Page 14

opini

14

Pontianak Post

Rabu 17 April 2013

Sang Orator, IPDN dan Kebangkitan Pendidikan Kalbar (2) BERUNTUNG dapat hadir pada sertijab itu sehingga saya bisa mengikuti pidato Sang Gubenur. Dibanding dengan banyak pejabat lain yang berpidato menggunakan teks, Gubernur Kalbar tidak. Mulanya ia memiliki teks dari ajudan, namun itu tidak digunakannya. Jujur saja, saya juga mulai menerima anggapan dari banyak orang, termasuk Nur Iskandar (2012), bahwa Gubernur yang satu ini adalah ‘Sang Orator’. Saya memang jarang kagum pada seseorang. Saya hanya mengagumi figur yang mampu menjadi sumber inspirasi dalam hidup saya dan adil pada semua kelompok. Melalui

pidatonya, secara jujur pula tanpa dilandasi motif ekonomi dan politik, saya mulai tertarik kepadanya. Dalam cara dan gaya pidatonya, Gubernur yang energik ini dikategorikan sebagai tipe pendorong, motivator, penggerak dan –kalaupun mau dikatakan—pendobrak kemajuan daerah. Dalam sektor pendidikan, banyak orang menganggap Gubernur ini kampiunnya. Saya harus mengamini 33 kali. Ucapan ‘Amin’ tertinggi, 100 kali, akan disampaikan masyarakat dari berbagai kelompok etnis, agama dan asal keturunan, seandainya ia mampu membangun pendidikan tidak hanya

terbatas di lingkungan Kemdagri atas nama pemprov di Kalbar, dan tidak juga hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu saja. Ada banyak hal bisa dilakukan oleh Gubernur ini dalam meningkatkan dan mempertahankan hasil pembangunan yang dirintis para pendahulunya. Pertama, ia harus menjaga aset KONI Kalbar seluas sekitar 27 ha yang akan dijual untuk membangun “Pusat Perdagangan” (Mall, Carefour dan sejenisnya). Aset itu menjadi tanggung jawab Gubernur dan perlu dipertahankan. Lahan, katanya akan disediakan Pemprov di Sungai Ambawang,

oleh Syarif Ibrahim Alqadrie

seharusnya menambah aset KONI, bukan justru bekerjasama dengan pihak swasta yang tak mau mengerti kebutuhan daerahnya, menjualnya. Kalau itu terjadi, masyarakat Kota Pontianak akan kehilangan ruang terbuka hijau dan menghadapi kehancuran sebagai kota yang kehilangan identitas. Kedua, kemurahan hati Gubernur dalam mendorong pendidikan dengan bantuan material yang tidak kecil bagi kemajuan Kalbar, patut diacungi jempol dan akan tercatat dalam sejarah. Namun, bantu-

Ilustrasi: Kekes

Pontianak Post

an seperti ini seharusnya diimbangi dengan kepedulian yang sama terhadap pendidikan yang murni diselenggarakan di Kalbar. Beasiswa tidak mampu untuk mengurangi tingkat putus sekolah yang tinggi; membantu beroperasinya Rumah Sakit (RS) bagi praktek mahasiswa FK Untan, sehingga ia akan menjadi RS Umum dalam meningkatkan rasio antara RS dan pasien yang sangat timpang; Ketiga, memperlancar kerjasama pemprov dan Prodi IP Fisipol dengan segera merekomendasikan siapapun yang akan memimpin Prodi. Sampai sekarang, Ketua Prodi IP kosong, sedangkan Ketua Prodi lama sudah hampir 2 tahun terus diperpanjang oleh Dekan. Penundaan kepemimpinan bukan saja tidak elok tetapi juga mengurangi semangat belajarmengajar para mahasiswadosen. Rencana Debat dan Tidak Dendam Banyak yang orang terdekat, kawan sejawat, mantan anak buahnya di di Ngabang dan staf menganggap Gubernur memiliki perhatian besar kepada mereka, walaupun ia suka marah dan menegur langsung. Begitulah, dalam Sertijab, ia menegur seorang Direktur baru karena tidak memakai lencana KOPRI. Bahkan Gubernur pernah menantang seorang peneliti Untan berdebat karena tersinggung dengan tulisan tentang Camar Bulan. Ia mengingatkan agar Gubernur tidak berbicara tentang pencaplokan dan menjadikan kawasan perbatasan sebagai komoditas politik Pilgub 2012. Dalam pengamatannya, sang akademisi tidak melihat ada

pencaplokan oleh Malaysia, sehingga TNI tak perlu disudutkan. Debat “bersejarah” tentang “pencaplokan” perbatasan tidak pernah terlaksana karena sarana debat tidak disetujui kedua pihak. Gubernur ingin debat dilaksanakan di ruangan, sedang sang peneliti menawarkan debat via media atau internet. Tidak ada dendam diperlihatkan dalam pidatonya. Beberapa kali Gubernur menyebut nama penulis Camar Bulan yang membuatnya “sewot.” Pidato itu seharusnya resmi, namun menjadi ajang “dialog informal”, bukan debat “panas” seperti dijanjikan 2 tahun lalu. Dalam pidato, ia seakan mengenalkan hadirin kepada penulis dan menyebut sejumlah karya sang akademisi. Gubernur menyatakan ide penulis memotivasi Dayak sehingga mengalami kesadaran etnis dan perubahan sosial: lepas dari kemiskinan dan “kebodohan,” sehingga ‘duduk sama rendah, berdiri sama tinggi’ dengan kelompok luar Kalbar. Sang orator mengungkapkan tulisan itu juga menjadi inspirasinya untuk “menggebugebu” membangun pendidikan dan berjuang di dunia politik: menjadi Bupati dan Gubernur. Dengan begitu orang-orang Dayak dapat berkuasa. Keseimbangan Etnis Karya akademis itu adalah bagian dari disertasi, 3 jurnal, 4 makalah, sejumlah artikel. Diantaranya dimuat dalam buku disunting oleh John Bamba dkk, diseminarkan secara nasional, internasional dan dimuat di media cetak. Namun, ide sang akademisi, tidak khusus ditujukan pada satu kelompok etnis sehingga tidak terjadi eksklusiv-

isme dan etnosentrisme, terpisah dari masyarakat Kalbar. Upaya melakukan perubahan agar Kalbar tidak tertinggal, harus dilakukan bersama dengan kelompok lain agar tidak terjadi perpecahan. Karena itu, sebagaimana harapan para tokoh berbagai kelompok termasuk masyarakat Dayak dari Kawasan Pedalaman Jauh (KPJ) [Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu], Gubernur hendaknya mampu mempersatukan masyarakat Dayak di Kawasan Pedalaman Dekat (KPD) dengan kelompok etnis lainnya seperti dilakukan Oevang Oeray. Mereka menganggap Gubernur telah membuat ketidakseimbangan etnis dalam penempatan staf, unsur pimpinan menengah ke atas dalam posisi pemerintahan provinsi. Saya kurang percaya pada dugaan itu. Ketika Gubernur ini tampil sebagai gubernur setengah masa jabatan pertamanya, saya melihat perimbangan antar kelompok etnis masih 40 : 60 bagi Dayak secara keseluruhan dan kelompok non-Muslim (40 %) berbanding (60 %) seluruh kelompok etnis non-Dayak. Saya tidak tahu berapa perbandingan itu sekarang. Bagaimanapun, komposisi tak seimbang secara etnis dalam penempatan staf dan pemimpin tidak saja memperlemah daya juang di tingkat nasional, tetapi juga akan menimbulkan “balas membalas” bila satu saat nanti kepemimpinan strategis di tingkat kabupaten dan provinsi berada di tangan kelompok lain.* *Pengamat Masalah Politik Etnis & Studi Konflik dan Perdamaian

Terbit 7 Kali Seminggu. Izin terbit Menteri Penerangan RI No. 028/SK/Menpen/SIUP/A7. Tanggal 3 Februari 1986. Per­setujuan Peru­bahan Nama No: 95A/Ditjend. PPG/K/1998 Tanggal 11­September 1998. Alamat Redaksi dan Tata Usaha: Jalan Gajah Mada No. 2-4 Pontianak 78121. Kotak Pos 1036. Fax. (0561) 760038/575368. Telepon Redak­si: (0561) 735070.Telepon Iklan/Pema­saran:735071. Hunting (Untuk seluruh bagian) Fax. Iklan 741873/766022. Email: redaksi@pon­tianakpost.com. Penerbit: PT.Akcaya PERTAMA DAN TERUTAMA DI KALIMANTAN BARAT Utama Press Pontianak. Pembina: Eric Samola, SH, Dahlan Iskan. Komisaris Utama: Tabrani Hadi. Direktur: Untung Sukarti. Pemimpin Re­daksi/Penang­gung Jawab: B Salman. Redaktur Pelaksana: Khairul­rahman, Muslim Minhard, Donatus Budiono, Basilius. Sidang Redaksi: Abu Sofian, Surhan Sani, Mela Danisari, Yulfi Asmadi, Andre Januardi, Mursalin, Robert Iskandar, Efprizan. Sekre­taris Redaksi: Silvina. Staf Redaksi: U Ronald, Deny Hamdani, Budianto, Chairunnisya, M Kusdharmadi, Hari Jawa Pos Group Kurniatama, Hendy Irwandi, Pracetak/Artistik: Mochsinin (Koordinator), Grafis: Sigit Prasetyo, Ilustrator: Kessusanto. Fotografer: Timbul Mudjadi, Sando Shafella. Biro Singkawang: Zulkarnaen Fauzi (Jl. Gunung Raya No.15 Telepon (0562) 631912). Biro Sambas: Hari Kurniatama (Jl P Anom Telp (0562) 392683) Biro Sanggau: Sugeng (Jl. Sudirman No. 4 Telp. (0564) 21323). Biro Ketapang: Asri Isnaini, (Jl. Gajahmada No. 172. Telp. (0534) 35514). Kabupaten Pontianak: Hamdan, . Biro Sintang: Sutami. Pema­saran/Sirkulasi: Kiki Fredrik S; Iklan: Dewiyanti.S. Percetakan: Surdi. Devisi Event: Budi Darmawan. Jakarta: Max Yusuf Alkadrie. Harga Lang­ganan per 1 Bulan dalam kota Rp 80.000,- (luar kota tambah ongkos kirim). Tarif iklan: Per mm kolom hitam putih Rp 40.000,- full colour Rp 50.000,- Iklan baris Rp 15.000,- per baris (minimal 2 baris, mak­­si­mal 10 baris) pem­bayaran di muka. Telepon Langganan/Pengaduan: 735071. Iklan: 730251. Perwakilan Jakarta: Jl. Jeruk Purut-Al-Ma’ruf No.4 Pasar Ming­gu, Jakarta Selatan 12560. Telepon: 78840827 Fax. (021) 78840828. Percetakan: PT.Akcaya Pariwara Pontianak. Anggota SPS-SGP ISSN 0215-9767. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Pontianak Post  

17 April 2013

Pontianak Post  

17 April 2013

Advertisement