahui siapa pemasok barang tersebut. Sementara itu, untuk di kawasan Beting, kata Hari-

yanta, pihaknya merasa sulit melakukan pemberantasan. Situasi dan kondisi kampung ditambah dengan aksi cuek warga menjadi kendala tersendiri. “Seperti kemarin misalnya, kami melakukan penggerebekan di Beting, dan hasilnya nihil. Karena selain kondisi tata letak kampung itu yang tepat berada di atas air, warga cenderung cuek. Ketika kami masuk salah satu rumah misalnya, antara kamar yang satu dengan kamar yang lain itu berhubungan, sambung

menyambung. Saya saja : geleng-geleng,” katanya. Untuk itu, tambah Hariyanta, aparat kepolisian tidak bisa sendiri dalam melakukan upaya pencegahan maupun pemberantasan. Peran pemerintah serta masyarakat sangat dibutuhkan. “Kami sebagai aparat penegak hukum tidak bisa berjalan sendiri, peran serta pemerintah dan masyarakat sangat penting. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk memberantas peredaran narkoba,” tambahnya. (arf)

tidak seperti ini. Sebab, pada waktu try out, lembar tersebut tebal sesuai standar. Kalau beginikan, kami bisa memakan waktu cukup banyak. Takutnya, tak bisa mengisi keseluruhan soal,” tuntasnya. Kepala SMA Santun Untan Pontianak Suryadi juga mengeluhkan beberapa kendala. Dia khawatir, ketika aliran listrik padam saat pelaksanaan ujian berlangsung. Kendati demikian, dirinya berinisiatif untuk menyediakan mesin genset. “Karena pada hari ini ada ujian Bahasa Inggris yang memerlukan peralatan elektronik, jadi kami siapkan genset,” ujarnya. Secara keseluruhan dari hari pertama, kata dia, pelaksanaan berlangsung lancar. Seluruh mekanisme sudah sesuai dengan prosedur. Mulai dari distribusi soal hingga penjagaan ketat aparat berwajib, dilakukan dengan baik. “Di sekolah ini ada 102 siswa yang mengikuti ujian. Jurusan IPA ada 32 siswa, sementara IPS ada 70 siswa. Secara mental mereka sudah siap semua. Mudah-mudahan bisa lulus seratus persen, dan kendala itu dapat kami atasi secara baik,” pungkasnya. Penundaan pelaksanaan ujian nasional 2013 di 11 provinsi mendapatkan respon keras dari Ketua Umum Perhimpunan Guru untuk Reformasi Pendidikan (Pergerakan) Kalbar Abriyandi. Menurut dia, karena alasan persoalan teknis dapat mempengaruhi psikologis siswa sehingga berpengaruh terhadap kesiapannya dalam menghadapi unas. “Sepanjang sejarah pendidikan Indonesia, baru tahun ini ujian nasional di tunda di 11 Provinsi, dikarenakan persoalan teknis. Kesalahan pemerintah ini dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Belum lagi persoalan teknis lain yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti jumlah soal yang kurang, siswa harus menunggu pelaksanaan sampai siswa kehilangan haknya untuk mengikuti unas karena ketidaksiapan panitia dalam

memberikan pelayanan,” ungkap dia, Selasa (16/4). Terlebih sikap yang diberikan Mendikbud, lanjut dia, sangat tidak bertanggung jawab. Pasalnya hanya dilakukan permohonan maaf lewat pemberitaan, tanpa ada pengumuman resmi kepada masyarakat. “Seharusnya atas kasus penundaan tersebut, Mendikbud memberikan pengumuman resmi kepada publik. Karena ini persoalan krusial, tetapi yang terjadi masyarakat mendapatkan info hanya melalui running teks di televisi. Inikan cara-cara yang gila, seolah tanpa beban, padahal sudah mempertaruhkan masa depan anak bangsa,” kesalnya. Dia menilai, faktor utama dari persoalan kisruh unas ini adalah bukan karena tingkat pengamanan, namun merupakan ketamakan Pemerintah Pusat bersama kroninya yang merasa mampu mengendalikan proses pengadaan soal secara sentralistik. “Padahal selama ini, tidak ada masalah yang krusial jika penggandaan soal dilimpahkan ke daerah seperti tahun-tahun sebelumnya. Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau, yang secara geografis bisa menjadi 17 negara. Sedangkan yang diurus secara sentralistik oleh 10 percetakan. Wajar saja, kemudian masyarakat berasumsi kalau ini terkait penggemukan pundi-pundi ekonomi menjelang pesta demokrasi 2014,” jelas dia. Bukan hanya permasalahan distribusi soal ujian, lanjut Abriyandi, kualitas kertas lembar jawaban juga menjadi keluhan siswa. Karena gampang rusak jika dihapus. Sehingga banyak siswa membatalkan untuk menghapus jawaban yang mereka anggap salah. “Masyarakat dalam hal ini sangat pantas melakukan untuk class action kepada Mendikk bud, yang harus mengambil dua kebijakan yaitu pembatalan Unas sebagai salah satu syarat kelulusan, karena dari segi mutu sudah tidak memenuhi syarat, atau pak Menteri pantas mundur atau diberhentikan,” tuntasnya. (wah/rmn/adg)

15 Siswa Tak Bisa Ikut Unas Sambungan dari halaman 9

Di SMA Swasta Pelangi Nusantara mempunyai tiga jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Namun, dinas terkait hanya memberikan soal ujian dan lembar jawaban itu untuk jurusan IPA dan IPS. Sementara untuk jurusan Bahasa, tak kebagian jatah. “Memang benar, ada soal dan lembar jawaban yang kurang untuk sekolah swasta di Punggur. Ada satu jurusan dengan 15 pelajar yang tak bisa ikut ujian karena tak dapat jatah,” kata Dekan III FKIP Untan, Ahmadi kepada Pontianak Post, kemarin. Namun hal itu, lanjutnya, sudah dapat ditangani. Lima belas pelajar tersebut akan mengikuti ujian susulan pada 22 April mendatang. “Sudah dapat kita tangani. Orangtua mereka juga sudah kita konfirmasi, jadi tak perlu bimbang,” tuntasnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya Frans Randus membenarkan jika ada salah satu SMA Pelangi Nusantara tidak mendapatkan soal ujian nasional. Bahkan, menurutnya, sejak pertama kali pelaksanaan unas pada Senin (15/4) kemarin SMA swasta tersebut pun tidak melaksanakan unas. Dia menjelaskan berdasarkan penjelasan panitia pendistribusian soal ujian, yakni Universitas Tanjungpura kepada pihak SMA swasta di Kecamatan Sungai Kakap tersebut unas akan usulkan untuk mengikuti ujian susulan. “Penjelasan yang saya dapat dari pihak sekolah, soal yang didistribuskan ke SMA swasta tersebut memang tidak ada,” katanya, ketika dihubungi Pontianak Post melalui telepon, Selasa (16/4). Dia menegaskan, gagalnya pelaksanaan unas di SMA swasta tersebut disebabkan kebijakan pusat yang tidak melibatkan pemerintah kabupaten. Akibatnya, peserta unas di SMA Pelangi Nusantara itu akan mengikuti ujian susulan. “Kita mengikuti apa yang menjadi kebijakan pusat. Karena mereka lah yang bertanggungjawab

terhadap gagalnya pelaksanaan unas,” pungkasnya. Lain halnya di Pontianak, meski Kepala Dinas Pendidikan Kalbar, Alexius Akim menegaskan pelaksanaan ujian dinilai lancar, namun ada beberapa pelajar mengeluhkan lembar jawaban ujian yang tipis. Sehingga, mereka harus mempunyai ketelitian dalam melingkari jawaban, agar kertas tersebut tak robek. Tentunya, ini memakan banyak waktu bagi peserta ujian. SepertidiSMASantunUntan, banyak siswa yang takut akan hal ini. Mereka khawatir saat mengisi jawaban kertas tersebut robek, karena ketebalan kertas tak sama ketika para pelajar mengikuti try out. “Padahal waktu try out, kertasnya tebal. Jadi saat mengisi jawaban bisa cepat dilakukan,” kata Heriyanto, siswa IPA I, Kelas XII SMA Santun Untan usai mengikuti ujian mata pelajaran Bahasa Inggris, kemarin (16/4). Ternyata, ungkap dia, setelah dua hari mengikuti ujian, lembar isian tipis. Apabila ada jawaban yang hendak dihapus, serat kertas ikutan terkelupas. Sudah tentu jawaban yang diisi dengan pensil khusus itu pun, tak terbaca oleh scanning komputer. Inilah yang membuat beberapa siswa khawatir. Meski jawaban benar, namun apabila tak terdeteksi secara komputerisasi, sudah pasti jawaban tersebut dinyatakan salah. Akibat fisik lembar jawaban itu, Heriyanto perlu banyak waktu dalam mengerjakan soal ujian. “Beda waktu try out beberapa waktu lalu, saya dengan cepat dan tepat mengisi soal. Sekarang, karena lembar jawabannya tipis, saya harus pelan-pelan untuk mengisi. Takut lembarannya robek,” kata Heriyanto cemas. Demikian pula dengan Novita Anggraini. Gadis berkacamata ini menuturkan, butuh banyak waktu dalam mengisi di lembar jawaban yang tipis itu. Ia mengaku, hampir tak seluruhnya bisa mengerjakan soal karena terkendala waktu. “Kami berharap, untuk hari berikutnya lembar jawaban

Sumbangan Harus Transparan Sambungan dari halaman 9

”Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Christiandy di DPRD Kalbar, Selasa (16/4). Christiandy menjelaskan pemungutan berdasarkan prinsip penerimaan dana sumbangan pihak ketiga, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Perlu didukung kelengkapan administrasi, baik

dalam bentuk kesepakatan bersama (MoU) maupun surat pernyataan memberikan sukarela. Terpenting, sebagai bentuk transparansi dari pemerintah daerah, setiap tahun dana sumbangan pihak ketiga yang diperoleh diumumkan melalui media cetak lokal baik besarannya maupun perorangan atau lembaga yang memberikan. ”Sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap pihak-pihak yang memberikan sumbangan pihak ketiga, setiap tahun diberikan piagam

penghargaan dari Gubernur Kalbar sebagai ucapan terima kasih,” ungkap Christiandy. Menur ut Christiandy, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah bukan hanya tugas dan tanggungjawab pemerintah. Seluruh masyarakat juga bertanggungjawab. ”Realisasinya melalui sumbangan secara sukarela itu, baik bentuk uang, disamakan dengan uang, atau barang bergerak maupun tidak bergerak kepada pemerintah daerah,” katanya.

Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Kalbar, ada delapan sumbangan pihak ketiga sepanjang 2012. Secara rinci, sumbangan tersebut berasal dari Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Kalbar sebanyak Rp160 juta, PT Jasa Raharja Rp1,62 miliar, Aspenda Kalbar Rp3,4 miliar, PT Jasa Raharja Putra Rp4,9 juta, GPPI Kalbar Rp546,9 juta, kendaraan luar provinsi Rp458,58 juta, PT Asuransi Central Asia Rp194,61 juta, dan PT Paramita Internusa Pratama Rp35,69 juta. (uni)

Tak Sekadar Hobi, Bisa Raup Jutaan Rupiah Sambungan dari halaman 9

Merangkai tanaman kerdil ini membutuhkan waktu cukup panjang. Waktu yang diperlukan untuk membentuk tanaman sampai layak untuk dapat dijual butuh waktu selama lima tahun perawatan. Tanaman yang berasal dari daratan China ini memang memiliki nilai seni yang cukup tinggi bisa dibudidayakan di mana saja. Tidak jarang harganya akan cukup mahal apabila mempunyai bentuk pohon dan ranting yang cukup menarik. “Merangkai bonsai memang perlu keahlian khusus, tanaman yang kebanyakan dibesarkan di dalam pot ini mengapresesiasi akan keindahan bentuk dahan, daun, batang, dan akar pohon,” ungkapnya. Tidak jarang untuk mencari batang calon bonsai Tono harus mencari dari hutan dan di pekarangan rumah warga yang ditemukan memiliki cmyk

pohon tua sudah tidak terawat. Bahkan ia berburu sampai ke Sambas dan Ketapang. Walau perburuan tersebut tidak rutin dilakukan tergantung kebutuhan saja. Tono mengatakan, tidak tahu persis nama dari bentuk dan gaya pembuatan bonsainya sendiri. Ia hanya tahu ada beberapa bentuk nama yang akrab di telinganya seperti model selanting dan air terjun yang sering dibuat. Mengenai harga bonsai, Tono mematok harga bervariatif. Tergantung bentuk dan uniknya model bonsainya itu sendiri. “Saya jual dari harga Rp500 ribu hingga mencapai Rp10 juta. Tanaman ini pernah laku dengan harga paling tinggi mencapai Rp25 juta. Bahkan, ada yang membelinya berasal dari luar Pontianak,” ujar pria berkumis ini. Taman Albisyah Suwono, misalnya. Kolektor asal Jakarta yang berusia 46 tahun ini mengatakan, biasanya membeli

satu atau dua buah bonsai untuk koleksi atau untuk buah tangan bagi rekan kerja. “Bonsai di sini memiliki daya tarik dari bentuk batangnya yang tidak dapat ditemukan di Jakarta,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon. Taman menambahkan, Pontianak memiliki banyak bahan baku yang cukup melimpah, namun tidak ada perkumpulan yang bisa menjadi sebagai ajang sharing atau kumpul-kumpul juga pameran bonsai masih sangat jarang sekali. Padahal kalau mau digarap dengan serius hobi ini bisa menjadi salah satu usaha kreatif yang bisa menghasilkan uang. Keberadaan perkumpulan dirasa cukup penting. Selain sebagai sarana yang positif, perkumpulan bonsai juga menjadi sebagai sarana tukar informasi tentang berkembangan tanaman kerdil ini. Efendi, salah satu pehobi bonsai yang memiliki bebera-

pa koleksi mengatakan, tidak adanya pameran menjadi kendala untuk mengembangkan dan mendapatkan informasi tentang perkembangan bonsai. Wadah yang belum ada untuk menaungi pengiat bonsai juga menjadi kendala. Walaupun sebagai pengiat sering ngumpul-ngumpul namun tidak terjadwal. Pada tahun 80-an pernah ada wadah yang dibentuk kalau tidak salah namanya persatuan pengemar bonsai. Sebenarnya, menggiatkan hobi ini sangat mudah. Jika dilihat dari segi bahan baku, masih banyak tersedia di lingkungan masyarakat. Namun karena wadah dan pengetahuan masih terbilang minim, segelintir orang berpendapat tanaman kerdil ini sangat sulit diciptakan. Di samping itu, butuh waktu lama dalam pengerjaannya. Hal inilah yang membuat penggiat tanaman bonsai di Pontianak masih tergolong minim. (*)

Terima Bantuan Sosial Sambungan dari halaman 9

”Kami juga menyampaikan bantuan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen sebesar Rp 525 juta untuk tempat ibadah,” kata Sayed ketika bertemu Gubernur Kalbar, Cornelis, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan pimpinan instansi vertikal di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (15/4). Bantuan lainnya, lanjut

Sayed, berasal dari Bimas Hindul sebesar Rp120 juta untuk tempat ibadah, sehingga total bantuannya mencapai Rp645 juta. Ia berharap kunjungan Komisi VIII DPR RI dapat memberikan kontribusi optimal dalam melahirkan pemikiran-pemikiran yang produktif, kreatif, serta dapat mengupayakan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. ”Kunker ini kami laku-

+

kan dalam rangkap pengawasan dan menyerap aspirasi masyarakat, sesuai dengan bidang kerja komisi VIII,” katanya. Kunjungan kerja Komisi VIII ini terbagi dalam tiga rombongan. Rombongan pertama mengunjungi Provinsi Bangka-Belitung, rombongan kedua mengunjungi Provinsi Kalimantan Barat dan rombongan ketiga akan mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur. (uni)

Keluarga Datangi Polda Sambungan dari halaman 16

“Kami hendak menanyakan perkembangan kasus pembunuhan korban Fitriani, mengingat kasus ini sudah cukup lama. Kami ingin mengetahui sejauh mana perkembangan kasus ini,” kata Hairiah saat membuka pembicaraan. Sebelumnya kasus ini ditangani Polsek Pinyuh yang kemudian diambil alih Polres Pontianak. Keluarga korban, Marnina, mengatakan selama ini keluarga korban sudah putus asa terhadap pengungkapan kasus ini. “Kami merasa sedih karena pelakunya belum diketahui. Kami merasa putus asa karena tampaknya tidak ada perkembangan kasus ini,” kata Marnina. Menurut Marnina, kinerja

kepolisian dalam pengungkapan kasus ini tidak professional. Penilaian ini dilihat dari lambannya penanganan kasus yang dilakukan kepolisian. “Kedatangan kami tidak mencari kesalahan-kesalahan orang tetapi kami mencari keadilan agar kasus ini bisa terungkap,” tambahnya. Keluarga korban mengharapkan kasus ini bisa sepenuhnya ditangani Polda Kalbar. Polda didesak untuk terus mengumpulkan bukti-bukti agar bisa mengungkapkan pelaku pembunuhan keji itu. Rudi Hartono menjelaskan, Polda Kalbar sudah melakan gelar perkara kasus ini, baik di Polsek Pinyuh maupun Polres Pontianak. Polda sendiri menurut Rudi sudah menurunkan tim untuk menyelidi kasus ini. “Kita ingin selidik

ulang kasus ini. Namun untuk kasus pembunuhan harus mengumpulkan bukti cukup untuk menangkap orang. Belum terlalu terang, tetapi sudah kita kirim tim ke sana untuk mendapatkan informasi tambahan,” tambahnya. Menurut Rudi, Polisi sudah menyita sejumlah barang bukti dan meminta keterangan saksi-saksi. “Tetapi karena penyitaan itu sudah lewat beberapa hari maka kita belum dapatkan bukti-bukti kuat,” kata Rudi. Hingga saat polisi masih pada tahap penyelidikan. Karena itu Rudi mengharapkan keluarga korban bisa bersabar. “Percayakan pada kami. Jika informasi tambahan silakan sampaikan pada kami. Kami berharap kasus ini bisa segera terungkap,” katanya. (her)

Izin Konsuil Sudah di Kementerian Sambungan dari halaman 16

Dimana perpanjangan izin Konsuil telah diajukan oleh Konsuil Pusat Kepada Menteri ESDM dengan surat Nomor 015/40.42/KETUA-KPST/2013 tanggal 29 Januari 2013, dan diterima oleh TU Menteri ESDM pada tanggal 4 Februari 2013 dengan nomor agenda 0332 M/20/62/2013. Namun demikian, pihaknya masih belum mengeluarkan surat keterangan maupun izin kepada pihak yang telah melapor ke Konsuil. “Kalau di daerah lain sudah ada yang mengeluarkan surat keterangan, namun surat izin belum diberikan sebab surat penetapan belum dikeluarkan kementerian ESDM. Namun kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik Lembaga Swa-

daya Masyarakat, Jurnalis, mitra kerja dan masyarakat atas kepedulian terhadap keselamatan instalasi listrik dan berharap dukungannya agar kiranya perizinan segera keluar,” harap dia. Sebelumnya diberitakan, berdasarkan pernyataan Humas Laskar Anti Korupsi Indonesia Sanggau Munawar Rahim, mengatakan berakhirnya masa kerja Konsuil per 21 Maret 2013 setidaknya membuat sejumlah pertanyaan bagaimana nasib para Konsuil di Kabupaten Sanggau. Kondisi ini harus mendapat respon Pemerintah Daerah maupun PT. PLN sendiri terkait profesi ketenagalistrikan tersebut. Menurutnya, jika masa kerja Konsuil yang sudah berakhir dan tidak diperpanjang, maka Konsuil yang berada di Kabupaten Sanggau sekarang

ini, tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Maka LAKI Kabupaten Sanggau minta kepada pihak PT. PLN agar memperhatikan kondisi tersebut. Stop dulu penyambungan, sebelum adanya perpanjangan kontrak kerja Konsuil yang baru dan apabila PLN melakukan penyambungan berarti telah melakukan perbuatan ilegal (melanggar hukum) sesuai dengan uu no 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. “PLN tidak boleh melakukan penyambungan sebelum adanya kontrak baru Konsuil, karena pengajuan perpanjangan konsuil di tolak oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat, sehingga apabila melakukan akk tivitas penyambungan berarti telah melakukan perbuatan illegal,” katanya.(wah)

Bikin Dokter Betah Sambungan dari halaman 16

Empat dokter spesialis dasar ini pun belum terpenuhi. Tak hanya spesialis, jika dilihat dari sisi ratio, Kalbar kekurangan sekira 300 dokter umum. Idealnya perseratus ribu penduduk, terdapat 40 dokter umum. Tetapi di Kalbar, baru terdapat 20 dokter perseratus ribu penduduk. Permasalahannya, saat ini tidak ada kewajiban atau keharusan dari Kementerian untuk memaksa dokter bertugas ke daerah. ”Kalau dulu ada inpres,

begitu lulus harus ke daerah. Kami meminta agar pemerintah pusat memiliki kewenangan memaksa dokter spesialis ke daerah,” ujar Andy. Saat ini, lanjut Andy, ketika lulus, dokter memiliki pilihan. Mereka bisa menjadi dokter swasta, dokter pegawai tidak tetap, dan lainnya. Pemerintah pun berupaya agar dokter-dokter mau bertugas ke daerah. Dulu, dokter PTT rata-rata bertugas di daerah terpencil selama setahun. Tetapi sekarang masa kerjanya diperpanjang hingga dua tahun.

”Sekarang dokter punya pilihan dan wajar dokter memilih. Makanya diharapkan pemerintah daerah memiliki inovasi agar dokter betah,” katanya. Menurut Andy, saat ini di semua kabupaten kota di Kalbar memberikan insentif kepada dokter spesialis. Jumlahnya rata-rata diatas Rp10 juta. ”Tetapi jangan dibalik dan mengatakan dokter matrealistis. Tetapi itu penghargaan terhadap dokter. Diberikan juga fasilitas dan perhatian seperti perumahan dan kendaraan dinas,” ungkapnya. (uni)

Amankan Perbatasan Sambungan dari halaman 16

Sedangkan berkaitan dengan keimigrasian, menjadi kewenangan pemerintah pusat. ”Ini yang merepotkan, karena kami tidak ada kewenangan itu,” katanya. Wakapolda Kalbar, Kombes Hasanuddin menambahkan kepolisian hanya memiliki 9 pos pengamanan di per-

batasan. Jumlah ini ditambah dengan satu SSK Brimob Polri. ”Kami sudah mengintensifkan penambahan anggota di sana,” ujar Hasanuddin. Untuk menjaga pengamanan perbatasan, kepolisian juga mengintensifkan patroli brimob. ”Kami juga menempatkan perwira di lima wilayah perbatasan,” katanya. Pengamanan yang dilaku-

kan kepolisian yakni terkait penyelundupan narkoba, serta perlindungan terhadap anak dan perempuan. Ia menjelaskan selama 2012 terdapat delapan kasus narkoba transnasional. Tahun ini ada satu kasus yang cukup besar, yakni penyelundupan sabu sebanyak 28 kilogram melalui perbatasan. (uni)

+

Pontianak Post  

17 April 2013

Pontianak Post  

17 April 2013

Advertisement