Page 1

Alamat Redaksi : Jl. Raya Cicalengka Bandung No. 568 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Telp. (022)7949844 085222166807 081394144456

EDISI XXXVI Mei 2014 Tahun Ke II Terbit 16 Halaman

Kejari Bandung Perlu Telusuri Anggaran Rp 1,3 miliar

Pemerintah Lemah

Jalan Desa “Dicaplok� PT Ispat Indo Sidoarjo Hal. 9

Hal. 3

Operasi di RSUD Merauke, Tak Ada Uang‌ Nyawa melayang Hal. 7

Hal. 5

Polres Tulungagung Disinyalir Lindungi Mafia Migas

Sumbat Saluran Air, Dirut Kahatex Terancam 9 Tahun Penjara

Hal. 2

Pilpres 2014 Jadi Ajang Pembuktian Jokowi dan Prabowo Jakarta Platmerah- Rivalitas antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Gerindra dalam Pemilu 2014 ini cukup santer. Sama-sama menjadi partai politik yang mengajukan bakal calon presiden (capres), persaingan pun kian sengit. Bisa jadi pemilu presiden (pilpres) yang tinggal hitungan hari, menjadi pembuktian antara keduanya, siapa partai yang pantas berkuasa. Apakah PDIP dengan fenomena Jokowinya ataukah Gerindra bersama Prabowo Subianto? Berkutat dari hasil hitung cepat atau quick count (QC) yang dilakukan beberapa lembaga, menempatkan PDIP di urutan pertama, berhasil mengumpulkan 19,23% suara pemilih. Hasil ini jauh dari target PDIP, sebesar 27% suara. Dari hasil survei elektabilitas yang dilakukan lembaga survei, sosok Jokowi selalu berada di urutan pertama. Hasil 'menggembirakan' ini yang kerap diprediksi PDIP mampu meraup hasil maksimal dalam pileg dan memenuhi target 27% suara.

Jika dibandingkan 2009, perolehan suara PDIP naik 35%. Dimana pada Pemilu 2009, perolehan suara PDIP mencapai 14% suara. Sementara tanpa diduga perolehan suara Gerindra mencapai hampir 12% suara. Artinya, perolehan suara Gerindra dalam Pileg 2014 ini naik hingga 170% bila dibandingkan dengan hasil Pemilu 2009, yang hanya memperoleh 4,4%. "Artinya "Prabowo Effect" lebih berpengaruh dibanding "Jokowi Effect"," kata Direktur Eksekutif Survey & Polling Indonesia (SPIN), Igor. R i va l i -

tas dua partai yang sukses mengantar Jokowi-Ahok melenggang di DKI 1 dalam Pemilukada DKI 2012 tak sebatas pada hasil perolehan suara. Mulai dari masalah perjanjian Batu Tulis, munculnya kata "Capres Boneka" atau saling serang pantun yang dilakukan elite dari kedua partai. Sementara itu, pakar komunikasi politik dari FISIP Universitas Airlangga Henry Subiakto mengatakan, Prabowo satu-satunya tokoh yang mampu menyaingi popularitas dan elektabilitas Jokowi. "Satu-satunya capres yang mampu menjadi rivalitas kuat Jokowi adalah Prabowo Subianto

yang dalam sejumlah survei berada di posisi kedua," kata Henry. Ia pun menilai sebagai partai yang meraih banyak suara dalam pileg, PDIP lebih banyak diuntungkan. PDIP dan Jokowi banyak dilirik partai lain, termasuk Golkar. Begitu juga bakal caprescawapres lainnya lebih memilih Jokowi ketimbang Prabowo. Sampai saat ini, Jokowi sendiri telah bertemu dengan tiga petinggi partai politik seperti Golkar, NasDem dan PKB. Sedangkan Gerindra masih belum menentukan langkahnya. Sementara pengamat komunikasi politik dari Universitas

"Prabowo Effect" lebih berpengaruh dibanding "Jokowi Effect"

Nasional, Robi Nurhadi menilai Prabowo berpeluang dapat mengalahkan Jokowi jika Gerindra mampu menggandeng 5 parpol Islam yakni PPP, PKS, PAN, PKB ditambah PBB berkoalisi dengan Prabowo tidak tertutup kemungkinan meraih single majority. Namun pernyataan Prabowo Subianto yang berkeinginan agar Gerindra berkoalisi dengan PDIP, menjadi signal mulai melunaknya sikap capres Gerindra tersebut. Apakah Prabowo mulai ciut ? "Saya kira (koalisi) iya. Termasuk dengan PDIP yang memiliki banyak tokoh bagus dan kalau memungkinkan kenapa tidak," tutur Prabowo beberapa waktu lalu. Prabowo menegaskan jika Gerindra akan bekerja sama dengan siapa saja demi kepentingan bangsa. Soal rivalitas, Prabowo tak berkomentar. "Ya kita berdoa yang baik saja. Karena ini kepentingan rakyat Indonesia," ungkapnya (Tim)


EDITORIAL

Nasib Prabowo Ada Di Tangan SBY Oleh: Agus Nainggolan, SH Kalau mau ditanya secara jujur siapa capres yang paling galau, saat jawabannya pasti Prabowo Subianto. Hal tersebut sangat beralasan, dimana sampai saat ini kejelasan pencalonnan dirinya menjadi orang nomor satu di Indonesia masih ‘ngambang’ karena suara pileg yang diperoleh Gerindra hanya 12 % tidak cukup untuk mengusungnya sebagai Capres, sementara partai–partai papan tengah yang tidak berhasrat untuk mengusung RI-1 disebabkan tidak punya figur yg punya elektabilitas tinggi cenderung menunggu pinangan dan mebuat manuver-manufer yang menambah galau calon yang meminangnya. PPP yang tadinya diharpkan sudah bulat mendukung pencalaonnanya melaui ketua umumnya, Surya Dharma Ali, kembali ke titik nol. Manuver yang dilakukan ketua umum PPP secra terangterangan mendukungnya pada kampanye Gerindara tanpa melalui Rapimnas menimbulkan kekacauan di tubuh partai beralambang kabah itu, walaupun pada akhirya PPP melakukan islah bukan berarti akan kembali mendukung Prabowo. Wacana yang muncul malah cenderung akan merapat ke Demokrat seperti yang disampaikan sekjen PPP, M. Romihurmujiy, dengan alasan figur SBY masih diperhitungakan. Dengan demikian bisa diartikan SBY memainkan perannya untuk mempengaruhi partai-partai papan tengah seperti PPP. Sulitnya Prabowo menggaet partaipartai papan tengah tersebut kalau boleh kita analisa disebabkan belum adanya kesepakatan antara dirinya dengan SBY yang menjadi incumben saat ini, mungkin saja SBY mengusulkan orang-orang jagoannya untuk mendampingi Prabowo. Di lain

pihak Prabowo mengiginkan pendampingnya dari luar partai supaya dia lebih leluasa dalam menjalankan program-program yang sudah dicanangkan selama ini. Berkembang rumor akan menggaet ke­ tua KPK Abraham Samad yang dianggap bisa mengimbangi dan meredupkan popoluratas Jokowi sebagai pesaing utama, Prabowo seperti yang pernah digadanggandang oleh tim sukses Prabowo. Dan langkah tersebut patut diapresiasi kalau duet itu bisa terkabul, karena prestasi Abraham Samad selama memimpin KPK tidak perlu diragukan lagi keberaniannya. Hal inilah yang membuat SBY merasa perlu memainkan perannya agar Prabowo tetap butuh dengannya dan tidak bisa mendapat dukungan partai papan tengah tanpa restunya. Tidak terlalu berlebihan kalau kita berpendapat bahwa pengaruh SBY saat ini masih sangat kuat termasuk terhadap beberapa partai papan tengah seperti PAN, PPP, PKB, PKS yang menjadi kata kunci. Alasan SBY melakukan sekenario ini terhdap pencapresan Prabowo karena SBY sadar betul dimana yang punya kans besar untuk memenangkan p e r -

2

Wacana pembentukan poros tengah yang berbasiskan partai Islam dan poros Indonesia Raya yang digagas Amin Rais hanya sekedar manuver politik Amin Rais dan SBY untuk menambah galau Prabowo, tarungan pilpres 2014 hanya ada dua nama yaitu Jokowi dan Prabowo subianto. Sementara Jokowi yang diusung PDIP dan NasDem sudah memliki tiket masuk untuk mendaftar ke KPU. PDI perjuangan yang selama sepuluh tahun terakhir, dibawah kepemimpinan SBY yang memeposisikan dirinya sebagai oposisi diyakini tidak mungkin mengajak demokrat untuk menjadi mitra koalisi 5 tahun kedepan apabila kelak Jokowi yang memenangkan pertaraungan. Sangat berbeda dengan Golkar dan partai-partai lain yang sudah secara terbuka mengatakan akan mendukung Jokowi kalau nanti menang, hal inilah menjadi alasan kuat buat SBY agar Prabowo bisa sejalan dengannya dan kemungkinan besar akan mendunkung pencalonan Prabowo habis-habisan asal prabowo siap melakukan deal-

dealan dengannya. Wacana pembentukan poros tengah yang berbasiskan partai Islam dan poros Indonesia Raya yang digagas Amin Rais hanya sekedar manuver politik Amin Rais dan SBY untuk menambah galau Prabowo, dan pada akhirnya Prabowo akan menurunkan nilai tawarnya dan bsa dipastikan akan ada transaksi politik tingkat tinggi untuk kontrak 5 tahun kedepan yang tidak menguntungkan buat Prabowo dan bisa mengganjal efektifitas pemerintahan dibawah kepemimpinannya kelak. Kondisi inilah yang membuat Prabowo dan Gerindra galau dan terkesan sulit mencari patner untuk memastiakn pencapresan Jokowi, sementara waktu terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan posisi Prabowo akan terpojok. Ada dua kemungkinan terpahahit, mungkin bisa gagal mencalonkan karna kurangnya qouta atau terpaksa akan menerima dengan berat hati deal-dealan yang ditawarkan oleh SBY terhadapnya yang kemungkinan menyulitkannya untuk menjalankan program-programnya 5 tahun kedepan yang jauh-jauh hari di canangkannya apabila nanti terpilih.

* Penulis adalah Peminpin Redaksi Platmerah

Sumbat Saluran Air, Dirut Kahatex Terancam 9 Tahun Penjara BANDUNG - Direktur Umum PT Kahatex, HH, ditetapkan sebagai tersangka karena tindakan perusahaan tersebut yang menutup saluran air untuk dijadikan jembatan. Akibatnya, banjir parah setinggi hampir satu meter terjadi di kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung. "Ancaman hukuman tiga sampai sembilan tahun penjara. Tersangka dijerat dengan UU Nomor 7 Tahun 2004 pasal 94 ayat 1 b tentang sumber daya air," kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Martinus Sitompul. Martinus menuturkan HH sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal

26 Maret 2014 lalu. "Penetapan sejak tanggal 26 Maret kemarin. Diperiksa sebagai saksi dulu. Terlapor sebagai saksi, terus diperiksa sebagai tersangka, lalu kami kirim berkas ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat," katanya. Menurut dia, saat ini Polda Jawa Barat sedang melengkapi berkas perkara dari kasus PT Kahatex tersebut. "Berkas perkara sudah dikembalikan lagi untuk dilengkapi," ujarnya.

Sementara itu, hari ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat akan memanggil manajemen pabrik PT Kahatek, Kabupaten Bandung.

Pemanggilan manajemen PT Kahatex itu terkait dengan perizinan pembangunan jalan diatas saluran air atau sungai yang melintasi area pabrik tersebut. (Ant/PM)

DITERBITKAN BERDASARKAN UU NO. 40 TH 1999 Tentang PERS OLEH PT. PLAT MERAH NPWP: 03.311.6-444.000 Notaris: Marisa, S.H.M.Kn SK M.Kn SK Menteri Hukum dan HAM AHU - 45196 PIMPINAN UMUM/PIMPINAN PERUSAHAAN : Agus Nainggolan, SH. DEWAN PENASEHAT : Aluan Pasaribu, SH, MH, Patar MH Situmorang, SH PENASEHAT HUKUM: Lukman Sinambela, SH PEMIMPIN REDAKSI: Agus Nainggolan, SH REDAKTUR PELAKSANA : Luky Iskandar LAY OUT : Global Media LITBANG : Joe F KOTA BANDUNG: Dalmer Pakpahan, Agus Purwadi, Tamrin Hutapea KAB. BANDUNG: Jackson S, R Suryanto, Bontor Haloho LIPUTAN JABAR : Ependi BP, Melda T, Hendri Gultom, Santi Sopianti (Kontributor) KORLIP JABAR : Gultom WARTAWAN GARUT: Hilman, Alex, Itang Hidayat WARTAWAN SUMEDANG : Rusmana, Jefri Istiawan, Suryana B.F WARTAWAN CIREBON : Purwanto TASIKMALAYA: Yos Muhyar JAWA TENGAH: Sugeng Triono TEGAL: Ahmad Wakhidin (Wartawan) YOGYAKARTA: Herru Murti Broto (Kontributor) LAMPUNG: Budi Widayat Marsudi (Kontributor) JAMBI: Rifaiduri, Gajali Rahman, Teuku Azhari Gisa (koresponden) SAROLANGUN: Mardinal BENGKULU: Yok Suryadi, Asrin, Yaniwar (Koresponden) SUMATERA SELATAN: Harno Sapardi WIL. III OKU: Adril Fatah WIL. OKU TIMUR: Zemiah, Cahya N MUARA ENIM: Hendro Aldo Irawan JAWA TIMUR (BANYUWANGI): Imam Thohari TULUNGAGUNG: Ady Bachtiar SURABAYA: D Firmansyah SE, Abdul Gofur SIDOARJO: Sambudiono PASURUAN: Mokhamad Said, Ali Muchdor PROBOLINGGO: Agung Budhi C RIAU (INDRAGIRI): Budi Darma ( Kabiro ), Hamdan siregar, Marlan Efendi Samosir, F Edi Tayu, Samsul Bahri RIAU (ROKAN HULU): Sabarudin Sihotang (Kabiro), Hendron Sihombing, Rahmad Mulya Siregar SE RIAU (PEKANBARU): Rion Satya NIAS: Iwari Harefa, Yulianus Harefa KALTIM: Budi Ekstrem (Koresponden) KENDARI: Iskandar Rapi SULAWESI TENGAH: Iskandar (Kontributor) MAKASSAR (LUWU RAYA): Syarifudin SULSEL & SULTRA: M. YUSUF, SH, MH (Dewan Pembina), Ismail L (Korlip) BANTAENG & BULUKUMBA: Ismail L (Kabiro), Riswan SELAYAR: Muh. Jupri LUWU UTARA: M. Darwis NS (Kontributor) MERAUKE: Antonius Diri (Ka.Biro), Daniel Ndimar Penanggungjawab online: Suarman Waruwu, A.Md, Luky Iskandar: BNI a/n: Imelda Tamba KCP Rancaekek 0247324945 Alamat redaksi :Jln. Raya Cicalengka – Bandung No. 568, Kab. Bandung. Provinsi Jawa – Barat, Tlp. (022)7949844, 085222166807, 081394144456. email : platmerahonline@yahoo.com, PIN BB : 2209FFE0 web : www.platmerahonline.com, www.platmerah.co.id

Wartawan PLATMERAH Dalam tugasnya dibekali ID Card, Surat Tugas dan Namanya Tercantum Dalam Box Redaksi


3

HUKUM & KRIMINAL

Iskandar Zulkarnain Dicopot Dari Jabatan Manager Security PT BA “M.Husni Thamrin Jabat Posisi Manager Security Yang baru”

Plat Merah | Tanjung Enim, SUMSEL – Diam-diam management PT.Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim,mengambil langkah tegas dan tepat terhadap permasalahan yang menimpa sang manager security nya yang lama, yaitu Kolonel (Purn) Iskandar Zulkarnain. Pencopotan dan pergantian posisi manager security PTBA itu, baru di ketahui rekan-rekan wartawan melalui mulut ke mulut, yang awalnya bersumber dari interen karyawan PTBA itu sendiri. Atas dasar itu lah salah satu awak media mencoba menghubungi langsung Dirut PTBA Milawarma, melalui ponselnya, dengan mengirim pesan singkat Short Message Service (SMS), untuk menanyakan perihal kebenaran kabar

tersebut. Selanjutnya selang beberapa menit setelah sms itu terkirim, awak media on line platmerah.co.id langsung mendapatkan jawaban dari Dirut PTBA Milawarma, yang mengatakan bahwa benar pihaknya sudah melantik manager security yang baru. ” Kita sudah melantik manager security yang baru. Silahkan ke sekper (sekretaris perusahaan) untuk lebih jelasnya,maaf saya lagi rapat terimakasih,” bunyi sms itu. Setelah mendapatkan ara-

han dari Dirut PTBA Milawarma, lalu wartawan media on line ini, langsung menghubungi sekretaris perusahaan (sekper) PTBA Joko Pramono,melalui sambungan telepon ke handphone nya dan langsung di respon oleh Joko dengan mengatakan, bahwa terkait dengan posisi jabatan manager security PTBA, saat ini sudah dilakukan perubahan (pergantian) langsung oleh Dirut PTBA Milawarma pada hari selasa lalu (15/4) di Rec Hall Basecamp PTBA Tanjung Enim. Joko menjelaskan, Pergantian dan pelantikan beberapa pejabat di interen PTBA itu sendiri yaitu salah satunya jabatan posisi manager security PTBA yang baru. “Ya mas aldo sebelumnya terimakasih atas perhatiannya, dan terkait dengan manager security dapat kita sampaikan bahwa posisi manager security sudah kami

lakukan perubahan (pergantian). Saat ini manager security yang baru di jabat oleh saudara Muhammad Husni Thamrin,menggantikan manager security yang lama Iskandar Zulkarnain. Inssallah kerjasama dan sinergi yang saat ini sudah berjalan dengan baik,antara masyarakat di lingkungan ring 1 perusahaan dan rekan-rekan wartawan di Kabupaten Muara Enim, akan terus berkembang, Aamin,”tutupnya. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, (Baca ; Aksi Koboy Sang Manager Sekuriti PTBA, Main Tembak di Depan Kades di www.platmerah.co.id) Kasus yang sempat menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat luas tersebut berawal dari Kepala Desa (Kades) Tanjung Raja,Kec. Kota Muara Enim Kab.Muara Enim, A Halik (60) bersama salah seorang warganya yang bernama Siswanto (32),Pen-

gurus dari Ikatan Pemuda/i Tanjung Raja (IpeTara), yang juga sehari-hari sebagai wartawan di salah satu harian surat kabar terbitan SumSel, yang bermaksud ingin bersilaturahmi dan mengantarkan surat untuk permohonan dapat bekerja sebagai sekuriti dari warganya, kepada Manajer Security Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) Persero Tbk Tanjung Enim,Sumatera Selatan. Diduga menerima perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan nyaris menjadi sasaran tembak oleh ulah oknum manajer sekuriti PTBA yang bernama lengkap Kolonel (purn) Iskandar Zulkarnain, Senin (3/3/2014) lalu sekitar pukul 16.45 sore WIB di Kantor Pos Sekuriti Induk (pos 58) Tambang Air Laya (TAL) PTBA di Tanjungenim. Padahal awalnya kedua orang tersebut ingin bersilaturahmi secara baikbaik. (Aldo-PM)

Kejari Bandung Perlu Telusuri Anggaran Rp 1,3 miliar Plat Merah | Bandung, Jawa Barat – Waraga masyarakyat desa Babakan Peuteuy kecamatan Cicalengka Kab. Bandung merasakan kepemimpinan Kepala Desa Abdul Rohim kurang transparan. Banyak penyelewengan dalam penggunaan anggaran pada ADD ataupun dana-dana yang lain, dimana menurut mereka anggaran tahun 2013 saja nilainya mencapai miliaran rupiah, belum termasuk anggaran tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkapakan beberapa warga masyarakat Babakan Peuteuy yang tidak mau disebut namanya. Kepada Platmerah, mereka mengatakan anggaran-anggaran yang diduga sangat fantastis jumlahnya, sekitar Rp 1,3 miliar kurang dirasakan secara langsung oleh masyarakyat. “Kami merasa perlu Kejaksaan atau Tipikor Polda Jabar dan bila perlu KPK telusuri penggunanaanya,” ungkap mereka. Setelah mendapat informasi tersebut, tim investigasi Platmerah mencoba melakukan penelusuran dan menggali berbagai informasi tentang anggaran apa saja dan besarannya, akhirnya tim mendapat

rincian anggaran diantaranya sebagai berikut; Dana ADD Rp 284.000.000 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah), Bantuan Gubernur Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), Dana PPIP Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta), Dana P4D Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), PNPM Rp 37.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dana Aspirasi Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Total sekitar Rp 1,3 miliar (satu koma tiga miliar rupiah). Untuk mengklarifikasi kebenaran jumlah anggaran tersebut tim Platmerah mencoba menghubungi Kepala desa Abdul

Rohim, akan tetapi tidak bersedia ditemui dan pada akhirnya konfirmasi dilakukan melalui telepon selularnya. Kesimpulannya, kepala desa yang juga merangkap ketua Apdesi dan anggota FKDM Kabupaten Bandung itu mengakui bahwa jumlah anggaran tersebut sesuai dengan rincian yang dimiliki wartawan Platmerah. Akan tetapi tidak bersedia menjelaskan secara rinci tentang pengalokasian anggaran tersebut dan menyarankan untuk menanyakannya ke Sekertaris Desa (Sekdes).

“Silahkan tanya ke Sekdes saja, karena dia yang mengetahuinya,” pungkasnya. Keesokan harinya tim Platmerah mencoba menemui Sekdes di kantornya. Pada pertemuan tersebut Sekdes hanya memberikan rincian berupa tulisan-tulisan yang tidak mudah dibaca, hampir menyerupai tulisan dokter. Namun demikian Sekdes pun tidak bersedia menjelaskan secara rinci perihal tulisan tersebut, dan hanya mengeluarkan stetemen-stetemen ringan. Saat tim Platmerah ingin bergegas pulang, tiba-tiba Kades Abdul Rohim datang ke kantor desa, sehingga berpapasan dengan tim Platmerah. Dari gerak-geriknya, seakan ia tidak menginkan kehadiran wartawan dan terkesan aragon. Bahkan, wartawan yang mencoba menyapa dengan bersalam, malah kades menunjukkan sikap sinis. Melihat kejadian tersebut, sampai–samapi Sekdes meminta maaf kepada tim Platmerah atas sikap dan perlakuan kepala desa Babakan Peuteuy tersebut. (TIM)


4

HUKUM & KRIMINAL

Polsek Taman Tutup Mata? Korban Penganiayaan Ditelantarkan

Plat Merah | Sidoarjo, Jatim – Hukum rasanya memang sulit berpihak pada warga miskin, seperti yang dialami oleh Ivana (14 tahun), adalah buktinya. Ketika gadis belia ini melapor ke Polsek Taman setelah mengalami penderitaan lahir batin akibat dianiaya berandal Pasar Taman, terasa ada keengganan dari petugas. Padahal, dia datang dalam keadaan menyedihkan, mukanya lebam, bibirnya pecah, pahanya memar, bahunya patah, dan beberapa bagaian tubuhnya terluka. Bahkan, ada dugaan dia mengalami tindakan tak seronok. “Petugas jaga saat itu hanya nanyai saja, malah cenderung menyalahkan Wawan, ayahnya Ivana”. Kata Wahid, kakek Ivana, yang ikut mendampingi melapor ke Polsek, “Kenapa anak gadis segitu kok dilepas keluar malam?” kata Wahid, menirukan perkataan anggota polisi. Kisah tragis itu sendiri berawal dari ketika malam Minggu lalu, sekitar pukul 20.00 wib Ivana dijemput dua pemuda yang sudah dikenalnya, yaitu unyil dan Imam. Semalaman dia tidak pulang, tiba-tiba pagi hari ada dua orang memberi kabar ke rumah orang tua Ivana mengabarkan bahwa Ivana mengalami kecelakaan dan dirawat di RS Khadijah. Ivana sempat difoto ronzen serta diberitahu bahwa biayanya sekitar Rp 20 juta. “Karena gak ada biaya, maka ivana diajak pulang. Hari Selasa, pihak keluarga melaporkan kejadian ini di Polsek Taman,” katanya. Kapolsek Taman, Edy S, membenarkan adanya laporan penganiayaan tersebut. Sayangnya, dia tidak bisa memberi keterangan lebih dengan alasan sibuk. Sementara itu Direktur Posbakumadin, Diyan Moelyadi SH, kepada Platmerah, Sabtu (15/14) menyebut kalangan Polri lebih memilih cepat menyelesaikan kasus yang menyangkut kepentingan orang kaya. Sedangkan perkara yang menyangkut orang yang tak punya uang cenderung dikesampingkan. “Sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat seharusnya tidak seperti itu. Apa tradisi Polri lebih membela orang kaya dari pada orang miskin dalam penyelesaian kasus? praktik seperti itulah yang merusak Polri di masyarakat,” pungkasnya. (sbd)

Pemerintah Lemah

Jalan Desa “Dicaplok” PT Ispat Indo Sidoarjo Plat Merah | Sidoarjo, Jawa Timur – Keseriusan Pemerintahan Desa Kedungturi, Kecamatan Taman untuk mengamankan aset-asetnya kembali dipertanyakan. Setelah kecolongan tanah irigasi dikuasai PT Pertagas, giliran jalan desa mereka yang diserobot perusahaan raksasa, PT Ispat Indo. Hingga 30 tahun berselang, janji PT Ispat untuk mengganti jalan mereka tak kunjung klar. Yang ada hanya pengganti jalan, tetapi kabarnya, jalan itu juga masih atas nama PT Ispat Indo. “Memang ada indikasi seperti itu,” kata H Adhy Samsetyo, Politisi PAN yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, ketika dikonfirmasi. Berdasarkan penelusuran data di lapangan, PT Ispat Indo diduga telah menyerobot sebuah jalan yang memisahkan areal pabrik. Jalan itu adalah jalan tembus dari Desa Wage Kecamatan Taman menuju jalan provinsi di jalur Surabaya-Mojokerto, sejauh 1 kilometer. Dulu, jalan itu berkelok hanya beberapa puluh meter dari makam Desa Kedung Turi, atau lebih dikenal dengan nama Kuburan Kembar. Tapi sekarang belokannya berada sekitar 500 meter dari makam itu. Itu terjadi, lantaran

Oknum Kades Diduga Cabuli 14 Wanita Plat Merah | KUALA TUNGKAL, Jambi – Dugaan tindak asusila yang dilakukan oknum kepala desa terhadap 14 wanita baik pelajar SMA maupun kaum iburumah tangga di Kecamatan Betara, Tanjung Jabung Barat, mendapat respon dari banyak pihak, tak terkecuali DPRD setempat. Azas praduga tak bersalah menurut Sekretaris Komisi I, H Fadli, tetap harus ditegakan, dan masyarakat diminta untuk mencari bukti-bukti. “Kalau dianggap cukup bukti, karena ini delik aduan, maka dipersilakan masyarakat melaporkannya ke penegak hukum,” ungkapnya. Ia menilai apa yang dilakukan oknum kades ini jika terbukti, jelas sudah menyalahi etika dan tak lagi dapat dijadikan panutan. Dalam hal ini pemerintah daerah menurutnya mesti membuat tim terpadu khusus untuk mengungkap kasus tersebut,

entah dipimpin langsung oleh Inpektorat atau Kabag Pemerintahan. Jika ternyata dalam penelusuran nanti tim mampu membuktikan, maka menurut Fadli sanksi hukum harus dilakukan, termasuk sanksi administrasi. Kalau terbukti, tidak ada alasan untuk tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, sampai berita ini diturunkan menurut sumber yang dapat dipercaya, kasus ini Damai, Diketahui BKTM Kuala betara.(TJ/gazali)

sekitar tahun 1980 silam, jalan tersebut ditukarguling (ruislag) pihak desa setempat kepada PT Ispat Indo. Jalan menuju makam yang awalnya relatif lurus, akhirnya berbelok ke Barat, lantaran sisi Timurnya sudah didirikan bangunan pabrik. “Saya tidak tahu jelas ruislag kapan. Berapa uang yang diterima desa, dan berapa kompensasinya. Itu dilakukan oleh pemerintah desa pada saat itu,” papar M Rouf, salah satu anggota BPD desa Kedungturi kepada Platmerah, Jumat (21/02/2014). Menurut Rouf, pihak desa sekarang memang sedang mempertanyakannya. Itu karena banyak janji dari PT Ispat Indo yang tidak dipenuhi. Kompensasi juga tidak sepadan dengan penderitaan warga akibat polusi yang diakibatkannya. Proses yang seharusnya sudah terpendam lama itu pun muncul menjadi persoalan serius. Pasalnya ditemukan fakta, peta di Buku Kretek masih bergambar jalan lama. Atau, jalan yang lurus dari jalan raya arah Surabaya-Mojokerto kemudian berbelok di sekitar Kuburan Kembar.Bukan gambar jalan seperti yang ada sekarang ini. “Di Buku Kretek desa memang masih bergambar

Jalan pengganti yang luasnya ratusan meter itu berstatus aset desa atau aset negara. jalan lama,” ungkap Rouf. Persoalan makin serius ketika jalan pengganti itu ternyata masih menjadi bagian lahan yang bersertifikat atas nama PT Ispat Indo. Diduga kuat, usai proses ruislag kala itu, jalan tersebut tak dipisah oleh PT Ispat Indo dari sertifikatnya. Padahal, rislah sudah terjadi lebih 30 tahun silam. “Mengapa selama itu PT Ispat Indo tidak memecah status jalan itu dari

sertifikatnya? Kalau lupa, mengapa sampai selama itu?,” tukasnya. Ia pun menegaskan, sebelum diruislag, jalan pengganti yang luasnya ratusan meter itu berstatus aset desa atau aset negara. Usai dipindah, statusnya juga harus tetap sebagai aset negara. Kalau sekarang berada di areal yang masih bersertifikat atas nama PT Ispat Indo, berarti aset negara itu sudah hilang atau raib. Pihak PT Ispat Indo ternyata sudah menyiapkan jawaban atas persoalan itu. Kepada Platmerah, Nur Saidah, petinggi perusahaan tersebut justru balik menuding pihak desa yang tidak serius menyelesaikan persoalan tersebut. “Kami ini harus menjalankan prosedural. Status jalan tersebut seperti apa. Jadi, kalau kami memberi kompensasi, itu jelas arahnya,” kata Nur, panggilan akrabnya. Pihak Ispat Indo, kata Nur, akan tunduk jika persoalannya memang benarbenar klir. Ada proses hukumnya, ada penjelasannya. “Saya tidak mengatakan pihak desa yang tidak sigap, tetapi kami dalam posisi menunggu,” kata Bu Nur yang didampingi Hari, staf bagian pengolahan limbah, dan Agus, bagian keamanan. (sbd)

Usut Penyimpangan Seleksi CPNS, DPRD Sumedang Bentuk Pansus K2 SUMEDANG, Jawa Barat – Dengan terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) K2 DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kab.Sumedang, diduga telah membuat beberapa kepala satuan perangkat daerah (SKPD), setempat menjadi “panas tiris” (Panas dingin, red). Dugaan itu, kian menguat setelah secara tegas Pansus K2 akan membongkar dan memproses pelanggaran yang terjadi pada proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) K2 2013/2014 di lingkup Pemerintah Kab.Sumedang. “Wajar kalau ada perasaan kesana (panas tiris-red). Sebab yang mengeluarkan surat pengangkatan tenaga sukwan adalan para kepala SKPD. Sehingga, jika ada dari mereka yang melakukan kecurangan, seperti membuat keterangan palsu, untuk meloloskan persayaratan K2, maka akan merasa gerah setelah Pansus terbentuk,” kata dr.Rahmat Juliadi M.Si, Ketua Komisi C, kepada “GM”, melalui telepon selulernya, Minggu (23/2/2014). Menurut Juliadi, setiap pelanggaran

yang terungkap, akan diproses sesuai mekanisme yang ada. Dan proses itu akan melibatkan kedua belah pihak, yakni antara Sukwan K2 bermasalah dengan kepala SKPD yang bersangkutan atau yang menerbitkan SK Sukwan. “Tentunya, pengungkapan dugaan pelanggaran terkait seleksi CPNS, akan melibatkan sejumlah pihak. Dan itu, akan kita urai untuk membuktikan kebenarannya,” tandasnya. (Rus)


5

HUKUM & KRIMINAL

Polres Tulungagung

Disinyalir Lindungi Mafia Migas Plat Merah | Tulungagung, Jatim – Penyelewengan minyak solar bersubsidi di Tulungagung kian menjamur, namun pihak Polres terkesan tutup mata. Sedangkan pihak dari Pertamina sendiri tidak dapat melakukan pemblokiran maupun pemutusan hubungan kerja sama dengan pelaku pengelola SPBU sebelum pihak penegak hukum menyatakan dan memberikan bukti pelanggarannya. Hasil penelusuran Platmerah, diduga banyak SPBU di wilayah Tulungagung khususnya di desa Ngantru kecamatan Ngantru yang kerap bermain dengan mobil siluman atau kata lain Dracula. Menurut keterangan salah satu penimbun

solar bersudsidi sebut saja “P”. Modusnya, kerja sama dan keuntungan yang dilakukan pengawas SPBU dari harga BBM solar bersubsidi Rp 5500/liter pihak SPBU menjual rata-rata pada pemain minyak dengan harga Rp 5600 /liter sehingga pihak pengelola SPBU lebih diuntungkan menjual ke pemain daripada ke masyarakat pengguna BBM solar tersebut. Ironinya, pengelola SPBU menuai keuntungan berlipat ganda. Dari hasil penjualan perhari berapa ton yang raib? Jika memang hal ini memang benar-benar disikapi dan diberantas, maka di setiap SPBU diwajibkan memasang kamera CCTV. lalu seperti apa fungsinya dan pihak mana yang berhak melakukan pengawasan dan melihat rekaman CCTV tersebut selama

aktifitas berlanjut? Dalam hal ini, sudah sepatutnya penegak hukum Polres Tulungagung maupun Pertamina sendiri mewajibkan setiap SPBU di Jawa Timur segera memasang CCTV dan pengawasan rutinitas yang dilakukan oleh Disperindag kabupaten Tulungagung. Lalu sampai kapan BBM bersubsidi bisa diselamatkan karena itu adalah hak masyarakat miskin atau tergolong “masyarakat tidak mampu”…? Menurut keterangan Ketua LSM Laskar Anti Korupsi kabupaten Tulungagung, Bambang Wilogo, pihaknya membenarkan adanya kegiatan penyalahgunaan solar sudsidi yang dilakukan bos mafia diantaranya nerinisial SPR, LGG, dan RB. “Parahnya lagi Polres Tulungagung

tidak tegas dan melanjutkan proses hukum salah satu tersangka penimbun solar yang satu unit mobil tangki pernah di tangkap di bebaskan tanpa ala an yang jelas,” kata Bambang Wilogo. Saat Kasi Propam Polres Tulungagung IPDA Hariyono dikonfirmasi via HP memang membenarkan adanya penangkapan mobil tangki milik SPR, “Tapi itu bukan wewenang saya. Kalau rekan wartawan mau menanyakan bagaimana perkembangan kasus hukumnya silahkan ke Kasat Reskrim, AKP Lahari,” paparnya. Sedangkan saat dikonfirmasi, pihak satreskrim menghindar serta tidak mau ditemui dengan alasan masih ada kegiatan dan rapat. (Ady/PM)

Surat CPNS 2013 di Nias Utara Diduga Dipalsukan Tanah Irigasi Disetifikatkan oleh PT Pertagas, Ada Benalu di Desa Kedungturi? Plat Merah | Sidoarjo, Jatim – Ini benarbenar fakta unik, di tengah iklim keterbukaan di saat desa-desa lain berlomba memberi pelayanan terbaik untuk rakyatnya, markas desa Kedung Turi kecamatan Taman justru seperti ‘gudang es’ yang siap menampung kasus-kasus yang membelit warganya. Kasus “pencaplokan” tanah irigasi milik warga RW 05 adalah contoh nyata. Terbukti, langkah warga yang mencoba mengais kebenaran terkait status tanah irigasi mereka yang dicaplok PT Pertagas justru terhalang oleh birokrasi desa setempat. Riwayat tanah yang dibutuhkan warga untuk mengecek info seputar status kepemilikan lahan tersebut benar-benar menjadi barang sulit. Ironisnya, meski di buku kretek desa jelas-jelas menyebutkan lahan tersebut adalah tanah warga, sekretaris desa, Hasan, malah menyebut irigasi tersebut bukan merupakan cuwilan gogolan. Pertanyaanya, kalau bukan cicilan, mengapa bisa berstatus sertifikat? Nampaknya, memang ada “benalu” yang bermain di dalam penderitaan rakyat, ada nama yang masih disembunyikan berada dalam pusaran kasus ini, mengapa? siapakah dia? Inilah, yang sedang dalam penelusuran petugas investigatif. Diharapkan, hasilnya benar-benar fair mengingat pihak warga telah lama menunggu kepastian hukum dan hak-hak mereka. Berdasarkan hasil penelusuran Platmerah, tanah yang diklaim warga RW 5

sebagai tanah warisnya itu diduga sudah benar-benar menjadi milik PT Pertagas. Data yang berhasil dihimpun, lahan berupa saluran irigasi plus sempadan seluas sekitar 8 x 20 meter itu kabarnya masuk dalam peta bidang sertifikat hak milik atas nama PT Pertagas. Pernyataanya, kalau fakta ini benar, siapa yang bermain? siapa yang menjual aset warga tanpa sepengetahuan pemilik sahnya? Kepala desa Kedung Turi, H Mukarni, tidak yakin dengan informasi ini. “Ya ndak mungkinlah, kalau ada pengurusan mesti lewat desa. Dan pak carik (sekertaris desa, red) mesti tahu,” kata Mukarni. Informasi ini juga membuat Cak usuf sebagai ahli waris bengong. “Tahu begini, dulu kita jual langsung. Dulu waktu pengukuran saya malah sempat guyoni, diukur saja sekalian biar luas. tapi kan gak boleh,” kata Cak Usup, yang sekarang dipercaya sebagai sekretaris RW 5 Kedungturi. Benar tidaknya kasus pencaplokan yang pernah masuk hearing DPRD 2 Sidoarjo itu, sejauh ini pihak BPN yang berwenang mengeluarkan sertifikat belum bisa dikonfirmasi. “Besok Senen aja mas,” kata BU Anis, orang yang selama ini melayani kepentingan wartawan. Semetara dari pihak PT Pertagas, sejauh ini tidak ada info apapun yang diperoleh, tetapi informasi tentang penyertifikatan itu sesungguhnya juga dari intern PT pertagas. (sbd)

Plat Merah | Nias, Sumatera Utara – Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan serta diduga kuat terjadi pemalsuan surat-surat atau rekayasa menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 melanggar KUHPidana, dimana tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan pada pelamaran formasi CPNS 2013 yakni : Berusia serendah-rendahnnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pelamaran, dan bagi yang usianya lebih dari 35 tahun sampai dengan 40 tahun harus mempunyai masa pengabdian sampai saat pelamaran pada instansi Pemerintah/ Lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan Nasional sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada tanggal 17 April 2002, Syarat-syarat pelamaran pada No 12 huruf (a) menyatakan: Foto copy Ijazah/ STTB yang telah disahkan oleh penjabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar. Pantauan Platmerah di lapangan, bahwa di Instansi Pemerintah dan swasta atas nama HERNIWATI LAHAGU Nomor Peserta 5225-2-01145-8 Tanggal Lahir 29 – 08 – 1977 diduga kuat tidak memenuhi persyaratan formasi CPNS 2013 penuh dengan rekayasa. Beberapa kejanggalan yakni ; Umur melebihi 35 tahun pada saat pendaftaran formasi CPNS 2013, Tahun kelahiran pada Fotocopy Ijazah bersangkutan berbeda dengan Stambuk Sekolah asal SDN 071149 Lahewa (Tahun kelahiran pada stambuk Sekolah dan Ijazah SD 29 – 08 – 1977 tetapi karena menang jadi CPNS 2013 maka Ijazah SD tersebut ditukar menjadi 1979 sebagai persyaratan), Tidak memenuhi masa pengabdian 5 (lima) tahun pada saat pendaftaran formasi CPNS 2013 dan ditetapkan sebagai CPNS 2013. Belum melakukan registrasi ulang atau pendaftaran ulang sebagai pemenang CPNS formasi 2013 dikarenakan Ijazah belum dilegis oleh pejabat yang berwenang.

Namun pada tanggal 15 Januari 2014, Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah berdasarkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang dan surat penting dari Kepolisian Sektor Lahewa, sementara Ijazah bersangkutan sudah ada. Dipaksakan Seteleh yang bersangkutan telah ada namanya di papan pengumuman kelulusan CPNS 2013 yang notabene ada saudaranya di BKD Nias Utara maka tanggal lahirnya 29 – 08 – 1977 di ijazah tersebut disulap menjadi Tanggal lahir 29 – 08 – 1979, sehingga pada saat melegis Ijazah SD nya itu kepada Samania Nazara Kepala Sekolah maka Kepala Sekolah tidak berani melakukannya sampai sekarang. Tak putus akal maka meminta surat keterangan laporan kehilangan barang dan surat penting dari Kepolisian Sektor Lahewa. Edwar Zega, Bupati Nias Utara ketika dikonfirmasi di kediamannya di Gunungsitoli mengatakan bahwa itu salah penulisan. “saya sudah tau, itu salah penulisan, lagian kan dia orang Nias Utara”, ujarnya, Selasa (18 Februari 2014). Setelah ditelusuri bahwa yang bersangkutan adalah termasuk family dari Bupati Nias Utara. Melihat dari kebrobrokan tim seleksi penerimaan calon CPNS 2013, maka DPC LSM-LIPAN Kabupaten Nias Utara telah melaporkan kepada Polres Nias supaya dilakukan penyelidikan kepada pihak-pihak terkait yang menghalalkan segala cara. Ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Menteri dalam Negeri di Jakarta, Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, KAPOLRI di Jakarta, Gubernur Sumatra Utara di Medan, Kapolda Sumatra Utara di Medan. (yh/iwari)


HUKUM & KRIMINAL

Jessanta Telaumbanua Diduga Korban Markus Plat Merah | Nias, Sumatera Utara – Jessanta Kristin Telaumbanua (Jes) kepada Platmerah mengatakan bahwa dirinya telah diombang-ambingkan oleh Oknum penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Nias. Dimana, ia yang ditabrak, malah dijadikan tersangka. Ia menyesalkan kinerja Oknum Lantas Polres Nias Briptu AHR Nasution yang sengaja menghancurkan karirnya sebagai Staf Perawat RSUD Gunungsitoli hanya demi penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang sepihak. Karena merasa dirugikan dalam penanganan kasus itu, maka Jes melaporkan kepada Kapolres Nias melalui surat tertanggal 2 September 2013. Tetapi sayang belum ada tanggapan. Namun pada tanggal 19 September 2013 melaporkan kasus tersebut kepada Ombudsman RI di Jakarta perihal memohon keadilan hukum atas kasus yang menimpanya. Hasilnya, pada tanggal 12 November 2013, mendapatkan tanggapan dari Ombudsman Republik Indonesia dengan nomor surat : 0494/KLA/0851.2013/PD20/TIM.III/XI/2013, yang ditu-

jukan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara u.p Irwasda Provinsi Sumatera Utara, perihal : Permintaan klarifikasi I tentang kinerja Kapolres Nias, Kasat Lantas Polres Nias dan jajaran dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas atas korban Jessanta Kristin Telaumbanua. Ombudsman RI dalam suratnya meminta kepada kepala Kepolisian Resor Nias penjelasan tertulis bukti permulaan sehingga Jessanta ditetapkan sebagai tersangka, hasil gelar perkara, Sket TKP kecelakaan dan dugaan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Jess oleh oknum anggota Polres Nias MZ yaitu mengeluarkan kata-kata kasar serta menggertak. Jessanta menjelaskan bahwa dipersimpangan 4 (empat) antara jalan Sukarno dengan Jalan Mohamad Hatta Kabupaten Nias pada tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 WIB mengendarai Sepeda motor Supra X 125 dengan Nomor Pol BB 3791 TC berangkat dari RSUD menuju arah BNKP 1 dengan keperluan untuk melakukan pembayaran rekening listrik. Tiba-tiba dari arah belakang melaju cepat kendaraan sepeda mo-

tor yang dikendarai oleh Nofrida Hulu anak siswi SMA N3 dan seketika itu juga menabrak Jes dari belakang serta menyebabkan tidak sadarkan diri dan mengalami luka parah selama seminggu tidak dapat berdiri, duduk dan gemetaran dan mengalami sakit kepala dan muntah-muntah sehingga disarankan untuk CT-Scan di Medan. Setelah berobat dari Medan, keluarga Nofrida mendatangi keluarga Jes yang menawarkan perdamaian. Tetapi karena melihat rincian biaya pengobatan maka pihak Nofrida menolak dengan alasan tidak sanggup membayarnya. Pada tanggal 15 Agustus 2013 Kasat Lantas Polres Nias memanggil Jessanta Kristin Telaumbanua sebagai Tersangka melalui Surat Panggilan I No. SPGIL/167/VIII/2013/LL tanggal 13 Agustus 2013. Dan kedua kalinya pada tanggal 24 Agustus 2013. Ketika Platmerah konfimasi kepada E. Harefa bagian pengawasan penyidikan Lantas polres Nias mengatakan bahwa berkas dimaksud telah sampai di kejaksaan Negeri Gunungsitoli (P21). (yh/iwari)

Bantuan APBN Rp 900 Juta Mengalir ke Koperasi Wisata Bromo Nusantara Indonesia (Kopwis BNI)

Plat Merah | Probolinggo, Jawa Timur – Menepis isu miring tentang aliran dana APBN Rp 900 juta dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang lambat dalam perealisasiannya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Probolinggo, Sidik Widjanarko, menjelaskan bahwa memang dana bantuan APBN itu sudah lama turun di Probolinggo. Namun pelaksanaannya membutuhkan banyak syarat-syarat kelengkapan baik itu administrasi maupun denah lokasi pembangunan pasar traditional di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

Dijelaskan pula tentang latar belakang penerimaan dana APBN tersebut, bahwasannya pada saat Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono ber-anjang sana dengan masyarakat gunung tengger (gunung bromo) pada tahun 2013 silam, pihak Ketua Koperasi Wisata Bromo Nusantara Indonesia, Supoyo, mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada pihak Presiden RI. Hadir juga dalam acara tersebut menteri koperasi dan ukm, sehingga beberapa waktu kemudian proposal tersebut terwujudkan dengan paket program pembangunan pasar tradisional yang di salurkan melalui kementerian koperasi dan ukm melalui dinas koperasi dan ukm kabupaten probolinggo sebesar 900 juta untuk pembangunan pasar tradisional. Karena proposal yg di ajukan pertama kali tidak begitu konkret, maka kemudian dengan adanya bantuan tersebut semuanya perlu pengkajian pelaksanaan yang sangat konk-

ret. Seperti letak lokasi pembangunan pasar tradisional tersebut yang kemudian di lokasikan di pasar sayur yang notabene masih aset kabupaten probolinggo. Dan bukan menopang di pasar tradisional Sukapura. Berlanjut pada sistem bagi hasil antara pemilik kios/bedak dengan pihak pemerintah dalam artian bahwa dalam waktu 10 tahun nantinya kios/bedak itu akan menjadi milik pemerintah. Sementara kios/ bedak tetap di sewakan dan tidak biusa menjadi hak milik perorangan masyarakat sebagai bentuk hasil PAD kabupaten Probolinggo. Kepala dinas koperasi dan ukm berharap bahwa bantuan tersebut bukan untuk kepentingan kampanye dari partai tertentu mengingat ketua kopwis BNI sedang men-caleg-kan dirinya dari suatu partai tertentu. Sekali lagi di tegaskan bahwa realisasi bantuan APBN tersebut sangat kompleks danbukan untuk tujuan membesarkan suatu bagian dari kampanye mengingat saat kini merupakan bualnnya pileg seluruh Indonesia. (ag)

6

Pengurukan Lahan di Desa Sadang Tak Berijin Plat Merah | Sidoarjo, JATIM – Lagi-lagi, Perda yang dibuat dengan menggunakan uang rakyat diinjak-injak. Aktivitas pengurukan lahan yang terletak di desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, persisnya sebelah utara balai desa Sadang berpotensi merusak jalan kabupaten tersebut. Aktivitas tersebut diduga mengabaikan perizinan, baik izin pemanfaatan jalan maupun pemanfaatan saluran air (sungai) sebagai akses masuknya kendaraan yang mengangkut material sumber di PU BINA MARGA. PU Pengairan kabupaten Sidoarjo, membenarkan adanya pelecehan terhadap aturan daerah tersebut. Menurut keterangan sumber dari Dinas PU Bina Marga, aktivitas pengurukan itu sudah berlangsung sekitar 5 hari, namun sampai saat sekarang kabarnya belum ada permohonan ijin masuk ke Bina marga. “Dengan kejadian tersebut akhirnya kami melakukan sidak ke lapangan dengan berkoordinasi dengan Satpol PP kabupaten Sidoarjo,” kata sumber. Ia mengherankan bahwa yang mengerjakan pengurukan tersebut adalah seorang oknum PNS dinas pasar kabupaten Sidoarjo yang bernama Nawari yang sehari-harinya menjabat sebagai Kasi Pengembangan. Ketika dikonfirmasi, dengan lantang menjawab ijin diurus setelah aktivitas pengurukan selesai. Masih kata sumber PU Bina Marga, “seharusnya dia sebagai PNS (nota bene aparatur negara) harusnya memberi contoh kepada masyarakat”. Di tempat terpisah, Kades Sadang membenarkan tentang aktivitas pengurukan tersebut dilaksanakan saudara Nawari, dan lahan tersebut adalah tanah TKD yang sudah melalui proses BOT dengan investor yang akan digunakan untuk pertokoan. “Terkait masalah perizinan adalah tanggung jawab investor, pihak desa tidak tahu menahu, yang intinya hanya menyiapkan lahan saja,” tandasnya. (sbd)

Kasus DPPID PU Nias Utara Hilang di Kejari Gunungsitoli? Kasus tersebut membasi di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dengan metode diobok-obok dan diremas-remas sehingga hilang dipermukaan publik. Plat Merah | Nias, Sumatera Utara – Edy Sumarno, Kajari Gunungsitoli dan Onahia Telaumbanua ST, Kadis PU Nias Utara tidak berkomentar ketika dikonfirmasi perkembangan penanganan kasus DPPID 2011 via sms. Berbagai dilematis terhadap kasus DPPID PU Nias Utara tersebut yang sudah lama dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli oleh Ferdinand Ndaha Ketua LSM Perlahan Kepulauan Nias. Tetapi dicurigai menjadikan mesin ATM untuk mendapatkan proyek di Dinas PU Nias Utara. “Kenapa tidak, selagi dikabulkan keinginannya Dinas PU, maka kasus tersebut diam ditempat. Tetapi sebaliknya jika tidak mendapat proyek dari Dinas PU Nias Utara maka, berbagai metode dilakukan, beraudensi, melaporkan kesana-sini, unjuk rasa bahkan melengketkan spanduk.” paparnya. Seperti halnya yang dilakukan pada bulan lalu bahwa LSM tersebut melakukan tudingan dengan cara melengketkan spanduk didepan Kantor Kejaksaan dengan tulisan “DEMI UANG KASUS DPPID PU NIAS UTARA HILANG DI KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI”. Sehingga asumsi masyarakat Nias Utara berpikir jelek terhadap kinerja

Edy Sumarno (Kajari). Benarkah pernyataan LSM Perlahan…??? Atau sebaliknya…??? Kita tunggu bersama. Pantauan Platmerah di lapangan bahwa kasus tersebut membasi di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dengan metode diobok-obok dan diremas-remas sehingga hilang dipermukaan publik. Mengundang perhatian para Aktifis Nias Utara, Yulianus Harefa, Sekertaris DPC LSMLIPAN Kabupaten Nias Utara kepada PlatMerah mengatakan, “sangat disayangkan penanganan kasus seperti itu, para pemangku kepentingan mengambil kesempatan dalam kesempitan dan mengambil keuntungan diatas penderitaan masyarakat Nias Utara. Kenapa tidak, demi proyeknya maka sorotan kasus DPPID melemah,” katanya. Lanjutnya, pihak LSM Perlahan, Kajari dan Pemerintah Nias Utara berusaha menutupi kasus ini kepada publik. “Kalau kasus ini ditutup di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli hanya demi uang maka diminta kepada pihak KPK di Jakarta supaya turun tangan untuk pengambilan alih penanganan kasus tersebut karena ada unsur pidana dan kuat dugaan telah terjadi unsur korupsi,” tandasnya. (YH/IH/PM)


7

PENDIDIKAN

Operasi di RSUD Merauke, Tak Ada Uang… Nyawa melayang Plat Merah | Merauke, Papua – Sungguh sial nasib yang dialami oleh Muhtagfirin (58), warga Kampung Asiki Distrik Jaer Kabupaten Buven Digul. Nyawanya tidak bisa tertolong garagara belum bisa menuruti permintaan dari Dokter Willy yang menangani operasi rahangnya karena kecelakaan yang jatuh dari kendaraan sepeda motornya. Muhtagfirin dibawa oleh anaknya ke rumah sakit umum Merauke tersebut karena ada surat rujukan dari Puskesmas yang pertama

menolong korban kecelakaan tersebut dengan jaminan Askes. Dengan dugaan, karena selama satu minggu tidak bisa makan dan minum karena lidahnya putus dan giginya juga hancur sehingga setiap kali dilakukan operasi, pihak RSUD menunda-nunda dengan alasan karena masih pelaksanaan Pemilihan calon legislative (pileg). Dengan kondisi badan sangat sehat atau fit akhirnya Muhtagfirin dilakukan operasi yang didampingi oleh anaknya, dengan bentakan tekanan untuk meminta uang

DAK 2013 Tidak Turun, Murid SDN Sukasono 3 Garut Belajar di Lantai

sebanyak Rp 15 juta dari dokter Willy akhirnya nyawa Muhtagfirin melayang. Tentu saja pihak keluarga merasa terkejut dan shok saat mendapatkan keterangan bila nyawa Muhtgfirin sudah tidak bisa tertolong lagi. Tangis sedih mewarnai seisi ruangan kamar Belanak yang ber-AC tersebut dengan duka, rasa kecewa dan sakit hati mengarah ditujukan pada oknum dokter yang terkesan seperti ‘jagal nyawa’ tersebut, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Rumor mengenai profil dokter Willy memang sifat serta kelakuanya tidak bisa berubah, padahal sering kali dikomplin dari pihak keluarga pasien, bahkan juga pernah digeruduk dari Polres Merauke terkait kasus yang sama hingga yang bersangkutan pernah hengkang dari RSUD Merauke, tapi kenyataanya sekarang masih praktek dan mal-praktek di RSUD yang sangat terkenal jorok tersebut.

Indra (26) selaku anak menantu dari almarhum Muhtagfirin saat dikonfirmasi Plat Merah merasa sangat kecewa terhadap yang namanya Dokter Willy itu. “Kami atas nama keluarga setiap kali meminta petunjuk mengenai orang tua kami selalu jawabanya dengan nada tak mengenal kompromi, seperti preman. Ada tekanan-tekanan soal uang. Bahkan kita sudah siapkan asal orang tua kami bisa sukses atas operasinya, tapi saya sebagai orang kecil yang tidak mengetahui bahasa medis ya mau tidak mau dengan terpaksa harus menerima atas kematian bapak saya ini dengan ikhlas. Akan tetapi terkait soal mal praktek biar ada yang lebih tahu untuk mengurusnya,” terang Indra. Keterangan berbeda dari aparat yang namanya tidak mau disebutkan, terkait soal kasus kematian yang ditangani oleh dokter Willy di Merauke sudah bukan

rahasia umum lagi. Artinya yang bersangkutan tidak layak menjadi seorang dokter, namun yang cocok harus menjadi preman karena nada bicaranya pada setiap keluarga pasien selalu menekan soal uang. Bila tidak ada uangnya pastinya nyawa pasien tersebut meninggal dunia. “Kami atas nama banyak warga yang pernah menjadi korban tekanan walau nyawa melayang, sangat-sangat berharap supaya Willy dipecat saja jadi dokter dan dipindahkan dari RSUD Merauke. Karena bila tida,k pastinya masih banyak lagi korban-korban nyawa yang akan hilang direnggut dengan tangan keras dari oknom dokter itu,” tegasnya. Sedangkan Nevil Mustika Derektur RSUD Merauke yang diwakili oleh Pri, kasubid pelayanan saat dikonfirmasi Plat Meraah di ruangan kerjanya pihaknya selama ini sudah bekerja sangat maksimal.

“Tentu yang terbaik setiap pasien yang akan ditanganinya. Adapun bila terjadi hal-perihal yang tidak diinginkan, itu tak luput dari kekhilafan karena dokter juga manusia biasa kok. Soal meninggal dunia terkait bapak Muhtagfirin itu karena sudah menjadi kehendak tuhan YME,” Paparnya. Warga masyarakat yang sempat ditemui Platmerah sudah lama merasa kecewa terhadap Dokter Willy supaya dipindah tugaskan di daerah lain, karena banyak yang ketakutan atas ulahnya yang membuat pasien berujung meninggal dunia gara mal prakteknya tersebut. Mereka berharap Dinas kesehatan kabupaten Merauke segera turun tangan terkait kasus pada oknum dokter Willy, karena bila perkara ini tidak segera ditangani dikhawatirkan banyak korban-korban yang lainya akan berjatuhan. (Imam/Anton)

Diduga Korup, Ketua Yayasan Al Muawanah Tanjung Jaya Diamuk Siswa Plat Merah | Garut, Jawa Barat – Sesuai dengan draf Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2013 Kabupaten Garut, SDN Sukasono 3 seharusnya mendapat bantuan rehab untuk dua lokal. Namun, setelah di kroscek ke lokasi, ternyata tidak ada satu lokal pun yang digarap. Hal ini menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan sekolah tersebut ? SDN Sukasono 3 yang berada di desa Sukasono Kecamatan Sukawening, Kab. Garut yang memiliki jumlah murid sebanyak 183 orang, dengan tenaga pengajar 5 orang guru PNS dan 8 orang honorer, kondisinya sangat memprihatinkan. Dengan jumlah murid sebnyak itu, sekolah tersebut hanya memiliki 4 ruangan belajar. Itu pun dalam kondisi fisik bangunan yang sudah lapuk dimakan usia (tembonya sudah retak-retak, red). Terkait dengan draf DAK yang mencantumkan SDN Sukasono menerima bantuan di tahun 2013, namun anggarannya tidak diturunkan, Pipih S S.Pd, selaku kepala sekolah mengaku tidak mengetahuinya. “Saya malah baru tau dari wartawan kalau sekolah kami terdaftar di DAK 2013 ini. Tapi kenapa anggarannya koq belum turun?” kata Kepala Sekolah. Saat disinggung, kenapa tidak ditanyakan langsung ke UPTD maupun ke Dinas Pendidikan, Pipih mengatakan kalau dirinya akan segera menanyakan langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. “Ya, saya akan secepatnya ke dinas untuk menanyakannya,” tegas Pipih. Hingga berita ini ditayangkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan maupun jawaban dari dinas pedidikan Kabupaten Garut. Sementara, saat awak media mencoba menemui Kepala UPTD pendidikan setempat di Kec. Sukawening, ternyata pihak yang berkompeten belum bisa ditemui. Pantauan Platmerah, kondisi SDN Sukasono 3 memang sangat mengenaskan, dimana para murid belajar di lantai dengan ruang belajar yang sudah sangat rapuh tanpa dilengkapi alat peraga yang memadai.(Hilan. Alex, Itang/PM)

Plat Merah | Tasikmalaya, Jabar – Puluhan siswa SMK dan Madrasah Aliah (MA) ALMUAWANAH Sukanagara Kec. Tanjungjaya Kab. Tasikmalaya mengamuk melempari gedung sekolah juga ruang kerja kepala sekolah tersebut. Kemarahan mereka dipicu oleh sikap kepala sekolah yang sekaligus ketua yayasan ALMUAWANAH berinisial ‘’DY”. Awalnya para siswa beniat baik-baik menemui DY namun niat baik mereka disambut dengan sikap langkah seribu dari DY, hal inilah yang membuat mereka marah. Mereka secara spontan melempari kaca dan pintu tempat DY bekerja sewhingga rusak. Menurut salah seorang murid, mereka mempertanyakan tentang uang bantuan dari pemerintah juga uang atau dana yang ditarik dari siswa, dikemanakan peruntukannya? “Jangankan labotorium,

untuk kami praktek baik kaos maupun yang lainya kami belum pernah dikasih,” tandasnya. Lebih jauh para siswa mempertanyakan, “Kemana dana BSM dan BOS? kami minta kejelasan,” ungkapnya. Dari aksi para siswa tersebut berbuntut adanya tuntutan agar DY selaku kepala yayasan mundur serta mepertanggungjawabkan financial

bantuan yang tidak jelas peruntukanya. Tuntutan tersebut tertuang dalam sebuah rapat yayasan dan orang tua siswa juga pra guru. Di lain pihak, DY selaku ketua yayasan yang nota bene kepala sekolah juga ketua komite menegaskan bahwa apa yang mereka tuntut akan ia turuti. “Tapi menunggu sampai ahir tahun ajaran, juga menunggu hasil rapat yayasan,” ungkapnya Disinggung tentang dana BOS dan BSM, DY hanya bisa mesem-mesem saja (senyum-senyum, red). Salah seorang warga, kepada Platmerah menuturkan, mereka meminta kepada pihak terkait untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi serta mengungkap segala kebrokbrokan di yayasan ALMUAWAN-

AH. Yang lebih mengherankan, bendahara sekolah tidak pernah diajak bicara atau diberi tahu tentang anggaran yang masuk dari pemerintah ke sekolah tersebut, semuanya dikerjaakan oleh DY. Pantauan Platmerah, saat proses rapat antara orang tua murid dan pihak yayasan, para siswa sudah tidak memandang lagi DY selaku ketua yayasan. DY dimata mereka sudah dianggap sebagai biang korup di sekolahnya. Hal itu terlihat dari sikap dan cacian mereka terhadap DY. Lalu, sejauh mana dinas terkait mengetahui keadaan atau kondisi sekolah ini apakah hanya karena kedekatan atau laporan ABS (Asal Bapak Senang, red), sehingga dinas tidak pernah mengoreksi DY. Contoh konkrit, pengerjaan bangunan bantuan tahun 2012 sampai saat ini masih molor. lalu di mana pungsi pengawasan dinas pendidikan? (yos)


8

NUSANTARA

UPTD Pertanian Se Kabupaten Garut Tak Miliki Kantor Platmerah.co.id | Garut, Jawa Barat – Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pertanian sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Pertanian memiliki peran penting dalam menjalankan program di setiap daerah/ wilayah kerja. Untuk itu, perlu faktor penunjang bagi UPTD itu sendiri termasuk perlengkapan dan komponen lainnya. Namun di Kabupaten Garut ternyata tak satupun UPTD memiliki kantor sendiri. Padahal, di kabupaten Garut yang daerahanya mayoritas petani dengan luas wilayah pertanian yang lebih dominan dari sektor lainnya, sangat membutuhkan peranan dari UPTD pertanian. Keterangan tersebut disampaikan oleh Hj. Ety Suharyati SPd, Ketua UPTD Kecamatan Wanaraja Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat. “Kami tidak memiliki kan-

Hj. Ety Suharyati SPd, Ketua UPTD Kecamatan Wanaraja tor UPTD. Bahkan di kabupaten Garut, semua UPTD pertanian belum mempunyai kantor sendiri,” kata Hj. Ety di ruang kerjanya kepada Platmerah, Jumat (17/01/2014). Dikatakannya, UPTD pertanian yang ada di setiap kecamatan se-Kabupaten Garut masih

menyewa tempat (ngontrak, red). Bahkan, kata dia, ada kantor UPTD pertanian yang numpang di kantor Kecamatan, di BPP, atau di tempat lainnya. “Kontor-kantor UPTD pertanian masih nyewa tempat (mengontrak, red). Malah ada yang sewa tempat di rumah-rumah warga dan kontrakan-kontrakan. Kami sudah pernah mengajukan ke pihak terkait, tetapi sampai saat ini belum terealisasi” katanya. Dengan dimuatnya berita ini, pihak UPTD pertanian sangat berharap kepada instansi terkait untuk memperhatikan kondisi kantor agar tidak menyewa lagi. “Kami sangat, sangat berharap kepada bapak bupati Garut yang baru agar memperhatikan nasib kami. Mohon diupayakan kantor bagi UPTD pertanian di Garut,” pungkas Hj. Ety. (Alex, Hilman,Itang/PM)

P B K A g n u d n a B s e r l Kapo a d e p e S s e w o G n i Jamalud Plat Merah | Bandung, Jawa Barat – Bersepeda sangatlah indah dan tentu akan sehat bagi setiap yang melakukannya, begitu juga yang dilakukan oleh AKBP Jamaludin SIK, Kapolres Bandung bersama jajarannya, Sabtu (09/02/2014). Kapolres melakukan star gowes sepeda dari Polsek Selokan Jeruk mengikuti jalur jalan baru Majalaya – Cikancung – Finish di Cijapati. Sebagian Kapolsek di wilayah hukum Polres Bandung turut serta menghadiri acara gowes sepeda tersebut, Pada kesempatan tersebut Jamaludin juga menyebutkan, acara gowes sepeda ini bukanlah hanya hari ini tetapi tetapi secara

rutin diadakan setiap hari Sabtu. “Kita mengadakan setiap sabtu, supaya sehat fisik dan semagat menjalankan tugas kepolisian,” katanya. Dengan menggowes sepeda, kata dia, juga mengurangi polusi udara. Apalagi kalau sebagian masyarakat mengadakan gowes sepeda sekali seminggu saja dilakukan sudah sangat mengurangi polusi udara dan otomatis masyarakat akan menghirup udara segar. Kasus Korupsi Guru Disela-sela acara gowes bersama tersebut, Platmerah mengkonfirmasi terkait masalah kasus korupsi pajak sertifikasi guru di dinas Pendidikan yang.ditangani

pihak kepolisian Resot Bandung ada kabupaten Bandung. Jamaludin menjelaskan bahwa kasus tersebut sudan dilimpahkan ke kejaksaan Bale Bandung. Terkait kasus pajak sertipikasi guru tersebut, kata Jamaludin, pihak kepolisian dan kejaksaan menyita empat bidang tanah senilai Rp 1 milliar yang diduga pencucian uang. Ia menegaskan, pihak kepolisian yaitu Polres Bandung akan terus mengembangkan kasus tersebut, siapa-siapa saja oknum yang terlibat di dalamnya. “Kepolisian akan menuntaskan kasus tersebut,” tegasnya. Saat ditanya mengenai program jempol telematika, Jamaludin mejelaskan bahwa program jempol mengajarlkan kepada anak-anak (murid sekolah, red) ajaran menghitung. “Sedangkan program telematika supaya lebih mencerdaskan anak-anak bangsa,”tandasnya. (Ependi BP/ PUR)

MI Tegal Panjang Tanjung Jaya Mencetak Generasi Islami Yang Siap Bersaing Dan Berdaya Guna Hj Maemunah, S.Pdi, Dengan kegigihanya berhasil mencetak siswanya meraih prestasi baik di tingkat lokal maupun Kabupaten.

Plat Merah | Tasikmalaya, Jabar – Pendidikan merupakan pondasi atau dasar dari lahirnya ahlak dan moral yang positif bagi seluruh insan di muka bumi. Dari adanya pendidikan, akan tercipta dan tercetak manusia manusia yang siap untuk hadir di tengah kehidupan masyarakat. MI tegal panjang adalah sebuah contoh konkrit akan lahirnya generasi islami penerus bangsa. Dari sekolah inilah kelak akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang handal. Hal tersebut sangat beralasan karena proses belajar mengajar di sekolah tersebut sanggat sesuai dengan kurikulum dan aturan-aturan yang diterapkan dari pemerintah, dalam hal ini Kemenag. Sekolah yang berbasis islam ini berdiri hampir setengah abad yang lalu. Saat ini dikepalai oleh sosok kartini yang benama Hj Maemunah, S.Pdi, yang dengan kegigihanya berhasil mencetak siswanya meraih prestasi baik di tingkat lokal maupun Kabupaten. Salah satu prestasi adalah di mana anak didiknya berhasil meraih tropi tingkat kecamatan dalam bidang da’wah, juga lomba kaligrafi. Selain itu, tingkat kedisiplinan yang diterapkan terhadap para guru disambut baik dan direspons oleh siswa-siswinya. Saat ditemui di ruang kerjanya, Mumun, panggilan akrab sang kepala sekolah tersebut menegaskan bahwa keberhasilan sekolah ini tidak terlepas dari para guru dan komite disekolah ini. Tanpa mereka, kata Mumun, mungkin sekolah ini tidak akan seperti ini. “Dari sepuluh guru yang ada, cuma satu yang PNS yaitu kepala sekolah, yang lainnya honorer,” kata Mumun, saat ditanya tentang jumlah tenaga pengajar. Dikatakannya, sekolah yang memiliki jumlah 200 murid lebih ini mengharapkan adanya perhatian dari dinas terkait akan nasib para honorer yang perjuangan dan pengorbananya sudah tidak tak tewrhitung lagi. (yos)


NUSANTARA

BPMPD Jawa Barat

9

Menyelenggarakan Bintek Desa Plat Merah | Bandung, Jabar – Kepala Desa se Kabupaten Bandung mengikuti bimbingan teknis (Bintek) pelaksanaan ringkasan insfraktuktur yang diselenggarakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Jawa Barat, Senin (10/02/2014). Drs Dede Rusdia M. AP, Kepala BPMPD Jawa Barat saat ditemui wartawan di Hotel Sukajadi, jalan Sukajadi No. 174-176 Bandung mengatakan, Bintek kali ini diselenggarakan terkait mekanisme pencairan dana bantuan gubernur dan pengelo- laannya. Dede menambahkan, pertemuan yang dihadiri oleh peserta kepala desa sekitar 127 orang tersebut untuk menerima pelatihan teknis supaya lebih memahami dasar pengajuan proposal terkait Dana pembiayaan insfraktuktur desa. “Dalam hal ini bukanlah berdiri sendiri, mekanisme pengajuan proposal harus diperiksa kepala biro keuangan serta bendahara keuangan insfraktuktur, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Penerintahab Desa (BPMPD), dan sebaginya,” katanya. Dede juga menjelaskan, pencairan dana tidak akan sulit bila sudah benar mekanisme pengajuan proposal. “Kalau sudah lengkap adminisrtasi pasti akan cair. Maka itulah kita mengadakan Bintek (Bimbingan tehnik, red) untuk menambah pengetahuan kepala desa dalam

mengelola wilayahnya masing-masing hurus terkait insfraktuktur jalan supaya mempermudah akses jalan, meningkatkan ekonomi kerakyatan. Itulah tujuan program pemerintah propinsi Jawa Barat,” tandasnya. Di tempat terpisah, kepala desa Cikoneng kecamatan Ciparay yang sekaligus menjabat ketua APDESI kabupaten Bandung, Dedi Bram, mengatakan bahwa seminar Bintek yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat pemerintah Desa (BPMPD) Jawa Barat sangat baik dan positif terhadap perangkat desa. “Dan yang lebih penting adalah kaitan pengajuan anggaran pembangunan desa melalui sistem penga juan proposal yang selama ini ada kekurangan bisa disempurnakan untuk pengajuan anggaran bantuan pemerintah propinsi Jawa Barat tahun 2014 ini ke setiap desa di kabupaten Bandung,” ungkapnya. (Ependi BP/ PUR)

Roti “Jie Seng”

Jadi Tumpuan Hidup Kang Ajay Plat Merah | Sumedang – Dadan atau sering dipanggil kang Ajay, pedagang roti “Jie Seng” asal desa Cikole, Kec. Cimalaka Kab. Sumedang Sumedang, Jawa Barat memilih cara hidup dengan memulai jualan tahun 1992, awalnya memakai sepeda gowes sampai tahun 2000. Dengan menjadi pedagang roti keliling, terbukti ia bisa menghidupi keluarganya . Saat ditemui wartawan, Dadan yang telah menikahi Rokayah dan dikaruniakan seorang anak bernama Anisa Al Mabpira mengaku baru bisa memakai sepeda motor mulai tahun 2000 ber-merek Yamaha Vega R, itupun hasil kredit, “sambil ngredit motor saya bisa beli tanah seluas 16 tumbak, waktu itu nominalnya Rp 5.500.00. Itu hasil dari jualan roti jie seng,” paparnya. Tidak hanya itu, dari hasil jualannya Dadan mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit untuk membeli bahan bangunan (material, red) sehingga sampai terwujud membangun rumah yang cukup megah untuk ukuran di kampungnya, beda dengan rumah-rumah yang lain. “Saya jualannya setiap pagi jam 5 sampai dengan jam 10 siang. Kalau pagi di Cimahi – Leuwi Gajah, 2 hari sekali selang sekar (bergiliran waktu, red). Sedangkan jualan sore hari mulai jam 14.30-18.00 WIB ke daerah Padalarang, tepatnya di Perumahan Permata Cimahi,” jelasnya. Menurutnya omset dari penjualan pada pagi dengan sore hari hampir sama, hanya beda tipis. Jika berjualan pagi hari, kata Dadan mencapai Rp 100 ribu (seratus ribu rupiah), maka sore harinya kadang memperoleh Rp 125 ribu (seratus atau seratus dua lima ribu rupiah). “Penghasilan bersihnya diperkirakan per hari buat dikumpulkan lalu dibawa pulang ke kampung setiap satu minggu sekali rata-ratanya Rp 200 ribu,” kata Dadan. Dadan mengatakan, cara berjualannya sistem jalur masing-masing dan tidak saling serobot dengan pedagang lainnya. Jualan roti Jie Sie ini, kata dia, meneruskan orang tuanya secara turun-temurun dari Bapak sudarya sebagai perintis penjual roti Jie Seng yang sudah terkenal di kota Bandung. “Yang ikut meneruskan jejak berjualan ini, selain saya (Dadan alias Ajay, red) adalah adik saya Agus dan Cimeng,” . Kepada tim Platmerah, Dadan alias Kang Ajay mengatakan aktifitas jualan roti Jie Seng akan tetap eksis di Kota Bandung sampai kapan pun, tidak akan terbesit kerja yang lain. Perusahaan Roti Jie Seng yang beralamatkan di Jalan Madesa, Babakan Ciparay, Bandung dan telah memiliki pedagang roti keliling sekitar 45 orang yang berasal dari Sumedang 40 orang, Cilacap 2 orang, dan Banyumas 2 orang, serta Garut 1 orang. Demikian kisah pejalanan hidup Dadan alias Kang Ajay yang semenjak keluar/lulus dari sekolah STM Pemuda memulai usahannya dengan berjualan roti keliling, tidak pernah melamar pekerjaan yang lain. Demi kelancaran usahanya, ia juga mengaku suka minta petunjuk ke Ustadz Agus atau ke Ibu Agus sebagai DKM Masjid Da’Arul Muhsinin yang beralamat di Bukit Permata Cimahi, Cilame Ngaprah, Kabupaten Bandung Barat. (Rusmana)

Musrenbang Desa Cikole 2014 Plat Merah | Sumedang, Jawa Barat – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Cikole Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang berlangsung pada hari Sabtu 25 Januari 2014, membahas tentang perencanaan pembangunanpembangunan di tahun anggaran 2014 berdasarkan penyerapan aspirasi masyarakat desa. Acara tersebut dihadiri oleh Camat Cimalaka Wawan Kuswandi S.Sos, UPTD Pertanian Tatang H, UPTD PU Syaeful Rahman, Kasie Sosial Utun Darajatun, Kasie Umum H Imas Rodiah SE Msi, Pelaksana PMD Ace Sumarta, Pelaksana Yanum Lilis Sumiati, Pelaksana Pemerintahan Suhena, Sekertaris Karang Taruna Kec Cimalaka Gustaf Rahman, Peserta KKN UNSAP Sumedang 10 orang, RT dan RW se-desa Cikole, Kepala Dusun 1 Akoy dan Kadus 2 Ani, Ketua PNPM, Ketu LPM Rahmat, Ketua BPD dan anggota, Kaur Kesra merangkap Plt.Sekdes Ajid, serta tokoh masyarakat Desa Cikole. Kepala Desa Cikole Oce Sukmana beserta staf desa lainnya. Kegiatan yang mengambil tema ”Penguatan infrastruktur dalam rangka pemerataan pembangunan dan mewujudkan pembangunan ekonomi” berlangsung sangat khidmat dan antusias dari seluruh peserta. Selain unsur Muspida Kecamatan Cimalaka dan perwakilan dari kabupaten Sumendang, pada Musrenbang kali ini turut hadir juga tokoh pembangunan Desa Cikole Asep Riyadi SE (Ketua BPD) Desa Cikole, juga tokoh-tokah masyarakat lainnya seperti: Suherman SH, Olot Akoy, dan Entis Sutisna. Dalam sambutannya, Kuswandi S.Sos, Camat Cimalaka meminta agar pelaksanaan Musrenbang tersebut bisa menyerap aspirasi masyarakat secara luas. “Kami mohon agar Musrembang ini benar-benar membawa aspirasi masyarakat desa Cikole,” ucapnya. Sementara itu, tokoh masyarakat desa Cikole Suherman SH saat ditemui wartawan, dengan semangat menyatakan bahwa dirinya akan membantu aparat desa untuk memcapai kemajuan. “Kami siap membantu aparat desa terkait untuk memajukan pembangunan di desa Cikole,” tegasnya. Hal senada disampaikan Ketua BPD Desa Cikole, Asep Riyadi SE yang akan menindaklanjuti hasil Musrenbang secara maksimal, “Demi aspirasi dari masyarakat desa Cikole, saya siap untuk menindaklanjuti keinginan pembangunan yang akan diperjuangkan di musrenbang,” tandasnya. (Rusmana/Jefri)


10

NUSANTARA ADD Di Kabupaten Nias Utara

Jadi Lahan Korupsi? Plat Merah | Nias, Sumatera Utara – Pemerintah Nias Utara telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 5,1 miliar yang berasal dari dana ADD, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Nias Utara. ADD tersebut dibagikan ke 112 Desa di 11 Kecamatan di Kabupaten Nias Utara menurut variabel independen utama (variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan bobot Desa yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan structural masyarakat di Desa). Variabel independen tambahan dengan rumus asas merata (besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal/ ADDM yakni 60% dari total ADD dibagi secara merata). Sedangkan asas adil (bagian ADD yang dibagi secara proposional untuk setiap desa berdasarkan nilai Bobot Desa/BDx yang dihitung dengan rumus dan variabel

tertentu sebutan lain Alokasi Dana Desa Proposional /ADDP yakni 40% dengan pembagian proposional utama 70% dan tambahan 30%. Tetapi kenyataannya di lapangan bahwa ADD tidak terlaksana dengan baik di setiap desa baik fisik maupun secara administrasi. Pantauan Platmerah di lapangan bahwa terjadinya gejolak ADD di Kabupaten Nias Utara tidak terlaksana dengan baik beberapa faktor yakni; kurangnya sosialisasi, kurang pengawasan sehingga pelaksana kegiatan di desa melakukan sesuka hati dan tata cara penyaluran dana pertengahan bulan Desember 2013 dan diutamakan SPJ sebelum dilakukan kegiatan. Hal ini bertentangan dengan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah dan UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN. (yh/pm)

Anggaran Program Berbasis Lingkungan (PBL) Kabupaten Bantaeng Diduga Disunat Plat Merah | Bantaeng, Sulsel – Proyek drainase (saluran) dalam kota Kabupaten Bantaeng pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Bantaeng senilai ratusan diduga sarat muatan korupsi, sehingga hal tersebut dilaporkan ke pihak berwajib. Kabar dugaan Korupsi pada lingkup BKM Lalang Embaya kelurahan Lamalaka kabupaten Bantaeng, Sulsel terus meluas ke masyarakat Bantaeng. Pasalnya keterangan yang disampaikan Ramli sekaligus ketua KSM kepada Platmerah mengatakan bahwa anggaran yang semestinya dikelola sebesar Rp 550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) namun kenyataannya dana yang terima hanya sebesar Rp 404.000.000 (Empat Ratus Empat Juta Rupiah ) sehingga proyek pekerjaan di lapangan tidak bisa kami selesaikan, “Sebelum pelaksanaan program tersebut memang sudah ada komit-

“Dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan Sukiman sebagai ketua BKM yang bertanggung jawab atas pegelolaan anggaran di tingkat kelurahan sebesar Rp 63. 500.000......." men 5% untuk dana perencanaan namun setelah program tersebut berjalan ternyata ketua ketua BKM Lalang Embayya potong 15%. Dari anggaran RP 550 juta dipotong sebesar Rp 82,500,000,” paparnya. Saat ketua BKM Lalalng Embayya, Sukiman dikonfirmasi terkait adanya dugaan pemotongan anggaran pada program pekerjaan drainase yang berlokasi di kampung

Jambua keluarahan Lamalaka, Rabu (29/01/14), membenarkan adanya pemotongan 15% dengan alasan kesepakatan bersama ketua pengurus KSM terkait. Namun yang jadi pertanyaan ketua KSM, Ramli, dari total anggaran Rp 550 juta, dikurangi 15% atau Rp 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sisa sebesar Rp 467.500.000 (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima ketua KSM sebesar Rp 404.000.000 (empat ratus empat juta rupiah). “Dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan Sukiman sebagai ketua BKM yang bertanggung jawab atas pegelolaan anggaran di tingkat kelurahan sebesar Rp 63 500.000 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah),” kata Ramli. Kejadian tersebut ditanggapi serius oleh Yusdanar H, ketua LSM Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (DPC LAKI 45). Menurut Yusdanar, kejadian seperti ini tidak bisa dibiarkan karena dinilai merugikan keuangan Negara. “Hari senin besok saya akan melaporkan kejadian tersebut ke Tipikor Polres Bantaeng. Karena menurut saya, hal seperti ini yang harus dilaporkan supaya tidak ada lagi ketua bahkan pengurus BKM yang seenaknya memotong anggaran yang masuk ke kelurahan secara nasional yang ada di Bantaeng,” kata Yusdanar. (MAIL)

Abaikan Instruksi Kapolda

Plat Merah | Tulungagung, Jatim – Tindakan yang dilakukan seorang oknum polisi berinisial MYT yang bertugas di Polsek Ponggok Tulungagung harus diberikan sanksi keras oleh Propam Polda Jatim karena sudah bermain BBM illegal jenis solar. Aksi permainan bisnis haram yang dilakukan oleh oknum polisi ini layak mendapatkan ‘acungan jempol’ karena sudah mencoreng nama baik korps Polri. Seharusnya tugas polisi memberantas segala kejahatan sesuai amanat dan intruksi pimpinan, bukan melenceng dari intruksi yang diberikan atasan. Tapi realitanya justru terbalik, oknum polisi yang bernama MYT malah bermain BBM illegal. Berdasarkan hasil investigasi Platmerah di lapangan, MYT dalam menjalankan aksinya dengan cara memborong BBM jenis solar secara illegal di SPBU Srengat Blitar. Ia menggunakan sebuah mobil box terbuka jenis carry berwarna biru dengan Nopol B 9307 MI. Aksi tersebut dilakukan pada malam hari sekitar pukul 20:00 wib. Menurut keterangan nara sumber, untuk sekali pembelian BBM jenis solar di SPBU Srengat Blitar, pelaku sekali borong mencapai 1 ton, dan itu dilakukan berkali-kali hingga mencapai 10 ton dalam semalam. “Aksinya sudah berlangsung cukup lama yaitu sekitar 1 tahunan,” kata sumber. Untuk melakukan aksi pembelian solar

di SPBU Srengat Blitar ia melibatkan orang SPBU karena ada kerjasama yang baik antara MYT dengan pihak pengawas SPBU karena diduga kuat ada selisih harga. “Biasanya harga solar normal Rp 5500 tapi dari pihak pengawasan SBPU dijual ke pemborong solar illegal dengan harga Rp 5700 dan pihak pengawas mendapatkan keutungan Rp 200 untuk perliter. Kalau dalam semalam pihak pemborong solar hingga 10 ton, berapa keuntungan pihak pengawas SPBU? kalau dikalikan selama satu bulan, pihak pengawas SPBU mendapatkan Rp 60 juta sebulan nya,” paparnya. Sumber menyesalkan, kalau kasus pemborongan solar illegal dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan yang serius oleh aparat terkai, otomatis negara sangat dirugikan ratusan juta dalam sebulan. Sebab pembelian solar bersubsidi, kata dia, dijadikan nonsubsidi. “Para pelaku kejahatan BBM illegal seorang oknum polisi, jadi apa tindakan pihak penegak hukum yang pantas diberikan terhadap para mafia solar illegal itu?” tegasnya. Dikatakannya, dari hasil pemborongan solar illegal di SPBU Srengat, solar illegal ditibun hingga puluhan ton di jalan desa Ponggok di belakang kandang ayam. “Hal ini terjadi disebabkan lemahnya pengawasan pihak pertamina terhadap pengngusaha SPBU di srengat kabupaten blitar jawa timur seakan kurang kontrol ter-

gok g n o P lsek o P gal a e t l l o I g r g a l An So Oknum di Penimbun Ja a g u d i D

hadap SPBU nakal. Dan pihak SPBU sudah selayaknya mendapatkan sanksi keras oleh pihak pertamina karena ada persekongkolan antara pengngusaha SPBU nakal dengan para mafia penimbun BBM illegal jenis solar. Apalagi Kapolda Jatim yang baru memberikan intruksi terhadap jajarannya untuk membrantas BBM illegal, dan apabila ada anggota dari polri yang terlibat akan diberikan sanksi keras,” kata dia. Ia menegaskan, menurut Kapolda Jatim yang baru, Irjen Pol Unggung Cahyono, tapi intruksi tersebut ternyata tidak digubris oleh oknum polisi yang bernama MYT dan dipandang sebelah mata. Sesuai pasal 53 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan eksploitasi tanpa

mempunyai kontrak kerjasama dengan Badan Pelaksana dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar. Sementara itu, pada saat dikonfirmasi Platmerah melalui telephon selulernya berkali-kali, MYT tidak mau menerima. Bahkan, hingga berita ini diturunkan MYT sulit untuk dihubungi. (FIRMAN)


11

NUSANTARA

Ketua PPK Mangunreja Berulah, Uang Pemasangan Baligo Dari KPU Diembat Plat Merah | Tasikmalaya, Jawa Barat – Arogansi ketua panitia pemilihan kecamatan (PPK) Mangunreja kembali menuai tanda tanya dari anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pasalnya mereka merasa heran terhadap sikap DE selaku ketua PPK tidak terus terang terhadap ketua maupun anggota PPS tentang adanya uang kontribusi untuk pemasangan baligo pemilu dari KPU. Mereka mengetahui adanya annggaran untuk pemasangan baligo tersebut dari kecamatan lain. Menurut salah seorang ketua PPS saat ditemui Platmerah mengatakan, seharusnya DE selaku ketua PPK berikap bijak dan transparan berapapun jumlah uang yang diterima dan jelas peruntukanya sece-

Jika Takut Tegur Pimpinan Gunakan Wadah ‘Ngresula’ PNS Sekda menjamin, identitas pengirim akan dirahasiakan.

Platmera | Brebes, Jawa Tengah – Pemerintah Kabupaten brebes menyediakan sebuah wadah untuk menyalurkan aspirasi bagi staf dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Brebes, hal ini ditujukan kepada pemimpin diatasnya ketika dia berlaku tidak amanah dan dzalim kepada bawahan.

“ Ada wadah sekarang yang bernama wadah ngresula PNS, Jika takut menyampaikan ke pimpinan silahkan menulis di wadah ini. kami ingin ada komunikasi dua arah demi peningkatan kinerja PNS dan kemajuan Brebes, ” Kata Sekda Brebes H Emastoni Ezam SH MH usai memimpin apel pagi PNS di Kantor Bupati Brebes,

Dana Jamkesmas

Rumah Sakit Dr. M. Saleh Rp 4,8 Miliar Belum Cair Plat Merah | Probolinggo, Jawa Timur – Direktur rumah sakit umum Dr. M. Saleh, Dr. Bambang Agus Suwignyo M.kes menyampaikan jika dana tagihan jamkesmas rumah sakit yang di pimpinnya periode tahun lalu untuk bulan Agustus-Desember yang 4,8 miliar tersebut belum di cairkan oleh pemerintah pusat hingga kini. Belum ada kabar baik dari pihak pemerintah pusat namun dia berharap ada kejelasan di bulan april ini. Jaminan Kesehatan Masyarakat atau yang di kenal dengan istilah Jamkesmas merupakan program nasional dari pemerintah pusat untuk membantu meringankan beban biaya kesehatan masyarakat miskin yang harus di rawat inap di rumah sakit. Hanya berbekal Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), penderita sakit tidak di tarik biaya selama pengobatan rawat inap di rumah sakit. Hal tersebut karena rumah sakit nantinya akan meminta ganti rugi melalui klaim kepada pemerintah pusat. Awalnya program tersebut sangat membantu masyarakat, namun dalam kenyat-

tusnya. Seperti diketahui arogansi ketua PPK bukan hal yang aneh bagi masyarakat kecamatan Mangunreja, bahkan akibat dari ulahnya beberapa kepala desa yang diwakili oleh APDESI pernah menegur yang bersangkutan. Para kepala desa mengancam akan tidak membantu PPK bila DE masih bersikap arogan dan menganggap serta memandang kepala desa dengan sebelah mata. Menurutnya, DE sudah merendahkan SDM para kepala desa. Permasalahan uang bligo pun para kepala desa mengaku tidak tahu menahu, padahal yang memasang dan menempelkan baligo tersebut adalah aparat desa. “Asa aneh,” tandas para Kepala Desa. (YOS)

patnya dialokasikan. “Apakah tidak ada bendahara, sehingga uang tersebut dipepesakan ku ketua (masuk kantong ketua, red),” ucapnya. Lain halnya dengan bendahara, menurutnya memang uang kontribusi dari KPU sudah keterima namun sudah diambil oleh ketua PPK, “jadi kami di seretariat tidak tahu menahu kemana uang tersebut,” ungkapnya. Sementara itu, DE selaku ketua PPK mengakui bahwa uang tersebut sebesar Rp 5 juta untuk kontribusi PPK bukan untuk biaya pemasangan baligo. “Uang tersebut masih utuh di Bank dan d gunakan untuk represing bila nanti susah selesai pemilu, itupun sudah di ketahui oleh KPU,” ce-

aannya hampir setiap rumah sakit daerah di seluruh Indonesia mengalami sulitnya proses pencairan klaim dana jamkesmas yang telah terpakai oleh penderita di rumah sakit daerah tersebut. Per-Januari tahun 2014 kemarin, pengelolaan Jamkesmas di lakukan oleh BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial). (ag)

Senin (17/2). Dikatakan, Penyediaan wadah ngresula bukan bermaksud untuk menyebar fitnah tetapi justru untuk saling koreksi. Sehingga ada antisipasi dini sebelum melebar ke mana-mana dan menjadi salah satu barometer kinerja PNS. Wadah tersebut tidak hanya berisi masalah kekurangan pimpinannya tetapi juga bisa berisi saran, pendapat, ide, dan berbagai hal demi peningkatan kinerja kepegawaian dan kemajuan Brebes. Sekda menjamin, identitas pengirim akan dirahasiakan. Untuk sanksi dan penghargaan, menjadi hak sepenuhnya Sekda sebagai pembina kepegawaian. Apalagi pemberlakukan Undang-undang Aparatur

Sipil Negara (ASN) akan segera diterapkan. “Di dalamnya, Sekda memiliki hak penuh sebagai pembina kepegawaian,” terangnya. Dalam program Silaturahmi Maring Sampeyan (SMS) Emasthoni sering mendapat keluhan (ngresula) dari para pegawai dan masyarakat. Diantaranya mengeluhkan banyak pegawai yang kinerjanya jelek tetapi mendapatkan promosi jabatan. Sementara yang kinerjanya bagus malah kurang diperhatikan. “Kami harus memperhatikan evaluasi dari staf langsung tentang kepemimpinan yang telah dijalankannya,” kata Toni. Program ini, kata Toni, juga akan diteruskan di

SKPD-SKPD dan institusi lainnya. Saya instruksikan untuk SKPD, kantor dan instansi di lingkungan Pemkab Brebes untuk menyediakan Wadah Ngresula PNS. “Kita tidak bisa menerapkan manajemen asal Bapak atau Ibu senang saja (ABISA), tetapi semua harus ditunjukan fakta dan datanya. Meskipun penilaian tertinggi ada pada Allah SWT,” kata Toni. Kepala Bagian Humas dan Protokol Drs Atmo Tan Sidik menambahkan, penyediaan wadah ngresula PNS diperuntukan bagi PNS se Kabupaten Brebes. Isi ngresula, disampikan dalam bahasa sederhana baik bahasa Indonesia, Brebesan maupun Sunda. (Wahid/PM)

Deputi BNPT Kunjungi Markas FKPT-FO Plat Merah | Bandung, Jabar – Deputi 1 Badan Nasional Pencegahan Teroris (BNPT) Mayjen TNI Agus Surya Bakti silatuhrahmi ke markas Forum Kordinasi pencegahan Teroris-Forum Ormas (FKPT-FO), jalan Sumedang No 4 Bandung, Senin (17/2/2014). Kedatangannya ke markas FKPT-PO, setelah selesai menghadiri acara rapat pimpinan (Rapin) dan apel Dansat tahun 2014 di Kodam III Siliwangi di jalan Manado, gedung Satata Sariksa Bandung, Jawa Barat. Mayjen TNI Agus Surya Bakti, Deputi BNPT sebagai nara sumber dalam rangka pencegahan teroris, terlihat sangat akrab dengan ketua FKPT-FO, R Hendra S beserta jajarannya. Kunjungannya kali ini membahas permasalahan yang ada di Jawa Barat, menghadapi pemilu 2014. “Kita harus peka menyikapi situasi dan kondisi menjelang pesta demokrasi yang tinggal beberapa bulan lagi. Maka sudah barang tentu pimpinan Ormas Jawa Barat berperan penting menjaga sitablitas kamtibmas dalam rangka kerja sama dengan pihak terkait termasuk membantu pihak kepolisian,” ujar Mayjen TNI Agus Surya Bakti. Semantara itu, sebagai pemegang tongkat kamtibmas di Jawa Barat, ketua FKPT-FO, R Hendra Mulyana SH sangat serius mendengar arahan deputi BNPT di markas FKPTFO terkait permasalahan pencegahan teroris, R Hendra Mulyana SH mengucapkan terimakasih atas kunjungan Deputi 1 BNPT ke marka FKPT-FO. (Ependi BP/Pur)


12

NUSANTARA

Pemuda Desak DPRD Inhu Bentuk Timsus

Kasus Amoral Bupati Yopi Arianto

Plat Merah | INHU, Riau - Elemen pemuda di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), meminta DPRD Inhu membentuk Panitia Khusus (Pansus) pengusutan kasus amoral yang menimpa Bupati Inhu H Yopi Arianto. Ini terkait pemberitaan di media online yang menyebut, bahwa Bupati tersebut telah melakukan kejahatan seksual terhadap orangtua atau Ibu mantan pacarnya di Jogyakarta, pada tahun 2013, lalu. Hal ini disampaikan para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Lintas Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa Kabupaten Inhu (FLOKMI) dalam aksi unjuk rasa di kantor DPRD Inhu, Jum’at (24/1/14). Baca: Kisah Petualangan Seks Bupati Inhu ‘Yopi Arianto’ Koordinator lapangan aksi, Setiawan mengatakan, menyikapi merebaknya pemberitaan yang menyangkut amoral Bupati Inhu Yopi Arianto di tengah masyarakat, maka FLOKMI meminta agar DPRD Inhu untuk segera menindaklanjuti temuan berita tersebut dan seka-

ligus memanggil Bupati Inhu Yopi Arianto untuk dimintai keterangan dan klarifikasinya terkait tentang perbuatan amoral yang dilakukannya. “Kami generasi muda tidak mau membiarkan berita skandal sex Bupati Inhu. Kita tidak ingin ada aib yang mengotori negeri melayu ini. Kami minta DPRD Inhu segera menyikapi kondisi yang darurat ini,” sebutnya. Pantauan di lapangan, puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dari laki-laki dan perempuan mendatangi kantor DPRD Inhu, mulai pukul 10.00 Wib. Kedarangan mereka membawa spanduk dan melakukan orasi di depan gedung. Aksi tersebut di kawal ratusan aparat kepolisian setempat. Saat ini, para pemuda bertemu dengan ketua DPRD Inhu Arif Ramli di ruang Banmus DPRD Inhu. DPRD INHU Didesak Bentuk Pansus Selain itu elemen pemuda mendesak agar DPRD Inhu dalam waktu dekat segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kebenaran

terkait pemberitaan yang menceritakan tentang kejahatan seksual Bupati Inhu, terhadap wanitia berumur inisial “RA” sebagaimana di beritakan di media online dan membuat geger masyarakat seantero Inhu. Rencana pembentukan Pansus itu disampaikan Ketua DPRD Inhu Ahmad Arif Ramli didampingi anggota DPRD Inhu Raja Irwantoni kepada puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Forum Lintas Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa Kabupaten Inhu (FLOKMI), di ruang Banmus DPRD Inhu, Jum’at (24/1/2012). “Tuntutan diterima. Kita akan proses untuk pembentukan Pansus,” ujar Ketua DPRD Inhu Arif Ramli. Dijelaskannya, untuk membentuk pansus perlu proses mengumpulkan fraksi – fraksi dan menyerahkan masalah tersebut ke Komisi A DPRD Inhu. “Selasa (28/1/14), mudahmudahan sudah bisa dilakukan pembahasan di tingkat komisi,” ujarnya. Dalam aksi unjuk rasa para pemuda dan maha-

siswa Inhu tersebut, mereka mendesak DPRD Inhu untuk segera menindaklanjuti temuan berita yang telah beredar dan sekaligus memanggil Bupati Inhu untuk dimintai keterangan dan klarifikasinya terkait tentang perbuatan amoral yang dilakukannya. Kemudian, mereka juga mendesak DPRD Inhu membentuk Pansus pengusutan kasus amoral yang menimpa Bupati Inhu, maka jika terbukti mereka meminta

DPRD Inhu memberikan sanksi nyata sesuai dengan undang-undang terhadap perbuatan yang dianggap oleh masyarakat Inhu sebagai perbuatan keji dan hina. Sementara itu, Bupati Inhu Haji Yopi Arianto menanggapi pemberitaan tersebut kepada sejumlah

wartawan mengaku tidak akan menanggapi pemberitaan yang menghujat dirinya. “Jangankan saya sebagai Bupati, Gubernur bahkan Presiden saja dihujat,” ujarnya. (Syamsul BahriTim)

Disperindag Sarolangun Terima Proposal Pengajuan Usaha

Mutasi Guru di Sarolangun

Ada Indikasi Kongkalikong Plat Merah - Sarolangun – Pemerataan guru di daerah dianggap tidak efektif dan tidak fair, hal itu disampaikan oleh Bupati Sarolangun Drs.H.Cek Endra saat Coffe Morning bersama sejumlah wartawan di rumah dinas. Indikasi ada kongkalikong sehingga terjadi menumpuknya tenaga pengajar di Kabupaten Kota. Bupati Sarolangun sekarang telah mengambil kebijakan yaitu akan dilakukannya pemindahan secara bergilir tentang pemerataan guru di daerah terpencil, rencananya pada tahun ini juga mulai dilaksanakan. Pada saat menyampaikan pidatonya Drs.H.Cek Endra menyampaikan tidak ada pengecualian bagi tenaga pengajar yang menumpuk di Kabupaten Kota, secara bergiliran akan ditugaskan di desa terpencil menurut tenggang waktu sesuai dengan kebi-

Tidak ada pengecualian bagi tenaga pengajar yang menumpuk di Kabupaten Kota, jakan. “ Akibat menumpuk, kita akan lakukan pemindahan secara bergilir untuk ditugaskan di Daerah, sesuai dengan janji PNS bahwa bersedia serta sanggup ditugaskan di seluruh tanah air “. Kata Bupati. Bupati sarolangun juga menyadari bahwa ketidaksanggupan ditunjukkan instansi terkait (Disdik Sarolangun, red ) dalam hal mutasi guru, diakui oleh Bupati ada kongkalikong dalam mutasi tenaga pengajar kedaerah. “ Kinerja yang dianggap tidak professional serta ketidakmampuan dilakukan staf saya, atau mungkin ada permainan dalam hal pemerataan guru di daerah. Sekarang kita sudah melantik pejabat yang baru untuk melaksanakan kebijakan pemindahan guru didaerah dilakukan secara bergilir “. Pungkasnya. ( Nal)

Plat Merah. Sarolangun, Jambi – Mulai hari ini masyarakat telah datang secara berbondong untuk menyerahkan Proposal guna untuk menharapkan bantuan peralatan dalam menunjang Usahanya. Berbagai dari jenis usaha yang diajukan dalam permohonan bantuan tersebut, namun sebagian dari masyarakat ada yang belum mengerti tentang mekanisme persyaratan pengajuan. Lantaran keterbatasan informasi, Dinas Perindagkop melalui Kabid Industri menerangkan serta memaparkan persyarakat untuk menerima bantuan secara cuma-cuma yang diberikan oleh Pemerintah sebagai program bantuan peningkatan bina usaha. Kepada Platmerah (24/02), Disperindagkop melalui Sudiono,

BBA Kabid industri saat sedang menerima sebagian masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan fasilitas untuk pengembangan usaha. “ Untuk mendapatkan bantuan dari Program Pemerintah harus melalui mekanisme yang ada dan itu tidak dipersulit. jadi saya harap proposal yang masuk dapat lolos, namun apabila tidak mungkin pada program yang akan datang akan terealisasi karena sesuai dengan anggaran yang telah disahkan oleh Dewan, sekarang mekanisme sedikit agak berbeda harus diketahui oleh Bapak Bupati. Mengenai persyaratan tidak ada perubahan “. Terang Sudiono. Selain itu, Edy Suherman, Warga Aur Gading Kecamatan Sarolangun mengatakan dirinya sangat dilayani dengan baik oleh pegawai di Dinas Prindag-

kop, dari hal mempertanyakan persyaratan sampai dengan mendapat arahan dari Kabid Industri mengenai manfaat bantuan yang diberikan oleh Pemerintah. “ Ahamdulillah disini (Prindag) kami disambut serta dilayani dengan baik, kami juga mendapat arahan dari Pak Kabid tentang manfaat bantuan yang diberikan, semua keluhan kami diterima. Kami mengajukan bantuan alat penunjang usaha kami ternyata prosesnya sangat mudah dan tidak bertele-tele. Cuma tinggal sekarang apakah permohonan kami itu akan terkabul, terusterang kami sangat mengharap sekali bantuan dari pemerintah tersebut,“ harap Edy . (Nal)


13

NUSANTARA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Dilaporkan Ke KY

Dianggap telah melakukan perbuatan tidak etis

Plat Merah | Banyumas, Jateng – Kuasa hukum CV Kanesia Purwokerto, Teddy Hartanto, SH dan Margono, SH dari Kantor Hukum Lawyer & Legal Consult¬ant, Teddy Hartono.SH & Partners yang beralamat di JI Jenderal Soedirman No. 781 Purwokerto – Jateng, mengadukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, yang menangani perkara Sidang Perdata wanprestasi antara pemilik CV Kanesia Purwokerto (Penggugat) dengan PT Jangkar Delta Indonesia (Tergugat) dengan register perkara No.22/Pdt.G/2013/PN.Bks, yang di Ketuai oleh Diah Siti Basariah, SH, M.Hum dan 2 (dua) orang Hakim anggota, masing-masing Tri Hadi Budisatrio, SH dan Bambang Budi Mursito, SH. Surat Pengaduan Nomor 011/LO-TH/II/2014 tertanggal 24 Februari 2014 perihal Pengaduan terhadap Perbuatan Majelis Hakim Bekasi ditujukan langsung kepada Ketua Komisi Yudisial, DR.Suparman Marzuki,SH, Msi.Majelis Hakim tersebut diadukan karena menurut Kuasa Hukum CV Kanesia Purwokerto mereka (Majelis Hakim) dianggap telah melakukan perbuatan tidak etis dan cenderung melakukan perbuatan yang tidak sesuai sebagaimana yang diamanatkan oleh Undan-Undang.” Kami bermaksud mengadukan Majelis Hakim Bekasi yang

menangani perkara tersebut Majelis Hakim Bekasi tersebut yang di Ketuai oleh Diah Siti Basariah, SH, M.Hum dan 2 (dua) orang Hakim anggota, yaitu Tri Hadi Budisatrio, SH dan Bambang Budi Mursito, SH, yang kami karena anggap telah melakukan perbuatan tidak etis dan cenderung melakukan perbuatan yang tidak sesuai sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang.Surat pengaduan sudah kami layangkan ke Ketua KY beberapa waktu lalu. ” kata Teddy, SH kepada Platmerah. Lebih lanjut Teddy, SH memaparkan poin – poin permasalahan dalam pengaduan itu.Selama Proses Pemeriksaan Perkara; kata Teddy, SH, bahwa Majelis Hakim aquo tidak konsisten. Hal ini terlihat jelas selama persidangan, Majelis Hakim aquo mengijinkan seorang yang bukan seorang advokat mewakili Terbanding semula Tergugat (PT Jangkar Delta Indonesia), yaitu pada saat persidangan pembuktian dari Terbanding semula Tergugat (PT Jangkar Delta Indonesia). Pada saat persidangan pembuktian dari Terbanding semula Tergugat (PT Jangkar Delta Indonesia) diwakili oleh Arif Nugroho, SH,MH.Padahal pada awal persidangan Arif Nugroho, SH, MH telah ditolak oleh Majelis Hakim aquo karena tidak bisa menunjukan Kartu Tanda Advokat (KTA) dan juga tidak bisa menunjukan

Surat Sumpah dari Pengadilan Tinggi, tetapi yang sangat mengherankan pada saat persidangan pembuktian dari Terbanding semula Tergugat (baik pembuktian tertulis maupun saksi), tiba-tiba Majelis Hakim aquo mengijinkan Arif Nugroho, SH, MH untuk mewakili Terbanding semula Tergugat (PT Jangkar Delta Indonesia).” Di dalam persidangan Arif Nugroho, SH,MH tidak dapat menunjukan Kartu Tanda Advokat dan Surat Bukti Penyumpahan dari Pengadilan Tinggi. Dengan perkataan lain, Arif Nugroho, SH, MH adalah bukan seorang Advokat, yang seharusnya tidak dapat mewakili Terbanding semula Tergugat( PT Jangkar Delta Indonesia), ” jelas Teddy, SH., Kemudian masalah pengambilan putusan dan perubahan putusan; Pengadilan Negeri Bekasi yang termasuk Pengadilan kelas 1 A Khusus, tetapi kenyataannya untuk mengambil salinan putusan yang merupakan hak dari para pihak yang berperkara, membutuhkan waktu berbulan-bulan, tepatnya 3 (tiga) bulan 18 (delapan belas) hari, meskipun telah berkali-kali ditagih. Barangkali memecahkan rekor dalam membuat suatu salinan putusan untuk tingkat Pengadilan Negeri. Salinan Putusan baru diberikan pada Tanggal 10 Februari 2014, padahal putusan dijatuhkan pada tangggal 23 Oktober 2013. ”Hal ini bertentangan dengan asas peradilan cepat, singkat dan cepat. Juga sangat mengherankan putusan yang telah dibacakan dan telah ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan salah satu

anggota Majelis hakim secara tiba-tiba dirubah. Hal ini menjadi tanda tanya besar ??? apakah suatu putusan yang telah dibacakan dan ditandatangani diperbolehkan untuk dirubah???, kata Teddy penuh keheranan Mengenai Isi Putusan, masih kata Teddy, SH; dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim aquo hanya melakukan “copy paste” dari alat bukti yang diajukan. Majelis Hakim aquo tidak mengkonstantir fakta, tetapi hanya mengulang dan menulisnya secara sambung menyambung, Bukti tertulis yang diajukan Penggugat/ Pembanding (CV Kanesia) dipersidangan telah ditunjukan aslinya dan bermeterai cukup sehingga merupakan alat bukti yang sah, tetapi tidak ada pertimbangannya sama sekali. Sedangkan terhadap semua alat bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding (PT Jangkar Delta Indonesia) yang tidak mempunyai nilai pembuktian langsung diterima oleh Majelis Hakim aquo, Majelis Hakim aquo melakukan tindakan yang kurang terpuji dengan memihak kepada Tergugat/Terbanding (PT Jangkar Delta Indonesia). Atas hal-hal tersebut, Kuasa Hukum CV Kanesia memohon dan berharap kepada Ketua Komisi Yudisial untuk melakukan tindakan seperlunya, supaya hal tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari. ” Kami mohon kepada Ketua Komisi Yudisial untuk melakukan tindakan seperlunya, supaya hal tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari,” tutur Teddy, SH kepada Platmerah. (Tim Platmerah)

Oknum Anggota Dewan PKB Probolinggo Menyalahgunakan Wewenang? Plat Merah |Pasuruan, Jatim – Warga desa Sukabumi Kec. Mayangan, Probolinggo yang memiliki hak pilih merasa tidak nyaman dengan adanya pemilihan RT 09/RW 07, pasalnya banyak ditemukan penyelewenganpenyelewengan dalam hal persyaratan pelaksanaan pemilihan dan persyaratan hak pilih suara. Salah satu contohnya, surat keterangan (SK) yang tidak ditanda-tangani dari pihak warga tidaklah sah untuk persyaratan pihak panitia melaksanakan pemilihan. Hak pilihpun pada dasarnya dalam pemilihan RT yang harus digunakan bukanlah KTP tapi yang benar dan sudah disahkan dalam peraturan perda adalah Kartu Keluarga (KK). Bahkan banyak para

warga yang tidak berdomisili di desa tersebut mendapatkan surat suara, banyak ditemukan dari nara sumber di lapangan KTP yang dipakai sebagai persyaratan dalam pemilihan RT tersebut. Menurut keterangan Suhartinik (47), hal demikian sangatlah menyimpang dari peraturan perda Nomor 8 tahun 2005 dikuatkan peraturan dari wali kota No.13 tahun 2005. “Surat Keterangan (SK) memang sengaja tidak diselesaikan dikarenakan adanya kendala sehingga belum ada tanda-tangan dari pihak warga. Surat tersebut dibawa oleh salah satu calon RT Mustofa, sehingga intansi dari pihak kecamatan terhambat,” tutur Suhartinik pada 22 Maret 2014.

Sementara itu pemerintah kecamatan Mayangan bagian kabag saat dikonfirmasi di ruangan kantornya, mengatakan bahwa pihaknya masih tidak berani mengesahkan RT yang menang dalam pemilihan RT tersebut dikarenakan banyak pelanggaran. Padahal dari pihak kecamatan sudah menekankan kepada pihak panitia bahwasannya persyaratan yang menyangkut Surat Keterangan (SK) segera dilengkapi. Kesanggupan dari pihak panitia pemilihan RT untuk menjalankan dan memenuhi persyaratan tersebut, faktanya hanyalah bualan belaka. Bahkan malah sampai berdalih bila ada apa-apa dengan ketidak lengkapan persyaratan ini ada yang bertanggung jawab dari pihak oknum

DPRD dari PKB H.Syaifudin. Padahal H.Syaifudin tersebut tidak memiliki kewenangan ataupun ada tugas dari pihak terkait. Menurut keterangan nara sumber, Surat Keterangan (SK) tersebut secara tidak langsung diambil secara paksa atau dengan sembunyisembunyi oleh H.Syaifudin. “Dengan demikian oknum Dewan dari PKB ini telah menyalahgunakan jabatan. Anggota Dewan adalah suri tauladan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan malah mencontohi warga atau rakyatnya masuk ke jurang kebodohan,” ungkapnya. Terkait hal tersebut, pihak kecamatan dan kelurahan mengadakan rapat intern untuk menemukan jalan keluar

Lebih 230 Hektar Lahan Masyarakat Nias Utara Terbakar

Plat Merah | Nias, Sumatera Utara – Sejak tanggal 13 Pebruari 2014 hingga kini lebih 230 hektar lahan masyarakat sedang dilalap “si jago merah” yang terletak di Desa Hilimbosi, Kecamatan Sitolu Ori, Nias Utara. Sekitar 59 keluarga pemilik kebun yang mengalami kebakaran, kata Fo’arota Zega Kepala Desa Hilimbosi kepada Platmerah, masyarakat telah berupaya melakukan pemadaman namun tidak bisa diatasi, kebakaran kebun tersebut sampai sekarang sangat sulit untuk dipadamkan. “Pemadaman api sangat sulit, Sumber terjadinya kebakaran belum diketahui,” ujarnya. Senin (24/2/2014). Edward Zega, Bupati Nias Utara dan Haogosokhi Hulu, Sekda beserta para SKPD meninjau lokasi tersebut untuk mencari solusi pemadaman. Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Nias Utara akan berusaha dan mencari solusi agar api dapat dipadamkan. Juga memberi tahu bahwa bencana kebakaran di Nias Utara sudah dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi dan pusat. Lanjutnya, upaya yang dilakukan agar api segera padam, Pemerintah Kabupaten Nias Utara akan mendatangkan alat berat berupa eskavator untuk menggali humus sehingga api dapat dibatasi dan tidak berkobar di seluruh kebun masyarakat. Pantauan Platmerah di lokasi, akibat kebakaran kebun masyarakat tersebut, seluruh tanaman masyarakat yang menjadi sumber penghasilan setiap hari, berupa pohon karet, dan tanaman lainnya semua terbakar. Ama Milira (nama samaran) mengatakan sekitar 1000 batang pohon karet okulasi yang sudah mau menghasilkan getah karet miliknya ikut terbakar. Hingga berita ini diturunkan api masih ada, selalu menjalar dan membakar humus yang ketebalannya mencapai 1 meter sehingga tidak terlihat ada kobaran api, tetapi hanya asap yang mengepul. Kebakaran baru-baru ini di Nias Utara terjadi di beberapa lokasi. (YH/PM)

namun yang ditemukan lagilagi jalan buntu. Acara tersebut diselenggarakan di balai RW 07 dengan mengumpulkan 62 warga yang dihadiri Muspika setempat, kabag kecamatan selaku wakil Camat Mayangan. Selain itu turut andil atas permintaan warga dari pihak LPK PASOPATI Pasuruan sebagai penegah dalam membantu mencari solusi yang terbaik untuk warga desa sukabumi kec. Mayangan. sedangkan Kepala desa (Lurah) dan seketaris kecamatan tidak hadir dikarenakan ada rapat penting di intansi pemerintahan. Anggota TNI dan anggota Polisi pun didatangkan demi mengamankan jalannya musyawarah

tersebut. Dari pihak kepanitiaan, Rokhim, selaku ketua panitia telah diundang beserta kelompoknya namun tidak ada satupun yang menghadiri acara tersebut. Pada acara musyawarah tersebut pihak LPK PASOPATI Pasuruan melakukan klarifikasi langsung kepada kabag kecamatan, Suhartinik, demi mendapatkan titik terang dari persoalan tersebut. Selang beberapa saat, Adi Purnomo, selaku Sekcam datang dan konfirmasi langsung dengan pimpinan LPK PASOPATI, Chusnur Rokhim dan didampingi tim Platmerah, di situlah terjadi perdebatan sengit. Pantauan Platmerah, Adi ( Bersambung ke hal 15 ....... )


14

NUSANTARA

Forum Aliansi LSM–Mahasiswa Anti KKN Bantaeng Menolak Hasil K2 Plat Merah | Bantaeng, Sulsel – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) minta kepala daerah untuk memastikan data honorer kategori 2 (K2)yang bodong sebelum sampai ke tahap pemberkasan. Kalau K2 bodong ditemukan saat pemberkasan yang ditenggat April 2014, bisa berdampak ganda. Selain tidak dikeluarkan NIP atau dianulir, pejabat yang menandatangani persetujuan K2 akan dikenai sanksi pidana, karena melakukan pemalsuan data. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan verifikasi data untuk memastikan apakah honorer K2 yang lulus itu sesuai dengan ketentuan dalam PP No.56/2012 mengenai perubahan kedua atas PP No. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, atau honorer bodong. “Tidak mungkin pusat lagi yang memverifikasi datanya di daerah-daerah. Apalagi jumlah honorer yang lulus sangat banyak. Jadi daerah yang harus memeriksa apakah honorernya asli atau palsu,” kata Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Data hasil verifikasi pemda ini akan menjadi acuan untuk pengurusan NIP di masing-masing Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun Kemenetrian PANRB juga akan mengawal, untuk memasti-

kan agar tidak ada honorer bodong mendapat NIP. Dia menambahkan, honorer K2 yang lulus belum tentu menjadi CPNS dan mendapatkan NIP. Jika BKN menemukan ada data yang dipalsukan (setelah verifikasi pemda), honorernya langsung dianulir. Sedangkan pejabat pembina kepegawaian dan pejabat terkait yang menandatangani hasil verifikasi data tersebut akan diseret ke polisi karena melakukan tindakan pemalsuan. Pernyataan Tasdik ini bukan isapan jempol belaka. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno menegaskan, berkas pengusulan pemberkasan NIP untuk honorer K2 yang lulus, harus disertai pernyataan sikap dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). “Surat pernyataan bermaterai itu berisi penegasan bahwa data tenaga honorer K2 yang diusulkan NIP-nya itu sudah dipastikan kebenaran dan keabsahannya,” ujarnya. Apabila tenyata di kemudian hari dokumen honorer tidak benar atau palsu, maka PPK bertanggung jawab penuh baik secara administrasi maupun pidana. Karenanya, Eko Sutrisno meminta kepada Gubernur, Bupati/Walikota selaku PPK untuk memeriksa dengan seksama berkas-berkas pengajuan nota usul penetapan NIP K2 yang lulus. Setelah Badan Kepegawaian

Pemerintah daerah diminta segera melakukan verifikasi data untuk memastikan apakah honorer K2 yang lulus itu sesuai dengan ketentuan dalam PP No.56/2012 Daerah mengumumkan hasil CPNS Honorer K2, kali penolakan disampaikan dalam rapat konsulidasi gabungan beberapa Lsm/Mahasiswa yang dinamakan Forum Aliansi LSM-Mahasiswa Anti Korupsi KKN (FALMAK). Menurut Yusdanar H, dari LSM Laki 45 Bantaeng, Rabu

(21/2/2014) mengatakan bahwa pihaknya dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lain, beserta beberapa elemen Masyarakat di Kabupaten Bantaeng sudah sepakat menyatakan sikap terhadap pengumuman hasil K2. “Kami mengacu pada pengu-

Penderita Gizi Buruk Anak-anak di Garut Masih Tinggi Garut, Jawa Barat – Kemiskinan di Kabupaten Garut menjadi penyebab jumlah anak penderita gizi buruk masih tinggi. Sebagian besar gizi buruk, dialami oleh bayi dan balita. Dari 42 kecamatan di Garut, contoh kasus gizi buruk dapat ditemukan di Kecamatan Pasirwangi. Berdasarkan data resmi yang dimiliki Puskesmas Gadog, Kecamatan Pasirwangi, kasus gizi buruk yang dihimpun dalam kurun waktu satu tahun terakhir tercatat sebanyak 11 kasus. “Namun diperkirakan jumlahnya bisa lebih dari itu. Karena data ini kami peroleh bukan dari bidan, melainkan dengan datang langsung ke lapangan dan ada juga warga yang membawa anaknya ke puskesmas karena harus berobat,” kata Yudi Permana, Petugas Medis Puskesmas Gadog, Kamis (20/2/2014). Selain Puskesmas Gadog, di Kecamatan

Pasirwangi juga terdapat satu puskesmas lainnya, yaitu Puskesmas Padaawas. Masing-masing puskesmas melingkupi beberapa desa yang ada di kecamatan ini. “Puskesmas Gadog membawahi enam desa. Meski demikian, jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan di

muman MENPAN dan BAKN mengenai pengumuman kategori dua di Kabupaten Bantaeng yang kami duga adanyan pemalsuan dokumen sehingga ada aroma Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam penerimaan kategori dua, serta begitu besarnya desakan dari masyarakat menuntut kami mengambil suatu tindakan untuk perubahan dalam tatanan pemerintahan berdemokrasi bersih dan bersahaja,” paparnya. “Untuk itu kami deklarasikan Forum PALMAK yang tergabung diantaranya, Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI 45), Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (LIPAN), LKIN, LP3HAM, Pemuda LIRA beserta beberapa organisasi Mahasiswa,” tandasnya. Yusdanar menambahkan bahwa dari gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menuntut diadakannya uji kelayakan/ uji materi dan prosestin verifikasi memberi sanksi kepada oknum pejabat yang terlibat berupa sanksi administrasi. “Namun bagi oknum pejabat yang terbukti memalsukan Surat Keputusan (SK) Bupati/Dinas terkait maka kami minta supaya oknum pejabat tersebut diproses melalui jalur hukum yang berlaku di NKRI,” kata Yusdanar. (MAIL)

wilayah kerja puskesmas kami ini mencapai 11 kejadian. Belum lagi jika ada kasus yang tidak dilaporkan. Jika ditambah dengan data dari Puskesmas Padaawas, jumlah gizi buruk di Kecamatan Pasirwangi bisa lebih banyak lagi,” ungkapnya. Menurut dia, salah satu ciri anak penderita gizi buruk memiliki berat badan yang sangat kurang. Selain itu, lingkar lengan atas anak penderita pun berukuran kecil. “Pada pertengahan 2013 lalu, kami menerima laporan ada satu bayi berusia tiga bulan dengan berat hanya 3,5 kilogram, panjang 33,4 cm, dan lingkar lengan atas yang kecil meninggal dunia. Bayi ini berasal dari kalangan tidak mampu. Saking miskinnya, orang tuanya mengganti air susu ibu (ASI) dengan teh manis, karena tak mampu membeli susu,” ungkapnya. Seperti diketahui, kasus gizi buruk di Kecamatan Pasirwangi terjadi di Kampung Sirnajaya RT02/06, Desa Sirnajaya. Anak berusia 12 tahun, Nengsih, telah menderita gizi buruk sejak dilahirkan. Kondisi memprihatinkan ini diperparah dengan penyakit kanker hati yang diidap Nengsih sejak usianya tujuh tahun. Penyakit kanker tersebut, mengakibatkan perut putri pasangan Herman (55) dan Entin (45) ini semakin membesar serta membuatnya tidak bisa tidur terlentang. (Alex/Itang/Hilman)


15

NUSANTARA

Kapolri :

Berbagai Potensi Kerawanan Pemilu Perlu Perhatian Serius Platmerah – Apel Konsolidasi Gelar Pasukan yang diselenggarakan di seluruh Kesatuan Kewilayahan ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personel dan kelengkapan sarana prasarana Polri beserta unsur terkait sebelum diterjunkan ke lapangan. Dengan demikian diharapkan semua perencanaan yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan optimal, dalam rangka mensukseskan PENGAMANAN PEMILU 2014 perlu kita cermati pada pelaksanaan Pemilu 2014 terdapat berbagai potensi kerawanan yang perlu memerlukan perhatian serius kita semua untuk diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan Pemilu 2014″ Demikian amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, JENDERAL POLISI Drs. SUTARMAN, yang disampaikan oleh Kapolres Banyumas, AKBP Dwiyono. SIk, M.Si yang bertindak selaku pembina Apel,Konsolidasi Gelar Pasukan dalam rangka Operasi “MANTAP BRATA -2014” di Halaman GOR Satria Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (04/2). “Berbagai potensi kerawanan tersebut dapat terjadi dalam setiap tahapan Pemilu berupa Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; termasuk Tindak Pidana Umum. Yang harus dapat dikelola dan ditangani oleh Polri secara professional, transparandan akuntabel.” Papar Kapolres Terkait dengan Tindak Pidana Pemilu, lanjut Dwiyono, Polri bekerjasama dengan Kejaksaan dan Bawaslu diharapkan dapat mengoptimalkan peran sentra Gakkumdu; sehingga dapat menyelesaikan dengan tuntas setiap pelanggaran Pemilu yang terjadi. “Oleh karena itu dalam rangka menjamin stabilitas Kamtibmas selama berlangsungnya Pemilu 2014, Polri menggelar OPERASI KEPOLISIAN TERPUSAT DEN-

Kapolres Banyumas, AKBP Dwiyono. SIk, M.Si GAN SANDI “MANTAP BRATA – 2014”, yang dilaksanakan selama 224 hari di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan kegiatan Preemtif dan Preventif yang didukung kegiatan Intelijen, penegakan hukum kuratif dan rehabilitasi dalam rangka mengamankan setiap inti Pemilu 2014,” Harap Kapolri, Jenderal Polisi Sutarman. Gelar operasi Mantap Brata diikuti jajaran TNI, Polri, Panwaslu, Satpol PP, Dinhubkominfo, Satuan pengamanan, dan organisasi kemasyarakatan serta dihadiri Wakil Bupati Banyumas dr Budi Setiawan, Anggota Forkompinda, para Kepala SKPD, pimpinan Partai Politik, dan undangan lain. Operasi Mantap Brata ditandai dengan penyematan tanda Kasatgas operasi mantap Brata dan penyematan pita tanda operasi oleh Kapolres Banyumas kepada perwakilan dari Polri, TNI dan Polisi Pamong Praja. ( Sugeng Triono)

Bupati Tegal :

PAUD Salah Satu Program Prioritas Pendidikan Nasional Platmerah | Slawi, Jawa Tengah – Usia dini merupakan periode sangat vital bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada umur 0–6 tahun itu, seluruh potensi anak berkembang sangat pesat, terutama kecerdasannya. Oleh karena itu, para pakar psikologi bersepakat menyebut periode usia dini sebagai golden age (usia emas). Begitu pentingnya periode usia emas ini, maka pemerintah, pendidik, orang tua, hingga masyarakat harus memperhatikan betul pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Menurut Bupati Tegal Enthus Susmono, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah mengambil langkah sangat tepat dengan menetapkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu program prioritas pendidikan nasional. Salah satu upaya penting untuk memacu mutu PAUD adalah meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikannya. Dikatakan Bupati, dari sekian banyak program yang digulirkan untuk mendongkrak mutu PTK PAUD itu, salah satu yang termasuk program strategis adalah pendidikan dan pelatihan (diklat) berjenjang bagi para pendidik PAUD, yang termasuk dalam program besar pembinaan karier melalui program peningkatan kompetensi. “ Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pendidik PAUD secara cepat dan simultan,” kata Enthus di hadapan peserta Diklat Pelatihan Berjenjang Pendidik PAUD di SMA/SMK PGRI Slawi, Kemarin (24/02). Bupati juga memaparkan berbagai ketentuan, dimana dengan jelas bahwa bagi pendidik PAUD yang belum berkualifikasi S-1 atau D-IV, yakni guru pendamping dan pengasuh, harus memiliki sertifikat diklat yang terstandar. Pihaknya menyebut Diklat Berjenjang PTK PAUD. Sementara itu, Ketua PD Himpaudi Kabupaten Tegal Kartono ST, melaporkan bahwa perkembangan PAUD di Kabupaten Tegal sangat pesat. Karena sejak berdiri tahun 2006 telah banyak membantu pemerintah dalam usaha perluasan akses dan mutu PAUD, yaitu dari perkotaan sampai perdesaan untuk jumlah Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang sebelumnya hanya 38 lembaga sekarang mencapai 380 lembaga. Artinya pertambahan lembaga PAUD setiap tahunnya mencapai lebih dari 50 lembaga.(Wahid/PM)

Kapolda : Kapolres Tak Berani Tembak Geng Motor, Sebaiknya Pakai Rok Saja BANDUNG, Jawa Barat — Kapolda Jawa Barat Irjen Pol M Iriawan memerintahkan bawahannya untuk memberantas anggota geng motor di Bandung dan Jawa Barat yang kedapatan melakukan tindak kriminalitas. Menurutnya, salah satu upaya untuk memberantas geng motor yang kerap melakukan tindak kriminal adalah dengan cara tembak di tempat. Kendati demikian, cara tersebut merupakan langkah terakhir ketika upaya preventif tidak bisa lagi dilakukan. “Yang terakhir kita upayakan represif, cepat, tegas, tuntas. Demi kepentingan masyarakat banyak, maka kita bisa lakukan itu (tembak di tempat),” kata Iriawan saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Viaduct, Kota Bandung, Rabu (19/2/2014). Lebih lanjut Iriawan manambahkan, langkah tembak di tempat yang diperintahkan kepada jajarannya sudah ada dalam standar operasional prosedur (SOP) yang harus dilakukan. Jadi, kata dia, tidak semua geng motor pelaku kriminal akan ditembak di tempat. “Jadi bukan asal tembak. Kalau dia melawan dan membahayakan petugas

atau masyarakat banyak, baru boleh,” katanya. Imbauan untuk tembak di tempat, lanjut Iriawan, sudah diinstruksikan ke semua polres di Jawa Barat. Namun, diakui Iriawan, masih banyak Kapolres yang takut untuk melakukannya. Menanggapi hal tersebut, Iriawan mengancam akan “mendandani” kapolres

yang masih takut untuk melakukan tembak di tempat kepada geng motor pelaku tindak kriminalitas. “Ukur celananya, ganti pakai rok. Kalau tidak berani (tembak di tempat) ya, sudah pakai rok saja,” ujarnya. Iriawan mengatakan, langkah tegas itu sengaja diambil untuk membuat

masyarakat merasa aman dan nyaman. Sebagai orang Bandung, Iriawan tidak ingin daerahnya dikacaukan oleh geng motor. “Itu komitmen saya untuk menciptakan suasana yang kondusif,” ujarnya. Malu kalau ada apa-apa saya diam saja. Percuma saya jadi Kapolda Jawa Barat,” tutupnya. (Hendri)

Oknum Anggota Dewan .......... dari hal. 13 Purnomo selaku sekcam terkesan menutupnutupi dengan adanya hal yang bergejolak di desa Sukabumi kec.Mayangan dan menganggap remeh persolan tersebut. Padahal kesejahteraan rakyatnya adalah bentuk keberhasilan dari pada pemimpin-pemimpinnya serta suatu keberhasilan dalam membina rakyatnya. Bahkan tanpa disadari, Adi Purnomo selaku sekcam melontarkan katakata yang bernada emosi dan raut wajah meremehkan. Setelah klarifikasi langsung dengan Adi Purnomo selaku sekcam, dia berdalih akan melaksanakan rapat dengan para intansi terkait dan kedua calon RT tersebut, namun

dari pihak warga sudah tidak mau lagi dengan adanya pencalonan ulang. Namum yang diharapkan warga setempat adalah pemilihan ulang dan para calonnya adalah orang baru. Dengan adanya keputusan dari warga seperti itu LPK PASOPATI yang didampingi tim Platmerah mengusulkan kepada Kepala Desa sesuai amanat dari warga desa Sukabumi kec. Mayangan. Meskipun hanya interaksi lewat telpon seluler, Kepala Desa tersebut menerima permintaan warga dan siap dijalankan, Menurut data yang dihimpun platmerah, masalah ini udah terkatung-katung sekitar lima bulan, tetapi tidak ada tindakan dari pihakpihak setempat yang berwenang. Bisa disim-

pulkan, dengan adanya hal yang seperti ini berarti dari pihak intansi yang terkait tergolong mandul dalam menangani persoalan yang bergejolak di desa Sukabumi kec.Mayangan. Hal seperti ini mungkin dianggap sepele bagi intansi-intansi pemerintahan, namun dari masalah yang sepele seperti yang terjadi di atas tersebut, adalah pembelajaran bagi para pemimpin-pemimpin negeri ini supaya sadar bahwa bangunan pemerintahan bisa berdiri tegak jika kita peduli, teliti dan dengan detail menyelesaikan hal sekecil apapun. (Said/Aminullah/Ajis)


16

SERBA - SERBI

Kepala BJB Buahbatu

Keluarkan Statmen Sepihak Plat Merah | Bandung – Merasa tidak terima pernyataan Asep Wawan yang melakukan tindakan sehinggga mengakibatkan dipecatnya Erika dari perusahaannya, Erika lapor Propam Polda Jabar. Tak hanya itu, kepala BJB cabang Buah Batu Nence Ratna Wulan juga mengeluarkan statmen yang dinilai sepihak, yang seharusnya tidak perlu disampaikan oleh seorang kepala cabang. Menurut informasi yang dihimpun plat merah online, bermula dari utang piutang antara Erika dengan Darmawan. Kemudian Darmawan minta jaminan atas uang yang dipinjam Erika, dan kemudian Erika menyerahkan satu unit mobil Avanza yang dia rental seharga Rp225.OOO perhari. Darmawan mengetahui bahwa mobil yang dijaminkan tersebut adalah milik rental. Karena dinilai cicilan mobil

mengalami kemacetan, maka pemilik mobil mendesak agar mobil tersebut segera dikembalikan. Maka dibuatlah suatu kesepakatan bahwa mobil akan dikembalikan dalam waktu 7 hari, namun yang disayangkan saat itu Asep Wawan yang juga pemilik mobil telpon ke BJB mempertanyakan masalah SP3K. Akibat dari pernyataan Asep Wawan tersebut, pihak BJB menemui BJU yang merupakan vendor dari BJB untuk mempertanyakan masalah Erika, akhirnya BJU memecat Erika atas dengan dasar laporan dari Polda Jabar. “Masalah mobil kan baru akan diselesaikan minggu depan sesuai kesepakatan, tapi kenapa pa Asep telpon ke BJB padahal kan tidak ada hubungannya,” tutur Erika. Sementara itu sesaat setelah Erika melaporkan masalah ini ke Propam Polda Jabar, Asep

Tunjangan Sertifikasi Guru Swasta dan TK Nunggak 3 Bulan Platmerahnews.co.id | Probolinggo, Jawa Timur – Kepala Diknas Kota Probolinggo, Drs. Endro Suroso Msi, ketika di konfirmasi mengenai tunjangan sertifikasi untuk guru swasta dan TK periode tahun 2013 yang masih menunggak 3-4 bulan, mengatakan jika sudah waktunya keluar ya keluar. Berbeda dengan penjelasan Kemendikbud di salah satu surat kabar nasional yang menyatakan memberikan toleransi pencairan tunjangan profesi guru (TPG) hingga 30 april 2014. Dalam surat edaran Mendikbud Mohammad Nuh kepada seluruh walikota dan bupati seluruh Indonesia meminta melaporkan pembayaran atau penyaluran TPG tersebut kepada menteri keuangan maksimal pada tanggal 5 mei 2014. Jika terlambat mereka akan di beri sanksi penangguhan pencairan anggaran TPG pada tahun depannya. Sedangkan dari Inspektur Jenderal (irjen) kemendikbud, Haryanto Umar, menyebarkan tim untuk uji petik pencairan TPG. Agar kasus telatnya pencairan di tahun 20102013 tidak terulang lagi. Sebanyak 195 ribu guru SMA/SMK di salurkan lewat Bank BNI 46. Kemudian SD, SMP, MTS dan Pengawas sejumlah 1 juta guru. Terakhir 35 ribu guru TK dan play grup, TPG di salurkan melelui Bank BRI. Keluhan di daerah menyatakan keluhannya karna harus berganti-ganti bank meski sudah menyisakan saldo di rekening masing-masing. Serta alasan yang di sampaikan oleh pihak diknas adalah karna terlambatnya data masuk baik ke pihak pusat ataupun ke pihak bank. Kenapa harus terlambat klu hal tersebut sudah merupakan ketentuan baku nasional, bahkan rekening sudah siap dan online. (ag).

mencoba menghubungi kepala cabang BJB Buah Batu Nence Ratna Wulan. “Ibu Erika itu konditenya jelek, dia orangnya tidak jujur dan sebelum pa Asep telepon saya, sebenarnya Erika mau dikeluarin,” tutur Nince lewat handphone-nya yang kebetulan saat itu di-loudspeaker. Erika mempertanyakan

pernyataan nence yang mengetakan bahwa Erika tidak jujur. Semestinya pernyataan Nence tidak perlu disampaikan ke pihak umum, Platmerah men-

coba konfirmasi lewat sms ke Nence, namun sampai saat ini tidak menjawab konfirmasi tersebut. ( Tim )

Selamat Hari Jadi Kabupaten Banyumas

Dengan Hari Jadi Ke 432, Kita Wujudkan

Banyumas

Ir Achmad Husein Bupati Banyumas

Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Berbudaya

(6 April 1582-6 April 2014)

Dr Budhi Setiawan Wakil Bupati Banyumas

SELAMAT

HARI PERS NASIONAL 2014 Administratur/KKPH Banyumas Timur

Wawan Triwibowo, S.Hut, MP

Direktur Utama PDAM Kabupaten Banyumas

AGUS SUBALI, SE.,Ak.

Pemberitahuan Kepada seluruh anggota PLATMERAH, diberitahukan bahwa mulai tanggal 1 Januari 2014, Kartu Tanda Anggota (KTA) berubah fomat seperti contoh di samping, dan format KTA yang lama dinyatakan tidak berlaku. Informasi selanjutnya hubungi Redaksi.

Edisi mei 2014 bongkar fakta tajam dan terarah  

Plat Merah hadir untuk memberi warna baru surat kabar mingguan di Jawa Barat pada khususnya, dan global (Internasional) pada umumnya, dengan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you