SUMSEL
PALEMBANG EKSPRES PALEMBANG EKSPRES
KAMIS, 12 JULI 2018 KAMIS, 12 JULI 2018 www. palpres.com www. palpres.com
Semangat Baru & Terpercaya Semangat Baru & Terpercaya
Rumah Warga SP Padang Disapu Puting Beliung KAYUAGUNG, PE – Hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi pada Selasa (10/7) malam sekira pukul 19.00 WIB, membuat sebuah rumah warga di Desa Awal Terusan, Kecamatan SP Padang OKI, roboh dan rata dengan tanah. Informasi yang dihimpun Palpres, rumah warga yang roboh adalah milik Alfian (55), yang terletak di Dusun 1 Desa Awal Terusan SP Padang, tepatnya dipinggir jalan raya yang merupakan jalan alternatif Kayuagung menuju Palembang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun rumah panggung dari bahan kayu tersebut terpaksa dibongkar habis lantaran material reruntuhan rumah berserakan hingga menutupi badan jalan. “Hujan terjadi sejak sore, tapi angin kencang yang berputar-putar baru terjadi sekitar
pukul 7 malam. Saya beserta istri dan seorang cucu sempat kaget ketika terjadi gemuruh. Namun kami cepat keluar rumah sebelum rumah benar -benar roboh,” ujar Alfian, Rabu (11/7) pagi. Sekretaris Desa Awal Terusan, Rasyid memambahkan, sejak pagi warga bergotong royong membersihkan reruntuhan rumah yang berserakan dan menutupi badan jalan. “Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Namun kami kami berharap, ada bantuan dari Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten OKI untuk warga korban puting beliung ini,” tandasnya. IAN
PUTING BELIUNG | Rumah
warga di Desa Awal Terusan, Kecamatan SP Padang OKI, yang roboh dan rata dengan tanah, akibat dihajar angin putting beliung. FOTO : MUJIANTO/ PALPRES
Buat Surat Bersih Diri
Harus Bayar Rp 150 Ribu? KAYUAGUNG, PE - Memasuki masa pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) berimbas kepada meningkatnya permohonan suratsurat untuk kelengkapan berkas pendaftaran Bacaleg. Mulai dari permohonan penerbitan surat Catatan Kepolisian (SKCK) hingga surat keterangan bersih diri. Hal ini terlihat dari banyaknya Bacaleg yang lalu lalang di tempat pembuatan suratsurat tersebut, seperti di tempat pembuatan SKCK Mapolres OKI, dan Pengadilan Negeri Kayuagung sebagai tempat penerbitan surat keterangan bersih diri. “Iya salah satu berkas yang harus dilengkapi ada SKCK dan keterangan bersih diri. Untuk pembuatan SKCK itu sudah jelas Rp30 ribu, tapi untuk pembuatan keterangan bersih diri Rp150 ribu,” ungkap perempuan yang akan mencalonkan diri sebagai caleg yang enggan disebutkan namanya ini. Menurutnya, untuk penerbitan keterangan bersih diri di pengadilan tersebut memang sejumlah tersebut dan
jelas itu merupakan pungutan liar (pungli). “Rp150 persurat. Karena itu yang ada di depan,” keluhnya. Terkait hal ini, Pantera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, Alamsyah SH mengungkapkan, pihaknya sebenarnya tidak pernah mematok besaran yang harus dibayar oleh pemohon surat keterangan tersebut. Bahkan menurutnya, pemohon yang membayar tersebut lebih berupa ucapan terimakasih. “Jadi kita tidak menargetkan berapa, ada yang ngasih 50 (ribu) kami ambil, yang dak ngasih tidak apa, yang penting kami ini pelayanan. Kami juga kalau berurusan, kalau kerja bagus dan puas kami kasih, namanya jasa,” katanya, kemarin. Akan tetapi, dirinya menepis bahwa yang membayar untuk penerbitan surat keterangan ini senilai Rp150 ribu. “Begitu melihat pelayanan kadang mereka bayar Rp50 ribu, tapi kalau lambat ada yang dak ngasih, malah ngoceh,” ujarnya seraya tertawa. Diungkapkannya, jika berdasarkan ketentuan ada biaya
Iya salah satu berkas yang harus dilengkapi ada SKCK dan keterangan bersih diri. Untuk pembuatan SKCK itu sudah jelas Rp30 ribu, tapi untuk pembuatan keterangan bersih diri Rp150 ribu,”
PNBP Rp5 ribu dan itu ada dalam peraturan. “Dibayarkan ke bank, sisanya yang tidak bayar kami tutupi (dengan yang telah dibayar pemohon). Karena kami tidak mematok jumlah jadi tidak tentu. Kalau memang tidak mau bayar boleh, dia kesal,” ungkapnya seraya menambahkan hal tersebut merupakan kebijakannya. Sedangkan Ketua PN Kayuagung, Jarot menegaskan tidak ada pungli di jajarannya. “Jika ada laporkan, karena baik yang memberi dan yang menerima bisa dijerat hukum,” ujarnya melalui telepon seluler. Sementara itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 ta-
hun 2018 yang juga mengacu pada lampiran SEMA Nomor 3 tahun 2018 menyebutkan bahwa pemberian surat keterangan tanpa dipungut biaya. Hal ini disebutkan dalam edaran yang dilayangkan pada 4 Juli 2018 lalu pada poin keempat. Dalam poin tersebut disebutkan, Mahkamah Agung menegaskan kembali bahwa pemberian surat keterangan tanpa dipungut biaya. Terkait Dugaan pungli biaya pembuatan surat keterangan bersih diri di Pengadilan Negeri Kayuagung, mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Diantaranya dari LSM Gasak yang menyesalkan adanya pungutan biaya surat permohonan bersih diri untuk bakal calon legislatif di PN Kayuagung. “Kita sangat menyesalkan kok bisa ada pungli di institusi penegak hukum seperti pengadilan negeri kayuagung, jelas ini akan berdampak buruk bagi institusi tersebut,” kata Iwan Gondrong, Ketua LSM Gasak dihubungi, Rabu (11/7). Menurutnya, hasil pungli yang didapat oleh PN Kayua-
gung tersebut bisa mencapai ratusan juta rupiah. “Memang nilainya sedikit kalau kita lihat secara individual saja. Akan tetapi jika dikalkulasi dengan seluruh jumlah bacaleg di Kabupaten OKI dan OI dari Rp 150 ribu per surat tersebut, bisa mencapai ratusan juta rupiah,” jelasnya. Dikatakannya, ada 16 partai politik yang ikut pileg 2019 mendatang kalau masingmasing partai mengutus 45 caleg, dikalikan 16 parpol ada 720 caleg dikalikan Rp 150 ribu jumlahnya sekitar Rp108 jutaan itu baru di Kabupaten OKI, belum bacaleg yang ada di Kabupaten OI. “Artinya pungli yang dilakukan oleh PN Kayuagung ini mencapai angka yang fantastis,” terangnya. Iwan berharap, para penegak hukum khususnya tim saber Pungli untuk segera menindaklanjuti temuan ini. Bahkan pungli inipun telah diakui oleh pihak PN. “Pemerintah sekarang lagi gencar untuk memberantas pungli, kita berharap saber pungli OKI untuk bergerak jangan sampai dibiarkan berlarut-larut,” ungkapnya. IAN
Beragam Lomba Warnai HUT Bhayangkara ke-72 INDRALAYA. PE- Puncak HUT Bhayangkara ke-72 yang digelar di Mapolres Ogan Ilir (OI) (11/7) kemarin berlangsung meriah. Selain kegiatan upacara yang diadakan, rangkaian dalam memperingati momentum setahun sekali itu juga tampak diisi dengan berbagai perlombaan menarik. Ada perlombaan gaplek, perahu bidar mini, serta lomba panjat pinang. Tak main-main, hadiah dari berbagai perlombaan tersebut juga dinilai fantastis, yakni berupa beberapa unit sepeda, televisi, kipas angin, produk sembako, bahkan uang tunai jutaan rupiah. Kapolres OI AKBP. Gazali Ahmad.Sik.MH mengatakan, kegiatan dan rangkaian dalam rangka HUT Bhayangkara ke72 yang digelar bersama ja-
jarannya itu, memang sengaja memakai konsep berbeda. Dimana, mengajak masyarakat untuk terlibat langsung. “Sengaja kegiatan ini kita gelar dengan konsep berbeda, tak lain bertujuan agar Polri, khususnya jajaran di Polres Ogan Ilir bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat. Sehingga tagline profesional modern promoter dan terpecaya (promoter) serta siap melayani masyarakat bukan hanya slogan, namun juga bisa teraplikasi dengan baik,” tutur Kapolres. Peserta panjat pinang sedang bertarung guna menaklukan pohon pinang, yang diatasnya terdapat banyak hadiah. Sementara itu peserta panjat pinang bernama Daud, mengaku senang bisa ikut serta dalam kegiatan yang digelar Polres OI itu.
FOTO : WIJDAN/ PALPRES
HUT | Kapolres OI AKBP. Gazali Ahmad Sik, MH memotong tumpeng dalam rangka HUT Bhayangkara ke-72 yang.
Menurutnya, apa yang dilakukan pihak Polres tersebut sangat menyentuh ke masyarakat. “Saya pribadi
sangat mengapresiasi atas apa yang ada dalam kegiatan semarak HUT Bhayangkara ke72 di Polres OI ini,” ujarnya.
Setahu pihaknya, untuk konsep seperti ini baru pertama kali diadakan, dan berbagai perlombaan dengan hadiah yang juga menggiurkan juga menjadi penyemangat untuk kami ikut serta. “Harapannya kedepan, kegiatan serupa akan semakin meningkat, dan Polri khususnya Polres OI akan semakin dekat lagi dengan masyarakat,” ungkapnya. Adapun dalam kegiatan upacara puncak HUT Bhayangkara ke-72 yang digelar di Mapolres tersebut, diinspekturi oleh Bupati OI M.Ilyas Panji Alam, dan dihadiri seluruh Kapolsek, juga unsur TNI, beberapa anggota DPRD OI, Lurah, Kades, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat sekitar Mapolres OI. VIV
FOTO : WIJDAN/ PALPRES
SOSIALISASI | Saat sosialisasi pencegahan korupsi oleh Korwil
II Sumatera Korsup Pencegahan KPK, Adliansyah M Nasution, di Gedung Paripurna DPRD OI.
KPK Sebut Kantor ULP OI Seperti Kandang INDRALAYA. PE- Garagara bentuk Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang tidak layak disertai fasilitasnya sangat minim, anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku miris saat melihat kantor tersebut. Bahkan saking tak layaknya, kantor itu disebut seperti kandang. Demikian ditegaskan tegas Koordinator wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK, Adliansyah M Nasution (Coki) saat sosialisasi pencegahan korupsi, Rabu (11/7) di Gedung Paripurna DPRD OI. “Wah kantor ULP seperti kandang, susah saya sebutnya kandang apa? Tidak layaklah. Bagaimana mau nyaman bekerja, fasilitasnya begitu, tidak nyaman. Contohlah ULP Surabaya pimpinan Walikotanya Risma, fasilitasnya bagus, orang-orangnya pilihan, diberikan reward yang baik untuk berkarir,, bahkan sampai disekolahkan gratis,”tegas M Nasution. Menurutnya, daerah harus membangun sistem, perencanaan dan peanggaran APBD secara elektronik. Daerah wajib membangun planning dan budgeting, sehingga harus ada kebersamaan, pembenahan ULP dan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa. “ULP penting lembaga pokjanya harus independen.
Mobnas Mangkrak Bakal Segera Dilelang INDRALAYA. PE - Belasan aset berupa kendaraan dinas roda empat (eks mobil Dinas) milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang mengalami rusak berat dan sudah tak layak pakai, dalam waktu dekat rencananya akan dilelang. Hal tersebut diungkapkan Haryadi Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten OI, Rabu (11/7). Menurutnya, soal jadwal pelelangan pihaknya belum bisa memastikan. “Karena, pelaksanaan lelang sendiri diserahkan sepenuh-
nya kepada pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang,” ujarnya seraya menyebut pihaknya hanya bersifat mendata dan mengelola aset milik Pemda. Ia menyatakan, rata-rata kendaraan roda empat eks mobil Dinas yang rencananya akan dilelang tersebut merupakan operasional milik Dinkes yakni kendaraan Ambulance, Mitsubishi Kuda, dan beberapa jenis kendaraan lainnya yang sudah tak layak pakai. “Mengenai nilai limit lelang, sepenuhnya juga ditentukan
oleh pihak KPKNL. Pelaksanaan lelang akan dilaksanakan secara manual terbuka untuk umum,” tutur Haryadi. Disebutkan Haryadi, kendaraan eks mobil dinas yang rencananya akan dilelang tersebut umumnya merupakan kendaraan tua yang berusia diatas 10 tahun. “Ada tahuh 2004 dan lain sebagainya,” ujar Kabid Aset BPKAD OI. Sementara diketahui, berdasarkan pantauan, belasan unit mobil dinas plat merah milik Pemda Kabupaten OI sejak beberapa tahun terakhir dibiarkan mangkrak. Lokasinya berada di halaman rumah
FOTO : WIJDAN/ PALPRES
MANGKRAK | Mobil dinas Pemkab Ogan Ilir yang mangkrak karena rusak berat dan sudah tak layak pakai, dalam waktu dekat akan dilelang. Dinas Bupati Ogan Ilir di Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai Indralaya dan sebagai di Pemkab Lama. Akibat tidak ada perawatan, kondisi kendaraan semakin hancur. Mobil operasional Pemkab OI yang mangkrak tersebut antara lain jenis mini bus 3 unit eks PKK, ambulance
4 unit dan 3 jenis. Kendaraan itu, terparkir tanpa ditutup, hujan kehujanan, panas kepanasan. Berjejernya kendaraan lelang yang semakin hancur cukup menggangu pemandangan disana, ditambah kondisi kelilingnya semak belukar yang ditumbuhi rerumputan.
Hingga saat ini, tidak diketahui sampai kapan kendaraan tersebut tetap berada di tempat itu. Pun demikian halnya, tiga kendaraan transportasi air berupa speed boat milik Pemkab OI yang berada di Pemkab Lama Jalintim Km 35, juga terlihat mangkrak dan beberapa bagian kabin sped
Saya sudah cek ULP OI kok masih adhok, bagaimana mungkin ULP melakukan verifikasi, kalau ULP bobrok maka proses tender bobrok. Jangan pegawai ULP dulur si ini, dulur si itu. Contoh ULP Surabaya tidak ada pertemuan antara pemohon dan penentu pemenang tender. Pekerja ULP adalah orangorang yang berkualitas. Bahkan di OI ini pokja masih adhok dua kaki, bagaimana ini?, “ paparnya. Disebutkan Coki, bahkan sampai Juli ini belum semua SKPD menampilkan tender. Bahkan sedianya Januari semua SKPD punya LUP, perencanaan harusnya Januari. “Jadi ada apa sampai saat ini ULP saja belum menayangkan tender? Kenapa?, Jangan sampai ada fitnah dikemudian hari, apalagi sampai jadi pidana. Jadi ULP yang seperti kandang ini harus dibenahi. Selain itu angan memperlambat yang bisa dipercepat seperti perizinan. Jangan coba-coba jadi cyber pungli. Penguatan aparat,” tukasnya. Sebelumnya, kegiatan ini juga di lakukan di kalangan eksekutif yang dilakukan diruang rapat Bupati dan dihadiri langsung Bupati dan seluruh SKPD, tapi sayang diaini awak media dihalangi pihak Pol PP. “Maaf Pak, tertutup,” singkatnya. VIV
boat sudah berwarna kusam dan dipenuhi dedebuan serta sarang laba-laba. Menurut Adi (35), warga yang kerapkali melintas di rumah Dinas Bupati, bila dilakukan pelelangan, tentu saja kondisi barang sudah tidak bisa memungkinkan lagi dengan beberapa bagian kendaraan yang telah mengalami rusak parah. “Kalau yang di Pemkab lama sudah bertahun-tahun pak, tiga kendaraan dinas tersebut dibiarkan mangkrak tanpa ada upaya perawatan. Kalau di dekat rumah Dinas Bupati, setahu saya sudah lebih kurang dua tahun kendaraan itu mangkrak,” tuturnya, seraya menyebut, biasanya kendaraan yang dilakukan pelelangan ratarata kendaraan Dinas yang masih bernilai ekonomis dan layak pakai. VIV