Pontianak Post
SANGGAU
Sabtu 15 September 2012
23
PLN Sanksi Pihak Ketiga SINTANG--Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sintang menyatakan bertanggungjawab untuk akurasi pencatatan meteran. Namun masalah pencatatan sudah diserahkan kepada pihak ketiga. Karena itu bila terjadi ketidaksesuaian pencatatan, pihak ketiga akan diberikan
sanksi. “Kami memang banyak menerima komplain tentang akurasi pencatatan meteran listrik. Penyebabnya karena terjadi kesalahan pencatatan. Sehingga membuat pelanggan harus membayar lebih dari beban pemakaian. Pihak ketiga selaku pencatatnya, sudah kami tegur,” kata Manager PLN
Rayon Sintang Gurit Baskoro, kemarin. Menurut dia, pangkal pencatatan tidak tertib memang sangat begitu merugikan konsumen. Maka kepada pihak ketiga sudah diperingatkan agar mencatat dengan datang langsung ke rumah pelanggan, bahkan kini dilengkapi den-
gan foto sebagai dasar otentik pencatatan. Namun, dengan keluhan pelanggan, lanjut Gurit, pihak PLN tetap bertanggungjawab. Ia pun meminta pelanggan melakukan pencatatan sendiri. Hal itu dapat menjadi dasar untuk mengajukan keberatan. “Kalau terjadi kelebihan beban bisa dikoreksi dengan data
terutama dalam hal-hal darurat maka kita siap lakukan langkah-langkah preventif namun tetap berkoordinasi dengan kepolisian,” jelasnya. Dikatakannya, TNI AD sesuai dengan protap penguatan terhadap tugas Kepolisian
dalam melaksanakan pengamanan Pemilukada. Untuk penempatannya disiagakan ditempat terdekat yang bisa segera disiagakan, ketika dibutuhkan oleh kepolisian. “Kita standby kan di Polres Sanggau, karena kita terk-
endala kendaraan apabila sewaktu-waktu diperlukan. Pada prinsipnya kita tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita juga diminta untuk melakukan patroli gabungan,” ujarnya. (sgg)
dang cukup jauh. Terlebih, dengan mulai berkembangnya home industri maupun industri besar di Sekadau tentu sangat membutuhkan daya listrik yang tidak sedikit. Menjawab hal ini,
H Irwan Dilham, Asisten Manager Area Sanggau-Sekadau menepis adanya pencurian listrik di Sekadau yang menyebabkan seringya terjadi pemadaman. “Kita ada P2LTD
ntuk mengukur ke rumah-rumah warga sesuai tidak meteran yang terpasang dengan arus yang masuk, jika berlebihan itu baru ada pencurian,” ucapnya. (nie)
malisasi sumber daya lokal dan masuknya investasi yang berkelanjutan,” kata Milton. Dia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sintang kini sedang gencar menggalakkan pembangunan di segala bidang, kehidupan, melalui rencana pembanguan jangka menengah (RPJM) tahun 2011-2013. “Pemkab Sintang telah menetapkan visi pembangunan
untuk lima tahun kedepan,” kata dia. Menurut Milton ada lima kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Sintang pada tahun ini, yang pertama masyarakat Kabupaten Sintang harus produktif, kedua masyarakat Sintang harus berkualitas, yang ketiga masyarakat harus sejahtera, yang ke empat masyarakat harus demokratis dan yang kelima adalah masyarakat Sin-
tang harus dapat menjabarkan Gerbang emas. “Adanya orientasi pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Sintang merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan sangat potensial untuk dikembangkan untuk perkebunan, oleh karena itu sumberdaya alam tersebut alah berkelanjutan masa depan lingkungan,” kata dia. (stm)
Siagakan 2 SSK Sambungan dari halaman 17
1204 Sanggau. “Tugas utama mereka membantu kelancaran dan memback up kepolisian. Sifatnya bukan proaktif seperti kepolisian. Jika dibutuhkan
Power Surplus Sambungan dari halaman 17
Jika tidak dikontrol pihak managemen bisa saja terjadi, mengingat rentang jarak kabel ke daerah dan ke titik lainya terka-
Biaya Tinggi Sambungan dari halaman 17
Kabupoaten Sintang relatif baik dibandingkan dengan rata-rata Kalimantan barat. “Karena posisi Geografis, Kabupaten Sintang sangat berpeluang besar menjadi daerah yang lebih maju, dan lebih berdaya saing. Hanya saja untuk mewujudkan itu butuh adanya percepatanpembangunan melalui opti-
pembanding itu,” katanya. Seperti diberitakan (14/9) pelanggan PLN mengeluhkan akurasi pencatatan meteran untuk pembayaran listrik di PLN Rayon Sintang. Pasalnya listrik jarang terpakai justru bayaran membengkak hingga ratusan ribu. Pengaduan telah disampaikan berulang-ulang, namun tetap tanpa tanggapan dari PLN. ‘’Sudah tiga bulan saya mengadu ke PLN. Hasilnya
nihil sama sekali. Tidak ada langkah yang diambil untuk menyelesaikan aduan saya. Sebagai konsumen, saya sangat dirugikan dengan ketidakvalidan pencatatan meteran listrik,’’ kata Reza, salah seorang bankir swasta di Sintang, ini. Dia sendiri mengontrak rumah dengan meteran listrik atas nama pemilik Yulianto, bernomor pelanggan 213100043490, beralamat
di Kapuas Kanan Ilir (KKI), Sintang. Menurut Reza, kejanggalan mulai terjadi untuk pembayaran rekening listrik di bulan Juli, Agustus, dan September 2012. Lantaran beban pemakaian sangat tidak masuk diakal. Sehingga dia sebagai konsumen dirugikan, dengan harus membayar tagihan listrik hingga Rp. 300 ribu. (stm)
Agama Jangan Jadi Alat Politik SANGGAU--Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sanggau, Amsyar Ghazali belum lama ini menghimbau agar agama jangan dijadikan alat untuk memuluskan langkah dalam politik praktis. Ia secara tegas mengatakan kalau ada pihak-pihak yang menggunakan simbol agama dalam kampanye itu tidak benar dan salah. Jangan menjadikan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dan jangan dipolitisir untuk suatu tujuan. “Jika sifatnya hanya
mengajak umat untuk menyalurkan hak suaranya sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing itu bolehboleh saja,” ujarnya. Amshar juga mengajak semua pihak termasuk unsur agamawan untuk bersama-sama mengontrol dan mengawasi jalannya Pemilihan Umum Kepala Daerah Kalimantan Barat 20 September mendatang. “Saya menghimbau agar seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya agar jangan sampai Golput. Gunakanlah
hak suara kita sesuai dengan keyakinan memilih, sesuai dengan proporsi kita serta tetap memelihara keharmonisan, keamanan dan kelancaran proses pemilukada,” jelasnya. Amsyar juga meminta agar jangan ada pihak-pihak yang memprovokasi yang dapat memecah belah kesatuan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Mari kita sukseskan pesta demokrasi untuk kepentingan Kalbar kedepan,” katanya. (sgg)
Bantu Anak Penduduk Baca dan Berhitung Sambungan dari halaman 17
berikan diantaranya berupa informasi berharga berupa hal-hal yang tidak patut semisal adanya perbuatan dan kegiatan digaris batas yang melanggar atau bersifat illegal. Masyarakat dapat menginfokan kepada anggota pos dan akan segera ditindaklanjuti,” tegasnya. Dikatakan Danrem, pihaknya sangatmengapresiasi laporan kegiatan yang disampaikan oleh Danpos
serta dengan melihat langsung dokumentasi yang bertugas di wilayah perbatasan, dimana Pos Temajuk telah melakukan kegiatan baik itu Patroli Patok, Bintertas dan kegiatan lain dengan penuh semangat. Untuk kegiatan Bintertas, personil Temajuk juga memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk setempat. “Kami berharap personil pos jugamembantudalamhalpemberian pelajaran dasar kepada anak-anak penduduk setempat
seperti membaca dan berhitung agar anak-anak memiliki waktu yang berkualitas diluar jam sekolahnya,” pintasnya. Danrem 121/Abw yang juga sebagai Dankolakops Satgas Pamtas RI-Malaysia melakukan peninjauan ke seluruh bangunan dan fasilitas yang ada di pos perbatasan paling barat perbatasan RI-Malaysia di wilayah Korem 121/Abw. Selesai melihat situasi pos, Danrem melakukan pengarahan kepada seluruh anggota
pos yang diikuti juga oleh masyarakat yang hadir. Dalam kunjungan kerja ke Pos Satgas Pamtas RI-Malaysia yang dilaksanakan oleh prajurit Yonif Linud 305/Tengkorak Brigif 17 Divisi 1 Kostrad di Pos Temajuk. Kunjungan Danrem dengan menggunakan Heli Bell 412 tersebut didampingi oleh Kasiop Rem 121/Abw Letkol Kav Janto IT, Danyonif 305 Letkol Inf. Elkines Vilando dan Kapenrem 121/Abw Mayor kav Eddy Wijaya. (r)
Kecewa Debat Kandidat Sambungan dari halaman 17
daerah jika terpilih.Wendi menambahkan, ikut disayangkan adalah tidak ada pasangan calon yang secara tegas bicara tentang Kapuas Raya. Padahal itu menjadi komitmen yang sangat dinantikan masyarakat wilayah timur Kalbar. Minimal memberikan angin segar bagi pemerataan pembangunan, mengingat Provinsi Kalbar san-
gat begitu luas, jadi perlu terobosan melalui pembentukan provinsi baru.Menurut Wendi, para pasangan calon seakan terjebak kepada sesuatu yang normatif. Penjelasan-penjelasannya belum menyentuh substansi persoalan. Padahal banyak permasalahan di Kalbar yang butuh ditangani seorang Gubernur. “Masyarakat bisa melihat kualitas calon pemimpin
Kalbar dalam debat kandidat kemarin malam,” kata dia. Kekecewaan serupa dikemukakan Djuani (62). Pensiunan pegawai pemerintah ini menganggap semua calon gubernur tidak mampu memberikan harapan yang lebih baik kepada masyarakat. Bahkan menilai acara yang ditayangkan salah satu stasiun TV swasta nasional itu memboroskan biaya.
“Seluruh Indonesia menonton. Semua bisa melihat kualitas para calon gubernur Kalbar,” kata dia. Ia menambahkan, justru sebaliknya. Debat kandidat bukan seperti adu visi dan misi pasangan calon gubenur. Namun menjadi adu yel simpatisan pasangan calon. “Kalbar butuh pemimpin yang mempunyai misi kedepan,” katanya. (stm)
“Termasuk kasus PMS (Penyakit Menular Seksual) yang kita dapati dari pemeriksaan di beberapa tempat lokalisasi. Prevalensinya sangat tinggi, apalagi mengingat pengidapnya adalah wanita dengan resiko tinggi,” kata dia. Ditambahkannya, masyarakat harus berhatihati bila ingin melakukan hubungan dengan di tempattempat lokalisasi tersebut mengingat masa inkubasi HIV bisa berlangsung hingga lima atau sepuluh tahun. Berbeda dengan PMS seperti penyakit Sipilis yang bisa menular dengan cepat. “Jadi bisa saja ia berhubungan dengan orang yang mengidap HIV, baru lima tahun kemudian ketahuan ia juga mengidap HIV. Makanya perlu kehati-hatian dari masyarakat, terutama yang masuk dalam resiko tinggi,” ungkapnya. Sementara terhadap 8 orang yang teridentifikasi splis Dinkes sudah mengambil langkah
memberikan pengobatan. Pihaknya akan melakukan pengecekan untuk memantau kesembuhan dari warga yang teridentifikasi tersebut. “Untuk langkah pencegahan, memang kita sudah berencana untuk bekerja sama dengan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB agar bisa memberikan kondom gratis kepada WTS,” katanya. Program ini sendiri memang tidak mudah diterapkan di lapangan mengingat berbagai kendala yang akan muncul. Mulai dari anggapan untuk melegalisasi praktek-praktek pelacuran, hingga kesediaan orang yang menggunakan kondom. “Ini merupakan langkah antisipasi yang memang terpaksa harus kita lakukan. Nanti kita bisa berikan kondom gratis kepada WTS yang biasa melayani pelanggan. Paling tidak mengurangi resiko penyebaran HIV dan PMS,” pungkasnya. (ira)
Ditemukan 1 Penderita HIV Sambungan dari halaman 17
lalu. ‘’Ini temuan kita saat bulan Ramadan lalu. Dari 16 orang yang diperiksa, satu orang positif menderita HIV dan 8 orang, teridentifikasi mengidap penyakit Sipilis. Ini juga hasil pemeriksaan laboratorium sampel darah yang diambil,” ungkap Kepala Dinkes Melawi, Simson, saat ditemui di ruangan kerjanya beberapa hari lalu. Untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran HIV tersebut, Dinkes mengambil langkah mengirim warga yang teridentifikasi HIV tersebut ke VCT di Sintang, sebab Melawi belum memiliki VCT. Hal tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran HIV di Melawi “Kita juga selalu monitor kemana dia pergi, setelah dikirim ke VCT. Namun sampai saat ini pihak VCT Sintang belum memberikan informasi dimana keberadaan orang yang terkena HIV tersebut,”
jelasnya. Monitoring dan mengirim penderita HIV ke VCT sangat perlu dilakukan mengingat profesi warga yang mengidap HIV sangat rentan untuk menularkannya kembali ke orang lain atau pelanggannya. Sehingga petugas dari Dinkes akan terus memantau dan bila ditemukan kembali ke lokalisasi tersebut, pihaknya akan mengirimkannya kembali ke VCT. “Kemarin, ada rencana dia akan pergi ke luar Melawi. Hanya memang kita tetap lakukan pemantauan,” terangnya. Temuan kasus HIV di Melawi, perlunya kewaspadaan mengingat fenomena gunung es yang selama ini terjadi. Menurutnya bila ditemukan satu kasus, setidaknya ada 100 orang yang terindikasi mengidap penyakit yang sama. Apalagi pemeriksaan dilakukan saat puasa, dimana saat itu tidak banyak warga yang berada di lokalisasi.
Sudah Persetujuan DPP Sambungan dari halaman 17
kepala daerah, kata Tasman, bisa menggunakan foto-foto pengurus pusat. “Jangankan foto, bila dia sempat bisa diutus menjadi juru kampanye. Pilwako Singkawang ini, Insya Allah, Ketua DPP Partai Gerindra memastikan hadir 16 September mendatang. Bila Ahok sempat pun dia berkenan hadir,” kata Tasman memberikan klarifikasi. Bahkan, Tasman sendiri meragukan identitas Lukas tersebut. “Siapa sebe-
narnya Lukas? Apakah benar utusan Ahok atau bukan. Kita berpatokan pada DPP Partai Gerindra saja,” kata dia. Sementara itu, Tim Sukses Nusantara, Alex mengaku terkejut, tiba-tiba ada utusan Ahok datang ke Kota Singkawang mengklarifikasi atas pemasangan baliho Ahok. Padahal, kata Alex yang juga konsultan politik Nusantara ini, Ahok adalah Pengurus Partai Gerindra. “Tentu sesama kader partai pasti saling mendukung. Tiba-tiba dia melarang. Ada
apa ini,” kata Alex. Dan yang menurutnya mengherankan lagi, ada pemuatan berita dan foto di sebuah surat kabar di Singkawang dan tidak pernah diklarifikasi. “Kalau mau diklarifikasi, klarifikasi saja semuanya,” ujarnya. Selanjutnya, yang tidak masuk akal adalah, surat Ahok yang dibawa oleh utusannya itu membuat surat yang ditujukan kepada KPU dan Panwaslu. “Anehnya, surat tersebut ditujukan kepada pribadi Ketua KPU dan Pan-
waslu Singkawang. Masak, Ahok kenal dengan Solling dan Naseer? Kemudian, pembawa surat tersebut tidak disertai dengan mandat dari yang bersangkutan. Jadi, kita ragukan sosok Lukas yang mengaku sebagai seorang utusan Ahok,” katanya. Bahkan, ancaman dari Lukas untuk membawa ke ranah hukum dipersilahkan. “Kita juga akan mempertimbangkan persoalan ini dibawah ke hukum atau tidak. Kita akan kaji dulu,” kata Alex. (zrf)
foto nova
KUNJUNGI: Anggota DPRD Melawi, Ritaudin melakukan kunjungan ke sawah masyarakat di Dusun Senain Kecamatan Sayan saat penanaman perdana.
Sektor Pertanian Jadi Prioritas MELAWI- Mengubah pola pembangunan dari perkebunan ke pembangunan sektor pertanian ditingkat pedesaan sangat diperlukan. Karena majunya sektor pertanian, akan dapat meningkatkan mayoritas kesejahteraan rakyat Indonesia yang pada dasarnya adalah agraris, apalagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Melawi adalah petani. “Kabupaten kita kaya dengan Sumber Daya Alam nya, namun belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat. Makanya, pola pembangunan harus dirubah ke sektor pertanian pedesaan agar rakyat semakin sejahtera,” ungkap anggota DPRD Melawi, Ritaudin. Menurut Anggota DPR RI Komisi IV ini, pengembangan sektor pertanian di setiap daerah termasuk Riau sangat potensial. Namum demikian, Riau belum surplus masih kekurangan pangan dan bergantung pasokan dari luar daerah. Padahal hampir 90 persen wilayah Riau berpotensi menjadi lumbung tanamanan pangan. Politisi PBR ini menjelaskan, Kabupaten Melawi memiliki daerah penghasil tanaman pangan yang cukup besar, seperti Kecamatan Sayan, Menukung, Tanah Pinoh, Belimbing dan Ella Hulu. Bahkan Pemerintah Kabupaten Melawi mendapat penghargaan Peningkatan Beras Nasional (P2BN) dari Presiden SBY atas prestasi yang telah diraih Kabupaten Melawi yang
telah meningkatkan produksi padi diatas 5 persen di tahun 2010 lalu. “Ini perlu ditingkatkan lagi, dan target Kabupaten Melawi untuk menjadi lumbung padi sangat kita dukung,” katanya. Tapi dikatakan Ritaudin, pengembangan sektor pertanian masih menemukan sejumlah persoalan. Mulai dari masih kurangnnya pembinaan dan fasilitas serta terjadinya alih fungsi lahan, pengusaan lahan olah perusahaan yang berdampak petani di pedesaan kesulitan mengembangkan usaha sehingga produksi pertanian semakin terbatas. oleh sebab itu ia meminta pemerintah daerah mengambil sikap tegas terhadap persoalan ini, DPRD Kabupaten Melawi siap membantu mencarikan solusi agar sektor pertanian bisa meningkat setiap tahunnya dan ekonomi masyarakat bisa terjamin. Pemerintah daerah juga dapat mengimbau para PNS di daerah itu untuk mengkonsumsi produk petani lokal, seperti beras organik yang juga merupakan produk unggulan daerah ini. Dengan demikian, ia menambahkan, para petani dapat terbantu dalam hal pemasaran, karena sudah ada konsumen tetapnya yang juga pegawai di lingkungan pemerintahan setempat. “Bila perlu dibuat semacam surat edaran, sehingga hal ini akan dapat membantu para petani kita, kami di DPRD juga
siap membantu,” ujarnya. Ditempat terpisah, Sekretaris Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan (Distanakan) Kabupaten Melawi, Hasanuddin menjelaskan bahwa Kabupaten Melawi berhasil meningkatkan hasil produksi padi pada tahun 2010 lalu sebesar 31.164 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 29.111 ton. “Kenaikan diperkirakan sekitar 7 persen, jadi ini sudah melebihi target pemerintah pusat sebesar 5 persen,” katanya. Target produksi padi di atas 5 persen yang ditentukan oleh pemerintah pusat ini terus di upayakan oleh Dinas Pertanian, dan untuk mencapai target tersebut pihaknya membuat berbagai program, diantaranya perluasan areal pertanian, percetakan sawah, optimasi, memperbaiki sarana dan prasarana desa dan membangun jalan usaha tani. “Tidak lupa kita juga meningkatkan indeks pertanian dari satu kali menjadi dua kali setahun,” ungkapnya. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Melawi yang menjadi daerah binaan dari Dinas Pertanian untuk meningkatkan produksi padi, diantaranya di Kecamatan Tanah Pinoh yaitu di Desa Loka Jaya, Desa Bina Jaya dan Madya Raya. Kecamatan Belimbing di Desa Batu Ampar dan sekitarnya, Kecamatan Ella Hilir dipusatkan di Desa Nanga Nuak, Kecamatan Sayan di Dusun Senain dan ada sedikit di Kecamatan Menukung. (nov)
Daro-Mabit Perlu Jalan Baru SANGGAU--Masyarakat di Daro dan Mabit, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau sangat berharap dapat menikmati akses jalan darat yang lebih baik. Sehingga akses transportasi bisa berjalan lancar, dan perekonomian masyarakat bisa lebih berkembang. Selama ini, masyarakat menggunakan area perusahaan PT. MKD sebagai jalan untuk akses transportasi. Dandim 1204 Sanggau, Letkol CZI Ade Heri Kurniawan usai pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan pihak perusahaan, Jumat (14/9) kemarin menjelaskan ada
perencanaan program untuk pembukaan akses jalan baru dari Dusun Daro sampai ke Dusun Mabit. “Selama ini jalan masih menggunakan area PT.MKD. Jika perusahaan sudah produksi, maka jalan tidak bisa digunakan lagi karena akan diblok untuk penggalian,” ujarnya. Sementara itu, External relation PT. Mega Karya Dwipa (MKD), Belly saat ditemui Pontianak Post, Jumat (14/9) kemarin mengatakan pihaknya bukan tidak mau membantu dan mendukung keinginan masyarakat, tetapi memang ada kegiatan produksi dari perusa-
haan sehingga area tersebut akan dilakukan penggalian. “Kalau pun ada area lain untuk pengalihan, kami perlu ada legalitasnya terkait pembuatan jalan dan jembatan sehingga tidak dipermasalahkan kemudian hari. Sementara ini area perusahaan yang digunakan untuk akses jalan sementara bagi masyarakat yakni lebih dari 5 km. Untuk pembukaan akses jalan baru, kita akan bantu alat berat, tetapi untuk titik mana yang akan dikerjakan menunggu keputusan Pemda,” jelasnya kepadawartawan.aPemerintah Daerah untuk membahas legalitas tersebut. (sgg)