Page 23

Pontianak Post

Kamis 16 Desember 2010

Aneka PONTIANAK

23

Desak Public Hearing PONTIANAK - Pembahasan RAPBD Kalbar 2011 yang tidak meyertakan dengar pendapat publik (public hearing) merupakan suatu kesalahan fatal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Manager Program JARI Borneo Barat Hairul Sani, dengar pendapat publik mutlak harus dilakukan dalam setiap proses penyusunan anggaran. Dengar pendapat publik merupakan sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan saran dan masukan serta penilaian terhadap rancangan anggaran yang akan ditetapkan. “Ini menjadi penting dilakukan, karena kesejahtraan

masyarakat merupakan sasaran utama dalam setiap program yang akan dilakukan dan dialokasikan anggarannya,” katanya. Hakikatnya, anggaran adalah uang rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan dan penggunaan anggaran harus sepenuhnya mempertimbangkan dan lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat. “Oleh karena itu, partisipasi publik harus dilibatkan dalam perencanaan penganggaran,” tegasnya. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan berpartispasi dalam proses penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Sebagaimana diatur dalam

UU 10 Tahun 2004, menyatakan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan darah”. Karena itu, JARI Orwil Borneo Barat mendesak agar dewan dan Badan Anggaran DPRD Kalbar melakukan dengar pendapat publik sebagai rangkaian proses dan aturan dalam penyiapan dan pembahasan sebelum disahkannya rancangan tersebut. Sani menegaskan, apabila dalam penyiapan atau pembahasan rancangan perturan daerah tanpa adanya dengar

pendapat publik, maka rancangan yang ditetapkan tidak sah atau cacat. “Masyarakat yang merupakan sasaran atau penerima dampak dari peraturan daerah yang ditetapkan berhak dan harus melakukan gugatan. Karena ini sudah menyalahi aturan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan,” katanya. Dihubungi terpisah, anggota Badan Anggaran DPRD Kalbar Retno Pramudya, Rabu (15/12) sore, mengatakan, “Kami sedang rapat internal Badan Anggaran. Salah satu yang sedang dibicarakan adalah penjadwalan untuk dengar pendapat publik.” (zan)

tersebut. Kapolresta menambahkan, korbanperampokanjugakurang kooperatif dengan pihak kepolisian. Soalnya belum bersedia memberikan keterangan. Kini tidak dapat dihubungi.

Sementara pihaknya membutuhkan keterangan saksi dalam pengungkapan kasus perampokan tersebut. Namun, kata Kapolresta, pihaknya tetap akan mengefektifkan penyelidikan. (stm)

garan lalu lintas terutama pada kawasan yang memiliki marka atau rambu lalu lintas. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pasal 272 menyebutkan bahwa peralatan elektronik dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. “Kami sudah koordinasi den-

gan ketua pengadilan negeri. Sepanjang aturannya memang ada dalam undang-undang, bisa dijadikan alat bukti. Saat ini TMC polda diwasi 24 jam dan ada petugas piketnya,” kata Jones. Rekaman harus dalam waktu tertentu baru bisa menjadi bukti otentik dan dapat menangkap tangan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. “Jika pelanggar lalu lintas mengelak, akan kita tunjukan rekamannya di pengadilan. Kedepannya akan seperti itu,” ujarnya. (uni)

tunya saya punya barometer dan kriteria penilaian sendiri. Herry saya kenal dekat, sudah dari orangtuanya, Alm. H Fauzi Haris,” ujarnya. Menurut Syafrudin, Alm H Fauzi Haris termasuk tokoh organisasi profesi di Kalimantan Barat yang juga mantan pengurus Kadin Kalbar, ANPI, dan APTANI. Ia menilai Herry memiliki keseriusan untuk

menjadi ketua dan memajukan Kadin Pontianak. “Pantas untuk didukung. Saya yakin sosok Herry akan mengikuti sepak terjang ayahnya, membuat kiprah Kadin Kota Pontianak lebih baik lagi kedepan. Herry pun masih muda dan kreatif, serta mengerti masalah pengusaha kecil di Kalbar,” pungkas Syafrudin. (mnk)

Perampokan CU Janggal Sambungan dari halaman 17

Atas perampokan yang terjadi, kata Kapolresta, pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP. Hasil yang diperoleh yakni

brankas tempat menyimpan uang senilai Rp196 juta memangdicongkel.“Pencongkelan brankas memang ada,” kata dia. Tetapiuntuksecarakeseluruhan sementarakepolisianberpendapatadakejanggalandalamkasus

Kamera jadi Alat Bukti Sambungan dari halaman 17

pengawas, yakni di simpang Patimura, Parit Besar, Hotel Garuda dan Pasar Flamboyan. Selain kamera juga terpasang pengeras suara yang akan mengingatkan apabila ada pengguna jalan yang melanggar lalu lintas. Pusat kendalinya berada di ruang ATCS, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Penggunaannya melalui sistem server yang dapat merekam

segala aktivitas yang terpantau kamera pengawas tersebut. Indra mengungkapkan empat ATCS tersebut terkoneksi dengan traffic management centre yang dikelola pihak kepolisian. “ATCS ini dipasang pada lokasi-lokasi yang rawan kemacetan, ganggungan ketertiban, dan mobilitasnya tinggi,” ujar Indra. Kasi Laka Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar, Kompol Jones Silitonga mengatakan ATCS atau TMC ini bisa digunakan untuk memantau pelang-

Kader Siap Mental Sambungan dari halaman 17

yaitu Herry Fadhilah, Hasbani, dan Mardiani. Para kandidat harus memenuhi tahapan AD/ ART, seperti KTA tidak boleh bolong dua tahun berturut atau pernah menjabat pengurus Kadin Pontianak. “Dalam pemilihan nanti saya tidak ingin berandaiandai, ketua baru terpilih ak-

lamasi. Semua kemungkinan masih bisa terjadi, karena waktu sosialisasi tiap kandidat galang dukungan masih panjang,” katanya. Dipastikannya, untuk terpilih menjadi Ketua Kadin Kota Pontianak haruskan kader yang siap secara mental dan dukungan. Syafrudin melihat itu ada dalam diri Herry Fadhilah. “Saya jagokan dia. Ten-

Dokter Lulusan Untan Terus Dimahirkan Sambungan dari halaman 17

Sultan Agung, FK Universitas Hasanudin, dan FK Universitas Islam Bandung. Jumlah dokter yang akan mengikuti program internsip ini sebanyak 2.000 orang. Program intersip merupakan proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. “Program ini merupakan sambungan dari pendidikan mereka. Pendidikan kedokteran berbasis kompetensi selama lima tahun yang telah diikuti mereka, belum cukup. Ditambah satu tahun lagi yakni praktik di bawah bimbingan dokter pengawas yang khusus dilatih. Program ini dilakukan setelah mereka diwisuda sebagai dokter,” kata Menkes. Program ini ini dibiayai pemerintah dengan anggaran Rp9 M. “Tahun 2011 diang-

garkan Rp33M. Karena lulusan kedokteran bertambah,” jelasnya. Menkes menerangkan bahwa program internsip memberikan kesempatan kepada dokter baru lulus Program Studi Pendidikan Dokter berbasis kompetensi untuk menerapkan serta mempraktikkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan dalam rangka penyelarasan antara hasil pendidikan dan praktik di lapangan. Dari sisi pengembangan SDM, program internsip dokter akan memberikan kesempatan kepada dokter untuk mendapatkan pengalaman yang meliputi pengalaman melakukan upaya kesehatan perorangan (UKP) selama delapan bulan di rumah sakit, dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) selama empat bulan di puskesmas. “Pengalaman ini akan membantu para dokter melihat upaya pelayanan secara komprehensif,” tambah Menkes. Dalam rangka persiapan program internsip untuk tahun 2011, Kemenkes telah melakukan pelatihan bagi pelatih

pendamping. Program ini, sambungnya, membantu pemerataan tenaga dokter di tingkat Kabupaten yaitu di Rumah Sakit tipe C dan D dengan kisaran jumlah antara 5 hingga 20 orang dan kecamatan yaitu sekitar 5 orang di puskesmas yang secara terus menerus akan memperkuat tenaga-tenaga dokter muda. Sementara itu Bambang Giatno Rahardjo, kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, menyatakan program ini sudah dijalankan di dua fakultas kedokteran yaitu: FK Universitas Andalas Sumatera Barat dan FK Ul Jakarta. Di Sumatera Barat, dimulai Angkatan I pada Maret 2010 dengan peserta 92 dokter; angkatan II pada April 2010 dengan peserta 64 dokter; dan angkatan III pada Agustus 2010 dengan peserta 49 dokter, dan angkatan IV dengan pserta 13 dokter. Kedua, FK Ul dimulai 18 Oktober 2010 dengan peserta 183 dokter baru yang telah memulai program internsip di 14 rumah sakit di Jawa Barat. “Program ini diharapkan

banyak bercerita tentang alam dan budaya. Ada cerita tentang panorama yang indah, tapi ada pula cerita budaya yang kian tergerus modernisme. ”Apapun objek yang dipamerkan, seluruhnya murni rasa

borneo. Ini bumi tempat kita berpijak. Beraneka ragam persoalan di dalamnya. Fotografer, disainer grafis, pekerja film, dan pelukis kemudian membidik dan merekamnya sesuai talenta masing-masing,” jelas Indra. Ia menyebut, Rasa Borneo ditetapkan sebagai gambaran

pada tahun 2014 dikembangkan pada 71 FK seluruh Indonesia dengan peserta diperkirakan sekitar 8,000-10,000 dokter baru,” ujarnya. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.299/Menkes/ Per/ll/2010, ada dua jenis program internsip. Pertama, program internsip ikatan dinas yaitu program yang diikuti dokter dengan biaya pemerintah atau pemda dengan kewajiban mengikuti program penempatan sesuai dengan program Kementerian Kesehatan setelah menyelesaikan program internsip. Kedua, program internship mandiri yaitu program internsip yang diikuti dokter dengan biaya sendiri dengan tidak mempunyai kewajiban mengukuti program penempatan sesuai dengan Program Kementerian Kesehatan setelah menyelesaikan program internsip. Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya menegakan, pihaknya dengan senang hati menerima lulusan dari FK di luar Kalbar untuk mengikuti program internsip dokter di provinsi ini. (zan)

inspiratif untuk mendesain sebuah pameran seni visual yang menampilkan berbagai karya seni para seniman berikut dengan keberagaman mazhabnya. Indra mengajak masyarakat luas untuk datang ke Auditorium Polnep guna menyaksikan

bersama pameran seni visual ini. “Silakan masyarakat datang dan mengapresiasi karya-karya yang dipamerkan. Insya Allah ini akan mendorong kita untuk lebih peduli terhadap sesama makhluk hidup,” tandasnya. (*)

tahun lalu. “Sudah bergantiganti usaha, mulai dari bengkel, cuci motor, sekarang ini jual nasi,” ujar Sulaiman. Sulaiman mengaku mendapat peringatan dari pemerintah agar membongkar kiosnya sejak dua sampai tiga bulan lalu. “Bagaimana mau protes, saya sadar bangunan saya ini di atas parit dan lokasi ini memang dilarang oleh pemerintah,” kata Sulaiman. Sebelum membongkar kiosnya, Sulaiman merintis usaha tempurung kelapa. Ia mempekerjakan 12 orang. Tetapi kini usahanya terhenti karena perusahaan swasta tak lagi menerima tempurung darinya untuk dijadikan arang.

Akhirnya ia dan 12 pekerjanya menganggur. “Lapak sudah dibongkar. Usaha arang terhenti. Saya berharap pemerintah bisa membantu sehingga saya punya kerja,” katanya. Hal senada dikatakan Muhammad Rais, yang lebih dulu membongkar lapaknya. “Saat ini saya sedang mencari pekerjaan atau tempat berdagang lain agar bisa menghidupi keluarga,” ujar Rais. Pria berusia 41 tahun ini mengaku menjadi pedagang kaki lima sejak empat tahun lalu. “Tetapi kemudian lapaknya saya bongkar, karena saya mengikuti saran lurah dan camat,” kata Rais. (uni)

Bongkar Lapak Sendiri Sambungan dari halaman 17

Sebelumnya, pemerintah kecamatan setempat telah memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga sejak tiga bulan lalu. Kemudian pemerintah kecamatan tugas mengumpulkan pedagang pekan lalu untuk menyosialisasikan ketertiban umum dan peraturan pemerintah. “Akhirnya mereka bersedia membongkar sendiri. Totalnya ada 16 kios yang ada di depan SDN 24 dan SDN 25. Di Siantan Hilir masih ada sekitar 25 pkl lagi yang diharapkan membongkar sendiri lapaknya,” kata Rasmiah. Ia mengucapkan terima

kasih kepada Ketua Rukun Tetangga, Umar, dan tokoh masyarakat setempat, Badut, yang telah berpartisipasi memberikan dukungan sehingga pembongkaran dapat dilaksanakan. “Saat ini tingkat kesadaran masyarakat di Siantan Hilir sudah tinggi. Mudah-mudahan hal tersebut juga terjadi di Kelurahan Batulayang, Siantan Tengah, dan Siantan Hulu,” ungkap Rasmiah. Pemilik kios, Sulaiman (61) mengatakan dirinya menyadari peraturan yang diterbitkan Pemerintah Kota Pontianak. Ia pun membongkar kiosnya, padahal sudah berjualan di atas parit sejak 20

Panggil Pedagang Kios Depan Untan Sambungan dari halaman 17

Pembongkaran kios di depan Untan tersebut akan menambah jumlah bangunan atau lapak yang dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Kasi Operasional Sat Pol PP Kota Pontianak, Urai Abu Bakar mengungkapkan sepanjang 2010 hingga November, sebanyak 988 bangunan atau lapak dibongkar. Paling banyak di Kecamatan Pontianak Selatan, 396 lapak. Disusul Kecamatan

Pontianak Kota sebanyak 342 lapak, Pontianak Barat 156 lapak, Pontianak Tenggara 43 lapak, Pontianak Timur 36 lapak, dan Pontianak Tenggara 15 lapak. “Berkaitan informasi pembongkaran kios di depan Untan sudah kami terima. Jika memang diinstruksikan membongkar, kami siap,” kata Urai, kemarin. Seorang pedagang di Jalan Imam Bonjol mengaku berterima kasih kepada pemerintah yang telah membimbing-

nya. Terkait pembongkaran, pedagang mempertanyakan untuk apa lahan tersebut ditertibkan. Apalagi kawasan itu sudah menjadi bagian dari mahasiswa. “Coba bayangkan jika daerah tersebut tidak ada pedagang, Dulukan awalnya ada dibangun hotel, jadi ramai makanya kita juga bangun kecil-kecilan kios. Ternyata lama-lama menjadi lokasi tempat mahasiswa berkumpul. Bisa saja jika kita tidak ada daerah ini masih sepi,” jelasnya. (uni/tin)

Tahun Depan Biaya Persalinan Bakal Gratis Sambungan dari halaman 17

, Rabu (15/12), dalam grand launching Program Internship Dokter. Christiandy mengatakan, guna meningkatkan status kesehatan tersebut dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan terutama dokter dan bidan desa. Wagub mengakui, dalam pemenuhan kebutuhan tenaga dokter selalu bermasalah. Dokter tidak mau bekerja di daerah terpencil. Hal ini disebabkan karena sistem dokter pegawai tidak tetap. “Walaupun gaji dokter PTT cukup tinggi tetapi masih belum diminati. Namun upaya pemenuhan tenaga dokter masih dilakukan, tetapi sampai dengan saat ini masih belum dapat terpenuhi,” ka-

tanya. Christiandy berharap, dengan program internsip dokter Indonesia diharapkan tidak sekadar melaksanakan latihan di rumah sakit dan puskesmas untuk mendapatkan keahlian, akan tetapi juga dapat membantu dalam pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit dan puskesmas sehingga dapat mengurangi masalah keterbatasan tenaga dokter. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, untuk menurunkan AKI dan AKB, pemerintah pusat telah menyiapkan program jaminan persalinan yang akan dimulai tahun depan. “Mungkin pelaksanaannya di lapangan belum bisa awal bulan, karena kita masih melakukan persiapan dan penyusunan pedoman,” katanya. Menurutnya, program

jampersal berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia dan tidak membedakan status sosial. “Kita menjamin pembiayaan persalinan sepanjang dilakukan di fasilitas kesehatan puskesmas atau rumah sakit pemerintah kelas III,” katanya. Paket jampersal yang akan dibayarkan pemerintah berupa kontrol kehamilan, bersalin, hingga kontrol nifas. “Dengan syarat, mereka harus ber-KB,” katanya. Pemerintah menganggarkan dalam APBN 2011 untuk membiayai program tersebut sebesar Rp1,2 triliun. “Kita usahakan, dengan program ini dapat menekan AKI dan AKB sesuai target MDGs. Kita berharap angka kematian ibu dan bayi grafiknya terus menurun dan tajam. Program ini juga mendorong agar masyarakat ber-KB,” katanya. (zan)

Saksi Sangkal Isi BAP Sambungan dari halaman 17

Cintai Negeri Lewat Seni Visual Rasa Borneo Sambungan dari halaman 17

MUJADI/PONTIANAKPOST

RAMAI: Pada akhir tahun ini pengunjung Museum Kalbar terlihat cukup ramai. Terlihat suasana kemarin, walaupun musium sedan direnovasi.

pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian. Ia pernah diminta datang ke kantor polisi untuk menandatangani berkas pemeriksaan. Tetapi sama sekali tidak mendapat pertanyaan dari penyidik maupun menjawab pertanyaan. “Saya datang diminta KTP lalu disuruh tanda tangan,” kata Beny. Sebelum menandatangi BAP, Beny membacanya sekilas. Namun bukan isi pemeriksaan yang dia baca. Tetapi hanya biodata. Sehingga ketika majelis hakim mengungkapkan sejumlah pertanyaan dan jawaban dalam BAP yang disebutkan sebagai keterangan saksi, Beny menyangkal secara keseluruhan. Hal serupa ketika Jaksa Penuntut Umum ingin ketegasan, dengan membaca ulang beberapa butir BAP, Beny tetap menyangkal pernah memberikan keterangan seperti yang dibacakan. “Tidak ada keterangan saya itu. Saya hanya disuruh tandatangan saat dikantor polisi,” katanya. Mejelis hakim, JPU, dan kuasa hukum terdakwa, terus mengejar saksi dengan pertanyaan. Terkait fakta yang dia ungkapkan selama di persidangan. Saksi tetap men-

jawab memang tidak pernah memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian. Dan semua isi BAP bukan merupakan jawaban yang pernah dikemukakan. Beny menambahkan sewaktu penggerebekan diskotik dirinya memang berada disana. karena bekerja sebagai penjaga pintu. Dan diminta aparat kepolisian untuk melihat penggerebekan. Dengan mengikuti ke ruang tempat DJ istirahat. Sebab terdakwa dibawa ke sana. Sebelum akhirnya seorang aparat kepolisian menunjukkan kepadanya sebuah palstik transparan. Ia mengatakan barang geledahan tersebut adalah narkotika. Namun Beny tidak mengetahui secara pasti. “Saya tidak tahu apa barang itu. Tapi polisi bilang itu narkoba,” kata Beny. “Lihat dek ini narkoba,” tambah Beny menirukan ucapan polisi. Masih keterangan Beny di persidangan, ia hanya sebentar menyaksikan penggeledahan terdakwa karena fokus terhadap pekerjaan. Yakni menjaga pintu. Serta mengutarakan sewaktu dirinya tiba ke lokasi penggeledahan terdakwa, seorang aparat telah memegang barang yang diduga narkotika, sementara beberapa petugas lain masih terus menggeledah. Sebuah tandatangan atas

nama Beny dibubuhkan dalam BAP yang menyebutkan dirinya disumpah sebelum memberikan keterangan. Tetapi, kata Beny, dia tidak pernah menandatanganinya serta disumpah penyidik. Namun dua tandatangan lainnya, Beny tidak menyangkal. Karena betul pernah bertandatangan. Sementara enam saksi lain,di persidangan memberikan keterangan yang menyatakan terdakwa dikenal berkelakuan baik. Di lingkungan kerja maupun masyarakat. Menanggapi keterangan Beny, JPU menyatakan akan menghadirkan penyidik untuk bersaksi ke persidangan. Sebagai konformasi atas pernyataan yang sudah Beny kemukakan di persidangan. Kuasa hukum terdakwa, Pariaman, mengatakan berdasar fakta persidangan, keterangan saksi (Beny) dalam BAP adalah tidak benar. Yang benar ada di persidangan karena sudah disumpah. Selama sidang, tiga penasehat hukum mendampingi terdakwa. Yaitu Pariaman, Ashari, dan Aris Sakurito. Jalannya persidangan di ketua majelis hakim Imam Supardi dengan hakim anggota I Made Subagia Astawa dan Aswardi Idris. Dengan JPU Janes Silaban. (stm)

Ditangkap Hendak Holiday Sambungan dari halaman 24

Nasibnya bertambah miris, karena dia mengaku selama bekerja tiga tahun itu, tidak pernah menerima gaji dari sang majikan. “Saya kerja ru-

mah tangga, tiga tahun belum terima gaji,” ungkapnya. Begitu juga dengan Susi, 19, wanita asal Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, mengaku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di

Malaysia. “Saya sudah setahun, belum ada terima gaji,” kata Susi yang mengaku sudah menikah tapi tidak punya anak ini. Ia pun harus pulang ke kampung halamannya. (ody)

Siap Kerahkan 1.300 Polisi Sambungan dari halaman 24

kepabeanan,” tambah Kapolda. Sementara itu, pihak Disperindag menyampaikan untuk kebutuhan pangan maupun ketersediaan masih aman. Untuk keperluan masyarakat selama perayaan natal dan tahun baru. Hanya yang patut menjadi kewaspadan adalah ancaman cuaca ekstrem karena dapat mengganggu pendistribusian barang. Sedang dari Organda Kalbar menyatakan kesang-

gupan melayani angkutan masyarakat dalam perayaan natal hingga tahun baru. Namun mereka membutuhkan dukungan Pertamina sebagai penyuplai bahan bakar kendaraan. Agar arus kendaraan penumpang tidak terhambat karena kesulitan bahan bakar. Sales Area Manager PT Pertamina Wilayah Kalbar Ibnu Choldum menyatakan pihaknya sudah siap melayani kebutuhan bahan bakar untuk natal dan tahun baru. Baik kendaraan umum maupun

pribadi. Pihak Jasa Raharja juga menyatakan akan memberikan pelayanan prima dalam pengurusan klaim asuransi terhadap korban kecelakaan ketika perayaan natal dan tahun baru. Pihak kepolisian ikut membantu kemudahan mengurus klaim asuransi. Mengingat klaim membutuhkan laporan kepolisian. “Tolong Kapolres menginstruksikan ke Kasatlantasnya agar membantu kemudahan untuk proses mengurus klaim asuransi,” kata Kapolda. (stm)

Pontianak Post  

16 Desember 2010

Pontianak Post  

16 Desember 2010

Advertisement