Issuu on Google+


2

Catatan kecil seorang kader

edisi desember 2012

SUKSES UNTUK MESUJI TIDAK banyak orang yang tahu keberadaan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), meskipun sudah sebagian besar juga masyarakat yang menerima manfaat dari keberadaan PNPM-MPd. Seringkali ketika seseorang bertanya kepada saya “dimana saya bekerja?” Pertanyaan itu pun langsung saya jawab. Di PNPM. Muncul kembali pertanyaan berikutnya “apa itu PNPM”? Setidaknya begitulah gambaran umum yang acapkali ditemukan di lingkungan sekitar kita. Banyaknya program pengembangan dan pemberdayaan yang diluncurkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) membuat orang sedikit mengenal nama PNPM-MPd. Mungkin itu sedikit dampak negatif dari seringnya pemerintah mengganti nama suatu program semacam ini, meskipun esensinya sama. Awal mula munculnya PNPMMPd adalah pada tanggal 30 April 2007. Saat itu Presiden SBY secara langsung meluncurkan program tersebut di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program ini merupakan penerus dari program pengembangan ditahun-tahun sebelumnya. PNPM mandiri merupakan payung dari berbagai program pengentasan kemiskinan, khususnya pemberdayaan masyarakat (community development). PNPM tidak begitu saja muncul di bumi tercinta kita ini, khususnya Mesuji. Hal ini melewati proses yang sangat panjang hingga akhirnya Presiden menjadikan PNPM sebagai program nasional. Dua program yang menjadi pilar utama PNPM-MPd adalah PPK (program pengembangan kecamatan) dan P2KP (program penanggulangan kemiskinan di perkotaan). Program semacan ini sebenarnya juga sudah muncul di masa orde baru yang pada saat itu dikenal dengan istilah IDT (Inpres Desa Tertinggal). IDT lahir sekitar tahun 1993/1994. Dimana program ini merupakan manifestasi dari instruksi Presiden No.5 Tahun 1993 tentang peningkatan penanggulan-

Samijo A.Ma.Pd. PjOK Rawajitu Utara

Banyaknya lembaga sebagai pelaku pembangunan di kampung seperti KPMK dan TP3 di PNPM-MPd, Integrasi maupun SBSS. Dan kelompok pemanfaat pemeliharaan (KPP) di PNPM RIS. Seluruh kelompok tersebut memiliki tugas yang nyaris sama untuk memberdayakan masyarakat.

gan kemiskinan. Program ini dilaksanakan dengan memberi bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih dari 20 ribu desa tertinggal di seluruh wilayah Indonesia senilai Rp20 juta/tahun. Program bantuan pemberian modal usaha ini digulirkan selama tiga tahun anggaran. Selain memberikan dana perbulir pemerintah juga melaksanakan program pendampingan berupa bantuan teknis dalam rangka memanfaatkan dana tersebut. Nah. Berkaca dari sejarah lahirnya PNPM-MPd tersebut, program yang bersifat pemberdayaan itu sampai sekarang masih diidolakan di tingkat masyarakat. Karena keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan terus melekat. Masyarakat juga selalu dibina sehingga memiliki rasa tanggungjawab dan memiliki terhadap program yang telah berjalan. Manfaatnya juga dirasakan langsung sehingga menambah rasa simpatik dan kepedulian. Masyarakat berharap program yang didanai dari anggaran negara maupun daerah, seperti PNPM-MPd, Integrasi dan SBSS (Sai Bumi Serasan Segawe) tetap berkelanjutan dan berkesinambungan. Masyarakat menyadari bahwa program pembangunan ada yang button up dan top down. Aspirasi masyarakat yang diinputkan dalam bentuk musrenbang merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat mengingink-

an program yang diajukan dari bawah (masyarakat ) tidak kalah penting. Program PNPM jika dilaksanakan dengan baik dapat menjadi alat untuk membangunkan masyarakat yang selama ini hampir tertidur, terutama dalam bentuk partisipasi, rasa memiliki, rasa peduli dan kegotongroyongan. Ada sebuah keyakinan yang besar bahwa Kabupaten Mesuji akan lebih maju apabila setiap SKPD menjadikan hasil musrenbang tingkat kampung dan kecamatan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) mereka. Karena selama ini sinergitas antara pengajuan program pembangunan kampung dengan apa yang dilaksanakan oleh SKPD belum terasa dan terkesan jauh dari hasil musrenbang kampung maupun kecamatan. Di Kecamatan Rawajitu Utara, PNPM yang dilaksanakan meliputi PNPM Integrasi, SBSS dan RIS (Rural Infrastruktur Support) yang hasilnya sudah diterima dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun disayangkan, program yang bersumber dari PNPM dalam berpacu mengejar kesuksesan masih dirasa berdiri sendiri-sendiri, khususnya dalam pembentukan lembaga–lembaga sebagai ujung tombak untuk mencapai kesuksesan. Dimana terdapat beberapa kegiatan yang masih membentuk lembaga baru dan tersendiri. Padahal, kita mengetahui bahwa pemerin-

tahan kampung selama ini sudah ada LPMK yang terdiri dari sepuluh seksi dan telah diakui status kelembagaannya oleh masyarakat dan lembaga lainnya. Dengan munculnya banyak lembaga di kampung justru menimbulkan ketimpangan yang sering mengarah pada kecemburuan sosial di masyarakat. Tidak sedikit pelaku–pelaku pembangunan yang orang-orangnya cuma itu saja, tetapi menggunakan nama kelompok/ lembaga berbeda. Munculnya banyak lembaga di kampung menumbuhkan rasa bingung di tingkat masyarakat, sehingga terkadang juga menimbulkan pertanyaan mengapa dalam pelaksanaan program tidak memanfaatkan dan memberdayakan lembaga yang telah ada. Banyaknya lembaga sebagai pelaku pembangunan di kampung seperti KPMK dan TP3 di PNPMMPd, Integrasi maupun SBSS. Dan kelompok pemanfaat pemeliharaan (KPP) di PNPM RIS. Seluruh kelompok tersebut memiliki tugas yang nyaris sama untuk memberdayakan masyarakat. PNPM yang merakyat, merata hampir setiap kampong diharapkan tetap berlanjut dan berkesinambungan. Dalam hai ini bukan hanya penerima manfaat saja yang menjadi pertimbangan tapi keterlibatan masyarakat dari mulai penerima , pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan masyarakat turut terlibat. Dari situlah nilai positif yang

dirasakan, bukan hanya pemberdayaan yang diterima tetapi ada sisi pembelajaran yang diperoleh pelaku-pelaku PNPM. Meskipun terkadang mereka merasa letih tetapi tetap antusias dalam menyukseskan program yang berkualitas. Kebanggaan yang luar biasa bagi warga Mesuji dengan usia empat tahun telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No.09 Tahun 2011tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah (SP3D). Perda itu adalah usaha sistematis untuk merumuskan strategi pembangunan dan pengelolaan anggaran pembangunan bersama-sama masyarakat melalui pelaksanaan forum SKPD musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang, mulai pengkajian keadaan kampung (PKK), musyawarah khusus perempuan (MKP), musyawarah perencanaan pembangunan kampung / kelurahan, musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan musyawarah pembangunan kabupaten. Hal itu mencerminkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan. Munculnya Program PNPM lokal yaitu SBSS yang didukung dengan perda merupakan salah satu bentuk permulaan perwujudan komit­ men pemerintah untuk terus membangun Mesuji yang berbasis masyarakat. Karena jelas program ini mengutamakan kepentingan mas­yarakat. Kini SBSS sangat ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat. Pemkab dan DPRD Mesuji diminta supaya tetap mengalokasikan anggaran setiap tahunnya, tanpa didasari kepentingan maupun tendensi untuk salah satu pihak. Karena program ini murni dan berorientasi pemberdayaan rakyat. Mesuji maju karena kekompakan bekerja, Mesuji maju juga karena keuletan dan komitmen para pemangku kebijakan. Bumi Mesuji yang penuh kekayaan ini bisa sukses dikelola jika para pejabatnya memiliki konsistensi dalam hal peningkatan kemakmuran masyarakatnya. (*)

PENGIRIMAN OPINI: Mesuji Mandiri menerima opini dengan jumlah 3000 karakter. Kirim via email ke redaksi rbmmesuji@gmail.com

Mesuji Mandiri

Pelindung: Khamamik, S.H. (Bupati Mesuji) Haryati Candralela, S.Sos.M.M. (Ketua DPRD)

Penasihat: Syamsudin, S.Sos.M.M. (Kepala Badan PMPK Mesuji) Sukarman, S.H. (Kepala Bappeda Mesuji) Pimpinan Redaksi: Fajarullah

Staf Redaksi: Puryanto, Ansori Eko Setiyo, Juni Setiono, Warseno, Yoyok, Dadang Saputra, S.Pd., Supriyanto, rudi Hartono. Penerbit: Pokja Media dan Informasi Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kabupaten Mesuji.

Alamat: Kampung Budiaji, Kecamatan Simpangpematang, Kabupaten mesuji, Provinsi Lampung. Email: rbmmesuji@gmail.com


edisi desember 2012

3

musawarah mufakat

Eksistensi BKAK dituntut Lebih Baik

FOTO IST

TINGKATKAN KOORDINASI: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Mesuji Syamsudin saat memberikan materi dalam pelatihan badan koordinasi antar kampung (BKAK) di Hotel Nusantara, Bandarlampung, 13-14 Desember lalu.

BANDARLAMPUNG – Optimalisasi peran dan fungsi pelaku PNPM MPd-Integrasi dan program SBSS terus digenjot. Salah satu upayanya melalui pelatihan badan koordinasi antar kampung (BKAK) yang dihelat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Mesuji di Hotel Nusantara, Bandarlampung, 1314 Desember lalu. Bupati Mesuji Khamamik dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Azhari mengatakan

bahwa Pemkab Mesuji sangat mengapresiasi pencapaian yang sudah dilaksanakan oleh kader PNPM selama ini. “Untuk itu, kami meminta agar peran pelaku, khususnya kader PNPM MPd-Integrasi dan SBSS di tingkat kecamatan dapat dipertahankan. Sehingga, program pemberdayaan ini berjalan secara optimal dalam melaksanakan sekaligus mengawal gerak pembangunan yang sedang dan terus berjalan. Hal ini sebagai upaya mewujudkan masyarakat Mesuji yang sejahtera,

tangguh dan memiliki daya saing positif,” ungkapnya. Kepala BPMPK Kabupaten Mesuji Syamsudin, S.Sos. M.M. menambahkan BKAK sebagai badan yang otonom hendaknya dapat berperan aktif dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga tertinggi di kecamatan. Menurutnya, keberadaan BKAK ini diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa dan PP No.72 Tahun 2005 tentang desa. ” Bahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengelu-

arkan surat edaran mengenai pelestarian dan pengembangan hasil program pengembangan sistem pembangunan partisipatif (P2SPP) untuk memperkuat keberadaan BKAK. “Tugas besar BKAK adalah sebagai lembaga masyarakat yang dapat menjaga keberlanjutan dan pengembangan PNPM MPd-Integrasi dan P2SPP yang meliputi hasil kegiatan, sistem, lembaga dan aset produktif,” terang Bang Syam, sapaan akrabnya. Sesuai dengan petujuk teknis op-

erasional (PTO) pelaksanaan PNPM MPd, BKAK memang memiliki tugas dan tanggung jawab. Diantaranya menyosialisasikan kebijakan PNPM MPd-Integrasi dan SBSS kepada masyarakat di kampung masing-masing; memantau dan memberikan bimbingan kepada pelaku terkait dengan pelaksanaa program; memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil musrenbang kampung dan kecamatan; meningkatkan kerjasama antar kampung guna menguatkan pelaksanaan program; memberikan arahan kepada tim pelatih masyarakat (TPM) dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat. Menurut Faskab Integrasi Yohanes TB., eksistensi BKAK ini sejatinya sangat penting sebagai bagian dari pengawalan dan optimalisasi pelaksanaan program. “Khususnya bagi lembaga yang langsung bersinggungan langsung masyarakat bawah,” terangnya. Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PJOKAB) PNPM MPdIntegrasi dan SBSS Mesuji Budiman Jaya, S.STP. M.IP. menuturkan tema dan tujuan utama dari pelaksanaan pelatihan ini adalah sebagai upaya mengoptimalkan pengetahuan dan wawasan para kader BKAK di kecamatan. “Ini penting karena sebagaimana kita ketahui Mesuji ada empat kecamatan yang baru tiga tahun tergabung dalam program pemberdayaan. Diharapkan segera terjalin kerjasama yang sinergi antara kader BKAK di seluruh kecamatan,” pintanya. Pelatihan yang diikuti 75 peserta itu menghadirkan Koordinator PNPM MPd-Integrasi Provinsi Lampung Amir Machmud Hasan sebagai pemateri. Lalu, Kepala BPMPK Kabupaten Mesuji Syamsudin dan Faskab Integrasi Yohanes TB. (jar)

Kader PNPM Dibekali Ilmu Jurnalistik SIMPANGPEMATANG – Kelompok kerja ruang belajar masyarakat (Pokja RBM) terus berbenah. Setelah menerbitkan buletin edisi perdana hingga kedua, jajaran redaksi memperkuat sumber daya manusia (SDM) seperti reporter dan awak media lainnya melalui pelatihan jurnalistik. Dalam pelatihan sehari tersebut, Pokja RBM menghadirkan narasumber dari wartawan surat kabar harian di kabupaten ini. Yakni Juan Santoso Situmeang (Lampung Post); Segan Petrus Simanjuntak (Lampung NewsPaper); dan Apriadi (Koran Editor). Dalam paparannya, Juan Santoso Situmeang menekankan supaya para kader PNPM MPd-Integrasi dan SBSS mulai mencoba membuat press rilis atau siaran pers. “Belajar menulis itu tidak perlu takut salah. Anda takut salah jika tidak memulainya dari sekarang,” tuturnya saat memberikan materi mengenai dunia jurnalistik kepada para kader

PNPM tingkat kecamatan di Sekretariat Faskab, Kampung Budiaji, Kecamatan Simpangpematang, pekan kedua Desember lalu. Segan Petrus Simanjuntak menambahkan bahwa penulisan siaran pers yang baik itu dengan gaya piramida terbalik (inverted pyramid). Karena, menurutnya, penulisan press rilis layak muat apabila cara menulisnya seperti membuat berita langsung (straightnews). Terdapat tiga faktor mengapa gaya penulisan menggunakan piramida terbalik. Pertama, lanjut Segan, pembaca dikategorikan sebagai orang sibuk dan mempunyai waktu yang singkat untuk mendapatkan berita-berita faktual. “Faktor lainnya karena redaksi sebuah surat kabar tidak dibuat bingung dengan siaran pers yang dikirimkan. Selain itu, pemotongan rilis tersebut tidak mengurangi isi pokoknya,” jelasnya. Sementara, Apriadi meminta supaya para kader PNPM yang dipercaya untuk membuat siaran

pers lebih memperhatikan lima unsur dalam penulisannya atau yang dikenal dengan sebutan 5 W ditambah 1 H. “Yakni who (siapa), when (kapan), where (dimana), what (apa), why (mengapa/kenapa), dan how (bagaimana),” urainya. Pelatihan jurnalistik kepada kader PNPM yang ada di Unit Pengelola Kecamatan (UPK) se-Mesuji ini disambut antusias para peserta. Mereka proaktif melakukan diskusi dengan pemateri, khususnya mengenai pelaksanaan tugas jurnalistik di lapangan. Ketua Pokja RBM Mesuji Fajarullah berharap kader UPK dapat menyajikan informasi dalam bentuk berita  yang akan dipublikasikan melalui buletin Mesuji Mandiri.  “Kedepan, kader PNPM bisa mengoptimalkan kinerjanya dalam memberikan informasi seputaran kegiatan pemberdayaan baik PNPM MPd-Integrasi dan SBSS kepada masyarakat luas,” pinta Pemimpin Redaksi Mesuji Mandiri ini. (red)

FOTO IST

SERIUS: Para kader PNPM dari UPK se-Mesuji fokus mengikuti pelatihan jurnalistik di Sekretariat Faskab setempat.


4

musawarah mufakat

edisi desember 2012

FOTO IST

BUtUH KANtOR: Ini sekretariat UPK Kecamatan Wayserdang yang sampai saat ini masih menumpang di atas lahan milik BP3 Dinas Pertanian Mesuji.

Berharap Kantor Sendiri WAYSERDANG – Usai menghadiri musyawarah desa serah terima (MDST) sarana gedung TPA dan jalan telford Kampung Bukoposo, Ketua Komisi C DPRD Mesuji Joko Prayitno, S.E. mengunjungi kantor UPK Wayserdang yang juga berlokasi di kampung tersebut. Kantor UPK PNPM MPdIntegrasi dan SBSS ini masih menumpang. Sebab, sarana ini merupakan milik Badan Penyuluh Pertanian dan Perkebunan (BP3). Lokasnya sangat setrategis karena terletak di ibukota kecamatan, sehingga dapat memudahkan akses bagi tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk berkoordinasi secara optimal. “Tujuan kunjungan kita ke sini untuk memberi semangat dan motivasi kepada anggota UPK dalam menjalankan tugasnya,” ujar Joko. Dia juga membenarkan bahwa hasil kinerja sebuah tim memang tidak lepas dari tempat dan fasilitas. “Apabila tempat itu nyaman, maka hasil kerja pun diharapaakan akan jauh lebih baik. Karenanya, saya akan berupaya memperjuangkan kepada eksekutif supaya kantor UPK segera dibangun di tujuh kecamatan seMesuji,” tutur legislator Golkar asal Wayserdang ini. Selain itu, Joko juga sempat berdialog mengenai kegiatan dan persiapan pelaksanaan progam khususnya berkenaan dengan rencana kegiatan UPK dalam persiapan pelaksanaan PNPM MPd-Integrasi dan SBSS tahun 2013. “Saya ingin mengetahui apa kendala yang dihadapi selama ini,” tanyanya. Ketua UPK Wayserdang Fajarullah menyampaikan bahwa keberadaan kantor UPK memang menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat penting. Karena mulai tahun ini, program pemberdayaan di kecamatan yang berbatasan langsung den-

gan Tulangbawang Barat itu akan menyalurkan pinjaman dana bergulir melalui simpan pinjam khusus perempuan (SPP). Meski begitu, lanjut Fajarullah, sejauh ini keadaan yang belum maksimal tidak memengaruhi kinerja UPK. “Kantor yang beroperasi saat ini masih menumpang di BP3 milik Dinas Pertanian. Jika memungkinkan, kami berharap agar Pemkab dan DPRD Mesuji dapat memfasilitasi supaya kedepan UPK bisa memiliki kantor sendiri,’’ pintanya. Sekadar diketahui, Wayserdang adalah wilayah PNPM MPd-Integrasi sejak tahun 2010 yang saat itu masih bernama program pemberdayaan sistem pembangunan partisipatif (P2SPP). Pada tahun 2012, kecamatan itu mendapatkan dua program pemberdayaan senilai Rp2,5 miliar. Alokasi ini diperuntukan bagi dua program kegiatan pemberdayaan. Yang pertama program SBSS sebesar Rp1,5 miliar. Dana ini dialokasikan menjadi dua kategori kegiatan, yakni pembangunan sarana fisik di lima kampung dalam bentuk sarana gedung TPA satu paket berikut maubeler dan sarana bermain; lima paket jalan telford sepanjang 5.383 meter yang tersebar di Kampung Bukoposo, Gedungboga, Gedung Srimulyo, Labuhanbaru dan Bumiharapan. Kategori kedua dari SBSS ini adalah bantuan dana bergulir bagi SPP sebanyak 16 kelompok dengan total anggaran Rp160.000.000. Program selanjutnya adalah PNPM MPd-Integrasi sebesar Rp991.315.000. yang diperuntukan bagi sarana gedung TK satu paket berikut maubelernya; drainase sepanjang 200 meter di Kampung Kejadian dan tiga paket jalan telford sepanjang 3.500 meter yang tersebar di tiga kampung. (rud)

FOTO IST

tINGKAtKAN INtEGRItAS: Kelompok Ruang Belajar Masyarakat Kabupaten Mesuji menggelar pelatihan kader teknik PNPM Mandiri Perdesaan-Integrasi di Aula MTsN 1 Simpangpematang, Kamis (20/12) lalu.

AYO KAWAL DANA PEMBERDAYAAN 2013 Syamsudin: Laporkan Bila Ada Pemotongan! SIMPANGPEMATANG – Kucuran dana pemberdayaan yang akan digulirkan senilai Rp21 miliar dilarang keras disalahgunakan. Penekanan ini disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Mesuji Syamsudin saat membuka pelatihan kader teknik PNPM Mandiri Perdesaan-Integrasi di Aula MTsN 1 Simpangpematang, kemarin. Menurut Syamsudin, larangan potongan dana pemberdayaan ini guna memaksimalkan kualitas pengerjaan PNPM Mandiri Perdesaan-Integrasi dan Sae Bumi Serasan Segawe (SBSS) di Mesuji. “Saya mewarning supaya para kader dan pelaku di semua tingkatan jangan sekali-kali menyimpangkan dana yang dikelola tim pelaksana kegiatan (TPK) kampung,” tegas mantan camat Wayserdang ini. Dana pemberdayaan tersebut, lanjut Syamsudin, tidak memiliki setoran pada pihak manapun, termasuk sejumlah pejabat di satuan kerjanya. “Itu adalah dana milik masyarakat yang hanya boleh dipergunakan untuk membangun kampung mereka,” imbaunya. Dia menambahkan selama ini program kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan-Integrasi

dan SBSS sudah terbukti memiliki kualitas lebih baik. “Untuk itu, jangan sampai hal ini ternodai oleh sikap para kader dan pelaku yang tidak bertanggungjawab. Laksanakanlah program ini dengan sebaik-baiknya. Dan hindari bentuk-bentuk kebocoran sekecil apapun,” katanya. Syamsudin menyatakan bahwa alokasi dana pemberdayaan dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Kendati demikian, katanya, Pemkab Mesuji telah menambah alokasi sebesar 63 persen atau Rp15.430.000.000. pada tahun anggaran 2013. Sebelumnya, alokasi dana daerah untuk program pemberdayaan cuma Rp9.600.000.000. “Ini bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun kampung mereka. Jadi, perhatian pemerintah daerah ini harus dijaga dan dipertahankan,” pintanya. Hal senada juga dilontarkan Yohanes TB. Fasilitator Kabupaten (Faskab) PNPM Mandiri Perdesaan-Integrasi Kabupaten Mesuji ini meminta agar masyarakat segera melaporkan adanya pungutan atau potongan yang dilakukan fasilitator teknik maupun fasilitator kecamatan. “Yang berani meminta transport kepada TPK dengan alasan apapun, silahkan lapor ke saya,” sarannya. Yohanes berjanji akan menjatuhkan sanksi kepada oknum fasilitator yang melakukan pungutan maupun potongan dana pemberdayaan. Ia menyarankan para peserta pelatihan dapat mengamal-

kan ilmu yang diperolehnya untuk membangun kampung masingmasing. “Kita berada di sini karena masyarakat percaya bahwa kita bukanlah orang yang suka melalaikan amanat. Bulatkanlah niat untuk terus maju bersama masyarakat. Teruslah bergerak melaksanakan hal yang menjadi kepentingan orang banyak,” pesannya. Sementara, Ketua Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja RBM) Kabupaten Mesuji Fajarullah menuturkan bahwa pelatihan tersebut bertujuan mengawal dan mensosialisasikan seluruh program pemberdayaan. Menurutnya, RBM sebagai lembaga pengembangan kapasitas masyarakat juga telah melakukan beberapa kegiataan pendukung. “Salah satunya dengan menerbitkan buletin sebagai wadah komunikasi bagi komunitas masyarakat yang diberi nama Mesuji Mandiri. Kita juga telah bekerjasama dengan Radio SIP FM digelombang 106,9 Mhz untuk meyiarkan jingle iklan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan-Integrasi dan SBSS,” ujarnya. Sehingga kedepan, terus Fajarullah, tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui apa sebenarnya program pemberdayaan itu. Selain pelatihan, dirinya juga berencana menggelar beberapa kegiatan lain seperti talk show atau interaktif. “Konsepnya adalah dialog antara narasumber dengan masyarakat. Di sana, masyarakat bisa menyampaikan berbagai persoalan langsung kepada narasumber yang berkompeten,” pungkasnya. (jar)


5

PEmBErDaYaaN PErEmPuaN

edisi desember 2012

mAlAH BERtAmBAH: Fasilitator Keuangan Aliful Hakim, A.Md. berdialog dengan Camat Mesuji Fadeli mengenai identifikasi masalah tunggakan program SPP di kantor UPK setempat.

Tunggakan SPP Mesuji Bertambah Rp500 Juta Prioritaskan Penanganan Melalui Musyawarah MESUJI – Jumlah tunggakan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) bertambah sebesar Rp500 juta dari total sebelumnya mencapai Rp1,3 miliar. Angka tunggakan ini terungkap setelah tim identifikasi pinjaman bermasalah Kecamatan Mesuji melakukan penghitungan terkait mandeknya pembayaran cicilan SPP. Besaran tunggakan itu tersebar di 22 kampung di Kecamatan Mesuji dan Mesuji Timur. Sembilan kampung di Mesuji dan 13 kampung di Mesuji Timur. Khusus untuk Mesuji Timur, tunggakan tersebut merupakan warisan lama atau tepatnya saat wilayah itu belum memekarkan diri menjadi kecamatan definitif. “Setidaknya sampai dengan November 2012, angka yang ditemukan oleh tim identifikasi berjumlah Rp1,8 miliar,” terang Bendahara UPK Kecamatan Mesuji Muhammad Wajar. Akumulatif itu, kata Wajar –sapaan akrabnya, masih bisa bertambah mengingat sampai saat ini tim masih terus bekerja melakukan penghitungan. “Dari jumlah tunggakan itu diduga dipakai oleh berbagai

pihak. Diantaranya MS (Fasilitator Kecamatan Mesuji) yang terakhir bertugas Juli 2012,” bebernya. Tidak cuma itu. Sejumlah kader di tingkat UPK maupun TPK dan kepala kampung (kakam) turut diduga menggelapkan dana SPP tersebut. Mereka antara lain YY (UPK Mesuji), MW (UPK Mesuji), MB (TPK Kampung Wiralaga I), KS (TPK Kampung Sumbermakmur), PT (TPK Kampung Tirtalaga), SP (TPK Kampung Mulyasari), AZ (TPK Kampung Nipahkuning), HR (TPK Kampung Sidomulyo), DW (Kakam Sumbermakmur), AG (Kakam Mulyasari) dan NB (KPMD Kampung Tanjungserayan). “Dari nama-nama itu, baru dua nama yang sudah menyelesaikan tunggakannya. Yakni MW (UPK Kecamatan Mesuji) dan NB (KPMD Kampung Tanjungserayan), sedangkan PT (TPK Kampung Tirtalaga) melarikan diri sampai saat ini,” ungkap Wajar. Proses identifikasi masalah itu didampingi Fasilitator Teknik PNPM MPd Kecamatan Mesuji Dirwan, S.T. dan Fasilitator Kecamatan Hasrodi, A.Md. Tim yang diketuai PJO Kecamatan Mesuji Ibta Arista itu beranggotakan dari BP UPK, BKAK, UPK dan tokoh masyarakat. “Kita juga telah membentuk tim penyehat pinjaman yang beranggotakan masing-masing unsur BKAK, aparatur

kampung dan tokoh masyarakat,” kata Wajar lagi. Tim penyehatan dan penanganan masalah pengelolaan dana bergulir ini setidaknya memiliki tiga tugas yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Antara lain menindaklanjuti hasil temuan tim identifikasi; memastikan semua tunggakan itu dapat terselesaikan dengan pola penyelesaian yang mengedepankan pendekatan pemberdayaan dan musyawarah terlebih dahulu; dana membawa persoalan ini ke ranah hukum sesuai dengan ketentuan perungan-undangan yang berlaku. Terpisah, Fasilitator Kabupaten (Faskab) PNPM MPd-Integrasi Mesuji Yohanes TB. Mewarning para kader PNPM untuk tidak bermain-main dengan dana SPP yang bersumber dari anggaran negara untuk rakyat kecil. Dana SPP ini digelontorkan pemerintah sebagai upaya menanggulangi kemiskinan. “Jika pelaksanaannya di lapangan terdapat penyimpangan oleh oknum, hendaknya diselesaikan melalui meknisme program dengan pola pemberdayaan terlebih dahulu. Kalau memang tidak ada itikad baik, silahkan bawa ke proses hukum,” tegasnya. (jar)

Jika Anda menemukan ketidakberesan dalam pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan-Integrasi dan SBSS, silahkan sampaikan pengaduan melalui salah satu saluran berikut: SMS: 081279069600 atau 081369301902

Email:rbmmesuji@gmail.com Facebook: mesuji_mandiri@yahoo.com

FOTO WAJAR

Ketua UPK Pancajaya Bantah Memungut Dana PANCAJAYA – Tudingan pemungutan dana dari TPK kampung dibantah keras oleh Ketua UPK Pancajaya Supriyanto. Menurutnya, pemberitaan yang sempat mencuat di salah satu media cetak itu telah mencemarkan nama baiknya. Supriyanto mengaku informasi tersebut salah paham sehingga kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Dia menegaskan bahwa wartawan yang sempat datang menginterogasi kurang memahami permasalahan. “Setiap tahap pencairan, TPK wajib memberikan dana sebesar 2% dari pengajuan RPD. Ini dialokasikan untuk operasional UPK. Hal ini memang sudah ada ketentuanya dalam petunjuk teknis operasioanal yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas,” jelasnya. Dia mengaku sempat terkejut setelah membaca berita di media cetak tersebut. “Saya dituduh memungut dana liar dari TPK. Saya rasa informasi itu datang dari narasumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,“ lanjutnya. Padahal, lanjut Manto—sapaan akrabnya – hal itu sebelumnya sudah pernah diklarifikasi kepada wartawan yang bersangkutan saat proses konfirmasi di kantornya. TPK memang pernah memberikan iuran dana Rp100-200 ribu pada saat rakor. “Ini dilakukan oleh TPK atas dasar sukarela. Kalau masalah iuran dana itu memang ada dan diambil dari kantong TPK untuk sekadar konsumsi mereka sendiri,“ paparnya. Meski begitu, terus Manto, pihaknya tidak akan mempermasalahkan adanya tudingan yang ditujukan kepada dirinya. Ia berharap agar wartawan yang hendak melakukan tugas jurnalistik benar-benar mempedomani asas praduga tak bersalah dan memberikan hak jawab bagi pihak terduga. “Selain itu, penggalian informasi harus secara jelas agar kesalahpahaman seperti ini tidak terulang. Saya juga berharap kepada TPK atau siapapun yang menjadi narasumber agar dapat memberikan informasi secara benar,” pintanya. (red)


6

CIVIL sOCIEtY

edisi desember 2012

FOTO IST

JADI PERDEBAtAN: Penetapan Kualasidang sampai saat ini belum mendapatkan keputusan dari pemerintah.

kualasidang Peradaban Asli yang Kini Terabaikan

MESUJI – Perkampungan nelayan yang berada di Suku Lima Kualasidang merupakan desa kantong dari Kampung Sungaisidang, Kecamatan Rawajitu Utara. Peradaban kampung ini tak menuai keberhasilan, meski perkampungan nelayan setempat telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Seiring kemerdekaan dan pembangunan nasional bergulir, kampung nelayan ini masih terisolir. Kampung ini berdiri pada tahun 1851, selisih tiga tahun dari kampung induk Sungaisidang (1848).

Dari zaman keresidenan Belanda, bahkan hingga era reformasi sekarang ini, pemerintah belum sepenuhnya peduli dan memperhatikan nasib masyarakat setempat. Kepala Dusun Kualasidang Rusli M.D. menyatakan sampai saat ini kesejahteraan masyarakat setempat jauh dari kehidupan layak. “Jangankan untuk hidup sejahtera lahir dan batin, untuk merasakan pelayanan publik seperti, pendidikan, kesehatan, air bersih saja susah. Kami selalu dianaktirikan,” keluhnya. Dia juga mengatakan untuk hidup dan bertahan hidup saja

susah karena perkampungan sampai saat ini masih terisolir dari berbagai aspek. Hal ini semakin menambah penderitaan warga yang semestinya mendapatkan hak sama dengan warga negara Indonesia lainnya. “Selain hasil laut berkurang. Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar terus melambung tinggi. Saat ini, harganya mencapai Rp8000/ liter. Cuaca buruk di musim hujan juga menjadi faktor penghambat aktivitas nelayan dalam rutinitas keseharian mereka,” beber Rusli. Saat musim hujan dengan cu-

rah yang tinggi, volume air laut besar acapkali membawa gelombang yang mencapai ketinggian dua meter. “Nah, kalau hujannya disertai angin kencang, biasanya banyak rumah nelayan yang dihempas angin dan gelombang,” kata Rusli lagi. Rencananya, warga setempat hendak direlokasi ke daratan sesuai dengan musyawarah yang disepakati bersama Ketua DPRD Mesuji Haryati Candralela. Dalam kesepakatan itu, diputuskan setiap rumah menerima bantuan Rp10 juta/kepala keluarga.

“Tapi entah ada apa, sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya. Kami berharap kalaupun ada kendala mengenai wilayah, mohon dikesampingkan dulu. Ini masalah besar, menyangkut keselamatan nyawa manusia,” pinta Rusli. Rusli berpesan kedua belah pihak, baik Pemkab Mesuji maupun Tulangbawang lebih mengutamakan hak asasi manusia (HAM) ketimbang berdiri diatas kebijakan pemerintah masingmasing. “Tolonglah lihat nasib kami masyarakat jelata ini,” pungkasnya. (rls)

Nasib Siswa-Guru tak Mendapatkan Perhatian ARAH jarum jam sudah menunjukkan pukul 08.00 WIB. Akan tetapi kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah terapung di tengah sungai itu tak kunjung dimulai. Hal ini karena puluhan murid yang bersekolah di Dusun Kualasidang tersebut tempat tinggalnya cukup jauh dengan sekolah. Mayoritas siswanya berasal dari Kampung Sungaimenang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sementara, satu-satunya transportasi menuju ke sekolah terapung itu cuma speed boat. Sekolah ini sangat memprihatinkan. Dinding dan lantainya terbuat dari papan sudah rusak dan dikategorikan tidak laik pakai. Meja dan kursi belajar tidak memadai karena satu kursi harus digunakan untuk dua sampai empat siswa. Alat peraga dan buku pelajaran pun nyaris tak tersedia. Padahal, jumlah murid di sekolah ini mencapai   248 siswa (Terdiri dari kelas I-VI). Mereka diajarkan oleh enam guru menggunakan dua unit ruang kelas. Jumlah siswa tersebut bisa berubah sewaktu-waktu, tergan-

tung musim tangkapan nelayan. Awal tahun ajaran, jumlah pelajar bisa mencapai 248 siswa. Kondisi ini bisa berubah menjadi 192 siswa. Sebab, sebagian besar anak wajib belajar di sana turut orangtuanya menangkap ikan saat musim tangkapan. Proses ini merupakan kebutuhan hidup yang tidak bisa terelakkan lagi. Karena seluruh warga Kualamesuji memang bergantung dari tangkapan ikan, tidak ada pekerjaan lain yang mendukung. Jarak tempuh warga untuk mencari ikan cukup terbilang jauh, bahkan sampai ke Provinsi Jambi. Akhirnya pendidikan anakanak di sana terbaikan seiring kondisi perekonomian yang belum mapan. Para tenaga pengajar juga melakukan hal serupa dengan siswanya. Kondisi ini terjadi lantaran kebutuhan hidup keluarga mereka tidak sesuai dengan upah guru honorer. Enam guru di sekolah terapung itu berstatus honorer alias belum diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Hanya kepala sekolah berstatus PNS. Mirisnya, kepala sekolah itu

jarang masuk karena letak sekolah dengan tempat tinggalnya cukup jauh. Hanya Ernawati (40), guru honorer asal suku V Kampung Sungaisidang, Kecamatan Rawajitu Utara, yang masih konsisten mengajar siswanya. Ibu satu anak ini sudah mengabdi sejak tahun 2000 silam. Honor saat itu cuma Rp50.000/bulan. Meski sudah 12 tahun mengabdi sebagai guru honorer, Ernawati tidak pernah menyerah. Bahkan, ia sering mengajar sendiri ketika teman-temannya tidak masuk. Kini honornya sudah naik menjadi Rp600.000/bulan. Hal itu memang belum cukup jika melihat kondisi topografi di kampung tersebut. Sejumlah sekolah swasta sudah banyak menawari dengan gaji lebih tinggi, tetapi Ernawati bergeming. Menurut wanita ini mengajar bukan sekadar pangggilan jiwanya. Ia menganggap pekerjaan ini sebagai sebuah perjuangan. Ernawati seakan tidak pernah lelah. Sepulangnya dari sekolah, ia membantu sang suami Yusman Efendi untuk memilah hasil tangkapan berupa ikan dan udang.

tERABAIKAN: Para siswa ini terancam tidak bisa mengenyam wajib belajar 12 tahun. Hal itu karena kondisi sekolah yang berada di atas Sungai Mesuji belum memadai.

Dirinya berharap pemerintah agar bisa mengangkatnya menjadi PNS sehingga kesejahteraannya bisa sejajar dengan guru-guru di sekolah lain. LSM Gatani Mesuji merilis SD swasta Kualasidang didirikan di atas Sungai Mesuji yang membelah Kampung Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan, serta berhadapan langsung dengan Laut Jawa. Wilayah suku V Kampung Sungaisidang berpenduduk kurang lebih 178 kepala keluarga

(KK), dimana 155 KK diantaranya adalah keluarga pra sejahtera. Perdukuhan ini dihuni berbagai suku seperti suku   Mesuji, Bugis, dan Jawa. Dan sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda atau tepatnya tahun 1851. Berdirinya SD swasta Kualasidang ini diprakarsai LSM Gatani Mesuji pada tahun 2000 bersama masyarakat setempat. Dua tahun kemudian, sekolah ini mulai diakui keberadaannya oleh Pemkab Tulangbawang. (rls)


7

DarI masYarakat uNtuk masYarakat

edisi desember 2012

 Kisah tPK Sidang Sidorahayu yang Berjuang melawan Abrasi

Terpaksa Bangun Malam untuk Distribusikan Material Abrasi masih menjadi momok tersendiri bagi warga Sidang Sidorahayu, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji. Karena proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut tersebut, kader TPK setempat harus berjuang ekstra keras untuk menyelesaikan pembangunan poskesdes. Laporan Puryanto, RAWAJITU UTARA PERHATIAN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji kepada warga Kampung Sidang Sidorahayu melalui program Sae Bumi Serasan Segawe (SBSS) memang patut diacungi jempol. Kini, masyarakat setempat sudah bisa menikmati layanan kesehatan gratis di pos kesehatan desa (Poskesdes). Meski begitu, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kampung Sidang Sidorahayu perlu mendapatkan apreasiasi atas perjuangannya yang harus bekerja keras melawan abrasi untuk mendistribusikan material pada malam hari. Abrasi yang terjadi cukup mengkhawatirkan. Luasan kanal bisa bertambah dari 40 meter menjadi 70-100 meter. Mirisnya, abrasi telah menggerus badan jalan kampung sebagai jalur vital. “Hampir setiap malam, kami tidak bisa tidur. Karena pendistribusian material selalu dilakukan setiap malam. Material ini dibeli dari luar kampung menggunakan klotok,” tutur Iwan Fauzi, Ketua TPK Kampung Sidang Sidorahayu saat menceritakan upaya timnya menyelesaikan pembangunan poskesdes berukuran 60 meter persegi itu. Iwan mengungkapkan pembangunan Poskesdes Sidang Sidorahayu bukan tanpa hambatan. Sejumlah kendala itu muncul saat pembelian material, seperti batu belah, pasir, semen dan beberapa material lainnya. “Kendalanya karena di kampung ini tidak bisa masuk kendaran roda empat. Tidak ada akses jalan menuju

kampung,” terangnya. Kondisi itu terjadi karena jalan kampung selalu terkena abrasi sehingga TPK terpaksa melangsir material menggunakan klotok (perahu). Belum cukup sampai di situ, pendistribusian material menggunakan klotok juga mengalami hambatan. Sebab, debit air di kanal sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Klotok bisa melintasi kanal jika air pasang tinggi. Sementara, air pasang terjadi mulai pukul 22.00 WIB hingga 02.00 dinihari. “Tapi alhamdulillah sekarang sudah beres,” ujar Iwan tersenyum. Menurutnya, abrasi mulai dirasakan oleh masyarakat Sidang Sidorahayu sekitar tahun 2000 dan hingga saat ini belum berhasil ditangani oleh pemerintah. “Selama kurang lebih 12 tahun, masyarakat di sini hidup dalam ancaman banjir yang disebabkan abrasi,” katanya. Upaya keras TPK ini membuahkan hasil memuaskan. Kini, warga tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Sebab poskesdes yang baru dibangun terletak di tengah masyarakat Kampung Sidang Sidorahayu. Sebelumnya, pelayanan kesehatan hanya dilakukan di puskesmas pembantu yang masih sederhana dengan fasilitas seadanya dan di rumah bidan desa. Iwan membeberkan pembangunan poskesdes ini menelan dana sebesar Rp147.867.500. yang bersumber dari dana APBD Mesuji. Selain itu, masyarakat turut berpartisipasi dengan menyumbang sebesar Rp2.478.500. “Bangunan poskesdes itu telah diserahterima-

FOTO PURYANTO

AKHIRNYA RAmPUNG: Inilah pos kesehatan desa (Poskesdes) Sidang Sidorahayu yang membutuhkan perjuangan keras dalam proses pembangunannya.

kan melalui musyawarah desa serah terima (MDST) awal Desember 2012 lalu,” tukasnya.  Dijelaskannya, pengerjaan poskeskdes dilakukan dengan cara swakelola melibatkan warga Sidang Sidorahayu dan menyerap tenaga kerja sekitar 17 orang. “Warga sangat antusias dengan kehadiran sarana poskesdes tersebut. Pengerjaan bangunan ini dimulai sejak 13 Agustus 2012 dan sekarang kondisinya sudah seratus persen tuntas,” katanya lagi.   Pengajuan pembangunan poskesdes merupakan usulan prioritas yang disepakati oleh seluruh masyarakat Sidang Sidorahayu pada saat musrenbang kampung tahun 2011 silam. Kemudian, program ini dikawal hingga mendapatkan dana dari SBSS pada pelaksanaan musrenbang kecamatan. Poskedes Sidang Sidorahayu terdiri dari beberapa item pekerjaan. Yakni bangunan utama dengan luas 60 meter persegi; MCK (mandi cuci kakus); ruangan nifas, tiga unit kamar rawat pasien; satu unit kamar tidur untuk petugas.  Nurlela, bidan desa setempat, berharap masyarakat berkenan memanfaatkan poskesdes yang sudah dibangun ini. “Sekarang sudah ada poskesdes, bangunannya juga bagus banget. Saya menghimbau masyarakat

Sidang Sidorahayu mau memanfaatkannya, seperti untuk kegiatan posyandu maupun persalinan,” pintanya. Masyarakat setempat mengaku senang dengan adanya pembangunan Poskesdes Sidang Sidorahayu. Badrus, salah satu peserta MDST, meluapkan kebahagiannya dengan mengucapkan terimakasih kepada TPK maupun UPK setempat. “Alhamdulillah pembangunan poskesdes di sini selesai juga. Semoga nanti pelayanan kesehatan jadi lebih mudah,” ucapnya yang diamini Nasipah, warga Sidang Sidorahayu lainnya. Pujian juga disampaikan Kepala kampung Sidang Sidorahayu H. Suwarno. “ Bangunannya bagus, kokoh, layak banget untuk digunakan. Pasti bisa dipakai dalam jangka waktu panjang,” ucapnya. Kepala Kampung Sidang Sidorahayu Suwarno mengapresiasi kinerja kader PNPM MPd-Integrasi dan SBSS yang sudah berhasil melewati sejumlah kendala dalam proses pembangunan poskesdes di kampungnya. “Kami berharap program ini terus berlanjut. Karena masyarakat menginginkan setiap tahunnya Kampung Sidang Sidorahayu bisa mendapatkan bantuan di bidang pemberdayaan,” ujarnya. Pemerintah kampung dan masyarakat setempat juga turut berjuang melawan abrasi yang mengancam keberadaan pe-

mukiman mereka. Masyarakat secara sukarela bergotongroyong menimbun jalan yang sudah terputus karena abrasi. Mulai dengan menyemen sampai menimbun menggunakan tanah yang dimasukan ke dalam karung. Meski hanya bertahan sesaat, upaya warga ini dirasa mampu menahan abrasi. Hantaman gelombang yang begitu keras membuat penggerusan pinggiran kanal semakin cepat. Ombak besar tersebut juga disebabkan banyaknya speed boat yang melintasi wilayah perairan setempat. Masyarakat berharap segera ada penanganan khusus dari pemerintah, karena dampaknya sangat luas bagi pemukiman kampung. Pemerintah kampung yang sudah berulangkali menyuarakan masalah abrasi ini juga mengharapkan bantuan pemerintah daerah setempat. “Di setiap musrenbang baik tingkat kampung maupun kecamatan dan pertemuan lainnya, kami selalu mendesak supaya penanganan abrasi ini diprioritaskan,” tambah Suwarno. Selain berharap agar abrasi kanal segera teratasi, Suwarno juga meminta supaya transportasi air seperti speed boat tidak melintasi kanal. “Seandainya nanti kanal sudah direhabilitasi, pelintasan speed boat segera dipindahkan melalui jalur darat saja. Sehingga, kanal dapat terpelihara dan tidak terjadi abrasi lagi,” tutupnya. (*)

SBSS Sentuh Masyarakat Lapisan Bawah “TOLONG” sampaikan rasa terimakasih kami kepada Pemkab Mesuji. Karena melalui program SBSS, kampung kami kini memiliki TPA. Program ini telah membantu kami dalam mengatasi kenakalan remaja yang belakangan semakin tidak terkontrol,” ucap Sukadi, salah seorang wakil masyarakat Kampung Bukoposo pada pelaksanaan musyawarah desa serah terima (MDST) SBSS di balai kampung setempat. Sukadi menambahkan bahwa pembangunan sarana jalan telford sepanjang 1.395 meter dengan total dana sebesar Rp237.234.000.

merupakan pilihan tepat karena masyarakat setempat sangat membutuhkan akses infrastruktur untuk mendukung aktivitas sehari-hari. “Sebab jalan ini menghubungkan ke SDN 2 Bukoposo sekaligus jalan pintas warga jika hendak keluar menuju Simpangasahan. Jadi pembangunannya memang dirasa sangat tepat dan bermanfaat langsung ke masyarakat,” imbuh pria berbadan tegap ini. Berdasarkan hasil musrenbang, Kecamatan Wayserdang mendapatkan alokasi sarana fisik berupa pembangunan gedung TPA satu pa-

ket senilai Rp203.442.500 yang terdiri dari tiga ruang kelas baru, satu ruang kantor, dua MCK (mandi cuci kakus), 75 paket meja kursi santri, tiga paket meja kursi dan lemari bagi tenaga pengajar/guru. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kampung Bukoposo Lasimin mengatakan bahwa pelaksanaan semua kegiatan ini dilakukan secara gotongroyong bersama masyarakat setempat. Dia bersama timnya siap menerima kritik maupun saran jika memang pengerjaan kegiatan fisik masih ada yang kurang maksimal. “Ini sebagai bentuk rasa tanggung-

jawab kami para pengurus TPK,” ujarnya merendah. “Hal itu sesuai dengan moto program ini dari masyarakat untuk masyarakat. Karena nantinya masyarakat lapisan bawah (grass root) juga yang akan merawat serta menjaga semua sarana ini agar bisa berguna sampai anak cucu kita,” timpal Lasimin. Sementara, Kepala Kampung Bukoposo Suyanto menyampaikan pelaksanaan PNPM MPd-Integrasi dan SBSS sudah kali kedua bergulir di wilayah kerjanya. Secara umum, menurutnya, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. “Ini

sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Fasilitor Teknik Kabupaten (Fastekab) pada saat MAD sosialisasi. Bahwa pelaksanaan kita kali ini memang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya,” katanya lugas. Untuk itu, sambung Suyanto, mengucapkan ribuan terimakasih atas segala jerih payah yang telah dilakukan oleh TPK. “Atas nama masyarakat Bukoposo, saya mengucapkan terimaksih kepada TPK dan semua pihak yang telah membantu kesuksesan program ini, tanpa terkecuali Pemkab Mesuji,” tutupnya. (rud)


Jajaran Brigif-3 Marinir Lampung dan seluruh fasilitator foto bersama seusai pelatihan.

Fasilitator Diminta Optimalkan Tugas PESAWARAN – Sebanyak 279 fasilitator kecamatan (FK) dan fasilitator teknik (FT) PNPMMPd se-Lampung mengikuti pelatihan penyegaran di Markas Komando Brigade Infanteri (Brigif ) 3 Marinir Lampung di Desa Piabung, Kecamatan Padangcermin, Kabupaten Pesawaran, 26 November-1Desember 2012. Turut hadir dalam perhelatan besar itu Direktur Sumber Daya Manusia dan Teknologi Tepat Guna Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Johan Susmono; Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Kemendagri Kun Wildan; Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Lampung Sugiharto, SH; Koordinator Wilayah (Korwil) Regional Management Consultant (RMC) II Banten-Sumatra PNPM-MPd Jhon Odhius; Koordinator Provinsi (Korprop) PNPMMPd Lampung Amir Machmud Hasan; dan Komandan Brigif-3 Marinir Kolonel (Mar.) Hardimo. Kolonel (Mar.) Hardimo menegaskan bahwa kolaborasi pelatihan ini diharapkan membentuk komunitas positif dalam membangun dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Karena tugas menjaga kedaulatan bangsa dan negara itu sejatinya bukan hanya menjadi milik Marinir saja, melainkan milik semua warga negara,” katanya. Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendagri Kun Wildan

menyampaikan rasa terimakasih kepada jajaran Brigif-3 Marinir Lampung yang sudah bekerjasama memberikan pelatihan kepada seluruh fasilitator PNPM-MPd. “Kita melihat betapa bermanfaatnya kegiatan ini. Dan ini harus berdampak positif terhadap PNPM Mandiri Perdesaan, khususnya di Lampung. Fasilitor harus benar-benar dapat memaksimalkan tugas, peran dan fungsinnya selaku pendamping dan penggerak dalam pemberdayaan masyarakat,” harapnya. Sementara, Ketua Pelaksana Drs. Yohanes TB. mengungkapkan bahwa penggabungan metedologi partisipatif dengan peneguhan komitmen versi Marinir ini dapat menjadi terobosan baru dalam pelatihan kaderisasi di PNPM Mandiri Perdesaan untuk bersama bahumembahu membangun bangsa. “Ada penggabungan metodologi pertisipatif dengan peneguhan sikap versi Marinir yang diharapkan bisa menjadi rekomendasi bagi level yang lebih tinggi untuk membahas metodologi pelatihan lebih ideal,” tutur Faskab PNPM MPd-Integrasi Kabupaten Mesuji ini. Untuk itu, lanjut Bang Jo— sapaan akrabnya –pelatihan ini memiliki karakteristik yang berbeda dari tahun-tanuh sebelumnya. “Jika dipandang perlu dan memungkinkan, bisa saja di masa mendatang pelatihan sejenis ini juga diberlakukan untuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan,” pungkasnya. (jar)

Rombongan pejabat Kemendagri dan Brigif-3 Marinir Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Sugiharto saat berkeliling perairan Piabung melihat susunan kegiatan.

Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Kemendagri Kun Wildan (berjaket Marinir) foto bersama dengan sejumlah fasilitator.

Ketua Pelaksana Pelatihan Fasilitator Drs.Yohanes TB.melaporkan kegiatan.


Edisi3oke