Page 47

terbuka kita dalam perdagangan barang dan jasa sebagian besar merupakan pilihan kita, namun masalah ini juga menjadi bagian perundingan dalam WTO. Perundingan-perundingan tersebut juga mencakup hal-hal tentang apakah kita bisa menggunakan turunan obat “generik” yang murah untuk HIV dan penyakit-penyakit lain, atau apakah kita harus membeli obat-obatan dengan harga mahal dari perusahaan-perusahaan internasional.

Apakah janji ditepati? Tidak. Hampir tidak ada yang mencapai angka tersebut, meskipun beberapa secara perlahan mulai meningkatkan sumbangan mereka. Di masa lalu, banyak ”pengeluaran pembangunan” negeri ini, tergantung pada bantuan luar negeri, yang digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan raya35. Pada Gambar 8.2, terlihat bahwa kita biasanya menerima bantuan setara dengan 40% pengeluaran pembangunan kita. Bahkan di tahuntahun tertentu, bantuan yang kita terima lebih besar dari angka tersebut.

Siapa yang memberikan kita bantuan?

Gambar 8.2 Bantuan sebagai Proporsi dalam Pengeluaran untuk Pembangunan, 1990-2004 Sumber: Chowdhury, A. dan Sugema I

36

Apa hubungannya dengan MDGs? Salah satu target yang menjadi bagian tujuan ke-8 MDGs adalah ”lebih jauh mengembangkan sistem perdagangan dan keuangan yang terbuka, berbasis peraturan, mudah diperkirakan, dan tidak disriminatif.” Singkat kata, ini berarti perdagangan yang berkeadilan dan WTO adalah tempat di mana masalah-masalah tersebut semestinya ditangani. Sayangnya, perundingan putaran terakhir, yang disebut “Putaran Doha (Doha Round)”, gagal terutama karena negara-negara maju ingin memberikan proteksi terlalu banyak pada petani mereka sendiri. Ke depan, perundingan-perundingan tersebut mungkin bisa berlanjut. Namun Indonesia, serta banyak negara-negara berkembang lainnya, yakin bahwa kita sudah cukup banyak memberikan konsesi. Kini, gilirannya negara-negara kaya untuk merespon. Selain itu, negara-negara kaya didorong untuk memberikan bantuan luar negeri. Hal ini, sesuai dengan janji mereka untuk memberikan bantuan sebesar 0,7% dari total pendapatan nasional dalam bentuk “bantuan pembangunan resmi” (ODA; Official Development Assistance) untuk negara-negara miskin.

Penyandang dana terbesar adalah Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Jepang. Kebanyakan bantuan tersebut dalam bentuk utang. Anda, mungkin berfikir bantuan tersebut terutama digunakan untuk mengentaskan kemiskinan atau untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Ternyata tidak. Sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, yang bisa mengentaskan kemiskinan, meskipun tidak langsung. Selama beberapa tahun terakhir, banyak bantuan yang digunakan untuk pembangunan kembali pascabencana, pasca tsunami dan gempa bumi di Yogyakarta. Untuk 2006-2007, misalnya, kita dijanjikan memperoleh bantuan, baik berupa utang dan hibah, sebesar 5,4 milyar dollar.

Akan lebih baik jika kita mendapat lebih banyak hibah Namun, nampaknya kita tidak akan mendapatkannya. Kebanyakan penyandang dana memusatkan hibah mereka untuk negara-negara yang lebih miskin. Indonesia tidak masuk kualifikasi penerima hibah, kecuali ketika dilanda bencana.

Artinya kita harus tetap berutang? Ya, tetapi kita perlu mempertimbangkan beban utang. Pada 2007, pemerintah Indonesia memutuskan tidak lagi membutuhkan pertemuan tahunan para penyandang dana untuk Indonesia yang disebut Kelompok Konsultatif untuk Indonesia (Consultative Group on Indonesia). Pemerintah ingin lebih banyak memegang kendali dalam proses dan langsung berunding dengan para penyandang dana. Selain itu, pemerintah yakin harus lebih banyak menggalang dana dari pasar keuangan lewat penjualan obligasi ketimbang dari para penyandang dana.

Laporan Pencapaian MDGs 2007/2008  

Laporan pencapaian MGDs Indonesia

Advertisement