Page 9

CMYK

HALAMAN

10

sambungan panggung hukum

Klik

JUMAT, 9 APRIL 2010

www.posmetro-medan.com http://epaper.posmetro-medan.com

Ricuh, Sun Mei Serang Pengacara A Cong

Jangan Bela Pembunuh! MEDAN “Jangan bela-bela dia. Pembunuh tidak pantas dibela. Dia telah bunuh suamiku.” Kata-kata itu ditujukan Sun Mei, istri Yunan (bos valas) kepada pembela Ricard Leo alias A Cong, pembunuh suaminya pada sidang pembelaan kemarin hingga sempat mengundang kericuhan.

Emosi Sun Mei tiba-tiba meluap usai mendengar pembelaan Hilmar Robinson Silalahi terhadap A Cong, kliennya. Tidak sekedar berteriak, wanita ini bahkan sempat menarik-narik tangan Hilman. Bersamaan dengan itu, berbagai cercaan juga ditujukan kepada pria ini. Tidak ingin suasana semakin keruh, Hilman memutuskan menghindari sanak keluarga Yunan.

Dalam sidang mendengarkan pembelaan tuntutan yang digelar JPU Iwan Ginting SH, pada majelis hakim yang diketuai Indrawaldi SH, A Cong meminta tuntutan 17 tahun penjara diringankan. Permintaan itu disampaikannya melalui kuasa hukumnya. Dalam pembelaannya, Hilmar mengatakan, seharusnya JPU terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara psikologis

Diduga Kuat Telah Melanggar Kode Etik

Bawaslu Pusat Sidang KPU Medan

terhadap A Cong melalui perbuatannya sebelum membuat dakwaan. “Terdakwa merasa hukumannya terlalu berat, karena itu diharapkan majelis hakim meringankannya,” ujar Hilmar. Usai mendengarkan pembelaan, majelis hakim menunda sidang hingga minggu depan dengan agenda mendengarkan putusan. Sebelumnya, JPU menuntut A Cong dengan 17 tahun penjara. Dalam tuntutannya itu, Acong telah menghilangkan nyawa orang lain. Sehingga membuat istri histeris sedih dan korban meninggalkantiga orang anak kecil. Sedangkan yang meringankan, terdakwa berlaku sopan

PM/SMG

Wirda Ningsih (kiri), anggota Bawaslu Pusat Devisi Hukum saat menindak lanjuti pengaduan pasangan Rudolf-Afif.

>> Baca di Hal 10

Sun Mei

Kejatisu Target Proyek Media Jalan-Solar Light

PM/JPNN

Mantan Kabareskrim Susno Duadji memberi hormat kepada Anggota Komisi III sebelum dimulainya rapat dengar pendapat di gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/4).Susno Duadji hadir untuk memberikan penjelasan terkait kasus makelar hukum di Mabes Polri yang telah menlibatkan nama-nama perwira tinggi di Mabes Polri.

MEDAN Dalam seminggu terakhir ini, gedung Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) tak pernah sepi dari aksi demo. Sejumlah organisasi massa anti korupsi silih berganti datang ke lembaga hukum adhyaksa itu. Kamis (8/4) siang, giliran massa Forum Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Anti Korupsi (FM2B-AK) yang ‘menyerang’. Mereka mengusung sejumlah kasus dugaan korupsi di Sumut yang masih mengendap di Kejatisu. Diantaranya dugaan korupsi Median Jalan, Solar Light, dan tender fiktif di Dinas Perhubungan Kota Medan

yang menyedot uang negara miliar rupiah. Dan tidak ketinggalan, kasus dugaan korupsi di Dinas Pendapatan Kota Medan, serta dugaan penyelewengan minyak goreng di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, ditambah dugaan korupsi di Dinas Perumahan dan Pemukiman Medan. Mengawali aksi, massa FM2B-AK meneriakkan yelyel anti korupsi. “Hidup rakyat..., hidup mahasiswa..., tangkap koruptor,” teriak massa menandai kehadiran mereka di gedung Kejatisu.

MEDAN Sesuai rencananya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat tiba di Medan, Kamis (8/4) pagi. Kehadiran mereka guna membantu kinerja Panwas Medan menyelesaikan sengketa penggagalan pasangan Calon W ali Kota Medan, Rudolf Pardede-Afifuddin Harahap. Paling tidak itu diungkap Wirda Ningsih, anggota Bawaslu Pusat Devisi Hukum saat ditemui di lantai II, ruangan Gundaling, Hotel Polonia, Medan. W anita berkaca mata ini menyebutkan, kedatangan mereka sekaligus sebagai tindak lanjut pengaduan pasangan Rudolf-Afifuddin, yang menyatakan KPU Medan diduga kuat telah melakukan pelanggaran kode etik dengan menggagalkan mereka. “Kita hadir di Medan, tentu berdasarkan surat No 240/ UND/Bawaslu/IV-2010, tertanggal 6 April. Tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik dilakukan KPU Medan, terkait laporan dari pasangan Rudolf-Afifuddin,” ucap Wirdia. Dasar dari laporan tersebut, Bawaslu Pusat memandang perludilakukanklarifikasi.Dan penyelesaian kasus ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya surat Bawaslu ditandatangani oleh Ketua Bawaslu,

Nur Hidayat. “Kita akan memanggil anggota KPU Medan dan meminta semua kelengkapan, baik itu berkas-berkas kelengkapan pendaftaran hingga berita acara ketetapan yang dikeluarkan KPU Medan. Yakni, hasil pleno, penetapan ke-10 calon peserta Pilkada juga penentuan nomor urut,” ucapnya. Begitu bukti-bukti dikumpulkan, Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi ke KPU Pusat sehingga secepatnya keputusan pasangan ini dapat diikut sertakan sebagai peserta atau tidak bisa ditetapkan. Tak hanya itu, jika memang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, KPU Medan akan digiring ke ranah hukum. Sebab tindakan tersebut menimbulkan terjadinya penundaan Pilkada. “Kita belum bias mengatakan terlalu jauh. Yang jelas, tahap awal Bawaslu melengkapi data, setelah itu baru dibawa ke KPU Pusat. Langkah selanjutnya, kita tunggu hasil pleno. Saya belum dapat memastikan, apakah jadwal pilkada dapat diundur atautidak. Yang jelas, Bawaslu akan mempertanyakan kenapa dan alasan apa KPU Medan menggagalkan pasangan Rudolf-Afifuddin untuk maju

>> Baca di Hal 10

>> Baca di Hal 10

Korupsi Pengadaan Lahan SMK Negeri 4 Tebing Tinggi

Camat Padang Hilir Paksa Sidang Ditunda TEBING TINGGI Pengadilan Negeri (PN) Tebing Tinggi kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan SMK Negeri 4 Tebingtinggi,Kamis(8/4).Kali ini, Camat Padang Hilir, Nina Zahara dihadirkan sebagai

saksi. Pada majelis hakim, Nina terkesan memberikan keterangan berbelit-belit. Menurutnya, ia tidak pernah turun langsung melihat lokasi tanah SMK Negeri 4, sehingga tidak mengetahui pasti segala persoalan ini seraya me-

nyebutkan, pihak kelurahan Bagelen dan Sekretaris Camat, Fery STP adalah orang yang paling tahu. Pernyataannya itu berlawanan dengan keterangan BAP JPU. Pasalnya, segala

>> Baca di Hal 10

Camat Padang Hilir, Nina Zahara saat memberikan kesaksian.

PM/ASNAWI

Keterangan Saksi Berbeda, Pembunuh Pengusaha Sparepart Masih Misteri

Sidang Pembunuhan Setahun tidak Tuntas Meski sudah bergulir setahun, sidang pembunuhan pengusaha spare part, Kesuma Wijaya dengan terdakwa Muhammad Zainal tak kunjung tuntas. Menolaknya Zainal didakwa sebagai penganiaya Kesuma, dan berbedanya keterangan para saksi menjadi alasan terhalangnya putusan. Misteri pembunuh Kesuma berlanjut pada sidang mendengarkan saksi, Kamis (8/4) sore. Jaksa

Penuntut Umum (JPU), Iwan Ginting JPU gagal mendatangkan saksi Ripian alian Rifian. Pada

majelis hakim, Iwan menyebutkan saksi tidak bersedia datang meski telah berulang kali dipanggil. Mendengar alasan itu, majelis meminta keterangan Rifian dibacakan JPU namun langsung ditentang Zainal. Atas penolakan tersebut, majelis hakim yang diketuai Suhartanto SH berembuk dengan tim kuasa hukum dan JPU. Hasilnya, masing-masing pihak setuju keterangan saksi dibacakan. Pada kesempatan yang sama, tim

kuasa hukum Zainal dari LBH Medan juga menghadirkan saksi yakni Herman (52) warga Jl. Kelud, No.3, Medan. Dalam keterangannya, Herman mengaku dirinya adalah orang pertama kali ditemui Ngatiem, pembantu Kesuma yang juga merupakan saksi atas aksi penganiayaan terhadap Kesuma. Saat kejadian, dirinya sedang berjaga di pos hansip di Link. VI, Kel. Pusat Pasar. Ketika meng-

hampirinya, Ngatiem hanya mengenakan bra yang dipadu celana jeans. “Cewek itu berteriak minta tolong ada rampok di rumah majikannya. Awalnya saya pikir dia gila karena keluar hanya menggunakan bra, tapi saya tetap

>> Baca di Hal 10

9 April 2010  

Posmetro Medan

9 April 2010  

Posmetro Medan

Advertisement