Page 3

Arah

Tanah, Neokolonialisme, dan Reforma Agraria Oleh: Agus Pranata *

Kata-kata Agraria (berasal dari bahasa Latin: agre) yang berarti tanah, inilah yang hendak kita telisik karena menyangkut jalan utama penyelamatan penghidupan rakyat Indonesia dan kedaulatan nasional. Penelisikan soal tanah ini penting sekali bagi negara agraris seperti Indonesia, yang sekitar 70% susunan (corak ekonomi) penghidupan rakyatnya bergantung pada tanah.

Di abad ke 14 muncul sistem kepemilikan “tanah raja”, khususnya di Jawa, kaum priyayi diberikan tanah lungguh (apnage). Tanah lungguh diberikan bukan menurut luasnya, melainkan menurut jumlah penduduknya (cacah). Karena itu, kemakmuran priyayi ditentukan bukan berdasarkan luas tanahnya, melainkan jumlah pekerjanya: ini merupakan tiang feodalisme. Sampai tahun 1868, W.B. Bergsma, membuat catatan: Eindresume (resume terakhir) tentang penguasaan tanah dikalangan pribumi terbagi tiga: milik perorangan, milik komunal (gemeenbezit), dan tanah bengkok untuk pamong desa (ambtsvelden). Sistem kepemilikan tanah kolektif di desa dan tanah lungguh berakhir dimasa Cultuurstelsel

Struktur Kepemilikan tanah di Indonesia Pada mulanya kepemilikan tanah di Indonesia bersifat kolektif. Pemilikan tanah oleh masyarakat awal ini yang kemudian disebut sebagai tanah komunal. Di desa, tanah dimiliki secara komunal. Kegiatan produksi (pertanian) dikerjakan secara gotong-royong. Bung Hatta menyebutkan corak kolektif masyarakat desa asli di Indonesia tersebut merupakan ciri dari: Sosialisme Indonesia. Tanah kepunyaan masyarakat dan bukan kepunyaan orang-seorang. Kepemilikan pribadi atas tanah selalu dibatasi oleh hak ulayat/bersama. Karena sifat tanah yang berfungsi sosial tadi maka tanah tidak diperbolehkan untuk dikomoditikan.

(tanam paksa) Van Den Bosh (1830-1870). Kepemilikan tanah komunal diganti kepemilikan pribadi, yang tujuannya mengencangkan ekspolitasi pajak contingenten (hasil bumi) dan leverantien (penyerahan hasil bumi) yang lebih besar. Ciri struktur kepemilikan tanah yang terpakai sekarang ini berupa tanah “hak milik privat” dan “tanah negara” adalah bagian dari masalalu politik kolonial. Perampasan tanah dan Neokolonialisme Selain monopoli dagang, sejarah kolonialisme ditandai juga dengan “perampasan tanah” oleh Gotong Royong, Edisi IV Minggu 1 - 2 September 2013

3

Gotong Royong Edisi IV  

Buletin Dwi Mingguan, diterbitkan oleh Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD)

Gotong Royong Edisi IV  

Buletin Dwi Mingguan, diterbitkan oleh Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD)

Advertisement