Page 1

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

KECAMATAN MEDANG DERAS

KEPALA DESA DURIAN PERATURAN KEPALA DESA DURIAN NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG PENGELUARAN DESA UNTUK BELANJA PEGAWAI YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN DESA DURIAN TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA DURIAN Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pengeluaran desa untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan Belanja Operasional Perkantoran dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa; Mengingat : 1. Undang

Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 2. Undang

Undang

Nomor

5

Tahun

2007

tentang

Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681); 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 1


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang

–

Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2015

Nomor

58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang

Peraturan

Pelaksanaan

Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman

Pembangunan

Desa

(Berita

Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

(Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2


2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara Yang Diserahkan Kepada Desa; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara; 17. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGELUARAN DESA UNTUK BELANJA PEGAWAI YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN DESA DURIAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan : 1.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

2.

Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3


3.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

4.

Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga

anggotanya 5.

yang

merupakan

melaksanakan wakil

dari

fungsi

pemerintahan

penduduk

Desa

yang

berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

6.

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

7.

pelaksanaan,

penatausahaan,

pelaporan,

dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk

8.

jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,

9.

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan

digunakan

untuk

pelaksanaan

dan

Belanja

membiayai

pembangunan,

Daerah

Kabupaten/Kota

penyelenggaraan

pembinaan

dan

pemerintahan,

kemasyarakatan,

dan

pemberdayaan masyarakat. 10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. 15. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 16. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. 17. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. 4


18. Rekening

Kas

Desa

adalah

rekening

tempat

menyimpan

uang

Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. 19. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. 20. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa. 21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.Daerah adalah Kabupaten Batu Bara. 22. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan Operasional Perkantoran, meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Honor Bendahara; Honor Operator Komputer; Belanja Perjalanan Dinas; Belanja bahan pakai habis seperti alat

7. 8. 9.

cetakan/jilid/penggandaan. Belanja makanan dan minuman rapat; Belanja jasa kantor seperti belanja iuran listrik/telepon/air. Belanja perawatan kendaraan dinas

tulis

kantor,

BAB III BESARAN BELANJA PEGAWAI YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN OPERASIONAL PERKANTORAN Pasal 3 Pengeluaran Desa untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan Operasional Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan pengeluaran kas setiap bulan setinggi-tingginya sebesar satu per dua belas dari Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran yang tertuang dalam APBDesa, sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. BAB IV PENCAIRAN BELANJA PEGAWAI YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN OPERASIONAL PERKANTORAN Pasal 4 5


Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan Operasional Perkantoran kepada Bupati Batu Bara c/q Camat dengan melampirkan rincian Belanja Pegawai berupa Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Peragkat Desa dan rincian Operasional Perkantoran. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

dapat

mengetahui,

memerintahkan

pengundangan

Peraturan Kepala Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Durian pada tanggal 15 Maret 2016 KEPALA DESA DURIAN

JUMAHARI

6

Desa durian  

Perkades

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you