JUMAT
ROKAN HULU
25 APRIL 2014
DENYUT
11
ADVERTORIAL
NEGERI SERIBU SULUK 401 CALON GURU PDTU DAN PDTW
60 Orang tak lulus Seleksi Bahan PASIRPENGARAIAN(HR)- Dari 401 pendaftar calon guru Pendidikan Diniyah Takmiliyah Wustha dan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Ulya yang mendaftar di Disdikpora Rohul, sebanyak 61 orang tidak lolos seleksi bahan. Hal ini terlihat dari pengumuman yang dikeluarkan Kamis (24/4) sore. Dijelaskan Kepala Dinas Pendikan, Pemuda dan Olahraga Rohul M Zen melalui Kabid Pendidikan SMP dan SMU Abizar, M Zen Kamis (24/4), dari 53 orang yang mendaftar PDTU, yang lulus sebanyak 44 orang, sedangkan 348 orang yang mandaftar PDTW, yang lulus seleksi bahan sebanyak 296 orang. Calon yang tidak lulus seleksi bahan tersebut disebabkan beberapa hal. Di antaranya ada yang belum punya ijazah, lewat umur dari 40 tahun, tidak sesuai jurusan, keterangan domisili, tidak menggunakan KTP asli dan jumlah IPK di bawah 2,75. Abizar juga menyampaikan, bagi yang lulus seleksi bahan, diharapkan mendaftar ulang mulai Kamis 24-28 April setiap hari kerja. Mereka harus menunjukkan KTP asli, transkip nilai dan ijazah asli. Sedangkan pelaksanaan tes tertulis tanggal 29 April dilaksanakan di aula Masjid Agung Islamic Center. Sedangkan tes lisan direncanakan tanggal 6-9 Mei mendatang di tempat yang sama. Untuk itu, Abizar mengharapkan kepada para peserta tes agar datang 15 menit sebelum ujian dilaksanakan. Bagi yang tidak hadir dianggap mengundurkan diri. Dari 348 orang tersebut akan diambil 237 orang yang akan ditempatkan di 16 kecamatan yang ada di Rohul untuk PDTW dan PDTU akan ditempatkan di SMA I Pasir Pengaraian dan SMA I Ujungbatu.(yus)
LAMR ROHUL
Segera Adakan Seminar Hak-Hak Adat dan Ulayat PASIRPENGARAIAN(HR)- Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu, Tengku Armien Rafli, menyebutkan setelah disahkannya APBD Rokan Hulu 2014, pihaknya akan menggelar seminar dengan seluruh Lembaga Kerapatan Adat yang ada di lima luhak. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membicarakan atau mengulas secara terperinci tentang usulan Rancangan Tengku Armien Peraturan Daerah tanah ulayat dan tanah hak-hak adat bersama Lembaga Kerapatan Adat yang ada di lima luhak. Yakni luhak Kepenuhan, Rambah, Tambusai, Rokan IV Koto dan Kuntodarussalam. “Ranperda hak-hak adat dan hak-hak ulayat ini dibahas untuk membicarakan secara terperinci agar diajukan ke DPRD. Tujuannya agar seluruh tanah ulayat dan tanah persukuan yang disebut hak-hak adat dikembalikan,” terang Ketua LAMR Rohul, kepada Haluan Riau, Kamis (24/4). Dijelaskan Tengku Ketua LAMR Rohul, bila ada tanah ulayat yang telah masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, hal itu akan dirundingkan bersama masyarakat dengan mengacu kepada peraturan Menteri Pertanian dan Perkebunan. Dimana warga tempatan akan mendapat 20 persen dari lahan yang dikelola oleh Perusahaan. “Kendala kita dalam melaksanakan seminar ini soal anggaran saja. Mudah-mudahan dengan disahkannya APBD tahun 2014 ini rencana kita dalam menyusun Ranperda hak-hak tanah ulayat dan tanah hak-hak adat akan berjalan sesuai yang direncanakan,” harap Ketua LAMR Rohul. Di tempat terpisah, Ketua LKA Luhak Kuntodarussalam, Tengku Rusli, mengaku setuju akan Ranperda yang di usulkan LAMR Rohul tersebut. Karena menurutnya, dalam sejarah tidak mungkin sebuah wilayah yang mempunyai adat istiadat tidak memiliki hak ulayat. Karena adat istiadat warga tempatan akan terlaksana secara turun temurun. “Pemerintah harus menghargai sejarah. Karena dalam sejarah, tidak mungkin sebuah wilayah yang mempunyai adat istiadat tidak memiliki hak ulayat. Kemudian dampak positif yang didapat untukmengembalikan hak-hak adat dan hak-hak ulayat ini bila dilihat dari sudut ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan warga tempatan. Untuk itu semua pihak harus berbesar hati,” harap Rusli. Ditambahkannya, luas tanah ulayat yang ada di luhak Kuntodarussalam saat diperkirakan mencapai 30 ribu hektare. Sementara lahan yang merupakan hak-hak adat yang disebut dengan tanah persukuan Tengku Panglima besar sekitar 1.300 hektare. “Tanah ulayat yang yang ada di Luhak Kuntodarussalam saat ini sebagian besar sudah masuk dalam HGU perusahaan. Namun mengacu kepada peraturan Kementrian Pertanian dan Perkebunan 20 persen dari lahan yang dikelola akan diserahkan kepada warga tempatan atau setidaknya menunggu satu periode jelang masa HGU berakhir,” terang Tengku Rusli. (gus)
ADV/HUMAS
Kamis Bersih
Bupati Acahmad, Wakil Bupati Hafith Syukri dan Sekretaris Daerah Damri melakukan gerak jalan santai dalam rangka Kamis Bersih, Kamis (24/4) di halaman Kantor Bupati Rohul.
Akhirnya, DPRD Sahkan APBD Rohul 2014 PASIRPENGARAIAN(HR)- DPRD Kabupaten Rokan Hulu akhirnya menyepakati pengesahan RAPBD Kabupaten Rohul 2014 dalam rapat paripurna penyampaian laporan banggar atas pembahasan ranperda RAPBD Kabupaten Rohul tahun 2014, Kamis (24/4), di gedung DPRD Rohul. Paripurna ini sekaligus pengambilan keputusan terhadap RAPBD tahun 2014 menjadi Peraturan Daerah. Rapat paripurna yang dilanjutkan dengan penutupan masa sidang pertama tahun 2014 dihadiri sebanyak 25 anggota DPRD Rohul. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Rohul, Hasanudin didampingi Nurkhalis dan Erizal, selaku wakil Ketua DPRD Rohul. Turut hadir, Wakil Bupati Rokan Hulu, Hafith Syukri, Sekda Rohul, Damri, serta sejumlah kepala dinas, badan dan kantor yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Paripurna diawali dengan pembacaan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rohul. Setelah mendengarkan hasil laporan banggar, dilanjutkan pengesahan. Sebelum pengesahan lebih dulu Ketua DPRD Rohul, Hasanudin meminta persetujuan 25 anggota DPRD Rohul. Dan seluruh DPRD Rohul, yang hadir saat ini menyetujui. Namun jelang pengesahan dilakukan Ketua DPRD Rohul, sidang paripurna sempat diskor selama beberapa menit untuk membicarakan teknis prosesi penandatanganan. Peserta rapat paripurna ada yang meminta agar penandatangan RAPBD tahun 2014 sebaiknya ditandatangani langsung oleh kepala daerah. Karena sejak empat tahun paripurna pengesahan RAPBD, tidak pernah dihadiri
Bupati Rohul. Namun mengingat penandatanganan kesepakatan pengesahan RAPBD menjadi APBD Kabupaten Rokan Hulu 2004 bisa ditandatangani di luar sidang, ditambah lagi tidak adanya keberatan 25 anggota Dewan yang hadir, akhirnya Ketua DPRD Rohul Hasanudin, mengetok palu tanda disahkan RAPBD menjadi APBD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2014 sebesar Rp1,7 triliun lebih. Pada kesempatan itu Ketua
DPRD Rokan Hulu, menyampaikan beberapa rekomendasi. Antara lain kegiatan swakelola minta diaudit. Kemudian meminta kepala daerah segera menindaklanjuti dan melaksanakan kegiatan APBD Rohul 2014 sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Wakil Bupati Rokan Hulu, Hafith Syukri, dalam sambutannya menyampaikan proses pengesahan RAPD menjadi APBD Rokan Hulu 2014 sudah melalui tahapan dan sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Menurut Hafit Syukri, komposisi APBD Rohul tahun 2014 baik belanja langsung maupun tidak langsung dinilai hampir mendekati komposisi ideal yakni 60-40. Dengan rincian 60 persen untuk kegiatan pembangunan dan 40 persen untuk kegiatan aparatur
ADV/HUMAS
KETUA DPRD Rohul, Hasanudin didampingi Wakil Bupati Rohul, Haifth Syukri, bersama dua pimpinan DPRD Rohul lainnya menghadiri sidang paripurna pengesahan RAPBD Rohul 2014, Kamis (24/4)
AUDIENSI NPC ROHUL DENGAN BUPATI
Tingkatkan Prestasi di Setiap Cabor PASIRPENGARAIAN(HR)Bupati Rokan Hulu meminta kepada National Paralympic Committee Kabupaten Rohul agar mampu meningkatkan prestasi di cabang olahraga yang diikuti. Hal ini di-
sampaikan Bupati melalui Asisten Administrasi dan Pemerintahan, T Habrizal pada pertemuan yang dilakukan, Kamis(24/4) di aula Kantor Bupati Rohul. Disampaikannya, Pem-
kab Rohul cukup perhatian terhadap organisasi penyandang cacat di Kabupaten Rohul. Hal ini terlihat dari bantuan yang diberikan melalui APBD Rohul tahun 2013 sebesar Rp200 juta.
TELEPON PENTING Sekretariat DPRD Rohul
(0762) 91460
Kejari Pasirpengaraian
(0762) 91226
Polres Rohul
(0762) 91110
Pengadilan Negeri
(0762) 91677
Kantor Pos dan Giro
(0762) 91221
HALUAN RIAU/YUS
q REDAKTUR: NURSYAMSI
pemerintah. Ini membuktikan Pemda Rohul selalu komit untuk pembangunan di Rokan Hulu. “Komposisi belanja langsung dan tidak langsung yang saat ini mendekati angka ideal tentu tidak lepas dari hasil kerja sama antara DPRD dengan Pemerintah Rohul. Untuk itu, kami berharap kepada Dewan yang terhormat agar kegiatan yang dilakukan tidak hanya terhenti dalam pengesahan, tapi juga dilanjutkan dengan kontrol lainnya,” harap Hafith Syukri. Pada kesempatan itu juga, Wakil Bupati Rokan Hulu berharap masa verifikasi APBD yang dilakukan di tingkat Provinsi Riau dapat dipercepat sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Agar kegiatan pembangunan di Rohul bisa segera dilaksanakan. (adv/hms)
PENGURUS NPC Riau berfoto bersama dengan pengurus NPC Rohul saat melakukan kunjungan kerja di Rohul, Rabu (23/4).
Habrizal mengakui dengan bantuan tersebut, pengurus sudah memperlihatkan kerja kerasnya dalam membina organisasi dan para atlet. Sehingga mereka menunjukkan keberhasilan pada beberapa cabang olahraga yang diikuti, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Untuk itu, Bupati meminta di tahun 2014 ini prestasi para atlet supaya ditingkatkan lagi. Agar bantuan yang diberikan tidak sia-sia. Sementara itu, Ketua NPC Provinsi Riau Jaya Kesuma pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Rohul yang cukup peduli dengan kiprah NPC Rohul. Namun Jaya berharap hendaknya Pemkab Rohul juga memberikan dukungan, kekuatan dan semangat kepada NPC Rohul agar mereka bisa tenang dalam mengikuti latihan sesuai dengan bidangnya masing-masing. "Saat ini yang sangat dibutuhkan NPC Rohul yak-
ni lapangan tempatlatihan atlet, kantor NPC, serta sarana dan prasarana untuk mendukung pelatihan itu sendiri," tambah Jaya. Hal senada juga disampaikan Ketua NPC Rohul Pius. Dikatakannya yang menjadi kendala saat ini untuk mengembangkan sayap adalah kurang bergabungnya penyandang cacat yang ada di Rohul dengan NPC. Hal ini disebabkan karena masih adanya para orangtua yang memiliki anak cacat menolak bergabung dengan NPC. PAra orangtua ini merasa malu punya anak cacat. "Walaupun anak itu cacat, tetapi tetap mempunyai hak hidup sebagaimana warga lainnya yang tidak cacat," ujar Pius. Pius memnita kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu agar bisa bekerja sama dengan NPC Rohul untuk memberikan pandangan kepada para orangtua agar mau menggabungkan anaknya pada NPC Kabupaten Rokan Hulu.(yus) q LAYOUT: DEDE SARTIKA