Pontianak Post 22
SINGKAWANG METROPOLITAN
Rabu 3 Juni 2008
info
Lakukan Razia Hotel Razia di hotel atau penginapan yang kerap dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat kepolisian bisa mengurangi citra positif Kalbar yang saat ini gencar melakukan promosi wisata, Visit Kalbar 2010. ”Itu bisa membuat pengunjung atau tamu hotel tidak nyaman dengan razia-razia seperti itu. Hindari dengan razia yang langsung menyatroni tamu hotel atau penginapan dari kamar ke kamar. Bukan begitu caranya,” kata Yosi Pontian Delyuswar, ketua Lembaga Kajian Budaya Kalbar kepada Pontianak Post kemarin (14/6). Mestinya aparat keamanan atau Satpol PP melakukan pembinaan kepada Yosi Pontian pemilik hotel, bukan langsung menindak para pengunjung. ”Turis-turis kan tidak semuanya yang berkantong tebal dan menginap di hotel berkelas,” ujarnya. U n t u k m e m a n j a k a n w i s a t awa n y a n g berkunjung ke Pontianak, kata dia, bisa saja disediakan bus wisata yang khusus mengantarkan tamu untuk berkeliling ke Kota Pontianak ”Mereka diajak berkeliling di titik-titik kunjungan wisata. Di Pontianak misalnya, panitia sudah menyiapkan bus wisata yang mangkal di tempat tertentu dan jam tertentu. Disediakan guide nya juga. Begitu juga dengan daerah lainnya,” kata Yosi. Dia menilai, arah wisata Kalbar masih belum jelas alias samar. Koordinasi antarinstansi dan antar kepala dinas pariwisata di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, juga belum berjalan sepenuhnya. ”Wisata itu bukan sekadar promosi saja, tapi yang penting adalah mengelola sumber daya manusia agar sadar wisata. Dengan begitu, wisatawan akan merasa nyaman dan betah berlama-lama di daerah ini dan memikat mereka untuk kembali lagi,” katanya. (zan)
Nomor Telepon Penting Polres Singkawang : 631150 Satlantas
: 631024
Polsek Skw Barat
: 631286
BPK Bhakti Suci
: 631514
RS Abdul Azis
: 631798
St. Vincetius
: 631008
Harapan Bersama
: 631791
BPKS Tua Pekong : 637473
Pontianak PontianakPost Post
25
Senin 2009 Rabu15 3 Juni 2008
Tekan Pengangguran, Motivasi Usahawan SINGKAWANG – Banyak pengusaha, maka suatu pembangunan akan semakin baik. Perlu suatu upaya untuk melatih diri menjadi enterpreneurship. Demikian juga, pelatihan dan motivasi kepada seseorang untuk menjadi pengusaha, harus ditingkatkan. Dengan begitu, maka orang bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik, ketimbang hanya menjadi karyawan saja, maupun Pegawai Negeri Sipil. Hal itu ditegaskan salah satu aktifis ma-
hasiswa Kota Singkawang Yunus kepada Pontianak Post di Singkawang kemarin. Hal ini merupakan perkembangan yang sangat menggembirakan. “Semakin banyak pengusaha, maka semakin banyak lapangan kerja yang tersedia dan semakin banyak pengangguran yang bisa diserap,” kata Yunus menjelaskan. Saat ini pengangguran di Indonesia telah mencapai angka 11 juta. Jika diasumsikan setiap usaha merekrut setidaknya dua
pegawai, maka jika tumbuh satu juta pengusaha, akan tersedia dua juta lapangan kerja. “Dengan adanya pengusaha, pemerintah akan terbantu untuk menyediakan lapangan kerja. Kita tahu bahwa pemerintah juga memiliki keterbatasan. Munculnya pengusaha akan sangat membantu pemerintah,” katanya. Dengan tersedianya lapangan kerja, menurut dia, maka daya beli masyarakat
akan meningkat dan pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan. Saat ini Indonesia, masih memiliki 40 juta rakyat miskin, sebuah jumlah yang sangat besar. Jika satu pekerja menghidupi satu istri dan seorang anak, maka setidaknya tiga juta orang tertolong dengan hadirnya seorang pengusaha. “Oleh karena itu, jumlah pengusaha harus ditingkatkan lagi agar semakin banyak orang tertolong,” paparnya. (ody)
Diduga Asset Singbebas Pindah Tangan Dijual ke Pejabat dan Mantan Pejabat
ODY/PONTIANAKPOST
MENJAMUR: Penangkaran walet illegal terus menjamur di wilayah Singbebas (Singkawang-BengkayangSambas). Dalam waktu dekat kandang walet illegal bakal dilaporkan.
Wapatara Gugat Walet Illegal Untungkan Segelintir Orang PEMANGKAT—Banyaknya berdiri gedung yang dijadikan penangkaran walet di Kota Pemangkat mendapat perhatian serius lembaga Wapatara Pemangkat. Wapatara menganggap keberadaan gedung penangkaran walet illegal. Sehingga Wapatara mendesak kepada pemda Sambas untuk menuntaskan masalah ini. Bahkan Wapatara akan menempuh jalur hukum menyikapi penangkaran walet illegal ini. “Lembaga kami akan menggungat
melalui jalur hukum ke PN Sambas tentang penangkaran walet illegal di Kota Pemangkat,” ungkap Ketua Lembaga Wapatara, Bernas B Sc kepada Pontianak Post ditemui di Jalan Abdul Kadir Kasim, kemarin. Gugatan hukum ini akan ditujukan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Terutama berdirinya gedung penangkaran walet. Tak tanggungtanggung, lembaga Wapatara akan menggungat Bupati Sambas, Kepala Badan Lingkungan Hidup serta Camat Pemangkat. “Kami menilai mereka-mereka ini merupakan dalang banyaknya berdiri bangunan walet illegal di kota Pemang-
Pasang Iklan
BIRO SINGKAWANG
(0562) 631912 08125713422
kat,” tegasnya. Bernas menyebutkan para petinggi di bumi terigas ini telah dengan sengaja membiarkan penangkaran walet ilegal di Kota Pemangkat. Secara administatif, berdirinya bangunan penangkaran walet baik di dalam kota dan diluar kota Pemangkat telah menyalahi aturan. Terutama soal izin mendirikan bangunan (IMB), Izin gangguan, tata ruang kota yang nantinya akan berdampak pada lingkungan. Bahkan sampai saat ini rancangan peraturan daerah mengenai walet pun belum disyahkan. Sehingga patut dipertanyakan soal kinerja anggota legislatif dan eksekutif soal keberadaan penangkaran walet. “Jangan sampai menguntungkan segelintir orang, padahal sebagian orang laing mengeluhkan keberadaan penangkaran walet,” paparnya. Berdasarkan pantau Pontianak Post. Hampir bangunan disetiap jalan di Pemangkat ada bangunan walet. Seperti Jalan Mohammad Hambal, Mohammad Sohor, Pangsuma, Sejahtera, Uray Bawadi, Pasar Melayu, Pembangunan dan jalan lainya. Bahkan sampai merambah daerah luar kota seperti desa jelutung dan Perapakan. Bahkan awalnya bangunan di tengah pasar kota bebas walet, saat ini sudah menjamur dengan bangunan tambahan. Bangunan tambahan dalam rangka penangkaran walet. (har)
PEMANGKAT—Menyikapi pemberitaan di harian ini (Kamis, 10/6) yang bertajuk Aset Singbebas Menggantung, Koordinator Tim Solid 09 Kabupaten Sambas, Muzahar Fahri mengatakan sudah sangat memprihatinkan. “Masalah ini dituntaskan jangan sampai berlarut-larut,” ungkapnya, kemarin. Ia menilik kesepakatan yang dicapai antar Pemkab Sambas, Pemkot Singkawang dan Pemkab Bengkayang di ruang wakil wali kota Singkawang dari pertemuan tertutup untuk menyesuaikan daftar aset yang dimiliki ketiga pemda. Hasil yang dicapai oleh ketiga pemda tersebut perlu dicermati secara seksama. Dicermati, hal ini, katanya karena terkait banyaknya aset yang telah berpindah tangan dengan cara yang bertentangan dengan aturan hukum. Terutama UU Nomor 10 tahun 1999 tentang pembentukan pemerintahan Kabupaten Bengkayang. “Banyak asset berupa tanah dan bangunan yang telah dikuasai oleh pihak ketiga yang berlatarbelakang pejabat dan mantan pejabat Kabupaten Sambas. Ini adalah persoalan hukum yang harus diselesaikan dengan aturan hukum bukan dengan kesepakatan antar pejabat pemerintah daerah,” tegasnya. Ia melanjutkan kewenangan pemerintah daerah hanya pada tehnis penyerahan kepada pemda yang baru hasil pemekaran. “Bukan justru melakukan penjualan kepada pihak ketiga secara illegal,” timpalnya. Kesepakatan dalam pertemuan tersebut layak dipertanyakan dasarnya. Apakah kesepakatan diambil hanya untuk menghilangkan asset-asset yang telah berpindah tangan kepada pihak ketiga dari daftar asset eks pemkab Sambas. Tim Solid pun memperlihatkan bukti penjualan asset. Sebagai salah satu bukti adanya penjualan asset eks pemkab Sambas. Adanya SK Bupati Sambas Nomor 247 tahun 2001 tertanggal 24 Oktober tentang penjualan 38 pintu rumah berserta tanahnya milik eks pemkab Sambas. SK tersebut bertentangan dengan UU nomor 10 tahun 1999,
nilai dari 38 pintu rumah dan tanah harus masuk dalam daftar asset yang harus diserahkan oleh pemkab Sambas selambat-lambatnya 21 April 2000 sesuai dengan UU nomor tahun 1999. Ia menilai jika aset ini tidak masuk dalam daftar penyesuaian asset dalam pertemuan tertutup yang dilakukan pemda Singbebas di ruang pertemuan wakil wali kota Singkawang patut untuk dipertanyakan. Yakni mengenai langkah baik yang akan diambil oleh pejabat terkait dalam pertemuan itu. Pertemuan itu, papar dia, seharusnya menjadi ajang pertemuan legal dalam rangka mengambil langkah sesuai dengan aturan dan UU, bukan untuk mengelabui UU dan aturan. Ia mengatakan Pemda Singbebas tak perlu merahasiakan terkait penyerahan aset. Transparansi kepada masyarakat Singbebas perlu dilakukan. Sebagai pembuktian tidak ada perampasan aset daerah yang dilakukan semena-mena oleh pejabat daerah singbebas. “Pertemuan yang dilakukan secara tertutup mengindikasikan bahwa pihak-pihak yang melakukan pertemuan membawa misi tertentu yang bertentangan dengan kondisi yang ada,” katanya. Kepada DPRD pemerintah daerah Singbebas terutama DPRD Kabupaten Sambas diminta untuk tidak gegebah dalam memberikan persetujuan terhadap hasil kesepakatan yang dibuat dalam pertemuan tertutup pejabat pemkab singbebas di ruang wakil wali kota Singkawang. Ia menyatakan pengawasan terhadap pihak-pihak yang telah menguasai asset secara illegal dan legal yang bertentangan dengan hukum perlu untuk ditelusuri. Jangan sampai persetujuan DPRD, kata dia, nantinya menuai tuntutan di kemudian hari karena dianggap ikut serta melakukan pelanggaran hukum dalam penjualan asset daerah. Terkait persoalan penjualan 38 aset berupa tanah dan bangunan yang tertera dalam SK Nomor 247 tahun 2001, tim Solid 09 telah melakukan pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan berkoordinasi dengan ICW di Jakarta untuk menyelamatkan asset tersebut dari penjualan yang dibuat seolah-olah legal, di laporan di KPK RI masih dalam tahap penanganan. (har)