5 Parpol Lolos Vertual Telah Memenuhi Syarat
TOMOHON-Usai melaksanakan Verifikasi Administrasi Partai Politik (Parpol) di Kota Tomohon, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Tomohon melakukan Verifikasi Faktual (Vertual) terhadap 16 Parpol yang sebelumnya telah lolos dalam Verifikasi Administrasi. Ketua KPUD Kota Tomohon, Beldie Tombeg ST mengatakan, untuk melaksanakan Vertual, pihaknya akan mendatangi langsung kantor atau sekertariat setiap Parpol yang telah lolos Verifikasi Administrasi, yang diketahui ada 16 Parpol untuk Kota Tomohon. Sejak hari Sabtu (3/11) sampai saat ini, sudah ada 5 Porpol yang dilakukan Vertual.
Diantaranya Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PPP dan Nasdem, kata Tombeg, kemarin (4/11). Dia menjelaskan, dalam melakukan Vertual ada 4 hal yang di Verifikasi yaitu: kepengurusan Parpol, jumlah anggota pengurus yang minimal 30 persen perempuan, status kantor atau sekretariat menyangkut dokumen kepemilikan apakah sewa, pinjam pakai menyangkut sekretariat serta keanggotaan menyangkut Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan jumlah anggota 1000 atau 1/ 1000 dari jumlah penduduk Kota Tomohon. Untuk 5 Parpol yang telah dilakukan Vertual, semuanya telah memenuhi syarat, tukasnya. (jeq)
Insentif Linmas Akan Dinaikan
CMYK
TOMOHON Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon merencanakan untuk menaikkan insentif bagi anggota Linmas. Hal tersebut dilakukan, agar bisa mendorong para anggota Linmas untuk meningkatkan kinerjanya. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kota Tomohon Jantje Mandagi mengatakan, untuk saat ini jumlah Linmas yang ada di Kota Tomohon mencapai 700 orang dan insentifnya adalah Rp200 ribu per bulan. Kami telah mengusulkan ke Dekot Tomohon dan TAPD, untuk kenaikan insentif Linmas tersebut. Namun, seberapa besar kenaikannya nantinya akan ditentukan lewat pagu anggaranya, kata Mandagi, kemarin. Selain usulan kenaikan insentif tersebut, juga diusulkan untuk menambah personil Linmas, mengingat ada beberapa anggota Linmas
sudah lanjut usia. Jika disetujui adanya penambahan anggota Linmas, untuk anggota yang lama dan umur sudah tidak muda akan tetap diberdayakan. Karena, mengingat juga banyak dari anggota Linmas tersebut sudah mencapai puluhan tahun menjadi Linmas, ungkapnya. Menanggapi usulan tersebut, salah satu anggota Dekot Tomohon, Drs Paulus Sembel mengungkap dukungannya untuk kenaikan insentif dari anggota Linmas tersebut. Kalau dilihat dari kinerja dari setiap anggota Linmas, yang tidak mengenal waktu dalam mengamankan Kamtibmas di Lingkungannya, Rp200 ribu per bulan itu memang tidak sebanding. Sudah seharusnya ada kenaikan, dan itu harus didukung sepenuhnya, tukas Sembel yang juga ada Ketua Komisi A Dekot Tomohon. (jeq)
CMYK
SENIN, 5 NOVEMBER 2012
Penggantian Kumtua Kimabajo Janggal MINUT Penggantian penjabat sementara (pjs) Hukum Tua (Kumtua) Desa Kimabajo, Julce Manoppo, sarat kejanggalan. Diduga, penggantian oleh Camat Wori itu disebabkan rencana kongkalingkong penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Informasi beredar, pergantian itu dilakukan untuk memuluskan dugaan rekayasa pembuatan Laporan Pertanggungan Jawab (LPJ) oleh pihak kecamatan. Sebab, hingga kini Manoppo belum menandatanganinya, karena takut terlibat perbuatan melanggar hukum. Saya tidak mau tandatangan, sebab uangnya tidak pernah saya lihat. Saya takut jangan sampai tersandung pidana, aku Manoppo saat dihubungi wartawan Koran ini, terkait keenganannya menan-
datangani LPJ ADD desa Kimabajo. Camat Wori Drs Steven korengkeng ketika dikonfirmasi soal informasi itu, membantahnya. Menurut dia, penggantian itu dilakukan karena masa jabatan Manoppo sudah habis. Sama sekali tidak terkait dengan ADD. Penggantian pjs adalah hak saya, sebab dia adalah bawahan saya. Sesuai SK, jabatannya hanya tiga bulan, terang Korengkeng. Dijelaskan Korengkeng, pihak kecamatan tidak terlibat dalam LPJ ADD desa Kimabajo. Sebab yang mengelola ADD tersebut adalah pemerintah desa, dan bukan pemerintah kecamatan. Sama sekali tidak ada konspirasi. Kalau ada, silahkan Tanya inspektorat atau pihak kepolisian, tegas Korengkeng.(rul)
Tambang Pulau Bangka Tergantung Kajian
MINUT Setuju atau tidak rencana pertambangan biji besi di Pulau Bangka, tergantung hasil kajian. Legislator Minut menyerahkan keputusan itu kepada aturan yang berlaku. Sikap kita (anggota dewan,red) adalah menyerahkan kepada hasil kajian, tegas Joseph Dengah, anggota Dewan Kabupaten (Dekab) Minut. Jika hasil kajian mengatakan bahwa wilayah Pulau Bangka bisa dijadikan daerah pertambangan, maka dia secara pribadi akan ikut menyetujuinya. Demikian pula kalau hasil kajian tidak mengijinkan pertambangan di Pulau Bangka, kami yang berdiri paling depan untuk menolaknya, ketus Dengah. Namun kata dia, kajian itu harus mempertimbangkan un-
tung rugi adanya pertambangan di Pulau Bangka. Perhitungan untung rugi itu jelas dia, terkait dengan kesejahteraan masyarakat, serta kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, jujur, di Pulau Bangka saja ada yang menolak, namun tidak sedikit pula yang menerima. Jadi kita serahkan semua keputusan itu kepada hasil kajian, serta mekanisme yang berlaku di Negara kita, pungkas Dengah. Hal berbeda disampaikan Michael Dotulong SH. Menurut dia, Dekab Minut secara kelembagaan, harus memiliki sikap untuk menolak atau menerima pertambangan Pulau Bangka. Kalau saya, secara tegas menolak rencana pertambangan di Pulau Bangka karena alasan aturan, tukas Dotulong. (rul)
CMYK
CMYK
layout: Stevi