Page 15

PALEMBANG EKSPRES JUMAT, 14 MARET 2014

Panwaslu - Pol PP Saling Lempar

BELUM DITERTIBKAN | Sejumlah atribut kampanye di salah satu sudut Kabupaten Ogan Ilir yang hingga Kamis (13/3), belum ditertibkan. INDRALAYA. PE- Hingga saat ini belum ada juga tindak lanjut terkait pemasangan atribut kampanye di Kabupat-

en Ogan Ilir (OI) yang hampir 100 persen menyalahi aturan. Pihak Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan Satuan

Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Ogan Ilir saling lempar terkait persoalan penertiban alat peraga kampanye.

Saat Palembang Ekspres menemui Kasat Pol PP OI Muhammad Refli, Kamis (13/3), dia menjelaskan, untuk melakukan

FOTO WIJDAN / PALPRES

penertiban pihaknya terbentur aturan. Di mana, kata dia, Sat Pol PP diatur perda sedangkan Panwaslu Ogan Ilir dan Komisi

Pemilihan Umum (KPU) diatur undang-undang. “Kalau masalah dana kita ada, tapi yang menjadi masalah selama ini, kenapa kita belum tertibkan atribut kampanye, karena terbentur aturan tadi. Ya, memang, pihak Panwas sudah merekomendasikan dengan kita. Tapi, yang pasti, kita siap-siap saja,” ujarnya. Sementara anggota Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir Medi Irawan menjelaskan, dalam Undang-Undang No 8 tahun 2012 sudah jelas, untuk melakukan penertiban atribut kampanye, dilakukan pihak Sat Pol PP. “Dalam undang-undang itu juga diatur, bahwa kita Panwaslu hanya merekomendasikan, melakukan penertiban itu Pol PP, sangat jelas dalam undang-undang,” terangnya. Namun, lanjutnya, jika Sat Pol PP beranggapan bahwa terbentur masalah aturan itu salah besar dan sangat tidak beralasan. “Pihak Pol PP itu namanya multi tafsir yang sangat tidak beralasan,” tegasnya. Menurut Medi, pihaknya mau saja turun menertibkan langsung atribut kampanye yang menyalahi aturan atau semerawut yang menyebar di Bumi Caram Seguguk. “Tapi itu

tadi, kalau kita turun kita yang disanksi, karena sudah menyalahi aturan,” terangnya. Anggota Panwas yang lain, Dermawan Iskandar menambahkan, pihaknya berencana hari ini akan melayangan surat rekomendasi ketiga kalinya ke pihak Sat Pol PP. “Kita hanya sebatas itu, untuk memberikan sanksi tidak bisa,” timpalnya. Menanggapi masalah ini, Ketua KPU Ogan Ilir Annahrir tidak bisa berkomentar banyak. Dia mengatakan, pihaknya hanya menerima rekomendasi dari pihak Panwaslu, dan itu sudah dilakukan. “Kalau dari sisi administrasi, memang Panwas ke kita, dan ini sudah kita lakukan, untuk memberikan sanksi itu bukan weweng kita. Kalau Pol PP beranggapan ini itu sah-sah saja. Tapi, yang jelas kita sudah menjalani apa yang direkomendasikan pihak Panwas,” terangnya. Dibeberkan Annahrir, dalam hal ini pihaknya hanya mengatur tentang cara pemasangan spanduk yang benar dan sesuai PKPU. “Dari kacamata kita, memang kita lihat hampir seluruh parpol dalam pemasangan spanduk menyalahi aturan,” tukasnya. VIV

Polres Siagakan 468 Personel LAHAT. PE - Kepolisian Resort (Polres) Lahat akan menurunkan 468 pesonel atau 2/3 kekuatan Polres, dalam pengamanan pemilihan umum legislatif (pileg) yang berlangsung 9 April mendatang. Selain itu pihak kepolisian juga akan bekerjasama dengan Linmas mengamankan sekitar 842 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Lahat. “Operasi gabungan dengan sandi Mantap Brata 2014 ini, bertujuan untuk memberi rasa aman dan nyaman selama pelaksanaan Pemilu 2014,” kata Wakapolres Lahat Kompol Alex Ramdan, usai mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu 2014, di Gedung Pertemuan Pemkab Lahat, Kamis (13/3). Menurut Alex, pengamanan Pemilu 2014, pengamanan meliputi pengecekan TPS ser-

ta koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di seluruh wilayah hukum Lahat. “Pola yang kita terapkan untuk pengamanan pileg nanti yaitu, 2 anggota Polri dan 16 anggota Linmas untuk pengamanan 8 TPS, sehingga pada H-2, seluruh personel sudah siap dengan tugas masingmasing seperti mendampingi dan menjaga logistik pemilu sampai ke TPS,” kata Alex. Pemilu, kata Alex, memiliki potensi konflik dinamis yang setiap saat bisa terjadi. Untuk itu, menjelang pelaksanaan Pemilu 2014, seluruh personel harus siap melakukan tindakan preventif. “Tindakan awal, kita akan mengelar Operasi Cipta Kondisi, yang

salah satunya dengan menggelar penertiban dan razia untuk menekan kriminal terutama penggunaan sajam dan pelanggaran lalu lintas,” bebernya. Operasi Mantap Brata 2014 sendiri, selain personel Polres, akan diikuti juga oleh personel dari Kodim 0405 Lahat, Dishubkominfo, dan Sat Pol PP Kabupaten Lahat. “Seluruh personel harus menyiapkan mental untuk pelayanan prima, solid, pahami tugas, hindari sikap arogan, tanamkan profesionalitas dan harus ikhlas,” tegas Alex. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lahat Deswan Irsyad mengaku, pihaknya telah menyiapkan pengamanan Pemilu 2014 dengan menempatkan dua personel Linmas di setiap TPS. HKY

KPU Diminta Kaji Ulang Keputusan MUARA BELITI. PE - Ramdlon Naning SH, praktisi hukum sekaligus pengacara Partai Golkar Mura versi Hj Lily Martiani Ridwan, meminta kepada Divisi Hukum KPU Mura untuk mengkaji ulang setiap keputusan yang dibuat. Sebab, bukan tidak mungkin keputusan yang dikeluarkan lembaga pemilu tersebut justru menjadi bumerang bagi mereka sendiri. “Kalau KPU bilang bila MA memutuskan dan mengabulkan gugatan H Eliyanto maka suara yang didapat caleg Golkar versi Hj Lily Martiani Ridwan dikembalikan ke partai dan partai yang menentukan

siapa saja yang bakal duduk di DPRD Mura, itu tanggapan yang salah,” tegas Ramdlon, Kamis (13/3). Menurut dia, tidak ada aturan kegiatan pemilu yang menentukan wakil rakyat itu partai. Jika yang duduk di legislatif ditentukan oleh partai itu sendiri, maka tidak perlu ada pemilih dan pemilu. “Bukankah pemilu itu dari rakyat untuk rakyat? Jadi yang menentukan siapa yang bakal duduk di dewan ya pilihan rakyat,” jelasnya. Dia mengimbau kepada anggota KPU Mura, jangan mudah mengambil kesimpulan dan harus mengkaji

ulang setiap permasalahan yang ada. Terlebih untuk keputusan Mahkamah Agung. “Sejauh ini yang masih diakui versi Hj Lily Martiani Ridwan karena sudah memenangkan gugatan baik di DKPP maupun PT TUN,” ujarnya. Terpisah, Divisi Hukum KPU Mura, Ach Zaein tidak mau berkomentar banyak mengenai masalah ini. Namun Zaein menjelaskan, akan mendiskusikan masukan dari pengacara Golkar versi Hj Lily Martiani Ridwan. “Sarannya saya terima dan akan dibahas lebih lanjut dengan anggota KPU Kabupaten Mura yang lain,” pungkasnya. IMR

KOSONG Salah satu ruang Komisi di DPRD Banyuasin yang kosong, Kamis (13/3), lantaran para wakil rakyat sibuk melakukan sosialisasi untuk maju kembali pada pileg mendatang. FOTO BUDI / PALPRES

Gedung Wakil Rakyat Sepi PANGKALAN BALAI. PEPemilu legislatif 9 April 2014 merupakan pertarungan jabatan anggota dewan periode 2009-2014. Setidaknya, dari 45 anggota dewan, sekitar 99 persen mencalonkan kembali (incumbent). Kondisi ini membuat mereka bolos ngantor karena diduga sibuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Alhasil, gedung tempat mereka berkantor pun sepi. Pantauan, Kamis (13/3), ruangan kerja 45 anggota dewan, di antaranya dari Komisi I hingga IV dan pimpinan DPRD Banyuasin, sejak sepekan ini kosong. Tak ada aktivitas apapun di ruangan tersebut. Bila ada warga datang dan hendak bertemu wakil rakyat, terpaksa pulang dengan hampa.

“Saya binggung sejak sepekan ini kantor dewan sepi sehingga masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya atau bertemu dengan perwakilan anggota dewan di dapilnya tidak ada yang ngantor,” ujar Roni (35), warga Rantau Bayur. Ia mengaku merasa kecewa dengan sejumlah anggota dewan yang sengaja bolos kerja dan mestinya ini menjadi penilaian masyarakat dalam pemilihan nanti. Sebab, anggota dewan sudah digaji negara dan semestinya jangan mengedepankan kepentingan politik saja hingga melalaikan tugas. “Masa’ seluruh anggota dewan tidak ada yang ngantor, dan mestinya mereka

jangan sampai tidak ngantor. Ya, sosialisasi boleh saja tapi tugas sebagai anggota dewan jangan ditinggalkan begitu saja,” keluhnya. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Agus Salam ketika dikonfirmasi mengenai kekosongan gedung DPRD Banyuasin mengatakan, memang kebanyakan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin kembali mencalonkan diri (incumbent), sehingga mereka melakukan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil) masing–masing. ”Harap maklum, karena sekitar 99 persen mereka kembali mencalonkan diri,” ujar Agus Salam ketika dihubungi. Selain mereka melakukan sosialisasi, anggota DPRD Ka-

bupaten Banyuasin adanya juga yang melakukan kunjungan kerja bahkan ada yang sibuk melaksanakan kegiatan partai politik. Mengenai warga yang kesulitan menemui anggota DPRD Kabupaten Banyuasin untuk menyalurkan aspirasinya, Agus Salam menyarankan untuk mengirimkan surat secara tertulis kepada institusi di DPRD Kabupaten Banyuasin, agar nantinya surat tersebut dapat disampaikan kepada ruang ketua dan ruangan komisi. Agus sendiri mengaku memiliki jadwal ke kantor. ”Kemarin (dua hari lalu, red) saya datang ke DPRD, memang hari ini (kemarin, red) tidak ngantor,” tukasnya. Agus mengatakan akan ke kantor hari ini, Jumat (14/3), untuk rapat banmus. BUD

Palembang Ekspres Jumat, 14 Maret 2014  

Semangat Baru & Terpercaya

Advertisement