Issuu on Google+


UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 35 poin a, b, c, d Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang : a. Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang; b. Mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi; c. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang; d. Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;


UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 73 ayat 1 huruf a dan ayat 2 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja: a. Melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; 2. Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


UU No. 31 Tahun 2004 Pasal 8 ayat 1, 2, 3, 4 1.

2.

3.

4.

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penangung jawab perusahan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.


UU No. 31 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 1

1.

Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia


UU No. 31 Tahun 2004 Pasal 84 ayat 1, 2, 3, 4 1.

2.

3.

4.

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penangung jawab perusahan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).


PP No. 60 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 2.

Tipe Ekosistem yang terkait dengan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. b. c. d. e. f.

Laut; Padang Lamun; Terumbu Karang; Mangrove; Estuari; Dst‌.


SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT BONERATE  Mata

pencaharian masyarakat Bonerate adalah berkebun dan memancing ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk meningkatkan taraf hidup, sebagian besar masyarakat melakukan usaha pengadaan Ammonium Nitrat (pupuk) sebagai bahan baku bom yg diperjualbelikan/didistribusikan ke pulau-pulau di wilayah timur Indonesia.

 Keuntungan yang didapatkan dari hasil usaha ini diperkirakan

Modal = Rp 500.000 Harga Jual = Rp 1.300.000 Jumlah Pupuk = 54.000 karung/ tahun Rp 1.300.000 – Rp 500.000 = Rp 800.000 Keuntungan perkarung Rp 800.000 X 54.000 Karung = 43.200.000.000 Keuntungan total pertahun (43,20 Milyar pertahun)


Timsus mulai berlayar dari Dermaga Pamatata

2 jam berteduh / berlindung di Bag. Timur Pulau Kayuadi

Penangkapan KM. Batu Licin oleh Timsus di Pulau


Posisi awal KM Batu Licin sebelum merapat ke Pelabuhan Pattumbukang, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kepulauan Selayar.

Ketua Timsus AKP Hery mengarahkan anggotanya agar persiapan merapat ke Pelabuhan Pattumbukang.


Suasana haru saat Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Moh Hidayat B, SH.SiK.MH memberikan apresiasi kepada anggotanya yang telah berhasil menangkap Distributor Pupuk Matahari mengamankan barang bukti berupa Kapal KM. Batu Licin , Pupuk sebanyak 1.189 Sak dan bukti uang suap sebanyak Rp.191.871.000


Ketua Tim Khusus Polres Selayar AKP Hery mengatakan bahwa saat ditangkap KM Batu Licin ditemukan sedang memuat 10 sepeda motor hasil transaksi illegal dan 1.189 zak Pupuk Matahari yang digunakan sebagai bahan pembuatan Bom Ikan yang berasal dari Malaysia.


Uang Tunai sebesar Rp. 191.871.000,-

Pupuk Matahari 1.189 Sak

10 Unit Sepeda Motor


1 SELAYAR Hipotesis 1 Hipotesis 2 Hipotesis 3 UPT/Satker


PETA RUTE PERJALANAN Gudang ”Malaysia Barat Dari “Pasir Gudang”

SINJAI KEP. PANGKEP

SELAYAR

KEP. SABALANA

Pasir Gudang

BONERATE


Rute Perjalanan Melalui Malaysia Barat * Berangkat : Bonerate – Perairan Masalembo – Batam – Malaysia * Pulang : Pasir Gudang, Malaysia – Perairan Tioman - Perairan P. Subi – Selat Karimata – Perairan Bawean Perairan Masalembo – Pulau-pulau Pangkep (Sabalana, Lilikang, Sanane, Liukang Tanaya, Liukang Tupak Biring, Karanrang) – Makassar (Barang Cakdi, Barang Lompo) – Bonerate


Sumber: Herman J. Cesar.Economic Analysis of Indonesian Coral Reefs, World Bank,1996


4

P O L R E S K E P S E L A Y A R


10. Paparan Penangkapan Pupuk Oleh Kapolres Selayar AKBP M Hidayat SH SIK MH