Page 23

100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0%

Nanggroe Aceh Darussalam Maluku Sumatera Utara Riau Sulawesi Tenggara Yogyakarta Kepulauan Riau Jakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Sumatera Selatan Sumatera Barat Kalimantan Tengah Jawa Tengah Bengkulu Lampung Banten Indonesia Sulawesi Utara Jambi Maluku Utara Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Jawa Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Sulawesi Selatan Bangka Belitung Sulawesi Barat Irian Jaya Barat Gorontalo Papua Nusa Tenggara Timur

0.0%

Gambar 2.5 Angka Partisipasi Murni di Sekolah Menengah Pertama per Propinsi, 2006 Sumber: BPS – Susenas 2006

guru dalam jumlah lebih kecil tetapi dibayar lebih baik agar bisa meluangkan lebih banyak waktu di kelas. Hal tersebut semakin penting ketika anakanak bertambah usia dan melanjutkan ke sekolah lanjutan pertama. Seperti diuraikan di atas, sekitar sepertiga anak-anak berhenti usai sekolah dasar. Sekali lagi, alasan utamanya mungkin terkait biaya. Mengirimkan anak ke sekolah lanjutan bahkan lebih mahal, apalagi jika mereka diminta bekerja menambah penghasilan keluarga. Seorang anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan 20 % lebih kecil untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan pertama ketimbang seorang anak dari keluarga tidak miskin6. Namun, mencermati Gambar 2.5, anda bisa melihat bahwa terdapat perbedaaan besar antar propinsi, terkait partisipasi di pendidikan lanjutan pertama. Di Nanggroe Aceh Darussalam, misalnya, angkanya 78%, sedangkan di NTT hanya 43%.

sekolah yang terlalu mahal. Sebelumnya, pemerintah kurang menyalurkan dana publik untuk pendidikan. Namun, beberapa tahun terakhir, alokasi untuk pendidikan termasuk untuk gaji guru, meningkat. Saat ini, jumlahnya sekitar 17% dari total pengeluaran pemerintah7. Sebagai perbandingan, jumlah tersebut adalah separuh pengeluaran Malaysia. Pemerintah pun bertekad untuk tetap meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan. Sebenarnya, Undang-Undang Dasar dan UU tentang Pendidikan Nasional mensyaratkan belanja negara yang cukup besar. Peraturan tersebut menyebutkan, pada tahun 2009 paling tidak 20% dari anggaran pusat maupun daerah, harus digunakan untuk pendidikan. Dan ini tidak termasuk gaji para guru, yang proporsinya lebih dari separuh anggaran saat ini. Tanpa gaji guru, proporsi tahun 2007 hanyalah sekitar 9%, sehingga untuk mencapai 20% perlu kenaikan yang luar biasa.

Jadi, agar semakin banyak anak sekolah, kita harus menunggu keluarga menjadi lebih sejahtera. Lagi-lagi persoalan kemiskinan.

Apakah kita akan mencapai 20%?

Tidak harus demikian. Pemerintah dapat mengeluarkan anggaran lebih banyak sehingga orang tua murid tidak perlu menanggung biaya

12

Untuk sementara waktu, tidak. Terutama, karena banyak hal tergantung pada pemerintah kabupaten. Saat ini, pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap sekitar duapertiga pengeluaran publik untuk pendidikan dan menggunakan hampir seluruhnya untuk gaji guru. Pemerintah pusat masih

Laporan Pencapaian MDGs 2007/2008  
Laporan Pencapaian MDGs 2007/2008  

Laporan pencapaian MGDs Indonesia

Advertisement