Page 2

Posisi pepatah di atas. Ada yang terpaksa menjual tanah karena terdesak kebutuhan uang. Tapi ada juga orang yang menjual atau menyewakan tanah hanya karena ia diberi kuasa untuk itu (menjual atau menyewakan).

rakyat dunia ketiga untuk semata menjadi konsumen, bukan produsen. Sederhananya: jual tanah untuk beli beras. Bilapun menjadi produsen maka sekedar kuli yang dikendalikan perusahaan-perusahaan mereka.

Untuk kejadian yang disebutkan terakhir, umumnya dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau instansi terkait, dan kejadiannya dalam skala yang sangat besar. Banyak contoh yang bisa disebutkan mulai dari Aceh sampai Papua. Sudah pasti, penjualan atau penyewaan yang sewenang-wenang oleh pejabat negara/pemerintahan ini membawa malapetaka bagi rakyat banyak.

Gotong Royong edisi kali ini mengulas masalah-masalah terkait tanah dan pertanian. Di sini terdapat tulisan Kawan Agus Pranata tentang sejarah persoalan agraria sejak sebelum zaman kolonial hingga masa neo-kolonial sekarang. Kemudian kami mengambil wawancara Peter Wolter dengan Jean Ziegler, mantan utusan khusus Perserikatan BangsaBangsa (PBB) untuk masalah hak atas pangan. Selanjutnya tulisan Kawan Ulfa Ilyas tentang pengalaman reformasi agraria di Venezuela. Sebagai penutup kami hadirkan sekelumit cerita tentang Suku Anak Dalam dan perjuangannya yang kembali dicatatkan oleh Kawan Agus Pranata.

Mengacu sumber Berdikari Online, saat ini perusahaan sawit telah menguasai 8 juta hektar tanah di Indonesia. Sementara perusahaanperusahaan pertambangan, yang jumlahnya tidak sampai 2.000 buah, telah menguasai 35% daratan kita. Belum perusahaan kehutanan yang menguasai jutaan hektar lainnya.

Keseluruhan materi ini mengingatkan kita akan pentingnya perebutan kembali kedaulatan nasional yang telah dirampok oleh kapital asing bersama kompradornya. Dasar pemikiran dari aksi perebutan kembali ini jelas, yakni cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Di dalam cita-cita itu, para pendahulu telah memberi pengertian yang sangat baik tentang hakekat tanah sebagai sumber kekayaan kolektif bangsa yang tidak segampang sekarang diberikan kepada pemodal sebagaimana yang diatur Pasal 33 UUD 1945.

Ironisnya, di sisi yang lain, kondisi pertanian kita semakin terpuruk. Semakin banyak saja bahan pangan yang harus diimpor, mulai dari bawang, cabe, kentang, bahkan sampai singkong dan lele! Tentu ada persoalan yang kelihatannya berbeda dari persoalan tanah, yakni terbatasnya sarana produksi. Tapi bila ditelusuri, maka bisa ditemukan bahwa dua kejadian ini (tanah dan sarana produksi) bukan ketidaksengajaan. Logika kapitalisme masa kini mengarahkan

Gotong Royong Menemukan Kembali Jalannya Revolusi Kita Diterbitkan Oleh Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) Jl. Tebet Dalam II G No. 1 Jakarta Selatan 12810 Telepon/Fax: +(6221)8354513 Email: kppprd@yahoo.com Dewan Redaksi: Agus Jabo Priyono, Dominggus Oktavianus, Rudi Hartono, AJ Susmana, Binbin Firman Tresnadi, Yudi Budi Wibowo, Agus Pranata

Gotong Royong, Edisi IV Minggu 1 - 2 September 2013

2

Gotong Royong Edisi IV  

Buletin Dwi Mingguan, diterbitkan oleh Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD)

Gotong Royong Edisi IV  

Buletin Dwi Mingguan, diterbitkan oleh Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD)

Advertisement