Issuu on Google+

Benteng, 02 Maret 2013

DIBAWAKAN DALAM RANGKA KEGIATAN PERTEMUAN POKWASMAS SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN OLEH

AKBP MOH.HIDAYAT.B,SH.SIK.MH.


   

UU no 2 thn 2002 ttg Polri UU no 8 thn 1981 ttg Kuhap. UU no 45 Thn 2009 ttg Perubahan atas UU No 31 Thn 2004 ttg Perikanan. UU no 12 thn 1992 ttg Sistem Budidaya Tanaman.


MAMUJU ILLEGAL LOGGING, HANDAK, BIUS, LUNDUP

DIT POLAIR / KAPAL ILLEGAL LOGGING, FISHING, LUNDUP

POLAIR PAREPARE ILLEGAL LOGGING, HANDAK, BIUS, LUNDUP PALOPO ILLEGAL LOGGING, HANDAK, BIUS

BARRU ILLEGAL LOGGING, HANDAK

BONE ILLEGAL LOGGING, HANDAK, BIUS, LUNDUP PANGKEP ILLEGAL LOGGING, HANDAK, BIUS TRAWL, ILLEGAL PUPUK, LUNDUP SINJAI ILLEGAL LOGGING, HANDAK, BIUS MAKASSAR ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL FISHING, , LUNDUP

TAKALAR ILLEGAL LOGGING, HANDAK, BIUS, TRAWL,. PERKELAIHAN ANTAR NELAYAN

BULUKUMBA ILLEGAL LOGGING, HANDAK, ILLEGAL OIL

P. BARRANGLOMPO ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL FISHING

JENEPONTO ILLEGAL LOGGING

SELAYAR ILLEGAL FSHING, ILLEGAL PUPUK PERKELAHIAN ANTAR NELAYAN


Kegiatan Illegal Fishing yg paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adlh pencurian ikan oleh kapal2 ikan asing (KIA) yg berasal dr bbrp Negara Tetangga (neighboring countries). Walaupun sulit utk memetakan dan mengestimasi tngkt illegal fishing yg trjd di WPP-RI, namun dr hsl pengawasan yg dilakukan slama ini dpt disimpulkan bhw illegal fishing yg dilakukan oleh KIA sbagian besar trjadi di ZEE (Exlusive Economic Zone) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (archipelagic state). Pada umumnya, Jenis alat tangkap yg digunakan oleh KIA atau kapal eks Asing illegal di perairan Indonesia adlh alat-alat tangkap produktif sprti purse seine dan trawl. Giat illegal fishing jg dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII).


Bbrpa modus/jenis giat illegal yg sring dilakukan KII, antara lain : Penangkapan ikan tnpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) memiliki izin tp melanggar ketentuan sbgaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), transshipment di laut, tdk mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yg diwajibkan memasang transmitter), dan penangkapan ikan yg merusak (destructive fishing) dgn menggunakn bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yg membahayakan melestarikan sumberdaya ikan


Apa yang dimaksud dengan Illegal Fishing, adalah : 1. Giat penangkapan ikan yg dilakukan oleh suatu negara trtentu / kapal asing di perairan yg bkn mrupakn yuridiksinya tnpa izin dr negara yg mmiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tsb brtentangan dgn hukum dan peraturan negara itu. 2. Giat penangkapan ikan yg dilakukn oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yg trgabung sbg angg. Org. pengelolaan perikanan regional, Regional Fisheries Management Organization (RFMO) ttp pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dgn tindakan2 konservasi dan pengelolaan perikanan yg telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yg ditetapkan itu atau aturan lain yg berkaitan dgn hukum internasional. 3. Giat penangkapan ikan yg brtntangn dgn perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, trmsuk aturan2 yg ditetapkan negara agt RFMO.


Namun hakikat UU no 45 Thn 2009 ttg Perubahan atas UU No 31 Thn 2004 ttg Perikanan adlh melindungi nelayan-nelayan kecil dimana hal tsb telah tertuang dlm penjelasan UU no 45 Thn 2009 ttg Perubahan atas UU No 31 Thn 2004 ttg Perikanan alenia pertama. Dan bagi nelayan-nelayan kecil pengunaan kompressor sangatlah berperan besar dikarenakan kondisi ekonomi yg lemah sehingga alangkah baiknya apabila penggunaan kompressor dlm penangkapan ikan diberikan dispensasi dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di daerah – daerah. . Bagi nelayan-nelayan kecil yg menggunakan kompressor sebaiknya diberikan sosialisasi agar diberikan ijin dlm penggunaannya shg para nelayan kecil yang menggunakan kompressor dpt dipantau oleh pemerintah daerah & aparat penegak hukum . Namun bila ditemukan nelayan kecil (dengan menggunakan jenis kapal dibawah 5 GT) menggunakan kompressor dgn disertai alat penangkap ikan yg dilarang sesuai dgn UU no 45 Thn 2009 ttg Perubahan atas UU No 31 Thn 2004 ttg Perikanan maka dpt dilakukan TINDAKAN TEGAS.


Melihat beberapa kelemahan yg terdapat dlm UU no 45 Thn 2009 ttg Perubahan atas UU No 31 Thn 2004 ttg Perikanan, maka dirasa perlu dilakukan perubahan-perubahan mengenai pengawasan dan penegakan hukum antar instansi penyidik dan Kejaksaan. Jaksa Penuntut Khusus Perikanan, yg telah memiliki sertifikat Perikanan, memberikan kompensasi bagi nelayan-nelayan kecil yang memiliki kapal-kapal dibawah 5 GT agar peningkatan taraf hidup para nelayan-nelayan kecil. Sehingga yg terjadi berkas perkara dari penyidik Polri cenderung bolak balik yg berdampak pada ketidakpatuhan dari para pelaku Illegal fishing krn lambannya proses penyidikan. Namun bagi nelayan kecil yang menggunakan alat bantu yang memang sudah dilarang oleh UU no 45 Thn 2009 ttg Perubahan atas UU No 31 Thn 2004 ttg Perikanan dan pemerintah maka dapat dilakukan SANKSI TEGAS. Untuk memberikan efek jera yang mengakibatkan sumber daya laut nusantara menjadi rusak


 

Penyelidikan Penyidikan


NO JENIS KASUS

POLDA POLRES

1.

BAHAN PELEDAK / BOM IKAN

30

2

2.

BIUS/POTASIUM

45

0

3.

PERDAGANGAN IKAN NAPOLEON

1

0

4.

PELANGGARAN SIPI DAN SIKPI

6

3

5.

PENGRUSAKAN TERUMBU KARANG

10

0

6.

ALAT BANTU KOMPRESSOR

10

6

102

11

JUMLAH


1.

Kasus Amonium Nitrat Pada hari Rabu Tanggal 8 September 2010 Bertempat di Pulau Bonerate Selayar diamankan pupuk amonium nitrat sebanyak + 489 zak dari 2 orang tersangka yaitu LK. Sukri Nahkoda Kapal Fajar Islam sebanyak 232 zak dan LK. Hasanuddin nakhoda Kapal Dewi Anjani sebanyak 257 zak. Barang bukti berupa pupuk amonium nitrat telah diamankan di Mako Dit Polair Polda Sulsel dan tersangka masih dalam proses penyidikan.


2.

Kasus Illegal Fishing Pada hari senin Tanggal 27 sep 2010 Bertempat di Perairan Taka Latoke Kab. Bone telah diamankan sebuah kapal tanpa nama yang dinakhodai oleh Lk. Sonding Bin Yasin beserta 3 org ABK telah melakukan kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan Potasium Sianida. Dari atas kapal ditemukan 2 botol cairan yang diduga potasium sianida yang sudah dilaurtkan dan 10 butir potasium sianida padat beserta ikan kerapu 4 ekor. Untuk sementara tersangka telah dilakukan proses penyidkan.


A. UUD 1945 perubahan Kedua Bab XII Pasal 30 : 1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib serta dalam usaha . . . . . . . Keamanan negara. 2) Usaha. . . . Keamanan negara dilaksanakan melalui sistem . . . . keamanan rakyat semesta oleh . . . . . dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan Rakyat, sebagai kekuatan pendukung.


B. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri 1) Pertimbangan huruf b Pemeliharaan Keamanan Dalam Negeri ‌dilakukan oleh Polri selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2) Pasal 3 : Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :  kepolisian khusus.  penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau  bentuk-bentuk pengawasan swakarsa C. Skep Kapolri No. Pol. : Skep/ 7 / IX / 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pedomen Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri


    

Sebagai Mitra Polri dalam penegakan hukum Sebagai mata dan telinga Sebagai sumber informasi Sebagai Pioner pencegahan TP. Dapat mengambil tindakan pertama terhadap TP


 

 

Dukungan penuh warga thd kegiatan polisi Tambahan bagi sumberdaya polri secara materil dan personil Mengurangi beban tugas polisi Keberhasilan pencegahan kejahatan, polisi berfokus pada kejahatan berat.



DEKLARASI STOP ILLEGAL FISHING