HALO PUBLIK
18 6
PontianakPost Post Pontianak
Rabu Rabu 73 April Juni 2010 2009
Polisi juga Manusia Helm Standar (SNI) Tanggal 1 April 2010 merupakan tanggal mulai diterapkan kewajiban menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor. Kalau tidak salah sanksinya lumayan berat, yaitu Rp 250.000 bagi yang melanggar. Seharusnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum dikenakan sanksi, karena banyak pengendara sepeda motor yang menggunakan helm balap impor atau yang lebih ekstrim menggunakan helm pilot pesawat tempur yang mungkin kualitasnya lebih baik tetapi tidak memiliki stiker SNI akan diberi sanksi? Atau apakah jika ada yang memakai helm yang tidak sesuai standar tetapi diberi stiker SNI akan dibebaskan? Sejauh mana kemampuan petugas yang berwenang di lapangan dalam menentukan suatu helm yang memenuhi ketentuan, sehingga tidak semata-mata hanya melihat stiker SNI yang bisa dibuat dengan mudah? (081345298099)
Tidak semua rakyat menyatakan Polri bobrok, kriteria Polri justru terangkat. Dengan adanya kondisi sekarang, semakin terbukti bahwa Polri tidak main-main memerangi koruptor dan teroris. Polri mana yang bobrok? Susno Duadji juga Polri. Rakyat diminta mendukung Polri melaksanakan gerakan moral, dengan harapan perubahan akan membawa Polri yang lebih bermartabat. Semoga rakyat bersabar dan memberi kesempatan kepada Polri untuk memperbaiki kinerjanya. Kekeliruan yang sudah terjadi, semoga tak akan terulang lagi. Bagaimanapun, Polisi juga manusia. (081257669425)
Lomba Mancing Ingin menginformasikan bahwa lomba mancing wisata bahtera 2010, di Taman Pasir Panjang Singkawang, 29 – 30 Mei 2010, pendaftaran Rp 600 ribu per team. Syarat dan ketentuan lengkap di www.tourism-pastikesingkawang. com. (085245069910)
Lampu Jalan ‘Kesiangan’ Sukses selalu pak Dahlan Iskan, saya pengagum berat Anda. Saya setuju dengan tulisan Anda, bahwa memang perilaku masyarakat, saat mati lampu baru sadar betapa pentingnya listrik. Tapi perlu juga bapak Dirut ketahui, kadang-kadang di beberapa tempat di Singkawang, lampu penerangan jalannya bersaing dengan matahari alias kesiangan ‘mati-in’nya. (chiwi, 081352632875)
Masukan untuk Diknas Untuk Dinas Pendidikan Kota Pontianak Barat khususnya dan Kota Pontianak umumnya. Saya mengamati teknis yang diterapkan pada siswa Sekolah Dasar kelas 6 yang sangat diforsir dalam ujian. Try out 1, try out 2, dan 3 dari Dinas Pendidikan Kec. Pontianak barat, Mid semester genap. Try out soal-soal dari Dinas Pendidikan kota Pontianak, ujian semester genap 2010 dan terakhir Ujian Akhir Nasional. Betapa lelahnya syaraf anak- anak kelas 6 SD hanya karena ujian yang beruntun. Ada yang salah dan ada yang harus dibenahi cara pengajaran di kota ini. Sekian tahun dan sekian kali Ujian Akhir Nasional dilaksanakan, toh Dinas Pendidikan tidak mau belajar dari pengalaman. Guru- guru harus secara rutin dan terjadwal buat pelatihan, misal 1 kali 1 bulan terutama guru-guru matematika, sains (fisika, kimia, biologi), bahasa Inggris. Tiga mata pelajaran diatas adalah mata pelajaran paling sulit buat anak Kalbar. Tapi tidak buat anak anak Sumatera Utara, Sumatera Barat,Yogyakarta, Bandung, Jakarta dan Makasar. Belajar dan study banding ke daerah- daerah tadi. Banyak cara yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kota ini, antara lain, penataran dan pelatihan guru secara simultan dan berkesinambungan, menyiapkan alat-alat peraga khususnya sains, lengkapi
laboratorium fisika, kimia, biologi, plus dengan alat-alat laboratoriumnya. Bentuk team evaluasi dan Kendali Mutu Pendidikan. Datangkan ahli- ahli bidang pendidikan, adakan studi banding. Yang sangat mendasar ubah cara berpikir guru- guru yang hanya berpikir bahwa mengajar adalah melepas kewajiban semata, menjadi pengabdian yang tulus. (085252097451)
Subsidi Mita Saya ingin bertanya kepada PT Pertamina Persero, apakah subsidi minyak tanah di Anjungan dan sekitarnya sudah dicabut? Kalaupun ada, kenapa susah sekali mendapatkannya. Dan kalaupun ada, harga per liternya mencapai Rp 10 ribu. Ada sih yang murah tapi diduga kuat telah dicampur dengan solar, sehingga lampu lentera banyak asapnya. Mohon penjelasannya, dan mohonlah turun ke lapangan. (wandi, 085345005668)
Preman Proyek Preman proyek masih bebas di lingkungan Cipta Karya propinsi Kalbar. Mana janji Kapolda yang katanya akan memberantas preman-preman proyek itu, tapi kenyataannya makin bertambah dengan semakin banyaknya proyek-proyek di propinsi. Memang sih polisi ada berjaga-jaga, tapi tidak peduli dan hanya nyantai diluar tempat pendaftaran proyek saja. Kami mohon Kapolda menertibkan preman-preman tersebut sesuai dengan janji Bapak. (085750477198)
Unas SMP 2010 Terkesan Tak Siap PLN Himbau Tak Main Layangan Berkawat Pelaksanaan UN SMP tahun 2010 sudah berlalu dan menyisakan kesan yang kurang mendukung dari tujuan UN tersebut. Tujuan UN merupakan alat ukur untuk mengetahui pemerataan kualitas pendidikan secara khusus di daerah dan juga secara nasional, namun dalam pelaksanaan UN tersebut sangat jauh dari standar nasional. Sewajarnya UN yang berskala nasional disertai juga dengan kinerja yang berstandar nasional pula. Kinerja panitia UN SMP 2010 terkesan “dipaksakan”, bisa dikatakan demikian karena keberadaan soalsoal paket A dan B, yang diberikan kepada siswa tidak benar-benar siap, dalam hal ini soal tidak berurutan dari no 1 sampai no 40 atau 50. Pada tahun-tahun sebelumnya, dalam satu sampul soal, soal berjumlah 20 paket, yaitu paket A dan paket B yang siap dibagikan oleh guru pengawas ujian. Tetapi pada UN SMP 2010 ini, soal tidak tersusun secara urut, bertumpuk dalam 4 kelompok, kemudian satu-persatu lembar soal acak tersebut disusun oleh guru pengawas baru dibagikan kepada siswa. Guru pengawas UN dengan senang hati melakukan “pekerjaan aneh” tersebut di dalam ruang kelas yang sedang melaksanakan UN. Sebagai perbandingan, pada pelaksanaan Ulangan Umum Bersama (UUB) di sekolah, yang bersifat lokal (intern sekolah), soal-soal yang dibuat
oleh guru sudah berurutan dan dapat langsung dibagikan oleh guru pengawas UUB/siap saji. Artinya kinerja panitia UUB di sekolah lokal lebih baik daripada panitia UN. Hal ini dapat menjadi angin segar bagi kelompok yang tidak menyetujui adanya UN. Mungkin saja hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk menolak UN. Kami percaya panitia UN adalah orang-orang yang sangat berpengalaman, dan mungkin juga konsep soal tak berurutan merupakan “kerjasama” dari panitia UN, Diknas dan percetakan agar guru “ada kerjaan” saat mengawas UN. Boleh saja itu dilakukan tetapi jika panitia menambahkan tatib pengawas UN dengan kalimat “pengawas UN membuka sampul soal yang disaksikan oleh siswa, memeriksa soal kemudian menyusun soal secara urut, setelah itu membagikannya kepada siswa”. Rupanya panitia lupa menuliskan peraturan itu sehingga pada hari pertama UN SMP ada guru yang kecele, dalam arti setelah membuka sampul soal guru langsung membagikan soal dan baru menyadari soal tersebut tidak urut setelah ada laporan dari siswa. Ini dapat dimaklumi karena dalam tatib pengawas UN, guru pengawas tidak boleh membaca soal, lagi pula guru sudah terbiasa mempersiapkan segala sesuatunya di luar kelas, tidak sibuk-sibuk di dalam kelas seperti tukang fotocopy. Belum lagi soal yang
kurang 1 lembar, merepotkan. Kerjaan tambahan bagi guru pengawas menunjukkan ketidaksiapan panitia, tetapi mungkin juga soal seperti ini merupakan cara panitia untuk menghemat biaya pengadaan soal karena dana yang terbatas, panitia UN menghemat ongkos menyusun soal tersebut atau juga untuk menghemat waktu pengemasan soal. Guru dengan senang hati membantu menyusun soal tanpa merasa dibodohi, menganggap bahwa itu sebagai bagian dari tugas mengawas UN, walupun dengan hati yang bertanya-tanya. Saya katakan “dibodohi” karena guru sudah pintar mengadakan soal yang terstruktur, siap saji dan saya berharap pengalaman mengawas UN SMP 2010 bukanlah hal yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan UUB di sekolah. Sangat disayangkan ketidaksiapan soal ini terjadi pada UN SMP, karena siswa masih harus diingatkan untuk teliti mengisi LJK. Hari pertama UN, siswa juga dirugikan dalam hal waktu. Dalam tatib, pengawas UN masuk kelas 20 menit sebelum UN dimulai(tetapi atas kesepakatan antara guru dan pihak sekolah, maka pengawas masuk kelas pukul 7.30 wib), memeriksa kesiapan kelas, membacakan tatib pesera UN, membagi LJK, menulis daftar hadir (rangkap 3), mengedarkan daftar hadir dan membagikan soal setelah tanda bel dibunyikan (10 menit
sebelum pukul. 08.00). Dalam tatib pengawas tidak diperbolehkan berjalan atau mendekati peserta UN setelah tanda bel mulai dibunyikan. Saat pengawas membuka soal dan membagikannya diketahui soal tidak urut, maka “pengawas mulai menyusun soaivtapi karena kraraitg^iap dengair haftersebtrt maka waktu menjadi mundur, dan tentu saja dalam hal ini siswa yang dirugikan. Untuk hari selanjutnya hal tersebut diantisipasi dengan masuk kelas lebih awal, dengan sukacita guru pengawas juga pagi-pagi pergi ke sekolah dengan harapan siswa yang mengikuti UN memiliki waktu cukup untuk konsentrasi mengerjakan soal, ya namanya juga anak SMP. Benar kata orang “guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa” tidak protes dengan kinerja seperti itu, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan gembira mendukung pemerintah melaksanakan pendidikan, kiranya orang-orang berwenang yang ada di bidang pendidikan juga memiliki hati seperti guru, tak pernah berpikir untuk melakukan hal-hal tak terpuji, pekerjaan dilakukan sebagai ibadah kepada Tuhan sehingga semua dilakukan dengan tulus dan sabar, karena yang guru lakukan hari ini memberi warna-warni pada kehidupan di masa datang. Ketty Sumarlina
Menanggapi Halo Publik tanggal 5 April 2010 bahwa perihal diatas terjadi pada tanggal 28 Maret 2010 jaringan tegangan menengah putus fase R-T pada jam 15.00 wib di Jalan H.Rais Arahman Gang Sekawan jaringan putus langsung diatasi untuk perbaikannya selesai jam 18.50 wib. Pada tanggal 29 Maret 2010 terjadi padam total jam 03.00 wib nyala kembali jam 04.22 wib. Pada tanggal 4April 2010 terjadi padam total jam 16.05 wib,
nyala kembali jam 16.43 wib. PLN menghimbau untuk tidak bermain layangan menggunakan kawat dan dekat dengan jaringan PLN. Memberikan laporan ke Unit Pelayanan PLN terdekat apabila ada kawat layangan yang menyangkut di jaringan PLN. Atas kejadian ini PLN mohon maaf dan terima kasih atas informasinya. Humas PLN Cabang Pontianak, Ishak Hasan, SH
Kebijakan Pro Rakyat untuk TNDS Media lokal di daerah ini beberapa waktu terakhir melansir pemberitaan mengenai Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) dengan sejumlah potensi peluang maupun ancaman disekitarnya. Danau yang bisa menampung air sebanyak 63 milyar kubik dengan kawasannya yang dikelilingi dengan hutan alami sesungguhnya merupakan maskot yang membanggakan yang dimiliki Kalimantan Barat. Betapa tidak, potensi sumber daya alam dengan keanekaragaman jenis flora-fauna dan fungsi vital yang dimiliki menghantarkan Provinsi Kalimantan Barat khususnya (lebih khusus Kabupaten Kapuas Hulu) dan Indonesia umumnya dapat dikenal secara luas oleh dunia luar (Internasional). Hadirnya sembilan (9) perusahaan perkebunan sawit jelas menimbulkan konsekuensi logis seperti iklim yang
tidak kondusif bagi masyarakat dan lingkungan disekitarnya sebagaimana dikhawatirkan berbagai kalangan. Potensi konflik sosial, ancaman ekonomi terhadap masyarakat setempat dan bencana alam sebagaimana dikhawatirkan hendaknya dapat menjadi peringatan, khususnya bagi para pengambil kebijakan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemkab Kapuas Hulu) untuk sungguh-sungguh memperhatikan ekosistem dan keberadaan TNDS sebagai kawasan penyangga, lahan basah dan sumber air. Pembukaan hutan di kawasan penyangga TNDS jelas akan menjadi pemicu lahirnya bencana banjir dan tidak menutup kemungkinan bencana alam dahsyat lainnya terhadap ekosistem dan lingkungan sosial masyarakat. TNDS merupakan kawasan penting bagi seluruh warga Kalimantan Barat. Tempat ini membutuhkan sentuhan kasih segenap elemen, dan pemerintah yang Pro Rakyat hendaknya memiliki tanggung jawab untuk menjaga, merawat dan melestarikannya melalui kebijakan yang jelas keberpihakannya terhadap masa depan TNDS dan warga disekitarnya yang mengandalkan kekayaan TNDS sebagai sumber kehidupan. Kebijakan yang pro rakyat dan keberlanjutan TNDS tentu akan mendapat apresiasi yang luas dari warga. Pemerintah (Kabupaten, Propinsi dan Pusat) hendaknya bersikap tegas. Kaji ulang kebijakan pembukaan kawasan TNDS melalui perkebunan sawit. Hentikan eksploitasi kawasan oleh investasi pembukaan hutan melalui perkebunan sawit di TNDS! Hendrikus Adam Kadiv Riset dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat.