Page 1

MANUSIA BERWAJAH DEWA DALAM PERSPEKTIF MACHIAVELLI “Surat Cinta Untukmu Sang Pemimpin� Oleh: Pedro dos Santos

I. PENGANTAR Machiavelli melontarkan sinisme terhadap tradisi kekuasaan yang sudah mengalami pendobrakan legitimasi religius. Selubung gaib yang selama berabadabad menutup wajah sang raja sebagai manusia biasa menjadi wajah Dewa sudah dikuak dan wajah seorang penguasa menjadi wajah manusia kembali. Penguasa bukanlah personifikasi dari keutamaan-keutamaan moral. Lalu timbul pertanyaan baru tentang kekuasaan yakni atas dasar apa penguasa mempunyai wewenang untuk memberi perintah dan menghukum warga yang menolak perintahnya? Machiavelli mewarisi paham kekuasaan dari tradisi agama Yahudi-Kristen yang menolak identifikasi penguasa dari wilayah ilahi dan menempatkannya dalam tata tertib kehidupan manusia biasa, yang tunduk pada kehendak Tuhan, dapat dikritik serta meminta pertanggungjawaban dari segi moralitas. Pandangan Machiavelli sebenarnya berseberangan dengan positivisme hukum. Ini hanya mau menegaskan bahwa validitas hukum tidak berkaitan sama sekali dengan penilaian moral dan bentuk-bentuk penilaian lainnya. Berhubungan dengan inkoherensi politik dan moralitas ditegaskan kembali oleh Thomas Hobbes (1588-1679). Hobbes menegaskan otoritas penguasa yang menjadi sumber legitimasi hukum satu-satunya. Auctoritas, non veritas facit legem-otoritas, dan bukanlah kebenaran yang menciptakan hukum.1 Machiavelli sebenarnya secara tegas memisahkan moralitas dari politik. Di mana sang penguasa dalam menjalankan tugasnya dapat menghalalkan segala cara demi keamanan dan kemakmuran negaranya. Moralitas pun tidak dapat diperhitungkan.

1

Otto Gusti Madung. Politik: Antara legalitas dan Moralitas, (Maumere: Ledalero, 2009), p.viii.

1


II. POLITIK DAN MORALITAS SANG PENGUASA Machiavelli berangkat dari pengalaman bagaimana penguasa bangsa Romawi berwajah dua yakni berwajah manusia biasa dan berwajah Dewa. Para penguasa menggangap dirinya sebagai personifikasi dari yang ilahi. Dan semua prosedur hukum berada dalam tatanan moral, hal ini dikritisi oleh Machiavelli bahwa penguasa dalam mengambil keputusan tidak perlu melihat penilain moral. Baginya politik dan moralitas dua bidang yang terpisah dan tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Dalam urusan politik tidak ada tempat membicarakan masalah moral. Hanya satu hal yang penting yaitu bagaimana meraih sukses dengan memegang kekuasaan. Rupanya hukum dalam hirarki moralitas yang ditantang oleh Machiavelli sudah dikembangkan oleh Thomas Aquinas yakni: 1. Hukum Ilahi 2. Hukum Kodrat 3. Hukum Buatan Manusia. Artinya seluruh alam semesta dan manusia harus taat pada hukum ilahi. Dengan mentaati hukum ilahi kita mentaati Allah sebagai pencipta segala sesuatu, karena hukum ilahi adalah Allah sendiri, bertindak sesuai dengan hukum ilahi manusia dengan sendirinya telah berpartisipasi dalam hukum ilahi karena kodrat segala makluk mencerminkan hukum abadi.2 Legitimasi kekuasaan membenarkan segala teknik pemanipulasian dukungan masyarakat terhadap kekuasaan yang ada. Karena itu tidak ada nilai etis dalam kehidupan politik, maka seorang penguasa dapat saja memutuskan dan melanggar perjanjian yang pernah diucapkan baik kepada rakyatnya maupun kepada negaranegara tetangganya.3 Machiavelli sebenarnya anti terhadap penguasa yang berwajah dua yakni mempesona sekaligus menakutkan. Mempesona dan menakutkan ini menurutnya pemimpin yang berwajah manusia dan berwajah Dewa. Sang penguasa tidak dilihat subyek yang bertanggungjawab atas tindakannya melainkan hanya sebuah wadah yang digerakkan oleh kekuatan ilahi. Dan karena sang penguasa hanyalah wadah dari yang ilahi maka rakyat atau warga negara tidak dapat meminta pertanggungjawaban moral dari penguasa. Masyarakat tinggal menerima apa yang dikehendaki oleh penguasa tanpa sikap menuntut dan tanpa hak untuk mendengarkan. nasib rakyat tergantung pada belas kasihan sang penguasa. Hal ini sebenarnya sikap sinismenya terhadap sang penguasa yang memerintah atas nama institusi ilahi, hak rakyat dibatasi dan tidak ambil bagian dalam roda pemerintahan bangsanya. Prinsip politik ini dihayati dan diyakini oleh Gereja Katolik purba yang

2

Frans Asisi Moruk, Hukum Kodrat Dalam Pandangan Thomas Aquinas, dalam Seri Buku Vox (Maumere: Ledalero, 2005), p. 53. 3 Niccolo Machiavelli. Il Principe, (Penterj: C. Woekirsari), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), p. xxxii.

2


bertahan dalam penganiayaan para penguasa Romawi selama tiga abad pada awal perkembangan komunitas Kristiani. Machiavelli menegaskan kembali dalam Il Principe bahwa negara yang kuat tidak perlu ada pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan. Penguasa harus benar-benar berkuasa atas negaranya dan bila negara dalam keadaan bahaya penguasa dapat menghalalkan segala cara demi mempertahankan eksistensi negaranya.

Maka

negara

harus

membutuhkan

oposisi

yang

kuat

untuk

menyempurnakan pola menajemen kekuasaanya, karena tujuan terakhir perjuangan penguasa adalah kemuliaan dirinya sendiri. III. PENUTUP DAN CATATAN KRITIS Seorang politikus harus memprioritaskan keamanan negaranya tanpa meminta pendapat dari pihak mana pun. Oleh sebab itu moralitas sangat tidak diperhitungkan ketika sang penguasa menjalankan misi politiknya. Ide totaliter seperti ini akan memicu konflik yang berkepanjangan dalam negara. Sang penguasa dalam menjalankan tugasnya mesti meminta persetujuan dari pihak lain dalam negara

sehingga

keputusan

itu

menjadi

keputusan

bersama

dan

dapat

dipertanggunggungjawabkan secara bersama-sama pula. Konsep Machiacelli ini hanya dapat diterima apabila negara dalam situasi darurat. Dalam catatan penutup ini dapat saya bandingkan dengan sistem pemerintahan Mari Alkatiri di negara baru Timor Leste. Mari Alkari secara tidak langsung mengadopsi sistem kepemimpinan Machiavelli di mana beliau mengambil keputusan bersifat totaliter-subyektif dan menyimpang dari nilai-nilai moral universal. Salah satu kebijakan politiknya yang sempat memicu konflik adalah pelajaran Agama Katolik dapat diajarkan secara fakultatif di negara yang berfondasikan iman Kristen Katolik dan demokratis ini. Dan kebijakan lainnya Alkatiri memecat 559 anggota FDTL (Angkatan Bersenjata Republik Demokratik Timor Leste) tanpa ada persetujuan dari Parlemen. Sikap penguasa seperti ini dapat memicu konflik dan durasi kepemimpinan pun tidak akan bertahan lama seperti yang dibayangkan sebelumnya 4. Penguasakah Aku...?

4

Sang Penguasa bertindak di luar tatanan moral dapat berakibat fatal yakni menimbulkan konflik dalam pemerintah, dan lebih berbahaya reputasi kepemimpinan sebagai penguasa dapat terancam. Contoh yang dapat saya ambil adalah sikap penolakan masyarakat Timor Leste terhadap keputusan pemerintah Alkatiri untuk mengajarkan Pelajaran Agama Katolik secara fakultatif. Masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan PALACIO DO GOVERNO (Istana Pemerintah) dan mendesak agar Mari Alkatiri segera diturunkan dari jabatanya. Barisan depan penolakan keputusan pemerintah adalah agama di bawah pimpinan Uskup Dili dan Baucau.

3


4

Politik dan moralitas  

Moralitas penguasa

Politik dan moralitas  

Moralitas penguasa

Advertisement