GAGASAN
BISNIS & KEUANGAN Sabtu, 24 Maret 2012
Penanggulangan Kemiskinan dengan Pelibatan Si Miskin
Taj u k Kenaikan Harga BBM dan Demo ADA yang patut disyukuri dari berbagai demonstrasi menentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April mendatang. Demo-demo itu membuktikan, kebijakan menaikkan harga BBM selalu merupakan keputusan politik yang sensitif bagi masyarakat. Bagi pemerintah juga demikian. Kebijakan ini selalu sarat politisasi, terbukti pemerintah tidak pernah menaikkan harga BBM menjelang pemilu, karena risiko politiknya sangat besar. Salah satu dampak besar kenaikan harga BBM yang memicu reaksi masyarakat adalah pengaruhnya pada biaya transportasi dan harga-harga kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi bisa melampaui kenaikan harga BBM. Rencana menaikkan harga Rp1.500 dari semula Rp 4.500 per liter bensin dan solar, bisa meningkatkan biaya transportasi hingga 40 persen. Sementara pendapatan masyarakat umum tidak naik, sehingga mengurangi take home pay. Tidak mengherankan bila kenaikan harga BBM di Sudan, yang seperti Indonesia termasuk negara penghasil minyak, disambut huru-hara dan demo yang anarkis. Tentu saja peristiwa serupa diharapkan tidak terjadi di negeri ini. Ketika pemerintah Sudan memutuskan untuk menaikkan harga BBM, situasi politik di negara tersebut tidak stabil. Kondisi inilah yang memicu reaksi berlebihan dari masyarakat yang sedang dihimpit ketidakstabilan negara. Ada logika-logika ekonomi dan sosial yang perlu dijelaskan oleh pemerintah kepada masyarakat, lebih dari sekadar menyandarkan pada persetujuan DPR lewat APBN Perubahan 2012. Misalnya, untuk apa dana yang berhasil dihemat dari kenaikan harga BBM dan dikatakan demi menyehatkan anggaran negara, jika kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk kompensasi ke warga miskin. Penghematan Rp 31,5 triliun, tetapi kompensasi Rp 31,2 triliun. Selain itu, pemerintah juga mesti proporsional dalam menanggapi reaksi masyarakat. Tujuan setiap kebijakan adalah untuk kepentingan rakyat. Jika suatu kebijakan merugikan rakyat, maka pemerintah harus menjelaskan dan meminta kerelaan rakyat untuk berkorban. Tidak proporsional jika dikaitkan dengan upaya-upaya untuk menggulingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, karena kebijakan selalu ada dampaknya. Dalam perspektif itulah kita memahami reaksi masyarakat dan juga sikap oposisi PDIP yang menentang kenaikan harga BBM. Penolakan sebagian masyarakat seharusnya ditangkap sebagai partisipasi positif bagi pemerintah agar mempertimbangkan keputusan lebih matang. Apalagi mengingat fluktuasi harga minyak mentah dunia yang masih terus berlangsung. Konsekuensinya, jika alasan utama ini terus berubah, harga BBM bisa naik lagi atau harus diturunkan. ***
A
DA pepatah, "Bila ingin membantu si miskin, jangan berikan ikannya, tapi cukup berikan kailnya." Bagi pemerintah, pepatah ini tampaknya belum cukup. Hal ini dibuktikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pemerintah bukan saja memberikan kail, pemerintah bahkan telah memberikan ikan, mengajari cara memancing, kail, jala dan sampai perahunya. Kail, jala dan perahu diberikan dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Ikan diberikan dalam bentuk bantuan operasional siswa (BOS), beasiswa untuk siswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat, program keluarga harapan dan beras untuk masyarakat miskin (raskin). Pemerintah mengajari cara memancing melalui berbagai program PNPM seperti PNPM perdesaan, PNPM perkotaan, PNPM infrastruktur perdesaan, PNPM daerah tertinggal dan khusus serta PNPM infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Besarnya perhatian pemerintah pada masalah kemiskinan tercermin pada alokasi anggaran untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2005, pemerintah mengalokasikan Rp 23.412,1 miliar dan pada 2012 meningkat menjadi Rp 98.995,7 miliar. Besarnya alokasi anggaran penanggulangan ke-
Pokok Pikiran Membebani Anggaran
MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin, baru-baru ini mengusulkan agar hukuman pidana bagi koruptor ditetapkan minimal lima tahun. Gagasan ini akan dimasukkan dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Siapa pun yang peduli dengan penyakit kronis bangsa bernama korupsi, gagasan Kemenkumham itu pantas disambut baik. Pasalnya, selama ini hukuman terhadap koruptor terlalu ringan. Dalam banyak kasus, koruptor hanya dihukum penjara 1-3 tahun, padahal uang ratusan juta hingga miliran rupiah sudah 'dijarahnya'. Ironisnya lagi, saat berada di lembaga pemasyarakatan (LP), mereka masih bisa leluasa menempatkan dirinya sebagai 'raja' yang mendapatkan pelayanan secara eksklusif. Narapidana koruptor juga menikmati remisi (yang rencananya hendak dihapuskan oleh pemerintah). Tak heran, di tengah masyarakat sempat
Pojok Haluan - BBM naik, Wako imbau siaga. + Terutame, siage kantong.. - Judi makin marak, Kapolda diminta evaluasi Kapolresta. + Tahu same tahulah..
S uara Pembaca Kirimkan tanggapan, kritikan, pendapat atau pengaduan Anda tentang berbagai hal melalui surat ke Haluan Riau, Jalan Tuanku Tambusai 7 Pekanbaru, atau SMS ke 0761-4888333, atau e-mail ke haluanriaupress@gmail.com.
Mendorong Kaum Muda Jadi Wirausaha KASUS penggelapan pajak di Ditjen Pajak sedang mendapat sorotan hangat. Setelah Gayus Tambunan, muncul kasus Dhana Widyatmika yang sampai saat ini belum jelas seperti apa tindak korupsi yang dilakukannya. Namun, selain mereka berdua, ternyata sudah ada sederet pegawai pajak yang dipecat karena terbukti memiliki rekening tak masuk akal untuk ukuran seorang pegawai pajak. Menelaah hal ini, sebenarnya kita patut bangga bahwa Dhana memiliki jiwa wirausaha. Namun, seharusnya dia tak melanjutkan pekerjaannya sebagai PNS, karena di sana sangat rawan konflik kepentingan. Wirausahawan adalah yang paling dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Jumlah wirausahawan muda kita disebut-sebut masih sangat kecil dibandingkan negara-negara tetangga lain. Menjadi pegawai mungkin masih dianggap bergensi bagi kebanyakan masyarakat kita. Namun, seharusnya anak-anak muda terdidik bisa lebih membuka mata. Ciptakan peluang kerja dan menjadi wirausaha. Jangan hanya mencari peluang untuk menjadi pegawai atau PNS karena dianggap berada di zona hidup yang aman. Saya yakin, jika wirausaha sudah menjadi bagian dari hidup orang Indonesia, akarakar korupsi bisa mulai dicegah. Fitriadi Jalan Kaharuddin Nasution, Pekanbaru
RIAU MANDIRI Pemimpin Umum WPU/Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi WPU Bidang Bisnis/Pemimpin Perusahaan Wakil Pemimpin Perusahaan Redaktur Pelaksana
: : : : :
H. Basrizal Koto H. Dheni Kurnia Sofialdi Prismar Joni M.Moralis, Asril Darma, Budy Satria Koordinator Liputan : Doni Rahim Koordinator Edisi Minggu : Siswandi Syofyan Manajer Pracetak/TI : Budhy Prasetyo
Oleh: Makmun Syadullah miskinan ini sejalan dengan janji pemerintah yang akan membuat APBN semakin pro kemiskinan (pro poor). Penanggulangan kemiskinan juga ditempuh pemerintah melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Alokasi anggaran pemerintah untuk penciptaan lapangan kerja, khususnya melalui pembangunan infrastruktur dan pertanian tahun 2005 mencapai Rp 40.314 miliar dan tahun 2012 meningkat menjadi Rp 240.793 miliar. Alokasi anggaran ini juga sejalan dengan keinginan pemerintah untuk membuat APBN semakin pro penciptaan lapangan kerja (pro job). Efektivitas Efektivitas berbagi program penanggulangan kemiskinan menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah mengklaim telah membuahkan hasil yang dibuktikan dari rasio jumlah penduduk miskin yang terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, jumlah penduduk miskin mencapai 16 persen dari jumlah penduduk dan pada 2011 diperkirakan tinggal berkisar antara 11,5-12,5 persen. Penurunan rasio penduduk miskin ini merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan peningkatan kesejahteraan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per September 2011, jumlah penduduk yang masuk kategori sangat
miskin sebanyak 10,09 juta orang (4,17 persen), sedangkan yang miskin 19,79 juta (8,19 persen). Sementara yang hampir miskin mencapai 27,82 juta (11,5 persen). Selama Periode Maret 2011September 2011 penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,09 juta orang (dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi 10,95 juta orang pada September 2011), sementara di daerah pedesaan berkurang 0,04 juta orang (dari 18,97 juta orang pada Maret 2011 menjadi 18,94 juta orang pada September 2011). Terlepas dari pro dan kontra efektitas program penanggulangan kemiskinan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengingatkan, "Kemiskinan tidak bisa diatasi hanya dengan memasang iklan, seminar, atau memasang poster." Pernyataan Presiden ini jelas merupakan kritikan kepada kementerian terkait yang mengani masalah kemiskinan. Faktanya, masih sering dijumpai berbagai seminar dan workshop di hotel mewah dengan AC yang dingin, membahas masalah pengentasan kemiskinan. Budaya seminar, pasang iklan dan poster untuk program penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa program yang disusun kementerian terkait belum tepat sasaran. Untuk itu, ke depan
program-program seperti ini seharusnya dikurangi melalui pembatasan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan sudah sepantasnya menjadi prioritas. Berbagai program dan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tersebar pada berbagai kementerian harus lebih disinergikan agar benar-benar optimal dan efektif dalam pelaksanaannya. Program juga harus difokuskan pada kegiatan yang mempunyai manfaat nyata kepada masyarakat miskin dan dapat menjangkau lokasi atau daerah miskin yang mempunyai jumlah masyarakat miskin dalam jumlah besar. Inflasi Penanggulangan kemiskinan juga tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi. Menurut Suryamin, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, dari tahun ke tahun terjadi penurunan kemiskinan, akan tetapi penurunannya tidak terlalu drastis. Hal ini disebabkan penduduk miskin berhubungan erat dengan inflasi. Hal ini terbukti di tahun 2011, selama periode MaretSeptember 2011, beberapa komoditas bahan pokok seperti minyak goreng, gula pasir, cabai rawit, dan cabai merah mengalami penurunan
harga eceran, masing-masing turun sebesar 0,35 persen, 2,72 persen, 61,28 persen, dan 30,51 persen. Penurunan tingkat inflasi ini searah dengan turunnya jumlah penduduk miskin pada periode tersebut. Besarnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penanggulangan kemiskinan tidak akan memberikan asa bagi si miskin, sepanjang programprogram yang ditawarkan tidak tepat sasaran. Untuk itu pengelola program pengentasan kemiskinan harus menyasar dengan tepat masyarakat miskin yang memang selayaknya dibantu. Sehingga, angka kemiskinan bisa ditekan dengan lebih cepat. Pengentasan kemiskinan juga harus menggunakan pendekatan 'menjadikan si miskin sebagai subjek pembangunan, bukan objek pembangunan'. Pola pikir objek pembangunan yang menjadikan si miskin sebagai objek pembangunan tidak akan pernah membuahkan hasil. Pendekatan seperti ini hanya memaksakan program pemerintah pada masyarakat, yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dhus, sudah saatnya si miskin dilibatkan dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan, sehingga program akan menjadi lebih efektif. *** Peneliti utama Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan
Minimalisasi Hukuman Koruptor
SELAMA ini Riau Air hanya menghabiskan dan menguras dana APBD, yang jumlahnya sudah tidak terhitung lagi. Hasilnya, tidak ada tanda-tanda RA akan terbang. Dijual sajalah, daripada membebani anggaran terus. Selama ini sudah berapa miliar uang rakyat untuk RA. Kondisi sekarang pun menambah masalah bagi pemerintah, dengan menanggung beban utang. Hasil penjualan RA nanti dapat dimasukkan ke kas daerah dan membayar utang RAL kepada pihak-pihak terkait. Kalau tidak, Mahdinur yang dirugikan rakyat. Karena, uang itu Anggota Komisi D adalah milik rakyat, jadi lebih baik anggaran DPRD Riau untuk RA diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Terkait marwah, apakah pemerintah atau anggota Dewan tidak malu mempertahankan marwah yang terus merugi dan membebani APBD Riau dan mengorbankan kepentingan rakyat?
TERBIT SEJAK 1 AGUSTUS 2000
4
Oleh: Siti Marwiyah muncul anekdot, "Koruptor di Cina, dipotong lehernya (dihukum mati), di Arab dipotong tangannya, di Indonesia dipotong masa tahanannya." Logis jika koruptor tetap merasa nyaman berhadapan dengan aparat-aparat penegak hukum. Pasalnya, selain prosesnya memedulikan kebebasannya, juga sanksi hukumannya tidak tergolong memberatkan meski praktik korupsi sempat disebut-sebut termasuk extra ordinary crime. Faktanya, selama ini hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap koruptor di negeri ini tidak membuat jera para koruptor. Mereka yang sudah terbiasa bersahabat dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) pun tetap melanjutkan korupsinya. Sedangkan yang sebelumnya hanya melihat atau pasif dalam menyikapi maraknya praktik korupsi, akhirnya ikutikutan melakukan korupsi secara kolektif (berjamaah).
Be r a n d a DALAM sepekan terakhir, pemberitaan media baik televisi maupun cetak terfokus membahas aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya dinaikkan pemerintah mulai 1 April nanti. Aksi menolak kenaikan BBM yang dilancarkan kaum buruh dan mahasiswa tersebut langsung mengalahkan sejumlah isu hangat tingkat nasional maupun lokal. Mulai dari berita teroris, kasus Nazarudin, penggelapan pajak yang teranyar terkait sejumlah calon yang akan maju di Pilgub
DKI Jakarta, hingga isu lokal (daerah) mulai dari usulan dana main stadium PON 2012, seputar Pilgubri 2013, hingga eksekusi lahan Kimar Sarah. Harus diakui,dengan kenaikan BBM nanti, jelas semua sektor akan terjadi kenaikan, sebagai dampak kenaikan BBM, terutama harga sembako, karena naiknya biaya transportasi. Tentunya yang paling merasakan dampaknya lagi-lagi masyarakat miskin. Berbagai data kemiskinan baru pun mencuat sebagai akibat kenaikan BBM.
Rasa Keadilan Hukuman terhadap koruptor yang ringan sangat mencederai rasa keadilan. Apalagi, jika divonis bebas, itu lebih menyakitkan. Boleh jadi, karena tuntutan yang lemah atau memang hakim yang bermain mata. Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, menyebut, rendahnya putusan hakim terhadap koruptor merupakan jenis putusan yang kehilangan roh, karena putusan ini berhubungan dengan kesejatian kepentingan rakyat. Jika nantinya dirumuskan aturan yang berisi penetapan hukuman minimal lima tahun bagi koruptor yang melakukan korupsi Rp50 juta, maka idealnya korupsi di atas satu miliar rupiah akan jauh lebih lama dari itu. Stratifisikasi hukuman ini justru berpihak pada prinsip keadilan. Keadilan memperlakukan para penjahat negara dalam koridor prinsip
egalitarianisme atau kesamaan derajat di depan hukum (equality before the law). Selain itu, standarisasi minimal hukuman bagi koruptor juga tidak perlu disikapi oleh hakim sebagai pola pereduksianisasi terhadap kreativitasnya dalam menggali dan menemukan hukum di masyarakat. Tetapi, sebagai pola perlakuan khusus pada koruptor, yang telah mengakibatkan kerugian komplikatif dan akumulatif di tengah masyarakat. Independen Hakim memang mempunyai hak independensi dalam menjalankan profesinya dan bukan mulut undangundang (la bauche de laloi). Tetapi, hak yang secara yuridis melekat ini tidak lantas disikapinya sebagai modal untuk memutus perkara korupsi dengan sesuka hatinya atau sekadar memenuhi dan memuaskan kepentingan individual, keluarga, dan kelompok tertentu. Hakim
macam ini termasuk sosok hakim yang tidak berbeda dengan para koruptor, bahkan layak digolongkan sebagai koruptor kelas utama. Rencana peminimalisasian hukuman bagi koruptor selayaknya dibaca oleh hakim sebagai bentuk dukungan berbasis progresivitas terhadap kinerja hakim. Peran hakim dalam melawan koruptor dipersanjatai dengan model baru penghukuman yang sangat ditakuti oleh koruptor, kecuali pola peminimalisasian ini dieliminasi oleh hakim dengan pola putusan pembebasan. Dalam ranah itulah, KY (Komisi Yudisial) ditantang untuk membuktikan sikap militansi dan kecerdasannya dalam menghadapi arogansi dan liberalisasi hakim dalam menggunakan hak tafsirnya terhadap barang bukti. Tanpa campur tangan KY, apa yang distigma pakar bahwa hakim merupakan aktor utama tirani peradilan, benar-benar terbukti adanya. *** Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo Surabaya
April Mop Namun sedihnya, pemerintah baru akan menaikkan harga BBM mulai 1 April dari Rp4.500 menjadi Rp6.000. Tetapi, masyarakat yang tinggal di pedesaan atau yang jauh dari SPBU tak pernah mengecap harga tersebut. Mereka selama ini sudah membeli premium dengan harga bervariasi, mulai dari Rp7 ribu hingga Rp10 ribu per liter, bahkan bisa mencapai Rp15 ribu pada saat terjadi kelangkaan BBM. Lebih mirisnya lagi, warga yang berada di Papua harus rela membeli premium dengan harga
Dewan Redaksi: H. Basrizal Koto, H. Djufri Hasan Basri, H. Dheni Kurnia, H. Ahmad Zulkani, H. Edhy Zahar Koto, Sofialdi, H. Hasril Chaniago, H. Desfandri Majid. Ombudsman: H. Edhy Zahar Koto SH, Alhendri Tanjung, SH. Sekretaris Redaksi: Andri Suryaningsih. Redaktur: Erina Djohar, Elpi Alkhairi, Ajiz Nurjaman, Ahmad Imsak, Amril, Dina Febriastuti, Bastian, Imelda Vinolia, Nursyamsi, Erma Sri Melyati, Arlen Ara Guci. Rudi Efendi, Hendra Saputra, Perdana Putra, Khairullah, Renny Rahayu. Staf Redaksi: Mardisna, Novita, Dara Fitria, Edhar Darlis, Edwar Pasaribu, Jhoni Hasben, Nurmadi, Dedi Iskamto, Rudi Yanto, Gangsar Supriadi, Dedet Pratama. Fotografer Fotografer: Anom Sumantri, Azwar. Asisten Manajer Pracetak/TI: Zul Pramana S. Layout: Ahmad Afdali (Koordinator), Grafis: Taufik Hidayat, Hendri D. Idris Muchni, Wiwin Hariadi, Bandi, Hari Saputra, Muharmi, Jumailis, Doni Jas, Bobby Setiawan. Grafis Perwakilan Daerah: Inhil: Satria Donald (Plt. Kepala), Irwandi. Kuansing: Ultra Sandi (Plt. Kepala), Robi Susanto. Dumai: Abdul Razak (Plt. Kepala), Nurdianto Dachi Inhu: Eka Buana Putra (Plt. Kepala), Efril Reza. Kampar: Akhir Yani (Plt. Kepala), Khairuddin Domo, Herman Jhoni. Rokan Hulu: Yusrizal (Plt. Kepala), Agustian. Rokan Hilir: Jhoni Saputra (Plt. Kepala), Wahyu. Bengkalis: Usman Malik (Plt. Kepala), Susiyanti. Siak: Ali Masruri (Plt. Kepala), M. Jailani. Pelalawan: Supendi (Plt. Kepala), Suhemri Hasan. Meranti: Johanes Sinaga (Plt. Kepala).. Kepri: Apsek Apriady. Jakarta: Syafril Amir (Kepala Biro). Jambi: Dimas Agus Pelaz. Bandung: Djamalis Djamin (Kepala Biro). Jaringan HMG di Luar Negeri: H a r i m u r t i D i k a U t a m a (Los Angeles, USA) Australia), Dirman Haji USA), Nina Fitri Kurnia (Melbourne, Australia) Malaysia). Website,Pusdok/Litbang: Ivan Ihromi,, Sukirman. Alamat Redaksi: Gedung Riau Mustafa, Eko Hero (Kuala Lumpur, Malaysia) Pers Jalan Tuanku Tambusai No. 7 Pekanbaru 28282. Telp. (0761) 572168 (hunting), Fax (0761) 572168.
Redaksi menerima tulisan dalam bentuk artikel, laporan perjalanan, opini, diketik dua spasi maksimal 5 halaman kwarto. Redaksi juga menerima foto-foto menarik. Tulisan harus orisinil dan belum pernah dikirim ke media lain. Redaksi berhak mengedit tanpa mengubah subtansi. Wartawan Haluan Riau tidak dibenarkan meminta apa pun dari nara sumber dan selalu dibekali kartu pers
Rp18 ribu per liter bahkan Rp70 ribu saat terjadi kelangkaan. Harga yang jauh di atas angka yang ditetapkan pemerintah. Lalu, kapan mereka merasakan harga yang ditetapkan pemerintah tersebut? Sementara, kalau jadi pemerintah menaikkan harga BBM, mesti berapa lagi uang yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkan satu liter BBM? Namun, saya pernah menerima pesan melalui Blackberry Messenger yang isinya: "Temanteman jangan risau, apalagi panik
ELPI ALKHAIRI (Wartawan Haluan Riau) tentang rencana kenaikan harga BBM per 1 April 2012. Siapa tahu, tanggal 1 April nanti SBY cuma bilang. "Yeeeeh, April Mop." ***
Manajer Sirkulasi: Prismar Joni, Kabag Sirkulasi Sirkulasi: Efridel, Koordinator Sirkulasi: Syahfari, Arman. Manajer Iklan: Jefri Zein, Account Executive Executive: Sirkulasi Alimudin, Yayan, Nursadik, Adi. Manajer Promosi dan Pemasaran: Muhardi Yance, Staf Promosi/Umum Promosi/Umum: Agus Salim Siregar, Uncok Beno. Manajer HRD: Mayang Citra Insani. Manajer Keuangan: Netu Okta Fera, Sri Esti Arora. Iklan & Sirkulasi: Telp (0761) 7051960, 572168, Fax: (0761) 572168. Kantor Haluan Media Group Jakarta: Jl. Kebon Kacang XXIX. No 2A Jakarta. Telp elp. (021) 3161472-3161056. Faks. (021) 3153878 dan 3915790. Iklan Halaman Full Colour Spot Colour Black White (BW)
I (Pertama) Rp.50.000,-/mm kolom Rp.40.000,-/mm kolom Rp.35.000,-/mm kolom
Iklan Halaman Dalam Full Colour Rp.35.000,-/mm klm Spot Colour Rp.25.000,-/mm klm Black White Rp.17.500,-/mm klm Sosial Rp.10.000,-/mm klm Kolom Rp.150.000/terbit
Penerbit: PT Inti Kharisma Mandiri Riau - Terdaftar sebagai anggota Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) dengan No. 308/2002/06/A/2002. Direktur Percetakan: H. Dheni Kurnia, Manajer Percetakan: Irman S. Rianto. Dicetak oleh PT IKMR Pekanbaru Riau. Isi di luar tanggung jawab percetakan.