Page 4

SABTU

GAGASAN

4 Taj u k

Menunggu Kejutan Anas JUMAT (10/1/2014), Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum Partai Demokrat ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Anas ditahan terkait dugaan gratifikasi dalam proyek Hambalang. Sebelum ditahan Anas sempat tidak bersedia memenuhi panggilan KPK. Penasehat Hukum Anas menyebutkan surat panggilan KPK tidak jelas, bahkan menurut mereka lebih jelas undangan pernikahan daripada surat panggilan KPK. Anas dan loyalisnya, sempat menyebutkan akan memberikan kejutan pada panggilan kedua Anas, Jumat (10/1) atau yang lebih dikenal dengan Jumat Keramat. Berbagai pihak bertanya-tanya dan penasaran dengan kejutan apa yang akan diberikan Anas Urbaningrum. Namun hingga dirinya ditahan dan digiring ke Rutan, hingga pukul 21.00 WIB, kejutan itu tidak terlihat. Bahkan dirinya yang mendapat kejutan berupa pelemparan telur. Bahkan Anas mengucapkan terimakasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini tentunya jauh dari harapan masyarakat Indonesia, yang berharap Anas mengungkap skenario besar lainnya mengungkap korupsi di Indonesia. Pernyataan-pernyataan Anas ini memang membuat penasaran, namun hingga kini belum ada bukti, baru sebatas omongan. Kita lihat saja ketika Anas Urbaningrum pertama kali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Hambalang ini. Ketika itu Anas menyatakan penetapan dirinya ini baru merupakan lembaran pertama (awal). Menurutnya akan ada lembaran-lembaran lainnya. Pernyataan inipun membuat penasaran sebagian rakyat Indonesia, Namun setelah satu tahun berlalu, lembaran-lembaran yang diharapkan tak kunjung ada. Tidak ada lembaran lainnya setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya ditahan KPK. Jadi wajar saja pernyataan-pernyataan Anas Urbaningrum ini ditanggapi sinis oleh Ruhut Sitompul SH, koleganya sesama Partai Demokrat. Menurut Ruhut dirinya sudah tahu kejutan apa yang akan diberikan Anas dan ditanggapi dengan tertawa sinis dari Ruhut. Meski demikian, masyarakat tetap berharap Anas akan memberikan kejutan-kejutan besar di balik korupsi besar di Indonesia. Namun jika memang tidak ada, hendaknya Anas tidak perlu lagi mengumbar-ngumbar kata-kata yang membuat penasaran yang akhirnya mengkerdilkan Anas Urbaningrum. Dan lebih baik lagi belajar dari Andi Mallarangeng kolega Anas yang sudah lebih dulu mendekam di Rutan terkait kasus yang sama. Kita tahu ketika KPK menetapkan Andi Mallarangeng sebagai tersangka dalam kasus Hambalang ini, dengan legowo menerima hal itu dan menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Andi Mallarangeng menyatakan pengunduran dirinya itu agar ia bisa lebih fokus menghadapi persoalan hukum dirinya. Andi pun tidak bersedia berkomentar mengenai sikap tersangka korupsi lainnya. Ia berjanji akan menyampaikan pembelaannya di pengadilan Sikap Andi Mallarangeng ini pula yang membuat dirinya lebih dihargai meski berstatus tahanan tersangka korupsi.***

POKOK PIKIRAN

Perhatian Khusus PULAU Bengkalis dan Pulau Rupat berbatasan langsung dengan Melaka, negara bagian Malaysia yang tentunya perlu mendapat perhatian khusus, termasuk masalah pengamanan. Hal ini penting karena dengan kondisi geografis seperti ini rentan sekali terhadap penyelundupan narkoba seperti yang Herliyan Saleh Bupati Bengkalis sudah beberapa kali tertangkap di pelabuhan internasional Selatbaru. Dalam pengembangan daerah perbatasan ini, Pemkab Bengkalis juga sudah membentuk satuan kerja perangkat daerah khusus, yaitu Badan Pengelolaan Daerah Perbatasan tahun 2012 lalu.

POJOK HALUAN - 2.000 Guru Tunggu Dana Sertifikasi + Jangan ditahan-tahan Pak Cik - Masyarakat Diminta Waspadai Produk Ilegal + Peran aparat mengawasi juge keharusan Pak Cik

TERBIT SEJAK 1 AGUSTUS 2000 (RIAU MANDIRI)

HALUAN MEDIA GRUP

Pemimpin Umum : H Basrizal Koto Wakil Pemimpin Umum / Pemimpin Perusahaan : H Dheni Kurnia Pemimpin Redaksi ( Non Aktif) : Zul Effendi Wakil Pemimpin Redaksi / Penanggungjawab : Mohd Moralis Wakil Pemimpin Perusahaan : Sonya Basko

Tetap Waspada terhadap Penyadapan (BAGIAN KEDUA-HABIS)

E

DWARD Snowden, pemuda kelahiran Amerika mantan staf NSA (National Service Agency), kontraktor CIA, sekarang menjadi buron pemerintahnya karena membongkar kejahatan penyadapan NSA Amerika ke berbagai negara seantero dunia. Atas “jasa” Snowden juga, penyadapan Australia terhadap Indonesia ia bongkar. Berdasarkan keterangannya, ia membobol data rahasia Australia berbentuk materi presentasi dalam format Power Point yang berisi presentasi data telepon pejabat Indonesia dalam kurun waktu 15 hari di bulan Agustus 2009. Yang disadap adalah CDR (Call Data Record). Pada material presentasi terlihat sebagai milik DSD (Defense Signal Directorate). DSD adalah badan intelijen Pemerintah Australia yang bertanggung jawab atas signal intelligence dan information security, yang sekarang bernama Australian Signals Directorate. CDR atau Call Data Record berisi data mentah dalam local switch sistem telekomunikasi yang mencatat ke mana saja nomor telepon melakukan outgoing call, tanggal berapa, jam berapa, dan berapa menit. Keluaran (output) data ini biasanya diolah di Billing System, disortir berdasarkan nomor pengguna, ditambah logo dan tulisan ini-itu menjadi tagihan telepon seperti yang kita sering lihat. Karena Call Data Record yang disadap oleh Snowden adalah selular, maka jenis pesawat telepon pengguna juga tercatat. Teknologi telekomunikasi yang semakin canggih memungkinkan pemiliknya untuk memata-matai pemimpin negara lain dengan mudah. Handphone milik Kanselir Jerman yang begitu maju canggih dan sudah dilengkapi alat anti sadap, masih saja bisa disadap Amerika, menunjukkan bahwa Amerika atau bahkan negara manapun tak akan berhenti menyadap negara lain. Hanya penyadapan yang terbongkar yang mereka hindari tetapi mereka akan belajar lagi menyadap dengan aman, dengan mempercanggih teknologi dan mencegah menyusupnya pembocor. Dengan asumsi ini penyesalan dan janji Australia untuk tidak menyadap Indonesia adalah janji yang tingkat kepercayaannya

B

ERKACApada pengalaman 2013, maka selayaknya diwaspadai semakin tingginya persentase penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) dan dana hibah. Salah satu pemicunya, lantaran integritas moral pejabat yang jongkok dan banyak titik lemah dari pengaturannya. Padahal, regulasi penggunaan dana bansos sudah diperbaiki tetapi tetap saja ada upaya untuk menyelewengkan dana tersebut dengan memanfaatkan kelemahan tentang siapa saja yang tidak berhak menerima dana bansos. Akibatnya, dana bansos dan hibah yang mestinya diberikan kepada warga dan organisasi masyarakat yang membutuhkan bantuan, tetapi karena pejabatnya tidak punya moral maka banyak pemberian bansos yang fiktif. Seharusnya dana bansos berfungsi sebagai "pelampung" dan alat penyelamat bagi rakyat yang te-

Oleh H Nofel SH nol persen, sekalipun intelejen Australia menjamin tak akan ada lagi penyadapan di masa depan. Dengan musibah penya-

badi perlu terus dilakukan secara kontinu agar kejadian serupa tak terulang. Sanksi Hukum Seperti diketahui penye-

tronik tertentu milik orang lain; dan ayat (2) bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan

dapan oleh Pemerintah Australia, informasi rahasia atau dikecualikan di dalam negeri yang dilindungi oleh UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No 14/200 pasal 17), sangat potensial dicuri Australia, tidak hanya informasi terkait hankam tetapi bisa juga informasi kekayaan alam kita, informasi tentang deal-deal penting pejabat kunci Indonesia dalam mengelola negara dan informasi strategis lainnya. Belajar dari kasus tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya untuk melindungi rahasia negara dari penyadapan pihak asing, karena kemungkinan muncul “Australia-australia’ lainnya tetap saja besar. Pemeriksaan seluruh operator telekomunikasi di Indonesia pada keamanan jaringannya perlu karena khawatir jaringan tersebut digunakan untuk menyadap pejabat Indonesia. Penerapan sistem manajemen standar ISO 27001 (Information Security Management) dan ISO 31000 (Risk Management) yang juga menyangkut audit keamanan sistem jaringan, termasuk juga kepatuhan terhadap ketentuan lawful interception. Pemeriksaan apakah ada penyusup gelap, penyadapan oleh oknum swasta illegal, pengetatan soal perlindungan data pelanggan, registrasi, dan informasi pri-

lenggaraan jaringan telekomunikasi untuk publik diatur oleh UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Jika ada personel atau perusahaan telekomunikasi yang terlibat dalam penyadapan, maka ada hukuman yang diberikan. Ancaman pidana terhadap kegiatan penyadapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Telekomunikasi, adalah kurungan penjara maksimal 15 tahun. Sementara itu, di Pasal 47 UU ITE, hukuman maksimal atas kegiatan penyadapan adalah penjara 10 tahun atau denda paling banyak Rp800 juta. Penyadapan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 40 UU 36/1999 tentang Telekomunikasi yang menyebutkan, bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melaiui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Pada pasal 31 ayat UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan: ayat (1) bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau elek-

intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau dokumen elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan/ atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Penyadapan hanya dimungkinkan untuk tujuan hukum. Hanya ada lima aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyadapan, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pada batas-batas dan tujuan tertentu, penyadapan dapat dimungkinkan untuk tujuan-tujuan tertentu, tetapi itupun berat pesyaratannya dan harus izin pimpinan aparat penegak hukum, sebagaimana disebutkan pada Pasal 42 UU Telekomunikasi menyebutkan (ayat 1), bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya; dan ayat (2) bah-

Oleh Marwan Mas rancam hanyut atau tenggelam. Tetapi karena pejabat yang diberi kewenangan begitu luas menentukan siapa yang diberi bantuan, maka tipu muslihat dana bansos untuk kepentingan sendiri semakin marak terjadi. Alih-alih menjadi penyelamat bagi rakyat yang terjerat kemiskinan, justru dibenamkan dalam kemiskinan lantaran diberikan pada yang tidak berhak. Pengaturan dana hibah dan bansos di daerah melalui Permendagri Nomor 32/2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 39/2012 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ternyata belum mampu menutup ruang penyelewengan. Sementara ruang "diskresi" yang dimiliki pemerintah pusat

tidak digunakan dengan baik, setidaknya untuk menetapkan kriteria yang ketat terhadap pengelolaan dana bansos. Begitu pula pada kementerian dan instansi vertikal, pemerintah terkesan memperkuat praktik penyelewengan dana bansos. Boleh jadi karena pejabat pemerintah dan kementerian punya kepentingan terhadap alokasi dana itu. Sebagaimana sering saya dengungkan, bahwa dana hibah dan bansos lebih sering digunakan oleh elit pemerintah pusat, pemimpin kementerian, dan pemerintah daerah untuk kepentingan kegiatan politiknya. Tetapi begitu sulit menelisik efektivitas dan akuntabilitas penyaluran, penggunaan, dan pelaporan hasil kegiatannya. Aksi mengakali dana bansos terus terjadi, lantaran

tujuan alokasi dalam skema anggaran negara dan daerah, memang dimungkinkan untuk melakukan penyimpangan. Padahal, bansos merupakan pemberian uang atau barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dalam periode tertentu. Dilakukan secara selektif dengan tujuan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Anggaran bansos untuk 15 kementerian dalam APBN 2013 meningkat 72,51 persen atau Rp 13 triliun dari Rp 40,30 triliun pada 2012 menjadi Rp69,54 triliun. Lebih mencengangkan lagi, karena ada 5 kementerian dipimpin oleh menteri yang terdaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pemilu 2014. Kelimanya adalah Menteri Koperasi dan UKM Sjarif Hasan,

Direktur Haluan Media Grup: H. Desfandri Majid. Dewan Redaksi: H. Basrizal Koto, H. Djufri Hasan Basri, H. Dheni Kurnia, H. Edhy Zahar Koto, Mohammad Moralis, Doni Rahim. Ombudsman: H. Edhy Zahar Koto SH, Alhendri Tanjung, SH. Redaktur Senior: Siswandi Syofyan Redaktur: Erina Djohar, Edhar Darlis, Erma Sri Melyati, Imelda Vinolia, Nursyamsi, Arlen Ara Guci, Perdana Putra, Dara Fitria, Yuki Chandra. Sekretaris Redaksi: Widya Ayuni Staf Redaksi: Jhoni Hasben, Nurmadi, Rudi Yanto, Anom Sumantri, Renny Rahayu,Syafri Ario . Redaktur Foto: Azwar. Fotografer: Ahmad Afdhali. Manager TI & Web: Budhy Prasetyo. Staf IT/Website/ Litbang: Ivan Ihromi, M. Ivan Aditama. Layout: Muharmi (Koordinator), Wiwin Hariadi, Jumailis, Doni Jas, Taufik Hidayat, Dede Sartika, Siti Nuraini Grafis: Zulhelmi. Desain Iklan: Alwin Hasan, Tengku Afrizal. Perwakilan Daerah: Inhil: Jumiyardi Ali (Kepala), Irwandi, Ario Gusra. Kuansing: Robi Susanto (Kepala). Inhu: Argus Yandra (Kepala), Efril Reza. Kampar: Akhir Yani (Kepala), Khairuddin Domo. Rokan Hulu: Agustian (Kepala) Yusrizal. Rokan Hilir: Wahyu (Kepala). Bengkalis: Usman Malik (Kepala). Siak: Ali Masruri (Kepala). Pelalawan: Supendi (Kepala), Suhemri Hasan. Meranti: Johanes Sinaga (Kepala). Dumai: Edwar Pasaribu. Biro: Duri: Jhoni Saputra (Kepala), Susiyanti, Pangkalan Kuras: Zulkarnaidi Zola, Perawang: Abdussalam, Tapung: Herman Jhoni. Jaringan HMG Jakarta: H. Desfandri Majid, Sumatera Barat: Yon Erizon. Kepulauan Riau: Sofialdi.

Koordinator Liputan : Elpi Alkhairi Manajer Pracetak/Grafis : Zul Pramana S

WARTAWAN HALUAN RIAU TIDAK DIBENARKAN MEMINTA APAPUN DARI NARA SUMBER DAN SELALU DIBEKALI KARTU PERS

General Manager Minggu : Hendra Saputra

wa untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Demikian pula kemungkinan penyadapan yang dibolehkan dengan syarat yang berat pula yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan, bahwa kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang dilakukan berdasarkan undang-undang. Budaya Lalai Ada budaya menarik yang diungkap oleh seorang ahli keamanan informasi dan telekomunikasi, bahwa minimal 60 persen pejabat Indonesia sering “lupa” menggunakan alat antisadap ketika berbicara masalah masalah rahasia dengan berbagai pihak. Kondisi tersebut diperparah ketidakmauan para pejabat untuk memakai produk antisadap dari Lembaga Sandi Negara, karena merasa kurang percaya diri dan ketinggalan jaman. Padahal, alat-alat antisadap dari luar sudah barang tentu berisi sandi yang bisa dimonitor oleh pemberinya, dan inipun terbukti dengan alat-alat telekomunikasi yang dihibahkan oleh Australia kepada Indonesia beberapa waktu lalu. Tahun 2014 merupakan tahun sibuk di mana ada perhelatan politik nasional yang padat, hendaknya membuat kita tidak lengah terhadap penyadapan oleh asing. Kehati-hatian komunikasi, dengan berasumsi bahwa kita selalu disadap akan membuat keamanan informasi lebih terjamin dan kita perlu untuk tidak jatuh pada lubang yang sama.****

Penulis adalah mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau

Mewaspadai Dana Bansos

Jaringan HMG di Luar Negeri: Harimurti Dika Utama (Los Angeles, USA), Nina Fitri Kurnia (Melbourne, Australia), Dirman Haji Mustafa, Eko Hero (Kuala Lumpur, Malaysia). Alamat Redaksi: Gedung Riau Pers Jalan Tuanku Tambusai No. 7 Pekanbaru 28282. Redaksi menerima tulisan dalam bentuk artikel, laporan perjalanan, opini, diketik dua spasi maksimal 5 halaman kwarto. Redaksi juga menerima foto-foto menarik. Tulisan harus orisinil dan belum pernah dikirim ke media lain. Redaksi berhak mengedit tanpa mengubah subtansi.

Redaktur Pelaksana : Doni Rahim

q REDAKTUR: DONI RAHIM

11 JANUARI 2014

Menpora Roy Suryo, Menteri Pertanian Suswono, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Menteri PDT Helmy Faishal (Sinar Harapan, 16/11/2013). Tentu kita respons atas naiknya dana bansos itu. Setidaknya kepedulian terhadap rakyat sangat tinggi. Sebab masih banyak rakyat di negeri ini yang sangat membutuhkan bantuan dana sosial. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sampai Maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,07 juta orang. Rupanya niat pragmatis menjelang pemilu 2014 menjadi salah satu penyebab membengkak dan membeloknya dana bansos dan hibah kepada orang atau lembaga yang tidak pantas menerima. (sko) Penulis adalah guru besar Ilmu Hukum Universitas 45, Makassar.

Plt Manager Sirkulasi & Pengembangan Pengembangan: Efridel Asisten/ ger Iklan: Muhardi Yance.. Staf Sirkulasi: Syahfari, Arman. Mana Manag Manager Hrd & Adm Sirkulasi: Andri Suryaningsih. Account ger Executive Manag Executive: Jefri Zein, Suherman, Alimudin, Nursadik. Mana Keuangan: Yandes Maksus, Kasir: Netu Okta Fera, Firman. Accounting: Sri Esti Arora. Penagihan: Hendrik Panca Abdi, Agus Salim Harahap. Iklan & Sirkulasi: Telp (0761) 7051960, 572168, Fax: (0761) 572168. Kantor Haluan Media Group Jakarta: Jl. Kebon Kacang XXIX. No 2A Jakarta. Telp elp. (021) 3161472-3161056. Faks. (021) 3153878 dan 3915790. Iklan Halaman I (Pertama) Full Colour Rp.60.000,-/mm kolom Spot Colour Rp.40.000,-/mm kolom Black White (BW) Rp.35.000,-/mm kolom

Iklan Halaman Dalam Full Colour Rp.35.000,-/mm klm Spot Colour Rp.25.000,-/mm klm Black White Rp.17.500,-/mm klm Sosial Rp.10.000,-/mm klm Kolom Rp.150.000/terbit

Penerbit: PT Inti Kharisma Mandiri Riau - Terdaftar sebagai anggota Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) dengan No. 308/2002/ 06/A/2002. Direktur Percetakan: H. Dheni Kurnia. Koordinator Percetakan: Irman Sasrianto. Staf Percetakan: Ramalius, Heru, Ibnu, Supris, Hamzah, Zulfadly, Syahratul, Wahyudi, Rahmad, Abdi. Dicetak oleh PT IKMR Pekanbaru Riau. Isi di luar tanggung jawab percetakan. q LAYOUT: MELISA

Haluanriau 2014 01 11  
Haluanriau 2014 01 11  
Advertisement