Issuu on Google+

CMYK Alamat Kantor Jl. Karel Sasuit Tubun Kel. Matali Kec. Kotamobagu Timur

Redaksi: redaksi@postkota.net Iklan: iklan@postkota.net

Perwakilan Jl. P. Kalimantan NO. 77 Kel. Kleak Kec. Malalayang Kota Manado

Sirkulasi: 085341061416 No: 0004, SELASA, 20 Maret 2012

Eceran: Rp.2000,-

KONTROVERSI

Lolayan Lebih Pilih Gabung KK

Kasus Gerhan Banderol Rp6 Miliar Diduga Libatkan Sejumlah Pejabat

KETUA Komisi I DPRD Kota Kotamobagu, Jusran Deby Mokolanot mengeluarkan statement controversial, untuk menyaingi pernyataan Ketua Komisi I DPRD Bolmong Yusuf K Mooduto, terkait Jusran Mokolanot pernyataan Mooduto yang menganggap KK telah mencaplok wilayah Bolmong pada rancangan RTRW KK. Kata Mokolanot, jangankan ingin mencaplok wilayah, bahkan jika ditanya ke masyarakat Lolayan yang masuk wilayah territorial Kabupaten Bolmong, mereka lebih pilih bergabung dengan Kota Kotamobagu disbanding Bolmong yang kini pusat

PROTES: Ratusan Mahasiswa Unsrat Manado menggelar unjuk rasa terkait pemilihan Rektor Unsrat di DPRD Sulut

Ke Hal. LOLAYAN, 11

(foto: bmc)

PERIKANAN

Bomber Ikan Merajalela WILAYAH perairan (laut) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menjadi sasaran empuk para pengebom menggunakan bom ikan untuk merengkuh hasil perikanan. Cara illegal ini masih terus ditemukan di sejumlah wilayah, sehingga perlu menjadi perhatian serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah setempat. Senin (19/3) kemarin, beberapa warga kecamatan Pinogaluman melaporkan di perairan kecamatan Pinogaluman sedang berlangsung aksi pengeboman ikan.

Mahasiswa Desak Dewan Sulut tidak Intervensi Soal Pilreg Unsrat MANADO—Kontroversi seputar masalah pemilihan Rektor Universitas Manado kian meruncing. Buktinya, menanggapi tim 10 Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) yang menentang Rektor Unsrat Manado, Donald Rumokoy ditanggapi dengan aksi mahasiswa Unsrat secara besar-besaran di kantor Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut Senin (19/3) kemarin. Dalam demo tersebut, mahasiswa menuntut agar kelembagaan Unsrat tidak diintervensi oleh pihak lain. Apalagi Unsrat bukan lembaga politik. “Ini adalah ranah pendidikan bukan politik,” tegas para pendemo. Mereka juga menegaskan tim 10 yang selalu menyudutkan Donald Romokoy sebagai rektor Unsrat, diklaim tidak benar, dan itu kesalahan. Ke Hal. BADAI, 11

Ke Hal. BOMBER, 11

LOLAK—Satu lagi kegiatan fisik di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bolaang Mongondow yang berbau penyimpangan tindak pidana korupsi (tipikor) bergeliat. Ketua Forum Pemuda Dumoga Raya (FPDR) Afif Zuhri mengungkapkan, ada salah satu kasus dugaan korupsi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bolaang Mongondow, yakni kegiatan Gerakan Rehabilitasi Lahan (Gerhan) tahun 2008-2009, dengan banderol sekira Rp6 miliar. Proyek program kementrian kehutanan ini diduga tidak dijalankan semestinya bahkan menjurus fiktif, dan pernah ditangani aparat penegak hukum dari Mapolda Sulut. “Setahu saya, sudah ada beberapa oknum pejabat termasuk Kepala Dinas Kehutanan saat itu diperiksa, bahkan ditetapkan sebagai tersangka. Namun kasus ini rupanya mengendap begitu saja, sehingga saya meminta Kapolda Sulut Brigjen Pol Dicky Atotoi, untuk membuka kembali kasus ini,” kata Afif kepada wartawan. Lanjut Afif, anggaran proyek tersebut telah

Dicky Atotoy

melalui proses tender oleh Dishutbun yang membentuk Panitia Tender. “Panitia Tendernya ada sekitar 5 orang dan salah Satu anggota Panitia Tender Staf dari Mantan Dishutbun RM alias Didi yang kini menjabat salah satu kepala Bidang di Sekretariat KPU Bolmong,’’ ungkap Afif. Kata Afif, RM mengetahui persis nama-nama perusahaan pemenang proyek tersebut. Untuk itu lanjut Afif, Polda Sulut harus menseriusi permasalahan ini, apalagi sepengetahuannya sudah ada yang ditetapkan tersangka, yakni oknum kepala dinas saat itu serta oknum kontraktor pekerja proyek. “Jika perlu limpahkan ke Polres Bolmong agar penuntasannya bisa lebih Ke Hal. KASUS, 11

Selebriti

Lagi, Foto Topless Jenny Cortez Beredar di Internet KABAR tak sedap lagi-lagi datang menerpa aktris Jenny Cortez. Foto-foto vulgar bintang film layar lebar ‘Air Terjun Pengantin’ itu beredar di internet. Foto-foto tersebut terlihat mengambil latar di sebuah pantai. Jenny mengenakan bikini berwarna biru, dan dalam beberapa foto jelas memperlihatkan dirinya bertelanjang dada. Aktris kelahiran 8 Oktober 1987 itu pun tak sendirian dalam fotofoto tersebut. Ke Hal. FOTO, 11

J Resources Ngutang Rp280 Juta Dana Kesepahaman ke Pemkab Boltim T U T U YA N — Eksploitasi tambang Meike Mamahit emas di wilayah Lanut kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), oleh PT J-Resources, terus menimbulkan berbagai persoalan. Data dirangkum harian ini, perusahaan yang sudah menyepakati kompensasi dana kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten sebesar Rp1,6 miliar pertahun, untuk tahun 2011 ternyata belum dilunasi. Ke Hal. J RESOURCES, 11

Kontraktor Mejahijaukan Pemkot Tomohon Pencairan Dana Proyek 2009-2009 Belum Rampung

TOMOHON—Sebanyak 30 perusahaan yang pernah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon periode 2008-2009 silam, melayangkan gugatan Ke Hal. PEMKOT, 11

Ke Hal. 2 NEWS INSIDE

Batas Boltim Bolsel

2

Kacang Goyang MURI 5 6

Jalan Mitra

8

Pertambangan

10

Motor

12

MOLIBAGU–Kasus dugaan pengadaan alat berat (Albert) di dinas Pekerjaan Umum (PU) Bolmong Selatan minta diseriusi pihak Polda Sulut. Bahkan pergantian kapolda Baru yangdijabat oleh Brigjen Dicky Atotoy bukan berarti menghentikan penyelidikan kasus pengadaan alat berat miliaran rupiah. Dimana dalam pengadaan alat berat sudah terjadi dugaan korupsi senilai 3,4 Miliar. Pemerhati pembangunan Bolsel Amin Laiya, menuturkan, Kapolda harus menyelesaikan ka-

sus tersebut sebagai kelanjutan dari pemeriksaanyang dilakukan beberapa waktu lalu. “Kasus ini sebenarnaya menjadi tanda tanya besar bagi warga Bolsel, karena kasus ini paling menarik,”ucap Amin kepada harian POSTKOTA. Kasus ini menurutnya bisa dikategorikan sebagai yang sangat spektakuler. Karena anggarannya tidak sedikit, yang memakan mencapai 3,4 miliar.”Ini akan lebih menarik, jika diusut secara tuntas.”Tuturnya. Ke Hal. DINAS, 11

Laporan: Romi Akase (Biro Bolmut)

“Kasihan perut bayi sudah membesar dan matanya semakin cekung. Tapi orang tuanya tidak membolehkan kami membawanya untuk dirawat”. Erni Wengkeng, Kepala Pusat Rehabilitasi Gizi Buruk. SUNGGUH ironis. Dikala pemerintah kabu-

paten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) berupaya menggalakkan swasembada pertanian khususnya di bidang pangan (beras), masalahdemi masalah muncul dan harus mendapatkan penanganan serius. Setelah sebelumnya beberapa pasien bayi gizi buruk ditemukan di wilayah berjuluk Kabupaten Padi ini, kini bertambah data pasien gizi buruk, tercatat warga desa Kuhanga kecamatan Bintauna. Alini Ma’ruf bayi kecil

DIDUGA PALSU: Alat berat hasil pengadaan tahun anggaran 2011 di Dinas PU Bolsel

Oknum PNS Bolmong Dalang Penipuan PELAKU PENIPUAN HONDA BOLMONG MT alias Mit JL alias Jon JD alias Dewey AP alias Al KH alias Dir Nik alias Nik RL (Kepsek) AG

BKD Bolmong BKD Bolmong BKD Bolmong BKD Bolmong Dinkes Bolmong Diknas Bolmong Diknas Bolmong DPRD Bolmong

Pasien Gizi Buruk Bolmut Bertambah Editor: Ahmad Ishak

Penimbunan BBM

Pengadaan Alat Berat di Dinas Pu Bolsel Palsu

berusia 27 bulan (2 tahun 3 bulan), memiliki berat badan tidak sesuai dengan umurnya, hanya 6,9 kilogram. Anak ke empat dari pasangan Kimisi Ma’ruf dan Hasni Humaladi ini, sebelumnya mendapat penanganan serius oleh tim medis di pusat pemilihan gizi buruk Kabupaten Bolmut. Namun entaj dengan alas an apa, kedua orang tuanya menghalangi upaya pemulihan kondisi sang bayi yang semakin parah,

hingga membawa pulang kembali anak mereka ke Bintauna. “Kami sudah berusaha untuk menjemput pasien tersebut untuk dibawa dan dirawat di pusat pemulihan gizi buruk, namun orang tuanya tidak mengijinkan,” ujar Kepala kantor pusat pemulihan gizi buruk Bolmut, Erni Wengkeng, kepada harian Post Kota, Minggu kemarin. Menurutnya, pasien tersebut pada Desember 2011 Ke Hal. PASIEN, 11

Pansus Honda Terbitkan Rekomendasi K O TA M O B A G U — Setelah kurang lebih empat (4) bulan lamanya tim panitia khusus Honorer Daerah (Pansus Honda) DPRD Bolaang Mongondow melakukan investigasi terkait sejumlah permasalahan pe-

rekrutan hingga proses verifikasi Honda menjadi PNS, akhirnya membuahkan hasil mengejutkan. Senin (19/3) kemarin, paripurna digelar dalam rangka mendengarkan rekomendasi hasil kerja tim pansus, dipimpin langsung Ketua DPRD Bolmong, H Abdul Kadir Mangkat. Diwarnai hujan interupsi, rapat paripurna tersebut Ke Hal. PNS, 11


BOLTIM&BOLSEL SELASA, 20 MARET 2012

PEMBANGUNAN

Mayulu: Kantor Bupati Akan Segera Digunakan BUPATI Hi Herson Mayulu Sip mengatakan, bahwa dalam waktu dekat kantor bupati yang berada di Panango akan segera ditempati. “ Kantor bupati akan segera ditempati. Karena realissi pembangunan sudh mencapai 90 persen,”ucap Mayulu usai pimpinan apel korpri Senin (19/03) kemarin. Untuk itu kata Mayulu dipastikan pada 2012 ini akan segera difungsikan kantor tersebut. Sebelumnya Bupati pernah mengatakan, kalau akhir tahun ini sudah harus pindah di kantor bupati yang baru. Akan tetapi masih ada beberapa pertimbangan yang dilihat. “ Jika perlu, tiga atau empat bulan kedepan sudah mulai difungsikan,”ucap Om Oku sapaan akrab Bupati. Dari pelaksanaan pembangunan kantor tersebut, sudah mncapai tiga tahap dengan anggaran puluhan miliar rupiah. Karen pembangunan kantor tersebut sudah dilakukan sejak dari 2010 lalu.(tr-11/die)

HALAMAN 2

Pembangunan Pagar RSUD Spektakuler Telan Dana 1,23 M

MOLIBAGU—Proyek pembangunan pagar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten

Bolmong Selatan (Bolsel ), angaran tahun 2011 yang diplot dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) lalu, mencapai 1.23 miliar rupiah.

Hal ini membuat warga merasa curiga karena anggaran yang diplot untuk pembangunan pagar tersebut terlampau tinggi. Bahkan proyek pembangunan pagar tersebut

PELAYANAN

Kantor Pelayanan Terpadu Mulai Difungsikn K A N T O R pelayanan terpadu yang berada di Desa Tutuyan saat ini mulai difungsikan. Terbukti aktivitas perijinan mulai dilakukan yng dibukan oleh Wakil Bupati Medy Lensun yang menyerahkan perijinan kepada salah satu pengusaha Tutuyan Imran Makadomo Samsudin Dama. Wabup Medy Lensun menyampaikan, dengan adanya penyerahan perizinan kepada salah satu pengusaha menunjukkan bahwa saat ini kantor tersebut sudah mulai difungsikan yang bertujuan untuk melayani masyarakat yang hendak melakukan pengurusan izin. Selain itu Lensun juga mengingatkan agar kantor perijinan terus di maksimalkan. Karena semua bentuk ijin semua dilayani semacara maksimal. Usai melakukan penyerahan ijin secara perdana, Wabup didampingi Kepala Kantor Perijinan Terpadu Hi. Imbran Makadomu, Lensun langsung melakukan peninjauan kesemua ruangan kantor guna melihat dari dekat kesiapan di semua ruangan yang ada. Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Hi. Imbran Makodomu mengatakan, sudah menjadi tugas kami untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.Walaupun disatu sisi diakui bahwa kantor pelayanan terpadu masih bnyak yang masih kurang,ujarnya. (tr-10/ die)

OPERASI

Gelar Operasi Cegah Miras Dan Curanmor

Antisipasi Miras Tampak Polsek Urban Bolaang Uki sedang melakukan operasi.(foto Ilunt)

MARAKNYA peredaran minuman keras (miras) dan pencurian kendaraan bermotor, Polsek Urban Bolaang Uki lakukan yang dipimpin Kpolsek Urban Kompol Efendi Manoppo, melalui Kepala Unit (Kanit) lantas Moh. Syarif Gobel, memperketat wilayah pintu masuk Bolsel dengan melakukan operasi. Oprasi ini bertujuan, untuk meminimalisir masuknya Miras serta mencegah tindak pencurian kendaraan bermotor yang lagi marak,”ucap Bripka Syarif Gobel. Diduga ada oknum-onum masyarakat yang sengaja memasok barang haram ini ke Bolsel. Tak hanya itu oprasi ini juga merazia kendaraan ruda du yang menggunakan knalpot racing serta kelengkapan surat, karena sekarang memang marak sekali terjadi adanya pencurian bermotor (Curanmor). “Oprasi ini memang akan rutin dilakukan, sebab terindikasi ada mobilmobil mewah yang ternyata didalamnya sengaja memasok Miras ke Bolsel, dan mencegahnya Curanmor” ucap Gobel. Gobel juga menuturkan kalau selama melakukan oprasi ternyata banyak kendaraan yang masuk di wilayah Bolsel tanpa mengantongi surat-surat. Dan mereka langsung diberikan surat tilang.Dan menurut laporan dari beberapa warga ternyata pemasokan minuman keras itu masuk dari Manado dan Kotamobagu. “Visi-mis Bolsel sudah sanga jelas, yakni menjadikan masyarakat yang religius maju dan sejaterah, jadi semua bentuk kejahatan yang ada, akan diantisipasi mulai dari oprasi rutin seperti ini,” ujarnya. (tr-11/die)

FANTASTIS : Pembangunan pagar di Rumah Sakit Umum Daerah Bolmong Selatan mencapai 1.23 miliar. Meskipun demikian pembangunan pagar sudah selesai dilaksanakan.

Target WTP, Boltim Terkendala Aset TUTUYAN—Pemkab Bolmong Timur (Boltim) berencana pada 2012 ini akan lebih bik dalam pengelolaan keuangan. Bahkan sudah menargetkan untuk merebut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun tampaknya rencana tersebut bakal tidak akan tercapai karena masih terkendala aset. “Kit masih terkendala aset. Padahal pengeloaan keungan di Boltim sudah semakin baik.Bahkan kini telah menyiapkan data-data untuk pengambilan aset-aset Boltim yang saat ini masih dipenggang oleh Bolmong Induk,”Kadis PPKAD Dra Meike Mamahit. Dijelaskannya, meskipun dalam pengelolaan keuangan di Boltim sudah baik, tapi jika asetnya belum tertata, satu pun opini tidak akan didapat. “Jangankan WTP, WDP pun tidak akan didapat, sehingga untuk mendapat opini tersebut aset hrus beres,”tambah Mamahit. Dipastikan dalam waktu dekat ini Pemkab Boltim akan bertemu dengan Dekab Bolmong Induk untuk membicarakan aset Boltim yang sampai saat ini belum diserahkan.(tr-10/die)

tampak sederhana dan asal-asalan. Padahal anggaran yang disiapakan dalam pembanguna pagar itu, terlampui tinggi. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Bolsel Maksi Kambey membenarkan jika pembangunan pagar rumah sakit tersebut mencapai 1,23 miliar. “Iya memang betul, pagar rumah sakit mencapai 1,23 miliar. Itu sudah masuk dalam APBD 2011. ”Kata Kambey. Namun Kambey juga berkilah jika , proyek tersebut dikerjakan oleh CV Nirwana Karya, dan sudah tidak ada masalah. “ Proyek itu tidak ada masalah. Pengerjaannya sudah sesuai dengan kontrak.”Jelas Kambey. Sementara sejumlah masyarakat mengaku binggung terkait pembangunan yang hanya begitu sederhana. Sementara, anggaran begitu besar. “Kami heran pemba-

ngunan pagar hanya begitu saja masa sudah dianggarkan 1,23 miliar. Namun hasilnya hasilnya tidak memuaskan dan terkesan asal-asalan. Diperkirakan pembnangunan pagar tersebut memakan dana sekira 100 juta,” ucap Ismail yang mengaku warga Molibagu. Disisi lain, Anggota Komisi I DPRD Bolsel Syarifudin Datu, menanggapi akan hal tersebut, berharap agar aparat penegak hukum baik kejaksaan dan kepolisian, bisa memeriksa langsung pembangunan pagar rumah sakit.Karena sudah terindikasi adanya penyimpangan. “Tak perlu diperjelas lagi, ini sudah ada bukti yang kuat. Kami minta aparat penegak hukum bisa memproses kasus ini, karena tidak masuk akal kenapa hanya pagar saja dibangun anggaranya sebesar itu.”Tegas Datu.(tr-11/die)

Hasil Proyek Dari Provinsi Buruk TUTUYAN —Realisasi pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh sejumlah kontraktor t a h u n a n g g a r a n 2 0 11 lalu banyak yang buruk. Pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu dinilai lengahnya pengawasan pihak Pemrov dan Pemerintah kabupaten (Pemkab). Kabag Pembangunan Boltim Mat Sunardi menuturkan ini dikarenakan tak ada koordinasi dari pihak pengawas yang berada dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulut. Sehingga banyak proyek yang masuk ke Boltim tidak sesuai

dengan harapan masyarakat. “Harusnya pihak Provinsi dalam hal ini Dinas (PU-red) sebagai pelaksana proyek didaerah harus pro aktif. “Dan selalu berkoodinasi dengan Pemkab Boltim, agar supaya setiap pekerjaan yang dilaksanakan bisa terkontrol,” kata Sunardi. Senada juga dikakatakan oleh personil Komisi dua Reevy Lengkong. Dia mengatakan buruknya pekerjaan pengaspalan jalan di Boltim, disebabkan karena tim pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi proyek di daerah tidak maksimal . Dia meminta nantinya

HASIL BURUK: Lengahnya pengawasan membuat sejumlah proyek di Boltim dinilai buruk oleh warga.

pada proyek 2012 ini, warga lebih proaktif untuk mengawasi pelaksa-

naan proyek. Agar tidak menimbulkan kerugian,ujarnya.(tr-10/die)


KOTAMOBAGU SELASA, 20 MARET 2012

BBM

Partai Setgab Dukung Kebijakan Kenaikan RENCANA kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diagendakan pada tanggal 1 April mendatang bakal menjadi pro-kontra dari berbagai elemen masyarakat. Namun khusus di Kota Kotamobagu (KK), para politikus yang berada di salah satu parpol kian berpendapat persoalan kenaikan BBM tersebut. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat KK, Ir Ishak Sugeha ME, Senin (19/3) kemarin, berpendapat kenaikan BBM saat ini sangat tepat karena mengingat harga minyak dunia juga naik dari 90 USD/barrel dan kini sudah menjadi 105 USD/barrel. “Kenaikan BBM sudah merupakan kebijakan yang tepat, karena juga saat harga minyak dunia sudah naik, langkah untuk menaikkan BBM saat ini sudah harus dilaksanakan karena apabila terus bertahan dengan kondisi saat ini indonesia akan mengalami inflasi dan mempengaruhi APBN dan masyarakat,” ujar Sugeha. Hal senada juga disampaikan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KK, Suryadi Baso, berpendapat kenaikan BBM, jangan ditunda-tunda sampai 2013. Karena saat ini, harga minyak sudah melampaui target dari APBN Indonesia sebesar 90 USD/barrel. “APBN sudah diatur untuk pembelian minyak dunia hanya 90 USD/barrel, namun saat ini sudah 105 USD/barrel,” katanya. Terinformasi dengan dinaikkan harga premium sebesar Rp1500 menjadi Rp 6.000, pemerintah juga mengeluarkan regulasi untuk menggantikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dengan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang mana ada kenaikan pada bantuan pemerintah tersebut.(tr-04/mtx)

PEMKOT

Penyaluran Raskin Tersendat BERAS Miskin (Raskin) di Kota Kotamobagu (KK) khusus untuk jatah bulan Maret, ternyata belum disalurkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot). Penundaan tersebut, karena pemkot masih melakukan koordinasi dengan pihak Bulog. Sementara, banyak masyarakat yang menunggu-nunggu distribusi Raskin tersebut. Kepala Bagian Ekonomi Pemkot Kotamobagu, Irianto Mokoginta, mengatakan bahwa jatah bulan Januari dan Februari sudah tersalur. “Maret masih dikoordinasikan dengan pihak Bulog, Januari sudah dibagikan semua,” kata Mokoginta. Lanjut ia, bahwa dari empat kecamatan di Kotamobagu, setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM), menerima sekitar 15 kilogram. “Jumlah penerima se-KK 2878 RTSPM” ujarnya. Ia pun menambahkan pula, bahwa pihaknya tetap mengawal penyaluran Raskin, agar tidak terjadi penyimpangan di Desa dan Kelurahan. “Kita akan tetap mengawal penyalurannya, agar tetap sasaran bagi penerima sebenarnaya,” tutupnya.(tr-04/mtx)

HALAMAN 3

Pemkot Peringati HUT Pol-PP ke 62 Walikota Jadi Irup

K O TA M O B A G U – Apel Korpri Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Kotamobagu (KK) sekaligus dirangkaikan dengan HUT Pol PP ke 62, dilasanakan, Senin (19/3) kemarin, bertempat di Lapa-

ngan Kotamobagu. Adapun bertindak sebagai Inspektur Upacara (Iraup) Walikota Kotamobagu Drs Hi Djelantik Mokodompit ME. Upacara tersebut dihadiri juga oleh Wakil Walikota, Ir Hj Tatong

BANTUAN: Walikota Kotamobagu menyerahan bantuan pemerintah pusat kepada Badan Penanggulangan Bencana berupa 2 unit sepeda Motor, 1 unit genset, 1 unit HT dan 6 Set Tenda darurat untuk keperluan penanggulangan bencana.

(foto: eco)

Bara, Kapolres Bolmong AKBP Enggar Brotoseno SIK, Kepala Pengedilan Negeri Kotamobagu Aris Bawono Langgeng SH MHum, Kepala Rutan Kotamobagu, Mewakili Dandim 1303 Kotamobagu. Walikota saat membacakan sambutan, Mendagri Gamawan Fauzi, mengatakan bahwa pentingnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah dalam menjaga pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diseluruh wilayah provinsi. Demikian juga pentingnya peningkatan SDM, kelembagaan dan anggaran yang memadai bagi Satpol PP sehingga benar-benar dapat membantu kelancuran tugas-tugas Gubernur, Bupati/Walikota. Lebih lanjut Walikota meminta peran aktif dari seluruh elemen masyarakat terma-

suk Satpol PP untuk mendukung penuh program Mapalus Kambtibmas, yang baru-baru ini dicanangkan oleh Gubernur dan Kapolda. “Peran aktif dari seluruh elemen masyarakat termasuk Satpol PP untuk mendukung penuh program Mapalus Kambtibmas, yang baru-baru ini dicanangkan oleh Gubernur dan Kapolda,” ujar Walikota. Walikota meminta Lurah dan Sangadi untuk mencegah peredaran Miras di Kotamobagu yang sering menjadi pemicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya berkaitan dengan telah ditanda tanganinya Pakta Integritas oleh Bupati atau Walikota baru-baru ini dihadapan Gubernur, sebagai tindak lanjutnya Walikota akan melakukan hal yang sama dengan pimpinan SKPD dilingkup Pemerintah Kotamo-

bagu. Sebelum mengakhiri sambutannya Walikota menyampaikan terimakasih kepada seluruh komponen masyarakat dan jajaran PNS atas peran serta dan dukungannya sehingga Kotamobagu meraih peringkat pertama DOB se Indonesia. “Saya berterima kasih kepada warga yang telah mendukung program pemkot, sehingga daerah kita bisa menjadi terbaik dengan peringkat pertama sebagai Daerah Otonom Baru (DOB),” kata Walikota. Upacara kemudian diakhiri dengan penyerahan bantuan pemerintah pusat kepada Badan Penanggulangan Bencana berupa 2 unit sepeda Motor, 1 unit genset, 1 unit HT dan 6 Set Tenda darurat untuk keperluan penanggulangan bencana, yang diterima langsung oleh Kepala BPBD Ir. Ena Mokoginta.(tr-04/mtx)


BOLAANG MONGONDOW SELASA, 20 MARET 2012

EKONOMI

Diskop dan UKM Data JIKA sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM (DiskopUKM) Bolmong, Ferry Daanan SE, menyatakan akan segera melakukan pendataan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) yang aktif. Pernyataan Ferry ini sendiri, dibuktikan, Senin (19/3) kemarin, langsung melakukan pertemuan dengan salah satu pengurus KUD di Lolak. Menurut Ferry, KUD Ferry Daanan yang telah melaporkan kepengurusannya adalah, Daagon Desa Lolak kecamatan Lolak. “KUD Daagon telah melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT),’ ’kata Ferry, ditemui harian ini, Senin kemarin. Dikatakan Ferry, sesuai dengan aturan KUD setiap tahun harus melakukan RAT, sebab dengan dilakukanya RAT menandakan KUD tersebut sehat. “Jika tidak melakukan RAT setiap tahun maka dinyatakan KUD itu tidak sehat dan bila perlu langsung di bubarkan KUD yang tidak aktif atau tidak sehat lagi,’’ ungkap Ferry. Ditambahkan Ferry, laporan RAT KUD Daagon desa Lolak ini digelar di Aula Kantor Kecamatan Lolak, yang dihadiri oleh Seluruh Tripika Kecamatan.(tr-08/mtx)

PROFIL

Bangga Jadi Abdi Desa

Ramli J Manggopa

Ramli J Manggopa, mengaku bangga jika sisa hidupnya akan dilakukan untuk mengabdi kepada masyarakat Dumoga. pria lahir di Desa Dumoga, Ramli memulai karier sebagai Kepala Kelurahan di Desa Dumoga selama tiga tahun . Alumni SMA negeri 1 Kotamobagu ini mengaku akan dengan segenap hati un-

tuk mengabdi di desa . “Yang pasti siap untuk melakukan yang terbaik di desa. Dan itu sudah menjadi tekad saya ,” ucap suami dari Nangsi Ti’anau. Bapak tiga orang anak ini mengaku semua itu bukti kerja sama dengan semua elemen masyarakat desa setempat. Memang tidak disangka berawal menjabat sebagai perangkat desa, kepala dusun hampir dua tahun, dan Agustus 2008 lalu, secara demokrasi Ramli J. Manggopa sah menjadi Sangadi Dumoga Induk, sampai dengan sekarang. Bahkan hasil kerja keras dan kecintaan warga Desa Domuga Induk menyabet juara tiga umum se Bolmong Raya dalam penilaian kebersihan, Ketertiban dan Keamanan. Belum lagi perjuangan bersama dalam menggolkan anggaran pembuatan jalan Dumoga. “ Ini bukti bahwa hasil kerja keras dan pendekatan kepada warga sehingga Desa Dumoga Induk mendapat gelar juara tiga umum. selain itu program Rumah Tinggal Layak Huni (RTHL), sebanyak 10 unit tahun ini tinggal menunggu ,”ucap Ridow Lomban, dan Berti Lambongayo warga Dumoga raya.(*)

HALAMAN 4

Tangkap Tersangka TPAPD Enggar: Akan Tuntas Secepat Mungkin

SANGADI dan Aparat Desa, Saat menyampaikan seputar kasus yang merugikan uang negara di hadapan Anggota Dekab Bolmong. Nampak suasana di ruang Banmus beberapa waktu lalu.(Foto: Ju’/PostKota)

Mantan Sekda tak Tahu Jabatannya LOLAK–Setelah Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Ferry Sugeha diberhentikan dan digantikan Plt Sekda Drs Farid Asimin. Pemberhentian Mantan Sekda, menjadi tanda Tanya dari sejumlah Pejabat. Pasalnya, dalam serah terima jabatan beberapa waktu lalu Mantan sekda tak tahu ditempatkan dimana. Dalam SK Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundayang (SHS) dengan Nomor 821:/BKD/ SK/27/2012 tentang pemberhentian Mantan Sekda Ir Ferry Sugeha. Namun, anehnya dalam SK ini tidak menyebutkan Mantan Sekda masih diperbantukan di Kantor Pemda Bolmong atau diperbantukan di Peme– rintah Provinsi Sulut. “Seharusnya pejabat yang sudah melalui jenjang karir dan memegang jabatan terakhir sebagai Sekda, Jabatannya harus jelas ditempatkan dimana,’’ kata Taufik kaili,

Pengamat Pejabat Birokrat menghubungi harian ini, Senin (19/3) kemarin. Dikatakan Taufik, apapun alasan mantan Sekda seorang birokrat yang masih membutuhkan karir jabatan di Pempov, apalagi mantan sekda belum pensiun, karir Birokratnya masih dibutuhkan oleh Masyarakat Bolmong. Untuk itu, diminta Kepada Bupati Hi Salihi B Mokodongan memperjelas status mantan sekda, apakah diperbantukan di Pemda Bolmong atau di Pemprov Sulut. “Setahu saya umur Mantan sekda baru saja 56 tahun berarti masih 4 tahun Pensiun, jika jabatan pada eselon 2 berarti masih 8 tahun untuk pension,’’ ujar Taufik. Dikatakan Taufik, masih cukup panjang karir yang harus dilakukan mantan Sekda untuk mengabdikan kepada masyarakat, sehingga otaknya masih dibutuhkan oleh rakyat Bolaang Mongondow Raya. “Seharus-

nya Bupati turut membantu Mantan sekda ini untuk diperbantukan di Provinsi. Sebab bagaimanapun Mantan sekda Bolmong merupakan perwakilan dari Bolmong untuk ke Pemprov,’’ imbuh Taufik. Sekedar diketahui, dalam SK Pemberhentian Mantan Sekda Bolmong hanya ucapan terima Kasih atas pengabdian dan jasa – jasanya selama menjabat Sekda Bolmong. Artinya, tidak jelas Mantan Sekda ini diperbantukan di Kantor Bupati atau dikantor Pemprov Sulut di Manado. Dihubungi Media ini kepada Mantan Sekda Ir Ferry Sugeha enggan menjawab seputar pertanyaan wartawan. “pokoknya di SK hanya ucapan terima kasih atas pengabdian jasa-jasa saya selama ini di Setda Bolmo-ng, ’’kata Ferry.(tr-08/mtx)

Fery Sugeha

LOLAK-Ketua Lem-baga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Untuk Rakyat (Guntur) Ris Budi Damopolii, menyayangkan sikap pihak kepolisian Polres Bolaang Mongodow, yang hingga kini belum menahan dua tersangka kasus Tunjangan Penghasilan Aparat Pamong Desa (TPAPD) triwulan ke tiga, merugikan uang negara sebesar Rp 4,8 Miliar. Padahal janji Kapolres Bolmong AKBP Enggar Brotoseno pada sejumlah media, telah menyebutkan dua tersangka kasus TPAPD beberapa waktu namun hingga kinibelum dilakukan penahanan. “Seharusnya pihak Polres Bolmong, sudah menahan dua oknum pejabat. Karena beralasan, telah dinyatakan sebagai tersangka oleh Kepolisian jangan dibuat bingung,’’ kata Ris, saat ditemu harian ini Senin (19/3) kemarin. Dikatakannya Kapolres Bolmong, terkesan setengah hati dalam mengusut tuntas masalah TPAPD. Disamping telah menetapkan dua tersangka yakni CW dan MP, diduga telah melibatkan mantan Bupati Marlina Moha Siahaan (MMS) dua periode tersebut. “Saya lihat ada upaya setengah hati menuntas kasus TPAPD yang jelas telah merugikan uang negara dan telah mengkebiri hak dari perangkat desa,’’ tegasRis. Semua rakyat tahu masalah TPAPD ini. Bahkan semua perangkat desa menyatakan belum menerima TPAPD pada triwulan 3 pada tahun anggaran 2011 lalu. “Kenapa belum bisa mengungkap dan menahan oknum yang telah dinyatakan tersangka,’’ ujar Ris, penuh keheranan. Setahunya jika Polisi telah menetapkan tersangka, harus dibarengi dengan penahan oknum Pejabat. Seperti kasus di Dinas Sosial yang menetapkan tersangka Mantan Kepala Dinas Sosial Haris Djaman SH MH. Polisi langsung menahan namun kasus TPAPD terkesan dibiarkan. “Kapolda diminta untuk

Enggar Brotoseno

melakukan evaluasi terkait kinerja Kapolres Bolmong, yang terkesan melakukan pembiaran,” serunya. Salah satu aparat desa Mongkoinit Kecamatan Lolak, Sene Saul, mengungkapkan, penanganan kasus ini begitu lambat, sementara para tersangkanya sudah jelas. “Kami juga paham kalau ini murni sebuah kasus. Akan tetapi yang membuat kecewa adalah, ketika mengetahui para pencuri hak kami masih bebas berkeliaran. Kami berharap agar supaya persoalan ini, segera di tuntaskan dan bisa merasa puas,” ucap Sene, yang turut di aminkan Ruslan Nupu, salah satu kepala dusun di Desa Lolak. Lain juga dengan LSM GARPUTALA, Muklis Damogalad. Dia mengungkapkan kekecewaan terhadap kinerja pihak Kepolisian yang terkesan lambat. Alasannya, kasus yang terjadi saat ini, sudah jelas merugikan uang negara sebesar Rp4,8 miliar. Namun sampai dengan saat ini parah pelakunya belum juga di tangkap. “Ini sama saja memberikan kesempatan kepada para pelaku untuk melakukan upaya menutupi kasus ini dengan berbagai macam cara. Sehingga terkesan Kepolisian takut, karna ada keterlibatan pejabat di Bolaang Mongondow,” ucap Muklis. Sementara itu, Kapolres Bolaang Mongondow AK-BP Enggar Brotoseno, ketika di konfirmasi tentang kejejelasan penyelesaian kasus ini menyatakan, bahwa pihak kepolisian telah bekerja cukup maksimal dan menjamin, akan menuntaskan secepat mungkin kasus ini. “Kami pun ingin menjaga nama baik institusi Kepolisian,” singkat Kapolres Enggar. (tr-08/mtx)


HALAMAN 5

SELASA, 20 MARET 2012

Tim Redaksi POSTKOTA menyediakan halaman khu-sus di halaman 5, dengan nama rubrik ‘MORAOY’. Halaman ini dikhususkan untuk memanjakan pembaca, dengan menyajikan informasi mengenai keunikan adat dan budaya, sejarah, cerita rakyat, serta kuliner khas daerah-daerah di Bolaang Mongondow Raya. Kami sajikan dengan menarik, ringan, dan lebih netral, tanpa mengesampingkan unsur kebenaran data yang terjadi. Semoga sajian kami ini akan menjadi inspirasi bahkan referensi seluruh masyarakat pembaca di Bolmong Raya khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya, tentang kekayaan potensi daerah di bumi nyiur melambai ini.

SEJARAH KOTAMOBAGU KOTA Kotamobagu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow yang bertujuan untuk memajukan daerah, membangun kesejahteraan rakyat, memudahkan pelayanan, dan memobilisasi pembangunan bagi terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran rakyat totabu-

Penerbit : CV. Putra Pratama Percetakan: PT. Manado Media Grafika. Alamat: Jl. AA Maramis, Kairagi, Manado. Telpon: (0431) 81277(Isi diluar tanggung jawab percetakan)

an. Desa Bolaang terletak di tepi pantai utara yang pada abad 17 sampai akhir abad 19 menjadi tempat kedudukan istana raja, sedangkan desa Mongondow terletak sekitar 2 km selatan Kotamobagu. Nama Bolaang berasal dari kata “bolango” atau “balangon” yang berarti laut. Bolaang atau golaang

dapat pula berarti menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap, sedangkan Mongondow dari kata ‘momondow’ yang berarti berseru tanda kemenangan. Penduduk asli wilayah Bolaang Mongondow berasal dari keturunan Gumalangit dan Tendeduata serta Tumotoibokol dan

Tumotoibokat, yang awalnya tinggal di gunung Komasaan (Bintauna). Pada abad ke 8-9, mereka menyebar ke timur di tudu in Lombagin, Buntalo, Pondoli’, Ginolantungan sampai ke pedalaman tudu in Passi, tudu in Lolayan, tudu in Sia’, tudu in BumBERSAMBUNG...

kondisi Kotamobagu sekarang

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Haryadi Laode, Wakil Pemimpin Redaksi: Ahmad Ishak, Redaktur Pelaksana: Didi Adrian Koordinator Liputan: Muhamad Nasaru, Sekretaris Redaksi: Kisty Mokorimban Dewan Redaksi: Haryadi Laode, Ahmad Ishak, Didi Adrian, Muhamad Nasaru. Redaktur: Haryadi Laode, Ahmad Ishak, Didi Adrian, Muhammad Nasaru, Asisten Redaktur: Reggy Imbar Staf Redaksi:Endar Yahya, Angga Dwi Cahyo, Putri Sriyono Photograper: Juandri Paputungan, Eko Novrian Sanjaya Biro-biro: Kota Kotamobagu: Muhamad Nasaru, Bolmong: Adriadi Paputungan, Boltim: Ismail Mokodompit, Bolsel: Hairun Laode, Bolmut: Rommy Akaseh, Manado: Fernando Sandala, Frangki Pondaag, Minut: Affandi Masloman, Tomohon: Fenjel Pioh, Minahasa: Syaifudin Haju, Mitra: Noldy Pangkerego, Bitung: Serdi Kakauhe, Lay Out/Disgned: (Koord) Eka Pratama Saputra, Kifli Koto, Arman Ponongoa, Penasehat Hukum: James Manuhutu SH Pemimpin Perusahaan: M Dudi Surdjono, Bendahara Umum: Jeane Grace Raton, Administrasi: Linda Wagey, Manager Kombis/Advertising: Maulan Adam Sirkulasi: Arman Paputungan, Rivandi Lahilote, Firmansyah Dotulong , Azhar Tjarsadiwirjo. Harga Eceran Koran: Rp2.000, Langganan: Rp 50.000,-/bulan Tarif Iklan: Iklan Display Rp 22.500,-/mmk (BW) – Rp 35.000,-/mmk (FC). Centrespread Rp 35.000,-/mmk (BW) – Rp 45.000,-/mmk (FC). Banner Hal 1 Rp 60.000,-/mmk (FC). Ear Ad (Kuping) Rp 80.000,-/mmk (FC). Pengumuman Lelang/Prospektus/RUPS/Laporan Keuangan Rp 18.000/mmk (BW) – 25.000,-/mmk (FC). Advetorial Rp 20.000,-/mmk (BW) (min ¼ halaman) – Rp 32.500,-/mmk (FC) (min ¼ halaman). Iklan Ucapan Duka Rp 12.500,-/mmk (BW) – Rp 18.000,-/mmk (FC). Iklan Kolom Rp 500.000,-/bulan (min 1 klm x 25 mm). Iklan Baris Rp 50.000,-/Hari (max 5 baris). Wartawan Harian POST KOTA selalu dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas resmi, serta dilarang meminta/menerima uang atau hadiah dalam bentuk apapun dari narasumber.


Hukum&Kriminal HALAMAN 6

SELASA, 20 MARET 2012

KASUS

Curanmor Terus Diungkap

Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan BPKP Soal TPAPD Bolmong

KASUS pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) bukan hanya terjadi di Kota Manado, di Kota Kotamobagu pun sudah mulai marak dan malahan makin menjadi saja. Buktinya, pihak Kepolisian di jajaran Polres Bolmong dibuat sibuk untuk mengungkap kasus ini. Kapolres Bolmong AKBP Enggar Brotoseno ketika dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim AKP Reindra Ramadhan Syah, menyebutkan pihaknya masih terus melakukan pengungkapan kasus Curanmor. “Untuk saat ini sudah ada 8 unit sepeda motor yang kami amankan di Mapolres Bolmong,” ujar Reindra sambil menunjuk barang bukti sepeda motor, di depan ruang kerjanya, Senin (19/03) kemarin. Lanjutnya, untuk para pemilik kendaraan yang merasa hilang sepeda motornya dapat menghubungi pihak Polres Bolmong. “Barang kali, di antara motor-motor ini salah satunya milik korban curanmmor,” sebutnya. Selebihnya, dikatakan Reindra untuk lebih lanjut agar dapat menghubungi Kasubag Humas Polres Bolmong. “Untuk lainnya langsung saja ditanyakan kepada Kasubag Humas, sebab saya tidak bisa memberikan keterangan lebih,” ucap Reindra.(gie)

BARANG BUKTI kendaraan bermotor yang berhasil diamankan Polres Bolmong di sejumlah tempat berbeda.

PN TONDANO

Kabulkan 4 Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Pemkot Tomohon TOMOHON – Sejumlah pihak ketiga yang sementara menempuh jalur hukum atas piutang yang belum dibayarkan oleh pihak Pemkot Tomohon boleh bernafas lega. Pasalnya, dari sejumlah gugatan yang sementara diproses, beberapa di antaranya dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tondano. Dari informasi yang berhasil dirangkum, gugatan pihak ketiga yang telah diputus tersebut antara lain CV Millenium, CV Libra Sarunta, CV Ladies dan CV Anugerah Matani. Bahkan, gugatan perdata CV Millenium dengan Direkturnya Rima Rompas yang terdaftar dengan nomor register 07/Pdt.G/ 2012/PN.Tdo telah diputus dalam persidangan pada tanggal 12 Maret 2012 oleh Hakim Ketua Tigor Manulang SH MH. Dengan demikian, putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya hasil putusan ini harus dilaksanakan oleh Pemkot Tomohon. Putusan itu sendiri telah diterima oleh para penggugat sejak hari Kamis dan Jumat, 15 dan 16 Maret 2012, pekan lalu. Sementara itu, Jack Budiman SH selaku kuasa hukum keempat perusahaan ini mengatakan langkah selanjutnya adalah menunggu keseriusan Pemkot Tomohon untuk menindaklanjuti hasil putusan ini. “Ya. Setelah ini memiliki kekuatan hukum tetap, langkah selanjutnya adalah menunggu keseriusan Pemkot Tomohon untuk menindaklanjuti hasil putusan ini,” tukas Budiman didampingi Feki Kalangi SH sembari menambahkan keempat perusahaan ini berencana membawa hasil putusan tersebut ke Pemkot Tomohon pada Senin, 19 Maret 2012.(bmc/gie)

(foto: eco)

Minggu Subuh, Warga Malalayang Barat Nekad Gantung Diri MANADO - Peristiwa gantung diri kembali menghebohkan warga Manado. Dantjes Gam (63), yang teridentifikasi sebagai warga Perum Celebes, Kelurahan Malalayang Satu Barat, Lingkungan VII, Kecamatan

Malalayang tewas pada seutas tali. Peristiwa yang menggemparkan warga di Kelurahan Malalayang Barat terjadi sekitar pukul 05.30 Minggu (19/3) subuh. Korban mengikatkan tali tersebut pada balok jen-

dela kamarnya sendiri. Di dekat jenazah korban terdapat sebuah surat yang menulis hal ikhwal kenapa korban nekat gantung diri. Pada surat tersebut dikatakan bahwa Dantjes tidak sanggup lagi untuk hidup lantaran ada penyakit yang

menggerogoti tubuhnya sejak bertahun-tahun. Ferdinand Suatan (37) yang merupakan menantu korban adalah orang pertama yang menemukan jenazah tersebut. Ia pun segera mengabari keluarga dan melapor ke pihak kepolisian. (bmc/gie)

Warga Madidir Sekarat Dianiaya di Depan Kantor Walikota BITUNG—Safrudin Laiya (20) Wangurer Barat Lingkungan I Kecamata Madidir harus dilarikan ke rumah sakit setelah dianiaya di depan Kantor Walikota Bitung, tepatnya di dekat Mini Market Permata, Sabtu (17/3) lalu. Warga Mandidir ini sendiri harus menjalani perawatan insentif di Rumah Sakit Angkatan Laut, akibat benturan benda keras di dahi dan luka robek di bagian perut sebelah kanan akibat timakan dari FL alias Fandy (19) warga Kel Bitung Barat. “Belum jelas apa motif

pelaku sehingga melakukan penganiayaan terhadap korban hingga harus dilarikan ke rumah sakit karena luka tikaman,” kata Kapolsek Bitung Tengah, Kompol Iwan Manurung, Minggu (18/3). Menurut Manurung, pihaknya masih sementara mencari tahu apa yang menyebabkan Fandy menganiaya Laiya. Namun saat ini pelaku sudah diamankan dan sementara dimintai keterangan soal aksi yang nyaris merenggut nyawa korban tersebut.

“Korban sampai saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut

akibat luka robek di perutan dan dahi,” katanya.(bmc/gie)

K O TA M O B A G U – Meski pihak Kepolisian Resort (Polres) Bolaang Mongondow (Bolmong) sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Bolmong tahun 2011. Namun, saat ini terlihat pemeriksaan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong terhenti. Kapolres Bolmong AKBP Enggar Brotoseno ketika ditemui wartawan harian ini menyebutkan kasusnya tetap masih akan berlanjut. Akan tetapi, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Masih menunggu hasil pemerinksaan BPKP,” singkat Enggar, di ruang tamu Mapolres Bolmong,

Enggar Brotoseno

Senin (19/03) kemarin. Hingga pekan lalu, informasi mengenai sudah adanya beberapa orang pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum dilakukan penahanan. “Nanti sajalah kita lihat kedepannya bagaimana. Kan hingga sekarang pemeriksaan masih berlanjut,” ujar Enggar. Soal kepastian untuk dilakukannya penahanan kepada pejabat yang sudah ditetapkan tersangka masih belum tahu kapan. “Pastinya akan tetap ditahan, kan sudah tersangka. Tapi, kapan waktunya belum dipastikan,” singkatnya.(gie)

MSCW Desak Usut Proyek PDAM AMURANG—Proyek PDAM Minsel tahun 2010, dengan bandrol Rp 5,4 miliar berasal APBN 2010 ternyata memiliki keganjilan. Maka dari itu, setelah sejumlah media cetak dan online mengangkat ke publik. Dengan demikian, Minahasa Selatan Coruption Watch (MSCW) meminta pihak Polres Minsel melidik proyek tersebut. Ketua MSCW Ir Yulius Pesik, ketika menghubungi beritamanado.com Minggu tadi mengatakan, bahwa proyek PDAM Minsel berasal APBN 2010 kuat dugaan banyak masalah. ‘’Maka dari itu, MSCW mendesak supaya Polres Minsel melakukan penyelidikan. Karena memang, proyek ini sangat janggal. Oleh sebab itu, pihak penyidik harus segera memanggil oknum Direktur Utama (Dirut) PDAM Minsel tersebut,’’ ujar Pesik. Lanjut Pesik, “bahwa setelah membaca di sejumlah media. Ternyata saya berkesimpulan, kalau proyek pemasangan pipa air bersih dari Desa Pinaling

Kecamatan Amurang Timur dipindahkan. Bahkan, tak juga selesai. Namun, sesuai data yang didapat kalau oknum Dirut PDAM Minsel melakukan berbagai tindakan guna memuluskan proyek itu berjalan dengan baik.” ‘’Padahal, proyek tersebut sudah tahu menyalahi aturan. Namun, oknum Dirut-lah yang tak mau dengan anak buah yang menyampaikan harus hati-hati. Sebab, bila ditemukan ada permainan. Maka so pasti akan ada sanksi hukum. Namun to, pihak Dirut tetap melakukan tidak sesuai gambar. Olehnya, MSCW meminta pihak Polres Minsel jangan diam lakukan penyelidikan,’’ kata Pesik. Sebagaimana penuturan Jemmy Tambajong, mantan Kabag Perencanan PDAM Minsel menyebut bahwa proyek PDAM Minsel, pemasangan air bersih dari Desa Pinaling bermasalah. ‘’Dengan demikian, bagi MSCW mendesak supaya pihak Polres Minsel jangan ragu-ragu melakukan penyelidikan. Sebab, ada unsur korupsi dalam proyek ini,’’ tegas Pesik dengan nada keras.(bmc/ gie)


PENDIDIKAN & EKONOMI HALAMAN 7

SELASA, 20 MARET 2012

PROFIL

Antara Tugas dan Profesi SELAIN bertugas namun Abdul namoaknya tidak dalam urusan katan. Ada tiga ng harus diguru dalam masyarakat kepribadian, sopropesi.Semua oleh se-or-

Kotamobagu Koleksi Sekolah Rusak Kondisi 54 Ruang Kelas Rusak

sebagai guru Muchdar mau ktinggalan sosial kemasyara-

kompetensi yamiliki seorang hidup beryakni sial dan itu harus dimilik ang guru ucap mantan Ketua Badan Amil Zakat Kotamobagu Selatan (Kotsel)ini. Mantan KetABDUL MUCHDAR MOKOAGOW ua Pengurus Hari Besar Islam (PHBI) Kotsel ini menambahkan menjdi seorang guru bukan hanya mendidik kapada para siswa, akan tetapi lebih banyak melakukan hubungan interaksi dengan masyarakat sebagai kehidupan sosial. “ Menjadi guru adalah profesi yang sangat mulia. Sebab selain memberikan pendidikan kepada siswa di sekolah, harus banyak memberikan pencerahan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pendidikan moral,”ucap mantan guru yang mengaku pernah mengajar di Desa Idumun Kecamatan Nuangan, Modayag, Moyag, Sidodadi, Pobundayan dan Poyowa Besar ini.(endar)

KOTAMOBAGU–Peningkatan mutu belajar mengajar para siswa di Kotamobagu dinilai belum memadai seiring fasilitas yang ada belum memungkinkan. Bahkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 8 miliar yang di peruntukan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), nampaknya belum semuanya terakomodir bagi sejumlah sekolah. Dari data yang himpun wartawan harian ini, masih ada sekitar 54 ruang kelas yang rusak parah. Terdiri dari SD dan SMP.

Minta Perhatian: Sejumlah siswa minta perhatian pemerintah terkait kondisi sekolah yang belum layak. contoh salah satu ruang kelas belajar yang sedang di tempati koleh siswa SD (Foto: Doc)

SMK Cokroaminoto Tumbangkan SMKN 2 Kotamobagu KOTAMOBAGU—Laga sepak bola Liga Pelajar Indonesia (LPI) senin (19/3) kemarin, yang di tutup dengan kemenangan oleh SMK Cokroaminoto Kotamobagu. SMK Cokrominoto membabat SMKN 2 Kotoamobagu dengan hasil 9-1. Pada pertandingan yang berlangsung di lapangan Nunuk Kelurahan Matali senin (19/03) kemarin, SMK Cokroaminoto tampil memukai didepan penonto saat berhasil menyabet juara liga. Tanpa ada perlawan yang berarti anak-anak besutan dari Ariya Sukma Mala dengan mudah memainkan sekulit bundar. “Gol-gol yang tercipta sejak babak pertama hingga akhir ini terjadi begitu mudah,” ucap guru olah raga SMK Cokrominoto Bagit. Sejak babak pertama serangan yang dilan-

Foto tim sepakbola dari SMK Cokroaminoto Kotamobagu yang menumbangi SMK 2 Kotamobagu dengan Skor 9-1 (Foto: Endar)

carkan tim yang dipimpin Rizky Lomamay langsung membuahkan empat gol. Teknik permainanyang dimainkan para pemian dari SMK Cokrominoto menyulitkan para pertahan belakang para pemain SMK 2

Kotamobagu. Sementara dari hasil 91 Rizky Lomamay, dan Mouriadi Bagit berhasil menyumbang masingmasing dua gol. Hingga wasit meniupkan pluit panjang skor tidak berubah. Sehingga perlu dike-

tahui SMK Cokroaminoto sudah du kli menyabet juara pada liga. Yakni, pada tahun kemarin berhasil meraih juara 2 di tingkat SMA pada LPI yang di langsungkan di tingkat provinsi.(cw-05/die)

Sementara yang rusak ringan masih sekitar 143 ruang kelas. “ Bangunan sekolah yang masih rusak parah tecatat 52 ruang kelas.Sementara yang rusak ringan ada sekitar 143 ruang kelas.” Ungkapnya Gaed Gonibala selaku kepala staf sarana prasarana di Dins Pendidikan dan Olah Raga KK. Namun kata Gaed saat ini sedang melakukan penyusunan anggaran untuk mendapatkan DAK di untuk tahun anggaran 2012.“Semua kalau sudah terealisasi akan kami berikan ke sekolah untuk segera dibangun. Bahkan kegiatannya akan dilakukan secara swakelola,” tutur Gaed. (cw-01/die)

Siswa SMK Kharisma Totabuan Terjun di Lima Puskesmas

KOTAMOBAGU—Sebanyak delapan puluh lima siswa SMK Kharisma Kotamobagu terjun melakukan praktek dilima Puskesmas di Kotamobagu. Dari lima Puskesmas yang menjadi tempat praktek yakni Puskemas Desa Bilalang, Kelurahan Upay,Gogagoman, dan Kelurahan Motoboy Kecil. Dari pantauan harian ini senin (19/3) kemarin, para siswa begitu antusias mengikuti praktek termasuk mengabil sample darah. Sejak februari hingga Juni mendatang para siswa akan melakukan prktek dilapangan sebagai pelajaran tambahan mereka. Ketua yayasan Dra Hj Katrin Manoppo mengatakan, para siswa yang turun praktek dilapangan akan dinilai terkait dengn tugas mereka. Yang notabene merupakan tugas kurikulum mereka. Sementara menurut salah satu siswa Ida Ayu mengatakan selama melakukan praktek dilapangan sudah banyak pengetahuan yang mereka miliki. Termasuk lebih banyak memberikan pelaayan kepada masyarakat yang datang ke Puskesmas . “Sejak kami turun prakt ek di puskesmas tidak sedikit pengetahuan yang kami dapat terkait mengenai jurusan kami masing – masing, dan juga banyak pengalaman yang sangat membanggakan yang kami dapatkan bersama dengan masyarakat.”ujr Ida yang mengaku bertugas di Puskesmas Kotobangun ini (tr-05/die)


MINAHASA RAYA HALAMAN 8

SELASA, 20 MARET 2012

PERTANIAN

KMU Tunjang Kaum Perempuan

Diduga Dana RKB Menguap Penyidik Pulbaket Dana Sekolah

KELOMPOK Mitra Usaha yang ada di Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur (Totim), belum lama ini melakukan panen. Panen jagung sebanyak 4 ton serta cabe merah sebanyak 2 ton ini kemudian dijual ke pasar. Kelompok ini kebanyakan didalamnya didominasi oleh kaum perempuan yang diketuai Vera Ratulangi Spd, pada harian ini Senin (19/3) kemarin. “Kelompok Mitra usaha yang kami dirikan ini, untuk menunjang kaum perempuan dalam berusaha terlebih khusus di daerah ini,” jelas Ratulangi. Lebih lanjut dikatakan, kelompok mereka bukan hanya menanam jagung dan cabe merah sekarang ini mengolah arang tem-purung untuk di ekspor keluar daerah. “Kami tengah berupaya untuk mengolah arang tempurung, sehingga bisa menghasilkan untuk kelompok kami,” tuturnya, berharap, agar kelompok mereka akan jadi motivasi bagi kaum perempuan di Mitra, untuk membentuk kelompok dan menghasilkan.(nom)

SIAP PAKAI: Bupati Sompie Singal saat meresmikan Bangunan Kantor Balai Penyuluhan Keluarga Berencana.

PEMBANGUNAN

Dewan Reyen Kantor Baru DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mitra menempati gedung baru yang berlokasi di jalan lingkar Kelurahan Tosuraya Barat Kecamatan Ratahan. Bangunan yang berdiri di atas lahan 2 Ha itu dilengkapi sejumlah fasilitas dengan gedung, dan sudah ditempati oleh Dewan. Menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) Mitra Drs Stenly Pasulatan, Senin (19/3) mereka telah mengemasi barang-barang untuk pindah lokasi. “Semoga dalam menempati gedung baru ini sudah tidak dipermasalahkan lagi seperti sebelumnya,” tutup Pasultan.(nom)

MINUT - Kabupaten Minahasa Utara pekan lalu resmi meresmikan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana, Drs Sompie Singal MBA. Dalam sambutannya, bupati mengatakan sangat bersyukur dengan adanya Balai Penyuluhan KB pertama di Minut. Untuk itu, ia harapkan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana lebih efektif untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam mensosialisasikan kegiatan kelu-arga berencana. “Gedung ini multi fungsi yang juga akan dijadikan kantor, sementara badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dalam melaksanakan aktivitas,” papar Singal. Data yang dirnagkum wartawan Koran ini

bangunan ini menelan anggaran hingga Rp400 juta bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Minut dr Sandra Dipa mengatakan sebenarnya Balai Penyuluhan KB harus dibangun di tiap kecamatan, “Saat ini pihak kecamatan belum ada yang bisa menyediakan lahan, gedung multi fungsi ini dibangun sementara bisa dipakai untuk seluruh kecamatan yang ada di minut,” urainya. Lanjutnya, tahun ini dua kecamatan di Minut yaitu Kecamatan Wori dan Kecamatan Likupang Bar-at juga segera diban-gun balai penyuluhan KB den-gan fasilitas gedung berukuran 10 x 5 meter.(fan)

T2 Imbau Warga Jaga Kesehatan R ATA H A N — Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Telly Tjanggulung turun ke jalan untuk senam missal bersama masyarakat Touluaan pekan kemarin. Sebelumnya bupati, melakukan kegiatan yang sama di Kecamatan Tombatu dan Kecamatan Ratatotok. Seluruh masyarakat terlibat dalam

kegiatan ini. “Kese-hatan masyarakat harus dijaga, diantaranya den-gan melakukan olagrag bersama baik senam maupun jalan sehat,” tutur Tjanggulung. Kegiatan jalan sehat mengambil start di depan kentor BP3K Touluaan, Desa Ranoketang Atas dan Finish di SMP Negeri 1 Touluaan Desa Lobu Kota. Usai jalan sehat dilaksanakan, dilanjatkan dengan senam massal bersama

Telly Tjanggulung

yang bertempat dilapangan SMP 1 Tombatu.

“Kegiatan ini supaya kita juga selain punya tugas pekerjaan sehari-hari, kita juga harus memperhatikan kesehatan terutama olahraga,’’ ingatnya. Lanjutnya dengan adanya kegiatan jalan sehat dan senam massal dapat menumbuhkan semangat dari seluruh lapisan masyarakat untuk mencintai olahraga. “Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat” pungkas T2 sapaan akrabnya (nom)

T O N D A N O — Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) oleh sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) san Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mendapat perhatian Serius dari pihak kejaksaan Negeri Tondano. Pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan anggaran bana bantuan APBN 2011 ini diduga tidak sesuai peruntukan bahkan waktunya hingga Maret 2012 belum selsai. Masih sekolah yang pelaksanaan pekerjaanya belum mencapai 80 persen, seperti di SMK Negeri 2 Tondano, SMK Negeri 1 Kakas SMA Negeri 1 Pineleng Dan SMA Negeri Ka-

wangkoan. Menurut Kepala Seksi Intelejen Kejari Tondano Alfons A Tilaar SH kepada wartawan harian koran Ini menyatakan saat ini pihak Kejari Tondano Telah Menerima Laporan Dari Sejumlah Masyarakat dan insan Pers terkait bantuan Dana dari Kementrian Pendidikan itu. “Kami telah menerima laporan dari masyarakat dan wartawan terkit pelaksanaan kegiatan pekerjaan rehabilitasi Dan pembangunan ruang kelas baru dan kami masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan,” kata Tilaar. Lebih Jauh, ia menambahkan pihaknya akan terus menindaklanjuti kasus ini. “Kami sangat serius dengan kasus ini apabila ad bukti-bukti penyalahgunaan angga-ran bantuan kami tak segansegan memproses hingg ke persidangan,” tegas Ajun Jaksa yang akrab di sapa Alfons Ini.(syh)

Distarnak Produksi Bibit Inpari RATAHAN—Dinas Pertanian dan Peternakan (Distarnak) Pemkab Mitra telah menyiapkan lahan sebesar 50 Ha di Desa Ranombolay Kecamatan Tombatu Timur. Menurut Kepala Distarnak Mitra Ir BA Tinungki M eng, lahan ini akan dikelola untuk tempat produksi padi berjenis Inpari. “Lahan sudah kam siapkan, dan untuk sementara ini produksi pembibitan padi inpari sementara di kembangkan,” ungkap Tinugki. Dijelaskan, Program dari Gerakan Tanam Padi (Gentadi,red) oleh Pemkab Mitra, berkaitan dengan pengembangan penanaman padi jenis inpari di masyarakat petani. “Dengan adanya program Gentadi ini, maka masyarakat juga sudah menggunakan teknologi yang diterapkan,” tukasnya. Lanjutnya, Teknologi yang diterapkan khususnya dalam menanam padi jenis Inpari ini, yakni memakai system ‘legowo’ padi yang akan ditanam mengambil jarak 20-40 cm untuk panjang kesamping dan 10 cm berjejer ke muka. “Umumnya mereka sudah memakai metode ini dan hasilnya cukup memuaskan di lapangan,” pungkas Tinungki.(nom)


Manado-Tomohon-Bitung SELASA, 20 MARET 2012

AGENDA

HALAMAN 9

Pemkot Gencar Sosialisasi KEK 512 Ha Minta Dipertimbangkan

Komisi II Dewan Agendakan Hearing MENDEKATI triwulan kedua tahun 2012, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) sudah mengagendakan pertemuan dengar pendapat (hearing) dengan mitra kerjanya. Hal ini disampaikan Steven Kandouw oleh Ketua Komisi II DPRD Sulut, Drs. Steven Oktavianus Kandouw, Senin (19/3) kemarin, diruang kerjanya. Menurut Kandouw, di triwulan pertama memang Komisi II persis anggaran yang diserap semua intansi Pemerintah sangat banyak, pastinya anggaran tersebut untuk disalurkan bagi kebutuhan masyarakat sulut tentunya, dengan hal itu juga Komisi II siap melakukan rapat dengar pendapat dengan Mitra Kerja. “Hearing atau rapat dengar pendapat yang sudah di jadwalkan dalam waktu dekat oleh Komisi II untuk melakukan pertemuan dengan para Mitra Komisi II,” ujar Kandouw didampingi oleh Wakil Ketua Komisi II, Soenardy Soemanta.(Ndo)

DISHUBKOMINFO

Dishubkominfo Siap Tertibkan Taksi Gelap di Sulut DINAS Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), berencana akan menertibkan angkutan sewa (taksi gelap) yang ada di daerah nyiur melambai. Terkait dari penerParlindungan Tampubolon tiban ini, guna pemberlakuan nomor kendaraan dari plat hitam menjadi plat kuning. “Ini untuk semua angkutan sewa di Sulut,” tutur Kepala Dinas Hubkominfo Sulut, Parlindungan Tampubolon, Jumat (16/3) kemarin. Dijelaskannya, selain akan dilakukan pergantian plat nomor kendaraan, pihaknya juga akan melakukan pembinaan sekaligus sosialisasi terkait sistim transportasi Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dan angkutan sewa tersebut. “Diharapkan untuk angkutan sewa ini tidak ada lagi yang menggunakan plat hitam, kita akan arahkan semua menjadi plat kuning. Ini rencana kami di Tahun 2012 untuk transportasi,” tegas Tampubolon. Pembinaan yang dimaksud, adalah untuk meningkatkan kualitas, yang tujuannya tak lain adalah pelayanan transportasi, mencakup keselamatan, kenyamanan dan ketepatan waktu transportasi. “Berdasarkan Rapat Kerja (Raker) kualitas pelayanan, yang nantinya digelar 2 April 2011 lalu, tekankan dan sepakat pada tahun 2012, ini transportasi itu tujuannya adalah keselamatan, kenyamanan dan ketepatan waktu transportasi,” pungkasnya. (Ndo)

SOSIALISASI : Senin (19/03) kemarin,Pemerintah Kota Bitung melakukan sosialisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), bersama Tim pokja.Bertempat di gedung DPRD Kota Bitung.

Top Eksekutif Bitung Laporkan BITUNG–Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak merupakan kunci sukses terlaksananya pembangunan. Karena pembangunan di Negara ini, salah satu sumbernya berasal dari pajak yang disetor oleh wajib pajak. Wujud warga Negara yang baik seperti dilakukan oleh Walikota Bitung, Hanny Sondakh, membuktikan dirinya telah menyerahkan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Kantor Pajak Pratama Bitung. “Saya imbau kepada seluruh wajib pajak di

daerah ini, dapat melunasi pajaknya. Begitu juga para pejabat di Kota Bitung,” kata Walikota. Ditambahkannya, peran serta semua pihak baik eksekutif, legislatif, swasta serta masyarakat termasuk para stakeholders akan sangat mempengaruhi terciptanya masyarakat yang sadar pajak. “Wajib pajak baik pribadi ataupun intitusi tidak sekadar sebagai obyek yang harus dieks-ploitasi untuk mengha-silkan uang sebanyak-banyaknya. akan tetapi harus disadari bahwa para wajib pajak juga adalah subyek pendapatan

negara, yang perlu dilayani, didukung dan dikem-bangkan,” ungkap Wali-kota Sondakh. Dengan demikian, jika semua ini terwujud, maka akan meningkatkan produktivitas usaha, serta memberi dampak yang positif bagi penerimaan pajak, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terlebih warga di Kota Bitung khususnya. Walikota Hanny Sondakh, saat melaporkan SPTT nya di kantor Pajak Pratama Bitung, Senin (19/ 3) kemarin, itu di dampingi Kepala KPP Pratama

Bitung, Drs Deni Ferly Makisanti SE MSi, saat mengisi laporan SPT Tahunan, pribadi ke dalam kotak yang sudah disediakan dan diikuti berturut-turut Wakil Walikota, Max Lomban, Sekkot Drs Edison Humiang MSi, Ketua DPRD, Kapolres AKBP Satake Bayu, Ketua Pengadilan Negeri Bitung Achmad Salihin SH MH. Walikota Sondakh, dalam kesempatannya, menyerahkan piagam penghargaan kepada para wajib pajak yang pajaknya tertinggi di Kota Bitung.(sdi)

BITUNG - Pemerintah Kota Bitung gencar melakukan sosialisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), bersama Tim pokja. Bertempat di gedung DPRD Kota bitung (19/ 3) kemarin, Tim pokja KEK memaparkan keunggulan Kota Bitung pada posisi strategis dimana kehadiran KEK mengubah Kota Bitung menjadi Kota bertaraf industri besar seperti Batam dan daerah lainnya. “Sebesar 512 hektar di bangun industry besar perluasan wilayah KEK menggunakan Pulau Lembeh sebagai bandara udara, melengkapi arus transportasi eksport, beragam industrydi bangun, dan mempekerjakan banyak ternaga kerja daerah karena itu, kesiapan SDM harus di persiapkan mulai sekarang “ tutur Ketua TIM Pokja KEK Prof DR Ir Carles Kepel MED dihadapan sejumlah anggota DPRD. Lanjutnya, kesamaan persepsi antara Pemkot dan DPRD sangat diharapkan untuk mendukung di berlakukannya KEK agar Bitung siap menyambut pasar globalisasi yang dampaknya bagi kemajuan Kota Bitung dan Sulut umumnya. “ ini kesempatan emas bagi Bitung. Nah semua pihak dapat diharapkn berbenah mendukung upaya pemerintah pro-

vinsi dan Kota Bitung,” ujar Boby Dumgair anggot DPRD dari Fraksi Golkar (FPG). Senada Viktor Tatanude SH, menilai telah terjadi kesalahan seharusnya RTRW harus di tetapkan lebih dahulu baru KEKnya “Saya minta KEK harus di perjelas terutama kepemilikan dan status tanah pada loksi 512 hektar itu, karena sebagian lahan pada 90 hektar lainya sedang di duduki warga setempat ia juga mengingatkan pokja KEK untuk berhati hati pada kemungkinan di kemudian hari dari dampak KEK,” ungkap Tatanude yang juga Ketua Pansus RTRW yang melakukan aksi walk out dari ruangan rapat. Hadir dalam sosialisai tersebut kepala Bappeda, Jems Rompas Msi , Asisten pemerintahan dan Kesra Fabian Kaloh SIP, Kepala Badan Perijinan Drs J Tangkudung dan sejumlah anggota DPRD Bitung. Sementara itu, masyarakat Manembo Nembo, Sagrat, dan Tanjung Merah Senin (19/3) kemarin mendatangi Gedung DPRD dalam rapat dengar pendapat terkait KEK dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Bitung. “Jangan usir kami dari tanah adat, diantara kami sudah ada yang di BAP polisi, jangan bawa masalah ini ke ranah hukum, ini aspirasi yang perlu di cari solusinya “ teriak salah seorang warga yang melakukan aksi. Sekedar diketahui tanah seluas 92 hektar di klaim sebagai tanah adat oleh warga masuk lokasi KEK.(sdi)


POLITIK KEMASYARAKATAN HALAMAN 10

SELASA, 20 MARET 2012

KPU

KPUD KK Siap Gelar Pilwako Desak Dekot Segera Bentuk Pansus Panwas

Mokolanot Nilai Bahasa Mooduto Provokatif Sebut KK Caplok Wilayah

PEMILU: Nampak Ketua KPU Kotamobagu Nayodo Kurniawan SH sedang memberikan sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalamn Pemilu dan Pemilukada.(foto: Ju’/postkota)

KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Kotamobagu (KK), Senin (19/3) kemarin, menggelar sosialisasi Pemilihan Walikota (Pilwako) bertempat di Restoran Lembah Bening. Soislaisasi tersebut mengambil tema ‘Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Pemilu dan Pilkada’. Sementara Ketua KPUD KK, Nayodo Kurniawan SH, mengungkapkan bahwa pihaknya telah siap bekerja untuk menyelenggarakan pra pilwako. “KPU telah siap melaksanakan tahapan pilwako,” tegas Nayodo. Namun dalam sela-sela penyampaiannya, Nayodo juga meminta agar Dewan Kota (Dekot) KK, juga harus aktif dan mendukung percepatan dan penyelenggaraan proses tahapan pilwako dengan sesegera mungkin. Salah satunya membentuk pansus pengawas pilwako. Mengingat ada aturan yang mengharuskan 6 bulan sebelum masa jabatan walikota berakhir sudah ada pengawas. “Dalam langkah percepatan penyelenggaran pemilihan walikota diupayakan juga agar pihak Dekot, secepatnya membentuk panitia khusus (Pansus), tentang panitia pengawas pemilu. Sebab aturan yang ada 6 bulan sebelum masa jabatan walikota berakhir sudah harus ada para pengawas tersebut,” tegas Nayodo. Ada pula yang menjadi sedikit hambatan KPU untuk segera bekerja, yaitu persoalan dana yang telah dirincikan oleh KPU sebesar 15 milliar. Namun hal tersebut tidak menjadi titik berat dalam proses pelaksanaan pilwako karena dari Walikota KK, Drs Hi Djelantik Mokodompit ME, mengungkapkan bahwa pihak pemkot menjamin penganggaran untuk teknis kerja KPUD. “KPU sebagai mitra, secara rasional apabila KPU membutuhkan dana untuk memulai aktifitasnya kami pun siap untuk menganggarkannya,” singkat Djelantik. Disatu sisi, sikap Dekot pun mendukung dan setuju atas permintaan KPU mengenai pendanaan. Wakil ketua Badan Anggaran Dekot KK, Ir Ishak Sugeha ME, sendiri mendorong dan menjamin atas realisasi anggaran tersebut. tetapi Sugeha, meminta detail penggunaan dana itu. “Persoalan banyak atau sedikit bukan jadi tolak ukur, tetapi detail penggunaan dana tersebut,” ungkap Sugeha. Hadir pula dalam sosialisasi tersebut para pimpinan dan pengurus partai politik, Satuan Kinerja Perangkat Daerah, Lurah dan para Kepala Desa.(cw-2/mtx)

Pansus Honda: Senin (19/03) kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong melakukan sidang Paripurna terkait Honor Daerah (Honda). Nampak suasana paripurna.

Pengesahan Perda RTRW ‘Lambat’ KOTAMOBAGU—Pasca paripurna persetujuan pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), tahapan lanjut yakni pembahasan di tingkat komisi masih urung selesai. Hal ini menimbulkan spekulasi, bahwa pembahasan RTRW di tingkatan tersebut lamban, dan bisa berimbas pada target waktu yang sudah ditetapkan. Bahkan perkembangan pembahasan atas kedua ranperda tersebut masih di angan-angan. Sampai saat ini belum ada agenda pembahasan lanjutan atas perda RTRW dan RPJPD yang merupakan hal prinsip dalam pembangunan ke depan. Ketua Komisi II bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Rudini Sako SEn dikonfirmasi terkait persoalan ini mengungkapkan, bahwa ranperda RTRW masih dalam pembahasan internal masing-masing ko-

Pembahasan Masih di Internal Komisi misi sebelum masuk pada tahapan lanjutan. “Sampai saat ini masih dibahas dalam tingkatan komisi sebelum memasuki tahapan selanjutnya,” Ungkap Sako. Hal senada juga dikatakan salah satu anggota komisi II Ishak Sugeha bahwa RTRW sendiri untuk komisi II sudah selesai dibahas tinggal menunggu komisi lain lalu akan dibahas lintas komisi dan akan memanggil beberapa daerah tetangga yang berbatasan dengan kotamobagu dan pihak pemerintah kota kotamobagu sebelum dilakukan paripurna tahap II. “Ranperda RTRW sendiri untuk komisi II sudah selesai dibahas, tinggal menunggu komisi yang lain untuk ke tahapan lanjutan yaitu pembahasan

KOTAMOBAGU—Ketua Komisi I DPRD (Dekot) Kota Kotamobagu Jusran Deby Mokolanot, rupanya gerah dengan pernyataan Ketua Komisi I DPRD (Dekab) Bolaang Mongondow, Yusuf Mooduto, terkait dugaan pencaplokan wilayah Bolmong, yang masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kotamobagu kini dalam pembahasan lintas Komisi di Dekot. Menurut Eby sapaan akrab Mokolanot, pernyataan tersebut terkesan provokatif bahkan tidak menggambarkan seorang politisi yang menjadi anggota legislative yang baik. “Saya anggap, Yusuf gagal cara berpikirnya sebagai seorang politisi. Lebih dari itu saya pertanyakan juga semangat ke mongondowan Yusuf sebagai putra daerah,” ketus Mokolanot. Dari lima Kabupaten/ Kota di Bolmong Raya ini kata Eby, hanya dipisahkan secara administrative,

Yusran Mokolanot

Yusuf Mooduto

sehingga tidak ada yang bisa dipisahkan termasuk bahasa, adat, dari rahim leluhur yang sama. “Forum konsultasi ada, sehingga tidak perlu mengeluarkan kalimat provokatif dan membuat masyarakat bingung,” tegas Mokolanot. Ketua PKB Kota Kotamobagu ini juga meminta, Mooduto sebagai warga Negara yang baik bisa lebih introspeksi dengan sikapnya. Karena pemekaran Kota Kotamobagu dari Bolmong beberapa tahun silam, turut melibatkan Mooduto sebagai anggota DPRD saat itu. “Kalo ada masalah,m berarti Yusufr Mooduto turut berperan. Jika tidak atau dia tidak tahu, berarti

saya anggap beliau Cuma tidur saat pemekaran dirancang oleh stakeholder saat itu,” kata Eby. Untuk diketahui, pada pemberitaan harian ini edisi Kamis (15/3) lalu, Ketua Komisi I Dekab Bolmong, Yusuf K Mooduto menyebut pembahasan RTRW KK saat ini illegal. Karena ada luas wilayah yang ditetapkan saat pemekaran sesuai Undang-undang, sudah berubah. Yusuf K Mooduto, anggota DPRD Bolmong, mengatakan, luas wilayah KK, harus ditinjau kembali, dikarenakan luasnya sudah bertambah. “Luas KK, harus ditinjau kembali,” ketus Mooduto, Rabu (14/03) lalu.(cw-02/ mji)

Kandouw : Komisi II Siap Agenda Mitra Kerja

Rudini Sako

lintas komisi yang nantinya akan mengundang pihak pemkab Boltim dan Bolmong, serta pihak eksekutif sebelum menuju paripurna tahap II,” ungkap Sugeha. Namun dari seluruh informasi yang terhimpun, RTRW sendiri akan dipercepat pembahasannya dan diperkirakan awal bulan depan karena RTRW merupakan hal prinsip dalam pembangunan Kota Kotamobagu ke depan.(cw-02/mji)

Steven Kandouw

MANADO - Mendekati Triwulan ke dua tahun 2012, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) sudah mengagendakan pertemuan dengar pendapat dengan mitra kerja. Hal ini disampaikan oleh Ketua

Komisi II DPRD Sulut, Drs. Steven Oktavianus Kandouw, Senin (19/3) kemarin, diruang kerjanya. Menurut Kandouw, Komisi II tahu persis anggaran yang diserap semua intansi Pemerintah sangat banyak, pastinya anggaran tersebut untuk disalurkan bagi kebutuhan masyarakat sulut. Makanya pihak legislative menganggap perlu ada evaluasi program yang sudah diterapkan masing-masing SKPD sebagai pelaksana program APBD tahun 2012. “Hearing atau rapat dengar pendapat yang sudah di jadwalkan dalam waktu dekat oleh Komisi II untuk melakukan pertemuan

dengan para Mitra Komisi II,” ujar Kandouw didampingi oleh Wakil Ketua Komisi II, Soenardy Soemanta. Lanjutnya, dalam rapat nanti Komisi II akan mempertanyakan semua anggaran yang dipakai oleh mitra kerja (SKPD) masing-masing untuk dipertanggung-jawabkan. “Kami akan mempertanyakan secara rinci anggaran di tahun yang lalu, dan pastinya anggaran tersebut harus dilengkapi dengan penjelasan dari Mitra kerja, agar semua bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak ada anggaran disalah gunakan,” tandas Kandouw.(Ndo/mji)


Sambungan SELASA, 20 MARET 2012

HALAMAN 11

Kejagung: Ada Aliran Uang dari BNI Syariah ke Dhana JAKARTA-Hasil pemeriksaan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menemukan adanya aliran uang dari salah satu pihak ke Dhana Widyatmika. Aliran uang ini dikirim melalui BNI Syariah. "Aliran uang ada yang masuk dari BNI Syariah itu. Orang lain menyetor ke dia," ujar Direktur Penyidikan Kejagung, Arnold Angkouw, di Gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (19/ 3/2012) malam. Aliran uang tersebut sejauh ini diduga berasal dari perseorangan. Namun, Arnold menolak menyebutkan apakah orang tersebut merupakan wajib pajak yang Dhana tangani atau tidak. "Belum diketahui karena itu nama orang. Itu juga bukan atasannya," jelasnya lagi. Dirinya juga masih menolak menyebutkan berapa besaran uang yang dikirimkan melalui BNI Syariah tersebut. Kejagung juga masih akan mendalami peran salah satu perusahaan yang diperiksa hari ini, PT Resik Bumi Platindo. "Belum-belum masih didalami. Nanti mau dipanggil lagi mereka," imbuhnya. Dhana telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada 17 Februari 2012. Pertama kali diperiksa Kamis 1 Maret. Pemeriksaan kedua sekaligus penahanan di Rutan Salemba, Jumat 2 Maret 2012.(dtc)

KASUS prioritas,” tega Afif Zuhri. Dihubungi terpisah, mantan panitia tender inisial Didi, ketika ditanyakan kebenaran informasi ini, membenarkan besaran dana proyek Gerhan melalui APBN tahun 20082009 sebesar Rp6 Miliar tersebut. Diungkapkannya pula, sepengetahuan dia ada sekitar 6 paket dimenangkan beberapa perusahaan, namun semuanya bukan kontrakjtor local. “Salah satu perusahaan yang dapat kualifikasi lolos dalam proyek gerhan yakni PT Lestari Alam, memenangkan Paket Hutan Mangrove dengan anggaran sebesar Rp3 Miliar,”

Sambungan Hal 1 ungkapnya. Namun soal pelaksanaan proyek tersebut, Didi mengaku tidak tahu karena hanya sampai proses tender saja urusannya. “Selebihnya bisa ditanya kepada mantan Ketua Panitia Tender, Said M Ani Shut dan Sekretaris Panitia Tender Nasarudin Damopolii Shut. Keduanya mengetahui 6 paket perusahaan secara detail,” aku Didi. Sayangnya upaya konfirmasi lanjut kepada mantan Sekretaris panitia tender proyek Gerhan 2008-2009, Nasrudin Damopolii S Hut, belum berhasil dilakukan.

LOLAYAN

pemerintahannya sudah di Kecamatan Lolak. “Jika ditanya ke masyarakat Lolayan, mungkin mereka lebih suka bergabung dengan KK,” ketus Mokolanot. Soal isu pencaplokan wila(Kejagung) kembali menemukan adanya aliran uang dari salah satu pihak ke Dhana Widyatmika. Aliran uang yah oleh KK dari Bolmong ini dikirim melalui BNI Syariah. seperti pernyataan Mooduto, Ebi sapaan akrab Mokolanot justru menganggap, Cuma Mooduto saja yang memunculSambungan Hal 1 kan persoalan. Karena di tahapan pembahasan sejak “Apa kepentingan anggota tim 10 ditangkap,” tegas Fen Bentelu Sekretaris Komisi IV, datang di DPRD Sulut. dari pusat yakni di beberapa “Jadi sebagaimana yang kementrian, juga turut dewan sehingga melakukan salah satu pendemo. Menang- Ayub Ali anggota Komisi IV, intervensi ke Unsrat, apa lagi gapi ini Ketua DPRD Sulut Pdt Edwin Lontoh Sekretaris tim 10 datang disini untuk disaksikan mantan Kepala tim 10 yang membawa nama Meiva Salindeho Lintang Komisi III, dan James Sumen- membawa aspirasi mereka Bappeda Bolmong Jainuddin mahasiswa Unsrat merupakan STh, Wakil Ketua Sus Sualang dap anggota Komisi III lang- dengan baik, begitu juga Damopolii, tidak ada persosalah satu pelanggaran, karena Pangemanan Ketua Komisi I sung memberikan tanggapan k a m i m e l a y a n i a s p i r a s i mahasiswa yang demo seka- Jhon Dumais, Ketua Fraksi yang menyatakan sebagai yang disampaikan maharang dibandingkan demo dari Demokrat Netty Agnes Pan- a n g g o t a D e w a n s e l a l u siswa saat ini, “ ungkap tim 10, lebih banyak mahasis- touw, Idrus Mokodompit memperjuangkan seluruh Lintang.(ndo) wa sekarang, dan kami minta Wakil Ketua Komisi IV, Ivone aspirasi masyarakat yang “Kami mencurigai, pelaku bom ikan ini bukan warga Bolmut. Mereka diyakini Sambungan Hal 1 berasal dari luar daerah yakni Gorontalo Utara (Gorut),” tetap menghasilkan kesepa- terlibat penipuan dengan melakukan pengusutan segala juga kepada seluruh oknum ungkap Sako dan Meto, dua katan seluruh legislator, serta modus meminta uang pelican bentuk penipuan dan pe- yang dinyatakan terlibat unsur warga warga kecamatan menetapkan bahwa hasil kerja agar dijadikan PNS hasil merasan terkait verifikasi penipuan, agar kooperatif jika Pinoga-luman. Ironisya, aksi legislator yang tergabung verifikasi Honda, (lihat grafis honorer daerah ini,” kata dilakukan proses hukum, demi pengeboman ikan ini dalam tim pansus bisa diterima halaman 1). Mokoagow. terwujudnya keadilan,” kata dilakukan hanya di dekat seluruh anggota. Muhammad Tim Pansus juga mengimbau Mokoagow. Sementara bunyi 5 poin pesisir pantai, sebab pe-sisir Mokoagow anggota DPRD rekomendasi tim pansus atas seluruh honorer dan masyaraSelain paripurna reko- pantai Pinogaluman banyak Bolmong membacakan hasil hasil kerja mereka beberapa kat Bolmong pada umumnya mendasi Pansus Honda Bol- ditemui terumbu karang yang rekomendasi pansus yang bulan ini diantaranya, men- untuk tidak lagi terpengaruh mong, turut diparipurnakan merupakan tempat bermain berisi 5 poin penting. Semen- desak Bupati Bolmong untuk dengan bujukan oknum tidak juga pembahasan masalah kawanan ikan. “Jika ini tidak tara 5 poin rekomendasi ter- memberikan sanksi admi- bertanggungjawab dengan kode etik dan tata acara DPRD sebut juga dibacakan 4 poin nistrasi kepada oknum PNS iming-iming dijadikan PNS Bolmong yang dibacakan penting hasil temuan tim, terlibat penipuan. “Kami juga seperti pada kasus Honda ketua Badan Kehormatan sehingga menghasilkan rekom mendesak aparat hukum untuk Bolmong ini. “Diharapkan (BK) Frets Modeong. tersebut. Data di Dinas Pendapatan, Telah ditemukan 130 nama Pengelolaan Keuangan dan Honda masuk di database Asset Daerah (DPPKAD) Badan Kepegawaian Daerah Boltim, pihak perusahaan PT (BKD) Bolmong namun bukan 1. Mendesak kepada Bupati Bolmong, Hi Salihi B Mokodongan, untuk memberikan sangsi J-Resources baru menyetor 1,4 hasil rekomendasi SKPD Miliard pada tahun 2011 administrasi kepada oknum PNS yang namanya disebutkan dalam laporan Pansus Honda dimana nama mereka terdaflalu.Sisa hutang masih sekira saat ini, tar. Sebaliknya, 130 nama 2. Mendesak kepada aparat hukum dalam hal ini, Kepolisian dan Kejaksaan, untuk mengusut Rp280 juta. “Jumlah dana rekomendasi SKPD resmi, kesepahaman dari PT Jtuntas segala bentuk penipuan dan pemerasan terhadap Honda, justru tidak terdata di database 3. Menghimbau kepada para Honorer yang tertipu dan diperas agar oleh oknum-oknum tersebut Resources dengan Pemkab BKD yang kemudian dikirimBoltim perbulannya senilai bersikap kooperatif terhadap upaya pengusutan kasus oleh Kepolisian dan Kejaksaan, kan ke BKN untuk diverifikasi 4. menyampaikan kepada seluruh honorer dan masyarakat bahwa BKN telah menyurat secara 140 Juta. Sementara pada menjadi PNS tetap. Tim patahun 2011 ini pihak peruresmi kepada DPRD Bolmong, dengan nomor F.I.26-30/V.353.3635/56 tertanggal 9 nsus juga menyimpulkan, sahaan baru menyetor 10 bulan Desembar 2011. terkait dengan proses verifikasi berkas Honda tahap satu untuk di angkat telah menemukan praktik setoran.Dan untuk 2 bulannya menjadi PNS dijajaran Pemkab Bolmong, penipuan dalam rekrutmen, 5. Menghimbau kepada seluruh honorer untuk tidak lagi terpengaruh dengan bujukan dan belum di setorkan,” ungkap manipulasi data, serta beKadis DPPKAD Meike Mapengaruh oknum-oknum tertentu.(cw02/mji) berapa oknum yang diduga

MAHASISWA

Sambungan Hal 1 alan. “Pak Jainuddin sebagai juga ketua panitia pemekaran, tidak mempolemikan masalah ini dan beliau menanggapi dengan arif. Jadi Yusuf tidak perlu mengeluarkan kata-kata provokatif dan membingungkan masyarakat,” kecam Mokolanot. Kata ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kotamobagu ini, dia percaya pemerintah Bolmong dan KK memiliki pemikiran rasional, konsep ilmiah serta argumentasi ilmiah terkait masalah territorial. “Lebih dari itu, kedua pihak memiliki bahasa dan adat yang bagus

BOMBER

PNS

PEMKOT ke Pengadilan Tinggi Negeri (PTN) di Tondano, terkait pelunasan pembayaran sejumlah pekerjaan yang hingga kini belum di lakukan oleh Pemkot. Dalam gugatan tersebut disebutkan sebanyak Rp20 M, hutang yang di tanggung Pemkot kepada sejumlah perusahaan. Bahkan, ada pembayaran pekerjaan sudah rampung tapi pencairannya baru mencapai 30 persen semetara. Kepala Bagian (Kaban) Hukum Dan HAM Pemkot Tomohon Ferdy Paat SH, kepada wartawan harian Koran ini, Senin (19/3) kemarin, menuturkan, pihanya saat ini masih menunggu keputusan hukum yang

Sambungan Hal 1 berlaku untuk melakukan pembayaran, dan pada saat ini baru ada 4 perusahaan menerima putusan sidang. “Pemkot sudah beritikat baik untuk melakukan pembayaran, namun hal tersebut harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku,” paparnya. Lebih jauh, dikatakan pemerintah masih membuka komunikasi untuk penyelesaian dengan sejumlah perusahaan. “Sementara ini kami melakukan tahap mediasi dengan pihak perusahaan yang ada,” ungkap Paat. Data yang dirangkum wartawan Koran ini menyebutkan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pariwisata (Dispar) dan Dinas Pendidikan (Diknas) yang paling besar

PASIEN silam, sudah pernah dirawat, namun hanya berselang dua hari orang tuanya meminta izin untuk pulang ke Bintauna. Ketika mendapat laporan dari petugas medis di Bintauna dimana kondisi pasien semakin memprihatinkan, pihak pemulihan gizi buruk di Boroko berusaha menjemput si bayi, namun tidak diperbolehkan orang tuanya. “Kami pada Sabtu (17/03) sudah bersama-sama dengan pemerintah desa setempat untuk berusaha membujuk orang tua pasien, namun alasanya terlalu banyak. Kasihan perut bayi tersebut sudah besar dan matanya sudah cekung, tapi

FOTO

menyimpan hutang. Namun di Sambungan Hal 1 antara sejumlah instansi Ia nampak bersama dua terkait di atas, paling banyak o r ang pria yang hanya yang menanggung hutang mengenakan celana selutut kontrak kerjasama khusus tanpa baju. Dinas PU capai Rp17 M. Pihak Jenny sendiri Kepala Dinas PU Pemkot mengaku belum mengetahui Tomohon Enos Pontororing mengenai beredarnya fototidak membantah hal ini. Nilai foto tersebut. “Aduh, yang Rp17 M berasal dari kontrak kerjasama yang dilakukan oleh m a n a y a ? N g g a k t a h u , ” pihak Dinas PU bersama ungkap sang manajer Ika dengan pihak perusahan. M a u l a n i s a a t d i h u b u n g i O T, S e n i n ( 1 9 / 3 / Sesuai ketentuan Dinas PU d e t i k H(dtc) 2012). sudah melakukan tugas teknis Hal ini bukan kali di lapangan untuk masalah pertama menimpa Jenny. pembayaran itu wewenang Aw a l 2 0 1 0 lalu ia juga Dinas Keuangan Tomohon. “Bagian kami hanya masalah sempat syok dan menjadi teknis di lapangan dan untuk sorotan media lantaran fotourusan pembayaran itu dengan foto syurnya tersebar di Dinas Keuangan,” kelit internet.(dtc) Pontororing.(fen)

DINAS

Sambungan Hal 1 Sambungan Hal 1 orang tuanya sama sekali tidak mau sama-sama membawa bayi tersebut untuk dirawat,” terang Erni. Tak berdaya, Erni dibantu pemerintah desa Kuhanga akhirnya meminta surat pernyataan dari kedua orang tua Alini, agar bertanggung jawab terhadap kondisi anaknya jika sampai terjadi apa-apa. “Tapi kami tidak lepas tangan, sambil terus memantau kondisi pasien. Dengan memberikan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI),” jelas Erni. Di tempat terpisah, Sangadi (Kades, red) Kuhanga, Kecamatan Bintauna, IK Sanggi-

lang, ketika dikonfirmasi membenarkan kalau ada warganya yang mengidap gizi buruk. “Benar, ada warga saya yang mengidap penyalit gizi buruk,” ujar Sanggilang. Menurutnya, sejak awal sang bayi sudah diupayakan dibawa dan dirawat oleh tim medis dari pemerintah kabupaten, namun tidak berhasil. “Jadi perlu diketahui juga, bayi tersebut sejak dilahirkan sudah langsung dibawa ke kebun, karena orang tuanya berprofesi sebagai petani. Nah, nanti setelah mereka turun dari kebun, barulah diketahui kalau anak tersebut tidak sehat seperti bayi pada umumnya,” jelas Sanggilang.(*)

Saat di konfirmasikan kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sahril Gaib, beberapa waktu lalu mengatakan sudah menghadap ke Polda mengahadiri panggilan mengenai pengadaan Albert, dan semuanya sudah selesai karna saya cuma dimintai keterangan. “Saya sudah memenuhi panggilan Polda, tidak ada masalah dengan Albert,” tutur Sahril Gaib. Sekedar diketahui pengadaan alat berat senilai 3.4 miliar tahun anggran 2011 lalu, diduga palsu. Sebab, dari merek yang ditender ternyata spek tersebut lain palsu.(die/ mji)

dalam menyelesaikan persoalan, bukan terkesan provokatif dan tidak ada sifat kemongondowan,” ketusnya. Jusran Mokolanot juga meminta Yusuf sebagai legislator dan negarawan yang baik, bisa lebih arif dan memiliki bahasa yang baik dalam mengeluarkan pendapat, agar tidak salah kaprah dan justru menghantam keberadaannya sendiri. “Buktinya pemekaran disahkan saat Yusuf jadi anggota Dewan Bolmong. Kalau ada persoalan yang timbul, logikanya dia Cuma tidur saat pembahasan,” tutup Mokolanot.(cw-02/mji)

Sambungan Hal 1 segera diseriusi, maka terumbu karang yang ada di Pinogaluman akan hancur total, dan benih ikan-ikan akan musnah semua,” tandas keduanya. Semen-tara itu, personil DPRD Bolmut, Syaiful Ambarak SpdI, mengaku mendapat laporan langsung dari warga kalau aksi pengeboman ikan semakin menggila. Sehingga dirinya mempertanyakan keberadaan kapal pengawas Baracuda Mania yang sudah diadakan pemerintah sejak

J RESOURCES

5 poin Rekomendasi Pansus Honda

Dihubungi via telepon seluler, bahkan lewat SMS di nomor handphonenya tidak digubris. Sekedar informasi, jika kasus ini digelar aparat penegak hukum,maka selain oknum pejabat Pemkab Bolmong dan kontraktor pelaksana, kasus ini juga bakal libatkan oknum anggota legislator. Karenanya upaya penuntasan kasus ini diminta serius, karena diduga kuat kerugian Negara cukup besar, hingga bisa memecahkan rekor kasus dugaan penggelapan dana TPAPD Bolmong tahun 2011 berbanderol Rp4,8 miliar.(tr-08/mji)

beberapa tahun lalu. “Pemkab Bolmut kan sudah memiliki kapal pengawas perairan, mengapa ini tidak difungsikan,” ujar Ambarak, kemarin. Dia pun mendesak agar instansi teknis yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bolmut bisa serius dalam memberantas para pelaku bom ikan ini. “Kalau ini terus dibiarkan, kita lihat saja akibatnya,” pungkas Ambarak yang juga personil Komisi III DPRD Bolmut.(omi/mji)

Sambungan Hal 1 mahit.Lanjut mantan Kepala Inspektorat Boltim ini, dia awalnya berharap pihak perusahaan masih akan menyelesaikan secepatnya di tahun 2012 ini. Namun hingga jalan 3 bulan berjalan, belum ada kejelasan. “Kemungkinan pihak perusahaan nanti akan menyetor per 10 bulan berjalan,” tutur Mamahit. Masalah ini di pihak lain turut menuai respon sejumlah tookh masyarakat. Menurut Naqsaruddin Simbala, warga Tutuyan, sikap perusahaan tidak menunjukkan

profesionalisme sebagai badan usaha yang legal. Apalagi hasil keuntungan perusahaan yang melakukan eksploitasi emas di daerah ini diketahui cukup besar. “Dengan menunggak piutang kepada pemkab, pihak managemen PT J-Resources menunjukan bahwa mereka tidak professional. Sementara mereka terus mengambil keuntungan dari hasil yang terkandung di daerah ini dengan mengambil sumber daya alam daerah yang sangat potensial,” ujar Simbala.(die/ mji)


CMYK

BOLMONG UTARA “Menuju Bolaang Mongondow Utara Kabupaten padi” SENIN, 26 MARET 2012

KLARIFIKASI

Akbar Bukan Legislator Malas

HALAMAN 12

Pemkab Genjot Potensi PAD Tutupi Devisit Triwulan Pertama

PERNYATAAN Taufik Tumbelaka tentang empat anggota DPRD Provinsi termalas salah satunya berasal dari Bolmut mendapat perhatian unsur pemuda. Kepada wartawan harian Koran ini Yunan Tegela menyatakan hal itu hanya untuk mencari perhatian. Katanya, personil DPRD Sulut Akbar Datunsolang hampir setiap bulan berada di Bolmong raya lebih khusus Bolmut untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Bolmong raya yg notabene adalah daerah pemilihan yang bersangkutan. ”Contoh kongkrit perjuangan bung Akbar masuknya bantuan-bantuan proyek provinsi di Bolmong Utara. Antara lain proyek sanitasi yang ada di Desa Bigo dan Binjeita di tambah lagi proyek persampahan di Desa Solo,” tukas Tegela. Lanjutnya, beliau sejak diliantik tidak pernah sama sekali terlihat di Bolmong Utara apalagi Bolmong utara yang baru berumur empat tahun lebih masih butuh perhatian dan bantuan anggota DPRD agar bisa lebih maju dan bisa bersaing dengan daerah lain. “Kami himbau agar pihak-pihak yang memberikan pernyataan yang lebih konstruktif untuk pembangunan kedepan,” tutup Tegela.(omi)

DPRD

Dewan Bahas 18 Ranperda SETELAH mengalami beberapa kali penundaan, akhirnya DPRD Bolmut Senin (26/3) hari ini,red mulai membahas 18 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah diusulkan eksekutif. Sekertaris Dewan (Sekwan) Bolmut Irma Ginoga Suriansyah Korompot SPd MSi membenarkan hal ini. “Mulai besok (hari ini, red) Dewan sudah akan membahas Ranperda yang telah diusulkan oleh pihak eksekutif. Pembahsan ini dijdwalkan selama dua minggu,” ujar Ginoga kepada sejumlah wartawan kemarin. Di tempat terpisah Ketua Komisi I DPRD Suriansyah Korompot SH, menyatakan dirinya berkeinginan agar sebelum pembahasan Ranperda tersebut harus ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. “Ada baiknya ranperda-ranperda itu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum pembahasan, sehingg bobotnya ketahuan mana yang menjadi kebutuhan masyarkat,” timpanya.(omi)

(foto doc/postkota)

PELAYANAN langsung kepada warga yang dilakukan oleh Pemkab Bolmut.

Bupati Sosialisasikan Program di Pemprov BOROKO—Hari ini Bupati Bolmong Utara (Bolmut) Drs Hi Hamdan Datunsolang MM dijadwalkan melakukan pemaparan perencanaan program kegiatan 2013 nanti. Pemaparan program oleh bupati ini dilakukan di hadapan gubernur Sulut pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi Sulut bertempat di Hotel Sintesa Peninsula. “Bapak bupati

akan memaparkan prioritas program kerja untuk tahun 2013,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bolmut Drs Asripan Nani MSi. Pemaparan akan dilakukan mulai dari isu seputar permasalahan dan kendala di daerah, isu strategis, hingga pada arah kebijakan pembangunan yang rencananya akan dilakukan di 2013 mendatang. Ditempat ter-

pisah juru bicara (Jubir) Pemda Bolmut Mohamad Fadly Binolombangan SPd MSi mengatakan selain bupati, Musrenbang provinsi Sulut ini rencananya akan dihadiri oleh Sekkab Bolmut Drs Reky Posumah MSi, para asisten, serta para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Semua instansi terkait akan ikut mendapangi pak bupati saat pemaparan program,” pungkasnya.(omi)

Asripan Nani

B O R O K O — Ta r g e t Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Bolmut Hamdan Datunsolang akan menggenjot sektor pendapatan lain dalam daerah dan retribusi menutupi devisit PAD di daerah sebagai pengtriwulan pertama peri- ganti dari UU Nomor ode Januari-Februari- 18/1997 dan UU Nomor Maret. 34/2000. Seluruh Satuan Kerja “Perda harus dilaPerangkat Daerah (SK- kukan penyesuaian atau PD) belum melakukan di amandemen, lantaran pengisian kas PAD ada penambahan sekitar melalui pemungutan 4 jenis pajak daerah pajak dan retribusi. Ini yang akan dipungut balantaran belum adanya ik oleh pemerintah prolandasan hukum berupa vinsi maupun pemerinPeraturan Daerah (Per- tah kabupaten,” papar da) yap a p a ng meAkbar ngatur sapaan Perda harus dilakukan tentang akrabpenyesuaian atau di nya. penariamandemen, lantaran ada Kadis kan paPendajak dan penambahan sekitar 4 retribusi patan jenis pajak daerah yang daerah. Pengeakan dipungut baik oleh “ PA D lolaan pemerintah provinsi Bolmut Keuamaupun pemerintah triwulan ngan kabupaten pertama d a n masih Asset kosong Daerah karena seluruh SKPD (PPKAD) Bolmut Aang belum melakukan pe- Wardiman SE Ak, memungutan, sambil me- lalui Kabid Anggaran nunggu Ranperda disah- Baharudin Tunggil mekan. ngaku telah melaporkan Tapi, kami akan terus kepada Badan Pemeberusaha menggenjot riksa Keuangan (B-PK) sektor pendapatan lain RI perwakilan Mana-do untuk menutupi PAD terkait belum adanya pada triwulan pertama,” pemasukan PAD di ujar Bupati Drs Hamdan Kabupaten Bolmut. Datunsolang MM. “Kami sudah melapoMenurut bupati, se- ran hal tersebut, agar belumnya Bolmut sudah secara administrasi sumemiliki Perda tentang dah ada laporan kepada pajak dan retribusi, BPK. Dengan demikian, namun belakangan ini laporan dapat dipertapemrtintah pusat telah nggung jwabkan,” jelas memberlakukan unda- Tunggil kepada sejumng-undang No-mor 28/ lah wartawan pekan 2009, tentang pajak lalu.(omi)


postkota edisi 20 maret 2012