Issuu on Google+

CMYK

EDISI 3/Tahun I/ 15 - 30 Juli 2013

E-Mail: pesona.nusantara@yahoo.com

Harga Eceran Rp. 5.000.-

Masyarakat Sebut Dewan Kutu Loncat Rakus dan Tamak

agai kalangan. Sebab, setiap pengelola PNPM tidak diperbolehkan terikat dengan urusan politik. Mereka harus fokus untuk melaksanakan tugas memberikan pelayanan dan mensukseskan program PNPM tersebut. “Sebagai pengurus PNPM, yang bersangkutan tidak boleh

Mesuji, Pesan Minat Belajar siswa di Kabupaten Mesuji masih tinggi ke sekolah menengah atas (SMA) dibanding kesekolah menengah kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta ini berdasarkan data penerimaan siswa Baru tahun ajaran 2013/2014. Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun ajaran 2013-2014 di sepuluh Sekolah Menenggah Atas Negeri (SMAN) dan swasta sebanyak 966 siswa, serta sepuluh Sekolah Menenggah Kejuaran Negeri (SMKN) dan swasta ditujuh Kecamatan se- Kabupaten Mesuji 634 siswa. Namun, bila dilihat data tersebut minat siswa di kabupaten mesuji masih tinggi yang memilih SMA dibanding ke SMK, padahal lebih menguntungkan siswa bila mau memilih sekolah di SMk karena diberi keterampilan dan langsung bisa praktek kerja. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mesuji Syamsudin. S.Sos, MM melalui Kabid Pendidikan Menenggah (Dikmen) Andi Subrastono. S. Sos, mengatakan, penerimaan siswa baru tahun ajaran 20132014 ini telah melebihi target min-

zBERSAMBUNG KE HALAMAN 11

zBERSAMBUNG KE HALAMAN 11

Tulangbawang, Pesan Tanggapan miring dan sorotan negative terhadap belasan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulangbawang, yang partinya tidak lolos verifikasi dan berpindah partai (kutu loncat) namun mencalonkan diri kembali dalam Pileg 2014 mendatang, disebutkan sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten setempat mereka (Dewan) amatlah rakus dan tamak. Pernyataan pedas yang dihembuskan masyarakat itu, tidak lain pasca peniliaian masyarakat terhadap sejumlah dewan kutu loncat yang kembali mencalonkan diri namun tetap enggan meletakkan jabatannya (Mundur terdahulu), tanggapan yang sama juga ditudingkan kepada sejumlah oknum aparat Kepala

Kampung dan juga Kepala lingkungan (Kaling) yang turut mencalonkan diri namun tetap enggan mengundurkan diri. Padahal dalam aturan yang diterbitkan Komisi pemilihan Umum (KPU) Pusat, juga sudah jelas ketentuan yang harus ditaati oleh setiap Caleg yang bezBERSAMBUNG KE HALAMAN 11

TS Ridho-Bachtiar Siap Menangkan Pilgub Bandar Lampung, Pesan Keberadaan tim sukses (TS) sebagai mesin politik pemenangan pasangan gubernur Lampung M. Ridho Ficardo - Bachtiar Basri, yang ada disetiap Kabupaten/Kota secara lahiriah telah bersiap untuk menyambut pelaksanaan Pilgub yang direncanakan pada Oktober mendatang. Penerapan strategi pemenangan dari masing-masing TS didaerzBERSAMBUNG KE HALAMAN 11

Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Raperda Kabupaten Tulang Bawang Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksana APBD Tahun 2012

Nyaleg! Ketua UPK Disoal Menggala, Pesan Salah satu oknum pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)di Tulangbawang, diduga kuat menjadikan program PNPM sebagai perahu politik pada ajang pemilihan legislatif (pileg) mendatang. Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM-MPD Kecama-

tan Banjaragung, Ani Fatimah berstatus sebagai bacaleg dari dari Partai Hanura dengan nomor urut tujuh (7), dari dapil II Kecamatan Banjaragung, Banjarmargo dan Banjarbaru. Keterlibatan langsung Ketua UPK Banjaragung pada politik, setidaknya memantik tanggapan dan sorotan beragam dari berb-

SMA Jadi Favorit Dibanding SMK

Pilgub Mundur 2014 „ Opsi Terakhir Rakor KPU dan Kemendagri Jakarta, Pesan Tarik-ulur anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung memasuki babak baru. Yang paling memungkinkan, pelaksanaan tidak digelar 2 Oktober 2013. Tetapi mundur dan berbarengan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Ini merupakan opsi terakhir yang muncul dalam rapat koordinasi (rakor) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin (18/7). zBERSAMBUNG KE HALAMAN 11

CMYK


Halaman 2

EDISI 3/Tahun I/ 15 - 30 Juli 2013 Bandar Lampung, Pesan Opsi terakhir yang disarankan Kemendagri dan KPU agar Pilgub Lampung dibarengkan Pileg 2014 menuai prokontra pasangan calon. Sikap mendukung pilgub mundur dilontarkan calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan, PPP, PKB, dan PKPI Berlian Tihang. Dia mengatakan, penundaan ini merupakan jalan terbaik menurut pemerintah pusat. ”Karena memang berbagai pertimbangan dari menteri dalam

Ada Legawa, Ada Kecewa negeri dan KPU. Hal ini juga dilakukan supaya tidak menimbulkan permasalahan. Makanya dilaksanakan April 2014 berbarengan pileg,” ujarnya tadi malam. Berlian melanjutkan, hal ini tidak berbenturan dengan aturan yang ada. Justru kalau digelar Oktober 2013, menurut dia, akan melanggar peraturan dan memicu masalah yang lebih besar. ”Jika dilaksanakan Oktober, selain tidak ada anggaran, proses pengadaan logistik tak akan sesuai peraturan. Karena memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar,” katanya. Sementara, cagub dari jalur

perseorangan Amalsyah Tarmizi mengaku kecewa terhadap keputusan tersebut. Ia mengatakan, hal ini seperti mempermainkan pasangan calon, terutama masyarakat yang sudah mengetahui pilgub akan digelar 2 Oktober 2013. ”Saya cukup prihatin. Tetapi mau bagaimana lagi, kita ikuti saja. Dan kita tetap akan bersosialisasi,” ungkapnya. Amalsyah mengatakan, seharusnya penyelenggara dan pemerintah merasa malu dengan mundurnya pilgub, karena itu sudah menjadi tugas pemerintah. Bahkan, dia menyatakan bahwa keputusan ini seperti

menampar muka penyelenggara. Terlebih, permasalahan dana yang menjadi penyebab. ”Ketidakpastian inilah yang menyebabkan instabilitas politik dan bisa memengaruhi keamanan serta ketertiban di masyarakat. Mengapa persoalan ini hanya di Lampung? Ada apa sebenarnya?” tanya dia. Di bagian lain, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengaku masih belum mendapat laporan soal rencana pengunduran pilgub. Namun, lanjut dia, apabila Pilgub Lampung berbarengan pileg, dirinya menyatakan sepakat saja.

”Saya belum dapat laporan. Kalau diputuskan hari ini berbarengan pileg, silakan saja. Enggak keluar duit dong. Aman duitnya,” kata dia usai berbuka puasa bersama di Mahan Agung kemarin. Mantan Kapolda Jawa Barat ini menyatakan sejak awal telah me-warning bahwa pelaksanaan pilgub harus ada koordinasi. Tak bisa hanya sepihak. ”Tidak bisa tanpa koordinasi. Memang dia (KPU) penyelenggara. Tetapi, saya punya mobil. Bensin dari mana? Kan sudah saya bilang dari awal. Hanya ngotot terus, ya silakan saja,” ucapnya.

Menurut dia, jika menggunakan logika, anggaran pilgub saja masih dalam proses panjang. Sampai saat ini, penganggaran APBDP 2013 juga belum masuk pembahasan. Ditegaskan, dirinya sepakat jika pilgub dimasukkan APBDP. Tetapi, lanjut dia, waktu pembahasan APBDP tentu mepet dengan jadwal pencoblosan Pilgub 2 Oktober yang telah ditetapkan KPU Lampung. ”Ini kan belum dihitung bersama. Orang belum dibahas. Pasti setuju dimasukkan perubahan. Perubahan kapan? Oktober apa bisa?” pungkasnya. (wdi/p3/)

dua alasan, yaitu bencana alam dan kerusuhan. Jadi, sementara ini kami masih fokus dengan tahapan yang kami jalankan,” kata dia. Terkait nihilnya anggaran, Nanang mengatakan segera mengonsultasikannya dengan KPU Pusat dalam rapat kerja pada Senin-Selasa (22-23/7) di

Jakarta. Di bagian lain, bakal calon gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan tetap siap mengikuti keputusan penyelenggara pilgub. ”Kita peserta mengikuti yang disiapkan penyelenggara saja,” kata Ridho melalui pesan singkatnya tadi malam. (faisal)

KPU Tuding Ada Skenario Bandar Lampung, Pesan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menolak hasil rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemarin. KPU menduga rapat itu merupakan skenario seperti pertemuan di Hotel Sheraton pada Desember 2012 yang tidak ada solusi karena ada niat menggagalkan Pemilihan Gubernur 2013. ”Kalau mereka punya niat baik, direvisi saja rencana (anggaran) pendapatan dari tanah

Waydadi, ambil program-program satker yang belum jalan, kemudian sisihkan sebagian untuk pilgub. Lalu membahas anggaran perubahan secepatnya. Sehingga akhir September, dana apbd perubahan bisa direalisasikan. Semua kebijakan ada di eksekutif, gubernur,” kata Komisioner KPU Lampung Edwin Hanibal kemarin. Dia melanjutkan, pilgub tidak bisa dibarengkan pemilu legislatif (pileg) seperti hasil rapat kemarin. Konsekuensinya, kpu

DITERBITKAN OLEH: CV RIZKY Pendiri

: Riyadi Tantori Pembina : Danial Anwar, S.Pd. MM. Abdul Hamid Wahta, Prof. DR. Ir. Yudi Herlambang MSi, Julham Risky Purnama, SH/kiki Penasehat : Purnomo Fauzi, SH. Mugiyo, S.Ag. Drs. Abdul Wahid Pemimpin Umum : Miswar Pemimpin Redaksi : Recky Kolisme Wkl. Pemimpin Redaksi : Iskandar Pemimpin Perusahaan : Herwansyah Sirkulasi/Iklan : Mursalim Litbang : Kausar, SE. Redaktur : Junaidi LO Koordinator Liputan : Abu Bakar A. Koordinator Biro : Abu Umar Fotografer : Afrizal Biro Provinsi Lampung : Tuti Alfiah (Plt. Kabiro) Biro Bandar Lampung : Faisal (Plt. Kabiro) Biro Tulangbawang : Mursalim (Plt. Kabiro) Biro Lampung Selatan : Suhairi (Plt. Kabiro) Biro Lampung Tengah : Deni Hendriyanto (Plt. Kabiro) Biro Metro : Biro Lampung Timur : Kamaludin (Plt. Kabiro) Biro Pesawaran : Amirullah (Plt. Kabiro) Biro Pringsewu : Miswan (Plt. Kabiro) Biro Tanggamus : Yulia Herawaty (Plt. Kabiro) Biro Lampung Barat : Romi Erlan (Plt. Kabiro) Biro Lampung Utara : Sanila Rizky (Plt. Kabiro) Biro Waykanan : Subky (Plt. Kabiro) Biro Mesuji : Amri Yahya (Plt. Kabiro) Biro Tuba Barat : Herianto (Plt. Kabiro) Rekening : Bank Mandiri A/n Tantori No. 900-00-1175602-1 Alamat Redaksi: Sekretariat : Jl. Antasari No. 77 Sukabumi Kota Bandar Lampung Telp. HP. 081328547425 - 081368212511 Email : pesona.nusantara@yahoo.com.

mengubah semua tahapan. Sementara, jadwal tahapan sudah berjalan seluruhnya. Panitia pemilihan kecamatan (ppk) dan panitia pemungutan suara (pps) telah terbentuk, pendaftaran calon sudah berjalan, serta pendataan pemilih sedang berlangsung. Kemudian verifikasi sebagian bakal calon gubernur-wakil gubernur sedang berjalan. ”Ini sudah susah, mau disetop. Alasan karena biaya enggak ada. Ini mengada-ada karena memang dicari-cari. Saya hanya berdoa di bulan puasa ini agar pejabat yang zalim yang ikut rapat di Kemendagri agar dilaknat karena sudah melakukan pembohongan publik dan pembiaran sehingga seolah-olah anggaran Lampung defisit,” sungutnya. Menurut Edwin, tidak ada alasan yang sangat kuat untuk menunda pilgub, kemudian disarankan berbarengan dengan Pileg 9 April 2014. Jadi, KPU Lampung akan terus menjalankan tahapan meski tanpa anggaran. ”Iya lah. Biarkan saja. Memang

selama ini kami jalan terus walau enggak ada dana,” tukasnya. Jadi, nanti KPU terus berutang? ”Enggak usah arahnya utang. Kalau diganti ya syukur. Enggak juga ya sudah. Lillahita’ala saja. Anggap-anggap sedekah saja karena kasihan sama Pemda Lampung yang tambah miskin selama 10 tahun dijabat sama Oedin (Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., Red),” ucap dia. Terpisah, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono masih menunggu penjelasan dari KPU Pusat dan putusan resmi rapat tersebut. Namun, hal itu segera dibahas bersama oleh seluruh komisioner KPU Lampung. Hari ini (19/7), KPU akan menggelar rakor pemutakhiran data pemilih Pileg 2014 dengan KPU kabupaten/kota. ”Kami selesaikan agenda nasional ini dahulu. Namun perlu saya sampaikan, tidak gampang menghentikan tahapan atau sebagian tahapan. Karena dalam undang-undang, sebagian atau keseluruhan tahapan bisa diberhentikan atau ditunda karena

DCT Diprediksi Berkurang Lima Orang Bandar Lampung, Pesan Jumlah calon anggota legislatif (caleg) pada daftar calon tetap (DCT) diprediksi berkurang dari 889 orang yang termuat dalam daftar calon sementara (DCS). KPU akan menetapkan DCT pada 23—25 Agustus mendatang. Anggota KPU Lampung, Edwin Hanibal, menjelaskan jumlah caleg yang akan ditetapkan sebagai calon tetap untuk pemilu 9 April 2014 diprediksi berkurang dari total 889 caleg. Hal itu dise-

babkan terdapat sejumlah caleg yang meninggal dunia. Kemudian belum mengundurkan diri dari anggota legislatif bagi caleg yang pindah partai maupun persoalan lainnya. “Dari total 889 caleg perkiraan KPU berkurang sekitar lima orang,” kata Edwin Hanibal, Jumat (19-7). Menurut Edwin, ada beberapa caleg yang masuk DCS meninggal dunia sebelum ditetapkan sebagai caleg tetap yang akan diumumkan pada 23—25 Agus-

tus mendatang. Seperti caleg Golkar dari daerah pemilihan Lampung Selatan yang meninggal dunia. Lalu beberapa caleg yang maju dari partai lain, tapi tidak bersedia mundur dari Dewan. “Untuk caleg yang meninggal dan yang dicoret nomor urutnya otomatis berubah dan naik ke atas,” ujarnya. Sedangkan untuk caleg kutu loncat, kata Edwin, pihaknya masih menunggu lampiran surat keterangan sudah mundur dari

legislatif hingga 2 Agustus 2013. Jika sampai batas waktu yang sudah ditentukan tersebut tidak juga dilengkapi, pihaknya akan mencoretnya dari daftar caleg sehingga tidak bisa ikut pemilu. Sesuai Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013, penetapan caleg tetap akan dilakukan pada 23— 25 Agustus 2013. Caleg yang terindikasi menggunakan ijazah palsu juga tetap akan ditetapkan sebagai caleg selama belum ada keputusan pengadilan. (faisal)

KPU Lampung Baru Upload 80 Persen DPS Bandar Lampung, Pesan KPU Lampung baru mengupload 80 persen daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 untuk Lampung dalam sistem data pemilih (sidalih) KPU pusat. Meski demikian, masyarakat yang belum menemukan namanya dalam sidalih tersebut bisa mengecek ke panitia pemungutan suara (PPS) di kantor kelurahan atau ke RT setempat. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengungkapkan hal itu, Jumat (19/7/2013) petang, terkait rapat koordinasi (rakor) mengenai pemutakhi-

ran data pemilih antara KPU Lampung bersama KPU kabupaten/kota di Hotel Bukti Randu, Bandar Lampung. “Kami sharing soal acara pokok rakor mengenai pemutakhiran data pemilih. Teman-teman belum 100 persen mengupload sidalih nasional, baru mencapai 70-80 persen,” ujar Nanang. Pihaknya mengimbau masyarakat yang belum dapat mengakses data dalam sidalih KPU secara nasional melalui website www.kpu.go.id, untuk melakukan pengecekan ke PPS di kantor kelurahan masing-masing. Jika namanya belum ada, pi-

haknya akan memasukkan dalam DPS hasil perbaikan. “Proses meng-upload belum selesai. Ada beberapa kecamatan yang belum masuk. Tapi ada juga kabupaten yang sudah mencapai 100 persen: Lampung Barat, Tulangbawang Barat, dan Pringsewu,” jelas Nanang seraya menambahkan, untuk Bandar Lampung telah ter-upload 90 persen. Pihaknya menargetkan pengunggahan data dalam sidalih nasional milik KPU pusat ini bisa selesai pada 24 Juli. “Untuk batas tanggapan masyarakat, masih kami tunggu sampai 1 Agustus. Nanti pada

22 Juli kami rekapitulasi sementara seluruh laporan di Jakarta. Sebelum 24 Juli untuk Lampung harapannya sudah 100 persen,” kata Nanang. (tim)

Nanang Trenggono

Wartawan SKU Pesona Nusantara dalam melaksanakan tugas jurnalistik selalu disertai kartu tanda anggota (KTA) yang masih berlaku. Identitas diri tertera dalam masted (box). Bagi yang tidak tertera di dalam box berarti bukan Wartawan SKU Pesona Nusantara, segala tindakannya di lapangan bukan tanggung jawab redaksi.


Halaman 3

EDISI 3/Tahun I/ 15 - 30 Juli 2013

Kasus Korupsi Kadinkes Jangan Dipolitisi

Bandar Lampung, Pesan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN meminta kasus dugaan korupsi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandarlampung dr Wirman tidak dipolitisasi menjelang Pemilihan Gubernur Lampung pada 2013. “Memang harus ditindak sesuai hukum, namun tim penyidik harus objektif saat memprosesnya,” katanya di Bandarlampung.

Herman HN

Sehubungan pilgub Lampung sudah dekat waktu pelaksanaannya, ia kembali meminta kasus itu tidak ditarik ke ranah politik. “Kepada penegak hukum diharapkan jangan sampai ada nuansa politiknya. Jika memang salah, silakan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya. Ia yakin pengusutan kasus itu dilakukan secara objektif dan tidak ditunggangi kepentingan

politik. Terkait siapa pengganti posisi Wirman sebagai Kadiskes Bandarlampung, ia mengatakan belum bisa memastikannya karena harus melihat proses hukumnya. “Jika terbukti salah dan dihukum, baru akan dicarikan penggantinya,” katanya. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Lampung melayangkan surat panggilan untuk Wirman, tersangka korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2012 senilai Rp9,9 miliar. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung Heru Widjatmiko menyebutkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam, termasuk ke mana

Tak Bayar THR, Perusahaan Bisa Dipidana Bandar Lampung, Pesan Perusahaan yang tidak membayar tunjangan hari raya (THR) atau tidak memberikan THR sesuai ketentuan bisa dipidana. Menurut Sekretaris Kota (Sekkot) Bandar Lampung Badri Tamam, pemerintah sudah memberi aturan jelas soal pemberian THR pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Perusahaan yang melanggar

aturan itu bisa dipidana dan dikenakan kurungan tiga bulan sesuai Pasal 17 UU 14/1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. “Ya, bisa diberi sanksi sesuai ketentuan apabila ada perusahaan yang tidak membayarkan THR. Jadi, kami imbau agar sejak H-10, perusahaan segera membayar THR kepada karyawannya,” kata Badri di ruang kerjanya. Badri juga mengapresiasi rencana Dinas Tenaga Kerja (Dis-

naker) Bandar Lampung mendirikan posko pengaduan pembayaran THR bagi karyawan. Apabila ada karyawan yang tidak mendapatkan THR dari perusahaannya atau THR yang dibayar tidak sesuai ketentuan, bisa mengadukannya di posko pengaduan Disnaker. “Kami juga akan sampaikan surat kepada perusahaan melalui Disnaker agar membayar THR pada H-10 Lebaran,” ujar dia. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung

Nandang Hendrawan mengatakan komisinya juga berencana membentuk tim untuk mengawasi dan memantau beberapa perusahaan untuk memastikan perusahaan membayar THR tepat waktu kepada karyawannya. “Kami minta juga peran dari pekerjanya, karena perusahaan yang ada di Bandar Lampung kan lebih dari 100 perusahaan. Jadi, kami juga menunggu pengaduan dari masyarakat agar haknya mendapat THR bisa terpenuhi,” ujar dia. (tim)

Mafia BBM di Lampung Tak Tersentuh Bandar Lampung, Pesan Kasus penyelundupan 5.000 liter solar untuk perusahaan tapioka di Lampung Utara diduga kuat melibatkan jaringan mafia bahan bakar minyak (BBM). Anggota Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Lampung, Donny Irawan, menduga BBM selundupan tersebut merupakan hasil penimbunan BBM subsidi yang dilarikan ke industri. Terlebih, selisih harga solar subsidi dan nonsubsidi cukup tinggi, yakni Rp5.300/liter. Solar nonsubsidi Rp10.800/liter dan subsidi Rp5.500/liter. “Sangat disayangkan kasus ini selesai dengan cepat. Ini makin membuktikan mafia BBM di Lampung tidak tersentuh hukum,” ujar Donny. Dihubungi terpisah, Sales Executive Pertamina Wilayah IV Lampung Deny Sukendar mengatakan BBM untuk industri dipasok Pertamina lokal dan tidak mungkin dari Pertamina antarwilayah. “Jika dari luar jalur tidak mungkin karena ongkosnya makin tinggi,” kata dia. Pada Sabtu pekan lalu, petugas Polsek Tulangbawang Udik menggagalkan penyelundupan

5.000 liter solar untuk sebuah pabrik tapioka di Lampura. Solar tersebut dibawa dengan truk tangki AA-1977-BC. Dalam pemeriksaan, awak truk mengaku solar tersebut dibawa dari Tangerang. Namun, dua hari kemudian Polres Tulangbawang menyatakan dokumen BBM tersebut lengkap dan melepas

truk berikut awaknya. Masih terkait kasus BBM, petugas Kodim 0412/Lampung Utara menyita 2.000 liter solar yang diangkut dengan mobil pikap BE-9976-WB, Senin (15-7) malam. Solar tersebut hendak dikirim ke Way Kanan. “Anggota saya curiga melihat mobil itu mengangkut BBM.

Proses selanjutnya kami serahkan ke polisi,” ujar Dandim 0412/ Lampura Letkol Ayi Lesmana. Sopir mobil tersebut, Juanda Amansyah (23), mengaku hanya disuruh Feri, warga Kotabumi, untuk mengantarkan barang ke Negeribesar, Way Kanan. “Saya hanya disuruh, semua sudah ada yang mengatur,” ujar dia. (YAR)

saja aliran dana dalam kasus tersebut, apakah mengalir ke pejabat lain atau tidak. Heru mengemukakan bahwa Wirman disangka telah melakukan kerja sama dengan Ridwan Winata, Dirut PT PT Magnum Global Mandiri (MGM) tersangka lain dalam kasus korupsi ini yang telah lebih dahulu ditahan, dengan perannya dalam proses pengadaan dan pengendalian kegiatan alat kesehatan tahun 2012. Pejabat tersebut juga disangka mengatur dan mengendalikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hilda, dan juga dengan sengaja mengikatkan perjanjian di luar kontrak dengan rekanan yang sudah dikenalnya sejak

2011. Wirman juga mempunyai hubungan erat dengan tersangka Ridwan Winata, sebab pertemanannya sudah terjalin sejak 2011, saat itu Dinkes Bandarlampung juga merencanakan kebutuhan alat kesehatan dan PT MGM merupakan salah satu perusahaan yang dijadikan dasar untuk penetapan harga perkiraan sendiri (HPS). “Kegiatan itu tanpa perencanaan, mengingat proses yang dilewati oleh panitia dalam memperkirakan tanpa harga pasaran. Intinya, kegiatan pengadaan alat kesehatan 2012 tidak melalui perencanaan dan HPS yang digunakan adalah HPS tahun 2011,” katanya. (tim)

Perbaikan Jalinsum SoekarnoHatta Capai 70 Persen

Bandar Lampung, Pesan Pejabat Pemegang Kontrak (PPK) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Aulia Azis mengklaim perbaikan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Soekarno-Hatta Bandarlampung sudah mencapai 70 persen. “Namun, perbaikan jalan itu akan dihentikan sementara mulai H10 atau sepuluh hari sebelum Lebaran,” katanya di Bandarlampung, Kamis. Sementara itu, pantauan Antara menunjukkan kemacetan panjang masih terjadi di perempatan Jalinsum, seperti perempatan Sukarame, karena perbaikannya tak kunjung dipercepat penyelesaiannya. Setiap hari di perempatan itu mengalami kemacetan, terutama kendaraan tujuan Pelabuhan Panjang dan Bakauheni. Menurut Aulia, mulai H-10 sampai H+7 akan dihentikan pengerjaan proyek pelebaran dan perbaikan jalinsum itu, meski belum tuntas. “Kami akan menutup semua lubang-lubang jalan agar dapat digunakan secara maksimal oleh pemudik,” katanya. Sementara itu pantauan sepanjang 18,1 KM proyek perbaikan dan pelebaran jalan dari Persimpangan Panjang sampai Tugu Raden Intan Rajabasa tampak sudah lebih baik dibandingkan dua bulan lalu. Beberapa titik seperti di persimpangan PJR, persimpangan Kalibalok, Persimpangan Sukarame, Persimpangan Waykandis, Persimpangan Untung Suropati masih ditemukan jalan rusak dan berlubanglubang. Bahkan seperti jalur di atas perlintasan kereta api di Universitas Lampung (Unila) masih terpasang tiang beton penyangga jalan. “Pengerjaan di persimpangan, turunan dan tanjakan baru terselasaikan 50 persen,” kata Aulia. Pekerjaan yang belum terselesaikan lainnya dalam proyek itu, belum terpasangnya marka jalan dan juga penerangan. Proyek pengerjaan jalinsum Soekarno-Hatta Bandarlampung dimulai pada awal Juli 2012 ditargetkan selesai Oktober 2013. Namun, dua perusahaan yang menggarap proyek itu yakni Comblok Infra Tekno dan Kontruksi Enginering meminta perpanjangan waktu sampai Desember 2013 karena beberapa kendala yang tidak dapat diselesaikan dalam jadwal semula. Hasil akhir penyelesaian jalan tersebut sepanjang 18,1 KM dengan lebar jalan 32 meter terdiri dari dua jalur empat lajur. (tim)

AJI Diskusikan Transparansi APBD Lampung Bandar Lampung, Pesan Untuk mewujudkan clean governance, pemerintah diharapkan transparan dalam mengelola anggaran, yang sebagian besar berasal dari publik. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung Yoso Muliawan mengatakan transparansi anggaran adalah bentuk perwujudan tanggung jawab pemerintah ter-

hadap masyarakat. “Salah satu bentuknya, pemerintah dapat memberikan laporan secara terbuka kepada masyarakat mengenai pengelolaan anggaran. Transparansi anggaran juga dapat menjadi upaya pencegahan korupsi dalam pemerintahan,” kata Yoso, Jumat (19/7). Serupa dengan pemerintah daerah lain di Indonesia, Pemer-

intah Provinsi (Pemprov) Lampung serta 15 pemerintah kabupaten/kota di Lampung selalu membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahun. APBD berisi rancangan keuangan pemerintah daerah dalam satu tahun, baik pendapatan maupun belanja. Pelaksanaan APBD didahului dengan evaluasi dan pengesa-

han DPRD setempat. Meskipun sebagian besar anggaran APBD berasal dari publik, nyatanya publik masih kerap kesulitan apabila ingin mendapatkan informasi penggunaan anggaran. Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menjamin transparansi informasi yang mel-

ibatkan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, AJI Bandar Lampung akan mengadakan diskusi bertema Mencari Buku Peraturan Daerah (Perda) APBD Lampung pada Sabtu (20-7). Bertempat di Aula Kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Lampung, AJI mengundang Wakil Ketua DPRD Lampung Hantoni

Hasan dan Ketua Komisi Informasi Lampung Juniardi sebagai pembicara. “Sebagai lembaga yang mengesahkan APBD dan wakil rakyat, DPRD diharapkan dapat berperan aktif mewujudkan transparansi anggaran. Sementara, Komisi Informasi bisa menjelaskan prosedur hak rakyat untuk mendapatkan informasi,” kata Yoso. (tim)


Halaman 4

EDISI 3/Tahun I/ 15 - 30 Juli 2013

Aparatur Desa Dilarang Ikut Pemilihan Kades Mesuji, Pesan Bupati Mesuji Khamami, SH, meminta agar seluruh apartur desa yang baru dilantik belum lama ini. Diharapkan dapat benar-benar konskuwen dalam menjalankan tugas serta mengayomi masyarakat dimasing-masing desanya. Selain itu, aparatur desa juga diharapkan dapat segera membentuk dan menyusun perangkat desanya agar tata perintahan desanya dapat segera bekerja. Bupati Mesuji Khamami SH, mengatakan, lahirnya satu Desa lagi yakni Desa Muara Asri Kecamatan Mesuji Timur, tentunya merupakan langkah Pemkab Mesuji dalam mempercepat pembangunan serta memperpendek renta kendali dalam penyusunan administrasi. “Saat ini Kabupaten Mesuji telah melahirkan sebanyak 30 Desa dari masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Mesuji, sehingga Mesuji telah memiliki 105 Desa yang tersebar ditujuh Kecamatan - SeKabupaten Me-

suji. Untuk itu kita harapkan aparatur desa yang telah dilantik beberapa bulan lalu, diharapkan dapat segera melakukan pembenahan dan penyusunan program,”jelasnya. Dikatakan Bupati Mesuji, aparatur desa harus segera mungkin memahami peraturan, berkoordinasi, dan juga melaksanakan pemilihan Kepala Desa Definitif. “Pj Kades yang telah dilantik agar segera belajar dan paham peraturan, berkoordinasi dengan desa induk dan kecamatan, agar mempersiapkan pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa Definitif secepatnya,”tuturnya. Tak hanya itu, Khamami juga mewanti-wanti bahwa Pj Kades tidak diperkenankan ikut menjadi peserta Pemilihan Kepala Desa definitif selama dalam masa jabatannya. “Saya tekankan kepada kades yang baru agar tidak ikut menjadi peserta pemilihan kepala desa itu. Selain itu, kepala desa juga tidak boleh ikut berpolitik. Karena, dikhawatirkan akan berdampak pada program penyususnan desa yang tenggah dilaksanakan semenjak diresmikannnya desa ini,”katanya. Tak hanya itu, lanjut Khamami, pemkab Mesuji juga telah menyalurkan dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Triwulan I dan II. Bahkan Pendistribusiannya telah dilaksanakan terhadap beberapa kecamatan. “Kita telah menyalurkan TPAPD, untuk tahun 2013 sebe-

Makanan Kadaluarsa Beredar di Mesuji Mesuji, Pesan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mesuji nampaknya gerah terhadap banyaknya makanan yang ditemukannya telah kadaluarsa (exspayer) dan kemasan rusak dibeberapa Indomart dan Alfa Mart yang ada di dua Kecamatan yakni Simpangpematang dan Tanjungraya, Mesuji, terkait hasil Inspeksi mendadak (Sidak) yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Mesuji kemarin (18/7). Wakil Ketua DPRD Mesuji Supriyanto SE, mengatakan, banyak ditemukannya makanan yang sudah kadaluarsa dimini maket - mini maket tersebut yang tetap dipajangkan tentunya pihak pengelola tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan konsumen dalam memproleh haknya untuk mendapatkan makanan yang layak konsumsi. “Kita sagat menyayangkan terhadap mini market baik itu Alfa Mart atau Indomart yang tetap memperjualkan makanan yang telah habis masa jualnya. Padahal karyawannya dalam satu indomart sagat banyak. Tetapi tidak diperhatikan setiap kemasan makanannya hingga masih banyak ditemukan makanan yang telah kadaluarsa,”jelas Supriyanto kemarin. Untuk itu, kita harapkan pihak pengelola Indomart dan Alfa Mart tidak memperjual makanan maupun minuman yang sudah kadaluarsa. Karena itu dapat

merugikan konsumen. “Artinya dengan banyaknya ditemukanan kemasan yang rusak dan makanan yang sudah kadalurasa pihak pihak indomart dan alfa mart tidak pernah mengecek makanan yang dijual hingga masih banyak ditemukan seperti ini terlebih buah-buahan yang telah busuk tetapi tetap dijual,”imbuhnya. Dipaparkannya, dengan banyaknya kemasan yang rusak, busuk dan lain sebagainnya tentunya ini dapat terjadi dihampir seluruh Indomart yang ada di Kabupaten Mesuji. Untuk itu pihaknya meminta agar dapat ditindak tegas. “Kita harapkan dinas terkait maupun pihak terkait dapat mengambil tindakan tegas, karena ini akan merugikan konsumen. Selain itu, dalam UU nomor 8 tahun 1999 sudah dijalas,”imbuh Caleg asal Partai Amanat Nasional (PAN) kamarin. Dikatakannya, terlebih selain ditemukan makanan yang sudah kadaluarsa ditoko Indo Mart juga ditemukan makanan yang sudah

kadaluarsa di toko Alfa Mart. Dan ini sama seperti Indomart yang masih dipajang. Bahkan ada makanan yang sudah dimakan tikus. “Yang jelas kita sagat menyayangkan pihak Indomart dan Alfa Mart yang tetap memperjual makanan yang taklayak bagi kesehatan masyarakat. Seharusnya mereka dapat memahami aturan tersebut jangan sampai merugikan konsumen. Karena konsumen telah beli makan tersebut dengan harga yang telah ditetapkan Indomart maupun Alfa Mart,”tuturnya. Untuk itu, lanjut Supriyanto, aparat penegak hukum dapat menyelidiki terkait banyak makanan yang ditemukan saat sidak yang telah dilakukan Pemkab Mesuji kemarin. Jangan sampai telah makan korban dulu baru bertindak. “Menurut Informasi dari tahun sebelumnya juga telah ditemukan makanan yang sudah kadaluarsa tetapi tetap dijual. Dan ini terjadi diindomart Simpangpematang namun yang kita sayangkan tidak ada tindakan sama sekali,”tukasnya. (red)

sar Rp6.511.800.000,- dan diperuntukkan bagi 3.106 aparatur desa di 75 desa dari 105 desa yang ada saat ini. Adapun besaran uang yang diterima oleh masing-masing aparatur desa per bulannya yaitu, Kepala sebesar Rp1.250.000,-, Sekretaris Desa (Khusus Non PNS) Rp750.000,-, Kepala Urusan (Kaur) Rp. 500.000,-, RK Rp. 150.000,-, RT, Rp. 100.000,-, Ketua BPD Rp. 200.000,- dan Anggota BPD, Rp. 100.000,.”Jelasnya. Dikatakannya, Saat ini Dana TPAPD yang didistribusikan untuk triwulan I dan II. Insyaallah dalam dua minggu kedepan selesai yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan Safari Ramadhan. Memang desa-desa di Kabupaten Mesuji saat ini jumlahnya bertambah, dari 75 menjadi 105 desa sehingga ini hanya diperuntukkan untuk desa yang devinitif terlebih dahulu. “Untuk kedepan akan ditam-

Khamami, SH bah bagi desa yang baru terbentuk. karena penyusunan anggaran tahun 2013 ini dilakukan pada tahun 2012, yang pada saat itu jumlah desa di Kabupaten Mesuji hanya 75 desa, maka bagi desa-desa yang baru terbentuk pada tahun 2013 belum teranggarkan. Untuk itu Pemkab Mesuji akan segera menganggar-

kannya”, terang Khamami. “Sama seperti TPAPD, saat ini yang diasuransikan baru 75 Kepala Desa. Kedepan, seluruh kepala desa akan diikutsertakan juga. Untuk itu kita harapkan kedepan aparatur desa dapat meningkatkan dan optimal dalam menjalankan tugasnya kedepan,” tukasnya. (red)

DPTH Fokus Tingkatkan Pertanian Mesuji Mesuji, Pesan Dinas Pertanian dan Holtikultura (DPTH) Mesuji nampaknya takhenti-hentinya memberikan terobosan dibidang pertanian. Bahkan, DPTH tenggah fokus meningkatkan produksi hasil pertanian di Kabupaten Mesuji. Selain itu, DPTH Mesuji juga tengga melakukan uji coba diberbagai macam pertanian yakni Cabek dan Bawang merah. Kepala DPTH Mesuji, Anca Martha S.STP. MM, mengatakan, saat ini kita tenggah melakukan berbagai trobosan untuk meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Mesuji. Langkah ini taklain untuk mencapai target yang swasembada pangan ditahun 2014 mendatang. “Saat ini sudah beberapa langkah dan trobosan yang tenggah kita lakukan. Initaklain agar dapat menunjang Serta

meminimalisasi hasil produksi pertanian yang turun drastis akibat kegagalan panen. Untuk itu, pihaknya juga telah memberikan berbagai pelatihan bagi petani dan penyuluh agar dapat mengunakan pupuk yang dapat meningkatkan hasil produksi,”imbuh Anca Marta Utama kemarin. Penyuluhan dan bimbingan yang terus ditekankan taklain agar nantinya para petani atau petugas penyuluh dapat dengan sendirinya meracik ramuan yang bahan utamanya dari tumbuh-tumbuhan. Sehingga kedepan dapat meningkatkan hasil produksi. “Kita berharap dengan dilaksanakannya pelatihan tatacara pembuatan ramuan pengendali organisme pengganggu tumbuhan pada tanaman pangan dan holtikultura dapat meningkatkan hasilnya. selain itu diharapkan

kepada petugas penyuluh lapangan dapat menularkan pengetahuan yang di dapat dalam pelatihan. sehingga dengan peran serta dan keaktifan maka dapat bermanfaat dan berguna serta tepat gunakan oleh para petani”jelas Anca. Ditambah Mantan Camat Pancajaya ini, tujuannya taklain untuk meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama para anggota kelompok tani dan petugas penyuluh sehingga kedepan dapat menghasilkan dan meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Mesuji. “Kita berharap petani dapat mingkatkan kemampuan mengatasi persoalan yang di hadapi di lapangan akan tetapi dapat menularkannya kepada masyarakat luas terutama para tetangga dan anggota kelompok” tukasnya. (red)

Warga Way Lima Marah Tak Dapat BLSM Pesawaran, Pesan Puluhan masyarakat Desa Cimanuk, Way Lima, Pesawaran, marah dan mengaku kecewa dengan sikap Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tabrani. Sebab, 10 warga Desa setempat tidak mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat(BLSM) yang dibagikan pihak BPD. Padahal, ke 10 masyarakat itu namanya tercantum pada data penerima BLSM. Tidak juga ada kejelasan, puluhan masyarakat pada Kamis siang (18-7) mendatangi Kantor kecamatan Way Lima, untuk menyampaikan kekecewaannya itu. Bahkan puluhan masyarakat itu meminta Camat Way Lima Minak Yakin, untuk memberhentikan Tabrani dari Ketua BPD. Kedatangan puluhan masyarakat itu diterima

Camat Way Lima Minak Yakin dan Pejabat Sementara (pj) Kepala Desa Cimanuk Akmal. Sardailiyas seorang warga menjelaskan saat berdialog dengan Camat Way Lima, menyatakan bahwa kedatangannya ini yang pertama mempertanyakan dana BLSM ke 10 warga yang hingga kini belum mendapatkan dananya. Padahal, ke 10 masyarakat itu namanya tercantum pada data penerima BLSM, tetapi tidak mendapatkan dananya dari pihak BPD setempat. Dia menjelaskan penerima BLSM di Desa Cimanuk, sesuai data sebanyak 233 Kepala Keluarga (KK). Tetapi, dana BLSM yang dibagikan melalui Ketua BPD Tabrani itu hanya 223. “Kalau begitu dana BLSM milik 10 orang yang berhak itu hilang. Ini kan aneh,” kata warga Desa Cimanuk. (tim)

Tiga Indikasi Keraguan Warga Terhadap Bacaleg Pesawaran, Pesan Masukan masyarakat serta tanggapan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah diterima oleh komisi Pemilihan umum Daerah (KPUD) Pesawaran dan beberapa waktu lalu telah disampaikan kepada pihak partai yang bersangkutan, hal ini diungkapkan anggota Pesawaran, Dariyo, Kamis (18-7). “Untuk diketahui soal laporan/ tanggapan masyarakat telah kita sampaikan pada partai partai yang besangkutan ,” kata

Dariyo. Ia mengatakan, tiga laporan tersebut yakni terkait adanya indikasi keraguan atas kebersihan salah satu bacaleg dari hukum pidana, dugaan adanya pemalsuan identitas, dan terdaftarnya kader salah satu partai yang diketahui mendaftarkan diri sebagai caleg dengan partai yang berbeda, demikian kata dia semua laporan tanggapan masyarakat tersebut telah disalurkan pada partai pengusungnya dan saat ini pihaknya ten-

gah menunggu hasil klarifikasi intern yang dilakukan masing masing partai itu. Secara rinci jelasnya , bacaleg yang terbelit laporan masyarakat tersebut yaitu bacaleg dari partai PDIP, dimana partai yang berlambang moncong Putih ini masih menyisakan pekerjaan cukup serius, sebab salah satu bacaleg pada partai tersebut diindikasikan masih menyisakan persoalan terkait hukum pidana yang masih kurang dari 5 tahun.

“Walawpun telah selesai hukum pidananya, juga harus melampirkan SKCK tidak pernah melakukan kejahatan yang berulang ulang, ditambah pengakuan melalui media baik elektronik, maupun cetak,” tuturnya. Selain itu partai Nasdem, partai ini juga turut disibukkan dengan laporan ataupun tanggapan masyarakat, dimana dikatakan Dariyo, Bacaleg yang tengah diperjuangkan partai tersebut dalam melengkapi perolehan kursi, dilaporakan merupakan

kader partai lain dengan mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif menggunakan perahu Nasdem saat ini. “Kalau dari KPU gak masalah, yang terpentingkan si bacaleg tersebut tidak mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif dengan perahu ganda,” Tambahnya Sementara itu, partai Demokrat, partai ini pun tak luput dari daftar laporan, diketahui, bacaleg yang berada dibawah naungan partai ini, juga dilaporkan kepada KPU lantaran ter-

indikasi telah memalsukan berkas identitas dalam memuluskan niatnya untuk maju sebagai anggota legislatif kabupaten pesawaran. “Nanti setelah klarifikasi disampaikan Parpol ke KPU, baru kita kaji ulang langkah apa yang harus dilkaukan, apakah kita turun crosceks soal tanggapan tersebut, apakah langsung merekap data klarifikasi oleh pihak partai yang bersangkutan saja,” kata dia. ((tim)


Halaman 5

EDISI 3/Tahun I/ 15 - 30 Juli 2013

Tim Berlian-Mu Tuba Datangkan Jokowi Tulang Bawang, Pesan Mesin politik tim pemenangan pasangan Cabug Lampung Berlian Tihang - Mukhlis Basri ( BerlianMu) daerah Tulangbawang, dari jalur organisasi masyarakat (ormas) mulai bergerak melakukan langkah-langkah pemenangan Berlian-Mu. Organisasi Paguyuban Panginyongan Tuba, sebagai salah satu mesin politik telah mendeklarasikan diri untuk mendukung dan memenangkan pasangan ini. Berbagai kegiatan dan event-event akbar tengah dipersiapkan untuk menggalang massa dan calon pemilih. Ketua Korwil Paguyuban Panginyongan Tuba, M. Satiman mengatakan bahwa pada dasarnya organisasi ini tengah mempersiapkan diri untuk

bergerak dan menggerakan gerbong politik untuk memenangkan pasangan Berlian-Mu. Satiman menuturkan, sejauh ini segenap pengurus Panginyongan Korwil Tuba telah melakukan langkah-langkah konkrit, yakni sosialisasi dan merencanakan berbagai kegiatan. Nah kegiatan inilah sebagai langkah dalam menggerakan mesin politik. “Ada beberapa agenda besar yang akan kita laksanakan di Unit II, diantaranya adalah

Toko Ban dan Warung Makan Terbakar Menggala, Pesan Sebuah toko ban dan warung makan di jalan lintas timur (jalintim) didekat pasar Unit II, Kampung Dwiwarga Tunggaljaya Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulangbawang, ludes terbakar dilalap sijago merah. Belum bisa disimpulkan dari mana asal sumber api itu yang telah meluluh lantakkan dua tempat usaha itu. Musibah kebakaran itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 04.00 WIB dini hari Rabu (3/7) kemarin, saat pemilik toko ban dan warung makan yang lokasinya bersebelahan itu tidak ada ada ditempat. Saat kejadian Lustro Pandiangan (29) pemilik toko ban dan Ny. Yus pemilik warung makan menginap dirumahnya. Tidak ada koran jiwa dalam musibah itu, tapi kerugian akibat musibah itu diperkirakan mencapai Rp300juta, terdiri dari uang tunai maupun barang-barang dagangan. Dari pihak pemilik toko ban harus rela kehilangan uang tunai sebesar Rp150juta yang baru saja diambil dari salah satu bank. Belum lagi perhiasan dan barang dagangan seperti ban, felk, alat bengkel dan lainnya. Sedangkan dari pihak pemilik warung, meskipun tak ada uang tunai yang terbakar, tapi ada beberapa barang-barang berharga yang hangus terbakar, diantaranya satu unit televisi, satu unit kulkas, alat-alat elektronik dan masak, serta seperangkat etalase ukuran besar. Lustro Pandiangan, pemilik toko ban mengatakan, saat kejadian beruntung dia dan keluarganya tidak berada dilokasi kejadian. Dikatakannya, malam itu dia bersama istrinya sempat melayat ditempat rekannya. Usai melayat dia tak pulang ke tokonya, melainkan pulang ke rumahnya. “Pada malam harinya saya melayat ditempat kawan. Biasanya saya dan istri pulang dan tidur ke toko. Saya sempat ada firasat tidak enak. Benar saja, pada pagi hari saya dapat kabar kalau toko saya sudah terbakar,”ujar Lustro dengan nada sedih. Dikatakannya, yang lebih menyedihkan lagi adalah, uang tunai yang baru saja diambil dari bank, rencananya akan dibelanjakan barang-barang dagangan pada pagi harinya. Nasib buruk rupanya datang menerpa dan sebagai tanda ujian bagi ummatnya. Dengan nada terbata, dia berharap ada uluran tangan dari pemerintah daerah, melalui leading sektornya untuk memberikan bantuan dan sebagainya. Paling tidak, kata dia, pemda bisa menunjukkan kepeduliaannya kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pertolongannya. Terpisah, Kepala BPBD Tuba Normal, melalui kabid penanggulangan bencana, Andi mengatakan akan melakukan olah TKP dan melakukan pendataan dilokasi kejadian. (mursalim)

pergelaran kesenian, open tournamen dan panggung hiburan. Untuk itu kita semua yang ada disini mari bersama-sama merumuskan tekhnis pelaksanaannya,” ujar Satiman pada rapat dikediaman H. Latif Rahman, kemarin. Dikatakannya, bila tak ada aral rintangan Paguyuban Pangi n y o n g a n Tuba akan menggelar apel besar seluruh anggota Pang-

hadiri langsung oleh Joko Widodo (Jokowi) yang juga Gubernur DKI Jakarta, yang merupakan kader PDIP. Sementara Perwakilan Korda Panginyongan Provinsi Lampung, Iwan dalam kesempatan itu mengapresiasikan positif dan sangat mendukung pergerakan mesin organisasi itu. menurutnya, sudah saatnya semua partisipan dan pendukung pasangan Berlian-Mu bahu-membahu untuk memperjuangkan dan memenangkan Berlian-Mu. “Kami senang dan sekaligus bangga dengan bergeraknya mesin ormas un-

t u k mendukun g BerlianM u . Cagub y a n g kita perjuangkan ini adalah pasangan yang cocok dan militan.

Dan kita bersyukur dari hasil survei LSI Berlian unggul secara popularitas,”kata Iwan. (tim) Jo ko W ido do

inyongan se Provinsi Lampung. Dan dipastikan akan di-

Senator Lompat Partai Mbalelo Menggala, Pesan Sejumlah senator di Kabupaten Tulangbawang yang menjadi calon legislatif (caleg) lompat partai, nampaknya benar-benar tak ingin mengundurkan diri sebagai wakil rakyat yang berkantor digedung dewan setempat. Mereka memang pantas disebut mbalelo. Dari penelusuran koran Editor, ada beberapa caleg lompat partai yang belum mengundurkan diri itu diantaranya adalah, Sondang Raja Gukguk, Drs. Nurwantoni, Arif Budiman Suralaga,S.H, H. Achmadi dan I Nyoman Suarsana Ke-lima senator itu terpaksa lompat partai lantaran parpol yang dinaunginya tak lolos sebagai peserta pemilu 2014. Sondang Rajagukguk dan I Nyoman Suarsana sebelumnya berasal dari partai PNBKI pindah dan menjadi caleg ke partai Gerindr. Sedangkan Nurwantoni dari partai PBR pindah dan mencaleg

di partai PAN dan Arif Budiman Suralaga dari partai PPI pindah dan jadi caleg partai Hanura. Kelompok kerja (Pokja) KPUD Tuba, Adi Kusnadi, S.H mengatakan bahwa hingga kemarin pihaknya belum menerima surat pengunduran diri dari para anggota dewan yang lompat partai tersebut. Menurutnya, pihak KPUD setempat sudah menyampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Para senator itu kompak akan mengundurkan diri pada 1 Agustus mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh wakil rakyat yang bersangkutan. Meski demikian, KPUD setempat mengku tak bisa berbuat diluar aturan yang ada yang telah mengatur tentang aturan pileg itu. “Sebelumnya sudah kami sampaikan. Mereka mengaku akan menyampaikan pengunduran diri pada awal Agustus mendatang. Itu adalah keputusan mereka, dan kita tinggal menung-

gu saja. Sebagai penyelanggara pemilu kami menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada,”ujar Adi kemarin. Achmadi salah satu senator dengan tegas mengatakan bahwa, kewenangan proses pengunduran diri itu ada ditangan Ketua Partai dan Ketua DPRD setempat. Bila tak ada usulan dari partai bernaung maka proses PAW tidak akan berjalan. Diungkapkannya juga bahwa dirinya akan mengundurkan diri pada awal agustus mendatang. Menurutnya, semestinya pengunduran diri tak hanya dilakukan oleh para anggota dewan yang loncat partai. Tapi juga berlaku bagi seluruh dewan yang ada. Hal itu bila mengacu pada prinsip politik berkeadilan. “Saya dan teman-teman lainnya akan mundur bulan depan. Tepatnya 1 Agustus. Itu sesuai aturan yang ada, jadi kami memanfaatkan semaksimal mungkin soal aturan pileg yang telah

dibuat itu,”kata Achmadi. Terpisah, Ketua Panwaslu Tuba, Hernantori, S.H mengaku prihatin dan sekaligus mempertanyakan tentang sikap para senator lompat partai yang belum mengundurkan diri. Padahal tanpa diberi sinyak atau peringat mereka harus menyadari dan kesadaran sendiri. Apalagi, kata dia, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah mengeluarkan maklumat yang isinya tentang penegasan kepada seluruh caleg yang loncat partai harus mengundurkan diri. Mereka juga tak boleh mengambil gaji karena partai yang dinauinginya tak lolos sebagai peserta pemilu. “Kami akan terus kaji. Dan tentunya kami sebagai lembaga pengawas pemilu akan melakukan langkah-langkah strategi untuk menerobos ke leading sektor. Dan bila perlu kami akan berkirim surat ke Menteri Dalam Negeri,”tegasnya. (mursalim)

Sekretariat DPRD Pringsewu Layangkan Surat PAW Pringsewu, Pesan Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu sudah melayangkan surat kepada Partai Politik yang kadernya duduk di dewan dan maju kembali pada 2014 melalui partai lain. Demikian pengakuan Sekretaris DPRD Pringsewu, Bahagia Saputra, mendampingi Ketua DPRD Pringsewu H. Ilyasa, saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (18/7). Menurutnya penyampaian surat tersebut mengacu pada PP.

16 tahun 2010 pasal 102 dan 103 serta surat mendagrai NO. 161/ 3294/SJ tanggal 24 Juni 2013, prihal pemberhentian antar waktu anggota DPRD karena menjadi anggota politik lain atau kerana mengundurkan diri. Menurut Bahagia dalam Pasal 102 ayat 2 huruf i menyatakan bahwa anggota DPRD di Pemberhentian antar waktu (PAW) apabila menjadi partai politik lain dan Pasal 103 ayat 1 menyebutkan bahwa pemberhentian ang-

gota DPRD karena mengundurkan diri diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD. Namun katanya, apabila pimpinan partai politik enggan untuk mengusulkan PAW anggota DPRD yang pindah menjadi anggota partai politik lain, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD, hal ini untuk mengakomudir hak politiknya dalam

Tim Monitoring ketika melakukan sidak Makanan Kadaluarsa di sejumlah Pasar dan toko makanan di Pasar Unit II Kec. Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang (18/07)

mencalonkan diri kembali melalui partai lain. Dikatakan Bahagia Saputra, DPRD Pringsewu telah mengirimkan surat kepada ketiga Pimpinan Partai Politik yang anggota dewannya berniat menyalonkan diri dalam Pemilu 2014 melalui partai lain seperti PKPB, PDK dan PKNU. “Jawaban ditunggu sampai 14 hari sejak surat dilayangkan tanggal 16 Juli 2013, sehingga akhir batas waktu sampai 30 Juli 2013”, ungkapnya. Menurutnya apabila sampai tanggal 30 Juli 2013, tidak ada surat jawaban dari Pimpinan Partai Politik, maka pimpinan DPRD akan mengusulkan pemberhentian antar waktu kepada anggota DPRD yang akan mencalonkan diri melalui partai lain. Bahagia menyatakan untuk saat ini baru satu anggota DPRD Pringsewu yang mengajukan surat pengunduran diri sebagai syarat pencalonan dalam pemilu 2014. “Baru Najarudin yang mengajukan surat pengunduran diri sedangkan dua anggota yang lain seperti Burnani dan Sahidin belum mengajukan”, ungkapnya. (tim)


Halaman 6

EDISI 3/Tahun I/ 15 - 30 Juli 2013

Aparat Desa Sunat BLSM Rp160 Ribu Kalianda, Pesan Sejumlah warga kurang mampu di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, hanya menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp140 ribu pada pencairan pertama, padahal seharusnya mereka memperoleh Rp300 ribu per orang. “Saya hanya menerima Rp140 ribu meskipun yang terdaftar dan mendapat kartu bantuan itu,” kata Miswati salah satu warga di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan, Jumat (19-7). Ia mengatakan, bantuan tersebut pun tidak diambil sendiri ke kantor pos, melainkan diambilkan oleh perangkat desa. Warga hanya tinggal menerima bantuan itu dari ketua RT, padahal di tempat-tempat lain diambil sendiri oleh yang bersangkutan langsung ke kantor pos. Kemudian, kata dia, bantuan yang diterima hanya Rp140 ribu itu karena sebagian dibagikan merata kepada penduduk desa itu. “Kami semua disuruh menandatangi sebagai persetujuan dengan sistem pembagian itu,” katanya. Penduduk kurang mampu se-

tempat, Fredi Susanto mengaku, tidak mendapatkan bantuan tersebut, padahal tinggat kesejahteraannya jauh di bawah penerima BLSM lain di desa itu. Ia mengaku, hanya mendapat Rp65 ribu dari pemerataan itu, sedangkan orang tuanya mendapatkan BLSM sebesar Rp140 ribu, lalu pamannya yang memiliki kendaraan bermotor empat unit juga mendapatkan bantuan itu dengan nilai Rp140 ribu. Menurut Fredi, seharusnya pamong desa berani mengambil risiko untuk tetap menyalurkan dana tersebut ke penerima kartu dari pada disamaratakan. Sekretaris Desa Kertosari, Sumidi mewakili Pjs Kepala Desa Tumirin mengatakan, memang bantuan untuk penerima kartu BLSM sekitar Rp150 perorang, sedangkan separuhnya dibagikan merata dengan warga lain agar tidak

terjadi kecemburuan sosial. Ia mengaku, berdasarkan musyawarah terpaksa menerima bantuan itu hanya separuh karena sebagian lagi dibagi rata kepada seluruh warga yang ada, karena jumlah warga yang tidak menerima lebih banyak dibanding yang menerima. Sumidi menambahkan, sistem ini tidak hanya dilakukan di Desa Kertosari, namun di desa lainnya Kecamatan Tanjungsari juga demikian, termasuk di Kecamatan Tanjungbintang. “Jumlah penerima di desa ini 833 kepala keluarga, sementara jumlah total 2.000 kk lebih,” tambah dia lagi. Sementara itu, Camat Kecamatan Tanjungbintang, Laila Soraya menjelaskan bahwa pembagian BLSM di wilayahnya tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni bantuan diberikan kepada setiap yang terdata dan diambil di kantor pos. Namun, jika penerima kartu bantuan tidak ada atau sudah meninggal maka diambil kebijakan untuk dibagikan kepada penduduk lain yang layak menerima bantuan itu. (ANT/L3)

Penerbangan di Bandara Serai Tetap Sesuai Jadwal Meski Tanpa Penumpang Krui, Pesan Kendati tidak berpenumpang penerbangan di Bandar Udara (Bandara) Serai rute Bengkulu— Krui—Bandar Lampung dan sebaliknya, tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan yaitu setiap Selasa, Rabu, dan Sabtu. “Untuk sekarang ini pelayanan penerbangan di Bandara Serai tetap dilakukan sesuai jadwal yaitu tiga hari dalam sepekan: Selasa, Rabu dan Sabtu. Ada tidak ada penumpang, penerbangan tetap dilaksanakan,” kata Sekretaris Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Barat, Bambang Irawan, Rabu (17-7). Penerbangan tetap dilakukan sesuai jadwal meskipun penumpangnya minim, kata Bambang, itu tujuanya adalah untuk memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir soal apakah akan mendapat pelayanan penerbangan atau tidak

Anggaran PAUD di Lambar Dipersoalkan Liwa, Pesan Alokasi anggaran program pendidikan anak usia dini (PAUD) di Lampung Barat tahun 2012 yang dikelola Dinas Pendidikan dipersoalkan. Pasalnya, terdapat selisih Rp3,5 miliar antara laporan Dinas Pendidikan dalam buku Rancangan Perda LKPj. Bupati dan laporan yang tertulis di buku daftar pengguna anggaran (DPA). LKPj. yang terjabar di buku rancangan perda alokasi untuk PAUD tahun 2012 nilainya mencapai Rp1,6 miliar lebih, sementara yang tercatat dalam buku DPA nilai untuk PAUD mencapai Rp5,1 miliar lebih, atau terjadi selisih sekitar Rp3,5 miliar. “Ini kan laporan pertanggungjawaban, bukan perencanaan. Dan tidak dijelaskan item penggunaan anggaran itu, jadi ngambang. Untuk PAUD saja yang tertulis di buku rancangan perda nilainya sekitar Rp1,6 miliar lebih, tetapi di buku DPA Rp5,1 miliar lebih, mana yang benar,” kata anggota Badan Anggaran (Banang), Mirjalie, dalam rapat pembahasan LKPj. bupati tahun 2012 di tingkat Banang dengan satker pengguna anggaran, di ruang rapat DPRD setempat, Rabu (17-7). Menurut Mirjalie, hal mustahil jika selisih sekitar Rp3,5 miliar tersebut karena kesalahan penulisan pengetikan, mengingat laporannya terpapar secara perinci di buku DPA berasal dari beberapa sumber alokasi anggaran, yaitu DAU, DID, dan silpa. “Bagaimana dikatakan salah

jika penumpang di bandara sedang minim. “Soal penerbangan, masyarakat tidak perlu khawatir, ada tidak ada penumpang penerbangan tetap dilakukan sesuai jadwal,” jelasnya. Hal yang sama juga dijelaskan Kepala Bandara Serai Krui, Syafrudin. Menurutnya pihak Bandara tetap konsisten melaksanakan jadwal penerbangan rute penerbangan. Seperti halnya hari ini (kemarin, red), walaupun penumpang minim akan tetapi penerbangan tetap dilaksanakan ,” kata Syafrudin. Namun lanjut Syafrudin, untuk penerbangan di Bandara Serai kemarin terjadi sedikit keterlambatan dari jadwal sebelumnya yang disebabkan karena faktor cuaca kurang mendukung. “Biasanya pesawat dari Ban-

dara Fatmawati Bengkulu mendarat di Bandara Serai tepat pukul 11.00 namun hari ini bergeser dan baru mendarat pukul 12.10. Karena itu pula pesawat baru melanjutkan perjalanan ke Raden Intan pada pukul 12.36,” ujar Syafrudin. Pesawat yang melayani rute Bengkulu-Krui maupun Krui— Bandar Lampung dan sebaliknya kemarin, tambah Syafrudin adalah pesawat Susi Air jenis Cessna Grand Caravan C208B kapasitas 12 penumpang. Pesawat yang dipiloti A. Rubin, WNA itu mampu terbang dengan ketinggian 12 ribu kaki. Kedepan jika terjadi perkembangan jumlah penumpang hingga melebihi jumlah kursi maka ada kemungkinan penerbangan dilakukan setiap hari. (tim)

Kepatuhan Berlalu Lintas di Lampura masih Rendah

penulisan, jika ini sumber alokasinya berbeda dan programnya berbeda,” kata dia. Wakil Ketua Banang Heri Gunawan mengatakan dalam buku DPA untuk program PAUD Dinas Pendidikan nilainya sekitar Rp5,1 miliar lebih. Untuk program pembangunan dan rehab sekolah bersumber alokasi DAU senilai Rp1,190 miliar. Kemudian pembangunan bersumber dana silpa nilainya Rp1,190 miliar dan DID Rp1,190 miliar. Begitu juga sumber dana APBD sebelum dan sesudah perubahan Rp1,190 miliar. “Kalau salah tulis, kenapa sumber anggarannya berbeda,” kata Heri.

Menjawab itu, Kepala Dinas Pendidikan Nukman mengatakan anggaran PAUD yang tertulis dalam rancangan anggaran kegiatan (RAK) Dinas Pendidikan senilai Rp1,62 miliar. Ia menjelaskan dana tersebut untuk pembangunan empat gedung sekolah TK Rp1,19 miliar lebih, alat tulis kantor (ATK) Rp75 juta, kegiatan minat bakat Rp18 juta, dan pengadaan mebel untuk enam sekolah TK Rp270 juta, serta pembangunan pagar, lapangan, dan parkir TK Sumberjaya Rp70 juta. “Itu yang ada di laporan kegiatan kami,” kata Nukman. Kepala PPKAD Lambar Adi Utama mengatakan selisih ant-

ara laporan di buku LKPj. dan DPA tersebut dimungkinkan salah pengetikan. “Perbedaan itu hanya salah pengetikan saja,” kata Adi Utama. Atas jawaban tersebut, Mirjalie yang juga politikus Partai Golkar itu mengatakan justru dengan penjabaran yang dipaparkan Kepala Dinas dan Kepala PPKAD terkait realisasi yang mencapai 100 persen tersebut menujukkan data yang dibuat itu rill, sehingga yang jadi pertanyaannya, jika memang nominalnya Rp5,1 miliar, itu dibangunkan ke mana saja. Dan jika hanya terealisasi Rp1,6 miliar, ke mana selisih anggarannya. (Romi)

Kotabumi, Pesan Selama 14 hari melaksanakan Razia Oprasi Patuh Krakatau 2013, Satuan Lalulintas (satlantas) Polres Lampung Utara (Lampura) sedikitnya memberikan 1.195 sanksi tilang dan 303 teguran pelanggaran untuk para pengguna jalan yang berlau lintas di wilayah hukum Polres Lampura. Kasat Lantas Polres Lampura, AKP Surono mejelaskan, kegiatan tersebut dimulai sejak tanggal 4 hingga 17 Juli 2013. Kepada Trans Lampung, dia mengatakan, dalam pelanggaran yang diberikan sanksi selama dua minggu melaksanakan kegiatan Ops patuh, Sat Lantas Polres Lampura memberikan sanksi total 1.498 pelangaran. ”Dari jumlah sanksi tilang di tambah sanksi teguran, jenis pelangaran yang diterapkan, yakni, untuk roda dua pemakaian helm, rambu/marka, kelengkapan kendaraan dan surat –surat. Untuk roda empat yakni, kecepatan, muatan, rambu/marka, kelengkapan kendaraan, sabuk pengaman dan surat- surat,” jelas Surono. Lebih lanjut Kasat Lantas mengatakan, selain pelangaran yang diberikan pihaknya juga mengamankan barang bukti Surat izin mengemudi (SIM) sebanyak 257 lembar, Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebanyak 961 lembar. “Jenis pelaku pelanggaran lalulintas mulai dari pegawai Negeri sipil (PNS) berjumlah 165. Karyawan swasta berjumlah 585. Mahasiswa/pelajar berjumlah 308 dan warga sipil berjumlah 167. Sementara anggota TNI/Polri berjumlah 0, dan usia pelaku pelangaran yakni usia 16 tahun berjumlah 156 orang, usia 17-20 berjumlah 345 orang,” kata dia. Surono juga menegaskan, selain pelangaran dan menyita barang bukti, dalam kegiatan ops patuh yang dilaksanakan, pihaknya juga menjaring jumlah kejadian kecelakaan lalulintas yakni, korban meninggal dunia 5 orang, luka berat 7 orang, dan luka ringan 2 orang. Dalam kejadian itu kerugian yang dialami diperkirakan Rp8.550.000. “Kini Ops Patuh Krakatau 2013 sudah habis semalam pukul 00.00 WIB. Semua barang bukti yang diamankan berada di Mapolres Lampura guna penyelidikan lebih lanjut. Jumlah kejadian kecelakaan pada Ops patuh kali ini menurun dibandingkan tahun 2012 lalu,” pungkas Kasat Lantas. (tim)

DPRD Mulai Surati Parpol Terkait Caleg Kutu Loncat Liwa, Pesan DPRD Lampung Barat akhirnya melayangkan surat kepada seluruh pimpinan partai politik anggota Dewan yang pindah partai untuk pencalonan Pemilu 2014. Hal itu dipastikan Kabag Humas DPRD Lampung Barat Slamet Purwoko, Jumat

(19-7). Menurutnya, pimpinan DPRD setempat telah menyurati seluruh parpol anggota DPRD yang mencalonkan diri dari partai yang berbeda, Rabu (17-7). Surat itu menjadi pemberitahuan kepada pimpinan parpol agar segera menindaklanjutinya. Slamet menambahkan di

DPRD setempat terdapat tujuh anggota DPRD yang pindah partai karena partainya tidak lulus verifikasi. Hingga saat ini, dari tujuh anggota legislatif, hanya satu yang telah menyampaikan surat pengunduran diri. Dia mengungkapkan tenggat yang diberikan untuk pem-

buatan surat keterangan proses pemberhentian selambatnya dikeluarkan 1 Agustus 2013. Kemudian parpol diminta segera menyiapkan calon pengganti antarwaktu (PAW) dari parpol yang bersangkutan. Seperti diketahui, tujuh calon anggota legislatif yang pindah partai ialah Untung dari

Partai Indonesia Baru (PIB) pindah ke Partai Gerindra. Untung telah menyampaikan surat pengunduran diri. Kemudian Dedeh Rohayati dan Dahlawi Badri dari PBR pindah ke PAN. Selanjutnya Ulul Azmi Soltiansyah dari PKPB pindah ke PPP. Heri Gunawan dari PKNUI

ke PKPI, Bahrin Ayib dari PIS ke Partai Hanura, Ahmad Muhyan dari Partai Merdeka ke PKPI. Keenam caleg diharapkan segera menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan untuk memenuhi persyaratan pencalonan di KPU. (Romi)


Halaman 7

EDISI 3/Tahun I/ 15 - 30 Juli 2013

Dua Satker Rebutan Lahan Parkir! Pesisir Tengah, Pesan Dua satuan kerja (satker) di Pesisir Barat berebut lahan parkir di lokasi wisata Pantai Labuhan Jukung, Pekon Kampungjawa, Kecamatan Pesisir Tengah. Satuan kerja itu adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo). Perebutan lahan itu terjadi karena kedua satker berusaha menutupi pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan. Dishubkominfo beranggapan bahwa lahan parkir di lokasi wisata itu wewenang mereka. Sementara lokasi itu milik Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta beranggapan bahwa lahan parkir di bawah naungan satker tersebut. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pesisir Barat Drs. Guntur Panjaitan mengatakan, masalah lahan parkir ini masih dibahas. Sebab, ada kebijakan yang menerangkan bahwa parkir di lokasi pantai merupakan wewenang Dishubkominfo. Sementara, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki tanggungan untuk menutupi PAD. ”Lokasi wisata Pantai Labuhan Jukung itu banyak pengunjung. Tidak sedikit pengunjung dari luar daerah, seperti dari Lampung Barat, Palembang, Bukitkemuning, hingga Tanggamus,”

kata Guntur. Menurut Guntur, hal ini cukup menguntungkan. Selain mengenalkan wisata di Pesisir Barat sebagai daerah otonomi baru, juga bisa meningkatkan PAD. ”Selama ini, lokasi wisata Pantai Labuhan Jukung memiliki tanggungan PAD lumayan besar yang diembankan oleh kabupaten induk, yakni Lambar,” ujarnya. Karena aset itu belum diserahkan ke Pesisir Barat, untuk sementara pengelolaannya akan dilakukan oleh satker terkait. ”Ini berlangsung sampai semua aset diserahkan,” ungkapGuntur. Di bagian lain, Guntur menyatakan, terkait soal parkir yang diminta Dishubkominfo, hal ini belum dibahas secara mendalam. Sebab, menurut informasi dari pengelola pantai, panitia hanya menarik tiket masuk para pen-

gunjung. Sementara Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo Pesisir Barat Sanawik, S.E. mengungkapkan, satker itu ditarget Rp300 juta dari sektor parkir. ”Kami harus bisa menutupi PAD. Semua harus bisa berperan dan menghasilkan PAD,” kata Sanawik mewakili Kadishubkominfo Alzaziri Sabeki, S.E., M.M. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengelolaan parkir di tempat wisata. ”Tiket masuk yang dikenakan untuk pengunjung, baik itu pengendara, belum termasuk parkir. Karena itu, tiket masuk ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dishubkominfo akan mengelola parkir kendaraan,” ungkapnya. Di bagian lain, Ketua Panitia Pengelola Pantai Labuhan Jukung Sudirman Ali mengatakan, PAD dari penarikan tiket diterapkan Kabupaten Lambar sejak 2003. Kemudian pada 2008– 2011, peraturan berubah dengan PAD yang lebih besar. Menurut Sudirman, Dishubkominfo memang sering melakukan penarikan parkir kepada kendaraan, seperti mobil boks yang melakukan kegiatan bongkar-muat barang. Namun, hal itu di luar pagar wisata sehingga dianggap memang wewenang satker tersebut. (tim)

Putra Bupati Lamtim Laporkan Chusnul ke Polisi

Sukadana, Pesan Putra pertama Bupati Lampung Timur Erwin Arifin, Ariestoteles mengadukan anggota DPRD Lampung Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN) Chusnul Mufahir ke Polres setempat, Kamis (18-7). Chusnul dilaporkan terkait pernyataannya di media masa yang menyebut Ariestoteles menguasai 70 paket proyek APBD Lamtim 2013. Penasehat hukum Ariestote-

les, Abdul Wahid yang ditemui di Mapolres Lamtim mengatakan pemberitaan di sejumlah surat kabar harian itu sama sekali tidak benar. “Aris, klien kami sama sekali tidak memiliki proyek. Apa lagi hingga puluhan paket seperti yang ada di sejumlah surat kabar harian,” kata Wahid. Menurut Wahid, pernyataan Chusnul Mufahir yang juga ketua Fraksi PAN di DPRD Lamtim itu telah mencemarkan nama

baik Ariestoteles. ”Kami tetap melaporkan pencemaran nama baik ini. Jika benar apa yang dikatakan Pak Chusnul, silahkan dibuktikan,” kata Wahid. Sementara itu Chusnul Mufahhir yang dikonformasi melalui telepon mempersilahkan Ariestoteles untuk melaporkan dirinya ke pihak berwajib. “Silahkan saja. Itu hak mereka untuk melaporkan,” katanya. (abu)

Pesawaran Tekad Percepatan Pembangunan di Segala Bidang Gedongtataan, Pesan Peringatan HUT Ke-6 Kabupaten Pesawaran jadi momentum percepatan pembangunan di berbagai bidang. Kini berbagai kegiatan fisik dan nonfisik dengan program skala prioritas terus dilakukan. ”Kami bertekad terus berjuang dan berkarya mengukir sejarah untuk membangun masyarakat yang semakin berbudaya, berdaya saing, serta sejahtera,” kata Bupati Aries Sandi Darma Putra dalam rapat paripurna istimewa pada peringatan HUT Ke-6 Kabupaten Pesawaran kemarin. Dilanjutkan, pembangunan itu dilakukan dengan mengandalkan potensi serta kearifan lokal disertai kemampuan untuk meraih peluang demi terwujudnya Pesawaran yang aman, maju, unggul, berdaya saing, dan sejahtera. ”Berkat kerja sama dan kerja keras kita semua, melalui gerakan pemulihan secara universal, karya yang kita lakukan dalam kurun waktu enam

tahun ini banyak mengalami kemajuan,” papar Aries. Aries mengatakan, percepatan pembangunan pasti terkait dengan pendanaan. Sebagai daerah otonomi baru (DOB), pemkab selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan dana. Baik yang bersumber dari sektor pajak ataupun bukan pajak, termasuk dana alokasi umum. ”Upaya itu yang kami lakukan untuk percepatan pembangunan,” ujarnya. Lebih jauh Aries mengatakan, selama kepemimpinan dirinya dan Musiran sebagai wakil bupati, tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan. ”Mudah-mudahan banyak memberi perubahan. Kami akan selalu meningkatkan kinerja untuk menyejahterakan masyarakat di Bumi Andan Jejama ini,” ungkap Aries. (tim)

2.000 Prona Siap Dibagikan Liwa, Pesan Sebanyak 2.006 lembar sertifikat Program Nasional (Prona) 2013 Kabupaten Lampung Barat siap dibagikan kepada pemiliknya. Hazairin, selaku koordinator pembuatan sertifikat Prona 2013 Kabupaten Lampung Barat di kantor Pertanahan Nasional Lampung Barat, Kamis (18-7), menjelaskan dari 4.500 sertifikat Prona 2013 di wilayah Lampung Barat dan Pesisir Barat, sebanyak 2.006 lembar di antaranya kini sudah ditandatangani pimpinan dan siap diserahkan kepada pemiliknya. “Sebanyak 43% atau 2.006 lembar dari 4.500 sertifikat prona 2013 kini sudah siap dibagikan kepada pemiliknya, sedang-

kan sisanya masih dalam proses penyelesaian. Ditargetkan, Desember mendatang semua sudah selesai dibagikan,” kata Hazairin, mendampingi kepala Kantor Pertanahan Nasional Lampung Barat di Liwa, Kamis lalu. Hazairin menjelaskan pelaksanaan pembagian 2.006 lembar sertifikat itu kini tinggal menunggu petunjuk BPN Provinsi dan diperkirakan pada pekan pertama Agustus mendatang sudah mulai dibagikan, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian. Sekitar 43% atau 2.006 lembar sertifikat prona yang sudah selesai dan siap dibagikan itu merupakan sertifikat Prona milik masyarakat di Pekon Padangcahya (Balikbukit), Pekon

Padangtambak (Way Tenong), Pekon Hujung (Belalau), Pekon Way Jambu (Pesisir Selatan), Pekon Rawas (Pesisir Tengah), Pekon Sukabumi, dan Kotabesi (Batubrak). Kemudian, Pekon Luas dan Campangtiga (Batuketulis). Pekon Padangraya (Krui Selatan), Pekon Pahmongan (Pesisir Tengah), Pekon Sukananti (Way Tenong), Pekon Gedungcahya Kuningan, dan Pekon Sukabanjar (Ngambur). Sementara itu, untuk sertifikat Prona sisanya yang belum selesai, kata Hazairin, ditargetkan akan selesai paling lambat Desember mendatang. “Desember mendatang sertifikat prona 2013 ditargetkan sudah selesai dibagikan,” ujar dia. (tim)


Halaman 8

EDISI 3/Tahun I/ 15 - 30 Juli 2013 Gunung Sugih, Pesan Sengketa lahan pertanian antara warga Kampung Banjarejo dan Banjaratu, Kecamatan Way Pengubuan, Lampung Tengah, berakhir damai. Kedua pihak sepakat mencabut patok batas lahan dan portal yang menutup akses jalan ke lahan yang dipermasalahkan. Mereka sepakat melupakan berbagai hal yang selama ini memicu perselisihan dan tidak akan mengungkit-ungkit lagi. Sebaliknya, kedua pihak akan hidup berdampingan secara damai, serta bahu-membahu untuk kemajuan dua kampung yang semula satu itu. Perdamaian terjadi setelah para wakil pihak yang bersengketa berembuk di Aula Kopiah Emas, Gunungsugih, Selasa (167). Perundingan yang relatif alot tapi dalam suasana kekeluargaan itu dipimpin langsung Wakil Bupati Lamteng Mustafa bersama

Warga Banjarejo-Banjaratu Sepakat Damai Sengketa Lahan sejumlah pihak terkait. Selanjutnya, mengenai administrasi atas tanah yang sempat disengketakan itu, Wabup meminta Camat Way Pengubuan segera mengurusnya hingga selesai. Sebab, bukti kepemilikan itu akan memberi kekuatan hukum sehingga harus dipatuhi dan tidak boleh lagi diganggu gugat. Mustafa mengaku sangat berterima kasih kepada kedua pihak yang menempuh cara kekeluargaan untuk menyelesaikan sengketa antarmereka. Dia meminta hal itu bisa diikuti semua warganya sehingga Lamteng menjadi semakin maju, aman, dan kondusif. Beberapa bulan lalu, sejumlah warga Banjaratu mempersengketakan lahan pertanian yang diklaim sebagai milik warga Banjarejo. Warga yang mempersoalkan kemudian memasang patok

Wakil Bupati LT Ir Mustafa MH menyaksikan perdamaian atas permasalahan tanah di kampung Banjar Rejo Kec. Waypengubuan 16 Juli 2013.

Penimbunan 2,3 Kiloliter Bensin Dibekingi Mantan Kapolsek? Kotabumi, Pesan Wajar saja jika makin banyak saja sipil yang mau terlibat penyimpangan bahan bakar minyak (BBM). Sebab, tindakan melawan hukum demi mengejar keuntungan pribadi itu justru terindikasi direstui oknum aparat penegak hukum. Ini seperti pengembangan penyidikan kasus penimbunan 2,3 kiloliter bensin di Kotabumi, Lampung Utara. Hasil pemeriksaan penyidik polres terhadap dua tersangka yakni Juanda Amarsah dan Feri (ditangkap Senin siang, 15/7, Red) mengarah adanya keterlibatan oknum anggota polisi berpangkat AKP (ajun komisaris polisi). Menanggapi hal itu, Kapolres

Lampura AKBP Helmy Santika, S.I.K. angkat bicara. ”Memang ada pengakuan dari tersangka mengenai keterlibatan Z, mantan Kapolsek di wilayah hukum Lampura. Saya sudah perintahkan Kasatreskrim Polres Lampura untuk melakukan penyelidikan lebih dalam,” tegas Kapolres usai menggelar rapat seluruh perwira di lingkungan mapolres setempat pukul 16.00 WIB kemarin. Kapolres mengatakan, semua harus dibuktikan dengan alat bukti yang cukup. Kalau memang terbukti, pihaknya tidak tebang pilih dan pasti ditindak tegas. ”Kalau terbukti oknum Z itu terlibat lalu Kasatreskrim Polres Lampura tidak sanggup melakukan pemeriksaan, saya selaku

Kapolres secara langsung akan melakukan pemeriksaan. Bila perlu, kami tahan oknum tersebut,” tegas Kapolres. Diketahui, Kodim 0412 Lampura mengamankan 2,3 kiloliter bensin yang diperkirakan hendak ditimbun pukul 21.00 WIB Senin (15/7). Bensin yang diduga bersubsidi tersebut dimasukkan dalam 66 jeriken dan diangkut mobil Mitsubishi Colt L-300 BE 9976 WB. Kendaraan diamankan saat melintasi Jalan Alamsyah Ratu Perwira Negara (ARPN), Kotabumi. Anggota Intel Kodim 0412 Lampura juga mengamankan sopir mobil, Juanda Amarsah (23), warga Desa Negararatu, Kecamatan Sungkai Utara, Lampura.

Komandan Kodim 0412 Lampura Letkol Inf. Ayi Lesmana menjelaskan, dari pemeriksaan bensin akan dijual ke Desa Negeribesar, Kecamatan Negeribesar, Waykanan. ”Kasus ini selanjutnya kita serahkan ke pihak kepolisian,” ucapnya. Ditemui terpisah, Kasatreskrim Polres Lampura AKP Bunyamin melalui Kaur Bin Ops. Iptu Serupi Kunang menerangkan, pihaknya menyelidiki siapa pemilik BBM tersebut. Hasilnya, pihaknya pada Senin (15/7) meringkus Feri, pemilik BBM itu. ”Bila terbukti menimbun, para tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas No. 22/ 2001. Ancamannya enam tahun penjara,” terangnya. (tim)

Pemkot Metro Kaji Kelanjutan Mega Mall Metro, Pesan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro membentuk tim untuk mengkaji persoalan pembangunan Metro Mega Mall. Pengkajian dilakukan untuk menentukan sikap, apakah memutus kontrak pengembang atau melanjutkannya. “Kita lakukan evaluasi untuk menentukan sikap bagaimana baiknya,” ujar Sekdakot Metro

Ishak, Kamis (18-7) disela usai rapat tim. Menurut Ishak, kinerja pengembang selama ini akan menjadi pertimbangan utama pemkot dalam memutuskan persoalan. Diakuinya bahwa pengembang lambat dalam melaksanakan pembangunan selama ini. “Kalau sesuai perjanjian, semestinya saat ini sudah mulai pembangunan tahap kedua. Teta-

pi pengembang baru mampu melakukan pembangunan tahap pertama,” tutur Sekda. Sebelumnya, Wali Kota Metro Lukman Hakim menegaskan pemkot akan melakukan audit pembangunan tahap pertama Metro Mega Mall (M3). Pemkot juga tidak akan menggunakan pengembang lama untuk pembangunan selanjutnya. “PT Nolimax Jaya selaku

pengembang untuk selesaikan pembangunan tahap pertama, lalu kita audit. Kita tidak akan bicara soal pembangunan tahap kedua dengan pengembang,” ujar Lukman beberapa waktu lalu. Menurutnya, seharusnya pembangunan tahap kedua telah diselesaikan pengembang pada bulan ini. Setelah rampung maka pemkot akan melakukan audit terhadap hasil pembangunannya. “Yang jelas, kita tidak akan menggunakan pengembang lama lagi karena kami nilai tidak memiliki kemampuan,” tukasnya. Lambannya proyek Metro Mega Mall menjadi catatan DPRD, sehingga menjadi sorotan yang hingga sampai saat ini. DPRD menilai pengembang PT Nolimex Jaya tidak bonafid dan professional. Pasalnya, hingga menelan satu priode walikota belum juga selesai. Sebelumnya DPRD juga merespon geram dengan meminta walikota untuk memutus kontrak kerjasama dengan Nolimex. (tim)

Lamsel Prioritas Pengamanan Mudik Lebaran 2013

Kalianda, Pesan Kapolda Lampung Brigjen Polisi Heru Winarko mengatakan jajarannya akan menjadikan Lampung Selatan sebagai salah satu prioritas pengamanan mudik Lebaran 2013 ini.

Heru Winarko mengungkapkan hal tersebut saat menggelar buka puasa bersama dengan Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza SZP, Jumat (19/7/ 2013). Dikatakannya, wilayah Lam-

bahkan memortal jalan yang menghubungkan tanah sengketa tersebut dengan perkampungan penduduk. Akibatnya, penduduk yang sebelumnya menggarap lahan pertanian yang dipersengketakan itu tidak bisa mengurusi tanamannya. Mereka berusaha mencabuti patok dan merusak portal, tetapi dihalang-halangi. Bahkan, para pelaku mengancam akan bertindak kekerasan jika para petani nekat melakukannya. Perundingan yang dilakukan orang per orang untuk menyelesaikan sengketa tersebut sebenarnya beberapa kali digagas dan ditindaklanjuti. Namun, persoalan bukannya selesai, melainkan justru membesar dan meruncing. Karena itu, kedua pihak sepakat membawa persoalan itu ke Pemkab. (tim)

Kawasan Perdagangan Terpadu Telan Rp100 M Metro, Pesan Pemkot Metro terus berupaya melakukan penataan wilayah. Salah satunya berencana membangun kawasan perdagangan terpadu. Lokasi yang dibidik untuk pembangunan tersebut adalah kompleks Nuban Ria, terminal kota, dan Pasar Kopindo. ”Kami masih penjajakan. Ada salah satu investor yang mengajukan penawaran,” ujar Sekretaris Kota (Sekkot) Metro Ishak kemarin. Rencananya, sambung Ishak, kompleks Nuban Ria akan dijadikan ruko. Sementara terminal kota akan direnovasi. Juga ada pembangunan ruko. Menurut dia, saat ini baru satu investor yang melakukan penawaran proyek investasi tersebut. Pemkot nantinya melakukan lelang untuk menentukan siapa yang membangun kawasan perdagangan itu. ”Pemkot tidak ingin proyek investasi ini bermasalah seperti halnya pemban-

gunan kawasan Metro Mega Mall,” ujarnya. Dia menambahkan, untuk membangun kawasan perdagangan terpadu tersebut diperkirakan menelan dana investor Rp100 miliar. Ishak menuturkan, pemkot akan menempuh sejumlah tahapan sebelum pembangunan dilakukan, termasuk tahap sosialisasi. Sementara itu, Direktur PT Rindang Tiga Satu Mirza sebagai investor menuturkan, perusahaannya sejak beberapa bulan lalu telah mengajukan proposal penawaran untuk pembangunan kawasan perdagangan terpadu. ”Karena itu, kami melakukan ekspose sebatas konsep awal, belum perencanaan yang sifatnya mendetail,” kata dia. Mirza menambahkan, konsepnya adalah kawasan perdagangan terpadu yang menampung mulai pedagang sayur, daging, hingga pedagang baju. (tim)

Khamamik Kesal Tim Batal Tertibkan Register 45 Mesuji, Pesan Bupati Mesuji Khamamik kesal dengan tim penertiban Kaawasan Register 45 Sungaibuaya. Tim yang terdiri dari 390 personel gabungan TNI/Polri yang sedianya akan melakukan sosialisasi itu batal menertibkan kawasan hutan lindung yang kini dikuasai para perambah. Hal itu disampaikannya menyusul mundurnya jadwal sosialisasi terhadap perambah. Dari hasil apel pagi tim yang dipimpin langsung kapolres Mesuji, AKBP.Trisna, menyebutkan hari pertama hingga ketiga tidak ada sosialisasi. Hanya ada istilah orientasi lapangan. “Nanti jalan-jalan, istirahat lagi, sore nanti buka bersama,” kata Khamamik. Dengan demikian pasukan yang sudah disiapkan akhrinya kembali ke pos masing-masing. Puluhan prajurit TNI AD dari Kodim 0426 Tulangbawang lebih memilih standby di Makoramil Mesuji di Simpangpematang yang berjarak 12 km dari posko tim terpadu. “Saya suruh stanby, karena posisi tidak jelas hari ini. Nanti kalau dibutuhkan anggota TNI akan kita geser lagi,” ujar Danramil Mesuji, Kapten Susmanto. Informasi gagalnya upaya sosialisasi hari pertama karena perambah langsung mengadakan aksi penghadangan di setiap jalan masuk ke register 45. Ratusan warga perambah berjaga-jaga menggunakan tombak, golok dan senjata laras panjang. (red) pung Selatan memiliki dua sarana transportasi vital: Pelabuhan Bakauheni dan Bandar Radin Inten II. Wilayah Lampung Selatan akan menjadi muara dan pintu masuk para pemudik yang

hendak ke pulau Sumatera maupun sebaliknya. “Setiap tahunnya saat mudik Lebaran, Pelabuhan Bakauheni akan dipadati ribuan pemudik dari pulau Jawa,” tandasnya. (tim)


Halaman 9

EDISI 3/Tahun I/ 15 - 30 Juli 2013 Jakarta, Pesan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) kemarin menetapkan hanya ada 325 instansi pusat dan daerah yang memperoleh alokasi CPNS baru dari pelamar umum. Menpan-RB Azwar Abubakar menyampaikan perkembangan ini dalam rapat koordinasi pengadaan CPNS 2013 di Jakarta kemarin. Dia mengungkapkan bahwa seluruh instansi yang memperoleh alokasi CPNS baru dari pelamar umum itu tersebar di pusat maupun daerah. Rinciannya untuk 68 unit instansi pusat (kementerian/lembaga), 30 unit instansi pemerintah provinsi (pemprov), dan 227 unit instansi pemerintah kabupaten dan kota (pemkab/pemkot). ”Rincian instansinya saya tidak hafal. Jumlah lowongannya seperti yang sudah saya sebutkan beberapa waktu lalu,” kata Azwar. Yakni untuk instansi pusat tersedia 20 ribu kursi, sedangkan instansi daerah ada 40 ribu kursi. Azwar melanjutkan, untuk instansi pusat, pihaknya meminta tambahan lagi sebesar 5 ribu kursi, tetapi belum mendapatkan jawaban tertulis dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di antara tambahan alokasi CPNS baru itu juga bakal disalurkan untuk Kemenkeu. ”Mereka bilang kekurangan tenaga urusan pajak. Karena Kemenkeu berjanji menggenjot penerimaan pajak,” ujarnya. Sedangkan untuk instansi daerah, Azwar mengatakan, jum-

lahnya tetap berkisar 40 ribu kursi. ”Itu saja belum terserap penuh jika diturunkan dalam formasi,” tuturnya. Jadi, Azwar mengatakan bahwa jumlah alokasi untuk instansi daerah tadi masih bersifat sementara. Hingga kemarin, KemenpanRB belum melansir secara rinci nama-nama instansi yang mendapatkan alokasi CPNS dari pelamar umum atau nontenaga honorer. Alasannya, masih ada 10 instansi yang menunggu teken atau persetujuan Menpan-RB. ”Insya Allah baru besok (hari ini, Red) boleh dipublikasi rinciannya,” ujar salah satu petugas data Kemenpan-RB. Azwar menambahkan bahwa ada banyak alasan instansi tidak menerima alokasi CPNS dari pelamar umum. Yakni instansi tersebut memang sama sekali tidak meminta formasi atau alokasi CPNS baru pelamar umum. ”Meski yang lain meminta jatah, bisa saja ada instansi yang tidak minta. Apakah tidak boleh?” tandasnya lantas tertawa. Menteri sekaligus petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, instansi yang tidak meminta jatah CPNS baru dari pelamar umum ini bisa memiliki banyak alasan. Di antaranya, jumlah PNS di instansi tersebut masih penuh atau kekurangan

CPNS Pelamar Umum Hanya untuk 325 Instansi CPNS baru cukup ditambal dari alokasi pengangkatan CPNS baru dari pelamar tenaga honorer kategori dua (K2). Khusus untuk penerimaan pelamar tenaga honorer ini, hanya diikuti tenaga honorer K2 yang memenuhi kriteria. Saat ini, jumlah tenaga honorer K2 yang siap mengikuti tes sebanyak 611 ribu orang lebih. Padahal, alokasi CPNS baru dari pelamar tenaga honorer K2 hanya sepertiganya. Tes untuk kelompok ini menggunakan lembar jawaban komputer, sedangkan untuk pelamar umum memakai computer assisted test (CAT). Instansi yang tidak menerima alokasi CPNS baru juga bisa disebabkan belanja pegawainya lebih dari 50 persen dari APBD yang disiapkan. ”Aturan ini tetap dijalankan sebagai hasil dari kebijakan moratorium penerimaan CPNS baru dahulu,” ujar Azwar. Selanjutnya, dia juga mengatakan bahwa penerimaan tes CPNS baru 2013 menggunakan kebijakan afirmasi. Pemerintah menyiapkan 62 formasi di kementerian/lembaga untuk pelamar cacat/disabilitas. Selain itu, ada 140 untuk atlet berprestasi sebagai pelatih olahraga yang ditempatkan di provinsi, kabupa-

ten, dan kota. Lalu juga ada 100 formasi untuk putra-putri potensial dari Papua dan Papua Barat. Guru Jadi Prioritas Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja menuturkan, pelaksanaan tes CPNS baru untuk pelamar umum tahun ini menggunakan prinsip CAT. ”Pemerintah berusaha meninggalkan sistem konvensional, yakni menggunakan LJK (lembar jawaban komputer, Red),” kata pejabat hasil ”lelang” jabatan di Kemenpan-RB itu. Setiawan menuturkan, infrastruktur CAT sudah terdistribusi di daerah-daerah. Khususnya di 12 kantor regional Badan Kepegawaian Negara (BKN). Yaitu di Jogjakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, Manado, Pekanbaru, dan Jayapura yang masih dalam proses. Infrastruktur CAT memang tidak dirancang untuk menjalankan tes secara massal dalam waktu bersamaan. Tetapi, dengan sistem CAT, ujian bisa dijalankan setiap hari dengan beberapa gelombang. Misalnya, ada kantor regional BKN yang memiliki 100 per-

Bupati Jangan Sekadar Blusukan! Blambanganumpu, Pesan Blusukan Bupati Waykanan Hi. Bustami Zainudin hingga pelosok kampung mendapatkan apresiasi dari warganya. Selain bisa semakin mendekatkan sang pemimpin dengan rakyatnya, dengan blusukan bupati juga bisa melihat langsung apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan program pembangunan yang sedang ia galakkan. Seperti diungkapkan Mardi, warga Kampung Srirejeki, Blambanganumpu. Menurut dia, yang dilakukan bupati memang dapat membuat masyarakat merasa dekat dengan pemimpinnya. Selain bisa bertatap muka, warga juga lebih leluasa menyampaikan aspirasi. Namun, sambung Mardi, bupati hendaknya jangan sekadar blusukan. Warga berharap saat ke pelosok kampung, bupati membawa staf ahli yang langsung dapat mencarikan solusi dari beberapa persoalan yang ada di masyarakat. ”Sebab jika menunggu sampai pejabat lain turun ke kampung-kampung, tidak akan ada,” tukasnya. Masih menurut Mardi, selama blusukan tentu bupati bisa mendengar langsung keluhan warga atas kenaikan harga-harga. Seperti soal harga BBM (bahan bakar minyak). Sebelumnya, harga BBM di kampung itu Rp8 ribu per liter. ”Sekarang dengan harga Rp6.500 di SPBU, di tempat kami bisa mencapai Rp9 ribu/liter,” ungkapnya. Sementara, imbuh dia, harga hasil pertanian sangat rendah, bahkan terus turun. ”Bayangkan saja, saat harga bensin Rp4.500/ liter dan harga singkong tidak sampai Rp8 ribu/kilogram kotor serta karet Rp9 ribu/kg saja warga masih susah. Apalagi sekarang harga singkong, karet, dan sawit tidak mengalami kenai-

kan, sedangkan BBM naik tinggi. Belum lagi setelah BBM naik, semua harga kebutuhan pokok juga sudah naik,” tutur Mardi. Dengan blusukan, bupati juga melihat dan merasakan langsung parahnya kerusakan jalanjalan kabupaten maupun provinsi di Waykanan. Seperti di Kampung Sunsang, Kecamatan Negeriagung. Warga meminta agar bupati turun ke kampung tersebut menggunakan mobil. Ini agar bisa merasakan bagaimana susahnya melalui jalan-jalan di kampung itu yang kondisinya benarbenar parah kerusakannya. ”Saat ini bupati mengajarkan warganya berhemat dengan menggunakan sepeda motor saat turun lapangan, itu kami apresiasi. Tetapi perlu juga memakai mobil dinas agar bisa merasakan sulitnya jalan yang dilalui karena seperti kubangan kerbau,” ujar Jon, warga Kampung Sunsang. Keluhan Jon tersebut sangat

beralasan. Sebab walaupun menuju kediaman pribadi Ketua DPRD Waykanan Marsidi Hasan, hampir sepanjang ruas jalan Gunungkatun–Negeriagung–Sunsang–Gedungmeneng kerusakannya sangat parah. Mirisnya, jalan tersebut seakan tidak terlihat oleh pejabat setempat. Sehingga sangat menyulitkan masyarakat dan menghambat perkembangan ekonomi. Sementara itu, Bupati Bustami Zainudin mengatakan, memasuki tahun 2013 dan bahkan se-

jak pertengahan 2012 lalu, dirinya memang lebih sering melakukan kunjungan kerja menggunakan sepeda motor daripada mobil dinasnya. Selain lebih hemat, juga dirasakan lebih efektif waktu. ”Dengan sepeda motor, kita mengirit BBM, hemat waktu, dan merasa lebih dekat dengan masyarakat. Karena kita dapat berhenti dan melalui medan-medan yang susah dan tidak dapat dilewati mobil,” ujar Bustami. (tim)

angkat komputer. Mereka menjalankan lima gelombang ujian dalam sehari. Berarti, kuota peserta ujian adalah 500 orang per hari. Jika ujian ini digelar enam hari kerja, berarti bisa menampung peserta sebanyak 3.000 orang. Panitia memiliki ratusan ribu butir soal dan akan ditampilkan secara acak kepada setiap peserta. Sistem CAT bisa mencegah dobel akun peserta. Setiawan menuturkan, pelaksanaan tes CPNS baru dengan sistem CAT ini tidak bisa dipaksakan untuk seluruh instansi. Kemenpan-RB akan melansir instansi-instansi yang menjalankan tes CPNS baru untuk pelamar umum dengan sistem CAT. Jumlah komputer untuk CAT yang terpasang di kantor BKN Pusat ada 140 unit. Yang tersebar di 12 kantor regional BKN masing-masing berjumlah 50 unit. Sosialisasi tes menggunakan sistem CAT ini dilakukan minggu kedua dan ketiga Agustus. Lalu, persiapan tes CAT dijalankan antara Agustus hingga September. Tes paling cepat bisa dijalankan akhir September atau awal Oktober hingga akhir November. Materi yang diujikan sama

dengan tahun lalu. Yakni tes kompetensi dasar (TKD). Setelah dinyatakan lulus TKD, peserta harus melewati tes kompetensi bidang (TKB). Ujian TKB ini diselenggarakan secara teknis instansi pengguna PNS baru. TKB ini terutama dipakai untuk posisi guru dan tenaga medis. Materi ujiannya disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Posisi yang menjadi prioritas pengadaan CPNS baru pelamar umum adalah guru. ”Khususnya guru kelas untuk SD dan guru produktif (untuk SMK, Red),” kata Setiawan. Posisi lain yang juga jadi prioritas adalah dosen, jaksa, panitera, dan sipir. Posisi prioritas untuk instansi daerah juga guru. Disusul kemudian tenaga medis dan paramedis, penyuluh pertanian, kelautan, serta perikanan. Terkait pelaksanaan tes CPNS daerah di Lampung meliputi Bandarlampung, Metro, Lampung Timur, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Barat, Waykanan, Tulangbawang, dan Pringsewu, masing-masing satuan kerja mengaku masih menunggu petunjuk teknis dan pelaksanaan dari Kemenpan-RB. (red)

Ketua DPRD Way Kanan Dukung Aksi Masyarakat Way Kanan, Pesan Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan Marsidi Hasan mendukung aksi yang dilakukan warga sekitar Jembatan Way Umpu, untuk menyetop sementara kendaraan bermuatan batubara, Selasa (16-7). Hal tersebut disampaikannya saat meninjau hasil perbaikkan jebolnya Jembatan Way Umpu, di Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu Selasa siang, bersama wakilnya Yozi Rizal, dan salah satu anggota dewan setempat Edi Gunawan. Menurutnya, sebagai wakil rakyat siap mendukung segala upaya masyarakat untuk memberhentikan sementara laju kendaraan bermuatan bahan tambang tersebut, dan bila diperlukan akan turun bersama melaksanakan aksi serupa. “Sebagai wakil rakyat, bukannya bermaksud menghalang-halangi aktivitas pengusaha batubara. Akan tetapi demi menyadarkan pengusaha akan pentingnya jembatan bagi masyarakat. Seharusnya mereka mengganti armadanya menggunakan kendaraan truck, dengan beban maksimal 10ton, bukan tronton memiliki roda 10 yang bermuatan diatas 30ton. Sementara itu, Kabag OPS polres Way Kanan, mewakili Kapolres Kunto Prasetyo, menjelaskan pihak telah melarang tronton bermuatan batubara melintas jalan tersebut. “Pasalnya, pasca diperbaiki jebolnya Jembatan Way Besai, kondisinya masih rapuh, belum kering corrannya.” “Jembatan tersebut masih belum bisa dilintasi angkutan batubara bermuatan berat. Karena semen cornya belum kering, setelah kami berkordinasi dengan pemborongnya. Mereka menyatakan, jembatan baru siap, sampai dengan seminggu kedepan, dan bisa lebih,”kata Heryanto. Berdasar pemantauan wartawan, di Perempatan Kampung Negeri Baru, puluhan dump truck bermuatan batubara dengan bak panjang mengantri untuk dapat melalui jembatan Way Umpu tersebut. Menurut informasi yang diterima, Selasa (16-7) pukul 19.30, sedang diadakan negosiasi untuk meloloskan kendaraan tersebut, melintas di saran penyebrangan tersebut. Setelah di konfirmasi masalah tersebut, Heryanto menyatakan akan tetap melarangnya melaju di Jembatan Way Umpu.”Walaupun para pengusaha telah mendesak saya, kami sebagai penegak hukum akan menjunjung tinggi kemauan masyarakat.”Ia memastikan mobil tidak akan melintas disana. (tim)

Panwas Tuding KPU Tidak Proaktif Way Kanan, Pesan Panwas Way Kanan menuding KPU setempat tidak proaktif dalam perbaikkan data mata pilih (DP4). Ketua Panwas Way Kanan Yesi Kurnainsyah, menjelaskan pihak KPU kabupaten setempat tertutup. Pasalnya, panitia ben-

tukannya (PPK, red) tidak memberikan data pemilih dalam DPS kepada parpol peserta pemilu.” Mereka tidak memberikan apabila, parpol bersangkutan meminta, padahal semestinya harus diberi semua. “Padahal parpol peserta pemilu dapat dijadikan partner KPU

untuk memperbaiki mata pilih, dengan makin banyaknya yang mengawasi maka kerjanya akan semakin efisien. Untuk menghindari mata pilih ganda,”terang Yessi saat ditemui di ruangannya, Kemarin siang. Menurut Yessi, seharusnya KPU bisa memanfaatkan mo-

mentersebut. Walaupun ada sebagian partai tidak memiliki caleg disetiap dapil, hal ini bukan masalah.”Pasalnya, mereka memiliki kepentingan disananya, jadi secara tidak langsung ikut memantau data mata pilih tersebut!.” (tim)


Halaman 10

EDISI 3/Tahun I/ 15 - 30 Juli 2013

Lampung Selatan Tak Dapat Formasi CPNSD Umum Kalianda, Pesan Kabupaten Lampung Selatan tidak mendapatkan formasi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) tahun 2013. Hal itu karena jumlah tenaga honorer di lingkungan Lamsel mencapai 1.786 orang (kategori II). Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Latihan (BKPL) setempat Akar Wibowo menga-

takan pengumuman penerimaan CPNSD kategori dua (K2) ini berdasarkan hasil rapat koordinasi nasional (rakornas) untuk formasi Umum dan kategori II yang dilaksanakan Kamis (18-7), di Jakarta, yang dihadiri menpan, wamenpan, deputi, para sekretaris kabupaten (sekkab), dan kepala BKD se-Indonesia. Menurutnya, di Lampung,

yang mendapatkan formasi penerimaan CPNSD melalui jalur umum hanya lima kabupaten dan di provinsi. Formasi penerimaan CPNSD secara nasional mencapai 60 ribu. Daerah yang mendapatkan formasi sebanyak 40 ribu untuk 33 provinsi se-Indonesia. Sisanya, 20 ribu untuk lembaga seperti kementerian, sedangkan un-

tuk kabupaten/kota formasinya sebanyak 227 kabupaten/kota. Akar Wibowo menjelaskan untuk Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Selatan, tenaga honorer kategori I yang diterima langsung sebanyak 11 orang. Namun, kenyataannya, hingga kini biaya penganggarannya masih diragukan. Artinya, penggajianya belum keluar

Inspektorat Periksa Wakil Bupati Lamsel Kalianda, Pesan Wakil Bupati Lampung Selatan Eki Setyanto, di periksa 6 orang Inpektorat Provinsi Lampung, Kamis (18-7), di ruang kerjanya. Pemeriksaan dilakukan terkait laporan Wakil Bupati jarang masuk kerja. Eki Setyanto, yang dihubungi via telepon selulernya, Jumat (19-7), mengakui didatangi 5 orang tamu yang mengaku dari Inpektorat Provinsi Lampung. Mereka bermaksud memeriksanya, terkait laporan sebuah LSM bahwa dia jarang masuk kantor. “Saya, kan pejabat publik. Masa iya saya harus ke kantor tiap hari. Sebab, selama berobat ke Singgapura ada permohonan izin sakit. Bahkan, setiap ada perintah Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza, saya jalani. Masa iya, saya harus ngator terus. Kalau memang tidak ada pekerjaan di kantor, saya lebih baik silaturahmi ke masyarakat untuk memberikan pembinaan,”ujar dia, kemarin. Lebih lanjut Eki Setyanto, menjelaskan setelah dia memebri jawaban tim inspektorat langsung berpamitan. “Saya juga heran, kok pejabat publik di periksa oleh Inpektorat seperti

pegawai negeri sipil (PNS) saja. Selain itu, mereka mendapatkan informasi saya jarang masuk kerja dari LSM,” jelas Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Selatan itu. Berdasarkan informasi yang di himpun, Eki Setyanto di datangi Pegawai Inpektorat Provinsi Lampung sekitar pukul 11.00. Kelima Pegawai Inpektorat Provinsi Lampung itu masingmasing Bahagiati, Iva Novayalina, Gusti Rahmat, Ahmad Faizi dan Zulkipli Agung. Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung Harun Al Rasyid yang hendak di konfirmasi melalui ponselnya tidak dapat dihubungi. Hal serupa juga pernah terjadi di Kabupaten Lampung Selatan dalam beberapa bulan ini. Salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamsel Hargito, mendapatkan panggilan untuk menghadap Inpektorat setempat. Dengan alasan,

Eki Setyanto jarang masuk kantor, berdasarkan laporan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP). Anehnya, begitu didatangi Hargito, ternyata Inpektorat hendak berkoordinasi dalam pembentukan tim pembersihan

atribut calon gubernur dan calon wakil gubernur yang bertebaran di Ibukota Kalianda. Selain Hergito bukan PNS, Tim Pembersihan atribut Cagub dan Cawabup juga sudah terbentuk. (tim)

sebab pengodean rekening gaji ke-11 PNS tersebut belum jelas. Alternatifnya, tenga honorer K1 akan dialihkan menjadi tenaga honorer K2. Namun, hingga kemarin suratnya belum ada dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Selain itu, untuk tenaga honorer K2 (1.786) ujiannya dilaksanakan awal September 2013. “Ujian penerimaan CPNSD

tahun 2013 ini, hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni waktunya satu hari dengan cara lembar jawaban kerja (LJK),” kata dia. Akar Wibowo menambahkan semestinya sejak 2005 tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer. Namun, hingga 2008 masih ada pengangkatan tenga honorer. (tim)

Pemkab Siap Beli Data Penduduk dari BPS Kalianda, Pesan Pemkab Lampung Selatan siap membeli data penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) jika memang dijual. Khususnya data warga penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lamsel Ir. Sutono, M.M. menyatakan, kini pemkab tidak memiliki data itu. ”Jadi, bagaimana kami bisa tahu mana warga kurang mampu dan mampu? Ini menyebabkan permasalahan BLSM sulit dipahami,” kata Sutono saat memimpin rakor persiapan pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di aula Rajabasa, Jumat (12/7). Sutono juga mengungkapkan kekecewaan lantaran BPS Lamsel tidak bisa menyampaikan hasil pendataan penduduk 2011 yang menjadi acuan penerimaan BLSM. ”Jika memang BPS tidak bisa menyampaikan hasil pendataan penduduk Lamsel ke pemerintah daerah, akan dibeli fotokopi hasil pendataan penduduk itu. Masak iya sih pemerintahnya sendiri tidak boleh mengetahui data penduduknya?” ungkapnya. Sementara Kepala BPS Lamsel Winarti mengatakan, BPS tidak diperbolehkan memberikan hasil pendataan penduduk karena dilarang oleh aturan yang tertuang dalam UU Statistik No. 16/1997. Ia menyatakan, jika memang BPS Pusat mengizinkan, BPS Lamsel siap memberikan data yang dimaksud. ”Kami tidak akan sembarangan memberikan ataupun menjual data kepada pemerintah daerah tanpa seizin pusat. Bukan berarti kami dari BPS lepas koordinasi dengan Pemkab Lamsel selaku pemerintah daerah,” ujarnya. Sementara dalam rakor itu, camat se-Lamsel mempertanyakan pendataan warga penerima dana BLSM yang dinilai kurang tepat sasaran. Pasalnya, dalam penyaluran dana BLSM itu banyak warga miskin yang tidak menerima. Salah satunya diungkapkan Camat Rajabasa Setiawansyah. “Banyak masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkannya. Malah sebaliknya yang mendapatkan BLSM, banyak masyarakat yang memiliki penghasilan. Kami berharap untuk pembagian BLSM ini bisa dialihkan ke warga yang pantas menerimanya,” ungkap Setiawansyah. Camat Tanjungsari Erlan menyatakan, pendataan BLSM yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui BPS tidak sesuai. Ia mencontohkan di wilayah kerjanya, ada temuan dalam satu keluarga terdapat dua orang yang mendapatkan BLSM. (tim)

Inspektorat Lamsel Lacak Oknum Penerima Setoran Jatiagung, Pesan Inspektorat Lampung Selatan mulai memeriksa kepala sekolah dasar terkait pemotongan gaji ke-13, uang beras, dan rapel kenaikan pangkat para guru SD se-Kecamatan Jatiagung kemarin. Pantauan Radar Lampung, hari pertama yang menjalani pemeriksaan adalah Kepala SDN 3 Jatimulyo, Jatiagung, Apridawati pukul 10.15 WIB. Ia diperiksa di ruangannya. Pada saat bersamaan, para guru dikumpulkan di ruang terpisah dan dimintai keterangan oleh Inspektorat. Saat dikonfirmasi, Apridawati mengatakan, pihaknya tidak dapat berkomentar terkait masalah pemotongan gaji ke-13 yang dilakukan di sekolahnya. Ia beralasan sedang menjalani pemeriksaan. ”Kan sudah semua di koran kamu (Radar Lampung). Sudah ya, saya lagi diperiksa ini,” ucap dia sambil berjalan menuju ruangannya untuk melanjutkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat. Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Jatiagung Jamaludin juga membenarkan dirinya telah diperiksa Inspektorat Lamsel terkait pemotongan gaji yang dilakukan Kepsek. Namun, Jamaludin membantah jika dana yang dipotong dari para guru itu masuk ke dirinya. ”Enggak ada pemotongan.

Saya enggak pernah menyuruh atau menerima dana dari pemotongan gaji tersebut,” tegasnya. Sumber Radar Lampung yang merupakan salah satu guru di SDN Jatiagung mengatakan, Inspektorat juga memeriksa sejumlah kepala sekolah lain terkait pemotongan gaji. ”Semua sekolah tadi (kemarin, Red) diperiksa Inspektorat, baik kepala sekolahnya maupun gurunya. Kalau kami para guru se-Jatiagung diperiksa untuk membuat surat pernyataan terkait kronologis kejadian pemotongan itu,” ujarnya. Pria yang namanya tidak mau dikorankan ini memastikan kalau gaji ke-13-nya dipotong oleh Kepsek. ”Kami para guru dipotong kok. Saya enggak habis pikir, kok bisa mereka mengatakan kalau tidak memotong gaji kami. Namanya salah, mana mau mengaku Mas. Kalau ngaku, pasti penuh penjara,” sindirnya. Terpisah, Sekretaris Inspektorat Lamsel F.X. Riyanto membenarkan pihaknya telah memeriksa seluruh kepala sekolah dan guru di Jatiagung. Pemeriksaan tersebut untuk mengetahui siapa oknum yang bertanggung jawab atas pemotongan gaji itu. ”Iya, tim kami tadi (kemarin) ke Jatiagung memeriksa seluruh kepala sekolah dan guru terkait adanya pemotongan gaji ke-13. Untuk hasilnya belum dapat

kami sebutkan, karena masih dalam proses pemeriksaan,” tegasnya. Sebelumnya, klaim Dinas Pendidikan (Disdik) Lamsel mentah. Pemotongan gaji ke-13 di Jatiagung meluas. Bukan hanya gaji, tetapi rapel dan uang tunjangan beras milik guru juga ditilap. Diketahui, ada beberapa potongan uang yang memberatkan

para guru. Antara lain potongan gaji ke-13 sebesar Rp100 ribu tiap guru serta potongan rapel kenaikan gaji golongan IV sebesar Rp35 ribu, golongan III Rp30 ribu, dan golongan II Rp25 ribu. Total potongan mencapai Rp255.000 per guru. ”Jadi bukan hanya gaji ke-13 sama rapel kenaikan gaji yang dipotong. Kami juga mendapat

potongan uang beras. Potongan uang beras itu bervariasi. Kalau bujangan Rp12.500, dua jiwa Rp15 ribu, tiga jiwa Rp17.500, dan empat jiwa Rp20 ribu,” beber sumber Radar Lampung. Tidak hanya itu, para guru juga mengeluhkan jika beberapa kepala sekolah telah berkeliling meminta mereka menandatangani surat pernyataan yang

isinya tidak pernah terjadi pemotongan gaji ke-13. ”Kalau ada kepala sekolah yang keliling minta tanda tangan ke guru itu benar Mas. Tetapi yakin saja, tidak semua guru menandatangani pernyataan yang diajukan kepala sekolah itu. Karena kami sudah gerah dengan pemotongan tersebut,” tandasnya. (tim)

Mahasiswa Lamsel Kumpulkan Koin Peduli Kalianda, Pesan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), dinilai lamban dalam percepatan penyelesaian pembangunan Masjid Agung Kubah Intan. Dimana masjid tersebut akan menjadi salah satu bangunan kebanggaan masyarakat Lamsel. Oleh karenanya, sejumlah organisasi mahasiswa di Lamsel menggelar aksi solidaritas. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengumpulan koin peduli terhadap pembangunan masjid tersebut. Selain lambannya dalam penyelesaian pembangunan masjid, mahasiswa juga menilai pihak pemerintah sendiri telah gagal. Mereka menilai pemerintah telah mencedarai semboyan berbenah untuk berubah yang dibanggakan selama ini. Dimana salah satu program didalamnya yakni percepatan dalam pembangunan. Perwakilan dari salah satu organisasi mahasiswa yakni, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Abdurahman mengatakan, selain mencederai semboyan yang dibanggakan, Pemda Lamsel juga secara tidak langsung menghambat penyele-

saian pembangunan masjid. Karena pembangunan tersebut sudah dikerjakan sejak dua tahun yang lalu, namun hingga memasuki Ramadan ketiga belum juga terselesaikan. “Kami menilai pembangunan masjid sangat lamban. Terlebih lagi, masjid ini sangatlah sakral bagi umat muslim. Seharusnya diselesaikan dengan segera, jangan seperti ditunda-tunda. Selain itu, pemerintah juga mempromosikan percepatan pembangunan kepada masyarakat, namun semuanya itu tidak sesuai dengan kenyataan,” kata Abdurahman mewakili organisasi mahasiswa yang menggelar aksi solidaritas pengumpulan koin di Jalan Kolonel Makmun Rasyid 156, saat dikonfirmasi oleh Trans Lampung, Kamis (18/7). Lebih lanjut Abdurahman mengatakan, lambannya penyelesaian bangunan masjid tersebut dimana akan menjadi salah satu bangunan kebanggaan masyarakat Lamsel, terlebih lagi warga Kalianda. Dia menilai, hal tersebut telah dikait-kaitkan dalam hal politik, sehingga proses penyelesaian Masjid Agung Kubah Intan hingga sekarang be-

lum juga selesai. “Kami juga menilai, pemerintahan ini bersemboyankan berbenah untuk berubah. Itu hanya sebagai alat kepentingan politik saja, sebagai alat kepentingan keluarga. Karena kami melihat bukti, fakta dan kenyataannya ini tidak dapat berjalan. Selain itu, “Berbenah untuk Berubah”, bukan dijadikan untuk membangun kabupaten, akan tetapi kata itu hanya dipasang di perkantoran saja,” bebernya. Masih menurut Abdurahman, pihaknya (mahasiswa-red) akan mengawal semua bentuk program pembangunan pemkab setempat. Dan pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah maupun pihak legislatif untuk mempercepat program pembangunan. “Kami akan menggiring dan mengawal program-program pembangunan pemerintah. Dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak eksekutif maupun DPRD Lamsel sebagai wakil rakyat untuk mengawal percepatan pembangunan kabupaten ini. Dimana pada saat ini masih belum jelas (program-red),” ujarnya. (tim)


Halaman 11

EDISI 3/Tahun I/ 15 - 30 Juli 2013 PILGUB ”Kesimpulan rakor ini bukanlah keputusan akhir. Lebih tepatnya, ini menjadi opsi terakhir untuk pelaksanaan Pilgub Lampung. Bila tahapan pilgub dibarengkan tahapan pileg juga akan semakin meminimalisasi anggaran,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan usai rakor kemarin. Djo –sapaan akrabnya– menambahkan, sangat kecil kemungkinan Pilgub Lampung bisa digelar 2 Oktober 2013. Defisit anggaran yang mencapai Rp361,6 miliar dan silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) yang menyisakan Rp24 miliar semakin memperburuk situasi. Sedangkan anggaran yang dibutuhkan untuk Pilgub Lampung mencapai Rp300 miliar, termasuk untuk anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pengamanan. Karena itu, Djo meminta KPU dapat mengupayakan pengecualian khusus untuk Provinsi Lampung agar pilgub dibarengkan pelaksanaan pileg. ”Hanya alternatif ini yang tersisa. Masalahnya, anggaran tidak ada. Lalu dari mana didapatkan uangnya? Bila masa jabatan gubernur akan habis, dia tidak boleh utang. Tak mungkin gubernur yang baru menanggung beban utang itu. Kita bicara kesimpulannya kan. Yang paling mungkin menggelar pilgub pada 2014,” kata Djo lagi. Dilanjutkannya, jika Pilgub Lampung digelar berbarengan pileg, maka honor panitia seperti panitia pemungutan suara

(PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pileg sekaligus merangkap menjalankan tahapan pilgub. ”Banyak keuntungan, rakyat hanya sekali datang. Dia pergi memilih anggota legislatif dan gubernur. Selain itu, ongkos pilkadanya juga bisa lebih ditekan. Sehingga biaya-biaya bisa dibantu oleh APBN untuk pileg. Paling APBD yang keluar hanya separuh dari total anggaran pilgub,” urainya. Solusi lain? Djo menjawab mustahil. ”Kunci penyelenggaraan pilkada itu terletak pada anggaran. Bila tidak ada anggaran, bagaimana tahapan bisa berjalan sampai hari pencoblosan?” tukasnya. ”Tidak ada jalan lagi untuk peluang pilgub tahun ini, karena tak ada uangnya. Kemungkinan penghematan juga tidak bisa karena mepetnya waktu pemilihan. Kami akan berkoordinasi terus dengan KPU untuk menuntaskan hal ini. Keputusan ada di KPU. Bila perlu digelar 2015,” imbuh dia. Sementara Komisioner KPU Pusat Juri Ardiantoro mengatakan, pada prinsipnya pihaknya setuju pilgub diundur bareng Pileg 2014, asalkan KPU dan Pemprov Lampung terlebih dahulu menyelesaikan sengketa yang terjadi. ”Karena dalam laporan KPU Lampung, masalah pemprov yang ingin mengundurkan jadwal pilgub itu bukan karena keuangan, tetapi persengketaan antarlembaga negara,” beber

Juri. Menurutnya, penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga (SKLN) di Mahkamah Konstitusi (MK) itulah yang nantinya bisa menjadi dasar KPU Lampung mengusulkan kepada Kemendagri melalui DPRD Lampung untuk mengundurkan jadwal pilgub. ”Persengketaan itu bisa diselesaikan melalui musyawarah atau peradilan, yakni MK. Kalau persengketaan tidak diselesaikan, maka bisa jadi KPU Lampung justru mengatakan pemprov tidak mempunyai alasan untuk mengusulkan pilgub diundur. Kalau sudah begitu, pemprov mau bilang apa coba?” tukasnya. Menurut Juri, dari sisi tahun 2014 adalah tahun sangat kritikal untuk dilakukan pilkada, mengingat adanya pileg dan pilpres. Terlebih bila KPU telah menetapkan jadwal pencoblosan, itu hal yang sangat sulit untuk diubah. ”Hari H memang sulit diubah, kecuali ada bencana alam. Kalau masih tahapan-tahapan bisa saja kita jadikan alasan teknis sebagai penyebabnya. Apakah soal anggaran bisa beralasan untuk mengubah jadwal hari pemilihan?” tanya Juri. Kemudian, lanjutnya, kalau pilgub ternyata dilakukan pada 2014 dengan tidak ada anggaran di 2013, artinya parpol peserta Pemilu 2009 tidak memiliki hak politik untuk ikut Pilgub Lampung. Bila demikian, hal ini juga akan berdampak pada berkurangnya

NYALEG masuk dalam ranah politik. Apalagi menjadi caleg itu akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawabnya. Sebab, PNPM adalah program dari Pemerintah yang menggunakan dana Pemerintah, itu bisa disalah gunakan untuk kegiatan politik,”terang H. Latif, tokoh masyarakat Unit II. Dikatakannya, kasus yang sama, sebelumnya juga pernah terjadi di Kabupaten Lampung Utara, disana ada oknum pengelola PNPM yang juga terlibat politik praktis. Kemudian ditanggapi oleh Fasilator Kabupaten PNPM setempat. Sikap Faskab tegas menolak pelaku PNPM bermain politik. “Saya hanya memberikan saran, silahkan pihak-pihak berwenang seperti Panwas dan KPUD untuk menyikapinya. Termasuk Faskab PNPM Kabupaten Tuba dan pimpinan PNPM Provinsi atau Pusat untuk menanganinya,”ujarnya datar.

Ketua Forum Kepala Kampung (Forkam) Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulangbawang, secara tegas menyatakan mosi tidak percaya kepada salah satu bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Pasalnya, bacaleg atas nama Ani Fatimah, berstatus aktif sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MPD Kecamatan Banjaragung. Menjadi bacaleg Hanura nomor urut tujuh (7) dari daerah pemilihan (dapil) II, yang meliputi Kecamatan Banjaragung, Banjarmargo dan Banjarbaru ini dianggap melanggar aturan tentang pencalegkan. Ketua Forum Kakam Kecamatan Banjaragung, M. Tobing mengatakan bahwa bacaleg yang bersangkutan harus mundur, dari jabatannya sebagai Ketua UPK Banjaragung. Forum Kakam telah sepakat untuk

Dari Halaman 1 melakukan mosi tidak percaya dan menyarankan agar Ani segera mengkonfrontir tanggapan dari Forum Kakam tersebut. Tobing, menguraikan, keputusan dan kesepakatan Forum Kakam bukan sebuah keputusan yang bernuansa sarat kepentingan politis. Melainkan sebuah keputusan murni yang diambil secara seksama dan pengkajian, melalui tahapan musyawarah bersama dalam mengambil kebijakan. Ditegaskannya, keputusan Forum Kakam memosi Bacaleg yang menyandang jabatan pengelolaan anggaran negara yakni APBN itu, tidak lain adalah untuk menghindari adanya penyimpangan dan penyelewengan penggunaan uang negara. Disisi lain, dalam aturan undangundang Pileg disebutkan setiap bacaleg yang punya jabatan pada BUMD/BUMN dan PNS harus mengundurkan diri. (mis)

MASYARAKAT rasal dari Dewan pidah partai dan dari kalangan aparat pemerintah/negara untuk terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan lama, sayangnya peraturan terkesan dibelakang-kan sejumlah Dewan kutu loncat tetap asyik menikmati jabatan, uang serta fasilitas milik Pemerintah yang dimiliki untuk kepentingan pribadi dan pencalonan kembali. “Dewan kutu loncat seharusnya dapat lebih mengedepankan etika, sebagai wakil rakyat yang baik. Dengan mematuhi aturan maupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu (KPU), yakni mundur terlebih dahulu jika hendak mencalonkan diri kembali,” ungkap Hartono selaku salah satu tokoh Masyarakat di Kecamatan Menggala Tuba, Senin (15/7) kemarin. Hal senada diungkapkan Senal (45), sejumlah dewan kutu

loncat yang ada di Tuba memang terkesan mengulur-ulur waktu untuk menetapkan pengunduran diri, dengan demikian mereka (Kutu loncat) dapat meraup keuntungan dengan memanfaatkan kesempatan selama menjabat di DPRD. “menurut kami ini cerminan buruk seharusnya sebelum pengumuman DCS, para anggota legislatif yang partainya tidak lolos harusnya sudah mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri kembali sehingga kost politik tidak lagi dikhawatirkan tetap menggunakan uang rakyat, saat ini belum adsa kabar mundurnya anggota DPRD dari jabatannya, padahal tidak lama lagi telah akan ditetapkan DCT,”katanya. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun sebanyak sekitar 17 Anggota DPRD dan belasan aparat Kepala Kampung serta Kaling dikabarkan

Dari Halaman 1 masih tetap membangkan tidak mau mengundurkan diri dari jabatannya dengan tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat. Terkait masalah itu sejumlah elemen pun mengecam keras, mereka meminta KPU Tuba untuk segera mencoret pendaftaran yang dilakukan Dewan kutu loncat. Disisi lain masyarakat juga menilai keseriusan para Anggota DPRD sebagi wakil rakyat justru terkesan karena uang, buktinya sejumlah oknum Aleg kutu loncat tersebut ada yang baru menjabat lantaran PAW belum saja habis masa jabatan sudah nyalon kembali. “Belum saja habis masa jabatan tapi sudah mau Mencalonkan diri kembali, diminta mundur terlebih dahulu juga terkesan enggan, ini menunjukan mencalonkan diri kembali bukan demi rakyat nampun demi uang,” pungkas Senal. (Mis/Wan)

dukungan suara terhadap pasangan calon kepala daerah, khususnya bagi calon yang hanya mengandalkan suara dari partai guram. ”Kalau dilakukan di 2014, partai-partai itu (parpol yang tidak lolos Pemilu 2014) tidak punya hak politik di Pilgub Lampung. Yang bisa ikut hanya partai-partai yang dinyatakan lolos Pemilu 2014,” ujarnya. Sementara Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Yuswandi A. Tumenggung saat rakor memaparkan, undang-undang menyatakan pilkada dibiayai oleh APBD. Kalaupun ada sumbangan dari pihak mana pun untuk pendanaan pilkada, itu wajib masuk dalam APBD sehingga tidak menimbulkan masalah hukum ke depannya. ”Bisa saja dana pilgub didapat dari sumbangan. Namun apa pun jenis sumbangan itu harus masuk dahulu dalam APBD atau APBDP,” ujarnya. Pertanyaan sekarang, kata dia, bisakah Pemprov Lampung memangkas anggaran yang tidak perlu? Misalnya dengan memotong anggaran SKPD untuk dianggarkan dalam pos belanja pilkada dalam APBDP. Sedangkan untuk defisit anggaran yang mencapai Rp361,6 miliar, itu bisa ditutup dengan surat pengakuan utang terhadap pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. ”Apakah bisa dilakukan pemangkasan anggaran, bisa. Dan itu sangat mungkin masuk dalam APBDP,” tukasnya. Tetapi masalahnya, lanjut dia, APBDP 2013 tidak akan terkejar dengan tahapan Pilgub Lampung. Sebab dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/ 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dua bulan sebelum hari pemilihan sudah dilakukan tender untuk pengadaan logistik pilkada. ”Hari pemilihan kan 2 Oktober, harusnya 2 Agustus itu sudah tender. Bila saya lihat situ-

asi sekarang, sepertinya kecil kemungkinan pilgub digelar tahun ini. Yang paling mungkin kita coba paralelkan dahulu dengan pileg dan arahkan Pilgub Lampung ke 2014,” ucapnya. Sekretaris KPU Lampung Peturun menjelaskan, perkembangan dari beberapa tahapan yang dijalankan sampai saat ini telah sampai pada pendaftaran calon dan lima pasang cagub/ cawagub sudah memenuhi persyaratan. Sekarang, kata dia, sedang berjalan klarifikasi untuk menetapkan pasangan calon. Mestinya itu dilakukan dengan verifikasi faktual. Namun mengingat anggaran tidak ada, jadi KPU Lampung menggantinya dengan sebutan proses klarifikasi dengan menyurati kampus dan SMA yang mengeluarkan ijazah para calon. Seharusnya bila anggaran tersedia, pada tahapan ini proses verifikasi faktual dilakukan

Dari Halaman 1 KPU Lampung dengan mendatangi pihak kampus maupun sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut. ”Kemudian sebentar lagi dilanjutkan dengan penetapan calon. Ini diperkirakan bulan Agustus. Setelah itu sudah punya rencana juga pemeriksaan kesehatan calon yang dijadwalkan setelah Lebaran,” paparnya. Sementara itu, Sekprov Lampung Berlian Tihang mengakui Pilgub 2013 terkendala dana. Alasannya, defisit anggaran. Pemprov tidak memprogramkan pilgub digelar pada 2013. Sebab pada saat itu masih gonjangganjing soal pelaksanaan pilkada dan belum ada keputusan. Selain itu, anggaran 2013 yang diprogramkan sudah berjalan untuk pembangunan infrastruktur Lampung. ”Pilgub Lampung baru bisa dianggarkan dalam APBD 2014. Januari 2014 langsung APBD murni,” ujarnya. (red)

Memeras, Kapolsek Metrokibang Dicopot Sukadana, Pesan Kapolsek Metrokibang, Lampung Timur, Iptu Agus Sutanto, dicopot dari jabatannya ditambah beberapa sanksi lain setelah pada sidang kode etik disiplin, Rabu (17-7), terbukti bersalah telah memeras tersangka penyalahgunaan narkotika dan obatobatan terlarang (narkoba) jenis pil ekstasi. Sidang kode etik disiplin tersebut dipimpin Wakapolres Lamtim Kompol Dwi Muliyanto, dibantu Kabag Regitrasi dan Identitas (Regident) Kompol Sudarman dan Kabag Sumber Daya Manusia (Sumda) Kompol Maryanto. “Dalam sidang itu Kapolsek Metrokibang mengaku telah meminta uang Rp30 juta, melalui Briptu Yani, anggota Polres Way Kanan,” kata Dwi Muliyanto. Menurut Wakapolres, permintaan uang Rp30 juta tersebut sebagai syarat melepaskan tersangka penyalahgunaaan narkoba. Terungkapnya pemerasan tersebut berdasar pada laporan warga yang menyatakan tidak ada tahanan pemakai barang haram tersebut di Polsek Metrokibang. “Kami akan terus komparatif mengenai kasus tersebut, meskipun dia seorang perwira,” kata Dwi Muliyanto. Dia mengatakan mantan Kanit Regident Samsat Polres Lamtim tersebut dikenakan sanksi mutasi demosi, penundaan gaji, dan penundaan kenaikan pangkat selama dua priode. Selain Kapolsek Metrokibang, ada lima anggota kepolisian lagi di wilayah hukum Polres Lamtim yang mendapatkan sanksi hukum akibat tindakan indisipliner. “Ini demi menjalankan keprofesionalan kinerja Polri,” kata Dwi. (tim)

TS ah tentunya akan berbeda. Perbedaan hanya disesuaikan dengan kondisi kultural yang ada pada daerah setempat. Tanpa meninggalkan strategi saklak yang telah diobsesikan oleh petinggi parpol pengusung. Seperti di Tulangbawang, personel dan kerangka tim pemenangan saat Pilkada bupati dan wakil bupati Tuba akan diberdayakan secara maksimal untuk memenangkan pasangan yang membawa jargon Ridho Berbakti itu. Mesin-mesin politik tersebut dihidupkan kembali dan siap menghantarkan Ridho ke BE 1 A. “Kami akan memberdayakan dengan sebaik-baiknya tim pemenangan yang telah ada. Progres dan obsesi yang diterapkan tim dalam mencapai kemenangan tercapai dengan sempurna. Inilah alasan mendasar mengapa tim lama harus disentuh dan diberdayakan,”ujar Bambang, salah satu tim sukses Ridho di Tuba. Hotang menambahkan, program kerja tim lama yang sudah

ada dalam penggalangan massa dan calon pemilih sangat baik dan bagus. Maka tidak salah bila tim lama akan diaktifkan kembali. Dan pihaknya sangat optimis dengan etos kerja pemenangan yang tinggi dan antusias akan menghasilkan hasil yang baik.. Ketua DPC Partai Demokrat (PD)Tuba Zuldin, S.E, mengatakan seluruh kader dan simpatisan partai yang tersebar diseluruh wilayah Tuba senantiasa akan bekerja keras dan oll out untuk mensosialisasikan, memperjuangkan dan menghantarkan Ridho - Bachtiar duduk bersanding di kursi BE 1. Dikatakannya, selain kader dan simpatisan PD, dari PKS juga akan turut serta berperan aktif dalam memenangkan pasangan ini. Torehan koleksi kursi di legislatif menjadi modal utama sebagai suara pendongkrak. Belum lagi ditambah dari suara puluhan ribu calon pemilih yang bekerja di salah satu perusahaan binaan Ridho. “Dari pengalaman Pilkada Tuba kemarin, pasangan yang

Dari Halaman 1 didukung PD dan PKS menggelontorkan tak kurang dari seratus ribu pemilih. Angka pemilih ini sangat fantastis dan kita jadikan lumbung suara yang siap kita persembahkan untuk Ridho, calon gubernur muda yang cerdas, mapan dan mumpuni,” terang Zuldin panjang. Senada dikatakan Ketua DPD PKS Tuba, Maryoto, bahwa sejauh ini pihaknya gencar melakukan kegiatan-kegiatan politik yang sama, yang telah dilakukan oleh partai pengusung pada umumnya. PKS punya strategi pemenangan dan pendulangan suara seperti yang dilakukan pada saat memenangkan pasangan bupati-wakil bupati yang diusungnya itu. Menurutnya, wilayah Tuba menjadi salah satu basis suara potensial untuk kemenangan pasangan Ridho-Bachtiar. Untuk itu, PKS akan memaksimalkan mesin-mesin politiknya, sehingga kantong-kantong suara yang sudah menjadi basis suara bisa terus terjaga dan terpelihara dengan baik. (red)

SMA imal yaitu 1500 siswa dari jumlah total sekolah yang ada yaitu 20 sekolah SMA/SMK baik negeri maupun swasta di tujuh kecamatan. “Target kita yakni 1500 telah mencapai 1600 siswa, dengan rincian SMA sebanyak 966 siswa dan SMK 634 siswa artinya target yang telah kita tetapkan te-

lah mencapai target,”jelasnya. Ditambahkannya, ditetapkannya target 1500 siswa ditujuh Kecamatan ini karena kita tengah melakukan peningkatan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) sebanyak 500 anak didik atau sebesar 30 persen dari APK 23 persen yang baru kita capai ditahun ajaran sebelumnya.

Dari Halaman 1 “Tahun ajaran baru ini kita harapkan APK dapat naik menjadi 30 persen sebagai mana, rumus APK yakni jumlah siswa dibagi jumlah penduduk usia SMA dikali 100 persen. Yang Intinya jumlah penduduk usia sma yang sekolah di mesuji,” tukasnya. (red)


CMYK

EDISI 3/Tahun I/ 15 - 30 Juli 2013

Halaman 12

E-Mail: pesona.nusantara@yahoo.com

Masyarakat Harapkan Pemerataan Pembangunan di Kampung Penawartama, Pesan Masyarakat Kampung Sido Harjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang sangat mengharapkan pemerataan pembangunan di setiap kampung, seperti yang kami harapkan selama ini yaitu sumur bor. Menurut Yono salah satu warga yang kampung mengatakan kepada wartawan koran ini beberapa lalu kampung kami kalau musim kemarau warga kami selalu mengambil air di sungai Tulang Bawang, karena kampung kami sangat minim sekali air bersih, oleh karena sebagai masyarakat kami ingin sekali agar pemeritah kabupaten Tuba bisa memperhatikan

warga Sido Harjo. Selain dari sumur bor, Yono menambahkan kami juga memharapkan masjid yang ada di kampung kami selama ini belum pernah tersentuh oleh bantuan pemeritah daerah atau pun provinsi. “Selama ini kami memperbaik tempat masyarakat beribadah selalu swadaya maka nya kami

warga masyarakat kecil berharap sekali kepada pemerintah agar

bisa meratakan pembagunan di kampung kampung yang ada di

Tulang Bawang khusus di kampung Sido Harjo kecamatan

Penawartama kabupaten Tulang Bawang,� ujarnya. (mursalim)

Kampung Batu Ampar Dapat Dana PNPM Terbesar Kampung Batu Ampar Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tuba memenangkan dana anggaran PNPM tingkat kampung yang di gelar di kantor kecamatan tahun 2013. Kampung Batu Ampar mendapat batuan dan angaran (PNPM MP) kurang lebih 100 juta yang di laksanakan dan di pergunakan untuk pembangunan fisik tiga titik sumur bor di kampung Batu Ampar. Selain dana angaran fisik,

dana (SPP) simpan pinjam ibuibu kampung Batu Ampar mecapai target terbaik di kecamatan Gedung Aji Baru. Realisasi pengembalian dana (SPP) di kampung ini mencapai 90 persen, oleh karena itu kampung Batu Ampar mendapatkan anggaran terbesar di Kecamatan Gedung Aji, ujar kepala kampung Batu Ampar, Diwan. Diwan manambahkan, tiga titik sumur bor yang dikerjakan dengan dana anggaran PNPM

sudah mulai terlaksana. Pengerjaan ketiga titik sumur bor tersebut berada di masing-masing RK yang kekurangan air bersih, tutur Diwan beberapa waktu lalu kepada wartawan koran i n i . (muslim)

CMYK


Pesona Nusantara