Palembang Ekspres Sabtu, 27 April 2013

PALEMBANG EKSPRES

SABTU, 27 APRIL 2013

Pemilih Pemula Pengaruhi Penambahan DPT

SIGNIFIKAN

FOTO: EKO WAHYUDI/PALPRES

Pemilih pemula menjadikan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap bertambah secara signifikan, terutama menjelang Pemilihan Gubernur 6 Juni mendatang. Sehingga pihak KPU terus giat mensosialisasikan pesta rakyat itu kepada kalangan pemilih pemula.

PAGARALAM.�PE�-�Pemilih pemula ternyata menjadikan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) bertambah secara signifikan. Hal tersebut dikemukakan anggota Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagaralam, Yenli Elmanoferi, kemarin.

Menurut Yenli, berdasarkan data yang dihimpun jumlah tersebut lebih banyak dari jumlah pemilih saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam lalu. Pada Pemilukada Pagaralam lalu

jumlah pemilih di Pagaralam hanya sekitar 99.858. Sedangkan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang akan digelar 6 Juni 2013 mendatang jumlah pemilih mencapai 106.287 pemilih.

“Jadi jumlah pemilih di Kota Pagaralam bertambah sekitar 6.429 pemilih yang tersebar di lima kecamatan. Jumlah tersebut didapat dari hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data dari pihak PPS dan PPK setiap kecamatan,” kata Yenli.

Yenli mengatakan, penambahan jumlah DPT tersebut disebab adanya rentang waktu dari pendataan untuk Pemilukada

Pagaralam dengan pendataan untuk Pilgub ini. Untuk itu ada sejumlah warga yang belum cukup umur pada Pemilukada Walikota Pagaralam, dan saat ini umurnya sudah cukup untuk Pilgub.

“Memang penambahan DPT tersebut berdasarkan hasil Coklit kita pada 27 Februari lalu. Karena adanya rentang waktu maka banyak juga warga yang tidak bisa memilih pada Pemilukada kemarin karena belum cukup umur. Namun pada Pilgub ini umurnya sudah cukup untuk memberikan hak pilih mereka,” jelasnya. KOE

EMPAT� LAWANG.� PE� -� Setidaknya ada 10 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Empat Lawang mundur dari keanggotaannya sebagai legislator Empat Lawang. Sekwan DPRD Empat Lawang, Burhansyah didampingi Kabag Risalah dan Persidangan, Mugiyono menjelaskan, ke-10 anggota dewan yang dimaksud adalah Ellya Syukur dan Dedi Haryanto sama-sama dari partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK).

Kemudian Fadil Said dari partai Pelopor. Selanjutnya Joni Riko dari Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK).

Selain itupula ada Esih Sulastri dari PKPB. Kemudian Iin Hendri dari PDP. Termasuk pula H Asmawi dan Atik masing-masing dari PPD dan Partai Merdeka.

Sedangkan 2 lainnya seperti Indera Farazak dan Syaiful Zahri dari PBR yang melebur bersama PAN melompat ke PKB, dan Very Martaviansyah yang partainya lolos yaitu PAN, mencalonkan pada 2014 melalui Partai Hanura. “Ada 8 orang anggota dewan sudah serah terima surat pengunduran dirinya, sedangkan 3 lagi loncat partai,” ujar Mugiyono, kemarin.

Sebagaimana yang diketahui, di DPRD Empat Lawang ada 10 anggota DPRD Empat Lawang yang secara kepartaian tak masuk sebagai peserta Pemilu 2014. “Setahu saya 3 orang anggota DPRD ini tidak ada surat pengunduran dirinya. Jadi kemungkinan mereka tidak mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD Empat Lawang periode mendatang,” jelas Mugiyono.

Lebih jauh Mugiyono menerangkan, ke 8 orang yang disebut tadi dalam waktu dekat dipastikan kena penggganti antar waktu (PAW). Karena hal demikian merupakan aturan yang tersurat dari UU Pemilu. Hanya saja, pihaknya hingga saat ini belum menerima berkas untuk dilakukannya PAW. “Sejauh ini kita belum menerima berkas diusulkannya PAW dari Partai Politik yang kadernya mundur dari keanggotaan DPRD,” ulasnya.

Kendati demikian, secara lisan pihaknya sudah menyampaikan kepada masing-masing pengurus Parpol untuk segera mengusulkan berkas PAW tersebut. “Kalau berkasnya sudah ada, kita pasti urus langsung,” pungkasnya. FIR

PRABUMULIH.� PE� -� Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Desa (BPMPKD), hingga Kamis (25/4) baru menerima dua usulan pengunduran diri dua kepala desa (Kades). Dua kades yang mengajukan pengunduran diri itu, beralasan akan ikut bersaing dalam pemilu legislatif (Pileg) 2014 mendatang.

Kedua kades itu masing-masing Kades Karya Mulya, Sugeng, yang mencalonkan

diri dari Partai Nasdem. Lalu Kades Muara Sungai, Aswandi SH mencalonkan diri dari PDI Perjuangan. “Usulannya telah masuk dan tengah diproses untuk ajukan ke Walikota,” kata Plt Kepala BPMPKD Kota Prabumulih, Dra Hj Dedeh Subardiah.

Pengunduran diri itu menurut Hj Dedeh, diatur sesuai peraturan KPU No 13/2013 yang pada pasal 19 huruf I angka 4 menyatakan, kades dan perangkat desa

yang mencalonkan diri bakal calon legislative (bacaleg) wajib mengundurkan diri. “Jika tidak mengundurkan diri sesuai aturan tersebut, bisa dibatalkan sebagai caleg,” ujarnya.

Selain itu kata Dedeh, pihak BPMPKD hanya memprosesnya saja sehingga kedes dan perangkat desa yang ingin mencalonkan diri sebagai caleg, wajib mengundurkan diri. Melalui usulan yang disampaikan kepada instansinya. AND

8 Anggota DPRD Mundur, 3 Loncat Partai

Baru 2 Kades Ajukan Pengunduran Diri

Halaman 14

Wabup OKI Mengundurkan Diri KAYUAGUNG.� PE� -� Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H Engga Dewata Zainal SSos, yang telah mendampingi H Ishak Mekki memimpin Kabupaten OKI sejak Januari 2009 lalu, kini mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati OKI sebelum masa jabatannya berakhir pada 15 Januari 2014 mendatang.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar OKI ini resmi mencalonkan diri sebagai calon Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Sumsel dari Partai Golkar.

Memang sampai saat ini surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Sumsel belum ada persetujuan secara resmi melalui surat keputusan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten OKI, H Ruslan Bahri menegaskan, surat pengunduran diri H Engga Dewata sebagai Wabup OKI sudah diajukan sejak awal April 2013 lalu ke Mendagri melalui Gubernur Sumsel. ”Memang Pak Wabup sudah mengajukan surat pengunduran diri ke Mendagri, surat itu dibuat secara pribadi, bukan kedinasan.

Mengenai persetujuan dari Mendagri kita belum tahu, saat ini kita masih menunggu tembusan surat keputusan tersebut,” ujar Sekda ketika ditemui Palembang Ekspres di ruang kerjanya, Jumat (26/4).

Dikatakannya, Wabup mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Sumsel, jika nanti sudah ada surat keputusan (SK) dari Mendagri terkait surat pengunduran diri tersebut, pasti ada tembusannya di Sekretariat Daerah. ”Karena belum ada keputusan dari Mendagri, maka Wabup saat ini masih dijabat oleh Pak H Engga Dewata, dia masih tetap ngantor dan menggunakan fasilitas mobil dinas rumah dinas dan sebagainya,” beber dia.

Menurut dia, memang sudah ada aturannya jika kepala daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif tidak melanggar UUD 1945, hal ini sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi harus terlebih dahulu mengajukan surat pengunduran diri ke Mendagri. ”MK

mempertimbangkan jabatan kepala daerah/ wakil kepala daerah adalah jabatan strategis, sehingga apabila mereka mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD atau DPD, maka dikhawatirkan memicu penyalahgunaan potensi wewenang,” jelasnya.

Asisten I Setda OKI, Drs Antonius Leonardo menambahkan, terkait pengunduran diri Wabup itu tidak berpengaruh dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten OKI. ”Aktivitas pemerintahan di Kabupaten OKI tetap berjalan seperti biasanya, walaupun Wabup akan nyaleg dan sudah mengajukan surat pengunduran diri, tetapi belum ada keputusan Me n d a g r i , jadi Pak Wabup saat ini masih tetap menjalankan tugasnya sebagai Wabup sampai menunggu keputusan Mendagri keluar,” tukasnya. IAN

H Engga Dewata Zainal

Panwaslu Copot Baleho dan Spanduk Calon

FOTO: IST

PANGKALAN� BALAI.� PE� -� Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banyuasin, melakukan aksinya untuk mengawasi tertibnya terselengara pemilukada yang digelar 6 Juni mendatang. Bentuk tindakan yang dilakukan dengan mencopot spanduk dan baleho, milik calon pasangan calon yang dipajang di sepanjang jalintim atau tempat fasilatas umum. ”Kita lakukan pembersihan terhadap spanduk dan baleho milik calon pasangan, di 19 kecamatan yang ada di Banyuasin,” ujar Ketua Panitia Pengawasan Pemilu, Heri Aryansyah ketika ditemui Rabu (24/4).

Dia menambahkan, pihaknya dalam melakukan penertiban ini panwaslu Banyuasin tidak pandang bulu. ”Kita tidak memandang siapapun itu, akan ditertibkan sesuai aturan yang ada,” tegasnya.

Dia menerangkan, dalam penertiban spanduk dan baleho calon pasangan bupati dan wakil bupati Banyuasin ini, pihaknya bekerjasama dengan satuan polisi pamong praja dan dinas perhubungan kabupaten Banyuasin. ”Untuk jumlah spanduk dan baleho yang ditertibkan, nantinya coba tanya anggota saya,” katanya seraya mengungkapkan untuk calon pasangan untuk tidak memasang spanduk dan baleho untuk sementara waktu ini.

Kata dia, baru pada tanggal 20 Mei sampai 3 Juni baru boleh masang kembali spanduk dan baleho tersebut. Selain menertibkan spanduk dan baleho yang berada di sepanjang jalan, pihaknya juga menertibkan sticker calon pasangan yang ada di mobilmobil angkutan umum. ”Kita juga tertibkan sticker di mobil angkutan yang ada tulisan atau kata-kata mengenai calon pasangan, karena sticker itu sama seperti spanduk dan baleho,” terangnya.

Sementara itu, Iswadi, anggota panwaslu divisi pengawasan juga mengatakan, pihaknya sudah menyita ribuan spanduk dan baleho calon pasangan yang dipasang ditempat yang tidak diperbolehkan. ”Jumlahnya sangat banyak mencapai ribuan spanduk dan baleho,” kata dia seraya menambahkan dalam melakukan penertiban ini pihaknya sering kali bersitegang dengan tim sukses calon pasangan.

Diketahui, ada enam calon pasangan yang ikut dalam pilkada banyuasin 6 Ju n i m e n datang yaitu pasangan Yan Anton Ferdian

SH I - Ir S A Supriono yang di dukung oleh PKPB, PBR, PKS, Golkar, Demokrat, PKB, PPI mendapatkan nomor urut satu, Agus Saputra Sugeng dari jalur perseorangan mendapatkan nomor urut dua, H Hazuar Bidui AZ - Agus Sutikno (Hazbi Bagus) yang didukung oleh PAN, Gerindra, PPP, PBB, PPRN. Kemudian, PPNUI mendapatkan nomor urut tiga, H Arkoni MD - Hj Nurmala Dewi yang didukung oleh 14 parpol yaitu Hanura, PKPI, PNBK, PDK, PIS, Pakar Pangan, Partai Pelopor, PKNU, Partai Kedaulatan, PPDI, PMB, PPPI, P-Patriot Pancasila, dan PDP mendapatkan nomor urut empat, H Askolani SH MH - Idasril SE MM yang hanya didukung satu partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan nomor urut lima, dan yang terakhir yaitu calon dari jalur perseorangan H Slamet - Syamsuri H AJ mendapatkan nomor urut enam.

Penertiban baleho dan spanduk calon juga dilakukan di Kota Lubuk Linggau bersama anggota Sat Pol PP, Selama malam (23/4) melakukan penertiban atribut berupa baliho, umbul-umbul spanduk, calon gubernur Sumatera Selatan (Cagub Sumsel) di sejumlah titik kawasan kota.

Ketua Panwaslu Kota Lubuk Linggau, Hamidah mengatakan, penertiban baliho dilaksanakan pihaknya berdasarkan instruksi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumsel. “Untuk tahap awal ini kami fokus di jalan protocol, yaitu sepanjang Jalan Yos Sudarso dan Jalan Garuda melibatkan tiga tim,” ungkapnya.

Dia menambahkan, masing-masing tim terdiri dari 50 orang, yaitu dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), kota Lubuk Linggau, Polres, Panwaslucam, dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

“Sebelumnya Bawaslu Provinsi Sumsel telah mengadakan Rapat koordinasi (Rakor), dengan tim pemenangan masing-masing cagub. Penertiban ini, berdasarkan Rakor telah dilakukan sebelumnya di Palembang,” katanya.

Diketahui, Sabtu (20/4) pukul 00.00 WIB semua baliho harus sudah ditertibkan. Apabila tidak juga mengindahkan maka baliho akan ditertibkan Panwaslu. Selain itu, pihaknya telah memberikan waktu selama tiga hari kepada pengurus pemenangan cagub untuk mencabut baliho mereka masing-masing.

Penertiban baliho di jalan protokol, diterjunkan Sat Pol PP 35 orang, anggota Polres Lubuk Linggau 5 orang, Panwascam 36 orang, Panwaslu 20 orang dan Panitia Pengawas Lapangan 72 orang. Penertiban baliho di bagi menjadi tiga Korwil yakni Lubuk Linggau Utara I, Utara II. BUD/RIF