Issuu on Google+

PATTIRO Annual Report 2005


Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Ketua Yayasan Syahrir Wahab Direktur Eksekutif Ilham Cendekia Divisi Riset Sad Dian Utomo Divisi PengembanganSosial Muhammad Subhan Divisi Keuangan dan Administrasi Yusriani Manurung Divisi Advokasi Danardono Siradjudin Divisi Perempuan Maya Rostanty Divisi Media Dini Mentari PATTIRO TANGERANG Muslih M. Amin PATTIRO SERANG Ujon Sujono PATTIRO MALANG Much. Fahazza PATTIRO GRESIK M. Saifullah PATTIRO PEKALONGAN Aminuddin Aziz PATTIRO SEMARANG Susana Dewi Rohimah PATTIRO SOLO Setyo Dwi Herwanto


Executive Summary

Bergerak dari Pinggiran, Menuju Perubahan

Pada awal milenium ini harapan terhadap lahirnya tatanan masyarakat yang demokratis mekar berkembang di Indonesia. Seiring dengan terjadinya banyak perubahan situasi sosial dan politik yang dibawa oleh Reformsi 1998 dan penerapan otonomi daerah tahun 1999, bangkit pula harapan orang Indonesia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Istilah “kehidupan yang lebih baik� tidak sekedar dalam arti tercukupinya kebutuhan fisik primer semata, tetapi juga diakuinya martabat semua orang untuk turut serta dalam menentukan arah perjalanan bangsa ini. Banyak orang dari kalangan rakyat biasa ingin berperan aktif dalam membangun negeri ini. Bukan hanya karena euforia atau keinginan yang secara impulsif muncul di tengah situasi krisis berkepanjangan sejak 1997. Tetapi karena mereka melihat bahwa pendekatan pembangunan telah dijalankan terbukti gagal. Terjadinya pemerintahan yang lemah tapi korup, serta rapuhnya fondasi ekonomi dan kultur sosial masyarakat pada waktu itu, memberi bukti kegagalan tersebut. Banyak orang yang kemudian berharap segera terbukanya pintu-pintu partisipasi publik. Yaitu pintu-pintu yang memungkinkan semua orang untuk berdiri sejajar menentukan arah perjalanan bangsa ini. Pada masa-masa di mana harapan terhadap partisipasi publik itu begitu kuat, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) memulai

3


Executive Summary

perjalanannya. PATTIRO ingin terlibat aktif memberi kontribusi untuk tercapainya harapan itu. PATTIRO memandang bahwa untuk tercapainya harapan itu, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan. Pendekatan pertama adalah dengan masuk pada warga untuk melakukan pemberdayaan dan pendidikan kritis pada warga. Dengan itu diharapkan potensi partisipasi yang ada di dalam diri warga akan tumbuh berkembang. Pendekatan kedua adalah masuk mempengaruhi sistem. Dan menawarkan alternatif-alternatif untuk pembaharuan sistem pengambilan keputusan publik. PATTIRO memulai dengan pendekatan pertama pada awal kegiatannya, yaitu pada tahun 2000an. Kemudian dua tahun berikutnya, PATTIRO mulai melakukan juga pendekatan kedua, dengan tanpa meninggalkan pendekatan pertama. Sampai saat ini upaya penguatan kapasitas partisipasi warga dilakukan bebarengan dengan advokasi untuk perubahan sistem pengambilan keputusan publik.

4

Tahun 2004 adalah periode di mana PATTIRO bergerak dari “advokasi di luar sistem� menjadi “advokasi merubah sistem�. Pada tahun ini, PATTIRO berusaha menguatkan pengaruhnya bagi perubahan sistem pengambilan keputusan publik di daerah. Usaha yang dilakukan dalam rangka itu adalah mencari dan menyediakan alternatif-alternatif baru sistem pengambilan keputusan publik yang dapat membuka ruang partisipasi publik. Alternatif-alternatif tersebut ditawarkan pada pihak pengambil kebijakan publik untuk diterapkan. PATTIRO bergerak dari upaya pendidikan dan fasilitasi forum-forum warga menjadi upaya penggalangan kerjasama antar stakeholder dan advokasi politik. Dasar pemikiran yang mendasari perubahan model advokasi tersebut adalah keinginan untuk mengusung suara warga masuk sebagai bagian penting dari keputusan publik. Tidak sekedar berteriak-teriak di luar, tanpa dapat memberi pengaruh apa-apa. From noise to voice, demikian harapan yang dibawa dalam upaya-upaya yang kini tengah dijalankan. Kegalauan, keresahan, dan energi yang lahir dari warga yang tersisihkan dari prioritas pembangunan tidak cukup disalurkan menjadi energi kemarahan semata. Noise (kegaduhan) dalam bentuk protes warga, aksi massa dan sebagainya ternyata tidaklah cukup untuk mendorong perubahan di Indonesia. Pengalaman yang diperoleh PATTIRO pada tahun-tahun sebelum ini membuktikan hal itu. Para penguasa sumberdaya di negeri ini telah paham bagaimana caranya memanfaatkan kemarahan massa untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. PATTIRO berusaha melakukan harmonisasi energi kemarahan tersebut agar menjadi suatu energi positif baru, sesuatu yang disebut sebagai: solusi. Suatu voice! Suara yang mengandung penyelesaian dari masalah.


PATTIRO Annual Report 2005

Dalam rangka itu, pada tahun 2004 ini, PATTIRO melakukan beberapa agenda untuk memfasilitasi warga dampingan menemukan solusi atas masalah yang mereka alami. Ada beberapa isu yang menjadi perhatian, yaitu: partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik daerah (peraturan daerah), partisipasi perempuan dalam penganggaran daerah, isu pelayanan publik untuk konsumen miskin, isu ruang partisipasi dalam proses legislasi, dan isu penguatan hak politik perempuan dalam Pemilu 2004. Agenda partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan publik ini merupakan kelanjutan dari program penguatan kapasitas forum warga yang telah dilakukan PATTIRO sejak tahun 2000. Sebelumnya PATTIRO lebih menekankan pada proses. Yaitu proses pendampingan forum warga, peningkatan kapasitas partisipasi warga serta penggalian masalah dan inisiatif warga. Sedangkan pada tahun ini PATTIRO mencoba lebih mengejar hasil. Yaitu disahkannya inisiatif usulan dari warga menjadi peraturan daerah. Karena berbagai hambatan, seperti adanya Pemilu, hasil yang diharapkan tersebut memang belum dapat tercapai tahun ini. Tetapi isu yang dibawa dalam advokasi ini, pada banyak daerah, berhasil menjadi isu publik dan muncul kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah untuk penyelesaian masalah terkait isu tersebut (walau tidak dalam bentuk peraturan daerah). Agenda partisipasi perempuan dalam penganggaran daerah yang dilakukan tahun ini, merupakan kelanjutan dari agenda penguatan partisipasi perempuan dalam kebijakan publik yang telah dilakukan sejak tahu 2001. Pada awalnya agenda tersebut bertujuan memfasilitasi dan memperkuat keterlibataan perempuan / forum warga perempuan di setiap ruang partisipasi publik. Seperti keterlibatan perempuan dalam forum-forum musyawarah kelurahan. Pada saat ini arah program ditingkatkan pada advokasi gender budget bersama kelompok-kelompok perempuan di daerah. Pada isu pelayanan publik, PATTIRO melakukan program untuk mencari model mekanisme komplain atas pelayanan publik yang dapat dijangkau oleh konsumen miskin, khususnya konsumen perempuan. PATTIRO ingin memperkuat voice mechanism bagi keonsumen miskin yang tidak puas terrhadap pelayanan publik dan tidak mempunyai pilihan untuk beralih pada pelayanan publik yang lain. Pada program ini, pendekatan kerjasama antara warga dengan pemerintah

5


Executive Summary

mendapat perhatian penting. Sementara dalam mendorong terbukanya ruang partisipasi publik dalam legislasi, PATTIRO melakukan penelitian mengenai fungsi legislasi pada DPR / DPRD. PATTIRO melakukan ini bersama Koalisi Pembaharuan Legislasi Daerah dan Nasional. Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah struktur, fungsi dan kapasitas dari DPR / DPRD mampu mendukung terjadinya partisipasi publik dalam proses legislasi (proses pengusulan peraturan perundangan). Dalam hal ini, selain sekedar melakukan penelitian, PATTIRO juga mendorong dibentuknya / difungsikannya Badan Legislasi / Panitia Legislasi menjadi suatu pintu masuk untuk pengusulan peraturan . perundangan dari publik. Selain itu, menjelang pelaksanaan Pemilu 2004 yang telah lalu, PATTIRO melakukan pendidikan politik khusus pada kelompok perempuan. Secara khusus tujuan dari pendidikan politik ini adalah agar pemilih perempuan memiliki latar belakang yang rasional dalam menentukan pilihannya. Pada kesempatan itu PATTIRO juga telah melakukan kontrak politik dengan banyak politisi perempuan, yang isinya agar mereka setelah terpilih nanti benar-benar memperjuangkan kepentingan perempuan. Dalam seluruh kegiatan yang telah dilakukannya, selain menjadi fasilitator dari proses-proses demokratisasi yang dilakukan warga, PATTIRO juga seringkali harus turun sebagai pemain. Keterlibatan dalam berbagai proses politik, baik dalam bentuk negosiasi, kerjasama, maupun penentangan, tidak dapat dihindarkan dalam membangun keberdayaan publik. Kekuatan politik baru dari kelompok muda terdidik yang muncul pada Pemilu 2004 kemarin, memberi ruang lebih luas bagi PATTIRO untuk mengembangkan pendekatan kerjasama dalam advokasinya tersebut. Bersama kelompok tersebut PATTIRO mencoba menawarkan berbagai alternatif partisipasi publik untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, PATTIRO mendapat dukungan dari banyak pihak, baik dari organisasi rakyat, organisasi massa, organisasi mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat, pers, partai politik, DPRD dan pemerintah daerah. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terimakasih atas hal itu. Kami juga ingin berterimakasih pada Ford Foundation, The Asia Foundation, Tifa Foundation, Australia Agency for Innternatonal Development dan United Nations development Programme (UNDP) untuk kerjasama yang diberikan dalam penguatan masyarakat warga di Indonesia.


Kata Pengantar Ketua Yayasan PATTIRO

Ketua Yayasan PATTIRO

Assalamu’alaikum Wrh Wbr, Kami mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nyalah kami dapat turut serta dalam proses demokratisasi khususnya dengan mendorong terjadinya tata pemerintahan yang baik di tingkat lokal. Hal tersebut sesuai dengan visi kami. Kami dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) yang kini telah berkembang menjadi organisasi non-pemerintah yang telah memberikan kontribusi dalam pengembangan partisipasi masyarakat warga di Indonesia. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada kawan-kawan organisasi masyarakat warga, pers, mahasiswa, akademisi dan tokoh lokal di daerah-daerah dimana PATTIRO bekerja yakni Serang, Tangerang, Pekalongan, Semarang, Solo, Gresik dan Malang. Kawan-kawan di Jakarta NGO, lembaga donor, akademisi serta international agencies yang telah memberikan kontribusi terhadap kerja-kerja PATTIRO selama ini. Atas dukungan tersebut kami akhirnya dapat mengembangkan resource center, pusat pengembangan advokasi , pusat pelatihan maupun kerja-kerja di tingkat lokal. Sebagai wujud rasa syukur dan terimakasih, kami menerbitkan untuk pertama kalinya laporan tahunan 2004 yang merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh PATTIRO sepanjang tahun 2004. Laporan Tahunan ini merupakan bentuk akuntabilitas kerja-kerja PATTIRO terhadap publik. Semoga laporan singkat ini juga dapat menjadi bahan belajar bagi organisasi non pemerintah lainnya . Kami berharap, laporan ini akan memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menjalin kerjasama dengan lembaga lainnya yang memiliki tujuan yang sama yakni memperkuat Local Good Governance. PATTIRO memandang bahwa penguatan partisipasi masyarakat warga harus dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan semua pihak. Karena itu ke depan, PATTIRO akan

7


PATTIRO Annual Report 2005

mengembangkan warga saja, namun akan mengembangkan kemitraan dengan stakeholder penting lainnya seperti DPR/DPRD, eksekutif, partai politik dan lain-lain. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih untuk semuanya. Semoga hal ini dapat membangun Indonesia yang lebih baik.

Salam,


Kata Pengantar Laporan Tahunan

Kata Pengantar Laporan Tahunan

Tahun 2004 adalah tahun kelima dari perjalanan kami. Bagi organisasi yang baru belajar seperti PATTIRO, lima tahun perjalanan untuk membangun demokrasi adalah waktu yang pendek. Bahkan lima tahun juga waktu yang tidak terlalu lama untuk membangun kesadaran politik dari suatu komunitas kecil. Tahun 2004 juga merupakan tahun pesta politik bagi bangsa Indonesia. Karena ada tiga perhelatan besar politik digelar di tahun ini. Mulai dari pemilu legislatif pada bulan April 2005, berlanjut pada pemilihan presiden tahap pertama pada bulan Juli 2005 dan pemilihan presiden kedua pada bulan September 2005. Media massa penuh dengan wacana demokrasi. Warga di kampung dan desa juga banyak sibuk untuk urusan pesta ini. Terlepas dari beberapa seruan untuk golput, para calon, baik calon legislatif maupun calon presiden, selama bulan-bulan itu menjadi bahan pemberitaan dan pembicaraan di mana-mana. Tidak terkecuali aktivis NGO, terlepas antusias atau sinis, semua konsentrasi pikiran terpusat pada pesta ini. Pesta yang sempurna! Catatan ini adalah perjalanan PATTIRO pada tahun pesta politik. Seperti juga banyak NGO lain, konsentrasi kami banyaak yang tercurah pada pemilihan umum. Pada waktu itu kami termasuk yang cukup optimis bahwa perubahan sosial akan terbantu dengan demokrasi yang tumbuh berkembang bebarengan dengan pesta demokrasi di Indonesia. Setelah semua pemilihan itu terlaksana, setelah semua orang melihat ke bumi lagi, kami harus bersikap lebih realistis. Demokrasi yang telah mekar di Indonesia saat ini baru demokrasi prosedural atau demokrasi simbolik. Bangunannya berbentuk demokrasi, tetapi penghuninya belum benar-benar “publik�. Tidak seluruhnya salah dengan perkembangan demokrasi seperti itu. Setidaknya sudah banyak kemajuan dalam demokratisasi. Tetapi kini kami berpikir: ada sesuatu yang kurang dengan demokrasi semacam ini. Kami makin yakin bahwa yang diperlukan oleh negara ini adalah: berbicara pada rakyat. Berbicara pada rakyat untuk

9


PATTIRO Annual Report 2005

semua urusan yang diputuskan. Bukan hanya ketika memilih presiden atau DPR saja rakyat diajak berbicara. Tetapi dalam semua urusan di mana itu dibiayai dengan uang rakyat atau itu akan menjadikan rakyat sebagai penerima akibat. Kami makin yakin bahwa sistem demokrasi yang perlu dikembangkan, bukan pesta demokrasi. Sistem demokrasi dikembangkan berarti sistem tersebut harus juga dapat masuk pada masalah-masalah keseharian yang dialami rakyat Indonesia.Dalam suara lirih, kami juga berharap pemilihan kepala daerah langsung yang akan dilaksanakan di banyak tempat nanti, tidak menjadi pestapesta baru lagi. Pengembangan model demokrasi dalam berbagai bentuk kebutuhan kini menjadi konsentrasi kami. Pada sektor pelayanan publik kami mengembangkan mekanisme komplain agar konsumen miskin dapat mengajukan keluhannya dengan mudah dan murah. Pada proses penganggaran daerah kami mengembangkan model partisipasi penganggaran yang berperspektif gender. Pada proses pembuatan kebijakan publik kami memfasilitasi komunitas warga untuk memformulasikan inisiatifnya untuk diusulkan menjadi peraturan daerah. Dalam hal ini juga kami mendorong adanya mekanisme legislasi yang partisipatif di DPRD. Berbagai model tersebut kami harapkan menjadi benih dari munculnya demokrasi yang lebih substantif. Kami persembahkan catatan perjalanan ini buat semua orang yang ingin belajar. Termasuk belajar dari kegagalan yang kami lakukan. Kami bukakan lembaran perjalan kami pada Anda, dengan harapan kami memperoleh kritik dari Anda. Karena dari Anda kami belajar. Perjalanan yang telah kami tempuh hingga saat ini, bukan hasil kerja kami sendiri. Ada banyak orang yang telah mengorbankan banyak waktunya untuk bekerja nyata menghidupkan cita-cita kami. Peran dari kawan-kawan NGO yang memberi iklim konstruktif banyak membantu pertumbuhan kami. Dukungan dari berbagai lembaga donor memungkinkan kami melaksanakan rencana-rencana kami. Setulusnya kami ucapkan terimakasih untuk semua itu.

Salam, Ilham Cendekia


Laporan Program FORD FOUNDATION

Advokasi Penguatan Partisipasi Warga dalam Pengusulan Peraturan Daerah

Pada tahun 2004, PATTIRO melakukan advokasi penguatan partisipasi warga dalam pengusulan peraturan daerah. Advokasi ini memiliki dua tujuan. Pertama, mendorong terjadinya proses partisipasi warga dalam pembentukan peraturan-peraturan daerah. Kedua, menyelesaikan masalah-masalah terkait kebijakan publik yang dialami masyarakat melalui peraturan daerah yang substansinya berasal dari masyarakat warga. Advokasi ini dilakukan dengan suatu program yang dilaksanakan di Serang, Tangerang, Bandung, Pekalongan, Semarang, Solo, Gresik dan Malang. Ford Foundation merupakan lembaga yang mendukung berlangsungnya advokasi ini. Advokasi ini memiliki kaitan erat dengan program-program yang telah dilaksanakan PATTIRO sebelumnya, yaitu Penelitian Kesiapan Institusi Lokal dalam Pengawasan Kebijakan Publik Daerah (2000-2001) dan Advokasi Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah (2001-2003). Pada programprogram tersebut, PATTIRO melakukan identifikasi atas permasalahan warga dan memfasilitasi warga untuk menemukan inisiatif penyelesaian masalah. Advokasi penguatan partisipasi warga dalam pengusulan peraturan daerah ini dilakukan untuk

meneruskan inisiatif warga menjadi suatu solusi kebijakan, dalam bentuk peraturan daerah. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan PATTIRO untuk mencapai tujuan di atas. Beberapa tahapan tersebut terdiri dari pengorganisasian komunitas, penyusunan usulan peraturan daerah secara partisipatif, dan pengorganisasian politik.

11 Pengorganisasian komunitas adalah kegiatan pendampingan, peningkatan kapasitas forum warga dan penggalangan jaringan antar forum warga. Kemudian dilanjutkan dengan fasilitasi penggalian masalah dan inisiatif warga. Masalah tersebut


Laporan Program Ford Foundation

12

selanjutnya dikelompokan menjadi masalah yang penyelesaiannya terkait kebijakan publik dan yang tidak terkait kebijakan publik. PATTIRO selanjutnya memfasilitasi secara partisipatif pemecahan permasalahan yang terkait kebijakan publik. Sementara untuk masalah yang tak terkait kebijakan publik warga dapat lebih mudah menyelesaikannya sendiri. Fasilitasi tersebut dilakukan PATTIRO dengan menggali inisiatif solusi dari warga untuk diusulkan menjadi suatu kebijakan daerah. Pengorganisasian komunitas ini telah dilakukan sejak tahun 2000 dan tetap dilakukan hingga sekarang, dengan penekanan pada peningkatan kapasitas warga dalam memanfaatkan ruang-ruang partisipasi. Penyusunan usulan peraturan daerah secara partisipatif merupakan tahap lanjut dari pengorganisasian komunitas. Inisiatif kebijakan dari warga yang telah

diperoleh dari pengorganisasian komunitas diformulasikan menjadi suatu usulan peraturan daerah. Usulan tersebut terdiri dari rancangan peraturan daerah dan naskah akademik. Sebelum diusulkan pada DPRD, PATTIRO mengadakan konsultasi publik dan uji materi atas usulan peraturan daerah tersebut. Setelah itu, baru usulan peraturan daerah tersebut diajukan pada legislatif. Sampai akhir tahun 2004, PATTIRO telah memfasilitasi secara partisipatif lahirnya rancangan peraturan daerah dan naskah akademik di seluruh daerah program. Pada tahap selanjutnya PATTIRO melakukan pengorganisasian politik. Pengorganisasian politik ini dilakukan untuk menggalang dukungan stakeholder terhadap usulan peraturan daerah yang dihasilkan warga. Bentuk dari penggalangan dukungan tersebut


PATTIRO Annual Report 2005

bermacam-macam. Mulai dari lobi personal, aksi massa, kerjasama sampai kontrak politik. Sebelum itu, PATTIRO memfasilitasi warga untuk melakukan pemetaan politik (pemetaan stakeholder). Secara keseluruhan pengorganisaian politik ini telah mengangkat nilai tawar dari usulan peraturan daerah dari warga tersebut. Bersamaan dengan pengorganisasian politik tersebut, warga memasukan usulan kebijakan publik ke DPRD dan minta DPRD menggunakan hak inisiatifnya untuk memperjuangkan usulan tersebut. Hingga saat ini PATTIRO terus memfokuskan diri di pengorganisasian politik. Isu yang menjadi substansi advokasi bervariasi. Sebagian besar peraturan daerah yang diusulkan adalah untuk perlindungan pada profesi marjinal (profesi dengan penghasilan sangat rendah dan penuh ketidak-pastian), seperti : perlindungan profesi pengemudi Becak (Solo), perlindungan guru honorer (Serang), kesejahteraan guru madrasah (Gresik) dan perlindungan status tenaga kerja bagi profesi buruh transportasi (Bandung). Pada dua kota PATTIRO mengambil isu perbaikan sektor pendidikan, yaitu isu subsidi pendidikan untuk kelompok miskin (Semarang) dan isu perbaikan sistem pendidikan (Malang). Selain itu, isu yang diambil PATTIRO di beberapa kota lain adalah isu tanggung-jawab sosial perusahaan pengelola Bandara Soekarno-Hatta terhadap masyarakat sekitar (Tangerang) dan isu pengelolaan asset eks-desa oleh warga (Pekalongan). Pada tahun 2004 ini, advokasi pengusulan peraturan daerah yang

dilakukan PATTIRO telah mencapai perkembangan yang cukup menggembirakan. Setelah seluruh draft rancangan peraturan daerah bersama naskah akademiknya selesai pada kuartal awal tahun ini, PATTIRO bersama warga mulai mengajukan usulan tersebut kepada DPRD. PATTIRO mengusulkan DPRD menggunakan haknya untuk membuat peraturan daerah inisiatif. Mekanisme pembuatan peraturan daerah berdasar inisiatif DPRD ini sebenarnya masih merupakan hal baru di daerah. Tetapi karena kami memandang bahwa mekanisme tersebut lebih membuka ruang partisipasi warga dalam pembuatan peraturan daerah, maka kami menempuh jalan tersebut. Pengorganisasian politik yang dilakukan, telah menjadikan PATTIRO dapat mengakses kerjasama dengan stakeholder-stakeholder penting di daerah. Mereka di antaranya adalah tokoh partai politik, anggota dewan, pemimpin informal masyarakat dan pejabat pemerintah daerah. Proses pengusulan peraturan daerah sangat terbantu dengan terbinanya kerjasama ini. Pada hampir seluruh daerah, usulan peraturan daerah yang diusulkan telah diterima oleh DPRD untuk dibahas. Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden pada tahun 2004 ini cukup mempengaruhi pelaksanaan advokasi yang dilakukan PATTIRO. Keadaan tersebut menimbulkan keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah meningkatnya kompetisi politik di daerah menjelang Pemilu, menyebabkan tokoh-tokoh politik di daerah berebut mencari sekutu. Dalam keadaan tersebut,

13


Laporan Program Ford Foundation

PATTIRO memanfaatkan untuk menggalang komitmen dan kontrak politik baik dengan tokoh politik maupun partai politik. Dukungan terhadap isu yang diperjuangkan PATTIRO meningkat dengan itu. Tetapi di sisi lain, penyelenggaraan Pemilu menyebabkan tidak aktifnya kegiatan di legislatif daerah. Sehingga optimalisasi advokasi tidak dapat dilakukan. Usulan peraturan daerah yang seharusnya dapat dibahas cepat oleh dewan, ternyata tidak dapat dilakukan, karena para anggota dewan sedang sibuk dengan agenda Pemilu. Pada saat Pemilu 2004 tersebut seluruh usulan peraturan daerah yang diajukan, tertahan di sekreatriat DPRD. Pembahasannya baru dilakukan pada masa jabatan DPRD baru, setelah selesai Pemilu. Pada saat susunan anggota DPRD baru telah terbentuk dan mulai bekerja, sekitar bulan Oktober 2004, fungsi legislasi DPRD belum benar-benar berjalan. Sebagian besar anggota dewan masih sibuk dengan pembentukan struktur dewan dan pembahasan tata-tertib. Advokasi pengusulan peraturan daerah belum dapat dilakukan pada waktu itu.

Di sisi lain, PATTIRO melihat bahwa pembahasan tata-tertib DPRD merupakan suatu arena penting untuk membuka ruang partisipasi publik. Secara khusus PATTIRO mendorong dibukanya ruang pengusulan peraturan daerah bagi publik. Sebuah alat kelengkapan di DPRD diusulkan oleh PATTIRO. Yaitu Panitia Legislasi. Sebuah panitia yang secara khusus menangani setiap proses pembentukan peraturan daerah. Panitia seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tetapi dalam usulan ini fungsi panitia ditingkatkan menjadi semacam pintu masuk bagi publik untuk pengusulan peraturan daerah. Ide mengenai keberadaan panita legislasi ini diterima oleh DPRD di kota-kota Malang, Solo dan Pekalongan. Tata-tertib yang diusulkan DPRD pun mencantumkan keberadaan panitia tersebut. Tetapi setelah DPRD melakukan konsultasi dengan gubernur (sesuai PP 25/2004), ternyata pihak eksekutif keberatan dengan keberadaan panitia tersebut, karena alasan anggaran. Advokasi pengusulan peraturan daerah baru muilai dilanjutkan lagi pada akhir tahun 2004. Saat ini PATTIRO tengah meneruskan pengorganisasian politik untuk memperoleh dukungan yang lebih luas lagi. â—?


Laporan Program GENDER dan PEMILU

Konferensi Perempuan Pemilih : Upaya Pemberdayaan Perempuan Pemilih Pemilu 2004 memiliki arti khusus bagi perempuan Indonesia. Banyak perempuan dari berbagai profesi terjun ke dunia politik. Hal ini terjadi sebagai tindak lanjut dari adanya ketentuan keterwakilan perempuan 30% dalam UU Pemilu, yaitu Pasal 65 ayat (1). Akibatnya jumlah perempuan yang menjadi caleg meningkat di semua parpol peserta Pemilu. Di sisi lain, PATTIRO melihat bahwa pemerdayaan terhadap perempuan pemilih, (perempuan yang telah memiliki hak pilih) juga harus dilakukan. Hal ini penting karena Pemilu 2004 mempunyai sistem baru yang berbeda dengan pemilu sebelumnya. PATTIRO memandang bahwa perempuan pemilih perlu mendapat informasi yang benar mengenai sistem Pemilu yang baru ini. Kondisi-kondisi inilah yang menggerakkan PATTIRO untuk melakukan Program Penguatan Peran Perempuan Pemilih Menyongsong Pemilu 2004 yang dilakukan di 4 kota, yaitu Jakarta, Semarang, Bandung, dan Surabaya. Kegiatan-kegiatan yang ada meliputi pendidikan pemilih di tingkat basis melalui FGD basis, Diskusi Serial, Konferensi Perempuan Pemilih. Program ini dilaksanakan pada November 2003 – Maret 2004 atas dukungan dari United Nations Development Programme (UNDP)

FGD dilakukan di 20 kelompok perempuan di masing-masing daerah (kecuali Jakarta). Beberapa kelompok perempuan yang menjadi peserta FGD adalah ibu rumah tangga dari keluarga miskin, kelompok perempuan yang aktif di PKK, basis Aisyiyah, basis Muslimat, basis Fatayat, basis IPPNU, basis Salimah, mahasiswi, perempuan lanjut usia, PSK, kelompok perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, buruh, jemaat gereja, basis wanita Persis, pemulung, guru, pemilih pemula, basis pondok pesantren, penyandang cacat tuna netra, Pendidikan pemilih dilakukan dari dua sisi, yaitu pendidikan kritis dan pendidikan teknis. Pendidikan kritis bertujuan agar pemilih mengetahui urgensi pemilu, peran dan fungsi partai politik, dan cara memilih partai dan caleg yang baik. Melalui metode partisipatif fasilitator memancing peserta untuk mengemukakan pendapat-pendapatnya


Laporan Program GENDER dan PEMILU

16

tentang kondisi masyarakat, perilaku anggota dewan, dan penilaian mereka atas kinerja anggota dewan. Dari proses ini akan tergali masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan basis dan gap kinerja anggota dewan, yaitu realita bahwa mayoritas anggota dewan tidak memainkan perannya untuk memperjuangkan aspirasi perempuan basis. Pada akhirnya peserta diminta mengemukakan harapan-harapannya agar anggota dewan yang baru mau dan mampu memperjuangkan aspirasi mereka. Harapan ini diformulasikan dari peta masalah perempuan basis yang dirumuskan menjadi isu-isu yang harus diperjuangkan oleh anggota dewan. Selain pendidikan kritis, aspek teknis juga dibahas dalam FGD dengan fokus perempuan pemilih memiliki ketrampilan cara mencoblos kertas suara yang benar agar suara dinyatakan sah. Proses ini ingin memberikan pembelajaran kepada perempuan pemilih untuk menjadi pemilih yang independen dan rasional, bergerak dari

obyek menjadi subyek karena mereka bisa menyuarakan apa yang harus diperjuangkan oleh anggota dewan selama lima tahun ke depan. Diskusi Serial di adakan di Jakarta. Diskusi serial diadakan sebanyak 5 kali pada bulan Januari-Februari 2004. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali konsep dan pandangan partai politik peserta pemilu terhadap beberapa isu, antara lain isu keterwakilan perempuan, pemberantasan korupsi, buruh migran, hak asasi anak, dan partisipasi publik. Pada kenyataannya, proses ini menyadarkan kepada publik bahwa partai politik di Indonesia banyak yang tidak memiliki konsep sama sekali tentang bagaimana cara membangun Indonesia yang dibuktikan dengan ketiadaan konsep yang jelas untuk mengatasi beberapa masalah yang terkait dengan isu di atas. Puncak kegiatan dari program ini adalah


PATTIRO Annual Report 2005

itu terjadi dialog yang cukup hangat dengan peserta dan terjadi proses bargaining. Hal ini terjadi ada beberapa target harapan perempuan pemilih yang perlu direvisi karena caleg menganggap target tersebut terlalu berat. Suatu proses menarik karena mulai ada hubungan langsung antara calon legislator dengan konstituen, suatu hal yang tidak terjadi di sistem pemilu lama karena partai politik membungkus rapi caleg-calegnya sehingga pemilih tidak diberi kesempatan untuk mengetahui dan mengenal siapa orang yang akan mewakilinya.

Konferensi Perempuan Pemilih (akhir Februari – awal Maret 2004) , yaitu kegiatan yang didesain untuk mempertemukan perempuan pemilih dengan caleg perempuan. Di tingkat daerah, perempuan pemilih dipertemukan dengan caleg untuk DPRD I dan II, sedangkan di Jakarta mereka dipertemukan denga caleg untuk DPR Pusat. Di forum inilah perempuan pemilih akan mendesakkan isu-isu perempuan yang harus diperjuangkan oleh anggota dewan. Setiap partai politik peserta pemilu diundang untuk mengirimka, masingmasing diminta untuk memaparkan upaya kongkrit yang akan dilakukan untuk memajukan perempuan. Setelah

Lesson learned menarik dari program ini, perempuan basis ternyata tidak apolitis. Artinya, mereka cukup memiliki antusiasme ketika membahas tematema seputar politik. Mereka juga mampu mengemukakan apa masalahnya, apa kebutuhannya, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota dewan. Yang diperlukan oleh mereka adalah akses karena selama ini mereka tidak bersuara karena tidak memiliki informasi dan tidak tahu bagaimana caranya. Ke depan, upayaupaya untuk mendengar dan melibatkan suara perempuan basis dalam berbagai hal perlu di tingkatkan lagi. Oleh karena itu PATTIRO dengan senang hati mengajak semua pihak untuk bekerja sama melakukannya. â—?

17


Laporan Program MEKANISME KOMPLAIN

Model Mekanisme Komplain Pelayanan Publik di Daerah

Pada dasarnya program ini didesain untuk menggali alternatif solusi bagi perbaikan kinerja pelayanan publik di daerah, dengan cara mendorong penyedia layanan publik di daerah membuka ruang bagi umpan balik dari masyarakat berupa keluhan/komplain. Sebab tidak ada parameter yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap kinerja birokrasi yang efektiv, efisien serta ramah publik tanpa membuka ruang bagi umpan balik dari masyarakat sebagai pengguna jasa.

18

Program yang dijalankan di tiga kota; Semarang, Malang dan Tangerang ini secara umum bertujuan:Melakukan identifikasi permasalahan mekanisme komplain dalam pelayanan publik (pendidikan, kesehatan dan pengelolaan sampah) menurut kelompok konsumen miskin di daerah program. Menggali preferensi mekanisme komplain atas pelayanan publik yang berperspektif kesetaraan gender dari kelompok konsumen miskin. Disamping itu, program juga bertujuan menyusun model mekanisme komplain atas pelayanan publik yang cocok bagi kelompok konsumen miskin dan berperspektif kesetaraan gender. Serta mendorong gerakan konsumen untuk melakukan advokasi pengusulan mekanisme komplain tersebut kepada pemerintah dan legislatif. Selama rentang waktu Agustus 2004

sampai Januari 2005, program telah menyelesaikan rangkaian kegiatan sebagai berikut : Riset Kuantitatif, riset ini dilakukan selama satu bulan dengan mengambil sampel 500 responden di masingmasing kota untuk tiga sektor (pendidikan dasar, kesehatan serta pengelolaan sampah). Riset ini bertujuan menggali persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima serta memotret kebiasaan masyarakat jika mengelami ketidakpuasaan terhadap layanan yang diterima. Riset Kualitatif, riset ini dilakukan pada dua wilayah. Yang pertama, pada wilayah basis. Pada level ini tujuan riset kualitatif adalah memperdalam perolehan data dari hasil riset sebelumnya, terutama pada hal


PATTIRO Annual Report 2005

kebiasaan masyarakat dalam mengajukan keluhan serta menggali preferensi masyarakat mengenai mekanisme penanganan keluhan yang terjangkau oleh mereka. Metode penggalian data yang digunakan adalah focus group discussion (FGD), yang dilakukan sebanyak 5 kali. Sedangkan yang kedua, wilayah penyedia jasa layanan atau dinas. Metode Riset menggunakan wawancara terstruktur untuk mendapatkan gambaran kebijakan yang ada tentang layanan yang diberikan, standart pelayanan minimum, mekanisme penanganan keluhan masyarakat. Workshop Pembangunan Model. Worskhop ini dilakukan dengan melibatkan pihak yang lebih luas yaitu, akademisi, tokoh masyarakat, anggota legislatif, NGO. Tujuan dari workshop ini adalah menggagas model mekanisme penanganan keluhan yang telah di usulkan oleh masyarakat pada level

basis. Di sisi yang lain, workshop juga menghasilkan komitmen bersama untuk mengusung isu mekanisme penanganan keluhan sebagai kerja advokasi. Sehingga di masing-masing kota, isu mekanisme penanganan keluhan bukan lagi milik PATTIRO, tetapi menjadi isu bersama. Sementara itu, pihak-pihak yang terlibat dalam workshop juga menjadi panitia pengarah untuk event berikutnya, yaitu seminar di daerah. Seminar, dilakukan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak tentang model mekanisme yang berhasil dirumuskan. Seminar ini dilakukan di tingkat kota di daerah program serta di Jakarta. Penerbitan Buku, rekaman proses serta hasil yang bisa dicapai dalam program selanjutnya akan dipublikasikan dalam bentuk buku, dengan harapan bisa berbagi

19


Laporan Program MEKANISME KOMPLAIN

pengalaman dengan berbagai pihak tentang isu mekanisme penanganan keluhan dalam pelayanan publik. Dari rangkaian proses tersebut diatas, beberapa hal yang bisa disebutkan sebagai hasil capaian program adalah: Terbentuknya tim (semacam koalisi terbatas di tingkat kota) yang terdiri dari NGO, Akademisi, Tokoh Masyarakat yang mempunyai komitmen untuk secara terus menerus melakukan advokasi untuk mendesakkan mekanisme penanganan keluhan bisa diterapkan Pemerintah Kota. Tercapainya kesepakatan awal, meski secara lisan dengan pemerintah kota (Pjs walikota di Semarang dan walikkota di Tangerang) untuk melakukan revisi Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang akan melibatkan masyarakat serta revisi SOTK jika perlukan sebagai akibat perubahan SPM. Dalam revisi SPM ini diharapkan mekanisme penanganan keluhan dapat diterapkan. Dengan capaian program diatas, rekomendasi bagi advokasi lanjutanya adalah :

Merealisasikan kesepakatan lisan dengan pemerintah kota yang berhasil diperoleh dengan jalan melakukan revisi SPM dengan memasukkan mekanisme penanganan keluhan didalamnya. Tahap selanjutnya, melakukan proyek percontohan penerapan mekanisme penanganan keluhan. Dalam upaya mengujicoba mekanisme penanganan keluhan ini, akan dibutuhkan juga capacity building bagi pejabat dinas yang diserahi tanggung jawab menangani keluhan serta mengelola keluhan masyarakat. Secara paralel harus juga dilakukan desakan ke parlemen daerah agar membuat lembaga independen sebagai mediator jika terjadi sengketa antara masyarakat dengan lembaga penyedia jasa. Lembaga ini juga diharapkan mampu melakukan pengawasan terhadap penanganan keluhan serta usulan perbaikan dalam jajaran birokrasi baik aspek kebijakannya maupun struktur organisasinya, sehingga birokrasi menjadi akuntabel, responsif serta citizen friendly. â—?


Laporan Program GENDER BUDGET

Memperjuangkan Anggaran, Langkah Awal Pemberdayaan Perempuan

APBD. Satu istilah yang mulai populer dan hangat di bicarakan di masyarakat sejak era desentralisasi. APBD merupakan satu isu penting yang perlu direformasi. Ketertutupan proses penganggaran dan ketidaktepatan dalam mengalokasikan anggaran adalah dua masalah besar dalam APBD. APBD belum memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Masyarakat masih menjadi penonton dan bukan bukan pemain meskipun ada proses yang dinamakan penjaringan aspirasi masyarakat. Selama ini proses penjaringan aspirasi masyarakat terkesan’hanya’ formalitas karena rendahnya tingkat

akomodasi usulan masyarakat di APBD dan pesertanya elitis. Tingkat kehadiran perempuan (terutama perempuan miskin) di pertemuan-pertemuan tersebut sangat minim karena keterbatasan akses dan informasi. Selain itu, kelompok ini dihadapkan pada problem khas perempuan yaitu beban kerja domestik. Maka, PATTIRO ingin mengupayakan agar suara perempuan di sudut-sudut kota bisa terdengar oleh para pengambil kebijakan. Untuk itu disusunlah program “Gender Budget Advocacy : Pengusulan Program Responsif Gender di APBD 2005”. Program ini terselenggara berkat dukungan dari The Asia Foundation. Program ini diselenggarakan di Jakarta,

21


Laporan Program GENDER BUDGET

22

Semarang, Tangerang dan Surakarta. Kegiatan-kegiatan yang ada meliputi need assessment basis, analisis APBD dan pengorganisasi politik. Proses need asessment melalui wawancara dan FGD bertujuan untuk menggali permasalah sampai solusi yang diterjemahkan menjadi program yang akan diusulkan untuk diakomodasi dalam APBD. Proses ini juga berfungsi untuk melakukan pengorganisasian komunitas. Kelompok perempuan diberi motivasi untuk menyuarakan kebutuhannya secara bersama-sama. DI tiap-tiap kota, di selenggarakan 5 kali FGD di 5 kelurahan yang berbeda. Lokasi yang dipilih adalah kelurahan miskin, sedangkan peserta FGD adalah perempuan miskin dan tokoh perempuan setempat. Salah satu lokasi FGD adalah kelurahan Panggung Kidul di Kota Semarang. Beberapa masalah yang muncul adalah masalah kesehatan (banjir dan rob air laut) dan masalah pendidikan (biaya pendidikan mahal). Pada akhirnya, forum menyepakati bahwa program yang akan diajukan adalah program bantuan BBM untuk pompa penyedot rob. Hal ini dipilih karena semua merasakan masalah ini karena rob sering terjadi. Selain itu, masalah ini memiliki dampak menambah beban perempuan. Misalnya, setelah air rob surut, pekerjaan perempuan bertambah yaitu harus membersihkan rumahnya yang kotor. Selain itu si ibu juga harus merawat anaknya yang terkena penyakit kulit. Program bantuan BBM untuk pompa penyedot air rob akan sangat membantu masyarakat Panggung Kidul dan secara spesifik akan mengurangi beban perempuan di

Panggung Kidul. Ini adalah salah satu contoh program responsif gender yang disusun melalui proses partisipatif. Pada saat yang bersamaan, dilakukan juga analisis APBD, baik secara umum maupun secara khusus. Analisis bertujuan untuk mengetahui pola umum alokasi APBD, menemukan sumbersumber pemborosan anggaran, dan mengetahui prosentase yang diterima oleh masyarakat, perempuan, anak jalanan, lansia, dan kelompok marginal lainnya. Hasil analisis ini akan dijadikan argumen ketika memperjuangkan usulan program dari basis. Bahwa tidak boleh lagi ada alasan ketiadaan anggaran, hal biasa yang dilakukan pemerintah ketika menolak usulan masyarakat. Selain itu hasil analisis memunculkan peluang dilakukannya realokasi anggaran, memotong anggaran yang tidak perlu dan memindahkannya ke anggaran yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, laki-laki dan perempuan. Posisi PATTIRO yang melaporkan beberapa dugaan praktek korupsi di eksekutif dan legislatif sejak 2003 menjadikan PATTIRO memiliki posisi tawar ketika memperjuangkan usulan basis dan memberikan rekomendasi realokasi APBD. Pengorganisasian politik dilakukan melalui dua cara, kegiatan yang melibatkan komunitas dan kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator. Komunitas dilibatkan dengan melakukan hearing kepada dinas maupun DPRD. Dengan ini, komunitas diharapkan ikut merasa memperjuangkan usulan program. Pengorganisasian yang tidak melibatkan komunitas adalah kegiatan


PATTIRO Annual Report 2005

lobby. Lobby dilakukan terutama kepada anggota Dewan, dengan memberikan data hasil analisis RASK. Pada akhirnya lobby ini berkembang menjadi aktivitas technical asisstance kepada anggota dewan banyak anggota baru yang belum memahami seluk beluk APBD. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah merangkul media. Media menjadi kawan dekat untuk menggalang opini publik terkait dengan isu advokasi. Beberapa hasil yang dicapai, sampai akhir Desember 2004, beberapa usulan program dari basis berhasil digolkan. Antara lain, perbaikan jalan di Podhorejo, penambahan anggaran program bantuan BBM untuk mengatasi banjir dan rob (Semarang) , pengadaan sarana air bersih di Panggung Kidul (Semarang), dan bantuan modal pembentukan koperasi di kelurahan Karang Timur (Tangerang). Beberapa realokasi berhasil di lakukan, misalnya anggaran pembelian mobil camat

direalokasi menjadi pengadaan becak sampah. Dari sisi proses, pembahasan APBD di DPRD menjadi lebih terbuka dibanding sebelumnya. Pelajaran penting yang bisa kami petik dari program ini, bahwa learning by doing bagi perempuan miskin melalui upaya memperjuangkan anggaran untuk mereka ternyata cukup efektif . Apa yang diusulkan mereka tidak jauh dari upaya untuk meringankan beban perempuan. Selama ini perempuan miskin menghabiskan waktunya untuk bekerja, yang yang dibayar maupun yang tak dibayar (un paid work). Kondisi ini membuat perempuan miskin tidak memiliki waktu untuk memikirkan dirinya sendiri. Maka, meringankan beban perempuan merupakan langkah awal pemberdayaan perempuan. Ke depan, PATTIRO mengajak semua pihak untuk bekerja sama, bahu membahu melakukan upaya ini secara terus menerus.

23


Laporan Program BALEGDANAS

Studi Penguatan Kapasitas Legislasi Yang Partisipatif

Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan proses legislasi baik di tingkat nasional maupun daerah sekaligus berusaha memformulasikan berbagai kemungkinan peran publik dalam proses legislasi. Dengan kata lain, program ini berusaha mendorong pada terciptanya proses legislasi yang memberi kesempatan pada partisipasi publik yang lebih luas dengan memperhatikan kapasitas aktor dan lembaga yang terlibat di dalamnya.

24

Program ini dilakukan di tingkat nasional dan di daerah. Di tingkat nasional penekanan diberikan pada Badan Legislasi DPR (Baleg). Sementara di daerah, program dilakukan di dua level yaitu propinsi, yaitu Propinsi Jawa

Tengah dan Sulawesi Selatan, sedangkan di level kabupaten/kota dilakukan di Kota Pekalongan dan Kota Malang. Direncanakan dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan dari Oktober 2004 hingga akhir Maret 2005. Penyelenggaranya adalah konsorsium tiga lembaga yaitu PATTIRO, Forum Kajian Hukum (FKH), Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor dan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Diawali dengan studi literatur dan wawancara terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam proses legislasi, pemetaan mengenai masalah legislasi dilakukan terutama di dua aktor utama yaitu legislatif (DPR) dan eksekutif


PATTIRO Annual Report 2005

(pemerintah) untuk tingkat nasional dan DPRD dan Pemerintah Daerah untuk tingkat daerah. Hasilnya adalah peta masalah dalam proses legislasi berikut kapasitas berbagai aktor yang terlibat di dalamnya. Masalah-masalah ini dikaji lebih mendalam dan menghasilkan rekomendasi untuk terciptanya proses legislasi yang ideal dan partisipatif. Sudah tentu dalam proses ini juga melibatkan stakeholder lain yaitu warga masyarakat, NGO dan akademisi. Hasil rekomendasi ini kemudian disosialisasikan dalam bentuk seminar, sekaligus untuk memperoleh masukan dalam kerangka penyempurnaan rekomendasi mengenai proses legislasi

yang ideal dan partisipatif baik di tingkat nasional maupun daerah. Berbagai masukan itu bersama rekomendasi yang dihasilkan direncanakan akan dipublikasikan dalam bentuk buku. Hingga saat ini rekomendasi mengenai proses legislasi yang ideal dan partisipatif masih diformulasikan. Meskipun demikian, sambutan dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam proses legislasi cukup menggembirakan. Bahkan di Kota Malang, beberapa anggota DPRD terlibat aktif dalam proses perumusan rekomendasi.â—?

25


Laporan KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN 1 Januari - 31 Desember 2004 dalam rupiah LAPORAN POSISI KEUANGAN AKTIVA

PASIVA

AKTIVA LANCAR

331,480,695

KAS

310,400,495

Kas

HUTANG LANCAR

0

Hutang Lancar

0

527,500

Hutang Program

0

Bank Rek. Giro O2

2,235,186

MODAL

O3

139,146,949

Hibah

O4

158,958,092

Tidak Terikat

0

9,532,768

Hibah Organisasi

0

Tabungan PIUTANG

26

21,080,200

Piutang Staff

21,080,200

Piutang Program

0

54,677,170

Cadangan Modal Cadangan

54,677,170

SALDO PENERIMAAN UANG MUKA

0

Uang Muka Program

0

Uang Muka Lainnya

0

AKTIVA TETAP BERWUJUD HARGA POKOK

TAHUN BERJALAN

287,403,525

10,600,000 41,841,075

Komputer dan Aksesoris

41,041,075

Mebelair

800,000

AKUMULASI PENYUSUTAN (31,241,075) Komputer dan Aksesoris

(31,241,075)

Mebelair

0

AKTIVA TETAP LAIN Buku Perpustakaan

TOTAL AKTIVA

0 0

342,080,695

TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

*) un-audited

342,080,695

*)


PATTIRO PATTIROAnnual AnnualReport Report 2005

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN 1 Januari - 31 Desember 2004 dalam rupiah LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PENERIMAAN PENERIMAAN PROGRAM

1,469,945,269

Program Ford Foundation

557,678,800

Program UNDP (United Nations Development Programme)

355,191,469

Program TAF (The Asia Foundation)

250,000,000

Program AusAID (Australian AID)

307,075,000

OTHERS Bunga Bank

16,127,291 5,931,772

Kontribusi Perorangan

8,520,519

Penyewaan LCD

1,000,000

Penjualan Buku

675,000

TOTAL PENERIMAAN

1,486,072,560

27 PENGELUARAN PENGELUARAN PROGRAM

1,130,763,804

Program Ford Foundation

508,979,455

Program UNDP (United Nations Development Programme)

356,498,469

Program TAF (The Asia Foundation)

109,262,360

Program AusAID (Australian AID)

156,023,520

PENGELUARAN NON PROGRAM Biaya Variabel Staff Biaya Telepon

16,081,807

Biaya Listrik

6,144,818

Biaya Air

1,596,900

Biaya Linknet

8,698,000

Office Boy

5,600,000

Sumbangan Sosial Biaya Administrasi Bank dan Pajak Biaya Penyusutan Aktiva Tetap TOTAL PENGELUARAN SALDO PENERIMAAN TAHUN BERJALAN *) un-audited

67,905,231 5,170,000

300,000 5,419,228 18,894,478 1,198,669,035 287,403,525

*)


28

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Jl. Tebet Utara IIC No. 22, Jakarta Selatan Jakarta 12820, Indonesia Telepon: (62-21) 8297954 Faks.: (62-21) 8297954 Website: www.pattiro.org Email: sekretariat@pattiro.org pattiro@yahoo.com Sekretariat PATTIRO Daerah PATTIRO TANGERANG Komp. Pengayoman Jl. Perdata II No. 9 Tangerang – Banten Telepon: (62-21) 55794237

PATTIRO PEKALONGAN Jl. Raya HOS Cokroaminoto Gg. 15 No. 24 Landungsari Pekalongan - Jawa Tengah Telepon: (62-285) 7902805

PATTIRO SERANG Jl. Sadewa No. 13 A Komp PEMDA Serang 42151 – Banten Telepon: (62-254) 206921

PATTIRO SEMARANG Jl. Wonodri Joho II No 1012F RT. 02/RW. 03 Semarang – Jawa Tengah Telepon: (62-24) 8451650

PATTIRO MALANG Jl. Arief Margono Gg. II No 15 Malang - Jawa Timur Telepon: (62-341) 341725

PATTIRO SOLO Sodipan RT 08 RW 05 Kel. Panjang. Kec. Laweyan Surakarta 57146 Telepon: (62-271) 7023799

PATTIRO GRESIK Jl. Pontianak I/85 Gresik - Jawa Timur Telepon: (62-31) 3953304


Annual Report 2005 IND