Page 5

SELASA- SENIN

13 - 19 AGUSTUS 2019

Bupati Ibnu Buka Rapat Koordinasi Investasi PANGKALAN BARU – Bupati Bangka Tengah(Bateng), H. Ibnu Saleh, menghadiri, dan membuka Rapat Koordinasi Investasi Tahun 2019, yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja(DPMTK) Kabupaten Bangka Tengah di Pan Semujur, Desa Tanjung Gunung, Selasa(6/8/2019). Bupati Ibnu mengatakan bahwa rapat ini sangat penting sebagai upaya Pemkab Bateng dalam peningkatan perekonomian dan pemerataan investasi di daerah, khususnya Kabupaten Bateng, “Terimakasih kepada pemilik Pan Semujur yang sudah memfasilitasi tempat ini, untuk kegiatan rapat yang penting dan langka ini, dan terimakasih juga kepada Dinas DPMTK yang sudah melaksanakan rapat investasi ini,” ungkap Ibnu. Bupati Ibnu menekankan bahwa masih banyak sekali potensi timah yang bisa digali dan dimanfaatkan potensinya, dan sekaligus penataan lahan tambang hasil penambangan sangat penting dilakukan agar anak cucu dapat menikmati lahan tambang dikemudian hari. Ibnu mengaku juga mendorong sektor pariwisata untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, dan mudah- mudahan kata Ibnu RZWP3K ditandangani dan setujui oleh Gubernur dan Ketua Dewan Provinsi Bangka Belitung. “Studi kelayakan, master plan, amdal, sudah ada tetapi belum ada masuk strategis nasional,” tambahnya. Kepala dinas DPMTK Bateng, Hj. Kartina, menjelaskan bahwa Kabupaten Bateng juga mengalami kemajuan pesat dibidang ekonomi dan investasi, “Pertumbuhan perekonomian di Bangka Tengah semakin meningkat dengan bertambahnya sejumlah objek- objek wisata yang ada di Kabupaten Bateng,” kata Kartina. (jon)

Kepatuhan Masyarakat Membayar Iuran BPJS Baru 64 Persen PANGKALPINANG – Kepatuhan masyarakat Bangka Belitung dalam membayar iuran BPJS baru mencapai 64 persen. Hal ini di ungkapkan Galih Mardi Ismiansyah selaku Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik, saat ditemui LASPELA Group, baru-baru ini. “Untuk peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mandiri kita terhitung Juni 2019 itu baru 64 persen kepatuhan membayar iuran,” jelasnya. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mandiri untuk lebih patuh membayar iuran, BPJS kata Galih akan melakukan upaya Soft Collecting dan Hard Collecting. Selain itu BPJS pun melakukan upaya merekrut Kader JKN yang berasal dari Desa-desa di Babel untuk dapat mengelola masyarakat di wilayahnya. “Jika ada penduduk di wilayahnya yang tidak patuh, maka kami serahkan Kader JKN tersebut untuk bertugas mendatangai penduduk,” terangnya. Sementara untuk Pekerja Penerima Upah atau Badan Usaha, BPJS mencatat tingkat kepatuhannya sudah mencapai 99 persen, sedangkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN ataupun APBD kepatuhannya dalam membayar iuran sudah 100 persen. “Karena dengan kita patuh membayar, bukan hanya kita saja yang mendapat manfaat, namun juga seluruh masyarakat, karena dengan menyembuhkan 1 orang membutuhkan 100 orang lain,” imbuhnya. (dnd)

PELANGI DAERAH

5

Belitung Berlakukan Sanksi 50 Juta Bagi Pembuang Sampah Sembarangan TANJUNGPANDAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Belitung akan melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Belitung nomor 23 tahun 2019 tentang tata cara penerapan sanksi pelanggaran atas larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan. Plt Kepala DLH Kabupaten Belitung Edi Usdianto mengatakan Perbup tersebut di sosialisasikan setelah Pemerintah Daerah (Pemda) Belitung, melakukan rapat, dan di bulan agustus ini pihaknya akan melakukan sosialisasi tersebut. “Rapat kamis kemarin sudah di putuskan, nanti kami lakukan sosialisasi dulu. Sosialisasi nya selama satu bulan, dan per tanggal 1 September 2019 nanti kami akan menerapkan peraturan itu,” katanya. Rencana pekan ini sosialisasi tersebut akan dimulai Pemerintah Belitung. Diputuskan wilayah yang di

sosialisasikan tersialisasi akan Oleh: Andini Dwi Hasanah lebih dahulu yaidilakukan setiap tu Kecamatan di kantor camat Tanjungpandan dan Kecamatan dengan mengundang Pak RW, Sijuk, Badau, Selat Nasik serta RT, Kades, Kelurahan dan toMembalong. koh masyarakat, kemudian men“Kecamatan Tanjung Pandan sosialisasikannya di lingkungan ada 4 zonasi, Sijuk ada 2 zonamasing-masing, kemudian pemsi, sedangkan Kecamatan Badau, da akan melakukan sosialisasi Selat Nasik dan Membalong ada melalui media massa, perbupnya 1 zonasi,” terangnya. akan disampaikan di beberaSelanjutnya pria yang disapa pa koran, radia dan juga stikerEdu ini menerangkan sasaran so- stiker,” jelasnya. sialisasi tersebut, mengajak masIsyak menyebutkan perbup yarakat Belitung untuk sama-sa23 tahun 2019 yang akan berma mensosialisaskan perbup ini. laku 1 september 2019 untuk “Agar seluruh masyarakat penegakkannya menggunakan 2 memahami serta mengerti maksistem, yaitu laporan masyarakat sud dan tujuan, prosedur, pelakdan sistem tilang yang dilakukan sanaan, perbup dari mulai operapetugas setempat yaitu Penyidik si/laporan masyarakat ,pemberPegawai Negeri Sipil (PPNS) kasan, pelimpahan oleh PPNS ke yaitu Polisi Pamong Praja. pengadilan,” jelasnya. “Kemudian akan dilakukan Sementara itu wakil bupasidang melalui Pengadilan Negti Belitung Isyak Meirobie meneri, masuk kategori tindak pigatakan sosialisasi Perbup 23 tadana ringan hukuman maksimal hun 2019 akan dilaksanakan awRp. 50.000.000 atau kurungan al agustus hingga akhir agustus, badan,” terangnya. serta pelaksanaan eksekusi akan Selanjutnya Wabup mendilaksanakan tanggal 1 Septemgatakan Perbup ini merupakan ber 2019. terjemahan dari paraturan daer“Seluruh jajaran-jajaran suah terkait dengan persampahan dah melakukan koordinasi, sodan perbup merupakan turunan

untuk melakukan eksekusi serta perbup ini akan sangat efektif untuk menimbulkan efek jera, dan mengingatkan masyarakat untuk terus membudayakan menjaga kebersihan tidak membuang sampah sembarangan, ini berlaku untuk siapapun yang berkunjung ke kabupaten Belitung. “Singapura dan jepang menegakkan peraturan sampah sudah puluhan tahun, sekarang kita kagum dengan negaranya yang bersih, semua itu butuh proses dan pasti ada pro dan kotra, tetapi ini demi kemajuan bersama, Belitung akan menjadi destinasi wisata internasional,” tandasnya. (din)

Realisasi Pajak Alat Berat di Kabupaten Bangka Sudah Mencapai Angka 86,18% SUNGAILIAT –– Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Bangka sudah mendapatkan Rp 243.744.590 atau 86,18 persen dari pajak alat berat per juli 2019. Target penerimaan pajak pada alat berat di kabupaten bangka pada tahun 2019 sebesar Rp 282.837.065. Dalam hal ini, Kepala UPT Bakeuda Bangka, Yeri mengatakan realisasi penerimaan pajak alat berat tersebut cukup baik. “Sampai saat ini masih berjalan baik sudah 86,18 persen. Kita juga akan terus turun kelapangan untuk menagih langsung ke perusahaan-perusahaan ataupun ke perorangan yang punya alat berat,” ungkapnya, Senin kemarin. Yeri mengatakan pada Tahun 2018 lalu, Kabupaten Bangka sendiri terdapat 291 alat berat. Namun ia juga mengatakan bahwa masih ada alat berat yang belum terdata oleh pihak UPT Bakeuda Bangka. “Alat berat ini kemungkinan masih ada yang belum terdata di kita. Saat ini kami sedang menggali potensi ini, kami juga turun langsung ke lapangan dan bersinergi dengan aparat desa,” terangnya. Ia mengatakan pihaknya melakukan pendekatan terlebih dahulu dangan para pengusaha terkait pembayaran pajak alat beratnya.

“Kita lakukan dengan cara pendekatan dulu, alhamdulilah responnya baik. Kita tinggal menggali potensi (alat berat yang belum terdata) yang ada,” tambahnya. Namun ia mengatakan tidak semua alat berat yang ada di bangka ini dimiliki oleh orang Bangka sehingga pihaknya tidak berhak mengambil pajaknya. “Ada juga alat berat di Bangka tapi pemiliknya luar bangka, jadi kita minta data pembayarannya saja. Kalau belum bayar, kita imbau saja untuk segera dibayar,” ungkap Yeri. UPT Bakeuda sendiri hanya bisa menagih dan memberi rekomendasi teguran jika ada pemilik ataupun perusahaan yang tidak membayar pajak alat beratnya. “Kita hanya mendatangi, menagih dan tegur saja kalau memang ada yang belum bayar. Ini harus kita maksimalkan karena uang itu juga akan kembali ke daerah dan dirasakan oleh warga sendiri,” ungkapnya. Yeri mengharapkan kepada masyarakat yang belum membayar pajak, untuk segera melaporkan kepada UPT Bakeuda Bangka, karena menurutnya pajak tersebut dari rakyat kembali ke rakyat. “Bagi masyarakat yang belum membayar pajak silahkan untuk melapor kepada kami, karena pajak kan untuk masyarakat juga,”harapnya. (mah)

Satpol PP Basel Minta Warga tidak Menambang Timah di Area Persawahan TOBOALI – Setelah dilakukan penertiban 5 unit aktivitas tambang timah (TI) ilegal di kawasan aliran irigasi persawahan Desa Ranggung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Satuan Pol PP Basel meminta penambang TI ilegal tersebut untuk menghentikan dan keluar dari area persawahan itu. Kabid Trantibum Satpol PP Basel, Untung menegaskan apabila penambang TI ilegal itu masih mengulangi dan melakukan aktivitas di area persawahan desa Ranggung, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas dengan menyita alat mesin TI untuk dibawa ke kantor Satuan Pol PP Basel. “Kalau masih melakukan aktifitas penambangan akan kami sita dan dibawa peralatannya ke kantor Satpol PP,” tegasnya, Selasa (6/8). Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka dan melakukan aktivitas tambang timah di area persawahan, karena hal itu dapat merusak aliran irigasi air persawahan sehingga dampak timbulnya kerusakan pada cetak sawah di daerah sekitar. “Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas tambang timah yang dampaknya merusak air irigasi persawahan petani,” imbaunya. Ia menuturkan, penjelasan dari ketua Gapoktan desa Ranggung dan dari Dinas Pertanian Basel, bahwa aktivitas di area cetak sawah tidak boleh dilakukan lagi dikarenakan area itu merupakan area untuk persawahan. (pra)

Profile for Paudar Wahyudi

Bergotong Royong Bnagun Peradaban  

Media Satya Laskar Pelangi

Bergotong Royong Bnagun Peradaban  

Media Satya Laskar Pelangi

Advertisement