Issuu on Google+


Harian

INTERAKTIF

Kamis • 18 Juli 2013

Berani Jujur Mengungkap Fakta

2

Harga Murah Plat Mobil Luar Cukup mencengangkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Dari tahun ke tahun terus meningkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar dari sektor ini pada 2011 saja mencapai Rp 900 miliar. Dengan semakin bertambahnya kendaraan yang setiap tahunnya naik berkisar 1015 persen, maka peluang untuk bertambahnya PAD dari sektor ini akan semakin besar pula. Kondisi ini bukan berarti tanpa hambatan. Sebab perbedaan harga kendaraan berupa mobil antara Kalbar dan Jakarta, Bandung atau Surabaya, begitu besar. Akibatnya, banyak konsumen yang membeli kendaraan dengan plat luar. Kemudian membawanya ke Kalbar tanpa terlebih dahulu balik nama. Rata-rata konsumen lebih menyukai menggunakan plat dari luar dengan berbagai motif. Disadari atau tidak, perilaku tersebut dapat mengurangi pemasukan bagi PAD. Sedangkan jalan yang digunakan, sebagian didanai dari pendapatan tersebut. Yang lebih penting lagi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan jumlah kendaraan yang terdata yakni berpelat Kalimantan Barat (KB). Satu hal yang membuat ganjalan adalah pengakuan dari Kepala Dispenda Kalbar, Taruli Manurung. Ia mengharapkan adanya kompetitor dari perusahaan mobil. Secara tegas malah disebut kehadiran Toyota di Kalbar yang masih memonopoli akibat tidak ada pengusaha lain. Patutkah pihak Toyota yang dipersalahkan, atau memang ada persoalan lain sehingga pengusaha lain tidak berminat untuk berkompetisi agar hukum pasar berlaku fair. Bagi konsumen, tentu saja menginginkan membeli produk dengan harga murah tetapi kualitasnya sama. Apa alternatif solusi selain menerapkan batas waktu untuk balik nama? Tugas gubernur dan bapak serta ibu di Dewan terhormat. *

ian

Kerusakan Jalan Hasanuddin yang semakin parah, bisa menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan.

Harapan Jalan Hasanudin yang Baik Sudah banyak pemberitaan akan rusaknya jalan ini, tapi tidak pernah ada penyelesaiannya baik dari pemerintah kota maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sebenarnya kami warga jalan Hasanudin sudah mengetahui bahwa jalan tersebut bukan tanggung jawab dari pemerintah kota tetapi tanggung jawab pemerintah Provinsi karena jalan Hasanudin termasuk jalan provinsi. Kami meminta supaya ada upaya perbaikan jalan tersebut dan pemerintahan mau sedikit memerhatikan serta peduli jalan kami ini, tanpa memedulikan wewenang dan tanggung jawab siapa. Kami khawatir, semakin dibiarkan jalan itu rusak maka akibatnya bagi pengguna jalan itu sendiri.

Minimnya penerangan lampu jalan juga mengakibatkan lubang di jalanan tersebut menjadi tidak kelihatan, sehingga ada beberapa kendaraan yang harus terkena dampaknya dari lubang dijalan tersebut. Sebisanya pemerintahan yang ada di Kal-Bar ini, memberikan solusi terhadap permasalahan jalan tersebut. Truk-truk yang mengantre di station pengisian bahan bakar (SPBU) juga sangat memperburuk keadaan jalan ini. Banyaknya kendaraan yang lewat bahkan container pelabuhan melewati jalan tersebut, tidak sebanding dengan jalan yang dilewati. Setiap jalan pasti mempunyai berat beban jalan yang bisa melewatinya. Kami warga jalan Hasanudin

mengimbau kepada pemerintah supaya memerhatikan jalan Hasanudin tersebut. Kendaraan yang melewati jalan ini sangat ramai, dan berisiko akan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan tersebut setiap saat. Tidak peduli ini tugas dan tanggung jawab pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi karena sarana dan prasarana jalan adalah tanggung jawab kita semua. Semoga pemerintahan yang akan datang bisa lebih memperhatikan jalan Hasanudin ini sebagai jalan vital bagi warga masyarakat kota Pontianak. Penulis : Hasan, Warga Jalan Hasanudin Gang.Kakap

Jurnalisme Warga

Dambakan Wisata Air Sungai Jawi

Salah satu kegiatan ulang tahun Kota Pontianak di Sungai Jawi

Pontianak. Wilayah Sungai Jawi, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sedang dirancang menjadi kawasan wisata air. Penataan kawasan akan segera dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak, sehingga menjadi daya tarik wisata baru di kota yang berjuluk seribu parit ini. Apalagi, Walikota Pontianak, Sutarmidji pernah mengatakan jika, Sungai Jawi memiliki potensi sebagai tempat wisata air, karena dilalui parit

lebar yang langsung terhubung ke Sungai Kapuas. Ditambah lagi dengan ruang publik dan kawasan wisata yang masih sangat minim, untuk menggerakkan lebih banyak orang datang ke Pontianak. Untuk itu, sangatlah tepat jika Sungai yang membelah Kecamatan Pontiaanak Barat dengan Kecamatan Pontianak Kota ini menjadi kawasan wisata air di Sungai Jawi. Mudah-mudahan, Pemer-

intah Kota Pontianak bisa merealisasikan wisata air di Sungai Jawi. Terlebih lagi, di kawasan ini sedang dibuat jalan parallel. Rizki Ardi Widiansyah Warga Gang Harapan, Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini, reportase dan hasil klarifikasi yang dilakukan warga. dilengkapi data identitas sah. Redaksi berhak mengedit setiap naskah yang masuk agar memenuhi kaidah Jurnalistik

Penerbit: PT. Graha Media Sejati. Komisaris: Robby Wijaya, Dirut: R. Rido Ibnu Syahrie, Direktur: Liu Sau Min Pemimpin Perusahaan: Bong Hong Kun, Pemimpin Umum: Liu Sau Min, Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: R. Rido Ibnu Syahrie. Redaktur Pelaksana: Yuniardi. Dewan Redaksi: Dina Prihartini Wardoyo, Rosalinda, Widi Aryadi, Eeng Heryadi, Gindra, M. Faisal, Barlian Pasore, Endra Adi, Deni. Pemasaran: Muhammim, Iklan: Uray Tommy. Layouter: Juliansyah, Tri Wibowo, Muhammad Sudiat. Penasehat Hukum: Aprin Turnip SH MH, Rustam Halim SH. Alamat Kantor: Jalan Danau Sentarum No. BB-2 Pontianak (0561) 572129, Jalan Tani Gg Restu No. 33 Singkawang (0562) 634538 Iklan per milimeter kolom: Hitam-putih Rp 6.000, spot colour Rp 10.000, full colour Rp 12.000, iklan baris 9.000 (minimal dua baris, maksimal lima baris). Percetakan: PT. Trio Harapan Jaya (isi diluar tanggung jawab percetakan)


PONTIANAK

Kamis • 18 Juli 2013

Berani Jujur Mengungkap Fakta

3

Jalan Lingkar Solusi Kemacetan

RSUD Kota Pontianak Butuh Dokter Spesialis Pontianak. Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Kota Pontianak yang direncanakan mulai beroperasi Oktober 2013, masih terus mencari tenaga kesehatan terutama dokter spesialis. Direktur Utama (Dirut) RSUD Pontianak Handanu mengatakan, sampai saat ini belum bisa menghadirkan dokter spesialis anak. Pada 2013 mendatang, Dokter spesialis anak akan disiapkan oleh Pemkot Pontianak, karena sesuai dengan kontrak dokter spesialis di Dinas Kesehatan. Jadi, ada 12 dokter

Harian

spesialis anak yang masih mengenyam pendidikan Strata2 dan akan selesai di tahun 2013. Sesuai dengan kontrak yang ada, kemungkinan salah satu dari mereka yang akan bekerja di RSUD Kota Pontianak. Selain itu dia juga berharap lulusan Fakultas Kedokteran Untan tidak mengabdi di luar Kalbar, walaupun lulusannya masih dokter umum. “Kalbar memang membutuhkan banyak tenaga dokter, dan salah satu upaya lainnya yg dilakukan Dinkes adalah menarik dokter spesialis dari luar Kalbar,” katanya. (lin)

Pontianak. Kepala Dinas PU Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Pemkot Pontianak membantah tidak serius terkait rencana pembangunan jalan lingkar untuk mengatasi kemacetan di sejumlah jalan-jalan protokol di kota itu. "Kami justru menginginkan jalan lingkar bisa secepatnya terealisasi sehingga bisa mengurangi kemacetan dan membuka akses jalan baru," ungkapnya kepada Pontianak Times, Selasa (17/7). Edi menjelaskan, Pemkot Pontianak terkait rencana pembangunan jalan lingkar itu, malah sudah membebaskan lahan selebar 40 meter untuk mendukung rencana pembangunan tersebut. Diakuinya rencana pembangunan jalan lingkar itu, sekitar 95 persen berada di Kabupaten Kubu Raya sehingga perlu duduk satu meja antara Pemkab Kubu Raya, Pemkot dan Pemprov Kalbar. Menurutnya, panjang jalan lingkar itu diperkirakan sepanjang sembilan kilometer dengan anggaran sekitar Rp60 miliar. “Untuk di Pontianak jalan yang akan dibangun jalan  lingkar itu sudah dibangun dan lahannya juga sudah dibebas-

RSUD Soedarso Pontianak

Edi Rusdi Kamtono

Andry Hudaya Wijaya

kan sehingga pada dasarnya Pemkot Pontianak siap mendukung pembangunan jalan tersebut,” ujarnya. Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD Kalimantan Barat Andry Hudaya Wijaya menyatakan, rencana pembangunan jalan lingkar untuk mengatasi kemacetan di Kota Pontianak akan dimulai tahun 2013, molor karena tidak direspons positif. Seharusnya, kata Andry, awal tahun 2013, pembangunan jalan lingkar di Kota Pontianak sudah bisa dimulai, akibat tidak ada respon positif dari Pemkot Pontianak terhadap rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga molor. Ia menyatakan, tidak mengetahui secara pasti apa penyebab tidak diresponnya

terkait rencana pembangunan jalan lingkar oleh Pemkot Pontianak. “Kemacetan di jalan-jalan protokol di Kota Pontianak karena minimnya pertambahan jalan, sementara pertumbuhan kendaraan baik roda dua dan empat sangat tinggi,” ungkapnya. Menurut dia, kalau jalan lingkar sudah dibangun, diharapkan bisa mengurangi kepadatan kendaraan pada ruas jalan utama seperti Jalan Ahmad Yani menuju Bandara Supadio Pontianak. “Kalau sudah ada jalan lingkar, paling tidak masyarakat Pontianak Barat, ketika hendak menuju Bandara Supadio Pontianak tidak harus melewati Jalan Ahmad Yani yang saat ini sudah cukup padat, tetapi cukup melewati jalan lingkar tersebut,” pungkas Andry. (lin)

Satu Anggota DPRD Kota Pontianak Di PAW

linda

Pengambilan sumpah PAW periode tahun 2009-214 di DPRD Kota Pontianak.

Pontianak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak kembali melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada satu anggotanya yang berlangsung dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Pontianak, dengan agenda pengucapan sumpah/ janji anggota DPRD Kota Pontianak periode tahun 2009-2014, Rabu (17/7) di DPRD Kota Pontianak. Anggota legislatif yang di PAW tersebut dari Partai Persatuan Pembangunan (P3) Kota Pontianak yakni Syarifah Yuliana, yang digantikan oleh Hamyani dari partai yang sama.   Ketua DPRD Kota Pontianak, Hartono Azas menjelaskan, Syarifah Yuliana di PAW karena yang bersangkutan mengundurkan diri. Yang bersangkutan sebelumnya beberapa waktu lalu sudah mengaju-

kan surat pengunduran diri dan namanya sudah diganti oleh partai yang bersangkutan. “Syarifah ini telah pindah partai dari Partai Persatuan Pembangunan (P3) ke partai Nasdem untuk maju kembali di pemilu 2014,” ujarnya. Sambungnya, berdasarkan aturan dan yang menggantikannya adalah Hamyani yang memiliki suara terbanyak kedua setelah yang bersangkutan. Sedangkan dijelaskan hartono, Syarifah yang di PAW ini selanjutnya akan dikembalikan ke fraksi yang bersangkutan.   Syarifah Yuliana merupakan anggota legislatif yang duduk di komisi C di DPRD Kota Pontianak, yang pindah ke partai Nasional Demokrat (Nasdem), sehingga yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri ke dewan, dan diketahui PAW ini sendiri diatur dalam pasal 383 undang-

undang nomor 27 tahun 2009 yang menegaskan anggota DPRD kabupaten/ kota berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Tentunya mekanisme PAW anggota ini melalui proses yang panjang. Sementara Hamyani yang ditemui seusai pengucapan sumpah mengatakan tidak menyangka dirinya akan menggantikan Syarifah. “Saya tidak pernah menyangka bias menggantikan bu Syarifah, dan keputusan ini berdasarkan keputusan partai,” ujar Hamyani sambil tersenyum. Untuk kedepannya ia akan berusaha dengan baik menjalankan program-program yang ada di DPRD Kota Pontianak, dan akan menyukseskan program partai, yakni menyukseskan Pimilihan Walikota Pontianak dibulan September mendatang. (lin)


Kamis • 18 Juli 2013

PRO KALBAR

Harian

Berani Jujur Mengungkap Fakta

4

Dinkes Siapkan Layanan Kesehatan Keliling layana n

Pontianak. Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar bersama Dinas Kesehatan di Kabupaten akan melakukan pelayanan kesehatan secara keliling atau bergerak ke Daerah Terpencil, Perbatasan & Kepulauan (DTPK). Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Andy Jap, Selasa (17/7) menerangkan,

dokter terbang dimaksudkan untuk menjangkau daerah dengan medan yang sangat sulit. Kegiatan dibiayai melalui dana dekonsentrasi yang dialokasikan Kementerian Kesehatan sebesar Rp 3 miliar khusus untuk pelayanan kesehatan DTPK di Kalbar.

Salah satu bentuk kegiatannya, kata dia, yakni mengaktifkan kembali pelayanan dokter terbang (Flying Health Care), setelah sempat vakum beberapa tahun terakhir. S e lain itu, Dinas Kesehatan

bulan, dengan waktu antara 7 – 10 setiap kali diterjunkan ke daerah sasaran. Di sisi lain, Andy menyebutkan saat ini terdapat 235 Puskesmas di Kalbar. Dari jumlah tersebut sebanyak 124 Puskemas atau lebih dari 50 persen diantaranya berada di daerah dengan kriteria DTPK. "Terdiri dari 4 Puskesmas di wilayah kepulauan, 104 Puskesmas di daerah terpencil dan 16 Puskesmas Kalbar telah juga telah di daerah perbatasan. Denmembentuk Tim Kesehatan gan klasifikasi 51 Puskesmas Keliling (Mobile Committee kategori perawatan dan 73 Health Team/MCHT) yang puskesmas non perawaterdiri dari dokter spesialis tan," paparnya.Andy Jap maupun dokter umum serta mengakui pelayanan kesepara medis. Tim nantinya hatan pada daerah terpendiberangkatkan secara pe- cil, perbatasan dan kepuriodik 1 kali dalam sebulan lauan membutuhkan biaya atau minimal sekali dalam 3 yang sangat besar, teruta-

Andy Jap

ma faktor kondisi geografis dan cuaca. Sementara jumlah masyarakat di daerah tersebut juga sedikit. Sehingga Pemerintah Daerah sangat tergantung dari dana APBN, untuk membiayai kegiatan dan operasional, baik melalui dana dekosentrasi, Dana Alokasi Khusus/DAK maupun tugas pembantuan. (dna)

SINGKAWANG

Camat Tutup Semua Galian C Singkawang. Berawal dari lokasi galian C di Jamtang, sempat memicu berbagai indikasi tak jelas. Namun Camat

Singkawang Selatan Awang Martin, SSos bertindak adil dan tegas. Semua titik- titik galian C yang tak berizin di-tutup.

H-7 THR Harus Sudah Dibayarkan Singkawang. Plt Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertran) Kota Singkawang melalui Kasi PHI dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Munzir menegaskan, Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan selambat-lambatnya sudah harus dibayarkan H - 7 lebaran. “Hal itu berdasarkan surat edaran Menakertran Nomor : SE.03/MEN/ VII/2013 tanggal 4 Juli 2013,” kata Munzir kepada Pontianak Times, Rabu (17/7) kemarin.. Ada beberapa poin dalam surat edaran Menteri tersebut, di antaranya THR keagamaan diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan atau lebih.

Besaran THR keagamaan yang harus diberikan juga telah diatur, sehingga berkenaan dengan ini diharapkan kepada semua pengusaha agar segera melaksanakan pembayaran THR keagamaan tepat waktu. Untuk mengantisipasi hal- hal misalnya ada perusahaan yang tidak memberikan THR keagamaan kepada pekerjanya, maka setiap perusahaan diminta membuat laporan pembayaran THR. “Laporan tersebut dikirimkan ke Dinas Sosnakertran Kota Singkawang. Dengan demikian menghindari adanya perusahaan di Kota Singkawang yang tidak memberikan THR kepada pekerjanya,” ujar Munzir.(dny)

"Kita akan tutup semua adalah bukan berdasarkan raplokasi galian c diwilayah Kecaat fraksi. Sebab, anggota fraksi matan Singkawang Selatan," lainnya mengaku tidak tahutegasnya kepada Pontianak menahu akan hal ini. “Kami Times, Rabu (17/7) kemarin. berkesimpulan ini adalah surat Berdasarkan peta di kecamayang sifatnya dari pribadi Su tan, sedikitnya ada belasan Mian,” kata Sasmita.Menutitik lokasi galian C di wilayah rut Sasmita, jika memang mau Kecamatan Singkawang Semenutup lokasi galian C tak berlatan. “Semuanya akan kita izin, kenapa tidak semua lokasi tutup. Sehingga bukan hanya galian C yang ditutup. “Kenapa lokasi galian c di Jamtang saja hanya lokasi di Jamtang saja, seyang kita tutup,” tegasnya. hingga muncul pertanyaan beHari ini, pihak Kecamatan sar, ada apa sebenarnya saudara Singkawang Selatan bersama Su Mian dengan lokasi galian C di Pol PP sudah mulai bergerak Jamtang ini,” katanya. menutup satu persatu lokasi Sasmita mengapresiasi galian C di wilayah Singkawang kepada pihak Kecamatan SingSelatan. Penutupan ini, bersifat kawang Selatan dan Pol PP Singsementara, sampai semua kawang yang mengambil pihak menemukan solusi. langkah tegas dan adil den“Kenapa hanya lokasi di “Hal ini juga tidak dagan menutup sementara pat dilakukan terus menerus, Jamtang saja, sehingga munsemua lokasi galian C di karena berkaitan dengan laju cul pertanyaan besar. Ada Singkawang Selatan. “Jadi pembangunan di Kota Sing- apa sebenarnya saudara Su tidak hanya di Jamtang kawang yang tentunya se- Mian dengan lokasi galian C di saja, sehingga tidak menmuanya memerlukan batu, imbulkan tanda tanya serta pasir dan tanah kong,” kata Jamtang ini.” kecemburuan terhadap dia.Dijelaskan Martin, dasar lokasi galian C lain,” kata ditutupnya lokasi galian C di dia. Terkait permasalahan Sasmita ini, LPM meminta kepaJamtang berdasarkan surat Wakil Ketua Lembaga Pemberdayaan da Walikota Singkawang dari Fraksi Indonesia Baru Masyarkat (LPM) Kalbar. DPRD Singkawang kepada Bisegera mencarikan solusi dang ESDM Dinas Bina Marga untuk menyikapi masalah Kota Singkawang. ini, tentunya dengan menTerkait permasalahan gundang semua pihak yang Sebelumnya malah tidak ada ini, disinyalir surat yang dibuat rapat fraksi terkait penutupan terkait. oleh Fraksi Indonesia Baru lokasi galian C di Jamtang ini. Dikonfirmasikan hal ini itu dibuat secara pribadi oleh Ditemui di tempat terpisah, kepada Su Mian, via selusalah seorang anggota fraksi Wakil Ketua Lembaga Pem- larnya mengatakan bahwa dia itu, yakni Su Mian. Ketika dikon- berdayaan Masyarkat (LPM) masih berada di Jakarta. Terkait firmasikan hal ini kepada Ketua Kalbar, Sasmita, mengatakan masalah ini, dia akan memDPRD Singkawang, Tjai Cu Mie, pihjak mensinyalir surat yang berikan keterangan pers setelah mengaku tidak tahu-menahu. mengatasnamakan fraksi itu berada di Singkawang.(dny)


HUKUM & KRIMINAL

Kamis • 18 Juli 2013

Harian

Berani Jujur Mengungkap Fakta

5

Duit Kakek Rp 160 Juta Dibawa Kabur Singkawang.Pasangan suami istri, Ac dan Rm meringkuk di balik jeruji besi Mapolres Singkawang, Rabu (17/7). Keduanya ditangkap karena mencuri Rp160 juta milik seorang kakek, Mt. Pelaku yang mengambil uang milik warga Jalan Bambang Ismoyo Kelurahan Jawa itu, pada 18 Juni lalu sekitar pukul 04.30 dinihari. Namun polisi berhasil meringkus pasutri ini, pada 11 Juli 2013 di Kabupaten Kapuas Hulu. Kejadian itu berawal, setelah korban menjual tanah miliknya. Karena belum sempat menyimpang uang itu di Bank, korban akhirnya meny-

impannya di dalam laci lemari kamarnya. “Disaat yang sama, cucu korban datang untuk meminjam uang Rp 3 juta untuk dijadikan modal. Pelaku melihat saat korban mengambil uangnya di dalam lemari,” ujar Kapolres Singkawang AKBP Andreas Widihandoko melalui Kasat Reskrim AKP Isbullah. Ternyata di malam hari, Rm kembali ke rumah korban dan kemudian masuk ke dalam kamar. Ketika itu, pelaku melihat uang tersebut dan kemudian mengambilnya. “Pelaku langsung kabur membawa uang Rp160 juta itu dan kabur bersama suaminya yang sudah menunggu di luar

rumah,” jelas Kasat. Pelaku menggunakan uang curian itu untuk membeli satu unit mobil Kijang Inova, Sepeda Motor Bite, Ipad, dua HP Samsung 2, pakaian dan lain-lain. “Uang yang tersisa hanya Rp.8 juta,” kata kasat. Hingga saat ini, pelaku masih diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam kasus tersebut, pelaku bakal dijerat pasal 363 dengan ancaman tujuh tahun penjara. “Pelaku masih kita amankan, untuk bertanggung jawab atas perbuatannya,” kata Kasat. Isbullah mengatakan, pelaku berhasil ditangkap set-

Catatan Peristiwa

Selamatkan Barang, Suparjo Luka Bakar

elah polisi menerima informasi jika dia berada di kediaman keluarganya, di Kabupaten Kapuas Hulu. “Untuk penangkapannya kami melakukan koordinasi dengan Polres setempat, dan berhasil menangkap pelaku. Setelah itu baru dibawa ke Singkawang,” jelas Isbullah. Sementara itu, Rm mengaku sama sekali tidak berniat untuk mengambil uang tersebut. Tindakan itu dilakukannya secara spontan dan tanpa direncanakan. “Malam itu, saya sedang duduk-duduk di depan rumah kakek. Karena mengantuk saya masuk ke dalam, dan juga saya hendak mencari makanan,” ceri-

tanya. Usai mencari makanan di dalam lemari, Rm masuk ke dalam kamar. Ketika itu ia membuka laci lemari di kamar korban dan melihat uang terbungkus kantong plastik. “Saya melihat, ada uang merah dan Biru. Siapa yang tidak mau uang, maka langsung saya embat dan masukkan ke dalam baju,” kata Rm. Sambil menenteng uang tersebut, Rm kabur menuju kostnya.“Dibilang nyesal, untuk apa, ini sudah terjadi, untuk apa disesali. Kalau dipikirkan terus malah dapat membuat stres,” pungkasnya. (dny)

Tuntut Kasus KPRI Jaya Bersama

Massa FP-KKR Datangi Mapolda Kalbar Pontianak. Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Pemerhati Kabupaten Kubu Raya (FPKKR) mendatangi Markas Polda Kalbar. Mereka menyampaikan aspirasi mereka terkait kasus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Jaya Bersama Kabupaten Kubu Raya, Rabu (17/7). Dalam tuntutannya, para pendemo meminta kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus KPRI Jaya bersama Kabupaten Kubu Raya yang telah melakukan korupsi atas uang di KPRI Jaya bersama tersebut, para pendemo juga meminta untuk mengadili saudara Guntoro yang

telibat dalam kasus ini. Koordinator lapangan, M. Sabrani mengatakan, mereka akan mengawal kasus ini sampai kemana pun juga, jika kasus tidak bisa di selesaikan, maka para pendemo tidak akan berhenti sampai di sini untuk kasus yang menimpa KPRI Jaya Bersama Kabupaten Kubu Raya. “,”jelas M. Sabrani kepada wartawan. Setelah menyampaikan orasinya di markas Polda Kalbar, massa pun langsung menuju ke kantor pengadilan guna menyampaikan hal yang sama terkait kasus Koperasi Pegawai RI Jaya Bersama Kabupaten Kubu Raya. (fsl)

12 Napi Kabur dari Rutan Batam Warga dan aparat TNI berkerumun di lokasi kejadian.

Pontianak. Kebakaran yang terjadi di Komplek Asrama Sudirman Jalan Adi Sucipto Kabupaten Kubu Raya, Selasa (17/7) menyebabkan salah seorang pemilik rumah, Suparjo mengalami luka bakar akibat mencoba untuk menyelamatkan barang-barang miliknya. Pada saat kejadian tersebut, Suparjo berada di luar rumahnya. Ia terkejut ketika anaknya berteriak ada api di dalam rumahnya. Seketika itu juga Suparjo berlari untuk menyelamatkan barang-barang

yang ada di dalam rumahnya. Nasib nahas menimpa dirinya, api dengan cepat menyambar ke badannya yang mengakibatkan dirinya mengalami luka bakar pada beberapa bagian tubuhnya seperti di kepala, dada dan di tangannya. Akibat luka bakar itu, korban dibawa ke Rumkit Kartika Husada untuk mendapatkan perawatan serius. Menurut Suparjo, saat itu dirinya sudah melihat api yang sudah makin membesar, namun dirinya mencoba

Faisal

untuk memadamkan dan menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam rumahnya, akan tetapi malah dia sendiri yang terkena api. “Saya mencoba untuk menyelamatkan barangbarang saya, salah satunya motor. Namun tidak terkejar, karena api makin membesar, karena saya coba nekat untuk masuk ke dalam rumah, akhirnya api tersebut menyambar badan saya,” jelas Suparjo ketika ditemui Pontianak Times di rumkit. (fsl)

Jakarta. Lagi-lagi catatan hitam digoreskan para narapidana yang melarikan diri dari jeruji penjara. Sepekan pelarian narapidana. Jika sebelumnya, ratusan narapidana dari berbagai kasus kabur dalam insiden pembakaran LP Tanjung Gusta, Medan Sumatera Utara, kali ini sebanyak 12 narapidana yang ditahan dari Rumah Tahanan Klas II, Batam, juga melarikan diri. “Larinya narapidana dari Rutan Klas II Batam tadi jam 7.00 WIB. Yang melarikan diri sebanyak 12, yang satu ditangkap Polresta Balerang dan sudah dikembalikan ke lapas,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum)

Mabes Polri, Kombes Agus Rianto kepada wartawan, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/7). Pria berpangkat melati tiga ini menjelaskan kronologis kejadiannya kepada wartawan, bahwa insiden memalukan ini terjadi pada jam 7.00 wib. Pada saat itu saudara Andi (petugas lapas) akan jaga dan mengambil kunci di ruang rutan atas nama bapak Agus. Kemudian yang bersangkutan melakukan pembersihan lapas. “Tiba-tiba ada narapidana yang melakukan penyanderaan kepada Andi. Setelah menyandera, diketahui sebanyak 12 napi akhirnya melarikan diri,” ujar Agus. (pna)


Harian

POLITICA

Kamis • 18 Juli 2013

Berani Jujur Mengungkap Fakta

6

Bawaslu Akui Putusan untuk PAN Keliru Jakarta. Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Hukum Endang Wihdatiningtyas mengakui adanya kesalahan dalam putusan Bawaslu dalam sidang sengketa Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Terkait putusan, kami sudah kirim ralat. Bahwa ketika putusan keliru itu bisa diralat mekanisme. Malam sesudah putusan sudah dikirimkan revisi itu kepada parpol,” ujar Endang di Jakarta, Rabu (17/7/2013). Endang menyatakan maklum karena waktu yang digunakan dalam menyusun keputusan tersebut relatif singkat. Sehingga kemungkinan adanya

kesalahan bisa terjadi. Namun, Bawaslu dengan segera merapatkan hal tersebut dan memutuskan untuk meralatnya. “Informasi kekeliruan itu dirapatkan, ditelusuri dan diputuskan memang harus diralat maka diralat. Jadi memang sudah disampaikan ke partai dan KPU. Dan menurut pemahaman kami sudah diterima oleh parpol,” ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, Pengamat Pemilu dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) menemukan kejanggalan dalam rujukan undangundang yang menjadi dasar putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam sengketa Pemilu atas Partai Amanat

Nasional (PAN), yang mencoret bakal calon legislatif (bacaleg) atas nama Selviana Sofyan Hosen. “Putusan Bawaslu rujukannya keliru, pasal 51 ayat 1 huruf N dan P. Itu tidak ada urusan dengan syarat kelulusan. Ini bloon atau apa?” cetus Said di Jakarta, Selasa (16/7). Said menjelaskan, huruf N itu berisi agar setiap caleg mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA). Selain itu untuk huruf P yakni bahwa bacaleg hanya boleh dicalonkan di satu dapil. “Jadi ini keputusannya salah ketik? Ya gak bisa dong. Karena ini pertaruhannya menentukan nasib dapil itu pent-

Foto: bawaslu.go

Sidang Bawaslu soal sengketa Pemilu untuk caleg PAN yang digelar Kamis (11/7).

ing, masa salah ketik. Karenanya Bawaslu pantas diadukan ke Komnas HAM,” ungkapnya. Oleh karena itu, Said menyampaikan, Bawaslu dalam bekerja tidak berpedoman kepada azas Pemilu, yakni ke-

cermatan dan ketelitian. Lebih dari itu, Bawaslu juga telah melanggar hal terpenting dari batang tubuh penyelengara pemilu yaitu poin yang utama yang mengatur tentang asas penyelengagara pemilu. (pna)

Prabowo Dinilai Sebagai Antitesa SBY

Prabowo saat menghadiri peluncuran kembali buku "10 Tahun Koperasi (19301940)" yang ditulis oleh Eyangnya, RM Margono Djojohadikusumo.

Jakarta. Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan

figur kuat yang dinilai mendongkrak elektabilitas partai saat ini. Persepsi publik sebagai

partai bersih pun sangat memengaruhi elektabilitas partai besutan Prabowo itu. “Elektabilitas naik karena sosok Prabowo, mengapa dia sosoknya begitu menarik, karena dia antitesa dari SBY,” kata Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/7/2013). Menurut Martin, saat ini bangsa Indonesia butuh sosok pemimpin yang tegas dalam menghadapi problema bangsa. Martin menilai, Prabowo merupakan sosok pemimpin yang paling tepat untuk menggantikan Presiden SBY yang selama ini dianggap kurang tegas dalam mengambil keputusan

segala kebijakan. “Kekurangan SBY itu kan hanya ragu-ragu tidak berani. Jadi dia (Prabowo) antitesanya, jadi orang rindu sosok seperti itu,”ujar Martin Mengomentari hasil Lembaga Survei Nasional (LSN) yang memasukkan Partai Gerindra pada urutan ketiga, dengan Partai Golkar yang bertengger di posisi pertama, disusul PDIP, Martin mengatakan Partai Gerindra tak khawatir terhadap peraturan Pilpres tentang Presidential Threshold (PT). “Ada satu fakta yang terjadi peningkatan signifikan. Saya lihat di dapil acara buka puasa yang direncanakan 300 orang hadir, 1.000 orang yang hadir.

Untuk itu, Gerindra tidak pernah takut dengan 20 persen itu (PT),” tandasnya Sekedar diketahui, Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis hasil kajiannya. Salah satu pertanyaan penuntun yakni jika pemilihan umum dilaksanakan hari ini publik akan memilih partai apa? Hasilnya kata Peneliti Umum LSN Dipa Pradipta, Partai Golkar bertengger di posisi pertama dengan meraup suara sebesar 19.7 persen, disusul PDIP 18.3 persen, lalu Partai Gerindra 13.9 persen, Partai Hanura 6.9 persen, disusul Partai Demokrat 6.1 persen, dan PKB 6.1 persen. (pna)

KPU: Kisruh DP4 Urusan Pemerintah Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tidak dapat menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menemukan 3,9 juta data yang keliru dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Komisioner KPU Ferry Kurnia Riskiansyah menyatakan data DP4 itu memang sebagai data acuan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2014. Sementara KPU dalam membuat DPS juga melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan melalui Panitia Pemuktahiran

Pemilih (Pantarlih). Karenanya, menurut Ferry, temuan Bawaslu terkait DP4 itu bukanlah menjadi masalah bagi KPU. “Masalah DP4 bukan kita. Sumber data kita harus DP4, tidak ada sumber data lain. Kalau Bawaslu menemukan DP4 nya bermasalah, itu kan Bawaslu yang akan di koreksi oleh Kemendagri,” kata Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Rabu (17/7). Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR dan KPU di Gedung DPR, Senin (15/6), Ketua Bawaslu Muhammad menjelaskan dalam tahap pemutakhiran data

pemilih, Bawaslu telah melakukan pengawasan yakni menganalisis akurasi dari DP4 yang jumlahnya 187.487.745 orang. Jumlah itu tidak termasuk jumlah penduduk pemilih Pemilu di Papua yang hingga kini belum masuk datanya. Ferry menjelaskan, DP4 yang diserahkan pemerintah ke KPU sebesar 190.411.133 juta jiwa, tentunya akan disinkronkan dengan daftar pemilukada terakhir kemudian langsung susurkan di lapangan melalui Pantarlih. Setelah itu, lanjut dia, dilakukan penyocokan penelitian (coklit) di lapangan dengan pemutakhirkan data pemilih.

“Baru muncul A1 kemudian baru muncul DPS. DPS ada diperbaikan kemudian hasilkan data akhir terus langsung DPT,” jelas Ferry. Ferry menegaskan, KPU tidak main-main dalam urusan data pemilih ini. KPU mengelolah DP4 sesuai aturan perundang-undangan. Sehingga, kata dia, adanya perbedaan data DP4 dengan DPS KPU, KPU tidak mengetahuinya. “Mekanismenya itu di Kemendagri, tapi yang kita dapat DP4. Data di lapangan bisa juga yang sudah meninggal harus kita coret. Kalau data yang belum masuk, harus kita masukan,” pa-

parnya. Ketua KPU, Husni Kamil Manik menambahkan KPU tidak bisa hanya beracuan pada data pemerintah semata dalam penyusunan DPT nantinya. KPU, kata dia, memakai data DP4 dan data pemilu terakhir dalam penyusunan DPS yang nantinya menghasilkan DPT pemilu 2014. “Jadi, data yang dapat dari lapangan dikonfirmasi dengan DP4. Kalau dia sama, maka otomatis dia akan terhapus, kalau yang baru dia akan terdata. Kalau seperti itu kemungkinan ada penambahan pemilih,” pungkas Husni Kamil Manik. (pna)


Harian

POLITICA

Kamis • 18 Juli 2013

Berani Jujur Mengungkap Fakta

7

Provinsi Kalbar Akan Terapkan Beras Inovasi Pontianak. Pelaksanaan program diversifikasi pangan di Kalbar dimulai sejak tahun 2009 lalu, pada tahun 2013 ini penerapannya akan dibarengi dengan inovasi. Inovasi tersebut adalah, Kalbar segera menerapkan konsumsi beras analog, tiruan seperti yang telah diterapkan di Provinsi Jawa Barat. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan

dan Penyuluhan Kalbar, Mochamad Budi Setiawan. “Beras tiruan tersebut merupakan beras berbahan dasar singkong yang memang banyak terdapat di Kalbar,” ungkap Budi kepada wartawan. Lebih lanjut Budi menjelaskan, saat ini pihaknya sendiri sedang mempelajari tata cara pengolahan singkong hingga menjadi butiran

mirip beras tersebut. “Sebagai pendukung pengolahan singkong menjadi beras tiruan tersebut, nantinya akan dilengkapi dengan alat khusus pengolah potongan singkong menjadi tepung hingga menjadi butiran beras,”ujarnya. Sementara itu, pada penerapan diversifikasi pangan di Kalbar selain memanfaatkan singkong juga memanfaatkan

talas, aneka umbi-umbian hingga kacang-kacangan, dengan tetap mengedepankan masakan yang mengandung 3 B yakni beragam, bergizi dan berimbang serta aman. Mochamad Budi Setiawan juga mengatakan dengan prestasi yang pernah diraih Kalbar yakni juara kedua pada pada lomba cipta menu 3 B, yaitu beragam, bergizi dan berimbang serta

aman di Gorontalo dalam rangkaian peringatan hari Pangan Sedunia, penerapannya dimasyarakat perlu ditingkatkan penerapan konsumsi pangan non beras. “Hal ini dilakukan pula sebagai bentuk dukungan pada diversifikasi pangan, untuk menuju penurunan konsumsi beras hingga 1 persen hingga 2015 mendatang,” pungkasnya. (pna)

Pengamat: Peluang Megawati Jadi Capres Sudah Tertutup Jakarta. Pengamat politik dari Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, peluang Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sebagai capres sudah tertutup. Hal itu berdasarkan survei

yang mereka lakukan, hasilnya bahwa kalangan pemilih cenderung masih memilih calon presiden dari kalangan laki-laki. “Laki-laki masih 65,8 maka tertutup lah peluang megawati jika hasil survei LIPI ini benar,” kata Ikrar dalam diskusi bertajuk Menimbang Capres Sipil

atau Purnawirawan Militer Pada Pemilu 2014 di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (17/7/2013). Menurutnya, pola persepsi pemilih saat ini belum berubah lantaran pemilih masih mengedepankan sosok lakilaki sebagai seorang pemimpin ketimbang perempuan.

“Ini bukan soal figur tetapi soal persepsi,”ujarnya Jika Megawati tetap bersikeras maju sebagai capres pada Pilpres 2014 mendatang, kata Ikrar hal tersebut merupakan kesalahan terbesar istri almarhum Taufiq Kiemas itu. Ia berharap, Megawati

bisa berlapang dada memberikan kesempatan kepada kader partainya yang memiliki potensial untuk maju dalam bursa pencapresan. “Bodoh sekali kalau Mega mencalonkan diri kembali. Padahal mereka punya kandidat PDIP yang lebih kuat,”pungkasnya. (pna)

Rekapitulasi DPS Kalbar Telah Ditetapkan Pontianak. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) telah ditetapkan Komisi Pemilahan Umum (KPU) Kota Pontianak. Penetapan itu melalui rapat pleno terbuka untuk semua anggota KPU Provinsi dan kota, Minggu (14/7) di Hotel Kapuas Palace Pontianak kemarin. Hal ini telah sesuai pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota, Sebagaimana diubah dalam peraturan kpu no.13 tahun 2013. “Sebanyak 3.612.740 DPS Kalbar Pemilu 2014 ditetapkan dengan rincian untuk pemilih laki-laki berjumlah 1.846.617 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.766.123 orang,” ungkap

Agung, Anggota KPU Kota Pontianak saat ditemui Pontianak Times, Rabu (17/7). Untuk pemilihan umum calon legislatif 2014 yang akan datang, telah ditetapkan sebanyak 174 kecamatan, 1.987 desa/ kelurahan. Sementara untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah 12.163 TPS,” tegasnya lagi. Dengan dikeluarkannya ketetapan tersebut, Diharapkan agar pendataan yang telah

DPS Provinsi Kalbar

Pemilih laki-laki Pemilih perempuan Kecamatan Desa/Kelurahan TPS dikerjakan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (PANTARLIH) telah maksimal menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pantarlih sebagai ujung tombak dalam pendataan kependudukan diwilayah

1.846.617 orang 1.766.123 orang 174 1.987 12.163 tempat tinggal masyarakat yang ada disekitarnya, telah diawasi kerjanya oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) melalui penunjukan Badan Pengawas Kecamatan (BAWASCAM) di setiap kecamatan.(ian)

Suara Rakyat Program Keluarga Harapan Disambut Warga Pontianak Timur Pontianak. Warga masyarakat Pontianak Timur telah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibagikan melalui Kantor POS setempat. Program yang dibuat pemerintah Kota Pontianak ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam pendidikan, persalinan yang mempunyai syarat dan ketentuan yang berlaku. Berbeda dengan BLSM, PKH ini mempunyai ketentuan yang berlaku dan bisa dicabut kapan saja. Adapun syarat-

syarat tersebut adalah sebagai berikut: peserta harus membawa kartu keluarga (KK) asli dan foto copy, kartu tanda penduduk (KTP) asli dan foto copy, raport sekolah dan foto copy. “ Lumayanlah buat beli seragam dan sepatu sekolah anak,” ungkap Ani warga Pontianak Timur saat ditemui Pontianak Times (17/7). Menurutnya dengan adanya program pemerintah ini dirinya sangat terbantu sekali. Apalagi saat bulan puasa ini, dimana hargaharga barang kebutuhan pokok yang meningkat drastis.

Besaran dana yang diterima oleh masyarakat, tergantung dari jenis pengajuan bantuannya seperti ibu hamil atau bersalin mendapatkan bantuan sebesar Rp.800.000/ orang, untuk anak sekolah bervariasi antara Rp.150.000 – Rp.300.000/orang. Dengan dibuatnya peraturan ini oleh pemerintah Kota Pontianak, untuk mengajarkan kepada masyarakat agar jangan hidup dan berfikir menjadi rakyat miskin selalu dan mengharapkan bantuan dari pemerintah tanpa ada usaha dan ke-

mauan untuk bekerja. Dengan ditetapkannya syarat-syarat untuk menjadi PKH maka masyarakat penerima dana tersebut wajib memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan, dan jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka PKH nya dapat dicabut oleh Pemerintah Kota Pontianak. Rata – rata masyarakat yang menerima program PKH ini adalah masyarakat yang menerima BLSM pada waktu lalu. Berbeda cara penggunaan dana PKH yang diterima oleh

masyarakat karena ada persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi, BLSM justru mengajarkan masyarakat untuk menjadi malas berusaha dan kurang mendidik. Program PKH ini baik untuk dijadikan contoh model pemberantasan kemiskinan tetapi berpendidikan, diharapkan program tersebut dapat terus dijalankan oleh pemerintah Kota Pontianak agar dapat menciptakan, Masyarakat yang mandiri dan tidak bergantung dan mengharap bantuan dari pemerintah saja.(ian)


Harian

KUBU RAYA

Kamis • 18 Juli 2013

Berani Jujur Mengungkap Fakta

8

Ben-Gas Solusi Kenaikan BBM Kubu Raya. Beban hidup nelayan semakin berat dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Program perahu bermotor berbahan bakar bensin dan gas atau “Ben-gas” yang sudah di ciptakan di Kubu Raya bisa menjadi solusi. “Kita sangat yakin, program perahu bermotor Bengas ini bisa membantu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Karena kenaikan harga BBM sangat merugikan masyarakat nelayan. Gas

elpiji yang tidak terlalu mahal bisa digunakan untuk membantu perbaikan perekonomian masyarakat nelayan yang tinggal di daerah pesisir kabupaten Kubu Raya,” kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan kepada Pontianak Times, kemarin (17/7). Menurutnya, potensi perikanan yang cukup besar di Kubu Raya membuat masyarakat yang tinggal di daerah pesisir banyak bergantung dari hasil laut dan sungai yang tersebar di sembilan ke-

camatan yang ada. Dengan kenaikan harga BBM, tentu banyak nelayan yang tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya dan pada akhirnya mereka tetap terjerat dalam kemiskinan. Kondisi tersebut tentu akan memperparah nasib para nelayan, karena harga BBM yang semakin tinggi tentu akan memperbesar biaya operasional nelayan untuk melaut. “Makanya kita mencoba mencari solusi dari semakin

Jalan Dusun Parit Bugis Segera Diperbaiki

mahalnya harga BBM itu dengan menciptakan teknologi tepat guna yang kita sebut mixer-kit (pencampur) pada mesin bermotor yang digunakan pada sampan nelayan,” ucapnya. Dirinya menuturkan dengan menggunakan bahan bakar gas elpiji, nelayan dan masyarakat bisa menghemat delapan kali lipat biaya yang dikeluarkan selama ini, terlebih dengan dikeluarkannya `mixer kit` generasi ke enam yang jauh lebih hemat.

Dinkes Awasi Peredaran Mamin Terkadang ada makanan dan minuman industry rumah tangga yang tidak memiliki izin edar. Itu yang kita antisipasi di konsumsi masyarakat. Karena khawatir dengan kondisi barang tersebut.

Jalan Dusun Parit Bugis Desa Kapur yang semakin rusak.

Widi Aryadi

Mahyudin Sarkes Dinkes Kubu Raya

Kubu Raya. Setelah sempat melakukan aksi demo lantaran jalan Dusun Parit Bugis Desa Kapur yang rusak cukup parah, akhirnya warga di lokasi itu bisa bernapas lega. Jalan yang diidamkan segera diperbaiki dengan bantuan dari Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan. “Kemarin jalan kita itu memang mengalami kerusakan parah. Namun  sekarang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Perbaikan itu pun dilakukan sejak hari Senin (15/7) lalu,” kata Kepala Desa Kapur, Agus Suratman kepada Pontianak Times, Rabu (17/7).  Agus menuturkan, instansi terkait yakni Bina Marga baru saja melakukan pengukuran di lokasi jalan yang mengalami kerusakan. Jika jalan tersebut tidak segera diperbaiki, maka akan mem-

persulit masyarakat untuk menuju ke desa-desa lainya. Pasalnya, jalan dusun parit bugis merupakan jalan utama penghubung untuk menuju lima desa  yang ada yakni, desa kapur, desa mekar baru, desa mekar sari, desa ambanga dan tembang kacang. “Sebaiknya angkutan umum yang bermuatan lebih dari 3 ton untuk tidak melintas di jalan ini. Karena daya mampu jalan ini hanya kurang lebih 3 ton lebih dari itu jalan pun akan mengalami kerusakan lagi,” harapnya. Agus menjelaskan,Desa Kapur ini memiliki dua dusun, yakni dusun parit mayor dan dusun parit bugis. Untuk dusun parit mayor kondisi jalan yang rusak parah dulunya sudah diperbaiki hingga saat ini tidak  ada lagi kelihatan di ruas jalan tersebut yang rusak. Sementara, untuk dusun

“Selain itu, dengan menggunakan bahan bakar gas, juga mengurangi emisi, karena mesin yang menggunakan bahan bakar gas ini sama sekali tidak mengeluarkan asap dan berbeda jika menggunakan mesin dengan bahan bakar bensin dan solar,” tuturnya. Jika seluruh setelah semua siap, pihaknya akan segera menyebarluaskan alat tersebut kepada masyarakat, khususnya bagi para nelayan agar kesejahteraan hidup mereka bisa semakin baik. (wdi)

parit bugis itu saat ini sedang dalam pengerjaannya. Dimana sebelumnya masyarakat beserta para tokoh melakukan aksi demo dengan menanamkan pohon di jalanan tersebut. Sehingga membuat kendaraan roda empat tidak bisa masuk. Sementara itu, Ketua RT 06/RW 03, Nuridin mengungkapkan jalan dusun parit bugis ini telah mengalami kerusakan sejak lima tahun silam. Namun tidak ada mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa yang ada. “Sudah lima tahun jalan ini rusak. Tidak ada dari intansi terkait meninjau lokasi untuk rencana perbaikan jalan. Kita berharap segera adanya perbaikan dari pemerintah agar jalan kami bisa bagus kembali,” inginnya. (wdi)

Kubu Raya. Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya berupaya mengawasi masuknya barang ilegal dan kedaluwarsa yang akan masuk ke Kabupaten Kubu Raya. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat selaku konsumen. Kepala Bidang Promosi, Farmamin dan Sarkes Dinkes Kubu Raya, Mahyudin,SKM, MKes kepada Pontianak Times, Rabu (17/7) mengatakan, sudah mulai turun ke lapangan untuk menjadi makanan dan minuman (mamin) yang kedaluwarsa maupun ilegal yang masih di jual pedagang. “Selasa (16/7) kita

sudah turun di Kecamatan Sungai Raya, Rasau Jaya dan Kakap. Kita mencari pedagang yang masih menjual barang kadaluarsa, kemasan rusak dan illegal,” kata Mahyudin. Dirinya menuturkan, tujuan dari kegiatan tersebut untuk melihat masa kedaluwarsa, izin edar dan kemasan dari makanan dan minuman yang dijual para pedagang. Pasalnya masih banyak para pedagang yang menjual barang dengan kemasan yang rusak. Menurutnya dalam satu kecamatan, dilakukan pemeriksaan terhadap 6 sampai 7 lokasi yang di duga menjual mamin yang menjadi target dari Dinas Kesehatan Kubu Raya. “Dari pemeriksaan yang kita lakukan kemarin, banyak ditemukan mamin yang kemasan rusak, kadaluarsa dan tidak memiliki ijin edar. Barangbarang yang tidak layak tersebut dimusnahkan oleh perusahaan bersangkutan dihadapan petugas Dinkes KKR,” tuturnya. Mahyudin menambahkan pengawasan akan terus dilakukan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Sat Pol PP Kubu Raya. “Hasil temuan kita akan surati masing-masing pengusaha dan akan ditembuskan ke BPPOM Kalbar. Dengan demikian diharapkan para pengusaha bisa lebih jeli dalam menjaga mamin yang dijual,” tegasnya. (wdi)


Harian

SAMBAS

Kamis • 18 Juli 2013

Berani Jujur Mengungkap Fakta

9

Aktivitas Terhambat, Warga Desak PU

Ruas Jalan Penjajap yang rusak dipenuhi lubang.

Pemangkat. Jalan Penjajap sebagai salah satu urat nadi perekonomian di Kota Pemangkat, perlu mendapat

perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum. Jalan yang menghubungkan Pemangkat dengan Kecamatan Jawai ini

Ganggu Ketertiban, Petasan Dirazia Sekura. Menindaklanjuti atensi Kapolres Sambas AKBP Wandy Aziz SH SIk, tentang penertiban petasan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Polsek Teluk Keramat menertibkan berbagai jenis petasan, Selasa (17/07) kemarin. Kapolsek Teluk Keramat Iptu Fadillah LK Panara Sip menjelaskan pihaknya telah menyisir Pasar Sekura. Hasilnya, tim razia mengamankan sejumlah petasan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. “Iya, kita tadi menggelar razia di pasar Sekura dengan sasaran penjual-penjual petasan yang berjualan di pasar Sekura,” katanya. Penertiban yang dilakukan dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan selama bulan Ramadan. “Sekarang bulan Ramadan dimana setiap malam melaksanakan ibadah salat tarawih, suara yang ditimbulkan oleh petasan dapat mengganggu umat muslim yang sedang beribadah,” katanya. Penertiban dilakukan juga mengantisipasi berbagai kejadian, dampak yang mungkin ditimbulkan oleh petasan.

“Suara bising petasan juga dapat mengganggu orang yang sedang mengendarai sepeda motor,” terang Kapolsek. Fadillah menjelaskan dari razia yang dilaksanakan oleh Polsek Teluk Keramat berhasil mengamankan sejumlah petasan. Penjual petasan dimintai keterangan. Jumlah, jenis serta orang yang menjual pentasan didata. “Selanjutnya penjual dibuatkan surat pernyataan untuk tidak menjual petasan yang membahayakan dan mengganggu ketertiban umum,” jelasnya. Beberapa penjual petasan yang ditemui Pontianak Times di Mapolsek Teluk Keramat mengatakan, ada dua jenis petasan yang diamankan polisi. Jenis flower dan korek bang. “Jenis flower mengeluarkan suara,” kata salah seorang penjual petasan yang enggan menyebutkan namanya. Ia juga mengatakan setiap tahun ia selalu melakoni berjualan petasan selama bulan Ramadan. Dirinya hanya menjual sedangkan modal didapat dari orang dan hasilnya dibagi sesuai dengan barang yang terjual. (gin)

warga Jawai Selatan kepada Pontianak Times, Selasa (17/7) mengeluhkan jalan Penjajap yang mengalami kerusakan sudah cukup lama. Namun belum  ada tanda-tanda akan diperbaiki. Kerusakannya sudah cukup lama, padahal jalan Penjajap setiap harinya selalu ramai dilintasi oleh masyarakat. “Karena selain masyarakat Penjajap, jalan Penjajap merupakan jalan yang sering digunakan oleh masyarakat Jawai Selatan ataupun Jawai untuk keluar masuk Pemangkat. Di Penjajap itu kan terdapat dermaga penyeberangan. Setiap hari pasti akan ramai,” terang Herman. Belum lagi pengusaha ikan yang bolak-balik memanfaatkan jalan tersebut untuk aktivitas usaha mereka. Selain lintasan masyarakat Jawai dan Jawai Selatan. Jalan Penjajab juga satu-satunya jalan untuk Gin membawa hasil laut berupa ikan ke luar dari pelabuhan kondisinya sudah hancur, ter- perikanan nusantara (PPN) dapat banyak lubang yang da- Penjajab. “Jalan yang rusak tersebut pat menyebabkan kecelakaan. Herman salah seorang sepantasnya mendapat per-

hatian dari pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut, karena dampak dari kerusakan tersebut dirasakan sangat mengganggu. Setiap hari jalan tersebut juga digunakan oleh masyarakat untuk membawa keluar ikan-ikan hasil tangkapan nelayan untuk dijual kembali ke desa-desa di kabupaten Sambas,”  tutur Herman. Keluhan kerusakan jalan tersebut juga disampaikan Kumin, seorang penjaja ikan. “Sudah beberapa kali ban motor saya bocor di tempat yang terdapat lubang. Khawatir dengan keselamatan juga ketika melewati jalan tersebut,” kata dia. Perbaikan yang ada hanya dilakukan dengan menimbun lubang yang ada dengan tanah, selang beberapa waktu timbunan tersebut hanyut dibawa air ketika air pasang menggenangi jalan. “Kami sangat berharap pemerintah segera memperbaiki jalan Penjajab, karena dari sinilah sumber penghidupan kami sebagai penjaja ikan,” pinta Kumin. (gin)

Infrastruktur Jalan Desa Ganggu Aktivitas Ekonomi

A’la  Maududi

Apalagi wilayah kita ini harus menggunakan penyeberangan, dengan sarana yang minim tersebut otomatis beban biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat semakin tinggi. A’la  Maududi tokoh pemuda Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas

Sekura. Kurang memadainya sarana infrastruktur berupa jalan di pedesaan dikritisi A’la Maududi, tokoh pemuda Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas. Jalan pedesaan yang menghubungkan desa dengan ibukota kecamatan masih banyak yang perlu dibenahi “Minimnya sarana berupa jalan yang layak ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Di Kecamatan Tangaran, akses jalan pedesaan masih sangat diperlukan untuk penunjang produksi pertanian  serta penopang ekonomi masyarakat,” kata A’la Maududi kepada Pontianak Times, kemarin (17/7) Menurutnya, beberapa jalan desa yang menghubungkan desa dengan desa yang lain telah mengalami kerusakan, sehingga berdampak pada aktivitas masyarakat. Ketika musim panen misalnya, masyarakat kesulitan membawa hasil per-

tanian keluar desa untuk dijual. “Ini terjadi akibat kondisi sarana infrastruktur yang masih minim, memang ada jalan yang menghubungkan desa dengan desa yang lain tapi sudah rusak dan perlu dibenahi. Dampaknya tentu dirasakan masyarakat yang harus bekerja lebih keras lagi menghadapi kondisi jalan yang tidak mendukung aktivitas mereka,” terang A’la. Dampaknya tentu terhadap perekonomian masyarakat, dimana dengan sarana yang minim ini menjadi beban dengan bertambahnya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. Akses jalan, lanjutnya, harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sarana infrastruktur masyarakat. “Dimana-mana kita dihadapkan dengan kondisi sarana infrastruktur yang tidak memadai dan hal ini harus segera dibenahi,” pinta A’la. (gin)


Harian

EDUKASI

Kamis • 18 Juli 2013

Berani Jujur Mengungkap Fakta

10

Inspektorat Temukan 1.853 Siswa SMU Ilegal

Bandung. Inspektorat Kota Bandung menemukan adanya 1853 siswa SMU yang masuk secara ilegal dan dikondisikan oleh masing-masing kepala sekolah. Kepala Inspektorat Kota Bandung Koswara S mengatakan pihaknya akan mengatur langkah setelah menerima laporan dari koalisi Pendidikan Kota Bandung. Rabu, (17/7). “Kami akan melakukan penelitian agar lancar ketika investigasi di lapangan dan ini harus disikapi dengan serius karena sudah mencoreng dunia pendidikan,” tegasnya Sebelumnya, Koordinator Koalisi Pendidikan Kota Bandung, Iwan Hermawan, mengungkapkan temuannya dihadapan Inspektorat. Contohnya adanya penerimaan

siswa secara ilegal, adanya arahan dari pihak sekolah untuk membeli perlengkapan sekolah, dan perpeloncoan yang dibiarkan oleh pihak sekolah. Berdasarkan laporan yang diterima oleh KPJB (Koalisi Pendidikan Jawa Barat), SMA-SMA yang melakukan pelanggaran itu antara lain adalah SMAN 2 Bandung yang seharusnya memiliki kuota 9 kelas, kini menjadi 10 kelas, atau SMAN 8 Bandung yang terbukti memiliki 11 kelas. Bahkan ada juga SMAN 16 yang sudah mencapai 15 kelas. “Dan jumlah itu masih bertambah, walaupun sudah memasuki tahun ajaran baru seringkali Pejabat dan anggota dewan, sengaja berkeliling sekolah untuk menitipkan siswa,” paparnya

Adapun guru yang menyalahgunakan kesempatan, yaitu dengan mengkomersilkan hak guru dimana memiliki kuota khusus untuk putraputrinya. Yang lebih memprihatinkan, menurut Iwan, adanya LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) bernamakan MKKS (Musyawarah kepala-kepala sekolah), yang menghimpun dana Rp 15.000 per siswa se kota Bandung. “Dana dihimpun dari seluruh siswa SMA se kota Bandung baik Negeri maupun Swasta. Dana itu nantinya digunakan untuk kegiatan operasional MKKS,” ujarnya. Iwan juga mewanti-wanti Inspektorat Kota Bandung, agar melakukan investigasi secara teliti. Sebab, menurut Iwan, selalu ada bocoran

Ilustrasi siswa sedang melaksanakan MOS.

akan adanya investigasi kepada sekolah, maka biasanya sekolah sudah menyiapkan strategi, guna menhindari Inspektorat. Kemarin, KPJB (Koalisi Pendidikan Jawa Barat) telah berhasil melaporkan temuantemuan mereka itu kepada Ombudsman Jawa Barat.

Walaupun isu ini merupakan isu langganan yang tidak pernah membuahkan hasil setiap tahunnya, namun KPJB bersikeras untuk menghentikan kecurangan-kecurangan itu. “Jika tahun depan PPDB masih jadi topik, itu buktinya pejabat-pejabat negara tak gerak,” ujarnya. (pna)

Buka Akses Bagi Masyarakat Miskin DPR diharapkan dapat membuka akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa mengikuti pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. Menurutnya, hal itu sudah tercantum dalam Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa seleksi penerimaan calon mahasiswa (kedokteran dan kedokteran gigi) menjamin adanya kesempatan bagi calon mahasiswa dari daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya, kesetaraan gender, dan kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah. “RUU ini juga telah menJakarta. Anggota Pendidikan dan Kedokteran desain keberpihakan bagi Komisi X DPR Fraksi PKS Ro- yang rencananya akan disah- para mahasiswa yang mehmani mengatakan, RUU kan dalam rapat paripurna menuhi syarat tertentu untuk

memperoleh beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, seperti tertulis dalam Pasal 32 dan Pasal 33 RUU ini,” kata Rohmani di Gedung DPR, Senayan Jakarta. Rohmani menambahkan, instrumen beasiswa ini pun didesain dalam kerangka program pemerataan penempatan dokter dengan kewajiban ikatan dinas untuk daerahnya. “Bagi masyarakat miskin RUU ini juga membuka kesempatan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan tanpa kewajiban mengikat dalam rangka memenuhi program afirmasi. Hal ini dinyatakan dalam pasal 33 ayat 3,” jelas Rohmani.

Disamping itu, ada ketentuan soal penetapan biaya pendidikan kedokteran yang harus ditanggung mahasiswa harus dilakukan dengan persetujuan Menteri. Menjadi instrumen untuk mencegah praktek komersialisasi biaya pendidikan kedokteran yang selama ini memang sangat mahal, seperti termaktub dalam pasal 52 ayat 2. “Beberapa rumusan dalam RUU yang memberikan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah ini, memang menjadi harapan bagi seluruh masyarakat yang ingin menikmati pendidikan kedokteran yang bermutu dan terjangkau,” demikian Rohmani. (pna)

DPRD Kota Surabaya Tolak Sistem Daftar Ulang Bagi Siswa Naik Kelas Surabaya. DPRD Surabaya mendesak Dinas Pendidikan agar menghilangkan budaya daftar ulang bagi siswa yang naik kelas. Menurut Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Baktiono, pendaftaran ulang yang dilakukan sekolah dianggap tidak perlu, karena data siswa sudah tercatat sejak pertama kali masuk. “Sejak dulu, setiap tahun,

berulang kali saya sudah tidak setuju dengan daftar ulang. Bahkan, tiap tahun, Dinas Pendidikan sudah kita ingatkan agar menindak sekolah yang memberlakukan sistem seperti itu, apalagi disertai dengan pungutan,” kata Baktiono. Baktiono menjelaskan, data siswa saat ini sudah terdaftar hingga tingkat nasional sehingga tidak diperlu-

kan lagi pendaftaran ulang. “Kalaupun setelah kenaikan kelas kemudian siswa itu tidak masuk seminggu, misalnya, wali kelas atau kepala sekolahnya kan bisa menghubungi siswa bersangkutan. Apa siswa itu sakit, atau mutasi, atau bgaumana. Kan bisa dihubungi. Nomor induk siswa itu tercatat hingga di kementerian,” jelasnya.

Politisi PDIP ini juga mengimbau kepada Kepala Dinas Pendidikan agar mengeluarkan SK yang disebar ke seluruh sekolah agar tidak melakukan pendaftaran ulang bagi siswa yang sudah naik kelas. “Kami juga sekarang sedang merumuskan perda yang mengatur masalah pelarangan pendaftaran ulang,” ungkapnya.

Baktiono juga meminta kepada wali murid agar lebih tegas dan berperan aktif ikut memantau pendidikan. “Kalau memang di sekolah wajib mendaftar ulang dan disuruh membayar, harus tegas dipertanyakan ke sekolah untuk apa. Makanya kita minta semua masyarakat agar tegas dan bisa melaporkan ke kami,” pungkas Baktiono. (pna)


SAMBUNGAN

Kamis • 18 Juli 2013

4 Rumah Asrama bermula, makin lama semakin membesar dan menyeberang ke rumah yang tidak begitu jauh jaraknya. “Api berasal

dari rumah yang menjual gas elpiji, karena kena bawa angin, api semakin lama makin membesar dan menyeberang ke ru-

demi kemajuan rakyat Kalbar. Jangan sampai karena kepentingan politik sesaat merusak persaudaraan kita,” kata Daniel yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Karena, kata dia, bagaimanapun persaudaraan dan kemanusiaan harus lebih tinggi dari politik. “Politik harus menjadi alat memperkuat kemanusiaan, bukan malah merusaknya,” jawab Daniel saat ditanya mengenai sentimen suku yang masih sering digunakan dalam perpolitikan di Indonesia. Menurutnya, Kalbar harus menjadi contoh yang baik untuk Indonesia bagaimana mewujudkan persaudaraan kebangsaan. Apalagi seman-

300 meriam karbit riam yang dipercaya untuk mengusir hantu kuntilanak. Selain itu, dibunyikannya meriam juga sebagai informasi tanda masuknya azan magrib. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Melayu Kota Pontianak yang bermukim di sepanjang Sungai Kapuas mengikuti dan melestarikan tradisi itu dengan membuat meriam dari batang kayu sebagai bahan utama untuk menyalakan dan pemicu bunyi yang khas. Tahun ini, Pemkot Pontianak melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak akan menyelenggarakan festival meriam karbit. Sekitar 300 unit meriam karbit akan memeriahkan menyambut malam Lebaran 1434 Hijriah, di sepanjang   tepian Sungai Kapuas, Kota Pontianak. Ketua Umum Forum Komunikasi Meriam Karbit tahun 2013,

Syamsul Bahri mengungkapkan kepada Pontinak Times, hingga saat ini sudah sebanyak 49 kelompok yang mendaftar untuk mengikuti festival meriam karbit tahun 2013. Masing-masing satu kelompok menampilkan lima hingga delapan unit meriam karbit. Festival meriam karbit tersebut memperebutkan hadiah Walikota Pontianak dengan total hadiah Rp 35 juta, serta piagam. “Festival mulai digelar pada malam Lebaran hingga selesai, adapun yang dinilai, yakni kekompakan suara meriam karbit dalam suatu kelompok, motif, dan dekorasi panggung tiap peserta festival tersebut,” paparnya Menurutnya, hingga saat ini persiapan untuk pelaksanaan festival meriam karbit itu sudah sekitar 50 persen, baik panitian maupun kelompok yang akan mengikuti festival.

Lahan Tambang ganti rugi kepada sektor lain,” ungkap Agus Aman. Tetapi, kata Agus, nilai ganti rugi terkadang tidak logis sehingga memberatkan perusahaan. Pemerintah saat ini tengah menggodok Raperda Tentang Sinkronisasi Penggunaan Lahan Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dengan Kegiatan Usaha sektor lain. “Di dalamnya memuat sejumlah alternatif untuk mengatasi masalah tumpang tindih lahan di antaranya melalui kompensasi, beroperasi secara beriringan atau bergantian. Selain itu, pemegang izin usaha

Berani Jujur Mengungkap Fakta

11

... dari halaman 1

Persaudaraan Lebih Utama monisan rumah tangga, dan kemajuan bagi Kalbar. “Di dalam setiap perayaan Pakung, termasuk idulfitri, natal, Imlek dan perayaan lainnya, yang kita doakan adalah rakyat dan Kalbar agar selalu mendapat berkat dan kedamaian,” kata dia. Itu,lanjutnya,menunjukkan bahwa kita bukan masyarakat yang eksklusif tapi terbuka dan saling mendoakan. Bila sesama warga Kalbar dari berbagai suku dan budaya kompak bersatu dan bergotong royong, maka itu menjadi modal besar kita. “Penting bagi Kalbar dan Indonesia untuk memperkuat persaudaraan. Kita harus membawa pesan persaudaraan ini

Harian

juga diberi kesempatan untuk melakukan negoisasi menyelesaikan masalah, tanpa intervensi Pemerintah,” jelas Agus Aman.Sementara itu anggota Komisi C DPRD Kalbar Sy Izhar Asyuri meminta Pemprov maupun Kabupaten Kota, meningkatkan mekanisme kontrol terhadap semua kegiatan usaha pertambangan. Menurutnya perlu ada terobosan sehingga aktifitas perusahaan tambang lebih transparan. Dirinya khawatir nilai produksi tambang yang dilaporkan pihak perusahaan ke pemerintah, hanya sebagian

mah yang berdekatan dengan tersebut,” jelas Yogi. rumah yang terbakar tersebut. Sementara itu, dari keteranHanya hitungan menit api sudah gan warga sekitar yang melihat melahap empat rumah di blok kejadian tersebut, awalnya asap hitam mengepul dari sebuah ... dari halaman 1 rumah di komplek tentara itu, karena petugas pemadam kegat dan lambang Garuda bakaran belum sampai di lokasi Pancasila berasal dari Kalbar. kejadian. Api semakin memb“Provinsi ini adalah sumber esar dan melahap rumah-rumah gagasan dan terwujudnya yang berdekatan tersebut. Pancasila. Kita bisa mempelaApi baru dapat dipadamjarinya di Museum Sintang. Itu kan setengah jam kemudian, menjadi kebanggaan seluruh setelah puluhan mobil pemadrakyat Kalbar. Jadi bagaimana am kebakaran dari kota Pontikita bisa membawa pesan peranak dan Kabupaten Kubu Raya saudaraan untuk Kalbar dan datang ke lokasi kejadian. Pasca Indonesia adalah teladan yang kebakaran di Asrama Sudirman, sangat berharga,” ungkapnya. Hal itu, kata dia, adalah warisan Kalbar Surga mulia warga Kalbar untuk Indoperaturan yang mengharnesia. uskan mereka membayar pajak “Melayu, Dayak, Tionghoa, dan suku lainnya adalah saudara atau sejenisnya kepada daerah kita yang harus selalu kita bela tempat dimana kenda­raan itu karena itulah amanat UUD dan dioperasikan. “Kendaraan mana saja pendiri Republik ini,” tegas Danyang menggunakan plat Kalbar iel.(dny) dan non Kalbar harus ada da... dari halaman 1 tanya. Kendaraan-kendaraan ini juga berpengaruh terhadap Proses pembuatan meriam pembelian BBM di Kalbar karena karbit terbilang rumit karena kuota BBM untuk setiap daerah terbuat dari kayu durian dan berdasarkan jumlah kendaraan,” pohon kelapa yang cukup keras katanya. atapun pohon lainnya. Pohon kemudian dibelah untuk Monopoli dibuang isinya. Menyikapi hal ini, Kepala Dijelaskan Syamsul Bahri, Dispenda Kalbar, Taruli Manupohon durian dan kelapa yang rung mengakui salah satu petelah di belah kemudian diikat nyebab banyaknya kendaraan menggunakan tali rotan yang non Kalbar yang beroperasi di sedikitnya membutuhkan 100 provinsi ini karena perbedaan kilogram rotan per meriam harga yang sangat jauh. “Hargitu, lalu disikat hingga menjadi anya memang jauh lebih murah bersih dan dicat dengan warna dibandingkan membeli kendyang menarik. Diperkirakan araan di Kalbar,” kata Taruli. untuk lima unit meriam karbit Taruli menjelaskan, pemepaling tidak membutuhkan bi- gang merek di Kalbar seperti aya sekitar Rp15 juta. Toyota masih melakukan praktik “Biaya sebesar itu, bagi monopoli. Untuk Kalbar cuma kelompok yang sudah memiliki ada satu pengusaha. “Ini yang kayu meriam tahun sebelum- menjadi pertanyaan mengapa nya, kalau yang membuat dari bisa begitu. Teorinya kalau ada awal maka dibutuhkan sekitar kompetitor, harga akan turun,” Rp30 juta untuk lima unit me- kata Taruli. riam,” ujarnya.(lin) Menurut dia, banyaknya ... dari halaman 1 kendaraan non plat KB yang masuk ke Kalbar tidak dapat dikecil saja dari total produksi. tekan oleh Pemprov Kalbar karPasalnya, dibanding mekan- ena tidak dapat memaksakan isme kontrol di sektor kehu- pemerintah Jakarta untuk mentanan, pengawasan kegiatan inggikan harga kendaraan berpertambangan masih begitu motor agar masyarakat Kalbar lemah. membeli kendaraan di Kalbar. Berdasarkan data Dis“Itu kewenangan pemerintamben Provinsi Kalbar hingga tah DKI Jakarta karena dari pa31 Desember 2011, tercatat jak kendaraan sendiri, mereka sebanyak 651 izin pertamban- berhasil meraih PAD mencapai gan yang telah dikeluarkan triliunan rupiah. Belum lagi pajak Pemprov maupun kabupaten/ lainnya, tidak seperti Kalbar. Karkota, terdiri dari 477 Izin Usaha ena pajak kendaraan bermotor Pertambangan (IUP) Eksplorasi merupakan satu-satunya pajak dan 174 IUP operasi produksi. yang meninggikan PAD Kalbar,” “Jadi mekanisme kontrol yang kata Taruli. harus diterapkan,” ujarnya. Pada 2011 saja, Penda(dna) patan Asli Daerah (PAD) Kalbar

Polisi Militer (POM) Kodam XII/ Tpr mengamankan lokasi dan memasang garis pengaman pada lokasi kebakaran. Menurut Ketua RT 03 di Komplek Asrama Sudirman, Letkol Czi M Sjarif Hidayat, pihaknya akan berkoordinasi kepada unsur pimpinan terkait dengan bantuan yang akan di berikan kepada korban kebakaran. “Korban kebakaran nantinya akan kita arahkan ke Denkav, sambil menunggu arahan dari kesatuan,” kata Sjarif. Dari peristiwa itu, diperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. (fsl)

... dari halaman 1 dari pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 900 miliar. Sedangkan penambahan kendaraan di tahun 2012 mencapai 10-15 persen. Terhadap pengajuan pemerintah daerah yang akan menaikkan pajak kendaraan bermotor sebesar 12,5 persen, Taruli menganggap tidak akan berpengaruh terhadap jumlah kendaraan yang ada di Kalbar. “Pertumbuhan perekonomian kita cukup tinggi mencapai 5,9 persen dan pendapatan perkapita Kalbar juga tinggi. Sehingga naiknya pajak kendaraan bermotor ini tidak akan berpengaruh bagi masyarakat Kalbar. Karena beberapa daerah sudah lama menaikkan pajak ini. Sementara di beberapa daerah ada yang naik hingga 15 persen,” tuturnya. Terhadap plat non KB, Taruli menjelaskan, seharusnya mereka yang menggunakan plat non KB memiliki batas waktu selama tiga bulan saja. Setelah itu harus kembali melapor dan membayar seperti pajak. Meski demikian, Taruli enggan menerangkan berapa jumlah biaya yang dikenakan pengguna kendaraan bermotor dengan plat non KB. “Karena memang tidak seberapa biayanya,” katanya. Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Komisi C DPRD Kalbar, Andi Aswad mendesak Pemprov Kalbar untuk menertibkan kendaraan plat non Kalbar. Selain itu, melalui Pergub, ada batas waktu kepada mereka yang menggunakan kendaraan dengan plat non KB untuk balik nama sehingga menaikkan pendapatan daerah. “Sekarang inikan yang dipakai jalan Kalbar, tapi pajak bayar ke daerah lain. Kalau ada batas waktu, misalnya selama tiga bulan kepada mereka untuk segera balik nama, minimal ada masukan dari kendaraan tersebut untuk Kalbar,” pungkas Andi. (dna)



Edisi 18 juli 2013 plat non kb