haluanriau-2012-03-22 by Haluan Riau

SUMBAR

Kamis, 22 Maret 2012

Padang Sediakan Rp4,53 Miliar untuk Askes RSUD Dana tersebut telah dianggarkan dalam APBD Padang 2012 dan pelaksanaan program dilakukan pihak RSUD dan pihak terkait lainnya. Demikian dikatakan Walikota Padang, Fauzi Bahar dalam penjelasan Perda

PADANG-Pemerintah Kota Padang menyediakan anggaran sebesar Rp4,53 miliar untuk membiayai program asuransi kesehatan bagi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin Padang selama 2012.

Lain geleang panokok asiang kacundang sapik. Maksudnya: Gelagat seseorang atau suasana yang menunjukkan tanda-tanda akan terjadi sesuatu yang tak diingini.

APBD 2012 di Padang, Rabu (21/3). Ia menjelaskan, anggaran Askes itu dimanfaatkan untuk membiayai tiga kegiatan. Yakni, dana Jaminan Askes dengan anggaran Rp682 juta, Jaminan Kesehatan Masya-

Lah samak jalan kapintu, lah tarang jalan kadapua. Maksudnya: Seorang suami yang tidak kenal lagi pada tugasnya sebagai mamak dari kemenakan, tetapi semata tahu kepada si istri saja.

Lintas 297 Sekretaris Nagari di Sumbar Belum PNS Pembukaan Lahan

PADANG-297 jabatan sekretaris nagari dan desa di 15 kabupaten/kota di Sumatera Barat belum diisi oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diamanatkan Permendagri No 72 Tahun 2005. "Kita sudah mengingatkan dan menyosialisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Dari 15 kabupaten dan kota itu terdapat sebanyak 768 nagari/desa, tapi baru diisi sekitar 471 sekretaris yang berstatus PNS," kata Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar Fachril Murad di Padang, Rabu (21/3). Ia menjelaskan, sesuai amanat Permendagri itu, proses pengisian sekretaris nagari/desa sudah harus selesai sampai akhir Desember 2011 lalu. Namun kenyataan masih belum terealisasi secara keseluruhan. Kondisi itu, alasan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota, dikarenakan faktor kapasitas PNS yang akan ditempatkan untuk mengisi sekretaris nagari/desa tersebut. Menurut dia, tujuan Pemerintah Pusat sekretaris nagari/desa diisi PNS, karena uang yang dikelola bersumber dari APBD kabupaten/kota. Jadi, sesuai dengan pasal 14 Peraturan Pemerintah (PP) No 45 Tahun 2007, sekretaris nagari/desa yang diangkat menjadi PNS sekurang-kurangnya selama enam tahun tidak boleh dimutasikan ke unit lain. Namun, bila ditemukan ada yang melakukan diminta kepada bupati dan wali kota untuk mengembalikan yang bersangkutan ke jabatan sebagai sekretaris nagari/desa. Ia mengatakan, sekretaris nagari/desa yang dapat diangkat menjadi PNS itu, bagi yang masa jabatannya sudah sampai enam tahun pada 2004. Pengusulan, katanya, tergantung dari pemerintah kabupaten dan kota sesuai kebutuhan wilayahnya masing-masing. Ke depan untuk pemenuhan yang masih tersisi itu, bupati dan wali kota dapat merekrutmen tenaga administrasi yang akan ditempatkan sebagai sekretaris desa/nagari. "Sekarang ada sekitar 106 nagari di Pesisir Selatan yang baru dimekarkan dan belum punya kode wilayah karena dalam proses di Kemendagri," ujarnya. Di Sumatera Barat terdapat sebanyak 642 nagari, 126 desa dan 259 kelurahan tersebar pada 19 kabupaten dan kota.(ant/mel)

Sebuah rumah berdiri di hutan pinus yang telah gundul di daerah Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, Senin (19/3). ANT

rakat (Jamkesmas) Rp3,5 miliar dan dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Rp352 juta. Sementara itu, pendapatan daerah Pemerintah Kota Padang pada 2011 yang bersumber dari penerimaan Askes di RSUD dr Rasidin Padang terealisasi Rp2,89 miliar. Realisasi penerimaan Askes tersebut melebihi dari yang ditargetkan Pemkot Padang yakni sebesar Rp2,46 miliar atau terealisasi 117,81 persen," sebutnya. Dengan demikian terdapat kelebihan penerimaan retribusi askes yang dipungut RSUP Rasidin mencapai Rp438,23 juta," tambahnya. Ia menjelaskan, retribusi Askes terdiri dari penerimaan Askes yang terealisasi sebesar Rp651,81 juta atau 102,88 persen dari yang ditargetkan Rp633,54 juta. Kemudian, penerimaan Jamkesmas dengan realisasi mencapai Rp1,98 miliar atau 132,25 persen dari yang ditargerkan Rp1,5 miliar. Selanjutnya, retribusi dari jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dengan nilai terealisasi sebesar Rp263,06 juta atau 80,5 persen dari yang ditargetkan Rp326,77 miliar.(ant/mel)

Kasubdin Keswan Payakumbuh Akui Korupsi PADANG-Hariyeni, Kepala Sub Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh mengakui dirinya korupsi dana kegiatan penanggulangan flu burung di Dinas Pertanian dan Perikanan setempat tahun 2006-2007 lalu. Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang yang dipimpin Imam Syafei beranggotakan Kamijon dan M Takdir, Rabu (21/3), terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta keringanan hukuman.

"Saya sangat menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi," katanya saat membacakan pembelaan pribadi di Pengadilan Tipikor Padang. Selain mengaku bersalah, terdakwa juga mempertanyakan pasal dalam tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) berbeda antara dirinya dengan terdakwa lainnya. "Sama-sama dituduh melakukan korupsi tetapi pasal yang dikenakan berbeda," katanya.

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

Tidak hanya dalam penerapan pasal tuntutan, penuntut umum juga menuntut hukuman yang tinggi kepada Hariyeni, yakni lima tahun penjara dan membebankan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 3 bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp93,6 juta. "Tuntutan uang pengganti itu tidak jelas darimana perhitungannya oleh JPU," ujarnya. Sementara pengacara terdakwa, Wilson Saputra, batal membacakan pembelaan karena isi pembelaan yang

akan dibacakannya bertentangan dengan isi pembelaan Hariyeni. "Dalam pledoi terdakwa, Hariyeni mengakui kesalahannya, sedangkan dari pihak pengacara, tetap mengutamakan terdakwa tidak bersalah," kata Wilson. Sebelumnya, JPU Kejaksaan Negeri Payakumbuh menegaskan terdakwa bersalah dan secara meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembe-

rantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu. Terdakwa selaku pelaksana kegiatan dan pencegahan dan pemberantasan flu burung, tidak dapat mempertanggungjawabkan laporan penggunaan anggaran penanggulangan mewabahnya virus avian influenza (H5N1) di Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh tahun 2006-2007.(ant/mel)

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Pengukuhan

H. TENAS EFENDY H. TENAS EFENDY Sebagai Ketua Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau

Sebagai Ketua Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau

Dan

AL AZHAR

Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau

DAN PENGURUS LAINNYA

MASA KHIDMAT 2012-2017

Oleh Gubernur Riau

DR (Hc) H.M. RUSLI ZAINAL, SE, MP

Rabu, 21 Maret 2012 di Balai Adat Melayu Riau Jl. Diponegoro No. 29 Pekanbaru

Tertanda

Drs. H. SYAMSUAR, M.Si

Drs. H. ALFEDRI, M.Si

Drs. IRWAN, M.Si

Drs. H. MASRUL KASMY, M.Si

BUPATI

WAKIL BUPATI

BUPATI

WAKIL BUPATI

Drs. H. AMZAR, M.Si

H. ZUBIARSYAH MS, SH

SEKDAKAB

SEKRETARIS DAERAH