Page 1

NEWSLETTER | INSTITUT JAMINAN SOSIAL INDONESIA

Edisi: 02 / Jan 2012

Newsletter

Selasa, 31 Januari 2012 Foto: Kegiatan SSGS IJSI di Makassar pada tanggal 18 Januari 2012

BERITA UTAMA

Askes dan Jamsostek Siapkan Roadmap Transformasi BPJS PT Askes dan PT Jamsostek dengan supervisi dari Kementerian BUMN menyiapkan roadmap transformasi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan dan ketenagakerjaan. Menko Kesra Agung Laksono mengatakan waktu dua tahun yang diamanatkan UU BPJS untuk mulai beroperasinya kedua badan tersebut bukanlah waktu yang panjang. “Transformasi kelembagaan harus dipersiapkan secara matang dan seksama, sehingga PT Askes dan PT Jamsostek saat ini sudah menyiapkan roadmap transformasi untuk menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.” ujarnya saat membuka seminar UU BPJS yang digelar Kadin hari ini. Selain aspek hukum yang harus dipatuhi dalam transformasi tersebut, lanjut Agung, perlu juga mempertimbangkan kepentingan peserta lama jangan sampai merasa dirugikan dengan berubahnya manfaat yang diperoleh. Menurutnya, transformasi kelembagaan harus juga mempertimbangkan aspek lain yang sifatnya berdampak nasional, seperti kepemilikan aset, pemutusan hubungan kerja, investasi yang sudah berjalan, dan

komitmen yang sudah disepakati dengan lembaga di dalam maupun luar negeri. Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto menyatakan pihaknya menghargai keputusan yang dicapai oleh pemerintah dan DPR untuk menerbitkan UU BPJS. Dengan undang-undang ini, dia menambahkan maka Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah pelayanan kesehatan rakyat dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja. Namun Kadin menilai terdapat dua masalah besar yang menghadang implementasi UU BPJS di masa depan. “Masalah pertama tentang dapat tidaknya prinsip good governance ditegakkan dalam pengelolaan dana jaminan kesehatan dan jaminan tenaga kerja oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang berbentuk BUMN,” tuturnya. Masalah besar kedua menyangkut dukungan kepada dunia usaha agar secara berkelanjutan memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Sumber: Bisnis.com

Bupati Majalengka Tolak Bayar Iuran Askes Untuk PNS-nya Bupati Majalengka menolak untuk mengalokasikan anggaran pembayaran Askes sebesar 2 persen ke dalam APDB Majalengka..

Halaman 2

Kadin Minta Pemerintah Libatkan Stakeholder Susun PP UU BPJS Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, James T Riady, meminta pemerintah agar segera menyusun peraturan pelaksana UU BPJS dan dalam menyusun peraturan pelaksana seperti PP yang dimaksud pemerintah harus melibatkan sejumlah stakeholder.

Halaman 4

00


NEWSLETTER | INSTITUT JAMINAN SOSIAL INDONESIA | Edisi: 02 / Jan 2012

1

Wamenkeu: BPJS Kesehatan Bisa Operasional Januari 2014 Asalkan.. Pemerintah optimistis dapat melaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan pada Januari 2014. Saat ini, pemerintah sudah merampungkan 80 persen peraturan presiden dan peraturan lainnya. Perdebatan paling alot, yaitu terkait besaran dana premi yang harus dibayarkan pemerintah bagi golongan rakyat miskin. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang mengatakan itu ketika ditemui seusai Pembukaan Seminar UU BPJS: “Implikasi Perubahan Sistem Jaminan Sosial Nasional Indonesia, Antara Harapan dan Realita” yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Hotel Sahid Jaya, Jln. Jend. Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (31/1). Menurut dia, saat ini ada perbedaan yang cukup tajam antara premi Jamkesmas dengan premi Jamsostek maupun Askes. Premi Jamkesmas yang dibayarkan pemerintah selama ini sebesar Rp 6.000,00, sementara Premi Jamsostek/Askes mencapai Rp 19.000,00. “Kami sedang membahas berapa angka ideal karena tidak mungkin iuran itu beda. Sekarang sedang dirumuskan angka idealnya itu agar pekerja sektor swasta ini tidak seolah-olah menjadi donatur bagi miskin,” ujarnya. Berdasarkan hasil survey, kata dia, besaran premi ideal dapat mencapai Rp 20.000,00 hingga Rp 30.000,00. Ia mengakui angka ideal itu belum disepakati, terutama pemerintah karena itu berdampak pada pengalokasian anggaran yang harus dibayarkan. “Kita masih harus hitung lagi, karena pemerintah juga harus berpikir ulang

karena itu artinya empat kali lipat dananya,” katanya. Selain itu, DJSN juga telah menetapkan 114 langkah road map menuju pembentukan BPJS yang tengah disosialisasikan hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar dapat segera diimplementasikan. “Sekitar 80 persen regulasi yang diperlukan dalam transisi ini sudah selesai, jadi kita optimis lah BPJS kesehatan dapat terealisasi pada waktunya 1 Januari 2014,” ucapnya. Sebagai organisasi pengusaha, Kadin meminta agar pemerintah melibatkan organisasi itu dalam menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang hitungan jaminan dan iuran beserta jumlahnya agar lebih jelas, berimbang, dan terbuka. Kekhawatiran paling besar Kadin yaitu terkait pengelolaan dana jaminan sosial yang jumlahnya sangat besar. “Penggunaannya hanya akandibagikan kepada individu yang mengklaimnya sehingga data yang harus diawasi akan banyak sekali, termasuk akumulasi dana yang tidak digunakan karena pengumpulan dana lebih besar dari klaim yang dibayarkan,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto. Optimisme pelaksanaan BPJS juga diutarakan Wakil Menteri Keuangan Ani Ratnawati asal syarat-syaratnya terpenuhi. Pertama, yaitu kestabilan ekonomi secara makro dapat terus terjaga. Kelangsungan program BPJSsangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan infrastruktur penunjang seperti tenaga kesehatan, fasilitas rumahsakit, puskesmas, dan lainnya. “Kalau ekonomi baik, lapangan kerja tersedia, tidak terjadi

PHK, maka premi akan tetap terkumpul dengan baik,” ucapnya. Selain itu, kunci sukses BPJS yaitu database penduduk penerima jaminan sosial yang harus selalu terbaru. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mendesak agar Kementerian Dalam Negeri dapat segera merampungkan database penduduk secara online untuk menghindari terjadinya kartu identitas ganda dan palsu. Ani juga menekankan pentingnya profesionalisme personil manajemen BPJS nanti, terutama karena menyangkut pengelolaan dana yang sangat besar. Terakhir, ia meminta agar kriteria investasi yang dapat dilakukan BPJS dapat diperketat dan diutamakan untuk mendukung sektor riil. Sumber: Pikiran Rakyat

COMING SOON… 1.

Diskusi Panel “Jaminan Pensiun Wajib: Apa dan Bagaimana Skenarionya?”

2.

Social Security Goes to Society – Surabaya: “Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Produktifitas Bangsa”.


NEWSLETTER | INSTITUT JAMINAN SOSIAL INDONESIA | Edisi: 02 / Jan 2012

Bupati Majalengka Tolak Bayar Iuran Askes Untuk PNS-nya Bupati Majalengka menolak untuk mengalokasikan anggaran pembayaran Askes sebesar 2 persen ke dalam APDB Majalengka. “Kami menolak kewajiban mengalokasikan 2 persen dalam anggaran untuk iuran asuransi kesehatan untuk PT Askes,” kata Bupati Majalengka, Sutrisno, Kamis, 19 Januari 2012. Seperti diketahui, dalam Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2008 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesehatan untuk Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana 2 persen untuk PT Askes dalam APBD-nya. Menurut Sutrisno, aturan tersebut sangat memberatkan keuangan daerah. “Selain itu gaji PNS pun sudah dipotong 2 persen untuk asuransi kesehatan tersebut,” katanya. Jumlah ini sudah lebih dari cukup sehingga tidak perlu lagi mengalokasikan dana tersebut dalam APBD. Sutrisno menyatakan, jumlah klaim asuransi kesehatan dari Majalengka hanya sebesar Rp 13 miliar, sedangkan dana dari iuran Askes PNS yang dipotong 2 persen jumlahnya mencapai Rp 25 miliar. “Jadi masih ada sisa Rp 12 miliar lagi yang tentunya secara cuma-cuma menjadi milik PT Askes,” katanya. Sutrisno juga menyebut peruntukan 2 persen anggaran untuk asuransi kesehatan itu pun tidak jelas. “Bahkan bisa dikatakan korupsi terselubung yang dikemas dalam payung hukum,” kata Sutrisno. Ia menyebut PP 28 tahun 2008 itu bertentangan dengan pasal 1 huruf A UU no 22 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah, dimana asuransi disebutkan merupakan tanggungjawab pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat. “Karena itu kami tetap menolak mengalokasikan dana 2 persen dalam APBD untuk asuransi kesehatan serta mendesak agar PP 28/2008 dicabut,” kata Sutrisno. Sekretaris Asosiasi Pemerintah Kepala Daerah Seluruh Indonesia (APKASI), Aang Hamid Suganda, berjanji segera melakukan langkah hukum dan melayangkan surat ke Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan terkait soal ini. “Kami dari APKASI sudah setuju dengan ide dari

Bupati Majalengka dan akan segera menindaklanjutinya ke Kemendagri dan Kemenkeu,” kata Aang. Surat itu akan berisi desakan pencabutan PP 28 tahun 2008 tersebut. Sumber: Tempo

Pemerintah Optimis Dana Awalan BPJS Cair Pada 1 November 2012 Pemerintah akan mengajukan alokasi dana Rp4 triliun pada APBN-P 2012 untuk jaminan kesehatan dasar dan jaminan ketenagakerjaan. Menko Kesra Agung Laksono menuturkan, dana tersebut akan teralokasi 1 November 2012. Dia juga mengatakan diperlukan data yang akurat untuk penerima bantuan BPJS tersebut. “99 persen dana Rp2 triliun akan teralokasi 1 November 2012. Namun diperlukan data yang akurat mengenai penerimaan bantuan BPJS,” kata dia usai Seminar UU BPJS, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (31/1/2012). Selain BPJS untuk jaminan kesehatan dasar yang dianggarkan sebesar Rp2 triliun, BPJS untuk ketenagakerjaan akan menganggarkan Rp2 triliun untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Kedua BPJS tersebut akan dibentuk dan beroperasi pada 1 Januari 2014. Namun untuk BPJS ketenagakerjaan, diberikan kelonggaran. Paling lambat beroperasi pada 1 Juli 2015. Sumber: OkeZone.com

2


NEWSLETTER | INSTITUT JAMINAN SOSIAL INDONESIA | Edisi: 02 / Jan 2012

3

KEGIATAN KAMI Foto (Kiri-Kanan): M. Alimin Maidin (Dekan FKM Unhas); Hasbullah Thabrany (Guru Besar UI); M. Kamaruzaman (P2JK Kemenkes RI); Ahmad Nizar Shihab (Komisi IX DPR RI); Wahyu Handoko (PT Askes Regional IX); dan moderator.

Presentasi Pembicara Para peserta Social Security Goes to Society Makassar sedang mendengarkan presentasi dari pembicara. Peserta kegiatan ini datang dari berbagai macam institusi, diantaranya adalah dari dinas kesehatan, rumah sakit, industri farmasi, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Sesi Tanya Jawab Salah 1 (satu) peserta sedang mengajukan pertanyaan kepada para pembicara di kegiatan Social Security Goes to Society - Makassar.

FAKTA KEGIATAN

400 peserta Sekitar 400 (empat ratus) orang peserta dari berbagai institusi mengikuti kegiatan ini.

5 pembicara 5 (lima) orang yang mewakili stakeholder dan penentu kebijakan menjadi pembicara dalam kegiatan ini.

PENYELENGGARA DAN SPONSOR Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 18 Januari 2012 bertempat di Auditorium Fak. Kedokteran Univ. Hassanudin Makassar oleh Institut Jaminan Sosial Indonesia bekerjasama dengan FKM Univ. Hassanudin dan disponsori oleh PT Askes (Persero).

Social Security Goes to Society - Makassar: “Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Produktifitas Bangsa� Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pun pensiun. Program SJSN ini bukan sebatas tanggung jawab negara, tetapi program ini adalah milik bersama antara pemberi kerja dan pekerja (baik di sektor formal maupun di sektor informal), bahkan seluruh rakyat. Selain aspek teknis, untuk menyelenggarakan SJSN dibutuhkan beberapa peraturan perundangan pelaksana, salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS). Pembahasan RUU BPJS saat ini sudah memasuki masa kritis, dimana waktu pembahasan yang tersisa hanya tinggal sekitar 24 (dua puluh empat) hari lagi. Sejauh ini, Panitia Khusus (Pansus) BPJS sudah menghasilkan banyak kesepakatan penting yang akan merubah penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia menjadi lebih baik, di antaranya adalah dengan telah disepakatinya transformasi PT (Persero) Askes menjadi BPJS penyelenggara program Jaminan

Kesehatan bagi seluruh penduduk (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN). Melalui Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), PT (Persero) Askes ditugaskan untuk bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan bagi seluruh penduduk. Saat ini, posisi kepesertaan program jaminan kesehatan di Indonesia sudah mencapai angka 119,7 juta jiwa. Namun demikian, hingga bulan Agustus 2011 jumlah tertanggung dalam program JPK Jamsostek hanya sebanyak 5,6 juta orang dari 41,5 juta pekerja di sektor formal. Rendahnya angka ini ditengarai karena minimnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam meningkatkan kepedulian, kepatuhan, dan penegakan hukum agar pengusaha mau mendaftarkan pekerjanya dalam program JPK Jamsostek. Oleh karena itulah, sosialisasi yang ditujukan untuk menguatkan peran pemda, khususnya dinas kesehatan dan dinas tenaga kerja, dalam rangka percepatan cakupan kepesertaan semesta dalam program Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, harus dilakukan secara intensif.


NEWSLETTER | INSTITUT JAMINAN SOSIAL INDONESIA | Edisi: 02 / Jan 2012

Kadin Minta Pemerintah Libatkan Stakeholder Susun PP UU BPJS memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Tujuan mulia sebagaimana diamanatkan UUD 1945 itu, kata James, harus dikawal bersama oleh semua rakyat Indonesia agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan Foto: James T. RIady, Wakil Ketua Umum Kadin serta tidak menimbulkan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan beban tambahan bagi kelompok yang selama Industri (Kadin) Indonesia, Bidang Tenaga ini sudah membayar berbagai uiran jaminan Kerja, Pendidikan dan Kesehatan, James T sosial. Menurut James, kekhawatiran yang Riady, meminta pemerintah agar segera paling besar adalah pengelolaan dana jaminan menyusun peraturan pelaksana seperti sosial tersebut, karena belum diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) untuk jelas penggunaannya, karena danaBPJS sudah melaksanakan UU 24 / 2011 tentang Badan pasti akan berjumlah sangat besar. Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dan dalam menyusun peraturan pelaksana seperti Penggunaannya hanya akan dibagikan kepada PP yang dimaksud pemerintah harus individu yang mengklaimnya sehingga data melibatkan sejumlah stakeholder. yang harus diawasi akan banyak sekali, Permintaan itu disampaikan James dalam sambutannya sebagai panitia pengarah dalam seminar dengan tema,”UndangUndang BPJS : Implikasi Perubahan Sistem Jaminan Sosial Nasional” di Jakarta, Selasa (31/). Sambutan James ini dibacakan oleh anggota Kadin Indonesia, Suharyadi. James sendiri masih berada di luar negeri. Seminar tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono. Sebagaimana diberitakan UU 24 / 2011 tentang BPJS disyahkan DPR pada 28 Oktober 2011. DPR sepakat BPJS terbagi dua yakni BPJS I menyelenggarakan program Jaminan kesehatan, termasuk menampung pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero) dan PT Asabri (Persero). BPJS ini akan beroperasi mulai 1 Januari 2014. BPJS II mengelola jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun atau transformasi PT Jamsostek terjadi pada 1 Januari 2014, dan dioperasionalkan paling lama pada Juli 2015. James menegaskan, UU BPJS mempunyai niat baik yaitu agar seluruh masyarakat Indonesia dapat terlindungi hak konstitusinya sesuai dengan amanah UU 1945 pasal 28H ayat (3) yang berbunyi,”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Lalu pasal 34 ayat (2) UUD 1945 berbunyi,”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

termasuk akumulasi dana yang tidak digunakan karena pengumpulan dana lebih dari klaim yang dibayarkan. Menurut James, hitungan jaminan dan iuran beserta jumlahnya haruslah jelas, lebih berimbang dan lebih terbuka karena pada UU Jamsostek terdapat beberapa permasalahan yang melanda hitung-hitungan dari jaminan tersebut. Namun, UU BPJS yang disyahkan 28 Oktober 2011 tidak terdapat tentang teknis tersebut. “Karena teknis tersebut akan akan tertuang dalam PP yang mengikutinya. Makanya penyusunan PP harus melibatkan banyak pihak,” kata James. Agung Laksono dalam sambutannya mengatakan, esensi UU BPJS adalah tentang penetapan dan pengaturan kelembagaan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sesuai dengan amanat UU 40 / 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Menurut Agung, waktu dua tahun yang diamanatkan UU BPJS untuk mulai beroperasinya kedua BPJS bukanlah waktu yang panjang. “Transformasi kelembagaan harus dipersiapkan secara matang dan seksama,” kata dia. Ia mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan peraturan pelaksanaanya yakni ada delapan jenis Peraturan Pemerintah (PP), tujuh Peraturan Presiden, dan satu Keputusan Presiden. Kementerian Kesehatan akan memimpin penyiapan perangkat peraturan

4 yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan, sedangkan yang berkaitan dengan BPJSKetenagakerjaan dipimpin oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “Dalam hal ini saya sudah meminta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk terlibat aktif bersama kedua Kementerian tersebut,” kata Agung.

Sumber: Suara Pembaruan PT A skes (Persero) m engha rapkan m odal awal Bada n Penyelen ggara J amina n Sosial (BPJ S ) Kesehata n yang dit entuka n sekitar R p2 triliu n dapat di manfa atkan un tuk pe mbenaha n inte rnal perusahaa n.

Askes Akan Gunakan Dana Awalan BPJS Untuk Pembenahan Internal

Direktur Operasional Askes Umbu Marambadjawa Marisi mengatakan perlu ada penambahan kantor, sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi informasi (IT) untuk mendukung proses transformasi menjadi BPJS. Dia mengatakan akan ada lonjakan jumlah peserta yang dilayani setelah pihaknya berubah bentuk menjadi badan hukum publik per 1 Januari 2014. Dia menuturkan saat ini Askes melayani 16,5 juta peserta. Setelah menjadi BPJS, maka lembaga tersebut harus dapat melayani sebanyak 240 juta peserta yang merupakan penduduk Indonesia. “Itu artinya perlu ada banyak perkembangan secara internal seperti kantor, SDM, hingga penguatan sistem IT. Kami harapkan modal dapat digunakan untuk itu. Tapi kami belum mendapatkan arahan dari pemerintah,” katanya, hari ini 31 Januari 2012. Saat ini, ujarnya, perseroan sedang mengkaji dan menghitung kebutuhan jumlah kantor dan SDM tambahan, serta rencana pengembangan IT. “Tentu penghitungan itu dengan memperhitungkan jumlah dan kondisi kepesertaan,” katanya. Saat ini, ujarnya, perseroan memiliki 686 titik jaringan berupa kantor cabang, kantor regional, dan rumah sakit yang tersambung secara on line di seluruh Indonesia. Sesuai amanat UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS I atau BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes yang harus dilaksanakan pada 1 Januari 2014. Sumber: Bisnis.com


NEWSLETTER | INSTITUT JAMINAN SOSIAL INDONESIA | Edisi: 02 / Jan 2012

5

SEKILAS IJSI | IJSI in Brief Institut Jaminan Sosial Indonesia (IJSI) adalah sebuah organisasi non pemerintah yang bersifat nirlaba, yang didirikan pada tanggal 25 Januari 2011 oleh beberapa tokoh, pakar, praktisi, dan pemerhati masalah jaminan sosial yang tergabung dalam Yayasan Madera Sejahtera. IJSI bertujuan untuk “Membantu terwujudnya sistem jaminan sosial yang mampu

memproteksi

risiko

sosial-ekonomi

ra

kyat

Indonesia”. Profil lengkap IJSI dapat dilihat dan di unduh di: http://www.inssin.org/profil.

The Indonesia Social Security Institute (IJSI) is a non-profit and

non

government

organization

(NGO)

which

th

established on January 25 , 2011, by several figures, experts, practitioners, and observers of the social security problem, that joined in Madera Sejahtera Foundation. IJSI aims is to “Help the realization of the social security system that is able to protect the socio-economic risk of the people of Indonesia”. IJSI complete profile can be viewed and download at: http://www.inssin.org/profil.

Institut Jaminan Sosial Indonesia Pondok Indah Plaza I Kav. UA 22, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310 Indonesia

Cuncun Tony

: +62 815 1990 8331 : +62 813 2029 5409

Website : http://www.inssin.org/kegiatan Email : contact.us@inssin.org Facebook : http://facebook.com/IJSIndonesia Twitter : http://twitter.com/IJSIndonesia

social-security-newsletter-ijsi-edisi-02-jan-2012  

Masalah besar kedua menyangkut dukungan kepada dunia usaha agar secara berkelanjutan memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap...

Advertisement