Page 26

26 lempok

Kapal Cepat untuk Karimata KECAMATAN Kepulauan Karimata yang merupakan kecamatan di ujung kepulauan di batas Kabupaten Kayong Utara, akan dilayani dengan kapal cepat. Kapal cepat yang akan melayani kecamatan tersebut adalah Karimata Ekspres, yang melayani rute ibukota kabupaten langsung ke ibukota kecamatan terluar tersebut. “Untuk regular sudah ada KM Karimata, namun untuk kapal cepat, Insya Allah akan ada kapal cepat yakni Karimata Ekpres,” ujar Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, belum lama ini di Pelapis, Karimata. Selama ini, diakui Bupati, untuk sarana transportasi, masyarakat di kecamatan tersebut hanya mengandalkan KM Karimata, yang dalam sekali pelayaran memerlukan waktu hampir 9 jam. Itupun, ditambahkan dia, belum termasuk jika harus singgah ke beberapa rute perjalanan yang merupakan trayek kapal yang disediakan oleh pemerintah. Dengan adanya kapal cepat ini, diharapkan kepala daerah agar ke depan, untuk berbagai keperluan mereka, masyarakat di kecamatan tersebut dapat memanfaatkan kapal cepat tersebut, sehingga segala sesuatunya dapat diatasi dengan segera. “Juga bisa dimanfaatkan untuk mengelola wisata di sana, sehingga para pengunjung tidak lagi kesulitan dalam masalah transportasi,” imbuhnya. (mik)

kayong utara

Pontianak Post

Selasa 12 Februari 2013

Warga Berkebun di Lahan Puskesmas

FOTO DARI 3.BP.BLOGSPOT.COM

PUSKESMAS TANJUNG SATAI: Puskesmas Tanjung Satai di Kecamatan Pulau Maya bersama Rumah Dinas Camat Pulau Maya oleh warga di mana fasilitas pemerintahan tersebut berdiri, diklaim berada di atas lahan milik warga.

SATAI – Rumah Dinas (rumdin) Camat Pulau Maya dan Puskesmas Tanjung Satai di Tanjung Satai, Pulau Maya, ditanami pohon kelapa oleh ahli waris pemilik lahan di mana kedua bangunan tersebut berdiri. Hal tersebut mereka lakukan sebagai ungkapan kekecewaan, lantaran tidak adanya kepastian dari pemerintah, atas ganti rugi seperti yang dijanjikan. Abdul Karim, salah satu ahli waris dari tanah yang disengketakan tersebut, membenarkan bahwa di atas lahan yang mereka tanami tersebut adalah milik mereka. Di atas lahan itu pula, menurut dia, kini dipergunakan pemerintah untuk dibangun Puskesmas dan juga rumah dinas Kantor Camat, tanpa ganti rugi atau santunan kepada ahli waris. “Kami tidak akan merusak fasilitas pemerintah, namun kami hanya menanami tanah kami dengan pohon yang dapat diambil hasilnya,” kata Karim. Dijelaskannya, saat ini mereka memang hanya menanami bibit pohon kelapa yang jumlahnya sekitar 20 batang. Namun, dia mengingatkan, tidak menutup kemungkinan, ke depan mereka akan menanami cabe, ubi, sayuran, dan sejenis tanaman lainny. Dirinya mengklaim, tanah mereka belum pernah diperjualbelikan, apalagi kepadapemerintah.Menurut dia, lahan yang ada tersebut hanya sekadar dipinjamkan, yang sebelumnya pernah terjadi komunikasi bahwa akan diganti rugi. Sayangnya,

menurut dia, hingga saat ini, belum jelasbentukgantirugiyangdimaksud. Dijelaskan dia bahwa, sudah terjadi dua kali pertemuan dengan DPRD Kabupaten Kayong Utara, di mana antara pemerintah yang ketiga itu diwakili Bagian Tapem Setda Pemkab Kayong Utara, Dinas Kesehatan, serta pemerintahan Kecamatan Pulau Maya, bersama para ahli waris yang difasilitasi DPRD, telah menyepakati untuk dilakukan ganti rugi sebesar Rp250 juta. Ganti rugi tersebut, menurutnya, akan dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012. Namun, dia menyayangkan, hingga tahun ini, sama sekali tidak ada kejelasan mengenai ganti rugi tersebut. “Kalau tidak ada kejelasan sampai batas kesabaran kami, bisa saja nanti kami segel,” ancamnya. Pihaknya juga merasa pemerintah dalam hal ini telah lepas tangan dengan tanggung jawab mereka. Bahkan dia menyayangkan ketika pemerintah yang justru menantang masyarakat untuk berperkara, dengan diterbitkannya Surat Nomor 180/1431/Hukum, tertanggal 7 November 2012, di mana dalam surat tersebut dijelaskan, pemerintahbelumdapatmelaksanakan atas tuntutan ganti rugi. Pemerintah, disebutkan dia, beralasan lantaran lahan dan bangunan tersebut sudah dikuasai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang, untuk fasilitas umum, sebelum pemekaran atau terbentuknya Kabupaten Kayong Utara. (mik)

DPT Pemilukada 70.630 Pemilih M E L A LU I r a p a t p l e no rekapitulasi daftar pemilih terdaftar (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara, ditetapkan jumlah pemilih sebanyak 70.630 jiwa. Jumlah tersebut terdiri 36.350 yang merupakan pemilih lakilaki, dan 34.280 adalah pemilih perempuan, di mana dalam pleno yang dihadiri seluruh KPPS, tim pasangan calon, kepolisian, dan Panwaslu tersebut, disepakati tanpa ada keberatan ataupun sanggahan. “Daftar ini nanti akan kami

C

m

y

k

sampaikan juga kepada pasangan calon, dan dari data ini juga akan dipergunakan untuk pencetakan surat suara serta surat-surat lainnya termasuk kartu pemilih,” ujar ketua KPU Kabupaten Kayong Utara, Dedy Effendy. Demikian juga, dikatakan dia bahwa jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilukada Kabupaten Kayong Utara, ternyata tidak mengalami perubahan, jika dibandingkan dengan Pilgub Kalbar 2012 lalu, di mana jumlahnya masih tetap sebanyak 228 TPS. (mik)

Pontianak post  

12 Pebruari 2013