Issuu on Google+

2 Wawancara Dengan Anick HT, Direktur Eksekutif Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Ketidaktahuan akhirnya memproduksi kebencian Proses demokratisasi yang berlangsung selama ini telah menjanjikan hubungan yang baik antara agama dan negara bahkan antaragama itu sendiri. Terkait dengan ini, berbagai produk hukum dan kebijakan telah dilahirkan meski masih banyak berwajah diskriminatif. Namun, perubahan yang begitu drastis dari rezim otoritarian ke era reformasi melahirkan ketegagang dalam hubungan ini di tingkatan akar rumput. Peristiwa konflik dan kekerasan yang lahir belakangan merupakan akibat dari ketegangan ini. Demikian penuturan Anick HT, Direktur Eksekutif Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) kepada PSIKIndonesia yang diwakili Dhona El Furqon di sela-sela kesibukannya di Jakarta. Pada titik inilah diperlukan pemahaman yang baik terhadap orang lain dalam hal agama, tradisi, adat istiadat, dan budaya dan bahkan pada diri sendiri. Karena ketidaktahuan hanya akan memproduksi kebencian. Lebih jauh mengetahui pandangan ICRP mengenai hubungan antar umat beragama, berikut wawancara PSIK-Indonesia dengan Anick HT. Bagaimana ICRP sekarang ini?

melihat

perkembangan

kehidupan

bergama

di

Indonesia

Secara umum, kita melihat proses demokratisasi di Indonesia sebenarnya menjanjikan hubungan yang jauh lebih baik antara agama dengan negara juga antar agama itu sendiri. Problemnya, pergeseran dari masa otoritarianisme Soeharto ke masa masa reformasi itu juga punya efek lain yang cenderung negatif. Yang posoitif itu di level demokratisasi pada tingkat elit nasional yakni terjadi perbaikan pada tingkat perubahan hukum dan kebijakan, di tingkat perubahan konstitusi. Itu bisa dilihat sebagai yang positif, karena mau tidak mau Indonesia menjadi bagaian dari entitas internasional yang juga harus membuat komitmen internasional sebagai negara yang demokratis, dan label negara yang demokratis itu sangat penting sekarang ini bagi negara-negara di dunia karena ada proses yang saling berkosekuensi antara politik, ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga prinsip-prinsip demokrasi secara umum yang disepakati di seluruh dunia seperti tertuang deklarasi universal sampai konvensi-konvensi internasional, perlahan-lahan menggiring negaranegara terutama negara dunia ketiga untuk mengarah ke sana. Itu kalau dilihat dari sisi ini, positif. Negatifnya adalah masyarakat kita nampaknya sebagian belum siap untuk bertransformasi secara drastis dari masa otoritarian ke masa reformasi ini. Sehingga di tingkat lapangan hubungan antar agama dan hubungan antara agama dan negara menjadi menegang. Ini yang membuat kita betul-betul belakangan ini disibukan oleh kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi dan masih agak menggelikan terjadi di negara yang mengarah pada proses demokratisasi yang lebih baik ini. Mengapa kecenderungan radikalisme pasca reformasi tumbuh pesat di Indonesia? Seringkali kita mispersepsi terhadap kecenderungan radikalisme itu. Pertama, hal itu kita anggap besar. Menurut kami yang di lapangan, radikalisme itu mengancam tapi tidak besar. Tapi karena orang membersar-besarkan itu dan karena simbolisme Islam itu sebagai isu menaik, orang merasa bahwa radikalisme itu betul-betul besar, terorganisir dan sebagainya. Padahal kalau kita punya hukum yang tegas, punya aparat yang tegas akan berbeda situasinya. Sebenarnya kita bisa hitung itu tidak akan menjadi membesar karena kasus-

1


kasus yang kami tangani di lapangan seperti kasus Ahmadiyah, penutupan gereja, kalau kita hitung secara kuantitas siapa sebenarnya mereka? Yakni hanya sekelompok orang yang sebenarnya jumlahnya kecil, tapi bersuara nyaring. Problemnya yang terbanyak dari masyrakat kita ini adalah silent majority. Karena nyaring kemudian terkesan besar. Tapi kecenderungan itu semakin menjadi-jadi. Itu fakta yang tidak bisa ditolak. Kalau alasannya ideologis karena selama ini mereka menyimpan dendam atas nama mayoritas mereka merasa menjadi bagian dari entitas politik yang paling besar di Indonesia tapi kesannya dianaktirikan oleh Soeharto. Beberapa aktivis Islam seperti Abu Bakar Baasyir dan kawan-kawannya dikejar-kejar waktu zaman Soeharto. Beberapa kasus seperti Tanjung Priok, Lampung adalah kasus pemberangusan kelompok Islam dengan cara militer yang represif dan berdarah-darah. Karena sering diabaikan adalah akhirnya menjadi dendam dan belakangan mereka juga mengungkapkan itu, dendam mereka, kekalahan sejarah. Kekalahan sejarah yang dimaksud adalah tidak masuknya tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Mereka mengungkit-ungkit hal itu sebagai yang bisa memicu radikalisme. Perdebatan Piagam Jakarta itu sendiri naik turun, tidak pernah selesai dan menjadi bensin bagi mereka bahwa mereka harus punya hak yang lebih atas nama mayoritas. Kalau dari luar kami menemukan ada indikator-indikator yang sering kita sebut dengan gerakan Wahabi internasional, melalui-pendidikan, masjid-masjid dan agak susah untuk membuktikannya. Hizbut Tahrir sebenarnya relatif kelihatan karena afiliasinya jelas yaitu Hizbut Tahrir Internasional. Sebenarnya yang tidak jelas adalah jaringan teroris, jaringan Wahabi yang betul-betul bawah tanah dan sulit sekali mendeteksinya dalam peredaran petro dolar ini. Ada indikasi-indikasi beberapa lulusan dari Timur Tengah memang cukup militan dalam mengembangkan ajaran wahabi di Indonesia dan itu tidak bisa dipungkiri. Apakah hak-hak minoritas sudah terpenuhi dalam konteks hubungan beragama? Pertama, saya kira yang disebut mayoritas itu tidak betul-betul representasi mayoritas. Kedua, kalau dia mayoritas dalam konteks dia sebagai mayoritas harus punya jatah lebih di negara ini, itu menurut saya dan teman-teman kita menyebutnya mayoritas bermental minoritas. Kalau dia mentalnya tidak minoritas kita akan dengan mudah bilang bahwa karena Islam mayoritas, otomatis dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh Islam tanpa menyebut embel-embel Islam. Tapi bagi mereka itu tidak cukup, merek harus disebut sebagai entitas terbesar, mereka harus dikasih hak lebih dan harus dilabeli karena itu mentalnya minoritas. Jadi simbol-simbol Islam harus tampak? Iya, bagi mereka kalau tidak ada simbol Islam berarti belum Islam, kira begitu. Padahal secara otomatis dan alamiah karena kita mayoritas, misalnya ada berapa madrasah dan berapa sekolah Kristen di Indonesia. Kalau pemerintah memberi sumbangan kepada sekolah-sekolah swasta otomatis yang dapat banyak adalah orang Islam tapi mereka tidak terima. Mereka menyebut harus ada perda khusus untuk madrasah, itu karena mentalnya minoritas. Kedua, soal minority rights. Kesimpulan saya dalam mengadvokasi kasus-kasus minoritas, di kalangan mayoritas ada istilah mayoritarianisme. Jadi mereka merasa berhak mengatur dan karena mayoritas berhak punya ruling power. Jadi semua kehidupan dibuat bias majority. Tapi di lain pihak di kalangan minoritas ada yang kita sebut minority complex adalah perasaan tertindas sehingga dia kemudian berkontribusi terhadap mayoritarianisme.

2


Dua bahaya ini melanggengkan mayoritarianisme itu. Misalnya, ada beberapa kasus gereja yang kita advokasi, mereka punya ketakutan yang sangat berlebihan terhadap simbolsimbol Islam. Jadi kalau ada dua orang lewat depan gereja mereka, mereka buru-buru sembunyi. Ketika ada dua orang atau tiga orang berjubah datang kepada mereka untuk supaya gereja ini ditutup mereka sudah ketakutan sendiri padahal cuma dua atau tiga orang. Ini yang kita sebut dengan minority complex. Jadi kita mengembangkan advokasi dua arah itu kepada teman-teman Islam untuk bersikap terbuka dan menghargai minoritas. Kedua, untuk teman-teman minoritas agar lebih PD (percaya diri). Dihadapan negara semua orang punya status yang sama sebagai warga negara. Kalau mayoritas bisa membusungkan dada di depan hukum, minoritas juga harus bisa. Jangan mentang-mentang seseorang Islam dan mayoritas, minoritas takut duluan. Apakah problem tentang penutupan gereja itu juga bagian dari minority complex atau tidak? Yang terjadi di lapangan sebenarnya adalah sebagaian gereja-gereja itu sudah berdiri tapi karena tidak punya izin diminta ditutup. Ada beberapa kasus lainnya gereja yang sudah berdiri lama tapi ingin mengembangkan gerejanya. Di kita, gereja itu seperti perkantoran jadi tidak hanya tempat ibadah tapi di dalamnya ada wisma, tempat olahraga, kemudian mereka ingin mengembangkannya tapi di tolak oleh warga. Misalnya gara-gara ingin membangun lapangan bulu tangkis ditolak oleh warga dan ditolak sekalian gerejanya, padahal gereja itu sudah puluhan tahun di sana. Ketiga ada pola di mana mereka sudah mengajukan izin bertahun-tahun karena tidak diberi maka mereka melakukan ibadah di rumah-rumah atau di kantor-kantor. Letak masalahnya di mana sebenarnya. Apakah pada SKB Menteri? Sekarang sudah diubah menjadi peraturan bersama (perber). Perber itu selangkah lebih maju dari daripada SKB. Jadi memang ada logika-logika lingkungan untuk perizinan mendirikan rumah ibadah. Ini sebenarnya untuk mengantisipasi bahwa gereja-gereja itu tidak representatif dan tidak punya umat. Ada poin penting misalnya bahwa satu umat sedang mengurus izin dan belum dapat izin maka ibadahnya harus difasilitasi oleh negara bagaimanapun caranya. Ada poin dalam pasal perber itu, ibadahnya tidak boleh dihentikan atau tidak boleh dilarang dan harus difasilitasi oleh negara. Namun yang terjadi dilapangan tidak begitu. Rekomnedasi perber itu adalah ada forum yang disebut FKUB yang kemudian spriritnya adalah juga spirit mayoritas-minoritas. Kalau orang Kristen 10% yang lain orang Islam 90 % maka representasi orang Islam di FKUB 9 berbanding satu. Kalau semua keputusan itu diambil dengan voting maka orang Kristen tidak akan dapat suara. Kalau spiritnya menang-menangan, maka warga minoritas kita tidak akan terlindungi. Tapi faktanya ini sebagian dari kesalahpahaman. Kecurigaan dan kebencian juga direproduksi oleh ketidaktahuan umat Islam tentang kekeristenan itu besar sekali. Di Indonesia, dalam Kristen ada sekitar 300 denominasi dan yang terdaftar di PGI ada 84 kalau tidak salah. Masing-masing denominasi ini harus memiliki gereja sendiri-sendiri ini yang tidak dipahami oleh orang Islam. Ketika di satu desa sudah ada satu gereja dan itu gereja methodis di ujung desa lain kelompok baptis atau advent misalnya ingin mendirikan gereja ditolak dengan alasan sudah ada gereja di sebelah sana. Inilah masalahnya, jadi halhal seperti ini harus dikasih tau. Ini menjadi tidak diketahui karena memang dari awal pendidikan agama kita segregatif. Jadi faktor ketidaktahuan itu betul-betul punya porsi

3


besar untuk memproduksi kebencian. Makanya salah satu poin dari perjuangan advokasi kami adalah pendidikan. Mestinya seperti apa peran negara dalam menghadapi kebergaman ini? Dalam konteks agama sebetulnya negara harus diminimalisir dalam arti masuk pada substansi agama. Memang kita sudah salah dari awal, kalau kita mau mengubah relasi agama dengan negara kita pertama-tama memang harus ada perubahan yang sangat ekstrim dalam konteks definisi tentang agama. Selama ini karena bias mayoritas. Negara mendefinisikan agama berdasarkan patern-patern yang ada pada mayoritas dan yang diakui hanya yang besar-besar saja dengan syarat seperti ada Tuhan, Kitab Suci, Nabi dan Umatnya, dan itu sangat bias mayoritas. Artinya hal demikian harus diubah. Orang terserah mendefinisikan agamanya seperti apa tapi negara harus mendefinisikan agama secara netral. Kalau dibawa ke wilayah yang lebih fundamental sebenarnya agama adalah institusionalisasi spiritualitas seseorang, relasi orang terhadap Tuhan atau relasi orang dengan sesuatu yang bukan tuhan sekalipun adalah fundamen dasar agama. Jadi kalau negara harus memposisikan diri setara dengan agama, kepercayaan, penghayat, kebatinan karena sebagai entitas yang merupakan institusinalitas spiritualitas, pemerintah harus memperlakukan secara setara pula. Kita salah dari awal, penghayat itu sangat dirugikan dan mereka sekarang, seperti penghayat, kepercayaan di bawah dirjen departemen budaya dan parawisata. Ini kan keterlaluan. Padahal rata-rata penghayat itu sebenarnya menghayati sesuatu yang spiritual, bukan budaya. Memang mereka punya tradisi-tradisi tertentu, tapi niali-nilai spritualitas mereka itu kepada penghayatan. Kalau anda tanya seorang penghayat, agamamu apa? Kalau dia jujur dia akan mengatakan bahwa dia seorang penghayat kepercayaan. Tapi karena kita direpresi oleh definisi agama seperti itu pasti sebagaian dari mereka akan mengatakan ‘saya penghayat tapi KTP saya Islam atau Katolik. Jadi harus ada perubahan ekstrim dalam wilayah itu yakni soal negara mendefinisikan agama. Bagaimana dengan kasus Ahmadiyah, di mana ICRP terlibat dalam advokasi di dalamnya, apakah solusi pemerintah dengan dikeluakannya SKB 3 Menteri sudah tepat? Saya kira memang yang paling akhir dari segala polemik Ahmadiyah adalah memang keluarnya SKB. Pertama kita harus bialng sebenarnya posisi kita sebenarnya tidak setuju dengan SKB itu. Tapi di luar sana secara politik posisi teman-teman Islamis yang menuntut pembubaran Ahmadiyah juga tidak puas dengan SKB itu. Artinya pemerintah dalam hal ini mengambil jalan tengah biar suasananya kondusif dahulu. Dalam konteks seperti kami puas dengan SKB bahwa dengan itu ada jaminan bahwa masyarakat tidak boleh main hakim sendiri terhadap warga Ahmadiyah meskipun Ahmadiyah juga diberangus tidak boleh melakukan aktivitas penyiaran dan segalanya dan masih interpretable. Tapi secara prinsipil kita menentang itu, karena merupakan intervensi negara yang berlebihan terhadap substansi agama. Kami juga sedang merumuskan judicial riview untuk PNPS tahun 1965 yang kemudiaan menjadi undang-undang tahun 1969 yang menjadi rujukan utama dari terbitnya SKB itu. Ini juga menjadi rujukan untuk menentukan bahwa ada yang disebut agama yang diakui dan agama yang tidak diakui. Kalau itu berhasil misalnya karena tidak sesuai dengan konstitusi itu akan menjadi kemajuan yang luar biasa sekali bagi relasi negara-agama.

4


Bagaimana seharusnya seharusnya peran negara dalam berhubungan dengan agama? Saya kira, secara fundamental dalam konteks negara mendefinisikan agama paling tidak akan menyelesaikan sebagian besar masalah karena wilayah agama akan menjadi wilayah privat karena ujungnya yang paling ekstrim adalah tidak adanya departemen agama artinya agama-agama itu diperlakukan secara administratif. Kalau sekarang ada departemen agama yang bias dengan matyoritas sehingga yang terjadi adalah departemen agama Islam. Bias mayoritas itu akan selalu melingkupi wilayah negara karena memang, saya juga tidak tahu apakah akan terjadi perubahan kultur yang luar biasa sehingga aparat negara bisa menjadi netral, tapi berharap itu memang terlalu panjang. Jadi satu-satunya cara adalah membuat hukum yang jauh lebih netral daripada berharap kepada kultur. Misalnya begini, hukum di lapangan sebenarnya sudah cukup netral namun kalau ada kejadian kriminal yang melibatkan kelompok Islam dan kelompok Islam menuntut dibebaskan atau dikeluarkan hal itu menjadikan polisi takut. Contoh kecil saja, memakai hel itu sudah pasti wajib tapi kemudian memakai peci itu ditolerir karena polisi takut karena Islampobia. Jadi berharap kepada kultur itu masih agak berat dan saya kira yang bisa kita berharap pada law inforcement. Jadi yang betul-betul ditegakkan adalah hukumnya dulu. Konstitusi kita perlahan-lahan sudah membaik meskipun ada beberapa yang harus dikritisi. Di bawah konstitusi kita masih banyak hukum-hukum yang tidak netral agama, ada PNPS, Undangundang perkawinan dan perda-perda yang harus perbaiki. Kalau kita tidak meletakan Islam sebagai entitas politik maka kerukunan itu akan alamiah terwujud. Kalau kita gali cerita di kampung-kampung sebenarnya masyarakat dari dulu sudah toleran sebelum kemudian ada satu gerakan yang sebenarnya sangat politis untuk mensegregasi bahwa yang ini Islam dan yang ini bukan. Tapi untuk kembali ke kultur itu memang berat sekali. Satu-satunya cara dalam konteks negara adalah memastikan hukum itu betul-betul netral agama. Apakah perda syariah atau perda berbau agama yang sudah berlaku mengancam umat minoritas? Kita harus bagi dua, pertama adalah soal prinsipil, kalau soal prinsipil ini memang betulbetul ancaman dan betul-betul melnggar konstitusi karena tidak punya semangat plurlisme dan betul-betul tidak netral agama. Kedua soal faktual. Secara faktual itu sama sekali tidak mengancam. Hasil kajian, advokasi dan pendampingan teman-teman utuk isu perda syariah menyimpulkan bahwa perda syariah itu isu politik bukan isu ideologis. Di beberapa daerah justru yang mengusung partai-partai nasionalis karena isu Islam dianggap seksi. Pada tingkat implementasinya sama sekali tidak jalan dan tidak mungkin jalan kecuali di awalnya saja. Misalnya kasus di Tasikmalaya, pemisahan antara kolam renang untuk laki dan perempuan. Tiba-tiba ada anggota DPRD mengajak keluarganya berenang. Dia harus pisah dengan istrinya dan anaknya dan akhirnya ia menyadari bahwa ini adalah tidak logis. Jadi ada beberapa hal ditingkat implementasi tidak mungkin. Kecuali kalau ada kasus yang benar-benar dikawal dengan betul-betul ingin menegakkan syariah. Misalnya di Aceh banyak sekali implementasinya tidak berjalan. Di Bulukumba yang menjadi percontohan delapan desa hanya diawal saja berjalannya. Di lapangan kita punya dilema tersendiri apakah mengutamakan yang prinsipil atau yang faktual. Kalau secara prinsipil kita harus mengadvokasi itu secara tuntas. Tapi kalau bicara faktual kita biarkan saja karena akhirnya tidak berjalan. Itulah yang membuat kami

5


dilemmatis di lapangan, karena kalau kita biarkan suatu saat mengancam dan kalau kita advokasi akan terus memicu. Dalam konteks kebebasan beragama kita juga mengalami dilema-dilema seperti itu. Misalnya apakah implementasi hukum itu menjadi panglima kita atau sebenarnya harmoni atau kerukunan yang menjadi panglima? Kalau kerukunan jalannya bisa macam-macam ada kultural dan dialog. Kalau hukum bisa memastikan itu namun ada konsekuensinya yaitu tidak rukun karena ada logika kalah dan menang. Baik Bung Anick, terima kasih atas kesempatan wawancara ini.

6


wawancara-2_ketidaktahuan-akhirnya-memproduksi-kebencian