Page 1

The digital newsletter on social security in Indonesia

Selasa, 01 Mei 2012

Edisi: 08 / Mei 2012 Our Sponsors:

Our Partners:

ARTIKEL/BERITA PILIHAN

Mayday, 100.000 Buruh Akan Minta BPJS Operasional Tepat Waktu Sebanyak 100.000 buruh siap menyambut Hari Buruh se-Dunia alias Mayday pada 1 Mei nanti. Seperti tahun sebelumnya, isu yang muncul masih seputar tuntutan pemenuhan hak-hak kaum pekerja tersebut. Said Ikbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengungkapkan, 100.000 buruh tersebut berasal dari tiga konfederasi yang bakal aksi pada 1 Mei. “Tiga tuntutan sebagai isu utama yaitu jaminan sosial, upah layak, dan tenaga kerja outsourcing,” katanya, Selasa (17/4). Said menjelaskan, isu jaminan sosial terkait permintaan buruh kepada pemerintah agar menepati janjinya dalam merealisasikan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). “Kami minta BPJS Kesehatan berlaku pada 1 Januari 2014 danBPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015,” tandasnya. Buruh khawatir kedua program jaminan sosial tersebut bakal berlarut-larut karena banyak kepentingan yang menghambat selesainya aturan pelaksana BPJS. Menurut Said, buruh juga meminta upah layak dengan merevisi Kepmen 17/2005 tentang Komponen Hidup Layak (KHL). Jumlah komponen yang saat ini terdiri dari 46 item harus ditambah menjadi 122

item. Proses revisi ini diminta selesai pada bulan juli nanti. Selain itu, pihaknya meminta sistem kerja outsourcing dihapus karena tidak sesuai dengan UU 13/2003. Dalam beleid tersebut diatur bahwa perusahaan tidak bisa menggunakan tenaga kerja outsourcing pada jenis usaha inti. Said menambahkan, pihaknya juga akan mengumumkan manifesto perjuangan buruh Indonesia sebagai persiapan dibentuknya Dewan Buruh Nasional. Dirjen PHI dan Jamsostek Kemnakertrans Ruslan Irianto Simbolon berharap, momen 1 Mei tetap positif tidak berujung tindakan anarkis. Ia mengaku telah menemui kepala dinas tenaga kerja di daerah agar bersiap menghadapi aksi buruh di wilayahnya masing- masing. “Itu adalah masanya buruh bersuka ria dan dilakukan secara positif,” ujar Said. Hal senada diutarakan Ketua Kadin Suryo Bambang Sulistyo. “Itu adalah hak para buruh untuk menyampaikan aspirasi asal tidak merusak,” terang Sulistyo. Sumber: Kontan

The Social Security Newsletter© | Institut Jaminan Sosial Indonesia

Karakteristik Pekerja Sulitkan Pemerintah Tetapkan Iuran BPJS Upaya pencapaian kepesertaan menyeluruh dalam jaminan kesehatan menghadapi tantangan yang tidak ringan jika dikaitkan dengan karakteristik angkatan kerja yang ada.

Halaman 2

DJSN: Penyakit Ringan Sebaiknya Tidak Ditanggung BPJS BPJS Kesehatan yang mulai beropersi pada 2014 dan BPJS Ketenagakerjaan pada 2015 masih menyimpan persoalan. Di antaranya, jenis penyakit apakah yang ditanggung oleh BPJS?

Halaman 4


INSTITUT JAMINAN SOSIAL INDONESIA

1

Jelang Transformasi, Pemisahan Aset Jelang masa peralihan (transformasi)

menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, manajemen Jamsostek menyiapkan pemisahan aset pengelola dan peserta. Karena dari Rp 116,7 triliun aset yang dikelola saat ini, lebih dari 90 persen merupakan milik 34,28 juta pekerja peserta Jamsostek. Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga optimistis nilai aset pekerja bisa mencapai Rp 130 triliun sampai akhir tahun 2012 lew at penempatan di sektor yang berorientasi menciptakan lapangan kerja baru. Jamsostek akan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Ketenagakerjaan mulai 1 Januari 2014 dan beroperasi selambatnya 1 Juli 2015 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang BPJS. “Proses investasi sekarang harus jauh lebih hati-hati, lebih terbatas dan yang terpenting bagi kami sekarang adalah menyiapkan konsep pemisahan aset bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar proses peralihan bisa berjalan dengan lancar pada saatnya nanti,” jelasnya, Sabtu Hotbonar mengatakan, Jumat lalu menyaksikan penandatanganan nota

Jamsostek

kesepahaman pendampingan hukum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja antara Kepala Kantor Wilayah II Jamsostek Sutrisno dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Yafiz Ham di Batam, Riau. “Penandatanganan kerja sama yang kedua ini diharapkan bisa lebih mengoptimalkan upaya meningkatkan kepesertaan Jamsostek di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, dan Lampung,” katanya. Sekretaris Jamdatun Yafiz Ham menegaskan, proses penegakan hukum perdata akan berjalan persuasif dengan somasi dan negosiasi. Apabila obyek UU Nomor 3/1992 masih belum tergerak menunaikan kewajiban dan Jamsostek memberikan surat kuasa, baru jaksa menindak secara hukum. “Kami lebih persuasif dengan memperingatkan lebih dulu dan meminta mereka taat hukum. Kasus seperti ini jumlahnya banyak dan kami

The Social Security Newsletter© | Edisi: 07 / Apr 2012

Siapkan

terus selesaikan bertahap,” ujar Yafiz. Hotbonar kemudian mendampingi Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ruslan Irianto Simbolon meninjau kompleks 20 menara rumah susun sejahtera sewa (Rusunawa) Jamsostek di kawasan industri Kabil, Batam, Kepulauan Riau. Rusunawa yang telah siap menampung 4.000 pekerja lajang peserta Jamsostek tersebut, rencananya akan diresmikan Presiden SBY, pada 27 April 2012. Sumber: Pos Kota


INSTITUT JAMINAN SOSIAL INDONESIA

2

Karakteristik Pekerja Sulitkan Pemerintah Tetapkan Iuran BPJS Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan ditetapkan mulai beroperasi di 2014 dan BPJS Tenaga Kerja pada 2015, namun upaya pencapaian kepesertaan menyeluruh jaminan kesehatan menghadapi tantangan yang tidak ringan jika dikaitkan dengan kondisi karakteristik angkatan kerja yang ada. Hal tersebut terjadi karena menurut Anggota Komisi Penyusun dan Pengkajian Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Timoer Soetanto, meski angka pengangguran (unemployment rate) relatif rendah hanya 7,4 persen. Namun angka setengah penganggur sangat besar yang mencapai 28,3 persen sehingga sukar untuk teridentifikasi dalam menetapkan iuran. “Dari 107,41 juta pekerja, terdapat sekitar 32,8 juta pekerja yang sebenarnya masuk kategori setengah penganggur,” katanya saat menyampaikan roadmap pencapaian universal coverage jaminan sosial nasional dalam forum wartawan Kemenkokesra, di Bogor baru-baru ini. Menurutnya, mereka bekerja tetapi jam kerjanya sedikit yaitu di bawah 35 jam per minggu. Selain itu upah mereka pun terlampau rendah dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah pula. Sekitar 22,28 persen pekerja Indonesia tidak pernah sekolah dan 29,22 persen hanya tamat sekolah dasar. Sebagian besar bekerja di usaha kecil dan mikro, yang sebagian besar pada lokasi yang tidak permanen. Lebih lanjut dikemukakan, pekerja yang bekerja diusaha tersebut tentu sulit untuk diidentifikasi apakah mereka dalam kondisi PHK atau

tidak, sementara dalam UU SJSN mengharuskan mereka yang di PHK tetap dijamin selama kurun waktu 6 bulan. “Dengan karakteristik angkatan kerja seperti itu upaya penyelenggaraan jaminan kesehatan (BPJS) menghadapi tantangan besar dalam pengumpulan iuran,” ungkapnya. Sebab menurutnya, kepesertaan jaminan kesehatan hanya bisa dilakukan jika peserta mampu membayar iuran. Seperti dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (1) UU SJSN bahwa peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah. “Untuk itu pemerintah perlu mempersiapkan besarnya iuran jaminan kesehatan yang tidak saja ditujukan sebagai bantuan iuran kepada penduduk miskin dan tidak mampu, tetapi juga bantuan iuran bagi korban PHK dan pekerja cacat total tetap serta tidak mampu,” ungkapnya. Lebih lanjut dikatakan, jaminan tersebut tidak hanya untuk peserta tetapi juga kepada anggota keluarga

The Social Security Newsletter© | Edisi: 07 / Apr 2012

peserta seperti yang dinyatakan dalam pasal 20 ayat 2 UU SJSN. Namun meski dihadapkan pada persoalan seperti itu, ia mengaku yakin bahwa, penyelenggaraan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan akan berjalan tepat waktu sesuai yang diinstruksikan UU BPJS dan UU SJSN. Sumber: Portal Infopublik

COMING SOON…

1.

Social Security Goes to Society “Sistem Jaminan Sosial Nasional: Perspektif Perlindungan Pekerja” | FKM Universitas Diponegoro Semarang, 16 Mei 2012

2.

Workshop-Seminar: “Universal Coverage dan Struktur Biaya Rumah Sakit” | Hotel Santika Premiere Jogja, 19-20 Juni 2012


INSTITUT JAMINAN SOSIAL INDONESIA

The Social Security Newsletter© | Edisi: 07 / Apr 2012

3


INSTITUT JAMINAN SOSIAL INDONESIA

4

Anggota DJSN: Penyakit Ringan Sebaiknya Tidak Ditanggung BPJS yang bisa membuat masyarakat miskin bertambah miskin,” katanya.

Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan yang akan mulai beropersi pada 1 Januari 2014 dan BPJS Ketenagakerjaan pada I Juli 2015 masih menyimpan persoalan. Di antaranya, mengenai jenis penyakit apakah yang semuanya ditanggung oleh BPJS? “Ini harus diperhatikan karena penyakit-penyakit ini memberikan peluang kepada penderitanya untuk tiba-tiba menjadi miskin,” kata anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Timoer Soetanto dalam “Pertemuan Tahunan Forum Wartawan Kesra (Forwara)” di Sentul, Bogor, Sabtu. Menurut Komisi Penyusunan dan Pengkajian DJSN ini, sebaiknya penyakit-penyakit ringan seperti batuk, pilek, dan sejenisnya tidak ditanggung dalam BPJS. Pihaknya meyakini, untuk penyakit-penyakit seperti itu, masyarakat miskin sanggup membiayai sendiri. “Datang ke puskesmas dengan biaya Rp 5.000, misalnya, masa tidak sanggup? Nah, yang harus ditanggung BPJS itu penyakitpenyakit berat, seperti jantung,

Persoalan lain yang harus diselesaikan, menurut Timoer, terkait pelayanan di rumah sakit pemerintah dan swasta. Perbedaan pelayanan itu bisa dimaklumi mengingat rumah sakit pemerintah mendapat subsidi, sementara rumah sakit swasta tidak. Karena itu, sebelum BPJS Kesehatan beroperasi, harus segera disamakan persepsi agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan sama. “Namun, upaya pencapaian kepesertaan menyeluruh jaminan kesehatan menghadapi tantangan yang tidak ringan jika dikaitkan dengan kondisi angkatan kerja yang ada,” katanya. Dia mengungkapkan, angka pengangguran terbuka memang relatif rendah, hanya 7,4 persen. Namun, angka setengah penganggur sangat besar, mencapai 28,3 persen. Dari 107,41 juta pekerja, terdapat 32,8 juta pekerja yang masuk sebagai pekerja setengah penganggur. Mereka bekerja tetapi jam kerjanya sedikit, di bawah 35 jam per minggu. Dari mereka yang bekerja, rata-rata upahnya rendah, dikarenakan rendahnya pendidikan. Sekitar

The Social Security Newsletter© | Edisi: 07 / Apr 2012

22,28 persen pekerja Indonesia tidak pernah sekolah dan 29,22 persen hanya tamat sekolah dasar. Sebagian besar bekerja di usaha kecil dan mikro, yang sebagian besar pada lokasi yang tidak permanen. “Dengan karakteristik angkatan kerja seperti itu, upaya penyelenggaraan kesehatan akan menghadapi tantangan besar dalam pengumpulan iuran,” ujarnya. Meski dihadapkan pada sejumlah masalah, pihaknya yakin, penyelenggaraan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan berjalan tepat waktu sesuai yang diinstruksikan UU BPJS dan UU SJSN. Masih ada waktu untuk menuntaskan persoalan ini. Karena itu, dukungan berbagai pihak sangat diharapkan, terutama dari pemerintah daerah. Diharapkan, dengan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi), kepesertaan jaminan kesehatan dapat mencakup semua lapisan masyarakat Indonesia. Sumber: Suara Karya


INSTITUT JAMINAN SOSIAL INDONESIA

DJSN Usulkan Iuran Jaminan Sebesar Rp27.000/orang/bulan

5

Kesehatan

Pemerintah perlu segera menetapkan dan merinci rencana induk sistem pelayanan kesehatan dasar untuk pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2014. Jika tidak, masa transisi tidak akan cukup untuk menyiapkan masyarakat dan praktisi kesehatan menghadapi perubahan sistem. Kondisi ini bisa menimbulkan kekacauan dan resistensi dari masyarakat. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Fachmi Idris, pekan lalu, di Jakarta, mengatakan, sistem layanan kesehatan di Indonesia saat ini belum terstruktur. Pengobatan masih menjadi fokus utama, sedangkan pencegahan penyakit kesehatan kurang. Akibatnya, jumlah kasus penyakit tidak menular lebih besar dari penyakit menular.

dan

promosi

Hal ini dialami semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin yang ditanggung Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Ini membebani keuangan negara. Apalagi, biaya pengobatan penyakit tak menular besar dan seumur hidup. ”Upaya promotif dan preventif penting untuk mencegah buruknya status kesehatan,” katanya. Hal senada dinyatakan peneliti Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Andreasta Meliala. Penting segera menata sistem rujukan. Setiap orang yang sakit harus berobat ke dokter umum lebih dulu di fasilitas kesehatan primer, seperti dokter puskesmas, dokter klinik, atau dokter keluarga. Hanya yang benar-benar membutuhkan layanan dokter spesialis atau subspesialis yang dirujuk ke rumah sakit. Idealnya, dari 1.000 warga, hanya 21 orang yang dirujuk ke rumah sakit sekunder, 9 orang menjalani rawat inap di rumah sakit sekunder, dan 1 orang yang dirujuk ke rumah sakit tersier. Dokter umum menjadi pintu pertama penjaga kesehatan masyarakat. ”Jika semua ke rumah sakit untuk penyakit ringan, rumah sakit rujukan akan jadi puskesmas raksasa,” katanya. Kualitas layanan rumah sakit akan makin turun karena tingginya beban. Agar masyarakat, khususnya kelompok menengah dan atas, mau berobat ke dokter umum, kualitas layanan kesehatan primer harus ditingkatkan, baik dari proses maupun peningkatan kompetensi dokter, termasuk cara komunikasi dengan pasien. Penataan sistem rujukan harus diimbangi dengan distribusi dokter spesialis dan subspesialis secara merata. Fasilitas rumah sakit di daerah harus sama sehingga manfaat Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bisa dirasakan seluruh rakyat secara adil. Iuran Menurut Fachmi, pengutamaan upaya promotif dan preventif serta penataan sistem rujukan akan memengaruhi biaya kesehatan yang ditanggung negara. Saat ini, pemerintah menanggung pengobatan 76,4 juta penduduk dalam Jamkesmas Rp 6.500 per orang per bulan. ”Dalam era SJSN, biaya sebesar itu tidak mencukupi untuk mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas, rasional, dan optimal,” katanya. Selama ini, nilai tanggungan pemerintah masih mencukupi karena hanya 25 persen penerima Jamkesmas yang memanfaatkan bantuan. Di sisi lain, keluhan muncul dari dokter dan tenaga kesehatan lain yang merasa kerjanya dihargai murah serta pengelola rumah sakit akibat sulitnya pencairan tagihan. Agar layanan kesehatan berkualitas, rasional, dan optimal, DJSN mengusulkan besaran iuran program Jaminan Kesehatan sebesar Rp 27.000 per orang per bulan. Sumber: Kompas.com The Social Security Newsletter© | Edisi: 07 / Apr 2012


INSTITUT JAMINAN SOSIAL INDONESIA

Institut Jaminan Sosial Indonesia Pondok Indah Plaza I Kav. UA 22, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310, Indonesia Telepon : +62 21 71117 251 Tony : +62 813 2029 5409 Website : http://www.inssin.org/ Email : contact.us@inssin.org

The Social Security NewsletterŠ | Edisi: 07 / Apr 2012

6

social-security-newsletter-ijsi-edisi-08-mei-2012  

item. Proses revisi ini diminta selesai pada bulan juli nanti. Said menjelaskan, isu jaminan sosial terkait permintaan buruh kepada pemerint...