Issuu on Google+

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sandar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana;

1.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;


7.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Operating Prosedur (SOP);

Nomor: Standar

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

9.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6); 11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7); 12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penganggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA

OPERASIONAL

Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 3. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. 4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. 5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.


6. Pemangku Kepentingan adalah Institusi lain di luar perangkat daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan bencana. 7. Intansi vertikal di daerah adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Pasal 2 (1) Maksud disusunnya SOP penanggulangan bencana untuk membentuk keterpaduan seluruh perangkat daerah, Instansi vertikal di daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan bencana. (2) Tujuan disusunnya SOP penanggulangan bencana untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi, dan peran masing-masing SOPD dalam rangka penanggulangan bencana secara terpadu.

Pasal 3 Prinsip penyusunan SOP meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h.

efisiensi dan efektifitas; berorientasi pada pengguna; kejelasan dan kemudahan; keselarasan; keterukuran; dinamis; kepatuhan hukum; dan kepastian hukum.

Pasal 4 (1) Ruang lingkup penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi : a. pra bencana; b. tanggap darurat; c. pasca bencana. (2) Penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. situasi tidak terjadi bencana; b. situasi terdapat potensi terjadi bencana. (3) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g.

pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya; penentuan status keadaan darurat; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

(4) Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari : a. rehabilitasi; dan b. rekonstruksi.


Pasal 5 Tahapan kegiatan penanggulangan bencana berkaitan dengan tugas, fungsi, dan peran SOPD masing-masing sesuai dengan SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 6 (1) Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional setiap SOPD yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penanggulangan bencana wajib membuat SOP teknis penanggulangan bencana. (2) Penyusunan SOP teknis penanggulangan bencana sebagaimana tersebut pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur ini dan dapat dikembangkan sesuai tugas, fungsi, dan peran SOPD dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas dan fungsi yang lain.

Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 2011 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TTD HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TTD ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 50


Pergub 49 th 2011 ttg sop penanggulangan bencana