Issuu on Google+

SINGGALANG D-35

DAERAH

Kamis, 28 Maret 2013 (16 Jumadil Awal 1434 H)

Syafrizal Dituntut 6 Tahun

Pengecer Pupuk Perlu Dievaluasi PADANG - Jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi di Sumbar perlu dievaluasi, karena terlalu banyak dan rentan penyelewengan. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida ( KP3) diharapkan bersikap tegas, sehingga dapat menekan angka penyelewengan pupuk bersubsidi. Hal itu disampaikan, Sekdaprov Sumbar Ali Asmar, Rabu (27/3) di Pangeran Beach Hotel saat rapat koordinasi kabupaten/kota dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Saat ini terdapat 54 distributor dan 1.233 pengecer. “Kuncinya peranan pengawasan di kabupaten dan kota. KP3 harus berperan optimal,” ujarnya Kebijakan pupuk bersubsidi bertujuan untuk meringankan beban petani. Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi sektor pertanian yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan. Meskipun ketentuan pelaksanaan telah ada, namun masih terdapat banyak permasalahan. Ditemukan indikasi penjualan pupuk dengan harga di atas HET, penjualan kepada petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), tidak dipasangnya spanduk pengumuman harga, penyaluran tidak sesuai dengan DO. kemudian keterlambatan distribusi, kelangkaan pengantian kemasan, penimbunan, penjualan di luar wilayah distribusi dan terdapat pengecer yang tidak resmi. “Kekurangan pupuk dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman yang tidak normal. Ini menurunkan hasil panen petani atau bahkan gagal panen. Gagal panen inilah yang selanjutnya menjadi ancaman dalam menciptakan ketahan pangan,” ucapnya Jika situasi kelangkaan pupuk dibiarkan berlangsung lama dan tidak segera diambil tindakan yang tepat akan mengakibatkan timbulnya rasa kurang adil bagi petani. Pemprov bertekad lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh KP3. Sekiranya ditemukan pendistribusian yang tidak sesuai ketentuan, terutama yang melanggar prinsip 6 tepat yakni tepat jenis, jumlah, harga, waktu, lokasi dan kualitas, segera bertindak. Harga HET pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah, untuk Urea Rp1.800 per kilogram, SP-36 dijual Rp2.000 per kilogram, ZA Rp1.400 per kilogram, NPK Rp2.300 per kilogram dan organik Rp500 per kilogram. “Jika ditemukan ada distributor atau kios pengecer yang menjual di atas harga tersebut, silahkan lapor ke KP3 di tiap daerah, atau ke pemerintah provinsi. Akan kita tindak,” tegas Ali Asmar. Kepala Penjualan Wilayah Sumbar PT PIM, Iswandi menuturkan, aksi-aksi distributor nakal dan pengecer yang tak terdaftar kerapkali membuat pupuk tidak sampai ke tangan petani. (401)

DITUNTUT

Salah seorang terdakwa kasus dugaan korupsi dana pengadaan kapal penumpang di Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Pasbar tahun 2009 dituntut penjara ketika menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Padang, Rabu (23/7). (chandra firman)

Atasi Illegal Mining dengan Koperasi SOLOK SELATAN - SINGGALANG

Tambang emas liar di Kabupaten Solok Selatan telah menjadi isu nasional. Permasalahan yang ikut ditangani Kaukus Parlemen itu telah berujung pada penggantian Kapolda Sumbar. Sebab kegiatan yang merugikan pemerintah daerah, merusak ekosistem alam sudah di luar kendali dan dilakukan menggunakan alat berat. Anggota Komisi VII DPRRI HM.Azwir Dainy Tara yang ikut dalam kaukus parlemen, menilai permasalahan tambang liar yang terjadi di Solok Selatan sudah harus dicarikan solusinya. Sebab, masyarakat setempat

Azwir Dainy Tara

yang bakal di rugikan jika keadaan ini di biarkan terus berlarut-larut tanpa penyelesaian. Padahal mereka penghuni wilayah itu. “Tambang itu, tidak seluruhnya yang dikelola oleh pihak asing. Ada juga yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Jika memang ditutup secara keseluruhan, tentunya masyarakat disana akan kehilangan mata pencaharian mereka. Ingat, usaha tambang ini sudah dijalani mereka sejak turun temurun,” kata Azwir Dainy

Azwir menyebutkan, yang selama ini menjadi menjadi permasalahan adalah usaha pertambangan tersebut tidak disertai dengan pemasukan ke pendapatan daerah, sehingga hasil pertambangan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok saja, tetapi akibat yang ditimbulkannya menjadi resiko seluruh masyarakat Solok Selatan. “Gerakan yang dilakukan anggota dewan yang berasal dari Sumatra Barat ini tidak akan berhenti di satu titik saja, masih ada permasalahan yang terjadi jika pemerintah daerah tidak segera merespon berbagai gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, apalagi usaha pertambangan ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak,” ungkapnya. (zul)

Chairul Chader Dituntut 6,5 Tahun Padang, Singgalang Salah seorang terdakwa kasus dugaan korupsi dana pengadaan kapal penumpang di Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Pasbar tahun 2009, Chairul Chader, selaku wakil direktur CV Nadira dan rekanan pengadaan dituntut penjara selama enam tahun enam bulan. Selain itu, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Padang, Rabu (27/3) terdakwa Chairul juga dikenakan pidana denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara. Serta terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp164 juta. “Jika terdakwa tidak mampu membayar maka bisa diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rudi di depan persidangan yang dipimpin majelis hakim Sapta Diharja beranggotakan hakim Zalekha dan Emria Fitriani. Menurut JPU, terdakwa terbukti bersalah dikarena-

kan terdakwa melakukan pemalsuan beberapa berkasberkas pemenang tender hingga pengerjaan kapal. “Direktur CV Nadira adalah Sonya. Sewaktu CV Nadira memenangkan tender pengadaan kapal, terdakwa mengaku sebagai direktur dan memberi kuasa kepada Hendri Anas untuk menghendel pengadaan. Namun ujung-ujungnya terdakwa yang mengerjakan kapal tersebut,” kata JPU Rudi. Ironisnya kapal penumpang tersebut merupakan kapal penangkap ikan yang sengaja dirombak terdakwa seperti layaknya kapal penumpang, sehingga spesifikasi kapal tidak sesuai dengan yang seharusnya diadakan. “Kapal tersebut tidak layak layar, bahkan waktu uji oba mesin kapal tersebut rusak,” kata JPU. Lebih lanjut usai penuntutan terdakwa Chairul, sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan dua

Kehadiran Investor Membuka Lapangan Kerja Arosuka, Singalang Sentana keraguan masyarakat terhadap perhatian wakil rakyat kian memunculkan kesangsian. Anggota DPRD kabupaten Solok M. Hidayat B.Ac terus melakukan apa yang menurutnya mampu mengurangi beban masyarakat itu sendiri. Konsistensi sikapnya yang selalu memikirkan kemaslahatan kehidupan bermasyarakat terus diejawantahkan dengan bantuanbantuan signifikan. ‘’Saya dipercayakan masyarakat untuk mengakomodir kepentingan rakyat. Dari situ saya harus membuktikan dengan tindakan nyata di tingkat nagari,’’ papar anggota legislatif yang cenderung kurang suka mempublikasi kegiatannya di masyarakat. Namun di hadapan Singgalang, belum lama ini, wakil rakyat yang berasal dari nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung itu menuturkan rangkaian kegiatan pembangunan yang dilakukan di nagari-nagari asal pemilihannya di kecamatan Kubung. Ia menyebutkan, selain mendorong pembangunan infrastruktur jalan lingku-

Tara yang dihubungi via telponnya kemarin sore. Dijelaskan oleh Azwir bahwa setelah melakukan kunjungan ke Solok Selatan bersama Anggota DPR dan DPD yang berasal dari Sumatera Barat, Sabtu lalu. Ada beberapa persoalan yang masih tersisa jika tambang liar itu ditutup dan dihentikan. “Untuk permasalahan tam bang yang dilakukan oleh masyarakat setempat, bisa dilakukan melalui penggabungan mereka melalui koperasi. Apalagi luas lahan yang menjadi area pertambangan mencapai ratusan hektar. Akan lebih baik lagi, jika mereka juga mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam usaha tersebut,” katanya.

M. Hidayat

ngan di Saok Laweh, sejak pertama duduk di lembaga wakil rakyat ia terus menyalurkan sebagian gajinya untuk kepentingan keagamaan. ‘’Kita ikut membantu menggaji garin-garin di sejumlah mushalla agar tempat ibadah tersebut selalu berkembang,’’ kata Hidayat. Menjadi wakil rakyat, bagi nya tidak semata untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di tingkat Kabupaten Solok. Lebih dari itu, ia akan berbauat untuk kemaslahatan masyarakat luas, salah satunya dengan mendorong kesemarakkan kegiatan tempat ibadah. Garin atau guru mengaji di mushalla merupakan kunci kemakmuran tempat ibadah. Menyadari itu, anggota DPRD yang dikenal sangat familiar itu terus membantu masyarakat dengan ikut memberikan insentif kepada guru agama tersebut. Kecuali bidang keaga-

maan, Hidayat juga telah membawa perubahan besar dalam pembangunan nagari Saok Laweh dan nagarinagari asal pemilihannya di Dapil II Kabupaten Solok. Satu terobosan besar yang menonjol adalah dengan mendatangkan perusahaan gas atau elpiji untuk menjadi agen untuk distribusi daerah kabupaten dan kota di Sumbar. ‘’Dengan berdirinya distributor Gas Elpiji di Saok Laweh, dengan sendirinya memberi dampak domino terhadap pekerjaan lain,’’ tuturnya. Ia menyebutkan, kehadiran perusahaan distributor Elpiji yang dijadwalkan akan beroperasi bulan April 2013, tentunya akan memberi kesempatan kerja bagi tenaga kerja di kawasan itu. Sementara sumber perekonomian lainnya juga akan semakin hidup, disamping tataniaga Elpiji akan lebih dapat hidup dengan adanya distributor di nagari Saok Laweh. ‘’Sebagai wakil rakyat, kita akan terus mengedepankan kepentingan dan aspirasi warga sebatas kemampuan yang kita punya,’’ papar Hidayat. (503)

terdakwa lainnya yang didakwa dalam berkas terpisah, Wendi Azma, mantan Kadishub Kominfo Pasbar, dan terdakwa Dondi Asmi, mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kedua saksi yang diperiksa bersamaan kemarin mengaku sewaktu pengadaan tersebut CV Nadira memang keluar sebagai pemenang pengadaan setelah ditelaah panitia pengadaan. “Kemudian datang Chairul Chader dan Hendri Anas untuk meminta persyaratan kontrak kerja, kami pun memberinya. Waktu itu Chairul Chader mengaku

sebagai direktur yang memberi kuasa kepada Hendri Anas untuk menghendel pangadaan,” kata terdakwa Dondi Asmi. Akan tetapi, ketika kapal selesai dikerjakan, dokumen-dokumen kapal tidak ada diberikan Hendri Anas kepada panitia. Hingga sekarang Hendri Anas sendiri tidak tahu dimana rimbanya. Sebelumnya dalam dakwaan JPU, terjeratnya kedua terdakwa ini dikarenakan tidak bekerja sesuai Tupoksi mereka sehingga terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp656 juta atas pengadaan tersebut. (410/013)

PAD ANG - Mantan PNS di Badan Kepegawaian Daerah PADANG (BKD) Payakumbuh, Syafrizal, 52, dituntut penjara selama enam tahun kerana terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) tahun 2005 di Payakumbuh. Tuntutan ini diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Salmadera ketika terdakwa menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Padang, Rabu (27/3). Selain tuntutan penjara, terdakwa juga dituntut untuk membayar pidana dena Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. “Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp61,8 juta. Jika tidak mampu membayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk Negara atau dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun,” kata Selmadera di hadapan majelis hakim yang dipimpin Jon Effreddi beranggotakan hakim Perry Desmarera dan M. Takdir. Lebih lanjut JPU menjelaskan, kasus ini bermula saat BKD Payakumbuh mengadakan Simpeg tahun 2005. Untuk pengadaan dan honor tim teknis pengadaan, dianggarkan dana Rp217 juta. “Saat itu, terdakwa Syafrizal ditunjuk sebagai pimpinan kegiatan Simpeg,” kata JPU. Namun dalam menjalankan tugasnya, Syafrizal bertemu dengan Arija Budiman Direktur CV Melkadika Semesta yang memenangkan tender pengadaan. Namun belum selesai pengadaan dikerjakan rekanan, terdakwa telah mencairkan seluruh biaya pencairan kepada rekanan. Hingga akhirnya Simpeg tidak selesai dikerjakan dan tidak bisa difungsikan. “Sementara itu Arija Budiman sudah melarikan diri. Sampai sekarang Simpeg tidak juga bisa difungsikan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp167 juta,” kata JPU Salmadera. Atas perbuatan terdakwa ini, JPU menjerat terdakwa melanggar pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (410/013)

Pegolf Galang Dana Bangun Masjid JAKAR TA - Banyak jalan untuk berbuat kebaikan, salah JAKART satunya dari lapangan golf. Hal tersebut dibuktikan Zulhefi Sikumbang, Ketua Minang Golf Club (MGC) yang mampu menghimpun dana hingga ratusan juta rupiah, untuk kepentingan sosial. Bantuan untuk bencana gempa Sumbar, galodo di Padang, pembangunan asrama mahasiswa hingga yang terakhir pembangunan masjid di Bogor. Bantuan tersebut dikumpulkan dengan melaksanakan turnamen golf yang bertemakan kepedulian, hebatnya, bantuan hingga 200 jutaan bisa dikumpulkan hanya dalam hitungan jam. “Banyak cara untuk memberikan sumbangsih kita terhadap sesama, salah satu dengan menggalang dana dari para golfer,” ujar Zulhefi Sikumbang saat turnament peduli pembangunan masjid alumni IPB, Rabu (27/3) di Bogor. Karena dinilai bertangan dingin, Zulhefi sering kali didaulat menjadi ketua panitia turnamen golf yang bertujuan sosial, seperti yang dilaksanakan untuk pembangunan masjid alumni IPB. Kepedulian para golfer ini dengan sendirinya menepis tudingan miring terhadap dunia golf yang dianggap hanya menghamburkan uang. Beberapa waktu yang lalu, para golfer juga berperan dalam mewujudkan mimpi mahasiswa Minang di Bogor untuk mendapatkan asrama yang sudah puluhan tahun mereka impikan. Saat itu, para golfer mampu menghimpun dana hingga Rp200 juta untuk melunasi kekurangan uang untuk pembelian tanah yang dihibahkan untuk pembangunan asrama. “Kita ingin mewujudkan impian yang telah lama tertunda. Dengan partisipasi semua pihak, mimpi itu akan segera terwujud,” kata Zulhefi kala itu. Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno yang juga hadir dalam kesempatan itu menyampaikan pihaknya telah mengalokasikan dana Rp6,5 miliar untuk pembangunan asrama, anggaran tersebut masuk dalam APBD 2013 dan APBD 2014 mendatang. Irwan menegaskan bantuan para golfer disambut baik pemerintah daerah, karena ini memberikan bukti nyata betapa besar kepedulian terhadap pendidikan di Sumbar. (601)


Azwir_illegal_mining