Page 1

IHSG BURSA EFEK INDONESIA

Sumber: bei.co.id

2,393.519

2550

Sertifikat Tanah Bisa Dikonversi Jadi Modal

2500 2450

-68.009

2400

23/11

24/11

25/11

26/11

KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA MATA UANG AUD BND DKK EUR GBP HKD JPY KRW SGD THB USD

KURS JUAL

KURS BELI

1 1 1 1 1 1 100 1 1 1 1

8,752.39 6,855 1,920 14,289.33 15,795.36 1,220.68 10,833.72 8.2 6,855.07 285.71 9,460.00

8,661.68 6,780.08 1,901 14,143.60 15,635.60 1,208.47 10,718.70 8.12 6,780.08 282.7 9,366.00

BURSA SAHAM ASIA

SENIN, 30 NOVEMBER 2009 NO. 7323 TAHUN XXV HARGA ECERAN JABODETABEK RP. 2.000,-

26/11/2009

LAST TRADE

All Ordinaries Shanghai Composite Hang Seng BSE 30 Jakarta Composite KLSE Composite Nikkei 225 NZSE 50 Straits Times Seoul Composite Taiwan Weighted

4,597.20 3,096.27 21,134.50 16,632.01 2,393.52 1,270.61 9,081.52 3,094.44 2,762.22 1,524.50 7,490.91

CHANGE 130.400 74.715 1,075.91 222.92 68.009 0.00 301.72 32.875 30.62 75.02 248.25

KURS (JUAL) TRANSAKSI BI

(2.76%) (2.36%) (4.84%) (1.32%) (2.76%) (0.00%) (3.22%) (1.05%) (1.10%) (4.69%) (3.21%)

KASUS BAILOUT BANK CENTURY:

Diduga Aliran Dana ke BUMN NERACA

Sumber: Bank Indonesia

9.460

9700 9600 9500

-47

9400 9300 20/11

23/11

24/11

25/11

26/11

SNAPSHOT Sumber: BPS - Oktober 2009 IMPOR NONMIGAS GOLONGAN BARANG UTAMA AGUSTUS 2009 ( JUTA US$ ) 1072.80

Stiadi Pamungkas/NERACA 320.80

231.20

292.60

Plastik dan barang Barang dari besi baja Kendaraan bermotor dari plastik dan bagiannya

Kapal, perahu dan struktur terapung

VIEW

Menyoal Pengawasan BI Oleh : Firmanzah Ph.D Dekan Fakultas Ekonomi UI udit BPK atas kasus Bank Century menunjukkan kelemahan fungsi pengawasan Bank Indonesia (BI) atas industri perbankan nasional. Pengawasan yang efektif hanya akan terjadi bila BI memiliki data dan informasi lengkap dan komprehensif atas kondisi kesehatan masing-masing bank dan industri secara keseluruhan. Sehingga keputusan dan kebijakan yang akan diambil BI terkait fungsi pengawasan akan menjadi baik. Hal ini tercermin atas membengkaknya dana bailout (dana talangan) karena ketidakakuratan data yang dimiliki atas berapa jumlah dana yang sebenarnya dibutuhkan. Dari semula dana yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Bank Century adalah Rp. 1,3 triliun membengkak menjadi total Rp. 6,7 triliun. Sebenarnya hal ini bukanlah pertama kali BI disorot efektifitas fungsi pengawasannya. Krisis keuangan Indonesia 1997-1998 juga menunjukkan lemahnya kontrol BI atas perbankan nasional. Sehingga ketidakefisienan pengelolaan sejumlah perbankan nasional mengakibatkan tidak hanya krisis keuangan tetapi juga krisis ekonomi, legitimasi, politik dan sosial. Munculnya bank-bank swasta pasca deregulasi sektor keuangan Indonesia (Pakto 1988) perlu diawasi agar dana yang diakumulasi oleh masyarakat dan bagaimana penyalurannya mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Akibatnya sejumlah bank nasional di likuidasi dan hasilnya bencana dan krisis nasional multidimensi pada saat itu. Perbankan adalah industri keuangangan yang sangat highly-regulated. Tingkat kepercayaan (trust) dan kredibilitas otoritas perbankan menjadi modal penting untuk menciptakan struktur dan proses industri keuangan yang sehat dan kuat. Kredibilitas bukanlah proses yang singkat dan mudah untuk dibangun. Hal tersebut membutuhkan konsistensi dan ketegasan otoritas bank sentral untuk mendeteksi secara dini praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh bankir-bankir nakal. Mekanisme pengawasan BI juga mencakup sistem perbankan, integritas bankir dan sekaligus para pemegang saham. Sekarang, persoalan penyelamatan Bank Century tidak hanya persoalan ekonomi saja tetapi juga masuk kedalam ranah politik. Gerakan untuk mendukung Hak Angket DPR menjadi persoalan dalam rabah politik. Terdapat sejumlah pertanyaan yang ingin dijawab oleh Hak Angket ini. Pertanyaan tentang apakah benar kondisi sistemik akan tercipta pada saat itu jika Century tidak diselamatkan? Hal ini seharusnya tidak akan terjadi bila BI mampu mendeteksi praktik yang tidak sehat sejak dini oleh manajemen bank nasional. Pemilik bank yang jelas-jelas melakukan praktik penipuan perlu dijerat oleh pasal yang sangat berat untuk memunculkan efek jera kepada bankir nakal. Manajemen Bank Century telah melakukan kesalahan pengelolaan bank dan seharusnya dari dulu diambil tindakan tegas. Kasus ini tidak akan menjadi seperti sekarang kalau BI mampu melaksanakan tugas dan fungsi kepengawasan secara efektif untuk mendeteksi, mengurangi dan menghilangkan praktik yang tidak proper dan berisiko tinggi menciptakan destabilitas perbankan nasional.Q

A

12

26/11/2009

NILAI

NAME

Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf AlJufri mengatakan gotong royong dan solidaritas sosial di Indonesia hingga kini masih kental, yang antara lain dapat dilihat pada penanganan anak jalanan di Solo.

10

2350 20/11

Salim Segaf Al-Jufri, Menteri Sosial Solidaritas Dan Gotong Royong Masih Kental

Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera), Suharso Monoarfa menyatakan, sertifikat tanah harus dapat dikonversi menjadi modal agar pemanfaatannya bisa maksimal. “Banyak masyarakat punya tanah dan bangunan, tetapi tidak punya sertifikat sehingga pemanfaatannya tidak maksimal,” katanya kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu.

AKSI KOMPAK : Beberapa artis ibu kota, aktivis dan mahasiswa yang tergabung dalam Komisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) berdemo di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Minggu (29/11). Mereka menghimbau masyarakat Indonesia untuk mendukung dan terus mengikuti proses penyelesaian kasus Bank Century.

IMBAS JATUHNYA "DUBAI WORLD":

Waspadai Ancaman Jangka Panjang Jakarta – Indonesia patut mewaspadai meningkatnya arus uang panas (hot money) pasca gagal bayar obligasi "Dubai World". Aliran uang panas itu diperkirakan akan menimbulkan prahara jilid dua bagi pasar finansial domestik sehingga berimbas terhadap investasi dalam jangka panjang. “Ada potensi bubble sehingga pasar akan bergoyang liar,” ujar Pengamat Ekonomi Drajad Hari Wibowo, di Jakarta, akhir pekan lalu. Drajad menuturkan, kegagalan pasar obligasi di Dubai tersebut akan berujung pada aliran uang panas (hot money) ke Indonesia. Pasalnya, yield (imbal hasil) di Indonesia tinggi dan masih sangat menarik dimata para investor. Sehingga uang panas jangka pendek akan mampir ke Indonesia. “High risk tapi high yield jadi mungkin uang panas jangka pendek bisa saja sedikit ke Indonesia. Tapi jumlah yang sedikit dalam ukuran global itu sudah lebih dari cukup untuk menggoyang pasar kita,” jelasnya. Untuk itu, Pemerintah diminta lebih berhati-hati mengingat dana-dana tersebut akan lari ke Indonesia dan akan memicu keliaran di pasar saham maupun obligasi. “Suatu saat bisa naik secara drastis. Namun di lain waktu juga bisa anjlok drastis. Saya rasa tidak ada satu pun ekonom yang dapat meramalkan seberapa besar potensi keliaran itu,” ungkap Drajad. Dia mengungkapkan kasus "Dubai World" ini terjadi di saat momentum upaya pemulihan krisis global. Sehingga, akan banyak orang

Perkiraan Cuaca Hari Ini : Hujan Cerah Berawan Berpeluang Hujan

yang ragu terhadap adanya pemulihan krisis. Hal itu tentunya menimbulkan efek psikologis negatif yang kuat bagi pasar global. “Dubai jadi salah satu financial club dan apa yang terjadi di sana akan berpengaruh sangat besar bagi bursa di Asia. Nampaknya akan ada efek psikologis yang cukup serius bukan hanya di Dubai, tapi di pasar keuangan dunia. Pertanyaannya, institusi finansial mana lagi setelah ini,” urainya. Kendati demikian, posisi nilai tukar rupiah masih terbilang stabil walaupun terimbas kasus ini. Pasalnya, saat ini dollar AS masih ambruk sehingga rupiah masih akan terus bertahan seperti yang ada pada saat ini yakni bertengger pada posisi Rp 9.600 per dollar AS. “Yah, paling naik sedikit atau bisa juga turun sedikit karena dollar se-

dang ambruk,” jelasnya. Hal senada juga disampaikan Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa. Dia berkeyakinan, investor patut mewaspadai koreksi tajam pada pasar modal di regional Asia karena belum pulihnya situasi global yang semakin diperparah dengan jatuhnya "Dubai World". Namun, pasar di AS dan Eropa tidak begitu terpengaruh kejatuhan lembaga investasi asal Dubai itu. Pasalnya, tragedi di pasar finansial Dubai itu bertepatan dengan hari libur Thanksgiving yang berlangsung selama sepekan penuh. “Pasar di Amerika kemarin tidak terlalu negatif. Seandainya ada, tidak akan terlalu dalam dan tidak lama. Sebab, pada dasarnya keadaan ekonomi domestik dan global juga masih lumayan,” jelas Purbaya. Kendati demikian, lanjut Purbaya, gagal bayar "Dubai World" tidak akan berpengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia. Saat Dubai berekspansi ke Indonesia, perekonomian domestik tidak mengalami kenaikan signifikan sehingga diyakini ada faktor lain yang bisa

INVESTASI DUBAI WORLD DI INDONESIA INVESTOR Dubai Ports World

PROYEK PT Terminal Petikemas Surabaya (Joint Venture dengan PT Pelindo III) DryDocks World SE PT Batam Maritime Center Emaar Properties PJSC Kerjasama dengan Bali Tourism Development Corporation di proyek properti di Lombok Emirates Telecom (Etisalat) Beli 1,13 miliar saham PT Excelcomindo Pratama Tbk (EXCL) Limitless Ltd Mitra strategis dengan PT Bakrieland Development Tbk di proyek properti Rasuna Epicentrum RAK Minerals Proyek Pelabuhan Tanjung Api-api and Metals Investment (RMMI) (kerjasama dengan Pemprov Sumatera Selatan) RMMI Kerjasama dengan Pemprov Kalimantan Timur dan Kutai Timur Investama di proyek tambang batubara Star Petro Energy Bentuk Joint Venture dengan PT Pertamina dan Itochu Corp (ETA Star/ETA Group) (asal Jepang) di kilang refinery minyak bumi di Balikpapan, Kaltim

mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. “Ada bank yang disini yang memberi pinjaman ke Dubai atau beli obligasi disana. Seharusnya dampak langsung terhadap sektor finansial di Indonesia relatif terbatas. Sedangkan dampak tidak langsung yang patut diwaspadai adalah sentimen negatif terhadap bursa nasional karena situasi serupa juga tengah dialami oleh bursa global,” tukasnya. Presiden Direktur PT Bakrieland Development Tbk, Hiramsyah S Thaib mengakui, proyek properti skala besar Rasuna Epicentrum yang berlokasi di Kuningan, Jakarta, diyakini tidak akan terimbas oleh kisruh gagal bayar "Dubai World" tersebut. Pasalnya, proyek yang tengah dikembangkannya itu hanya bermitra dengan salah satu anak usaha "Dubai World" yakni Limitless Ltd. “Mereka sudah mencicil sebagian dari total Rp 1,2 triliun dana investasi yang ditargetkan. Selain itu, secara keseluruhan biaya investasi yang mereka targetkan itu hanya 30% dari total investasi pembangunan proyek Rasuna Epicentrum. Q anna/oki NOMINAL US$ 175 juta (setara 49% saham) US$ 500 juta US$ 600 juta US$ 438 juta (setara 16% saham EXCL) Rp 1,2 Triliun (setara 30% dari nilai proyek) US$ 1,5 miliar US$ 600 juta US$ 1,7 miliar

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

JAKARTA

26-32

BANDUNG

0C

20-29

SEMARANG 0C

25-31

0C

YOGYAKARTA 0C

23-32

SURABAYA

25-33

DENPASAR 0C

24-33

Jakarta – Kisruh dugaan penyelewengan dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) di Bank Century senilai Rp 6,7 triliun kini menyeret sejumlah perusahaan pelat merah. Ditengarai, sejumlah institusi BUMN itu telah ‘dipaksa’ untuk menyimpan dananya di bank "pesakitan" itu. Entah untuk kepentingan hanya sekadar mengejar fee dari manajemen Century belaka, ataukah terkait skenario politik di belakangnya? “Saya curiga para nasabah BUMN itu memang sengaja digiring untuk menaruh uangnya di Century karena alasan tertentu. Sebab manajemen BUMN itu tidak bisa secara sembrono melakukan aksi korporat yang berpotensi membahayakan kondisi keuangan perusahaan. Saya khawatir, instruksi itu bersumber unsur pimpinan Kementerian BUMN atau bahkan orang kuat di lingkungan pemerintahan,” ucap Juru Bicara Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN) Marwan Batubara kepada Neraca di Jakarta, Minggu (29/11). Marwan menduga, instruksi yang diberikan kepada manajemen sejumlah BUMN itu di antaranya bertujuan mendapatkan fee dari pihak bank (Century, red). Dia berkeyakinan, keputusan menyimpan dana deposito di Century bukan pilihan dari internal manajemen BUMN itu sendiri. Melainkan ada peranan dari pihak ketiga yang memang memiliki pengaruh sangat besar. “Bisa saja instruksi untuk menyimpan dana itu diberikan melalui jajaran komisaris di BUMN yang bersangkutan. Ujungujungnya, ya lembaga BUMN itu juga yang akan menjadi korbannya karena menyimpan dana di institusi finansial yang tidak qualified,” tukasnya. Salah satu inisiator Hak Angket DPR-RI terkait kasus Century, Akbar Faisal juga berpendapat senada. Menurut dia, ada tekanan terhadap sejumlah tiga perusahaan BUMN untuk mengalihkan dananya ke Bank Century. Salah satu direksi BUMN itu, ungkap Akbar, secara tegas menolak perintah tersebut. “Pada saatnya nanti kami akan mengungkapkan apa saja ketiga BUMN itu,” jelas politisi Fraksi Hanura itu, secara terpisah di Jakarta, kemarin. Dirut Bank Mutiara (dulu Bank Century) Maryono menjelaskan, sebagian dari dana PMS yang dikucurkan ke Century memang dipergunakan untuk melunasi deposito milik nasabah BUMN yang sudah jatuh tempo. Manajemen Century telah membayarkan deposito jatuh tempo kepada 328 nasabah dengan jumlah penarikan rata-rata Rp 5,6 miliar dengan total Rp 1,8 triliun. “Jumlah deposito yang dibayarkan paling besar untuk nasabah BUMN,” ungkapnya. Sepanjang November-Desember 2008, Century telah melakukan pembayaran kepada 8,578 deposan senilai Rp 4 triliun. Nasabah itu terbagi dua kelompok yakni 328 nasabah besar (setara Rp 1,8 triliun), dan 8.250 nasabah dengan nilai deposito kurang dari Rp 2 miliar sebesar Rp 2,2 triliun. Keseluruhan dana pelunasan itu diambil dari dana bailout yang dikucurkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Pelunasan dana yang sudah jatuh tempo itu cukup besar karena sebelum pengambilalihan oleh LPS, Century kalah kliring,” ujarnya. Adapun sisa dari dana talangan, antara lain Rp 300 miliar digunakan untuk Giro Wajib Minimum (GWM), Rp 300 miliar untuk keperluan interbank, dan sekitar Rp 2,2 triliun disimpan dalam bentuk instrumen fiskal yaitu Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Faslitas Bank Indonesia (FasBI). Pengamat Ekonomi Drajad Hari Wibowo mengatakan, data aliran dana dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dilansir dalam audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum mencerminkan seluruh permasalahan dalam skandal kucuran bailout senilai Rp 6,7 triliun ke Century. Dia pun meragukan kemampuan PPATK dalam mengungkapkan seluruh aliran dana tersebut. “PPATK menyebutkan ada 50 transaksi mencurigakan. Tapi saya yakin, itu hanya sebagian kecil dari apa yang ada karena masalah aliran dana ini ada permasalahan yang terkait UU BI. Jadi apa yang disampaikan PPATK itu tidak mencerminkan keseluruhan dari masalah karena masih sebatas lapis awalnya saja,” terangnya.Q anna/oki

MEDAN C

24-33

0C

PALEMBANG 0C

23-32

BATAM

24-310C

Berlaku: Mulai tanggal 30 November 2009 pukul 07.00 WIB Sampai dengan tanggal 01 Desember 2009 pukul 07.00 WIB Suhu: Minimun-Maksimun dalam Derajat Celcius, Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika


2

HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 30 NOVEMBER 2009

OPINI & GAGASAN SKANDAL BAILOUT BANK CENTURY PENDIRI PENASEHAT PEMIMPIN UMUM PEMIMPIN REDAKSI REDAKTUR SENIOR KOORDINATOR LIPUTAN REDAKTUR Nihayati,

: : : : : :

Zulharmans (almarhum) Amir Effendi Siregar MA. Hinca IP Panjaitan SH, MH. Firdaus Baderi Wina Armada S. Kamsari Rindy Rosandya, Prayogo P. Harto, Uday Rayana, Oki Baren STAF REDAKSI : Sandy Romualdus, Nadia L.

FOTO, RISET & DOKUMENTASI DESAIN GRAFIS MANAJER IKLAN MANAJER SIRKULASI

: : : :

Andrias Bimo, Anna Sofia, Nurul F. Saibansah Dardani (Biro Batam, Telp/Fax : 0778 7483109) Dasmir Ali Malayoe (Depok/Bogor) Helmi Hendiarto AryK Tahir, Rahmi Alifia Firzawaty Satriawansyah Didi S. (Pjs)

PENERBIT : PT Daya Cipta Aksara

Layanan Berlangganan/Iklan: 021.319.319.91 ALAMAT REDAKSI, IKLAN & SIRKULASI: Jl. Teuku Cik Di Tiro No. 68B Menteng - Jakarta 10310 Telepon: 021 - 3193 1991 (Hunting) Fax: 021 - 3190 7229

Wartawan Harian Ekonomi NERACA Dilengkapi Tanda Pengenal dan Tidak Diperkenankan Menerima atau Meminta Apapun dari Narasumber TARIF IKLAN: Display Umum/Produk: Rp10.000/mmk/BW, Rp18.000/mmk/FC, Iklan Kreatif: Rp13.500/mmk/BW, Rp27.000/mmk/FC, Iklan Keluarga & Duka Cita: Rp5.500 /mmk, Laporan Keuangan/Prospektus: Rp6.500/mmk/BW, Rp12.000/mmk/FC, Iklan Ucapan/Dirgahayu: Rp7.500/mmk/BW, Rp15.000/mmk/FC, Advetorial Rp12.000 /mmk/BW, Rp22.500/mmk/FC, Display Hal.1 (maks.2x150 mmk): Rp36.000 /mmk/BW, Rp63.000/mmk/FC, Banner Hal.1 (8x50 mmkl): Rp8.000.000 /BW, Rp15.000.000/FC, Banner Hal.1 (6x50 mmkl): Rp6.000.000/BW, Rp11.000.000 /FC, Etalase: Rp1.500.000/BW, Rp5.000.000/FC, Iklan Baris: (3 Baris Pertama Rp30.000, baris berikutnya Rp8.000 Maks. 10 baris, Per baris 34 huruf diset font 7 pt). TARIF IKLAN MINI KONTRAK: Ukuran 1x50 mmkl: Rp4.800.000 (12x terbit), Rp7.500.000 (20x terbit), Ukuran 1x80 mmkl: Rp7.600.000 (12x terbit), Rp12.000.000 (20x terbit), Ukuran 1x100 mmkl: Rp. 9.600.000 (12x terbit),

EDITORIAL Pengawasan Bank ntuk kesekian kalinya kita tersentak dengan munculnya berita kasus Bank Century yang menghebohkan negeri ini. Tersentak dalam konotasi negatif dan menyentuh dasar rasa keadilan. Bank Indonesia (BI) bersama Departemen Keuangan mewakili pemerintah, kembali ke model lama dengan berperilaku "saling menyalahkan" dan tidak sedikit pun merasa "bersalah" atas kasus tersebut Untuk mencari akar permasalahannya, kita perlu melihat sedikit sejarah dari sistem keuangan di Indonesia yang sepintas terlihat sengaja diciptakan untuk memberi celah. Dua fungsi dan peran BI, pertama adalah menjaga stabilitas moneter dan yang kedua adalah memelihara stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, fungsi BI sebagai pengawas merupakan hal yang paling pokok dalam memelihara stabilitas sistem keuangan, khususnya perbankan. Pertanyaannya, sudah optimalkah fungsi pengawasan tersebut? Mekanisme pengawasan dan regulasi sama sekali belum optimal sehingga sebenarnya permasalahan Bank Century kuncinya terletak pada fungsi bank sentral yang tetap ngotot ingin mempertahankan fungsi pengawasan bank. Sementara jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai dibandingkan dengan jumlah bank beserta cabang-cabangnya yang mencapai ribuan, belum lagi fungsi kontrol internal dari bank-bank yang memang belum memadai. Wacana pemisahan fungsi pengawasan bank sebenarnya sudah dilontarkan sejak krisis 1998, di mana para pengambil keputusan beserta kritikus dan praktisi bank mendesak agar BI hanya mengurus moneter saja dan melepas fungsi pengawasan. Kekhawatiran rasionalisasi, hilangnya jabatan, berkurangnya jaringan (networking) kerja, dan lainnya merupakan hal-hal yang membuat BI tetap bertahan dan tetap berusaha untuk melobi DPR serta pejabat pemerintahan dengan sangat gencar. Alhasil, fungsi pengawasan diputuskan tetap menjadi bagian wewenang BI. Sebagai kompensasinya, maka dibentuklah lembaga dan perusahaan baru seperti Perusahaan Pengelola Aset (pengganti BPPN), LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), dan lainnya, yang ternyata tidak sesuai dengan tujuan khusus dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) jilid II akhirnya muncul. BI beserta pihak terkait berargumen bahwa risiko yang ditimbulkan jika Bank Century dilikuidasi adalah berisiko "sistemik", namun masih segar di ingatan kita bahwa kasus serupa melibatkan bank IFI ternyata tidaklah berdampak seperti yang dibayangkan. Kita harus lebih jeli untuk menilai bahwa akibat yang ditimbulkan dari risiko "sistemik" biasanya berdampak jangka panjang, dan tentu sebelumnya harus dilakukan hitung-hitungan yang lebih akurat. Oleh karena itu, perlu definisi yang jelas serta dapat diuji apakah penutupan sebuah bank akan berdampak sistemik atau tidak. Solusi yang bisa ditawarkan adalah BI harus segera melepaskan fungsi pengawasan dan memberikan fungsi tersebut dengan lembaga pengawas bank khusus, tentu saja SDM yang direkrut nantinya bukan mantan bankir yang bermasalah. Jujur saja, para bankir sebenarnya sudah tahu sejak awal kapan sebuah bank mulai bermasalah. Kasus Bank Century sebenarnya sudah diketahui sejak awal dan hanya "keberanianlah" yang mampu mengatasi masalah tersebut. Artinya, kasus Bank Century sebenarnya sudah diketahui banyak pihak, namun mereka tidak berani mengambil tindakan. Jika sudah demikian, kita mau bilang apa?Q

U

SURAT PEMBACA Kecewa pada Citibank Saya adalah pengguna kartu kredit Citibank Clear Card Mastercard No. 5421 7701 90xx xxxx sejak 2004. Pada bulan lalu saya mendapat telepon dari petugas Citibank yang menginformasikan dan menawarkan untuk upgrade menjadi kartu Gold. Saat itu saya menanyakan kepada petugas tersebut apakah akan memakan waktu yang lama untuk proses pergantiannya. Tetapi diinformasikan tidak akan memakan waktu lama dan tidak ada verifikasi. Ternyata proses pengiriman kartu Gold tidak semudah seperti yang dijanjikan. Bahkan prosesnya sangat berbelit-belit dan memakan waktu yang sangat lama. Saya cukup terkejut saat terima tagihan awal Nov. 2009 mengingat saya belum menerima kartu kredit pergantian tersebut. Sampai saat ini saya masih memegang kartu kredit Clear Card. Namun, mengapa sudah ada penggantian tagihan dengan nomor kartu yang baru? Mengapa lembar tagihan sudah dicetak dengan nomor kartu kredit yang baru sedangkan kartu baru belum diterima oleh saya? Kemudian saya melakukan BI Checking untuk status kartu kredit saya pada 17 Nov. 2009. Ternyata data BI saya masih memiliki 2 kartu kredit yang masih aktif untuk nomor Clear Card dan Gold. Saya sangat kecewa dan mempertanyakan apakah hanya seperti ini service yang ditawarkan oleh bank sekelas Citibank. Saya hanya ingin kartu yang baru dapat diperoleh secepatnya dan status saya di BI hanya memiliki satu kartu kredit yang aktif. Deny D. Wahyuni, Jkt Email: denysdwiwahyuni@yahoo.com

Lima Poin Hasil Audit Investigasi BPK etua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo, dalam penyampaian hasil audit investigasi atas dana bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun kepada Pimpinan DPR di Jakarta, pekan lalu, mengungkapkan tidak banyak yang berubah dari hasil audit akhir ini dibandingkan dengan hasil audit interim sebelumnya. Berikut hasil audit investigasi Bank Century yang mencakup 5 hal sbb: 1. Mengenai proses merger dan pengawasan Bank Century oleh BI. a. Dalam proses akuisisi dan merger Bank Danpac, Bank CIC dan Bank Pikko menjadi Bank Century, BI bersikap tidak tegas dan tidak prudent dalam menerapkan aturan dan persyaratan yang ditetapkannya sendiri. b. BI tidak bertindak tegas dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bank Century selama 2005 sampai 2008. Seperti BI tidak menempatkan Bank Century sebagai bank dalam pengawasan khusus meskipun CAR bank Century telah negatif 132,5%. BI memberikan keringanan sanksi denda atas pelanggaran posisi devisa netto atau PDN sebesar 50% atau Rp 11 miliar dan BI tidak mengenakan sanksi pidana atas pelanggaran BMPK. 2. Pemberian FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) BI patut diduga melakukan perubahan persyarakatan CAR dalam PBI agar Bank Century bisa mendapatkan FPJP. Pada saat pemberian FPJP, CAR Bank Century negatif 3,53%. Hal ini melanggar ketentuan PBI nomor 10/30/PBI/2008. Selain itu, nilai jaminan FPJP yang diperjanjikan hanya sebesar 83% sehingga melanggar ketentuan PBI no 10/30/PBI/2008 yang menyatakan bahwa jaminan dalam bentuk aset kredit minimal 150% dari plafon FPJP. 3. Penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh LPS 1) BI tidak memberikan informasi sepenuhnya, lengkap dan mutakhir pada saat menyampaikan bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik kepada KSSK (Komite Stabili-

K

tas Sektor Keuangan). Informasi yang tidak utuh tersebut terkait PPAP atas SSP (suratsurat berharga), SSB valas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang menurunkan CAR dan meningkatkan biaya penanganan. BI baru menerapkan secara tegas ketentuan PPAP atas aktiva-aktiva produktif setelah Bank Century diserahkan penanganannya kepada LPS, sehingga terjadi peningkatan biaya penanganan Bank Century dari yang semula diperkirakan sebesar Rp632 miliar menjadi Rp6,7 triliun. 2) BI dan KSSK tidak memiliki kriteria yang terukur dalam menetapkan dampak sistemik Bank Century tetapi penetapannya lebih pada judgement. Proses pengambilan keputusan tersebut tidak dilakukan berdasarkan data kondisi bank yang lengkap dan mutakhir serta tidak berdasarkan pada kriteria yang terukur. KSSK menetapkan Bank Century sebagai bank gagal, berdampak sistemik serta menetapkan penanganannya kepada LPS dengan mengacu pada Perpu No. 4 Tahun 2008. Dari semua ketentuan yang ada menunjukkan bahwa pada saat penyerahan Bank Century dari komite koordinasi kepada LPS tanggal 21 November 2008 itu kelembagaan komite koordinasi yang beranggotakan Menkeu sebagai ketua, Gubernur BI sebagai anggota dan Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota belum pernah dibentuk berdasarkan UU. 3) Keputusan KSSK tentang penetapan Bank Century sebagai bank gagal dan berdampak sistemik tanpa menyebutkan biaya penanganan yang harus dikeluarkan oleh LPS. Sampai saat ini, LPS belum secara resmi menetapkan perhitungan perkiraan biaya penanganan perkara. Hal tersebut melanggar ketentuan Peraturan LPS No. 5/PLPS/2006 Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa LPS menghitung dan menetapkan perkiraan biaya penanganan gagal berdampak sistemik. 4) Penyaluran Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp6,7 triliun dilakukan melalui 4 tahap. Keempat tahap tersebut tambahan PMS yang tahap II sebesar Rp2,2 triliun

tidak dibahas dengan Komite Koordinasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 PLPS. Dimana intinya, selama bank gagal sistemik dalam penanganan LPS, maka LPS harus meminta komite koordinasi untuk membahas permasalahan bank serta langkah-langkah yang diambil kepada komite koordinasi. PMS tahap II yang sebesar Rp2,2 triliun tersebut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan permintaan dari manajemen Bank Century. Padahal ketentuan dalam PLPS No. 5 tidak memungkinkan LPS untuk memberikan bantuan dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas. Kemudian LPS melakukan perubahan ketentuan dari PLPS No. 5 dengan PLPS No. 3 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 dimana LPS dapat memenuhi kebutuhan likuiditas bank gagal sistemik. Dan pada tanggal yang sama, Dewan Komisioner LPS memutuskan untuk menambah biaya penanganan Bank Century untuk memenuhi likuiditas sebesar Rp2,2 triliun. Demikian patut diduga bahwa perubahan PLPS merupakan rekayasa yang dilakukan agar Bank Century dapat memperoleh tambahan PMS. 5) Berdasarkan dokumen notulensi rapat paripurna DPR tanggal 18 Desember 2008, penjelasan Ketua DPR periode 2004-2009, surat Ketua DPR RI kepada Ketua BPK pada tanggal 1 September 2009 perihal permintaan audit investigasi dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Bank Century serta berdasarkan laporan Komisi XI DPR mengenai pembahasan laporan kemajuan pemeriksaan investigasi kasus Bank Century dalam rapat paripurna DPR tanggal 30 September 2009, DPR menyatakan bahwa Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK ditolak oleh DPR. Penyertaan Modal Sementara kepada Bank Century sebesar Rp6,7 triliun, dari jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp2,8 triliun disa-

lurkan setelah tanggal 18 Desember 2008. Sebagian PMS tahap II sebesar Rp1,1 triliun, PMS tahap III sebesar Rp1,15 triliun dan PMS tahap IV sebesar Rp630,2 miliar, BPK berpendapat bahwa penyaluran dana PMS kepada Bank Century setelah tanggal 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum. 4. Penggunaan Dana FPJP dan PMS a. Penarikan dana dari pihak terkait dalam periode Bank Century ditempatkan dalam pengawasan khusus yakni pada 6 November 2008 sampai 11 Agustus 2009 sebesar ekuivalen Rp938,65 miliar melanggar ketentuan PBI No. 6/9/PBI 2004 tentang tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank sebagaimana diubah dengan PBI No. 7/38/PBI/2005 yang menyatakan bahwa bank berstatus dalam pengawasan khusus dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan atau pihak-pihak lain yang ditetapkan BI kecuali telah memperoleh persetujuan BI. b. Bank Century telah mengalami kerugian karena mengganti deposito milik salah satu nasabah Bank Century yang dipinjamkan atau digelapkan sebesar US$18 juta dengan dana yang berasal dari PMS. Selain itu, pemecahan depo-

sito nasabah tersebut menjadi 247 Negotiable Certificate Deposit (NCD) dengan nilai nominal masing-masing Rp2 miliar dilakukan untuk mengantisipasi jika Bank Century ditutup maka deposito nasabah tersebut termasuk deposito yang dijamin oleh LPS. 5. Praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaranpelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan Bank Century yang merugikan Bank Century. Dalam penanganan Bank Century, LPS telah mengeluarkan biaya penanganan untuk PMS sebesar Rp6,7 triliun yang digunakan untuk menutupi kerugian Bank Century. Dari jumlah tersebut sebesar Illustrasi/Istimewa Rp5,86 triliun merupakan kerugian Bank Century akibat adanya praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaranpelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pengurus bank, pemegang saham maupun pihak terkait Bank Century. Karena Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal, dan penanganannya dilakukan oleh LPS, maka kerugian itu harus ditutup melalui PMS oleh LPS yang merupakan bagian dari keuangan negara. Permasalah-permasalahan yang timbul adalah permasalahan surat-surat berharga dan transaksi-transaksi pada Bank Century yang mengakibatkan kerugian Bank Century. Kemudian praktek-praktek perbankan yang tidak sehat yang dilakukan oleh pemegang saham, pengurus dan pihak terkait lainnya diduga melanggar Pasal 8 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 serta Pasal 50A UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah merugikan Bank Century sekurang-kurangnya sebesar Rp6,32 triliun yang pada akhirnya kerugian tersebut ditutup dengan dana PMS dari LPS.Q *) Ringkasan hasil audit investigasi BPK atas kasus Bank Century

PRODUK HUKUM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG

PENERBANGAN Pasal 70 Ketentuan lebih lanjut mengenai pesawat udara negara diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB IX KEPENTINGAN INTERNASIONAL ATAS OBJEK PESAWAT UDARA Pasal 71 Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/atau perjanjian sewa guna usaha. Pasal 72 Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat dibuat berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak pada perjanjian tersebut. Pasal 73 Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tunduk pada hukum Indonesia, perjanjian tersebut harus dibuat dalam akta otentik yang paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. identitas dari objek pesawat udara; dan c. hak dan kewajiban para pihak. Pasal 74 (1) Debitur dapat menerbitkan kuasa memohon deregistrasi kepada kreditur untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor atas pesawat terbang atau helikopter yang telah memperoleh tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia. (2) Kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diakui dan dicatat oleh Menteri dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kreditur. (3) Kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku pada saat debitur dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang. (4) Kreditur merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk me-

ngajukan permohonan penghapusan pendaftaran pesawat terbang atau helikopter tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 75 (1) Dalam hal debitur cedera janji, kreditur dapat mengajukan permohonan kepada Menteri sesuai dengan kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 untuk meminta penghapusan pendaftaran dan ekspor pesawat terbang atau helikopter. (2) Berdasarkan permohonan kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri wajib menghapus tanda pendaftaran dan kebangsaan pesawat terbang atau helikopter paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima. Pasal 76 Kementerian yang membidangi urusan penerbangan dan instansi pemerintah lainnya harus membantu dan memperlancar pelaksanaan upaya pemulihan yang dilakukan oleh kreditur berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71. Pasal 77 Hak-hak kreditur dan upaya pemulihan timbul pada saat ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak. Pasal 78 Kepentingan internasional, termasuk setiap pengalihan dan/atau subordinasi dari kepentingan tersebut, memperoleh prioritas pada saat kepentingan tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran internasional. Pasal 79 (1) Dalam hal debitur cedera janji, kreditur dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk memperoleh tindakan sementara berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tanpa didahului pengajuan gugatan pada pokok perkara

untuk melaksanakan tuntutannya di Indonesia dan tanpa para pihak mengikuti mediasi yang diperintahkan oleh pengadilan. (2) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi yang dibuat oleh Pemerintah sehubungan dengan konvensi dan protokol tersebut. Pasal 80 Pengadilan, kurator, pengurus kepailitan, dan/atau debitur harus menyerahkan penguasaan objek pesawat udara kepada kreditur yang berhak dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 81 Tagihan-tagihan tertentu memiliki prioritas terhadap tagihan dari pemegang kepentingan internasional yang terdaftar atas objek pesawat udara. Pasal 82 Ketentuan dalam konvensi internasional mengenai kepentingan internasional dalam peralatan bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan pesawat udara, di mana Indonesia merupakan pihak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia dan merupakan ketentuan hukum khusus (lex specialis). BAB X ANGKUTAN UDARA Bagian Kesatu Jenis Angkutan Udara Paragraf 1 Angkutan Udara Niaga Pasal 83 (1) Kegiatan angkutan udara terdiri atas: a. angkutan udara niaga; dan b. angkutan udara bukan niaga. (2) Angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. angkutan udara niaga dalam negeri; dan b. angkutan udara niaga luar negeri. (3) Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara berjadwal dan/atau tidak berjadwal oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional dan/atau asing untuk mengangkut penumpang dan kargo atau khusus mengangkut kargo.

Pasal 84 Angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga. Pasal 85 (1) Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal. (2) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah mendapat persetujuan dari Menteri. (3) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif instansi Pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara niaga nasional. (4) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya. Pasal 86 (1) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional dan/atau perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing untuk mengangkut penumpang dan kargo berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral. (2) Dalam hal angkutan udara niaga berjadwal luar negeri merupakan bagian dari perjanjian multilateral yang bersifat multisektoral, pelaksanaan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri tetap harus diatur melalui perjanjian bilateral. (3) Perjanjian bilateral atau multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan-

gan dan mempertimbangkan kepentingan nasional berdasarkan prinsip keadilan (fairness) dan timbal balik (reciprocity). (4) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan badan usaha angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia dan mendapat persetujuan dari negara asing yang bersangkutan. (5) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia. Pasal 87 (1) Dalam hal Indonesia melakukan perjanjian plurilateral mengenai angkutan udara dengan suatu organisasi komunitas negara asing, pelaksanaan perjanjian dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral dengan masing-masing negara anggota komunitas tersebut. (2) Dalam hal Indonesia sebagai anggota dari suatu organisasi komunitas negara yang melakukan perjanjian plurilateral mengenai angkutan udara dengan suatu organisasi komunitas negara lain, pelaksanaan perjanjian dilakukan berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Pasal 88 (1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional dapat melakukan kerja sama angkutan udara dengan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional ainnya untuk melayani angkutan dalam negeri dan/atau luar negeri. (2) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan udara asing untuk melayani angkutan udara luar negeri. Pasal 89 (1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing khusus mengangkut kargo dapat menurunkan dan menaikkan kargo di wilayah Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral dan pelaksanaannya melalui mekanisme yang mengikat para pihak.


HARIAN EKONOMI neraca

INDEKS GLOBAL

BURSA & FINANSIAL

Dow Jones New York

10.309.92 154.48 (1.48%)

SENIN, 30 NOVEMBER 2009

Bursa AS Dow Jones kembali melemah 154.48 poin atau turun 1.48% dibandingkan dengan penutupan sehari sebelumnya. Ini membuat indeks utama bursa AS itu berada pada 10,309.92 dari semula 10,452.23.

Trade Time Prev Close Open Day's Range 52wk Range

: : : : :

Nov 27 10,464.40 10,452.23 10,231.25 - 10,452.23 6,440.08 - 10,524.40

Nikkei Stock Jepang

9.081.52 301.72 (3.22%)

Indeks gabungan di Nikkei 225 ditutup melemah 301.72 poin atau turun 3.22% dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. Indeks gabungan bursa utama Jepang ini ditutup pada posisi 9,081.52 dari sebelumnya 9,257.20.

: : : : :

Nov 27 9,383.24 9,257.20 9,076.41 - 9,257.20 7,021.28 - 10,767.00

HangSeng Index Hongkong

21.134.50 1075.91 (4.84%)

Indeks gabungan di bursa utama Hongkong, Hang Seng ditutup melemah 1,075.91 poin atau turun 4.84% dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. Indeks Hang Seng saat ini ada di level 21,134.50 dari semula 21,623.92.

Trade Time Prev Close Open Day's Range 52wk Range

: : : : :

FTSE 100 London

Nov 27 22,210.41 21,623.92 21,002.49 - 21,685.13 11,344.60 - 23,099.60

5.245.73 51.60 (0.99%)

Indeks gabungan di FTSE 100 ditutup menguat 51.60 poin atau naik 0.99% dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. Indeks gabungan FTSE 100 ditutup pada 5,245.73 dari sebelumnya 5,194.13.

Trade Time Prev Close Open Day's Range 52wk Range

: : : : :

Nov 27 5,194.13 5,194.13 5,103.78 - 5,270.99 3,460.70 - 5,397.00

AGENDA 30 November 2009

RUPSLB PT Ancora Indonesia Resources Tbk. Financial Club, Graha Niaga, Jakarta Jam 14:00 Agenda: Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan antara lain utk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bapepam IXJ1; Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham; Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Cash Dividen PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Investor Lokal Perlu Perhatian Lebih

Induk dari Grup Panorama Leisure, PT Panorama Sentrawisata Tbk, didirikan tanggal 19 Oktober 1995.

Dua emiten konstruksi milik pemerintah, PT Wijaya Karya Tbk dan PT Adhi Karya Tbk menanggapi secara berbeda terkait kasus gagal bayar Dubai World.

Arah investasi yang oleh Kadin dinilai tidak jelas sangatlah berasalan. Pasalnya, pemerintah kini membuka pintu sedemikian lebar untuk investor asing masuk.

Hal. 4

Hal. 5

Hal. 6

- Dubai Word Minta Moratorium Rp 800 Triliun Jakarta – Di tengah pemulihan ekonomi dunia, sebuah kabar tak sedap muncul dari negara super kaya, Uni Emirat Arab (UEA). Dubai World, salah satu induk perusahaan negara kaya minyak tersebut, terancam gagal bayar (default) obligasi. Tak pelak kekhawatiran pun mendera seluruh penjuru bahwa krisis baru akan mengintai dari belahan Timur Tengah.

Akhir pekan lalu pemerintah Dubai, kota kosmopolitasn paling ternama di UEA, mengeluarkan pengumuman sangat mengejutkan karena akan meminta kreditor dari konglomerat Dubai World untuk moratorium (menunda pembayaran) hutang sekurangkurangnya enam bulan, hingga Mei 2010. "Dubai World ingin meminta kepada seluruh penyedia pembiayaan Dubai World dan Nakheel untuk 'standstill' (kondisi tidak membayar utang) dan memperpanjang jatuh tempo menjadi paling tidak 30 Mei 2010," ujar pemerintah Dubai dalam pernyataannya seperti dilansir Reuters, Kamis (26/11). Memang Dubai World tengah terbelit utang yang maha besar. Utang pokok yang harus ditanggung Dubai World US$ 60 miliar atau setara dengan Rp 600 triliun (dengan asumsi kurs Rp 10.000 per dolar). Bila termasuk bunga, beban yang harus ditanggung grup perusahaan pemerintah Dubai ini menjadi US$ 80 miliar, setara dengan Rp 800 triliun. Nakheel, anak usaha Dubai World di bidang properti, tercatat memiliki obligasi syariah US$ 3,5 miliar yang jatuh tempo pada 14 Desember dan utang lain senilai US$ 980 juta yang jatuh tempo 13 Mei 2010. Sementara Limitless, pengembang yang juga anak usaha Dubai World lainnya, memiliki utang obligasi syariah senilai US$ 1,2 miliar yang jatuh tempo pada 31 Maret 2010. Nah, penundaan pembayaran hutang Dubai tersebut tak pelak lagi langsung berdampak negatif dan memicu guncangan baru di pasar keuangan dunia yang sejatinya tengah berangsur pulih. Apalagi gagal bayar tersebut melibatkan sejumlah kreditur bank raksasa dunia, seperti Mitsubishi UFJ Financial

dan Sumitomo Mitsui dari Jepang, yang menjadi anggota konsorsium 11 investor pemberikan pinjaman ke Dubai World. Ini telihat dari rontoknya bursa-bursa di seluruh belahan dunia pada akhir pekan lalu. Indeks FTSE saham-saham terkemuka London ditutup 3,18% lebih rendah pada 5.194,13 poin. Sementara Indeks DAX di Frankfurt turun 3,25% menjadi 5.614,17 poin, indeks CAC di Paris ditutup 3,41% lebih rendah menjadi 3.679,23, dan Societe Generale di Paris merosot 5,48 % menjadi 45,62 euro. Di tempat lain di Eropa, Madrid turun 2,58 % menjadi ditutup pada 11.657,5 poin. Brussel turun 3,08 % jadi 2.426,40 dan Milan ditutup 3,60 % lebih rendah pada 21.922. Amsterdam turun 3,62 % jadi 306,72 dan Indeks Swiss turun 2,16 %. “Gagal bayar sebagian utang Dubai telah memberikan rasa tidak nyaman dan krisis kepercayaan pada saat yang sama ketika muncul kekhawatiran memuncaknya jumlah utang publik," ujar Xavier de Villepion, analis dari Global Equities seperti dilansir AFP. Di sisi lain, lembaga pemeringkat Standard & Poor`s langsung merespon penundaan pembayaran Dubai tersebut dengan mengklasifikasinya sebagai default (gagal). Lembaga pemeringkat hutang ternama ini juga menurunkan peringkat perusahaan pemerintah Dubai termasuk Dubai World. "Dalam pandangan kami, restrukturisasi seperti itu mungkin dipertimbangkan sebuah kegagalan berdasarkan kriteria gagal kami,” tulis S & P dalam rilisnya. Di pihak lain, lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings ikut memberikan respon negatif dengan menurunkan peringkat dua perusahaan yang dimiliki pemerintah Dubai. Dubai Holding Commercial Operations Group LLC (DH-

PROGNOSIS Oleh: Prayogo P. Harto

Bank memang tak bisa menghilangkan risiko kredit, namun bisa meminimalkannya.

COG) menjadi BBB- dari sebelumnya A- dengan rating watch negative (RWN). Sedangkan, peringkat jangka panjang Dubai Electricity and Water Authority turun menjadi BBB- dari Adengan outlook negatif. "Penurunan peringkat cerminkan evaluasi terhadap kemampuan pemerintah Dubai dalam memberi dukungan pada perseroan," kata Investor Relations Fitch Ratings Shirley Oh rilisnya, Jumat (27/11). Sementara di Asia, Shanghai menyusut 3,62 %, Tokyo turun 0,62 % dan Hong Kong kehilangan 1,78 %. Begitupun dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengalami penurunan terparah dalam sepekan terakhir, yakni 63 poin. Sudah Diprediksi Sejatinya, tanda-tanda Dubai tengah terancam krisis keuangan yang telah terlihat sejak setahun lalu. Namun, Emir Dubai, Sheik Mohammed bin Rashid AlMaktoum, berkali-kali anggapan tersebut. Dalam sebuah pernyataan kepada wartawan sekitar dua bulan lalu, Al Maktoum yang juga Perdana Menteri UEA ini dengan yakin menjawab bahwa kondisi Dubai " baik-baik saja." Namun, ibarat kata pepatah, lidah memang tak bertulang. Lain di bibir lain di hati. Sebab, pada kenyataannya, kondisi Dubai tengah dalam keadaan kritis tertimba utang maha besar. Tanda ini mulai terlihat ketika Februari lalu, pemerintah Dubai terpaksa menaikkan emisi obligasinya US$10 miliar (Rp 100 triliun) yang dibeli bank sentral UEA Abu Dhabi. Langkah ini semacam dana talangan (bailout) yang diberikan oleh Abu Dhabi kepada tetangganya satu negara tersebut. Untuk informasi saja, UEA memang terbagi dua negara federasi, yaitu Dubai dan Abu Dhabi. Masing-masing dipimpin perdana menteri. Namun, keduanya memiliki pendekatan bertolak belangan dalam mengembangkan wilayahnya. Klan Al Nahyan yang menguasai Emirat Abu Dhabi, terkenal sangat konservatif dalam pembelanjaan, investasi minyak, dan pembangunan. Sebaliknya, keluarga Al Maktoum yang menguasai Dubai terkenal ekspansif dengan proyek-proyek miliaran dolar.Q pph

Stiadi Pamungkas/NERACA

DISKUSI POLEMIK CENTURY. Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon (kiri) dan Pengamat Ekonomi Drajat Wibowo (kanan) menjadi nara sumber dalam sebuah diskusi mingguan “Polemik” di Jakarta, Sabtu (28/11). Diskusi tersebut membahas soal kisruh kasus Bank Century dan proses penyelidikan DPR melalui Hak Angketnya.

Bumi Pemicu Penurunan Terbesar IHSG Sepekan NERACA Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) menutup akhir pekan lalu dengan mendung setelah turun signifikan menjelang libur Idul Adha. Pada perdagangan Kamis (26/11), IHSG ditutup anjlok 68,009 poin (2,77%) ke level 2.393,519. Indeks LQ 45 ikutan anjlok 15 poin (3,09%) ke level 470,792. Patut dicatat ini merupakan penurunan terbesar IHSG dalam sepekan terakhir ini. Pemicu penurunan indeks saham di BEI adalah Saham Bumi Resources (BUMI) anjlok 15,9% dalam sepekan. Alhasil ini juga berpengaruh pada yang turun 3,8%, atau 93,846 poin selama sepekan. Sementara saham yang mencatat penurunan tertinggi pada pekan lalu, antara lain, Multi Bintang Indonesia (MLBI) turun Rp8.000, Astra Agro Lestari (AALI) turun Rp1.350 ke Rp22.150, Astra International (ASII) turun Rp900 ke Rp32.2000, United Tractors (UNTR) turun Rp750 ke Rp14.600, Indocement Tunggal Prakasa (INTP) turun Rp650 ke Rp250 ke Rp10.750. Adapun perdagangan saham akhir pekan lalu berjalan penuh tekanan jual pada saham-saham berkapitalisasi besar dengan frekuensi transaksi mencapai 113.442 kali dengan volume transaksi sebanyak 7,107 miliar lembar

saham senilai Rp 4,783 triliun. Di pihak lain analis BNI Securities, Alfatih , melihat penurunan IHSG disebabkan oleh sentimen bursa-bursa regional yang sepanjang perdagangan hari ini mengalami koreksi tajam menyambut libur panjang akhir pekan. "Baik dari dalam maupun luar negeri belum menunjukkan tanda-tanda sentimen positif. Apalagi sejumlah perusahaan unggulan, seperti grup Bakrie akan melakukan aksi penerbitan obligasi dalam jumlah besar yang memberikan sentimen negatif," ujarnya. Hal senada juga diungkapkan Kepala Riset Paramitra Alfa Sekuritas Pardomuan Sihombing mengatakan kejatuhan IHSG terpicu sentimen penurunan bursa regional disebabkan rencana pemerintah China yang akan menerapkan kebijakan pengetatan likuiditas. Dia menjelaskan, kebijakan pemerintah China itu ikut menyeret pelemahan indeks komposit Shanghai dan Hang Seng cukup dalam. Memang bursa regional juga mengalami koreksi cukup besar, dilanjutkan koreksi pembukaan bursa-bursa Eropa rata-rata di atas 1%. Indeks Komposit Shanghai turun 119,18 poin (3,62%) ke level 3.170,98, Indeks Hang Seng turun 401,39 poin (1,78%) ke level 22.210,41, Indeks Nikeei 255 turun 58,40 poin (0,62%) ke 9.383,24, Indeks KOSPI turun 12,36 poin (0,77%) ke level 1.599,52.Q pph

Mengantisipasi Risiko Kredit Bank ata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Sesempurna-sempurnanya suatu usaha, pasti memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya menyangkut risiko kerugian. Saya berani menantang Anda, untuk menyebutkan satu saja, perusahaan yang tidak memiliki risiko. Saya berani menjamin, jawabannya: tak ada satu pun. Demikian juga dengan bank. Ada sejumlah risiko yang selalu mengintai perbankan dalam menjalankan operasinya. Apa saja itu? Jika kita mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Bank Indonesia, maka resiko yang dihadapi oleh suatu bank mencakup delapan risiko, yaitu: (1) risiko kredit, (2) risiko pasar, (3)risiko likuiditas, (4) risiko operasional, (5) risiko hukum, (6)

K

Cash Dividen PT Bank Negara Indonesia Tbk 1 Desember 2009

ADHI dan WIKA Tetap Beroperasi di Timteng

Ancaman Default ‘Timur Tengah’ Guncang Dunia

„ NERACA

Trade Time Prev Close Open Day's Range 52wk Range

Wisatawan Lokal Tekan Kinerja Panorama

risiko reputasi, (7) risiko strategis, dan (8) risiko kepatuhan. Sebenarnya saya ingin menelaah masing-masing risiko tersebut. Namun karena keterbatasan halaman, maka saya akan membahas risiko kredit (credit risk). Yang dimaksud risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur atau peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, terjadi kredit macet. Bagaimana agar bank terhindar dari risiko ini? Tak ada jurus yang benar-benar mampu menghilangkan risiko kredit macet karena ada banyak faktor yang mengakibatkannya. Namun, kita bisa mengurangi atau mengendalikan risiko ini agar tidak sampai membuat sang bank kolaps.

Caranya, antara lain, dengan melakukan diversifikasi risiko. Ibarat kata pepatah, jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang, karena jika keranjang tersebut jatuh maka semua telur yang kita milikipun akan ikut pecah. Demikian juga dengan kredit. Perbankan sebaiknya tidak memberikan satu jenis kredit pada satu industri. Misalnya, hanya memberikan kredit perumahan saja. Sebab, jika sewaktu-waktu industri perumahan bermasalah, seperti krisis moneter tempo hari, maka bank akan kesulitan menarik kembali pinjamannya. Selain diversifikasi dalam jenis kredit, perbankan juga bisa menjalankan diversifikasi bentuk lain. Misalnya, diversifikasi penyaluran kredit ke berbagai

wilayah geografis. Bisa juga dibuat diversifikasi kebijakan agunan. Jadi, ada fleksibilitas dalam hal agunan, misalnya, untuk perusahaan kelas usaha kecil mikro (UKM) tidak perlu dikenakan agunan, sebaliknya untuk perusahaan besar, dikenakan agunan. Di samping itu, dapat juga dilakukan diversifikasi tipe-tipe kredit, misalnya untuk tambahan modal, untuk investasi, atau untuk konsumsi. Namun, dari semua strategi meminimalkan risiko kredit, yang terpenting adalah manajemen suatu bank harus memiliki suatu standar pengendalian kredit. Dengan begitu, setiap risiko dapat dikontrol sehingga ekses negatifnya tidak sampai mengakibatkan sesuatu yang fatal bagi bank. Risiko merupakan ba-

gian tak terpisahkan dari suatu usaha. Hanya mereka yang tak pernah berusaha saja yang tidak akan menghadapi risiko. Namun, jika sejak dini kita mengetahui potensi suatu risiko, kita pun dapat melakukan berbagai antisipasi agar risiko tersebut dapat dihindari, atau setidaknya dikurangi. Konsep antisipasi risiko ini, belakangan disebut dengan istilah manajemen risiko. Namun, yang perlu untuk kita sadari, manajemen risiko satu bank dan bank yang lain tidak harus selalu sama. Penerapannya sangat tergantung banyak faktor. Antara lain, karakteristik, tujuan, kebijakan usaha, kompleksitas usaha, skala usaha, kemampuan infrastruktur, keuangan, hingga SDM bank yang bersangkutan.Q


4

HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 30 NOVEMBER 2009

ANALISIS & REKOMEN-

BURSA & FINANSIAL

STOCKWATCH PT BUMI RESOURCES TBK (BUMI) T Bumi Resources Tbk (BUMI) melalui anak usahanya Enercoal Resources Pte Ltd akan menerbitkan lagi obligasi konversi senilai US$ 300 juta. Obligasi ini berjangka waktu 7 tahun dengan kupon bunga 5%. Obligasi ini akan diterbitkan oleh Enercoal yang merupakan anak usaha BUMI dengan kepemilikan 100%. BUMI memberikan opsi menaikkan nilai penerbitan obligasi hingga US$ 50 juta menjadi US$ 350 juta. Sayangnya perusahaan tersebut tidak menyebutkan harga konversi pasti penerbitan obligasi konversi ini. Namun ketika jatuh tempo pada 2016, obligasi ini akan ditukar menjadi saham BUMI.

P

BEBAS KENDARAAN BERMOTOR : Beberapa warga bersepeda di Kawasan Thamrin, Jakarta, Minggu (29/11). Hari bebas kendaraan bermotor di manfaatkan warga ibukota dengan berjalan kaki sambil menikmati udara segar dan berolahraga.

TEKNIKAL : Saham yang berkode BUMI pada perdagangan Rabu (25/11) ditutup melemah Rp 25 ke Rp2.600 per saham.

PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK (INDF) T Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) akan menggabungkan (merger) 4 anak usahanya ke dalam PT Indofood CBP Sukses Makmur senilai Rp 466,476 miliar. Merger diharapkan rampung sebelum tutup tahun 2009. Rencananya, PT Indosentra Pelangi, PT Gizindo Primanusantara, PT Indobiskuit Mandiri Makmur dan PT Ciptakemas Abadi akan digabungkan ke dalam PT Indofood CBP. Hasil merger ini akan menempatkan Indofood CBP sebagai payung dari 5 divisi usaha yang sebelumnya terpisah. Indofood CBP merupakan anak usaha INDF yang didirikan pada 2 september 2009. INDF telah memisahkan divisi usahanya yang menangani produksi mie instant ke dalam anak usaha sendiri, yaitu Indofood CBP. Perusahaan yang disebut terakhir resmi beroperasi pada 1 Oktober 2009. .

P

TEKNIKAL : Saham yang berkode INDF pada perdagangan Rabu (25/11) ditutup melemah Rp 50 per saham dari Rp 3,250 per saham menjadi Rp 3,200 per saham.

Stiadi Pamungkas/NERACA

BEDAH NERACA: PT PANORAMA SENTRAWISATA TBK

Wisatawan Lokal Tekan Kinerja Panorama Induk dari Grup Panorama Leisure, PT Panorama Sentrawisata Tbk, didirikan tanggal 19 Oktober 1995. Perusahaan yang memulai usahanya secara komersial pada tahun 1998 ini berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Tomang Raya No. 63, Jakarta Barat. „ Prayogo P. Harto - NERACA

PT UNITED TRACTORS TBK (UNTR) T United Tractors Tbk (UNTR) menargetkan pendapatan sebesar Rp 30 triliun di 2009. Perseroan menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar US$ 430 juta di 2010. Pada tahun 2008, UNTR membukukan pendapatan sebesar Rp 27,903 triliun. Itu artinya, target pendapatan tahun ini lebih tinggi 7,51% dari pendapatan di 2008. Penopang utama pencapaian target tersebut adalah membaiknya pasar alat berat Komatsu yang dipasarkan perseroan. Pada tahun 2008, UNTR menjual 4.500 unit alat berat dari total penjualan alat berat nasional sebanyak 10.000 unit. Tahun ini, semula diperkirakan pasar alat berat nasional akan turun menjadi 5.000 unit saja.

P

TEKNIKAL : Saham yang berkode UNTR pada perdagangan Rabu (25/11) ditutup melemah Rp 50 per saham dari Rp 15,450 per saham menjadi Rp 15,400 per saham.

PT INTERNATIONAL NICKEL TBK (INCO) T International Nickel Indonesia Tbk (INCO) akan membagikan dividen interim 2009 sebesar AS$ 0,01107 per saham. Dewan komisaris telah menyetujui usulan pembagian dividen interim ini. INCO dalam keterbukaan informasinya menjelaskan, Jumat (20/11/2009), dividen interim ini diberikan setelah mempertimbangkan kinerja Perseroan selama sembilan bulan pertama tahun 2009 dan posisi keuangan Perseroan saat ini yang baik. Dividen akan dibayarkan pada tanggal 29 Desember 2009 kepada pemegang saham yang namanya tercatat.

P

TEKNIKAL : Saham yang emiten produsen nikel berkode INCO ini pada perdagangan Rabu (25/11) ditutup melemah Rp 100 dari Rp 3,825 per saham menjadi 3.725 .

PT DARMA HENWA TBK (DEWA) T Darma Henwa Tbk (DEWA) akan menerbitkan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) alias rights issue senilai Rp 600-650 miliar. Harga rights issue ditargetkan sebesar Rp 200 per saham. Kabar rights issue DEWA telah tersiar sejak akhir tahun lalu. Pada 30 Desember 2008, DEWA meningkatkan Modal Dasarnya dari Rp 4 triliun menjadi Rp 6 triliun. Jumlah saham Modal Dasar ditingkatkan dari 4 miliar saham menjadi 6 miliar saham. Menurut analis PT Anugerah Securindo, dengan penambahan Modal Dasar sebesar itu, secara teoritis rasio rights issue akan sebesar 5 banding 1. Artinya, 5 pemegang saham lama bisa mengeksekusi 1 saham baru. Saat ini jumlah saham DEWA dalam Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh sebanyak 15,609 miliar saham. Dengan asumsi rasio tersebut, penerbitan saham baru akan sebanyak 3,121 miliar saham atau sekitar 20% dari jumlah saham saat ini.

P

TEKNIKAL : Saham yang berkode DEWA pada perdagangan Rabu (25/11) ditutup menguat dari posisi pembukaan Rp 181 per saham menjadi Rp 182 per saham.

SEKURITAS

Ruang lingkup kegiatan Panorama adalah bidang Jasa konsultan pariwisata, meliputi penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang kepariwisataan. Perusahaan memperoleh izin untuk memberikan Jasa konsultasi Pariwisata berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 25/JP/1/1.758.37 tanggal 30 Mei 2001. Pada 5 September 2001, Panorama Sentrawisata memperoleh pernyataan efektif Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk melakukan penawaran umum atas 120 juta ribu saham perusahaan seharga Rp 500 per saham. Selanjutnya tanggal 18 September 2001, seluruh saham perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia). Per 30 September 2009 seluruh saham Perusahaan atau sejumlah 1,2 miliar dan 400 juta ribu saham perseroan telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia. Saat ini jumlah karyawan perusahaan dan anak perusahaan (tidak diaudit) adalah 1.600 karyawan untuk tahun 2009 dan 1.400 karyawan untuk tahun 2008. Adapun jumlah gaji dan tunjangan yang dibayar kepada dewan komisaris, direksi dan komite audit perusahaan masingmasing sebesar Rp.306.360 ribu tahun 2008 dan Rp. 248.233 ribu tahun 2008 Kinerja Usaha Krisis keuangan global yang dimulai dari Amerika Serikat telah mempengaruhi pasar modal dan pasar keuangan di Indonesia, ditandai antara lain dengan melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah, penurunan permintaan dan nilai pasar komoditas, penurunan nilai pasar saham dan surat berharga, serta kenaikan suku bunga. Kondisi tersebut telah mengakibatkan berkurangnya likuiditas, terbatasnya penyediaan kredit serta penurunannya pertumbuhan ekonomi. Memburuknya kondisi ekonomi tersebut diperkirakan akan berdampak lebih jauh diberbagai sektor industri dan sektor riil, seperti industri pariwisata, pada tahun 2009. Hal ini diungkapkan Kepala Riset Asia Financial Network Rowena Suryobroto memprediksi kinerja emiten sektor pariwisata tahun ini bakal tertekan akibat krisis keuangan global. Masyarakat, kata Rowena, akan lebih fokus pada pengeluaran untuk kebutuhan pokok dan mengurangi anggaran untuk perjalanan wisata. Ramalan Rowena ini seti-

daknya langsung terlihat pada laba bersih yang dibukukan Panorama Sentrawisata per 30 September 2009 yang hanya mencapai Rp5,813 miliar atau Rp9,69 per saham. Angka ini mengalami penurunan 60,7 % yoy dibandingkan periode yang sama tahun 2008 sejumlah Rp14,8 miliar atau Rp24,67 per saham. Dari laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia terungkap penurunan laba ini disebabkan melemahnya penjualan dan bertambahnya beban. Pendapatan usaha Panorama Sentrawisata per triwulan III 2009 hanya Rp1.108,81 miliar atau turun dari Rp1.234,86 miliar. Seiring itu, laba kotor perseroan juga tergerus menjadi Rp97,61 miliar dari Rp100,43 miliar dengan laba usaha mengkerut hingga 33,1% yoy menjadi Rp19,29 miliar dari Rp28,82 miliar. Adapun beban lain-lain bertambah menjadi Rp5,98 miliar dari sebelumnya Rp3,56 miliar. Sementara itu pada tahun lalu Panorama Sentrawisata berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 5.06 miliar atau turun 28,66% dari tahun 2007 sebesar Rp 7,1 miliar. Tahun 2008 lalu, laba usaha mengalami penurunan sebesar 21,6% menjadi Rp 19,3 miliar dari Rp 24,7 miliar tahun 2007.Hal ini mendorong penurunan laba bersih sebesar 28,66% menjadi Rp 5.06 miliar dari Rp 7,1 miliar tahun 2007 lalu. Namun Panorama berhasil meningkatkan pendapatan mencapai 33,34% dari hasil bersih mencapia Rp 5,06 miliar dan dari operasional sebesar Rp 20,78 miliar. Untuk hasil usaha mengalami peningkatan 38,34% menjadi Rp 1,65 miliar dari Rp 1,19 miliar di tahun lalu. Hal ini merupakan kontribusi anak usahanya yaitu Pilar Outbond sebesar 84,38%, Pilar Inbound sebesar 11,42% dan Pilar Transportasi sebesar 3,35% serta Pilar Mice sebesar 0,86%. Sementara untuk EBITDA meningkat sebesar 20,11% menjadi Rp 53,39 miliar dari Rp 44,4 miliar pada tahun 2007. Total aset mengalami kenaikan sebesar 31,95% menjadi Rp 532,1 miliar dari Rp 403,2 miliar tahun 2007. Antisipasi Krisis Meskipun saat ini Panorama dan anak perusahaan tidak terkenan dampak krisis ekonomi secara signifikan, namun perseroan mengaku bahwa memburuknya kondisi ekonomi berpotensi mempengaruhi rencana perusahaan karena tingkat permintaan pasar atas jasa perjalanan dan pariwisata menurun. Menurut perseroan, potensi menurun tingkat permintaan tersebut dapat mempengaruhi jumlah pen-

PROFILE

Security Code Office Address Mail Address Phone Fax Website Listing Date Board Main Business Sector Sub Sector Stock Administration Burreau Corporate Secretary Email

DIRECTORS

Name Budijanto Tirtawisata Dharmajanto Tirtawisata Rocky Wisuda Praputranto Royanto Handaya Daniel Martinus

COMMISSIONERS Name Adhi Tirtawisata Albert Clemens Schreurs Satrijanto Tirtawisata

AUDIT COMMITTEE Name Schreurs Albert Clemens Ridwan Halim Jojo Surianto

: PANR : Panorama Building, 5th Floor Jl. Tomang Raya 63 Jakarta Barat 11440 Indonesia : cosecretary@panorama-leisure.co.id : +62 21 2556.5000 : +62 21 2556.5055 : http://www.panorama-leisure.co.id : 18 September 2001 : Utama : Biro Perjalanan Wisata : Trade, Services & Investment : Restaurant, Hotel And Tourism : Blue Chip Mulia : Bondan Nurdiyanto : nurdiyanto@panorama-leisure.co.id : : : : : :

Position Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur

Independent No No No Yes Yes

: : : :

Position Komisaris Utama Komisaris Komisaris

Independent No Yes No

: : : :

Position Ketua Anggota Anggota

SHAREHOLDERS

Name Dapen Konprensi Waligereja Indonesia PT Panorama Tirta Anugerah Satrijanto Tirtawisata Adhi Tirtawisata Masyarakat

% of Share 19,92% 64,25% 2,77% 0,75% 12,34%

Sumber : Bursa Efek Indonesia

dapatan dan laba bersih Perusahaan dan anak perusahaan dimasa mendatang. Oleh karena itu Panorama Sentrawisata memperkirakan sulit mencapai target pertumbuhan penjualan dan laba bersih sebesar 10-20% tahun ini disebabkan anjloknya pendapatan dari pasar domestik. Sekretaris Perusahaan Panorama Sentrawisata Bondan Nurdiyanto mengatakan pihaknya diperkirakan tidak bisa mencapai target pertumbuhan penjualan karena pendapatan dari pasar domestik turun sekitar 3040%. Penyebabnya, keinginan orang Indonesia bepergian ke luar negeri menurun sebagai dampak krisis global. Di pihak lain, perbaikan dan pemulihan ekonomi tergantung pada beberapa faktor, antara lain, kebijakan fiskal dan moneter yang diupayakan oleh pemerintah, suatu tindakan yang oleh manajemen Panorama Sentrawisata diakui berada di luar kendali perusahaan. Oleh karena itu, Panorama menilai dampak masa depan yang berasal dari kondisi ekonomi pada saat ini atas likuiditas dan pendapatan Perusahaan dan anak perushaan, termasuk dampak masa depan terhadap investor, pelanggan dan pemasok, tidak dapat ditentukan. Nah, untuk menghadapi kondisi ekonomi yang mungkin semakin memburuk pada tahun yang akan datang, Panorama Sentrawisata telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, menawarkan harga produk-produk wisata yang sangat bersaing dan beragam. Menurut Bon-

dan, pihaknya sudah menawarkan paket murah dan hemat untuk bepergian atau wisata ke luar negeri, namun paket tersebut tidak dapat mendorong keinginan masyarakat Indonesia untuk wisata ke luar negeri. Kedua, secara pro-aktif mencari pangsa pasar baru untuk mendatangkan tambahan jumlah wisman (wisatawan mancanegara) ke Indonesia. Panorama lumayan sukses mendatangkan orang asing ke Indonesia, khususnya dari Eropa Barat, Belanda, dan Jerman yang mengalami peningkatan. Masyarakat Eropa yang berkunjung ke Indonesia melalui paket yang ditawarkan perseroan hingga September mencapai 72.000 orang, lebih tinggi dibanding periode sama 2008 69.400 orang. Peningkatan penjualan dari pasar luar negeri, tidak terlepas dari promosi yang dilakukan pihaknya di Eropa dan kebijakan untuk mempertahankan tarif lama, sehingga banyak masyarakat Eropa yang tertarik untuk bepergian ke Indonesia. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan dengan melakukan koordinasi yang erat dengan para pemasok. Keempat, terus mencari dan menawarkan daerah tujuan wisata yang potensial di Indonesia dan sekitarnya. Kelima, tetap melaksanakan penghematan di segala bidang dan melaksanakan manajemen pemantauan yang berkesinambungan dengan rencana jangka panjang perusahaan.Q

Diversifikasi Portofolio iversifikasi Portofolio adalah suatu strategi yang sering digunakan untuk pengurangan risiko sebagai akibat penambahan sekuritas. Inti dari strategi ini adalah jika kita menambah secara terus menerus jenis sekuritas kedalam portofolio kita, maka manfaat pengurangan risiko yang kita peroleh akan semakin besar sampai mencapai titik tertentu di mana manfaat pengurangan tersebut mulai berkurang. Namun beberapa studi empiris tentang jumlah saham dalam portofolio yang bisa mengurangi risiko, menunjukkan bahwa untuk mengurangi risiko portofolio diperlukan minimal 15-20 saham. Sebelum melakukan strategi ini sebaiknya kita mengetahui beberapa hal tentang diversifikasi Portofolio, antara lain, Investor perlu membentuk portofolio sedemikian rupa hingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi return yang diharapkan; Diversifikasi paling mudah adalah dengan memasukkan semua kelas asset ke dalam portofolio; Diversifikasi dapat juga dilakukan dengan memfokuskan pilihan hanya pada satu kelas asset. Selain itu, kita juga perlu mengetahui prinsip-prinsip Diversifikasi Portofolio. Pertama, Diversifikasi Random (diversifikasi secara naĂŻf) yaitu terjadi ketika investor menginvestasikan dananya secara acak pada berbagai jenis saham yang berbeda atau berbagai jenis asset yang berbeda dan berharap bahwa varians return sebagai ukuran risiko portofolio tersebut dapat diturunkan. Di samping itu, dalam memilih assetaset yang dimasukkan dalam portofolio investor tidak terlalu memperhatikan kharakteristik asset tersebut Kedua, Diversifikasi Markowitz. Diversifikasi ini dilakukan dengan memperhatikan kharakteristik asset, sehingga investor akan lebih selektif dalam memilih asset yang akan memberi manfaat optimal. Kontribusi penting dari teori Markowitz : risiko portofolio bukan merupakan penjumlahan semua asset yang ada dalam portofolio, tapi harus dihitung dari kontribusi risiko asset tersebut terhadap risiko portofolio (atau dikenal dengan kovarians). Kovarians dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pertama, Kovarians Absolute yang menunjukkan sejauh mana return dari 2 sekuritas dalam portofolio cenderung bergerak secara bersama-sama; Kovarians positif artinya kecenderungan 2 sekuritas bergerak dengan arah yang sama, jika return sekuritas A naik maka return sekuritas B juga akan naik, demikian juga sebaliknya; Kovarians negative menunjukkan return 2 buah bergerak secara menuju arah berkebalikan; dan kovarians nol mengindikasikan bahwa pergerakan 2 buah sekuritas bersifat indepen satu dengan yang lainnya Kita juga perlu mengetahui jenis-jenis Return maupun Resika dalam suatau diversifikasi sebuah Portofolio. Pertama, Return realisasi portofolio, merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasi untuk masingmasing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Kedua, Return ekspektasi portofolio, merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasi dari masing-masing sekuritas tunggal dalam portofolio Sementara itu, konsep risiko portofolio pertama kali diperkenalkan oleh Harry M. Markowitz (1950). Menurut Markowitz secara umum risiko portofolio dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam portofolio. Syaratnya, antara lain,: return masingmasing sekuritas tidak berkorelasi secara positif dan sempurna. Dalam menghitung risiko portofolio ada sejumlah hal yang perlu ditentukan, yaitu: 1. Varians setiap sekuritas; 2. Kovarians antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya; 3. Bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas.Q pph

D


HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 30 NOVEMBER 2009

5

EXPOSE & VALAS

BURSA & FINANSIAL

CORPORATE Indosat Raih MDGs Award T Indosat Tbk (Indosat) kembali berhasil meraih penghargaan MDG’s Award (Millenium Development Goal’s) untuk kedua kalinya. Tahun ini Indosat meraih penghargaan MDG’s Award Goal No. 4 yaitu Pengurangan Angka Kematian Balita di Indonesia. Selain itu Indosat juga masuk menjadi nominasi untuk MDG’s Goal No. 5 yaitu peningkatan kesehatan Ibu hamil (Improvement for Maternal Health), dimana MDG’s Goal No. 5 ini merupakan penghargaan yang berhasil diraih pada tahun sebelumnya. Penghargaan MDGs yang diberikan oleh Metro TV dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan advokasi sekaligus apresiasi atas berbagai upaya dan tanggung jawab dari berbagai perusahaan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dari program MDG’s. MDG’s adalah komitmen internasional yang disepakati oleh 189 negara pada pergantian millennium lalu, demi pencapaian delapan tujuan pembangunan pada 2015. Penghargaan MDG’s untuk Goal No. 4 ini merupakan wujud pengakuan atas upaya Indosat dalam turut menyehatkan ibu dan anak, termasuk dalam upaya mengurangi angka kematian bayi. “Dengan fasilitas pemeriksaan kehamilan yang cukup lengkap di mobil klinik Indosat, kami berharap akan semakin menekan jumlah kematian bayi di Indonesia, karena kesehatan ibu hamil terutama mendapat pemantauan secara intensif dengan berbagai peralatan di dalam mobil klinik kami,” demikian disampaikan Harry Sasongko, President Director and CEO Indosat. Q san/*

P

GJTL Anggarkan Capex US$ 40 Juta T Gajah Tunggal Tbk (GJTL) menganggarkan belanja modal (capital expenditure /capex) sebesar US$ 30-40 juta di tahun 2010. Direktur GJTL Catharina Widjaja di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), di Jakarta, Kamis mengatakan, dana capex akan digunakan perseroan untuk pemeliharaan dua pabrik baru di Tangerang sebesar US$20-25 juta, sisanya digunakan untuk peningkatan modal kerja. “Capex perseroan sebesar US$ 20-25 juta untuk maintenance. Total di tahun depan sekitar 30-40 juta US$,” ujarnya. Dia menjelaskan, anggaran sebesar maksimal US$40 juta tersebut dianggarkan perseroan demi peningkatan kapasitas produksi ban jenis Tire ataupun Non-Tire . Gajah Tunggal telah memproduksi ban radial sebanyak 30 ribu unit per hari, dan ban sepeda motor 60 ribu unit per hari. Sampai triwulan III-2009 penjualan Gajah Tunggal mencapai Rp 5,83 triliun atau setara dengan 20,25 juta ban. Terjadi penurunan 3 % dibanding periode yang sama tahun 2008 yang sebesar Rp 6,04 triliun atau 22,36 juta ban. Dia menambahkan, perseroan masih mengikat perjanjian dengan produsen ban Michellin untuk menyediakan 5 juta ban per tahun, atau setara dengan 15 ribu ban per hari. Namun proses produksi masih belum mencapai utilisasi maksimal, seiring turunnya pasar otomotif di awal tahun 2009. “Kerja sama dengan Michellin masih berjalan untuk 5 juta ban per tahun. Tapi prosesnya sedang off take aggrement, hingga pencapaian maksimal untuk jenis Radial Tires belum bisa,” katanya. Jika volume produksi jenis Radial Tires sudah maksimal, maka perseroan dapat menghasilkan 45 ribu ban per hari. “Kami perkiraan angka 45 ribu akan terwujud pada 2012, dengan tingkat penyerapan maksimal,” kata Catharina. Q san/*

P

XL Perluas Jaringan di Kawasan Indonesia Timur T Excelcomindo Pratama Tbk (XL) telah berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam membuka daerah pelosok yang tertinggal melalui sarana telekomunikasi yang berkualitas. Setelah sejak Desember 2007 membuka layanan di Papua, XL terus memperluas layanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dan sejak Mei tahun 2009, BTS (Base Transceiver Station) XL telah beroperasi dan melayani masyarakat di Banda Neira, Maluku. Presiden Direktur XL, Hasnul Suhaimi mengatakan, BTS XL di Banda Neira ini telah beroperasi sejak Mei 2009 dan melayani sekitar 16.000 penduduk di pulau ini. XL telah membuka layanan di Maluku sejak 2007. Dan hingga saat ini XL telah memiliki 14 BTS di kawasan Maluku. Selanjutnya, XL merencanakan menambah site di daerah Maluku dan Maluku Utara dalam waktu dekat. Selain itu, XL juga akan menambah BTS di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Di Papua, XL telah hadir di Jayapura dan sekitarnya (hingga Koya dan Sentani), Manokwari, Sorong, Timika, Biak, dan Merauke. Sejauh ini XL telah memiliki 44 BTS di Papua, yang jumlahnya akan segera ditambah untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat Papua. “Dengan hadirnya layanan XL di Maluku dan Papua, semakin luas jangkauan XL yang sebelumnya sudah menjangkau sekitar 90% populasi yang mencakup Sabang di ujung Barat Indonesia hingga Papua di ujung Timur,” tukas Hasnul kemarin. Q san/*

P

Telkom Cari Utang US$ 1 Miliar T Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) berniat mencari utang maksimal sebesar US$ 1 miliar untuk kebutuhan belanja modal alias capital expenditure (capex) di tahun 2010 yang sebesar US$ 2 miliar. Pendanaannya eksternal direncanakan sebesar 40-50%. “Sekitar 40-50 % dari capex tahun depan yang US$ 2 miliar itu kita cari dari eksternal,” kata Direktur Keuangan TLKM Sudiro Asno di Jakarta, Kamis (26/11). Menurutnya, kebutuhan dana eksternal itu akan dipenuhi lewat penerbitan obligasi dan vendor financing. Saat ini, perusahaan plat merah itu sedang menggodok rencana penerbitan surat utang senilai Rp 2-3 triliun. “Saat ini masih proses penunjukkan underwriter (penjamin emisi). Kalau memang jadi nanti di semester 1 2009,” jelasnya. Ia mengatakan, emiten berkode TLKM itu sudah mendapat komitmen vendor financing sebesar US$ 400 juta. Sebanyak US$ 300 juta dari Huawei sedangkan US$ 100 juta dari ZTE. “Sampai sekarang yang sudah diambil sekitar US$ 60 juta, karena diambil tergantung proyek,” ujarnya. Ia mengatakan, sampai akhir tahun 2009 nanti, perseroan menargetkan pertumbuhan single digit, atau sekitar 5% jika dibandingkan kinerja tahun sebelumnya. “Kalau tahun depan kayaknya lebih high lagi, (tumbuh) sekitar 8-9%,” ujarnya. Q san/*

P

GAGAL BAYAR DUBAI WORLD

VALAS Dolar Terangkat Pelarian dari Badai Utang Dubai

ADHI dan WIKA Tetap Beroperasi di Timteng Jakarta - Dua emiten konstruksi milik pemerintah, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menanggapi secara berbeda terkait kasus gagal bayar yang menimpa raksasa investasi asal Timur Tengah (Timteng), Dubai Word. Bagi ADHI yang berekspansi di wilayah Oman dan Qatar, dampaknya terus dipantau, ketimbang WIKA yang sudah tidak memiliki proyek di Dubai, akibat persaingan yang ketat dan bermigrasi ke Aljazair. Kendati masih memiliki engineer di Dubai. „ NERACA

Menurut Corporate Secretary PT Wijaya Karta Tbk (WIKA) Natal Argawan Pardede, Minggu (29/11), perseroan telah keluar dari Dubai sekitar akhir 2007. “Pada saat itu kita mengirim engineer untuk kontraktor Singapura,” ujar Natal. Dia mengatakan, persaingan ketat di Dubai tidak memberikan peluang yang bagus untuk perseroan berekspansi sehingga WIKA mengalihkan proyek ke Aljazair dan negara di Afrika Utara lainnya. Namun, WIKA masih mengirim engineer ke Dubai. “Kita sudah jenuh melakukan proyek di Dubai karena persaingan ketat dan tidak ada peluang bagus sehingga kita beralih ke Afrika utara,” tutur Natal. Terakhir WIKA mengerjakan proyek di Agier (Aljazair) sebagai sub kontraktor Konsorsium kontraktor Jepang (COJAAL) untuk proyek East West Motorway. “Pekerjaan yang dilakukan adalah

pembangunan pabrik beton pra cetak serta project management services untuk pembuatan drainage, jembatan dan jalan,” jelas Natal. Nilai investasi yang diperoleh hingga saat ini sekitar Rp500 miliar. WIKA telah memperoleh pendapatan dari total proyek hingga Oktober 2009 mencapai Rp8,2 triliun. Sedangkan per September 2009 mencapai Rp7,1 triliun. Sementara itu, ADHI akan terus memantau dampak bisnisnya di Oman dan Qatar. Menurut Direktur Keuangan ADHI Indradjaja Manopol, Minggu (29/11), peresroan juga tidak memiliki proyek apa pun di Dubai sehingga tidak memiliki dampak terhadap ADHI. ADHI memiliki beberapa proyek di Timur Tengah seperti di Oman dan Qatar. Indradjaja mengharapkan, proyek pembangunan komplek mal dan apartemen di Oman tidak memiliki masalah karena kasus Dubai World. Dia menambahkan, pro-

D

Istimewa

yek pembangunan kompleks mal dan apartemen di Oman ini sudah hampir selesai. Diprediksikan proyek pembangunan komplek mal dan apartemen di Oman selesai pada 2010. “Proyek di Oman tetap berjalan tidak ada masalah apa-apa. Diharapkan pemilik atau investor tidak berhubungan dengan investor di Dubai,” kata Indradjaja Manopol. Nilai kontrak investasi pembangunan investasi di Oman pada tahap I ini sekitar US$75 juta. Indradjaja mengatakan, ADHI sedang mengusahakan proyek tahap kedua di Oman dengan nilai kontrak investasi sekitar US$50 juta. “Kita sedang mengusahakan proyek tahap kedua senilai US$50 juta,” tambah Indradjaja. Namun dengan kasus Dubai World, Indradjaja mengatakan, rencana ekpansi perseroan ke imur Tengah akan terus dikaji. “Kita lihat perkembangan dulu di Timur Tengah. Tapi tidak akan banyak ekspansi dulu,” ujar

olar naik terhadap sebagian besar besar mata uang lainnya pada Jumat, ketika investor berlindung di tengah kekhawatiran bahwa Dubai Word kemungkinan menghadapi default (gagal bayar) pada tumpukan utangnya. “Pasar telah dipenuhi oleh putaran panik baru, dengan reaksi bahkan lebih agresif daripada apa yang telah kita lihat baru-baru ini, karena kombinasi dari meringankan pasca libur perdagangan AS dan berita bahwa Dubai mencari moratorium utang enam bulan, membebani sentimen,” kata Joel Kruger dari Forex Capital Market seperti dikutip AFP, Sabtu pekan lalu. Euro turun menjadi 1,4959 dolar pada 1900 GMT, dibandingkan dengan 1,5019 dolar pada Kamis malam. Dolar naik tipis menjadi 86,72 yen dari 86,59 yen. Selama perdagangan Asia, dolar jatuh ke 84,82 yen, tingkat terendah sejak Juli 1995, sebelum pulih. Pasar bereaksi terhadap pengumuman pemerintah Dubai Rabu malam bahwa pihaknya mencari moratorium enam bulan untuk konglomerat utama negara kota Timur Tengah, Dubai World, pada 59 miliar dolar dalam utangnya. Pasar keuangan AS naik pada pagi setelah tutup pada Kamis untuk libur Thanksgiving. “Mengkesampingkan takut bahwa hal ini akan berubah menjadi kegagalan utang gaya Argentina atau mengulangi volatilitas Q4 (triwulan keempat) 2008, ketika kebangkrutan Lehman Brothers memicu badai keuangan global,” kata Kathy Lien dari Global Futures and Forex yang dikutp AFP secara terpisah, Sabtu lalu. “Risiko eksogen utama seperti berita Dubai adalah salah satu dari beberapa hal yang dapat memicu kenaikan dolar AS karena status greenback sebagai safe haven mengesampingkan fundamental AS,” katanya. Sementara nilai tukar rupiah melemah menyusul aksi jual besar-besaran di lantai bursa. Bank Indonesia (BI) diduga masuk ke pasar untuk menahan laju pelemahan rupiah yang lebih jauh. Pada perdagangan Kamis (26/11), rupiah ditutup melemah ke level 9.445 per dolar AS, dibandingkan penutupan sebelumnya di level 9.400 per dolar AS. Rupiah memang sempat dibuka menguat hingga 9.365 per dolar AS, namun aksi jual yang besar berhasil menekan rupiah. Q san/*

Indradjaja. Saat ini ADHI menyelesaikan proses arbitrase terkait proyek Shangrila di Qatar. ADHI dibantu oleh utusan presiden yaitu Alwi Shihab untuk penyelesaian kasus proyek Shangrila. “Saat ini sedang dispute dan diupayakan dengan cara amicable settlement,” ujar Indradjaja. Picu Defisit BBM Analis Geopolitik Perminyakan, Dirgo Purbo, secara terpisah mengatakan, kasus gagal bayar utang Dubai World sekitar US$80 miliar berpotensi membuat defisit pasokan minyak mentah (crude) dan bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. “Dubai World selama ini memainkan pendapatan melimpah dari penjualan minyak mentah di negaranya ke sektor-sektor lain. Perputaran uang hasil penjualan minyak mentahnya dilarikan ke sektor lain termasuk properti,” ujar Purbo.Q san/*


6

HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 30 NOVEMBER 2009

JASA KEUANGAN & MAKRO PERKUAT JARINGAN KAWASAN ASEAN

Mandiri Layanai Remittance di Malaysia

EURO

POUNDSTERLING 14.143.6

14.500

BURSA & FINANSIAL DOLLAR SINGAPURA

15.635.6

16.100

YEN JEPANG

6.780.08

7.000

DOLLAR AUSTRALIA

10.718.7

11.000

8.661.68

8.900

15.900

6.900

10.800

8.800

1.250

14.100

15.700

6.800

10.600

8.700

1.200

13.900

15.500

6.700

10.400

8.600

0

13.700

23/11

24/11

25/11

26/11

27/11

0

15.300

23/11

24/11

25/11

26/11

27/11

0

6.600

23/11

24/11

25/11

26/11

27/11

0

10.200

23/11

24/11

25/11

26/11

27/11

0

8.500

23/11

SMART asar oligopoli adalah adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindaktanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari para pesaing mereka. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaanperusahaan potensial untuk masuk kedalam pasar, dan juga perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga diantara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki capital intensive yang tinggi, seperti, industri semen, industri mobil, dan industri kertas. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang, padahal umumnya oligopoli terjadi melalui keterkaitan reaksi, khususnya pada barang-barang yang bersifat homogen atau identik dengan kartel. Dimana kartel merupakan kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur mengenai oligopoli ini sebaiknya digabung dengan ketentuan yang mengatur mengenai kartel. Q anna

P

1.150

0

1.100

24/11

25/11

26/11

27/11

23/11

24/11

25/11

26/11

27/11

BRIEFING ADB Ingatkan Tawaran Hibah Palsu ke Madrasah sian Development Bank (ADB) mengintakan berbagai pihak untuk berhati-hati dengan tawaran hibah palsu yang mencatut nama ADB. Pasalnya, belum lama ini dua Madrasah di Jawa Barat memberitahu bahwa mereka telah menerima surat palsu dengan kop surat ADB Education Release Asian Development Bank yang beralamat di Jl. MT. Haryono Jakarta. Surat itu menyatakan bahwa ADB akan menyediakan bantuan hibah 34 unit komputer. Dalam surat palsu tersebut terdapat daftar 24 Madrasah di seluruh Indonesia yang disebutkan mendapat hibah dari ADB. Untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut masing-masing madrasah diminta membayar uang pajak terlebih dahulu kepada pihak ADB sebanyak 5 % atau senilai Rp. 8.000.000 dan biaya kirim sebesar Rp. 4.000.000. Biaya tersebut harus segera dikirim ke nomor rekening BRI di Jakarta. Kedua Madrasah tersebut menerima telpon dari orang yang tidak dikenal dengan menggunakan nama dan nomor telpon yang berbedabeda untuk menindak lanjuti surat palsu tersebut. “Kami ingin sampaikan bahwa ini adalah penipuan dengan menyalahgunakan nama ADB dan ADB tidak memiliki program hibah semacam ini,” tandas pihak ADB dalam himbauannya yang dirilis akhir pekan lalu. ADB juga menghimbau jika anda mendengar tentang penipuan dengan menyalahgunakan nama Asian Development Bank, alamat website ataupun menerima permintaan uang dari pihak yang tidak dikenal yang mengaku berhubungan dengan ADB, mohon beritahukan ke Kantor Perwakilan ADB di Indonesia di adbirm@adb.org atau telpon di 021 251 27 21. Q san/*

A

Istimewa/NERACA

MDGs AWARD: Presiden Direktur PT Tirta Investama (Danone Aqua) Bernard Ducros (tengah) menerima sertifikat penghargaan yang diberikan Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo (kanan), disaksikan Presdir PT Aqua Golden Mississippi Tbk Parmaningsih Hadinegoro (kiri), di sela acara program Millenium Development Goals (MDGs) di Jakarta, Rabu (25/11).

PMA MENDOMINASI HINGGA 78%

Investor Lokal Perlu Perhatian Lebih Jakarta - Arah investasi yang oleh Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dinilai tidak jelas sangatlah berasalan. Pasalnya, pemerintah kini membuka pintu sedemikian lebar untuk investor asing masuk ke dalam negeri dengan berbagai insentif yang bisa mematikan pengusaha lokal. Padahal yang dibutuhka adalah kebangkitan ekonomi domestik yang tentu saja harus digerakan oleh pengusaha lokal sendiri. „ NERACA

Pasar Oligopoli

1.208.47

1.300

14.300

NERACA Jakarta - Bank Mandiri kembali membuka layanan transaksi remittance (pengiriman uang) melalui kantor anak perusahaan Mandiri International Remittance (MIR) di Malaysia. Pendirian MIR tersebut merupakan strategi Bank Mandiri untuk meningkatkan pendapatan fee based, khususnya dari transaksi remittance dari Malaysia ke seluruh cabang Bank Mandiri, baik di Indonesia maupun di negara lain lokasi kantor Bank Mandiri berada. Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo, pemilihan Malaysia sebagai lokasi pengembangan bisnis remittance Bank Mandiri cukup beralasan mengingat jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia saat ini, berdasarkan data Bank Dunia mencapai lebih dari 2 juta orang serta pemberangkatan TKI ke Malaysia setiap tahun meningkat rata-rata 18%. “Pendirian MIR ini adalah salah satu bentuk komitmen Bank Mandiri bagi Tenaga Kerja Indonesia, khususnya untuk memberi kemudahan layanan pengiriman uang ke kampung halaman. Selain itu, kami berharap Bank Mandiri dapat menjadi mitra kerja yang baik bagi pemerintah untuk meningkatkan devisa negara,” kata Agus Martowardojo dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu. Selain layanan kepada TKI, Mandiri International Remittance juga menyediakan jasa pengiriman uang kepada perusahaan-perusahaan Indonesia yang mempunyai jaringan kantor di Malaysia. MIR juga akan bekerjasama dengan bank-bank Malaysia serta penyedia layanan remittance yang berada di negara tersebut untuk mengakomodir kebutuhan transaksi pengiriman uang. Bisnis remittance, khususnya transaksi yang berasal dari TKI masih berpotensi ditingkatkan dan cenderung dapat bertahan di masa krisis seperti ditunjukkan data Bank Indonesia dimana pengiriman uang pada 2008 mengalami peningkatan sebesar 37,33% dari US$ 6 Miliar pada 2007 menjadi US$ 8,24 Miliar. Sampai dengan September 2009, transaksi remittance Bank Mandiri mencapai angka 1,1 juta transaksi dengan total nilai sekitar US$ 41,5 milliar. Transaksi outgoing mencapai 260 ribu transaksi dengan nilai US$ 23 milliar (260 ribu transaksi) sementara transaksi incoming mencapai 825 ribu transaksi dengan total nilai US$ 18,5 millar. Di samping melayani kebutuhan remittance TKI, Tahun 2009 ini Bank Mandiri juga terus mengembangkan bisnis remittance. Satu di antaranya adalah layanan remittance ke China dalam mata uang renminbi (CNY) melalui kerjasama dengan Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) dan Bank of China (BOC). Q san/*

DOLAR HONGKONG

Seperti dicontohkan Wakil Ketua Umum Kadin Rachmat Gobel dalam Temu Media Bappenas, di Jakarta, Rabu (26/11) pekan lalu bahwa, untuk menarik investasi, pemerintah telah meniadakan tarif impor barang modal. Dalam posisi itu, pemerintah melupakan langkah yang seharusnya ditempuh yakni optimalisasi pembuatan mesin industri di dalam negeri oleh pengusaha lokal. Sehingga yang terjadi akan ada banjir mesin dari luar dan tunggu kehancuran industri dalam negeri. Akibatnya, kendati mengalami perlambatan pertumbuhan penanaman modal asing (PMA) hingga September tahun ini, kontribusinya dalam melakukan investasi di Indonesia, mencapai angka hingga 78% dari total realisasi PMA dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sedangkan dalam rencana investasi, kontribusi PMA 61% dari total rencana investasi PMA dan PMDN. Kedanti demikian, pertumbuhan secara makro

yang tercatat membaik tidak tidak diantisipatif pemerintah dengan mengawal proses investasi secara baik. Dalam kondisi ini investasi diupayakan masuk tanpa memperhatikan kesiapan infrastruktur dan kebijakan yang tepat sehingga pemerintah dinilai tidak memiliki arah yang jelas untuk menarik investasi. Karena itu, Kadin mendorong agar pemerintah segera menyelesaikan berbagai peraturan yang tumpang tindih dan menerbitkan peraturan yang akan memberikan kenyamanan berinvestasi bagi asing sekaligus mendatangkan nilai tambah bagi negara dari investasi itu. Seperti diungkapkan Ketua Komite Tetap KADIN Bidang Antar Daerah yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Herman Heru Suprobo, di Jakarta, Kamis (26/11) bahwa, memang jika ada anggapan investasi PMA itu merugikan negara, hal ini tidak benar mengingat pemerintah telah membuat ramburambu dan peraturan untuk memproteksi investasi In-

donesia dengan kendati belum sempurna. Bahkan dengan investasi PMA ini, justru akan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran Indonesia. Namun, lanjut dia, pemerintah harus membuat peraturan yang memberikan daya tarik bagi asing dan juga bisa meningkatkan value added bagi pemerintah. Intinya, iklim investasi dan kebijakan pemerintah harus mendukung peningkatan investasi serta penerimaan negara. Herman sempat mengungkapkan bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran dunia usaha dalam investasi nasional, maka proyeksi tahunan rencana ataupun realisasi PMA dan PMDN menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan rata-ratanya, lebih tinggi dari laju pertumbuhan kebutuhan investasi nasional yaitu sekitar 20% per tahun. Sehingga perlu diakui jika kontribusi PMA dalam rencana maupun realisasi investasi, lebih besar dibanding PMDN. Menurut dia, berdasarkan perhitungan tersebut, maka proyeksi realisasi investasi per tahun untuk total PMA dan PMDN periode 2010-2014, sekitar Rp 225,5 253,2 triliun, untuk target pertumbuhan 6,3-6,8% per tahun. Sementara itu, proyeksi rencana investasi per tahun untuk total PMA dan PMDN sekitar Rp 699,1 784,9 triliun. Beberapa Langkah Adapun beberapa lang-

kah untuk mencapai sasaran investasi itu sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas yang perlu ditempuh pemerintah, menurut Herman, antara lain; Pertama, pemerintah harus terus mempertahankan kestabilan ekonomi dan politik, khususnya menjaga keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha. Terkait hal ini, pemerintah harus bersikap tegas dalam merespon setiap masalah penanganan hukum di Indonesia, sehingga memberikan rasa konfidensi tinggi bagi investor untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia. Hal yang sama juga diharapkan dari seluruh stakedolders di Indonesia, untuk bersama-sama menjaga rasa kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Kedua, meningkatkan kualitas kebijakan penanaman modal yang mendorong peningkatan nilai tambah. Ketiga, adanya pemerataan kegiatan ekonomi melalui pengembangan sistem insentif bagi proyek-proyek yang dipromosikan. Keempat, perkuatan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kelima, percepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur bagi kegiatan penanaman modal. Keenam, meningkatkan harmonisasi dan koordinasi antar seluruh lembaga yang terkait dengan urusan penanaman modal dalam mempercepat terwujudnya sinkronisasi kebijakan.Q san/*

Utang Garuda Per Juni Capai US$ 726 Juta T Garuda Indonesia (Persero) mencatat total utangnya hingga Juni 2009 mencapai US$726 juta, turun 15,6%, dari US$860,3 juta pada 2005. “Perseroan akan berupaya menurunkan kewajiban, sejalan dengan semakin membaiknya kinerja perusahaan dari tahun ke tahun,” kata Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar, di Jakarta, Kamis. Penurunan total utang karena sejumlah kewajiban yang sudah dibayar meliputi kepada kreditur Export Development Canada (EDC) sebesar US$12,1 juta. Selanjutnya utang sindikasi kepada Bank Mandiri sebesar US$2,6 juta sudah di-buy back. Demikian juga utang kepada Bank BNI sebesar US$ 11,6 juta sudah lunas. Termasuk utang dalam bentuk mandatory convertible bond (MCB) kepada Angkasa Pura I, dan II sebesar US$35,1 juta telah dikonversi. Dengan begitu, kata Emirsyah, sisa utang perseroan hingga Juni 2009 mencapai US$ 726 juta terdiri atas utang kepada pihak Export Credit Agency (ECA) tercatat US$ 382,9 juta turun dari US$ 501,6 juta pada 2005. “Negosiasi perjanjian pembayaran utang kepada ECA sedang tahap finalisasi,” kata Emirsyah. Selanjutnya utang dalam bentuk Floating Rate Notes (FRN) sebesar US$131,4 juta. Utang FRN sedang direstrukturisasi dengna pola buyback (pembelian kembali, yang akan dijadwalkan rampung pada 15 Desember 2009. Sementara itu utang MCB kepada Bank Mandiri sebesar US$ 109,6 juta sedang dalam tahap finalisasi dan sudah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Perusahaan penerbangan plat merah ini juga menyisakan utang dagang kepada BUMN yang meliputi utang avtur (bahan bakar pesawat) kepada Pertamina sebesar US$103 juta. Hingga Juni 2009, perusahaan mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp7,17 triliun. Sedangkan laba bersih mencapai Rp612,1 miliar, naik 628,7 % dibanding laba bersih periode Juni 2008 sebesar Rp84 miliarQ san/*

P

SOROTAN

Indonesia Berpotensi Kehilangan Momentum Kebangkitan Ekonomi asus Bank Century saat ini menyita perhatian publik. Kasus ini terkesan liar dan sulit ditebak arahnya. Berbagai spekulasi pun muncul, apalagi terkait dengan Hak Angket yang sedang disiapkan DPR. Selain berpengaruh terhadap kepastian hukum (rule of law) serta demokratisasi di masa depan, kondisi ini diyakini akan berdampak nyata terhadap prospek investasi yang bisa menganggu momentum kebangkitan ekonomi Indonesia. Menurut A. Prasetyantoko, Ekonom Independen serta Partner Strategic Indonesia, kondisi yang berlarut-larut ini dikuatirkan akan menyurutkan pemodal dan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Padahal perekonomian Indonesia memiliki potensi untuk mengalami kemajuan secara progresif sehingga layak menjadi anggota dari kelompok negara makmur di dunia. Di mata lembaga investasi

K

dan pelaku usaha di tingkat global, Indonesia dipandang sebagai negeri yang penuh dengan potensi. Morgan Stanley menilai, kekayaan alam dan sumber daya manusia diperkirakan akan membawa Indonesia masuk ke dalam kelompok BRIC. Sementara CLSA juga memprediksi Indonesia menjadi trio raksasa dalam perekonomian global bersama dengan China dan India membentuk CHIDONESIA (China – India dan Indonesia). Dalam skenario tersebut, Indonesia akan memasuki masa depan ekonomi yang menentukan di tahun 2035. Salah satu indikasinya, pada tahun tersebut Indonesia memiliki angka ketergantungan pada angkatan kerja yang paling rendah, dibanding negara-negara maju yang pada masa itu mengalami fase masyarakat yang menua (aging society). Sebaliknya, kita memasuki fase masyarakat produktif (productive society).

Prasetyantoko mengingatkan sebelum terjadi kekacauan ini, Indonesia memiliki beberapa prasyarat penting untuk bergerak ke fase yang lebih maju. Indikasinya, berbagai indek daya saing dan transparansi mengalami kemajuan cukup signifikan demikian juga peningkatan Angka Indeks Persepsi Korupsi. Survey Doing Business 2010 oleh Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang melakukan reformasi paling progresif dengan peringkat yang membaik secara signifikan dari 129 menjadi 122. Demikian pula, Angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia naik dari 2,6 tahun 2008 menjadi 2,8 tahun 2009. Jika dibiarkan berlarut-larut, dikuatirkan berbagai indeks akan mengalami stagnasi kalau tidak penurunan di tahun depan. Dan karena itu, dalam jangka panjang langkah untuk secara progresif mencapai kemajuan ekonomi akan tersendat.

Menurut Audy Wuisang, Program Director Strategic Indonesia program 100 hari Presiden SBY dan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dapat terancam tidak akan terlaksana. Karena, selain para birokrat dan politisi sibuk dengan konflik antar-lembaga penegak hukum yang tampaknya terus berkepanjangan, pemodal juga cenderung menunda keputusan investasi. Audy juga mengingatkan akan lemahnya penegakkan hukum dikombinasikan dengan ketidaktegasan dan lambannya penanganan berbagai kasus dan menghasilkan ketidakpastian hukum dan bahkan politik, membuat iklim investasi serta dinamika perekonomian tidak terjaga dan fokus pada pencapaian yang maksimal. Berkaitan dengan ancaman hilangnya momentum yang sangat strategis bagi Indonesia tersebut, maka Strategic Indonesia mendorong pemerin-

tah untuk segera mengambil bebrapa langkah sebagai berikut; Pertama, Kasus KPK dan Bank Century agar segera diselesaikan supaya jangan berlarut-larut. Indonesia memiliki potensi menjadi negara besar justru akan berputar-putar tak jelas arahnya, akibat kekeliruan berulang-ulang yang tidak diselesaikan dengan baik. Kedua, Presiden SBY agar bertindak tegas menyelesaikan konflik kepentingan dan konflik antar kelembagaan diantara lembaga penegakkan hukum agar kepastian penegakkan hukum dan kepastian politik terjamin. Tindakan ini harus diambil secara tegas dan tidak membuang waktu agar momentum yang dimiliki sekarang tidak terbuang percuma. Dan Ketiga, Presiden SBY dan KIB II agar kembali fokus pada Program 100 hari serta melakukan upaya konkrit agar iklim investasi yang telah terbina baik tidak kehilangan momentumnya. Q san/*


7

HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 30 NOVEMBER 2009

INDEKS PASAR

BURSA & FINANSIAL MAIN BOARD INDEX

DEVELOPMENT INDEX 680.891

730

JAKARTA ISLAMIC INDEX 365.071

420

LQ 45 391.868

420

BASIC-IND 470.792

500

400

410

490

270

690

380

400

480

260

670

360

-18.261

650 20/11

23/11

24/11

25/11

26/11

-15.174

340 20/11

23/11

24/11

25/11

380 20/11

26/11

-15.302

390

470

-15

460 23/11

24/11

25/11

26/11

20/11

23/11

24/11

25/11

250.555

280

710

-8.229

250 240

26/11

20/11

23/11

INDIKATOR PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA ID

NAME

PREV. CLOSE CHANGE FREQ

AALI ABBA ABDA ACES ADES ADHI ADMF ADMG ADRO AGRO AHAP AIMS AISA AKKU AKPI AKRA AKSI ALFA ALKA ALMI AMAG AMFG AMRT ANTA ANTM APIC APLI APOL AQUA ARGO ARNA ARTA ARTI ASBI ASDM ASGR ASIA ASII ASJT ASRI ASRM ATPK AUTO BABP BACA BAEK BAPA BATA BATI BAYU BBCA BBKP BBLD BBNI BBNP BBRI BCAP BCIC BDMN BEKS BFIN BHIT BIMA BIPP BISI BKDP BKSL BKSW BLTA BMRI BMSR BMTR BNBA BNBR BNGA BNII BNLI BPFI BRAM BRNA BRPT BSDE BSWD BTEK BTEL BTON BTPN BUDI BUKK BUMI BVIC BWPT BYAN CEKA CENT CFIN CITA CKRA CLPI CMNP CMPP CNKO CNTB CNTX COWL CPDW CPIN CPRO CSAP CTBN CTRA CTRP CTRS CTTH DART DAVO DEFI DEWA DGIK DILD DKFT DLTA DNET DOID DPNS DSFI DSUC DUTI DVLA DYNA EKAD ELSA ELTY ENRG EPMT ERTX ESTI ETWA EXCL FAST FASW FISH FMII FORU FPNI FREN GDYR GEMA GGRM GJTL GMCW GMTD GPRA GSMF GTBO GZCO HADE HDTX HERO HEXA HITS HMSP HOME IATA IATG

Astra Agro Lestari Tbk 23,500 Abdi Bangsa Tbk 63 Asuransi Bina Dana Arta Tbk 300 Ace Hardware Indonesia Tbk 1,510 Akasha Wira International Tbk 670 Adhi Karya (Persero) Tbk 415 Adira Dinamika Multi Finance 6,100 Polychem Indonesia Tbk 122 Adaro Energy Tbk. 1,720 Bank Agroniaga Tbk. 152 Asuransi Harta Aman P Tbk 90 Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 100 Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 365 Aneka Kemasindo Utama Tbk 150 Argha Karya Prima Inds. Tbk 750 AKR Corporindo Tbk 1,180 Asia Kapitalindo Securities T 110 Alfa Retailindo Tbk 2,800 Alakasa Industrindo Tbk 800 Alumindo Light Metal Inds.Tbk 630 Asuransi Multi Artha Guna Tbk 98 Asahimas Flat Glass Tbk 1,840 Sumber Alfaria Trijaya Tbk 450 Anta Express Tour & Travel Se 168 Aneka Tambang (Persero) Tbk 2,325 Pan Pacific International Tbk 150 Asiaplast Industries Tbk 61 Arpeni Pratama Ocean Line Tbk 171 Aqua Golden Mississi Tbk 244,800 Argo Pantes Tbk 1,300 Arwana Citramulia Tbk 142 Arthavest Tbk 420 Ratu Prabu Energi Tbk 480 Asuransi Bintang Tbk 290 Asuransi Dayin MitraTbk 205 Astra Graphia Tbk 285 Asia Natural Resources Tbk 122 Astra International Tbk 32,900 Asuransi Jasa Tania Tbk 420 Alam Sutera Realty Tbk. 105 Asuransi Ramayana Tbk 990 ATPK Resources Tbk 240 Astra Otoparts Tbk 5,850 Bank ICB Bumiputera Tbk 99 Bank Capital Indonesia Tbk 99 Bank Ekonomi Raharja Tbk. 2,800 Bekasi Asri Pemula Tbk 100 Sepatu Bata Tbk 25,500 BAT Indonesia Tbk 5,350 Bayu Buana Tbk 180 Bank Central Asia Tbk 4,700 Bank Bukopin Tbk 390 Buana Finance Tbk 210 Bank Negara Indonesia Tbk 2,000 Bank Nusantara Parahyangan Tb 1,300 Bank Rakyat Indonesia Tbk 7,650 Bhakti Capital Indonesia Tbk 500 Bank Mutiara Tbk 50 Bank Danamon Tbk 4,475 Bank Eksekutif International 95 BFI Finance Indonesia Tbk 1,570 Bhakti Investama Tbk 210 Primarindo Asia Infrastr. Tbk 900 Bhuwanatala Indah Permai Tbk 50 BISI International Tbk 1,590 Bukit Darmo Property Tbk 102 Sentul City Tbk 100 Bank Kesawan Tbk 740 Berlian Laju Tanker Tbk 680 Bank Mandiri (Persero) Tbk 4,525 Bintang Mitra Semestaraya Tbk 230 Global Mediacom Tbk 250 Bank Bumi Arta Tbk 127 Bakrie & Brothers Tbk 100 Bank CIMB Niaga Tbk 750 Bank International Ind. Tbk 355 Bank Permata Tbk 800 Batavia Prosperindo Finance T 127 Indo Kordsa Tbk 1,450 Berlina Tbk 630 Barito Pacific Tbk 1,330 Bumi Serpong Damai Tbk 810 Bank Swadesi Tbk 600 Bumi Teknokultura Unggul Tbk 99 Bakrie Telecom Tbk 154 Betonjaya Manunggal Tbk 330 Bank Tabungan Pensiunan N. Tb 3,350 Budi Acid Jaya Tbk 220 Bukaka Teknik Utama Tbk. 305 Bumi Resources Tbk 2,600 Bank Victoria Int l. Tbk 200 BW Plantation Tbk 520 Bayan Resources Tbk 5,500 Cahaya Kalbar Tbk 1,490 Centrin Online Tbk. 250 Clipan Finance Indonesia Tbk 235 Cita Mineral Investindo Tbk 750 Citra Kebun Raya Agri Tbk 139 Colorpak Indonesia Tbk 1,670 Citra Marga Nushapala P. Tbk 830 Centris Multi Persada P. Tbk 200 Central Korporindo Int l Tbk 68 Saham Seri B ( Centex Tbk ) 5,000 Centex (Saham Preferen) Tbk 2,650 Cowell Development Tbk 330 Cipendawa Tbk 229 Charoen Pokphand Indonesia Tb 2,125 Central Proteinaprima Tbk 71 Catur Sentosa Adiprana Tbk. 95 Citra Tubindo Tbk 3,100 Ciputra Development Tbk 530 Ciputra Property Tbk 280 Ciputra Surya Tbk 580 Citatah Industri Marmer Tbk 64 Duta Anggada Realty Tbk 260 Davomas Abadi Tbk 73 Danasupra Erapacific Tbk 630 Darma Henwa Tbk 182 Duta Graha Indah Tbk 93 Intiland Development Tbk 650 Central Omega Resources Tbk. 550 Delta Djakarta Tbk 49,000 Dyviacom Intrabumi Tbk 350 Delta Dunia Petroindo Tbk 1,490 Duta Pertiwi Nusantara Tbk 430 Dharma Samudera Fishing In Tb 50 Daya Sakti Unggul Corp. Tbk 230 Duta Pertiwi Tbk 680 Darya-Varia Laboratoria Tbk 1,500 Dynaplast Tbk 800 Ekadharma International Tbk 119 Elnusa Tbk 315 Bakrieland Development Tbk 270 Energi Mega Persada Tbk 235 Enseval Putra Megatrading Tbk 800 Eratex Djaja Tbk 85 Ever Shine Textile Inds. Tbk 51 Eterindo Wahanatama Tbk 197 Excelcomindo Pratama Tbk 1,880 Fast Food Indonesia Tbk 3,350 Fajar Surya Wisesa Tbk 1,500 FKS Multi Agro Tbk 950 Fortune Mate Indonesia Tbk 90 Fortune Indonesia Tbk 78 Titan Kimia Nusantara Tbk 215 Mobile-8 Telecom Tbk 53 Goodyear Indonesia Tbk 9,500 Gema Grahasarana Tbk 92 Gudang Garam Tbk 16,950 Gajah Tunggal Tbk 445 Grahamas Citrawisata Tbk. 860 Gowa Makassar Tourism Dev. Tb 147 Perdana Gapuraprima Tbk 184 Equity Development Investment 123 Garda Tujuh Buana Tbk 80 Gozco Plantations Tbk 215 HD Capital Tbk 64 Panasia Indosyntec Tbk 235 Hero Supermarket Tbk 4,000 Hexindo Adiperkasa Tbk 2,850 Humpuss Intermoda Trans. Tbk 580 H M Sampoerna Tbk 10,000 Hotel Mandarine Regency Tbk 90 Indonesia Air Transport Tbk 50 Infoasia Teknologi Global Tbk 184

22,200 -1,300 58 -5 300 0 1,520 10 640 -30 400 -15 6,100 0 121 -1 1,670 -50 146 -6 90 0 105 5 350 -15 150 0 750 0 1,150 -30 110 0 2,800 0 800 0 610 -20 95 -3 1,840 0 450 0 168 0 2,250 -75 150 0 61 0 167 -4 244,800 0 1,300 0 140 -2 420 0 480 0 290 0 205 0 285 0 118 -4 32,000 -900 420 0 103 -2 990 0 265 25 5,850 0 99 0 99 0 2,800 0 100 0 26,500 1,000 5,350 0 176 -4 4,675 -25 385 -5 200 -10 1,940 -60 1,300 0 7,650 0 500 0 50 0 4,300 -175 95 0 1,570 0 200 -10 900 0 50 0 1,550 -40 98 -4 95 -5 740 0 670 -10 4,375 -150 230 0 230 -20 127 0 92 -8 730 -20 350 -5 800 0 127 0 1,450 0 630 0 1,290 -40 780 -30 600 0 95 -4 147 -7 330 0 3,200 -150 220 0 305 0 2,375 -225 190 -10 500 -20 5,500 0 1,490 0 250 0 230 -5 750 0 139 0 1,670 0 810 -20 200 0 64 -4 5,000 0 2,650 0 330 0 229 0 2,025 -100 68 -3 90 -5 3,100 0 520 -10 270 -10 560 -20 64 0 260 0 73 0 630 0 149 -33 91 -2 610 -40 550 0 49,000 0 350 0 1,490 0 450 20 50 0 230 0 680 0 1,450 -50 800 0 116 -3 305 -10 245 -25 220 -15 800 0 85 0 51 0 195 -2 1,880 0 3,350 0 1,500 0 950 0 90 0 75 -3 205 -10 53 0 9,500 0 92 0 17,250 300 435 -10 860 0 147 0 184 0 117 -6 76 -4 205 -10 59 -5 235 0 4,000 0 2,775 -75 570 -10 10,300 300 88 -2 50 0 184 0

VOLUME

VALUE

629 1,537,000 35,145,275,000 5 61,500 3,567,000 0 0 0 5 6,000 9,075,000 41 232,000 149,135,000 112 3,369,500 1,368,322,500 51 147,500 903,650,000 54 3,186,000 386,190,000 3,946 158,381,000 266,090,310,000 153 3,965,000 589,392,500 0 0 0 1 10,000 1,050,000 6 25,000 8,662,500 0 0 0 1 10,000 7,500,000 512 13,281,500 15,350,340,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 56,000 32,845,000 4 112,500 10,637,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,837 24,994,000 56,828,262,500 0 0 0 6 11,000 673,000 23 768,000 129,727,000 0 0 0 0 0 0 10 125,500 17,133,500 0 0 0 14 21,500 10,262,500 0 0 0 0 0 0 43 1,679,000 477,675,000 421 9,545,500 1,145,893,500 1,469 3,845,000 123,866,275,000 0 0 0 374 22,831,000 2,339,287,000 0 0 0 44 866,500 218,260,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 13,250,000 9 4,500 24,075,000 50 1,039,500 185,513,500 339 6,426,000 29,986,262,500 95 5,690,500 2,167,795,000 7 72,500 14,550,000 822 32,754,000 64,518,090,000 0 0 0 751 22,818,500 173,603,400,000 0 0 0 0 0 0 598 7,764,000 33,812,337,500 0 0 0 3 103,000 161,675,000 20 511,500 103,605,000 0 0 0 0 0 0 277 1,604,500 2,501,055,000 48 1,960,000 193,850,500 612 42,007,500 4,000,627,000 0 0 0 342 7,744,000 5,291,420,000 3,545 66,132,500 290,264,750,000 0 0 0 230 15,366,500 3,604,090,000 17 320,500 40,927,500 6,160 1,297,265,000 120,774,529,500 62 4,798,500 3,537,450,000 22 658,500 230,480,000 1 6,000 4,800,000 0 0 0 0 0 0 31 221,000 139,130,000 551 11,336,000 14,668,555,000 339 13,483,000 10,612,565,000 0 0 0 4 126,000 10,720,000 1,331 402,937,500 59,597,536,500 0 0 0 9 99,000 323,925,000 7 348,500 75,292,500 0 0 0 18,265 500,955,5001,214,390,712,500 612 13,660,000 2,673,262,500 252 30,663,000 15,454,075,000 27 302,500 1,682,375,000 0 0 0 0 0 0 77 6,050,000 1,391,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 63,500 51,915,000 3 11,500 2,300,000 100 4,429,000 287,321,500 0 0 0 0 0 0 71 545,000 179,850,000 0 0 0 655 6,666,000 13,502,447,500 315 21,014,000 1,413,373,500 26 606,500 55,148,000 0 0 0 567 16,004,500 8,341,250,000 171 19,793,000 5,350,795,000 122 2,639,000 1,497,820,000 31 1,117,500 71,773,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,246 984,882,500 150,154,776,000 148 8,412,500 754,434,500 25 474,500 299,510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,258 49,196,500 73,729,670,000 2 2,500 1,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11,500 16,885,000 0 0 0 16 188,000 21,936,500 210 7,340,500 2,257,895,000 2,054 230,652,500 57,517,820,000 6,184 505,919,500 110,576,482,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 561,000 109,468,000 1 1,000 1,880,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8,000 608,000 68 2,692,000 550,175,000 687 128,795,000 6,789,304,500 0 0 0 0 0 0 348 1,369,000 23,775,475,000 73 1,232,500 538,595,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150,000 17,550,000 2 75,000 5,700,000 350 36,126,000 7,480,802,500 255 7,411,500 444,168,500 0 0 0 0 0 0 121 1,099,000 3,075,950,000 18 843,000 480,510,000 22 22,500 226,575,000 1 1,000 88,000 55 7,117,000 355,850,000 0 0 0

ID

NAME

PREV. CLOSE CHANGE FREQ

ICON IDKM IGAR IIKP IKAI IKBI IMAS INAF INAI INCF INCI INCO INDF INDR INDS INDX INDY INKP INPC INPP INRU INTA INTD INTP INVS ISAT ITMA ITMG ITTG JASS JECC JIHD JKON JKSW JPFA JPRS JRPT JSMR JSPT JTPE KAEF KARK KARW KBLI KBLM KBLV KBRI KDSI KIAS KICI KIJA KKGI KLBF KOIN KONI KPIG KREN LAMI LAPD LCGP LION LMAS LMPI LMSH LPCK LPGI LPIN LPKR LPLI LPPF LPPS LSIP LTLS MACO MAIN MAMI MAMIP MAPI MASA MAYA MBAI MCOR MDLN MDRN MEDC MEGA MERK META MFIN MICE MIRA MITI MKPI MLBI MLIA MLPL MNCN MPPA MRAT MREI MTDL MTFN MTSM MYOH MYOR MYRX MYRXP MYTX NIPS NISP OCAP OKAS OMRE PAFI PANR PANS PBRX PDES PEGE PGAS PGLI PICO PJAA PKPK PLAS PLIN PNBN PNIN PNLF PNSE POLY POOL PRAS PROD PSAB PSDN PSKT PTBA PTRA PTRO PTSN PTSP PUDP PWON PWSI PYFA RAJA RALS RBMS RDTX RELI RICY RIGS RIMO RINA RMBA RODA RUIS SAFE SAIP SCBD SCCO SCMA SCPI SDPC

Island Concepts Indonesia Tbk 470 Indosiar Karya Media Tbk 120 Kageo Igar Jaya Tbk 133 Inti Agri Resources Tbk 550 Intikeramik Alamasri Inds. Tb 940 Sumi Indo Kabel Tbk 1,300 Indomobil Sukses Int l. Tbk 860 Indofarma Tbk 83 Indal Aluminium Industry Tbk 300 Indo Citra Finance Tbk 500 Intanwijaya Internasional Tbk 205 International Nickel Ind .Tbk 3,725 Indofood Sukses Makmur Tbk 3,175 Indorama Syntetics Tbk 495 Indospring Tbk 1,500 Indoexchange Tbk 110 Indika Energy Tbk 2,225 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 1,750 Bank Artha Graha Internasiona 80 Indonesian Paradise Property 125 Toba Pulp Lestari Tbk. 180 Intraco Penta Tbk 700 Inter Delta Tbk 560 Indocement Tunggal Prakasa Tb 11,400 Inovisi Infracom Tbk 265 Indosat Tbk 5,150 Itamaraya Tbk 1,000 Indo Tambangraya Megah Tbk 27,600 Leo Investments Tbk 260 Jasa Angkasa Semesta Tbk. 50 Jembo Cable Company Tbk 510 Jakarta Int l Hotel & Dev. Tb 630 Jaya Konstruksi Manggala Prat 540 Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 85 JAPFA Tbk 1,420 Jaya Pari Steel Tbk 275 Jaya Real Property Tbk 780 Jasa Marga (Persero) Tbk 1,890 Jakarta Setiabudi Internasion 700 Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 510 Kimia Farma Tbk 129 Dayaindo Resources Int l Tbk 121 Karwell Indonesia Tbk 180 KMI Wire and Cable Tbk 56 Kabelindo Murni Tbk 115 First Media Tbk. 960 Kertas Basuki Rachmat Ind. Tb 345 Kedawung Setia Industrial Tb 164 Keramika Indonesia Assosiasi 152 Kedaung Indah Can Tbk 76 Kawasan Industri Jababeka Tbk 121 Resource Alam Indonesia Tbk 2,000 Kalbe Farma Tbk 1,280 Kokoh Inti Arebama Tbk 126 Perdana Bangun Pusaka Tbk 74 Global Land Development Tbk 245 Kresna Graha Sekurindo Tbk 380 Lamicitra Nusantara Tbk 145 Leyand International Tbk 265 Laguna Cipta Griya Tbk 50 Lion Metal Works Tbk 2,100 Limas Centric Indonesia Tbk 50 Langgeng Makmur Plastic I Tbk 225 Lion Mesh P. Tbk 2,400 Lippo Cikarang Tbk 250 Lippo General Insurance Tbk 570 Multi Prima Sejahtera Tbk 1,000 Lippo Karawaci Tbk 550 Star Pacific Tbk 193 Pacific Utama Tbk 200 Lippo Securities Tbk 52 PP London Sumatera Tbk 8,200 Lautan Luas Tbk 730 Courts Indonesia Tbk. 100 Malindo Feedmill Tbk 910 Mas Murni Indonesia Tbk 52 Mas Murni Tbk (Saham Preferen 600 Mitra Adiperkasa Tbk 630 Multistrada Arah Sarana Tbk 210 Bank Mayapada Tbk 1,670 Multibreeder Adirama Ind. Tbk 5,000 Bank Windu Kentjana Int l Tbk 115 Modernland Realty Ltd. Tbk 132 Modern Internasional Tbk 230 Medco Energi International Tb 2,625 Bank Mega Tbk 2,300 Merck Tbk 78,900 Nusantara Infrastructure Tbk 125 Mandala Multifinance Tbk 240 Multi Indocitra Tbk 275 Mitra Rajasa Tbk 375 Mitra Investindo Tbk 55 Metropolitan Kentjana Tbk 2,750 Multi Bintang Indonesia Tbk 170,000 Mulia Industrindo Tbk 325 Multipolar Tbk 74 Media Nusantara Citra Tbk 225 Matahari Putra Prima Tbk 890 Mustika Ratu Tbk 445 Maskapai Reasuransi Ind. Tbk 285 Metrodata Electronics Tbk 88 Capitalinc Investment Tbk 900 Metro Supermarket Realty Tbk 500 Myoh Technology Tbk. 50 Mayora Indah Tbk 4,050 Hanson International Tbk 50 Saham Seri B Hanson Internati 50 Apac Citra Centertex Tbk 52 Nipress Tbk 1,700 Bank OCBC NISP Tbk 780 JJ NAB Capital Tbk 290 Ancora Indonesia Resources Tb 670 Indonesia Prima Property Tbk 350 Panasia Filament Inti Tbk 250 Panorama Sentrawisata Tbk 195 Panin Sekuritas Tbk 520 Pan Brothers Tex Tbk 125 Destinasi Tirta Nusantara Tbk 130 Panca Global Securities Tbk 140 Perusahaan Gas Negara Tbk 3,750 Pembangunan Graha Lestari Ind 69 Pelangi Indah Canindo Tbk 220 Pembangunan Jaya Ancol Tbk 520 Perdana Karya Perkasa Tbk 380 Polaris Investama Tbk 790 Plaza Indonesia Realty Tbk 950 Bank Pan Indonesia Tbk 740 Panin Insurance Tbk 240 Panin Life Tbk 141 Pudjiadi & Sons Estate Tbk 750 Polysindo Eka Perkasa Tbk 109 Pool Advista Indonesia Tbk 565 Prima Alloy Steel Tbk 123 Sara Lee Body Care Indonesia 2,250 Pelita Sejahtera Abadi Tbk. 185 Prasidha Aneka Niaga Tbk 110 Pusako Tarinka Tbk. 700 Tambang Batubara Bukit AsamTb 16,450 New Century Development Tbk 50 Petrosea Tbk 10,350 Sat Nusapersada Tbk 130 Pioneerindo Gourmet Int l Tbk 280 Pudjiadi Prestige Limited Tbk 265 Pakuwon Jati Tbk 500 Panca Wiratama Sakti Tbk 52 Pyridam Farma Tbk 97 Rukun Raharja Tbk 205 Ramayana Lestari Sentosa Tbk 580 Ristia Bintang Mahkotasejati 76 Roda Vivatex Tbk 1,400 Reliance Securities Tbk 350 Ricky Putra Globalindo Tbk 205 Rig Tenders Tbk 600 Rimo Catur Lestari Tbk 71 Katarina Utama Tbk 104 Bentoel International Inv. Tb 690 Royal Oak Development Asia Tb 53 Radiant Utama Interinsco Tbk 240 Steady Safe Tbk 115 Surabaya Agung Industry P. Tb 130 Danayasa Arthatama Tbk. 630 Supreme Cable Manufacturing C 1,310 Surya Citra Media Tbk 610 Schering Plough Indonesia Tbk 37,000 Millennium Pharmacon Int. Tbk 170

470 0 118 -2 140 7 550 0 940 0 1,300 0 860 0 80 -3 285 -15 500 0 200 -5 3,525 -200 3,125 -50 495 0 1,500 0 110 0 2,150 -75 1,750 0 77 -3 125 0 180 0 700 0 560 0 10,700 -700 260 -5 5,000 -150 1,000 0 27,200 -400 245 -15 50 0 560 50 610 -20 510 -30 85 0 1,400 -20 265 -10 780 0 1,860 -30 700 0 510 0 125 -4 113 -8 180 0 58 2 115 0 960 0 345 0 164 0 144 -8 76 0 118 -3 2,000 0 1,250 -30 122 -4 74 0 245 0 375 -5 154 9 265 0 50 0 2,100 0 50 0 220 -5 2,400 0 235 -15 510 -60 1,000 0 530 -20 195 2 200 0 50 -2 8,000 -200 710 -20 100 0 890 -20 51 -1 600 0 620 -10 210 0 1,670 0 5,000 0 115 0 130 -2 220 -10 2,550 -75 2,300 0 78,900 0 117 -8 240 0 275 0 360 -15 53 -2 2,700 -50 162,000 -8,000 325 0 71 -3 215 -10 890 0 440 -5 285 0 86 -2 900 0 500 0 50 0 4,025 -25 50 0 50 0 52 0 1,700 0 780 0 290 0 650 -20 350 0 250 0 195 0 510 -10 120 -5 130 0 140 0 3,575 -175 69 0 220 0 500 -20 380 0 770 -20 950 0 740 0 240 0 136 -5 750 0 105 -4 565 0 123 0 2,250 0 185 0 110 0 700 0 15,800 -650 50 0 10,350 0 126 -4 280 0 265 0 495 -5 54 2 94 -3 198 -7 570 -10 73 -3 1,400 0 350 0 205 0 600 0 68 -3 100 -4 690 0 53 0 240 0 115 0 130 0 630 0 1,310 0 610 0 37,000 0 170 0

VOLUME

VALUE

0 0 0 3 16,000 1,903,500 23 2,747,000 378,822,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 3,015,500 243,140,500 63 530,500 153,785,000 0 0 0 4 38,500 8,070,000 2,962 32,038,500 114,121,525,000 618 19,083,500 59,380,437,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 2,981,500 6,398,800,000 481 9,224,500 16,176,785,000 26 445,000 35,950,000 0 0 0 0 0 0 4 25,000 17,500,000 0 0 0 1,036 4,873,000 53,562,150,000 48 188,000 49,077,500 327 2,616,500 13,233,775,000 0 0 0 601 2,112,500 57,962,100,000 66 504,500 122,847,500 0 0 0 10 101,000 52,700,000 2 72,000 44,420,000 3 15,000 7,650,000 0 0 0 147 1,231,000 1,710,555,000 25 763,500 207,787,500 0 0 0 323 7,253,000 13,520,940,000 0 0 0 0 0 0 75 407,500 51,720,000 1,467 71,310,500 8,323,480,500 0 0 0 3 25,000 1,376,500 1 5,000 575,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 7,587,500 1,110,653,500 0 0 0 399 47,964,500 5,671,737,500 0 0 0 339 13,028,500 16,384,190,000 59 2,051,500 254,359,000 0 0 0 0 0 0 76 1,260,500 473,735,000 15 224,000 32,690,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,500 75,000 10 34,000 7,327,500 0 0 0 3 11,000 2,735,000 8 118,500 60,410,000 0 0 0 2,215 108,801,000 58,693,630,000 5 248,500 48,457,500 0 0 0 30 3,055,000 153,910,000 686 5,479,000 44,021,350,000 29 975,000 701,255,000 0 0 0 10 34,000 30,415,000 127 12,988,000 663,018,000 0 0 0 7 60,000 37,200,000 31 515,500 105,847,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 3,119,000 404,401,500 7 39,500 8,945,000 954 8,075,000 20,770,637,500 0 0 0 0 0 0 31 490,000 59,541,000 15 710,000 170,400,000 0 0 0 350 14,937,500 5,444,895,000 87 3,355,000 181,074,500 18 88,000 239,262,500 1 500 81,000,000 0 0 0 143 9,444,500 675,713,000 176 11,519,500 2,448,987,500 14 712,000 633,680,000 86 3,634,500 1,599,180,000 0 0 0 40 827,000 70,443,000 3 3,500 3,150,000 0 0 0 0 0 0 34 189,500 760,662,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9,390,000 7,324,200,000 0 0 0 90 795,000 510,695,000 0 0 0 0 0 0 10 115,500 21,956,500 1 2,500 1,275,000 4 25,000 3,005,000 2 10,000 1,275,000 0 0 0 1,576 28,978,500 105,363,975,000 0 0 0 0 0 0 6 79,000 40,190,000 0 0 0 946 5,584,500 4,345,425,000 0 0 0 24 129,000 95,090,000 1 5,000 1,200,000 124 13,689,000 1,874,462,000 0 0 0 208 9,444,000 1,039,558,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 779 4,602,500 74,891,500,000 0 0 0 0 0 0 4 37,500 4,835,000 0 0 0 7 207,500 53,487,500 23 498,500 247,942,500 1 5,000 270,000 13 616,000 58,911,500 210 6,733,500 1,333,336,000 36 3,737,000 2,099,340,000 24 350,000 25,897,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,000 680,000 10 91,500 9,157,500 2 20,500 14,150,000 11 427,000 22,759,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24/11

25/11

26/11

26 NOVEMBER 2009

ID

NAME

PREV. CLOSE CHANGE FREQ

SDRA SGRO SHID SIAP SIIP SIMA SIMM SING SIPD SKBM SKLT SMAR SMCB SMDM SMDR SMGR SMMA SMMT SMRA SMSM SOBI SONA SPMA SQBB SQBI SQMI SRSN SSIA SSTM STTP SUGI SULI TALFA TALFB TBLA TBMS TCID TFCO TGKA TINS TIRA TIRT TKGA TKIM TLKM TMAS TMPI TMPO TOTL TOTO TPIA TRAM TRIL TRIM TRIO TRST TRUB TRUS TSPC TURI ULTJ UNIC UNIT UNSP UNTR UNTX UNVR VOKS VRNA WAPO WEHA WICO WIKA WOMF YPAS YULE ZBRA

Bank Himpunan Saudara 1906 Tb 330 Sampoerna Agro Tbk 2,475 Hotel Sahid Jaya Tbk 315 Sekawan Intipratama Tbk 78 Suryainti Permata Tbk 102 Siwani Makmur Tbk 195 Surya Intrindo Makmur Tbk 148 Singleterra Tbk. 1,000 Sierad Produce Tbk 53 Sekar Bumi Tbk. 450 Sekar Laut Tbk 100 SMART Tbk 2,800 Holcim Indonesia Tbk 1,630 Suryamas Dutamakmur Tbk 93 Samudera Indonesia Tbk 3,850 Semen Gresik (Persero) Tbk 7,200 Sinar Mas Multiartha Tbk 1,500 Eatertainment International 225 Summarecon Agung Tbk 590 Selamat Sempurna Tbk 690 Sorini Agro Asia Corporindo 1,720 Sona Topas Tourism Inds.Tbk 1,600 Suparma Tbk 210 Bristol-Myers Squibb Indonesi 10,500 Bristol-Myers Squibb Indonesi 66,000 Allbond Makmur Usaha Tbk 90 Indo Acidatama Tbk 62 Surya Semesta Internusa Tbk 320 Sunson Textile Manufacture Tb 250 Siantar TOP Tbk 250 Sugi Samapersada Tbk 260 Sumalindo Lestari Jaya Tbk 450 Tunas Alfin Tbk. (A) 10 Tunas Alfin Tbk. (B) 10 Tunas Baru Lampung Tbk 335 Tembaga Mulia Semanan Tbk 3,250 Mandom Indonesia Tbk 6,850 Teijin Indonesia Fiber Tbk 166 Tigaraksa Satria Tbk 340 Timah Tbk 1,930 Tira Austenite Tbk 1,740 Tirta Mahakam Resources Tbk 61 Toko Gunung Agung Tbk 250 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 1,800 Telekomunikasi Indonesia Tbk 9,050 Pelayaran Tempuran Emas Tbk 220 AGIS Tbk 87 Tempo Inti Media Tbk 79 Total Bangun Persada Tbk 199 Surya Toto Indonesia Tbk 8,000 Tri Polyta Indonesia Tbk 2,950 Trada Maritime Tbk 205 Triwira Insanlestari Tbk. 150 Trimegah Securities Tbk 180 Trikomsel Oke Tbk 220 Trias Sentosa Tbk 200 Truba Alam Manunggal E. Tbk 136 Trust Finance Indonesia Tbk 375 Tempo Scan Pacific Tbk 700 Tunas Ridean Tbk 1,600 Ultra Jaya Milk Tbk 610 Unggul Indah Cahaya Tbk 2,400 Nusantara Inti Corpora Tbk 125 Bakrie Sumatra Plantations Tb 800 United Tractors Tbk 15,350 Unitex Tbk. 3,700 Unilever Indonesia Tbk 11,250 Voksel Electric Tbk 410 Verena Oto Finance Tbk 79 Wahana Phonix Mandiri Tbk 90 Panorama Transportasi Tbk 123 Wicaksana Overseas Int l Tbk 50 Wijaya Karya (Persero) Tbk 315 Wahana Ottomitra Multiartha T 139 Yanaprima Hastapersada Tbk 530 Yulie Sekurindo Tbk 60 Zebra Nusantara Tbk 50

325 -5 2,450 -25 305 -10 75 -3 103 1 183 -12 148 0 1,000 0 52 -1 450 0 100 0 2,700 -100 1,520 -110 93 0 3,850 0 7,100 -100 1,500 0 225 0 580 -10 690 0 1,750 30 1,600 0 210 0 10,500 0 79,200 13,200 90 0 61 -1 315 -5 250 0 250 0 260 0 430 -20 10 0 10 0 320 -15 3,250 0 6,700 -150 166 0 340 0 1,890 -40 1,740 0 59 -2 250 0 1,800 0 8,750 -300 210 -10 87 0 76 -3 191 -8 8,500 500 2,900 -50 205 0 141 -9 180 0 210 -10 200 0 131 -5 375 0 690 -10 1,570 -30 650 40 2,400 0 125 0 740 -60 14,600 -750 3,700 0 10,950 -300 410 0 76 -3 90 0 123 0 50 0 315 0 144 5 520 -10 60 0 50 0

VOLUME

VALUE

345 8,160,500 2,649,702,500 337 4,200,000 10,301,037,500 62 891,500 280,412,500 20 146,000 10,981,000 17 2,279,500 230,369,000 2,110 26,213,500 4,943,898,500 0 0 0 0 0 0 282 63,470,500 3,251,099,500 0 0 0 0 0 0 3 4,500 12,237,500 1,731 29,282,000 45,184,290,000 0 0 0 0 0 0 1,235 12,742,000 89,528,200,000 5 137,000 205,500,000 0 0 0 142 9,286,000 5,462,205,000 0 0 0 274 4,920,000 8,572,860,000 0 0 0 81 4,833,000 992,267,500 0 0 0 1 500 39,600,000 0 0 0 390 14,948,500 922,792,500 2 275,000 86,625,000 0 0 0 1 500 125,000 0 0 0 59 411,500 176,035,000 0 0 0 0 0 0 144 5,642,500 1,836,110,000 0 0 0 6 40,000 268,000,000 0 0 0 0 0 0 881 10,438,500 19,780,210,000 0 0 0 15 144,500 8,504,500 0 0 0 12 79,000 142,200,000 639 14,251,000 128,343,450,000 13 163,000 33,507,500 47 582,500 49,391,500 20 47,000 3,615,500 241 8,800,500 1,684,514,000 1 1,000 8,500,000 18 49,500 142,562,500 55 1,382,500 282,505,000 4,195 158,343,000 23,690,813,000 0 0 0 12 255,000 52,285,000 1 5,000 1,000,000 1,926 177,635,000 23,666,549,000 0 0 0 23 1,041,500 718,495,000 157 3,827,000 6,036,840,000 11 141,000 88,255,000 0 0 0 0 0 0 1,534 56,224,000 41,896,905,000 2,046 8,798,000 129,880,775,000 0 0 0 221 1,730,000 19,100,700,000 0 0 0 276 7,961,000 611,060,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 8,024,000 2,499,645,000 1 9,500 1,368,000 5 77,500 40,300,000 0 0 0 0 0 0

REKAPITULASI PERDAGANGAN STOCK TRADING SUB TOTAL REGULAR MARKET ... SUB TOTAL CASH MARKET ... SUB TOTAL NEGOTIATED MARKET SUB TOTAL ...

VOLUME 5,948,455,500 0 753,844,589 6,702,300,089

VALUE 4,311,956,450,500 0 460,836,778,452 4,772,793,228,952

FREQ 109,543 0 299 109,842

VOLUME 0 0 0

VALUE 0 0 0

FREQ 0 0 0

VOLUME 395,883,000 2,063,500 6,795,500 404,742,000

VALUE 10,009,173,000 16,230,000 306,047,500 10,331,450,500

FREQ 3,568 26 6 3,600

VOLUME 0 7,107,042,089

VALUE 0 4,783,124,679,452

FREQ 0 113,442

RIGHT TRADING SUB TOTAL CASH MARKET ......... SUB TOTAL NEGOTIATED .......... SUB TOTAL ... WARRANT TRADING SUB TOTAL REGULAR ... SUB TOTAL CASH MARKET ...... SUB TOTAL NEGOTIATED MARKET SUB TOTAL ... REKSADANA KIK TRADING SUB TOTAL ... GRAND TOTAL .....................

INDONESIA GOVERMENT SECURITIES YIELD CURVE

MOST ACTIVE BROKERS CODE

NAME

DB KZ YP CS PD YU ZP KI CC AK LG KK OD YJ RX DR NI BK CP DX

DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA CLSA INDONESIA eTRADING SECURITIES CREDIT SUISSE SECURITIES IND INDO PREMIER SECURITIES CIMB Securities Indonesia KIM ENG SECURITIES CIPTADANA SECURITIES MANDIRI SEKURITAS UBS SECURITIES INDONESIA TRIMEGAH SECURITIES Tbk. PHILLIP SECURITIES INDONESIA DANAREKSA SEKURITAS LAUTANDHANA SECURINDO MACQUARIE CAPITAL SEC. IND. OSK NUSADANA SECURITIES BNI SECURITIES J.P. MORGAN SECURITIES IND. VALBURY ASIA SECURITIES BAHANA SECURITIES

FREQ.

VOLUME

VALUE

4,043 2,651 27,588 4,538 22,844 5,096 6,209 6,456 3,927 2,703 7,350 8,062 7,068 5,925 2,043 3,800 8,817 1,956 5,751 2,720

180,216,000 117,270,000 1,202,822,000 168,775,000 896,640,000 391,741,000 376,635,000 436,061,500 479,038,174 111,265,000 564,635,500 360,471,500 380,764,000 761,484,500 83,727,000 171,577,000 359,240,500 67,224,000 348,353,500 112,227,100

881,754,512,500 471,498,451,000 429,824,044,500 405,287,689,000 395,036,326,000 358,871,429,000 322,017,649,000 319,858,074,000 306,349,849,820 291,663,617,500 279,589,925,500 262,778,048,500 240,289,421,000 235,679,586,500 227,325,814,000 198,355,641,000 188,892,895,000 172,382,771,000 168,092,646,500 154,409,985,500


8

HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 30 NOVEMBER 2009

INDEKS PASAR MISC-IND

BURSA & FINANSIAL AGRI

555.661

600

MINING 1744.811

1900

CONSUMER 2105.909

2400

PROPERTY 624.203

650

1850

2300

640

155

560

1800

2200

630

150

-13.031

540

1700 20/11

520 20/11

23/11

24/11

25/11

-76.979

1750

26/11

-92.134

2100 2000

23/11

24/11

25/11

26/11

20/11

23/11

24/11

25/11

-9.068

620

20/11

23/11

24/11

25/11

-4.309

145 140

610

26/11

144.656

160

580

26/11

20/11

23/11

INDIKATOR PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA MOST ACTIVE STOCKS NAME

BUMI DEWA ENRG BNBR TRIL ADRO BMRI INCO LPKR SIMA ELTY UNTR TRUB ANTM SMCB PGAS UNSP ASII KARK BTEL

Bumi Resources Tbk Darma Henwa Tbk Energi Mega Persada Tbk Bakrie & Brothers Tbk Triwira Insanlestari Tbk. Adaro Energy Tbk. Bank Mandiri (Persero) Tbk International Nickel Ind .Tbk Lippo Karawaci Tbk Siwani Makmur Tbk Bakrieland Development Tbk United Tractors Tbk Truba Alam Manunggal E. Tbk Aneka Tambang (Persero) Tbk Holcim Indonesia Tbk Perusahaan Gas Negara Tbk Bakrie Sumatra Plantations Tb Astra International Tbk Dayaindo Resources Int l Tbk Bakrie Telecom Tbk

PREVIOUS

CLOSE CHANGE

2,600 182 235 100 150 1,720 4,525 3,725 550 195 270 15,350 136 2,325 1,630 3,750 800 32,900 121 154

2,375 149 220 92 141 1,670 4,375 3,525 530 183 245 14,600 131 2,250 1,520 3,575 740 32,000 113 147

% FREQ.

VOLUME

VALUE

CODE

NAME

18,265 11,246 6,184 6,160 4,195 3,946 3,545 2,962 2,215 2,110 2,054 2,046 1,926 1,837 1,731 1,576 1,534 1,469 1,467 1,331

500,955,500 984,882,500 505,919,500 1,297,265,000 158,343,000 158,381,000 66,132,500 32,038,500 108,801,000 26,213,500 230,652,500 8,798,000 177,635,000 24,994,000 29,282,000 28,978,500 56,224,000 3,845,000 71,310,500 402,937,500

1,214,390,712,500 150,154,776,000 110,576,482,500 120,774,529,500 23,690,813,000 266,090,310,000 290,264,750,000 114,121,525,000 58,693,630,000 4,943,898,500 57,517,820,000 129,880,775,000 23,666,549,000 56,828,262,500 45,184,290,000 105,363,975,000 41,896,905,000 123,866,275,000 8,323,480,500 59,597,536,500

% FREQ.

VOLUME

VALUE

500 866,500 101,000 141,000 1,000 224,000 2,747,000 10,000 2,500 500 5,000 9,500 25,000 22,500 1,369,000 4,920,000 248,500 2,279,500 6,000 710,000

39,600,000 218,260,000 52,700,000 88,255,000 8,500,000 32,690,000 378,822,500 1,050,000 1,050,000 13,250,000 270,000 1,368,000 1,376,500 226,575,000 23,775,475,000 8,572,860,000 48,457,500 230,369,000 9,075,000 170,400,000

AALI ADRO ANTM ASII BBCA BBNI BBRI BDMN BISI BLTA BMRI BNBR BRPT BTEL BUMI DEWA ELSA ELTY ENRG GGRM INCO INDF INDY INKP INTP ISAT ITMG JSMR KLBF LPKR LSIP MEDC MIRA PGAS PNBN PTBA SGRO SMCB SMGR TINS TLKM TRUB UNSP UNTR UNVR

Astra Agro Lestari Tbk Adaro Energy Tbk. Aneka Tambang (Persero) Tbk Astra International Tbk Bank Central Asia Tbk Bank Negara Indonesia Tbk Bank Rakyat Indonesia Tbk Bank Danamon Tbk BISI International Tbk Berlian Laju Tanker Tbk Bank Mandiri (Persero) Tbk Bakrie & Brothers Tbk Barito Pacific Tbk Bakrie Telecom Tbk Bumi Resources Tbk Darma Henwa Tbk Elnusa Tbk Bakrieland Development Tbk Energi Mega Persada Tbk Gudang Garam Tbk International Nickel Ind .T Indofood Sukses Makmur Tbk Indika Energy Tbk Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Indocement Tunggal Prakasa Indosat Tbk Indo Tambangraya Megah Tbk Jasa Marga (Persero) Tbk Kalbe Farma Tbk Lippo Karawaci Tbk PP London Sumatera Tbk Medco Energi International Mitra Rajasa Tbk Perusahaan Gas Negara Tbk Bank Pan Indonesia Tbk Tambang Batubara Bukit Asam Sampoerna Agro Tbk Holcim Indonesia Tbk Semen Gresik (Persero) Tbk Timah Tbk Telekomunikasi Indonesia Tb Truba Alam Manunggal E. Tbk Bakrie Sumatra Plantations United Tractors Tbk Unilever Indonesia Tbk

-225 -8.65 -33 -18.13 -15 -6.38 -8 -8 -9 -6 -50 -2.91 -150 -3.31 -200 -5.37 -20 -3.64 -12 -6.15 -25 -9.26 -750 -4.89 -5 -3.68 -75 -3.23 -110 -6.75 -175 -4.67 -60 -7.5 -900 -2.74 -8 -6.61 -7 -4.55

TOP GAINERS CODE

NAME

PREVIOUS

SQBI ATPK JECC ULTJ TOTO LAMI IGAR AIMS DPNS BATA PWSI WOMF KBLI HMSP GGRM SOBI LPLI SIIP ACES MFIN

Bristol-Myers Squibb Indonesia ATPK Resources Tbk Jembo Cable Company Tbk Ultra Jaya Milk Tbk Surya Toto Indonesia Tbk Lamicitra Nusantara Tbk Kageo Igar Jaya Tbk Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Duta Pertiwi Nusantara Tbk Sepatu Bata Tbk Panca Wiratama Sakti Tbk Wahana Ottomitra Multiartha Tb KMI Wire and Cable Tbk H M Sampoerna Tbk Gudang Garam Tbk Sorini Agro Asia Corporindo Star Pacific Tbk Suryainti Permata Tbk Ace Hardware Indonesia Tbk Mandala Multifinance Tbk

CLOSE CHANGE

66,00 240 510 610 8,000 145 133 100 430 25,50 52 139 56 10,00 16,95 1,720 193 102 1,510 240

79,200 265 560 650 8,500 154 140 105 450 26,500 54 144 58 10,300 17,250 1,750 195 103 1,520 240

13,20 25 50 40 500 9 7 5 20 1,000 2 5 2 300 300 30 2 1 10 0

20 10.42 9.8 6.56 6.25 6.21 5.26 5 4.65 3.92 3.85 3.6 3.57 3 1.77 1.74 1.04 0.98 0.66 0

1 44 10 11 1 15 23 1 2 1 1 1 3 22 348 274 5 17 5 15

CODE

NAME

DEWA LPGI ELTY BUMI BNBR BMTR ABBA HADE UNSP SMCB KARK META ENRG DILD SIMA INTP LPCK TRIL CNKO ITTG

Darma Henwa Tbk Lippo General Insurance Tbk Bakrieland Development Tbk Bumi Resources Tbk Bakrie & Brothers Tbk Global Mediacom Tbk Abdi Bangsa Tbk HD Capital Tbk Bakrie Sumatra Plantations Tbk Holcim Indonesia Tbk Dayaindo Resources Int l Tbk Nusantara Infrastructure Tbk Energi Mega Persada Tbk Intiland Development Tbk Siwani Makmur Tbk Indocement Tunggal Prakasa Tbk Lippo Cikarang Tbk Triwira Insanlestari Tbk. Central Korporindo Int l Tbk Leo Investments Tbk

PREVIOUS

CLOSE CHANGE

182 570 270 2,600 100 250 63 64 800 1,630 121 125 235 650 195 11,40 250 150 68 260

149 510 245 2,375 92 230 58 59 740 1,520 113 117 220 610 183 10,700 235 141 64 245

% FREQ.

-33 -18.13 -60 -10.53 -25 -9.26 -225 -8.65 -8 -8 -20 -8 -5 -7.94 -5 -7.81 -60 -7.5 -110 -6.75 -8 -6.61 -8 -6.4 -15 -6.38 -40 -6.15 -12 -6.15 -700 -6.14 -15 -6 -9 -6 -4 -5.88 -15 -5.77

11,24 8 2,054 18,26 6,160 230 5 255 1,534 1,731 1,467 31 6,184 25 2,110 1,036 3 4,195 100 66

VOLUME

VALUE

984,882,500 118,500 230,652,500 500,955,500 1,297,265,000 15,366,500 61,500 7,411,500 56,224,000 29,282,000 71,310,500 490,000 505,919,500 474,500 26,213,500 4,873,000 11,000 158,343,000 4,429,000 504,500

150,154,776,000 60,410,000 57,517,820,000 1,214,390,712,50 120,774,529,500 3,604,090,000 3,567,000 444,168,500 41,896,905,000 45,184,290,000 8,323,480,500 59,541,000 110,576,482,500 299,510,000 4,943,898,500 53,562,150,000 2,735,000 23,690,813,000 287,321,500 122,847,500

JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) CODE

NAME

AALI ADRO ANTM ASII BISI BMTR BTEL BUMI CTRA DEWA ELSA ELTY HEXA INCO INDY INTP ITMG KIJA KLBF LPKR LSIP PTBA SGRO SMGR TINS TLKM UNSP UNTR UNVR WIKA

Astra Agro Lestari Tbk Adaro Energy Tbk. Aneka Tambang (Persero) Tbk Astra International Tbk BISI International Tbk Global Mediacom Tbk Bakrie Telecom Tbk Bumi Resources Tbk Ciputra Development Tbk Darma Henwa Tbk Elnusa Tbk Bakrieland Development Tbk Hexindo Adiperkasa Tbk International Nickel Ind .T Indika Energy Tbk Indocement Tunggal Prakasa Indo Tambangraya Megah Tbk Kawasan Industri Jababeka T Kalbe Farma Tbk Lippo Karawaci Tbk PP London Sumatera Tbk Tambang Batubara Bukit Asam Sampoerna Agro Tbk Semen Gresik (Persero) Tbk Timah Tbk Telekomunikasi Indonesia Tb Bakrie Sumatra Plantations United Tractors Tbk Unilever Indonesia Tbk Wijaya Karya (Persero) Tbk

PREVIOUS 23,500 1,720 2,325 32,900 1,590 250 154 2,600 530 182 315 270 2,850 3,725 2,225 11,400 27,600 121 1,280 550 8,200 16,450 2,475 7,200 1,930 9,050 800 15,350 11,250 315

HIGH

LOW

CLOSE

CHANGE

23,450 1,720 2,350 33,100 1,600 250 152 2,600 530 175 315 270 2,875 3,725 2,225 11,400 27,900 121 1,280 560 8,200 16,550 2,525 7,250 1,940 9,150 790 15,450 11,200 325

22,150 1,650 2,225 31,650 1,540 230 146 2,325 510 141 305 240 2,775 3,500 2,125 10,550 27,150 116 1,240 520 7,900 15,800 2,350 6,900 1,870 8,750 720 14,400 10,900 310

22,200 1,670 2,250 32,000 1,550 230 147 2,375 520 149 305 245 2,775 3,525 2,150 10,700 27,200 118 1,250 530 8,000 15,800 2,450 7,100 1,890 8,750 740 14,600 10,950 315

-1,300 -50 -75 -900 -40 -20 -7 -225 -10 -33 -10 -25 -75 -200 -75 -700 -400 -3 -30 -20 -200 -650 -25 -100 -40 -300 -60 -750 -300 0

VOLUME 1,537,000 158,381,000 24,994,000 3,845,000 1,604,500 15,366,500 402,937,500 500,955,500 16,004,500 984,882,500 7,340,500 230,652,500 1,099,000 32,038,500 2,981,500 4,873,000 2,112,500 47,964,500 13,028,500 108,801,000 5,479,000 4,602,500 4,200,000 12,742,000 10,438,500 14,251,000 56,224,000 8,798,000 1,730,000 8,024,000

VALUE FREQ. 35,145,275,000 266,090,310,000 56,828,262,500 123,866,275,000 2,501,055,000 3,604,090,000 59,597,536,500 1,214,390,712,500 8,341,250,000 150,154,776,000 2,257,895,000 57,517,820,000 3,075,950,000 114,121,525,000 6,398,800,000 53,562,150,000 57,962,100,000 5,671,737,500 16,384,190,000 58,693,630,000 44,021,350,000 74,891,500,000 10,301,037,500 89,528,200,000 19,780,210,000 128,343,450,000 41,896,905,000 129,880,775,000 19,100,700,000 2,499,645,000

629 3,946 1,837 1,469 277 230 1,331 18,265 567 11,246 210 2,054 121 2,962 243 1,036 601 399 339 2,215 686 779 337 1,235 881 639 1,534 2,046 221 160

INDEX 1,718.71 151.818 1,245.50 2,292.05 775 187.205 137.925 137.84 57.106 44.478 76.25 50.509 849.507 1,438.78 72.881 428 194.286 3.901 2,438.07 129.01 412.903 2,747.83 104.701 2,470.60 651.724 921.945 344.458 16,708.63 56,067.59 75

INDONESIA STOCK EXCHANGE INDEX LIST PREVIOUS 2461.528 1821.79 2198.043 258.784 y 568.692 633.271 a 148.965 705.512 295.608 257.024 499.629 485.792 x 407.170 699.152 d 380.245 599.39 227.821 205.139 142.525

HIGH 2462.318 1822.885 2202.38 259.146 572.22 632.534 149.259 709.568 295.384 257.827 499.487 485.984 407.841 699.38 380.721 599.605 227.937 205.211 142.614

LOW 2386.73 1736.693 2099.188 247.572 550.232 621.935 143.697 679.18 288.988 245.363 485.074 469.53 390.634 679.05 362.255 579.703 220.983 203.548 138.116

CLOSE CHANGE VOLUME 2393.519 1744.811 2105.909 250.555 555.661 624.203 144.656 680.72 291.25 247.581 488.453 470.792 391.868 680.891 365.071 581.447 221.552 204.26 138.321

-68.009 -76.979 -92.134 -8.229 -13.031 -9.068 -4.309 -24.792 -4.358 -9.443 -11.176 -15 -15.302 -18.261 -15.174 -17.943 -6.269 -0.879 -4.204

393 15 23 55 45 32 45 28 66 84 132 45 30 172 221 100 27 25 25

VALUE

FREQ.

INDEX

6,702,300,089 168,464,935 2,278,918,450 208,132,073 67,888,500 57,414,900 610,088,053 830,195,753 252,914,078 2,228,283,347 333,435,473 5,571,428,943 2,784,204,938 3,101,979,219 3,600,320,870 5,977,910,722 650,979,625 41,263,000 513,166,346

4,772,793,228,952 166,087,111,700 2,134,775,321,000 262,160,825,697 202,370,562,500 165,964,608,000 183,708,831,310 498,476,046,950 783,167,198,055 376,082,723,740 630,495,996,197 4,443,870,758,755 3,025,326,658,010 2,990,336,113,515 1,782,457,115,437 4,588,661,171,635 2,403,759,539,405 5,753,709,500 1,925,396,948,025

109,84 4,544 48,289 9,876 3,122 1,966 7,954 8,267 8,409 17,415 14,964 85,236 58,652 58,783 51,059 92,601 29,367 1,269 24,396

PERBANDINGAN MATA UANG US$ Amerika Australia CHF Eropa Inggris Hongkong Indonesia INR Jepang KRW Myanmar New Zealand PHP Singapura

0,9063 0,9942 14,990 16,488 0,1290 0,0001 0,0214 0,0116 0,0009 0,2974 0,7110 0,0212 0,7202

26/11

26 NOVEMBER 2009

PREVIOUS 23,500 1,720 2,325 32,900 4,700 2,000 7,650 4,475 1,590 680 4,525 100 1,330 154 2,600 182 315 270 235 16,950 3,725 3,175 2,225 1,750 11,400 5,150 27,600 1,890 1,280 550 8,200 2,625 375 3,750 740 16,450 2,475 1,630 7,200 1,930 9,050 136 800 15,350 11,250

HIGH

LOW

CLOSE

CHANGE

23,450 1,720 2,350 33,100 4,700 2,000 7,700 4,450 1,600 700 4,525 100 1,330 152 2,600 175 315 270 240 17,600 3,725 3,150 2,225 1,780 11,400 5,150 27,900 1,890 1,280 560 8,200 2,650 370 3,750 750 16,550 2,525 1,640 7,250 1,940 9,150 141 790 15,450 11,200

22,150 1,650 2,225 31,650 4,625 1,920 7,500 4,275 1,540 670 4,300 89 1,270 146 2,325 141 305 240 210 16,950 3,500 3,075 2,125 1,720 10,550 4,975 27,150 1,850 1,240 520 7,900 2,525 360 3,550 730 15,800 2,350 1,510 6,900 1,870 8,750 129 720 14,400 10,900

22,200 1,670 2,250 32,000 4,675 1,940 7,650 4,300 1,550 670 4,375 92 1,290 147 2,375 149 305 245 220 17,250 3,525 3,125 2,150 1,750 10,700 5,000 27,200 1,860 1,250 530 8,000 2,550 360 3,575 740 15,800 2,450 1,520 7,100 1,890 8,750 131 740 14,600 10,950

-1,300 -50 -75 -900 -25 -60 0 -175 -40 -10 -150 -8 -40 -7 -225 -33 -10 -25 -15 300 -200 -50 -75 0 -700 -150 -400 -30 -30 -20 -200 -75 -15 -175 0 -650 -25 -110 -100 -40 -300 -5 -60 -750 -300

PREV

HIGH

VOLUME 1,537,000 158,381,000 24,994,000 3,845,000 6,426,000 32,754,000 22,818,500 7,764,000 1,604,500 7,744,000 66,132,500 1,297,265,000 11,336,000 402,937,500 500,955,500 984,882,500 7,340,500 230,652,500 505,919,500 1,369,000 32,038,500 19,083,500 2,981,500 9,224,500 4,873,000 2,616,500 2,112,500 7,253,000 13,028,500 108,801,000 5,479,000 8,075,000 14,937,500 28,978,500 129,000 4,602,500 4,200,000 29,282,000 12,742,000 10,438,500 14,251,000 177,635,000 56,224,000 8,798,000 1,730,000

VALUE FREQ. 35,145,275,000 266,090,310,000 56,828,262,500 123,866,275,000 29,986,262,500 64,518,090,000 173,603,400,000 33,812,337,500 2,501,055,000 5,291,420,000 290,264,750,000 120,774,529,500 14,668,555,000 59,597,536,500 1,214,390,712,500 150,154,776,000 2,257,895,000 57,517,820,000 110,576,482,500 23,775,475,000 114,121,525,000 59,380,437,500 6,398,800,000 16,176,785,000 53,562,150,000 13,233,775,000 57,962,100,000 13,520,940,000 16,384,190,000 58,693,630,000 44,021,350,000 20,770,637,500 5,444,895,000 105,363,975,000 95,090,000 74,891,500,000 10,301,037,500 45,184,290,000 89,528,200,000 19,780,210,000 128,343,450,000 23,666,549,000 41,896,905,000 129,880,775,000 19,100,700,000

629 3,946 1,837 1,469 339 822 751 598 277 342 3,545 6,160 551 1,331 18,265 11,246 210 2,054 6,184 348 2,962 618 243 481 1,036 327 601 323 339 2,215 686 954 350 1,576 24 779 337 1,731 1,235 881 639 1,926 1,534 2,046 221

INDEX 1,718.71 151.818 1,245.50 2,292.05 2,671.43 8.845 874.286 2.358 775 714.019 648.148 3.163 50.513 137.925 137.84 44.478 76.25 50.509 137.5 673.171 1,438.78 534.929 72.881 90.175 428 357.143 194.286 109.412 2,438.07 129.01 412.903 1,007.63 158.849 1,191.67 1,232.10 2,747.83 104.701 1,835.75 2,470.60 651.724 921.945 119.091 344.458 16,708.63 56,067.59

WARRANT QUOTATION

TOP LOSSERS

Composite Index Agriculture Mining Basic Industry and Miscellanous Industr Consumer Goods Cons., Property & Re Infrastruc., Utility Finance Trade & Service Manufacture LQ45 Jakarta Islamic Inde Main Board Index Development Board In KOMPAS100 BISNIS-27 PEFINDO25 Index SRI-KEHATI Index

25/11

LQ45

CODE

NAME INDEX

24/11

AU$ 11,035 10,970 16,540 18,194 0,1423 0,0001 0,0237 0,0127 0,0009 0,3282 0,7846 0,0235 0,7947

CHF 10,059 0,9115 15,077 16,585 0,1298 0,0001 0,0215 0,0116 0,0009 0,2991 0,7152 0,0214 0,7244

EURO 0,6671 0,6046 0,6632 11,000 0,0861 0,0001 0,0143 0,0077 0,0006 0,1984 0,4744 0,0142 0,4805

GBP 0,6065 0,5496 0,6029 0,9091 0,0782 0,0001 0,0130 0,0070 0,0005 0,1804 0,4312 0,0128 0,4368

HK$ 77,502 70,237 77,052 116,173 127,790 0,0008 0,1660 0,0896 0,0066 23,049 55,108 0,1646 55,817

RUPIAH 9.405,0000 8.523,2813 9.350,3027 14.097,6299 15.507,4434 1.213,5092 2,014,998 1,086,718 80,131 2.797,0286 6.687,4277 1,997,301 6.773,4971

INR 466,750 422,992 464,035 699,635 769,601 60,224 0,0050 0,5394 0,0398 138,811 331,883 0,9912 336,154

YEN 865,450 784,314 860,416 1,297,267 1,426,998 111,667 0,0092 18,542 0,0738 257,383 615,378 18,379 623,298

KRW 1.173,7000 1.063,6655 1.166,8740 1.759,3181 1.935,2563 1,514,403 0,1248 251,462 135,617 3,490,560 8,345,597 249,253 8,453,008

MYR 33,625 30,473 33,429 50,402 55,443 0,4338 0,0004 0,0720 0,0389 0,0029 23,909 0,0714 24,217

NZ$ 14,064 12,745 13,982 21,081 23,189 0,1815 0,0001 0,0302 0,0162 0,0012 0,4182 0,0298 10,129

PHP 470,900 426,754 468,162 705,856 776,444 60,759 0,0050 10,089 0,5441 0,0401 140,045 334,835 339,144

SG$ 13,885 12,583 13,805 20,813 22,894 0,1792 0,0001 0,0298 0,0160 0,0012 0,4129 0,9873 0,0294

CODE

NAME

DATE

LOW

CLOSE

CHANGE

VOLUME

VALUE FREQ.

AGRO-W

Waran Seri I Bank Agroniaga T

5/25/2011

1

0

0

1

0

0

0

0

AMAG-W

Warrant Seri I Asuransi Multi

12/17/2010

22

21

20

21

-1

516,000

10,320,500

6

ASRI-W

Waran Seri I Alam Sutera Real

12/17/2009

3

3

2

2

-1

117,699,000

238,072,500

246

ATPK-W

Waran Seri I ATPK Resources T

7/12/2010

99

0

0

99

0

0

0

0

BABP-W

Waran Seri I Bank ICB Bumiput

12/28/2010

40

0

0

40

0

0

0

0

BACA-W

Waran Seri I Bank Capital Ind

7/11/2012

1

0

0

1

0

0

0

0

BAPA-W

Waran Seri I Bekasi Asri Pemu

1/11/2013

60

0

0

60

0

0

0

0

BCIC-W5

Waran Seri V Bank Mutiara Tbk

6/18/2010

7

0

0

7

0

0

0

0

BKDP-W

Waran Seri I Bukit Darmo Prop

6/11/2010

21

20

18

20

-1

1,215,500

22,945,000

13

BMSR-W

Waran Seri I Bintang Mitra Se

11/15/2013

1

0

0

1

0

0

0

0

BNBR-W

Waran Seri I Bakrie & Brother

4/1/2011

44

44

36

36

-8

7,130,500

279,352,500

177

BUDI-W

Waran Seri I Budi Acid Jaya T

7/10/2012

100

0

0

100

0

0

0

0

BVIC-W

Waran Seri IV Bank Victoria I

6/21/2011

80

0

0

80

0

0

0

0

BVIC-W2

Waran Seri V Bank Victoria In

7/10/2013

95

100

89

100

5

336,000

30,835,000

21

CFIN-W

Waran Seri IV Clipan Finance

7/12/2010

19

22

18

18

-1

190,500

3,431,000

3

CKRA-W

Waran Seri I Citra Kebun Raya

1/26/2013

31

0

0

31

0

0

0

0

COWL-W

Waran Seri I Cowell Developme

12/11/2010

250

0

0

250

0

0

0

0

CSAP-W

Waran Catur Sentosa Adiprana

12/12/2009

1

0

0

1

0

0

0

0

CTRA-W

Waran Seri I Ciputra Developm

11/30/2009

65

0

0

65

0

0

0

0

DEWA-W

Waran Seri I Darma Henwa Tbk

9/23/2010

42

40

28

33

-9

245,749,000

ELTY-W

Waran Seri I Bakrieland Devel

4/30/2010

82

79

68

70

-12

17,167,000

1,213,567,000

457

GPRA-W

Waran Seri I Perdana Gapurapr

10/8/2010

14

13

12

13

-1

861,000

10,333,000

13

INDX-W

Waran Seri II Indoexchange T

6/15/2012

1

0

0

1

0

0

0

0

KARK-W

Waran Seri II Dayaindo Resour

4/13/2011

75

0

0

75

0

0

0

0

KBLV-W

Waran Seri I First Media Tbk.

7/14/2010

1

0

0

1

0

0

0

0

KBRI-W

Waran Seri I Kertas Basuki Ra

7/2/2011

14

20

20

20

6

500

10,000

1 25

7,943,429,500 2,452

KOIN-W

Waran Seri I Kokoh Inti A. Tb

4/8/2011

15

14

13

14

-1

1,219,000

16,566,000

LAPD-W

Waran Seri II Leyand Internat

4/8/2011

51

0

0

51

0

0

0

0

MASA-W

Waran Multistrada Arah Sarana

6/11/2010

36

32

30

31

-5

1,508,000

46,841,000

24

MIRA-W

Waran Seri I Mitra Rajasa Tbk

11/12/2010

200

0

0

200

0

0

0

0

MIRA-W2

Waran Seri II Mitra Rajasa Tb

11/25/2011

1

0

0

1

0

0

0

0

MLPL-W

Waran Seri I Multipolar Corp.

12/7/2009

1

1

1

1

0

500

500

1

MPPA-W

Waran Seri I Matahari Putra P

7/9/2010

72

74

66

68

-4

164,500

11,307,500

33

PEGE-W

Waran Seri I Panca Global Sec

6/18/2010

15

0

0

15

0

0

0

0

POOL-W

Waran Seri I Pool Advista Ind

7/11/2014

1

0

0

1

0

0

0

0

RODA-W

Waran Seri II Royal Oak Devel

1/26/2013

8

0

0

8

0

0

0

0

SMMA-W3

Waran Seri III Sinar Mas Mult

7/13/2010

1,040

0

0

1,040

0

0

0

0

SMMA-W4

Waran Seri IV Sinar Mas Multi

7/9/2013

1,000

0

0

1,000

0

0

0

0

SMRA-W

Waran Seri I Summarecon Agung

6/16/2010

82

83

78

80

-2

949,000

76,071,500

40

TBLA-W

Waran Seri I Tunas Baru Lampu

7/13/2011

200

0

0

200

0

0

0

0

TMPI-W

Waran Seri II AGIS Tbk

3/17/2011

50

0

0

50

0

0

0

0

TRAM-W

Waran Seri I Trada Maritime

9/9/2011

75

0

0

75

0

0

0

0

UNSP-W

Waran Seri I Bakrie Sumatera

9/7/2010

186

183

155

166

-20

518,500

88,915,500

29

VRNA-W

Waran Seri I Verena Oto Finan

6/24/2010

29

29

26

27

-2

633,500

16,675,000

26

WEHA-W

Waran Seri I Panorama Transpo

5/25/2012

25

20

20

20

-5

25,000

500,000

1


9

HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 30 NOVEMBER 2009

INDEKS PASAR

BURSA & FINANSIAL FINANCE

TRADE

INFRASTRUCTUR 291.25

305

680.72

730

MANUFACTURE 247.581

280

COMPOSITE 488.453

520

300

710

270

510

2500

295

690

260

500

2450

-4.358

290 285 20/11

-24.792

670

250

23/11

24/11

25/11

20/11

26/11

23/11

24/11

25/11

26/11

20/11

23/11

24/11

25/11

HARGA OBLIGASI KORPORASI DI BURSA EFEK NAME

CODE

Obligasi IV Adhi Tahun 2007

NOMINAL MATURITY VALUE DATE

RATING

ISIN CODE

NAME

CODE

NOMINAL MATURITY VALUE DATE

ADHI04

375,000,000,000

6-Jul-12

idA-

IDA000034102

Ricky Putra Globalindo I Syariah Ijarah Tahun 2005

90,000,000,000

8-Jun-10

idAA-

IDA0000306B1

Obligasi Bentoel I Tahun 2007

Adira Dinamika Multi Finance II Thn 2006 Seri C

ADMF02C

90,000,000,000

8-Jun-11

idAA-

IDA0000306C9

Obligasi Radiant Utama Interinsco I Tahun 2007

Adira Dinamika Multi Finance III Thn 2009 Seri A

ADMF03A

46,000,000,000

18-May-10

idAA-

IDA0000393A1

Semen Baturaja I Tahun 2004

SBTR01

Adira Dinamika Multi Finance III Thn 2009 Seri B

ADMF03B

51,000,000,000

13-May-11

idAA-

IDA0000394B7

Obligasi Surya Citra Televisi II Tahun 2007

SCTV02

Adira Dinamika Multi Finance III Thn 2009 Seri C

ADMF03C

403,000,000,000

13-May-12

idAA-

IDA0000395C2

Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008

SIKAGII01

160,000,000,000

80,000,000,000

23/11

26 NOVEMBER 2009

ADMF02B

AGII01

20/11

RATING

ISIN CODE

RICY02

60,400,000,000

12-Jul-10

Baa3.id

IDJ000001607

RMBA01

1,350,000,000,000

27-Nov-12

idAAA

IDA000035406

RUIS01

100,000,000,000

12-Jul-11

A3.id

IDA000034508

50,000,000,000

22-Jun-10

A3.id

IDA000023808

575,000,000,000

10-Jul-12

idA

IDA00034300

8-Jul-13

BBB(idn)

IDJ000002605 IDJ000001904

8-Jul-13

BBB(idn)

IDA000037501

Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007

SIKBLTA01

200,000,000,000

5-Jul-12

idA(sy)

Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri A

AIRJ01A

97,000,000,000

13-Mar-11

A-(idn)

IDA0000365A9

Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri A

SIKBLTA02A

45,000,000,000

28-May-12

idA(sy)

Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri B

AIRJ01B

149,500,000,000

13-Mar-13

A-(idn)

IDA0000365B7

Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri B

SIKBLTA02B

55,000,000,000

28-May-14

idA(sy)

IDJ000003405

Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri C

AIRJ01C

368,000,000,000

13-Mar-15

A-(idn)

IDA0000365C5

Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 Seri A SIKELTY01A

60,000,000,000

7-Jul-11 idBBB+(sy)

IDA000003504

7-Jul-12 idBBB+(sy)

IDA000003603

90,000,000,000

IDJ000003306

Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005

APEX01A

510,000,000,000

8-Apr-10

idA+

IDA000027106

Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 Seri B SIKELTY01B

Apexindo Pratama Duta I Syariah Ijarah Tahun 2005

APEX01B

240,000,000,000

8-Apr-10

idA+(sy)

IDJ000001409

Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007

SIKISAT02

400,000,000,000

29-May-14

idAA+(sy)

Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Seri A

APEX02A

300,000,000,000

19-Jun-12

idA+

IDA0000412A9

Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008

SIKISAT03

570,000,000,000

9-Apr-13

idAA+(sy)

IDJ000002209

Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Seri B

APEX02B

300,000,000,000

19-Jun-14

idA+

IDA0000413B5

Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri A

SIKMPPA01A

90,000,000,000

14-Apr-12

idA+(sy)

IDJ000003108

Obligasi APOL II Tahun 2008 Seri A

APOL02A

276,000,000,000

18-Mar-13

idBBB-

IDA0000366A7

Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri B SIKMPPA01B

136,000,000,000

14-Apr-14

Obligasi APOL II Tahun 2008 Seri B

APOL02B

324,000,000,000

18-Mar-15

idBBB-

IDA0000366B5

Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008

SIKMTDL01

90,000,000,000

4-Jul-13

A3.id

IDJ000002506

Astra Sedaya Finance VI Amortisasi Tahun 2005 Seri K

ASDF06K

50,000,000,000

24-Feb-10

idAA-

IDA0000267K6

Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007

SIKPPLN01

300,000,000,000

10-Jul-17

idAA-(sy)

IDJ000002100 IDJ000002803

idA+(sy)

IDJ000001805

IDJ000003207

Astra Sedaya Finance VII Tahun 2006 Seri F

ASDF07F

50,000,000,000

13-Dec-09

idAA-

IDA0000307F0

Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 Seri A

SIKPPLN02A

293,000,000,000

9-Jan-14

idAA-(sy)

Obligasi Astra Sedaya Finance VIII Tahun 2007 Seri D

ASDF08D

35,000,000,000

28-Dec-09

idAA-

IDA0000337D2

Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 Seri B

SIKPPLN02B

467,000,000,000

9-Jan-16

idAA-(sy)

Obligasi Astra Sedaya Finance VIII Tahun 2007 Seri E

ASDF08E

200,000,000,000

28-Jun-10

idAA-

IDA0000337E0

Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Tahun 2008

SIKSMRA01

200,000,000,000

25-Jun-13

idA-(sy)

IDJ000002407

Obligasi Astra Sedaya Finance VIII Tahun 2007 Seri F

ASDF08F

200,000,000,000

28-Dec-10

idAA-

IDA0000337F7

Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2009

SMFP01

300,000,000,000

15-Jul-10

AA(idn)

IDA000042006

Obligasi Astra Sedaya Finance VIII Tahun 2007 Seri G

ASDF08G

200,000,000,000

28-Jun-11

idAA-

IDA0000337G5

Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007

125,000,000,000

6-Jul-12

idA-(sy)

IDJ000002001

Obligasi Astra Sedaya Finance IX Tahun 2008 Seri C

ASDF09C

133,000,000,000

6-Mar-10

idAA-

IDA0000361C4

Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Tahun 2008 SMKBBMI01

314,000,000,000

10-Jul-18

A-(idn)

IDJ000002704

Obligasi Astra Sedaya Finance IX Tahun 2008 Seri D

ASDF09D

68,000,000,000

6-Sep-10

idAA-

IDA0000361D2

Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008

SMKMYOR01

200,000,000,000

5-Jun-13

Obligasi Astra Sedaya Finance IX Tahun 2008 Seri E

ASDF09E

145,000,000,000

6-Mar-11

idAA-

IDA0000361E0

Obligasi Summarecon Agung II Tahun 2008

SMRA02

100,000,000,000

25-Jun-13

idA-

IDA000037402

Obligasi Astra Sedaya Finance IX Tahun 2008 Seri F

ASDF09F

221,000,000,000

6-Sep-11

idAA-

IDA0000361F7

Summit Oto Finance II Tahun 2007 Seri C

SOFN02C

350,000,000,000

8-Mar-10

idAAA(cg)

IDA0000318C4

Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri A

ASDF10A

372,000,000,000

7-Apr-10

idAA-

IDA0000378A2

Summit Oto Finance III Tahun 2009 Seri A

SOFN03A

200,000,000,000

24-May-10

idA+

IDA0000396A4

Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri B

ASDF10B

134,000,000,000

2-Oct-10

idAA-

IDA0000379B8

Summit Oto Finance III Tahun 2009 Seri B

SOFN03B

35,000,000,000

19-May-11

idA+

IDA0000397B0

Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri C

ASDF10C

50,000,000,000

2-Apr-11

idAA-

IDA0000380C4

Summit Oto Finance III Tahun 2009 Seri C

SOFN03C

365,000,000,000

19-May-12

idA+

IDA0000398C6

Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri D

ASDF10D

84,000,000,000

2-Oct-11

idAA-

IDA0000381D0

Tjiwi Kimia I Tahun 1996 Seri A

TKIM02A

26,204,196,846

1-Oct-14

idBBB

IDA0000257A8

Obligasi Astra Sedaya Finance X Tahun 2009 Seri E

SMKADHI01

idA+(sy)

IDJ000002902

IDJ000002308

ASDF10E

260,000,000,000

2-Apr-12

idAA-

IDA0000382E6

Tjiwi Kimia I Tahun 1996 Seri B

TKIM02B

100,000,000,000

1-Oct-17

idBBB

IDA0000257B6

BASS01XXBFTW

75,000,000,000

5-Jun-10

N/A

IDA000011902

Obligasi II Trimegah Securities Tahun 2007 Seri C

TRIM02C

150,000,000,000

12-Jul-10

idA-

IDA0000344C0

Bank BNI I Tahun 2003

BBNI01XXBFTW

1,000,000,000,000

10-Jul-11

idAA-

IDA000018501

Obligasi Truba Jaya Engineering I Tahun 2007

TRJE01

200,000,000,000

8-Jul-10

idBBB+

Subordinasi I Bank BRI Tahun 2004

BBRI01XXBFSB

500,000,000,000

9-Jan-14

idAA+

IDA000022206

Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 Seri C

TUFI04C

350,000,000,000

22-Feb-10

idA

IDA0000316C8

BBTN11

750,000,000,000

6-Jul-10

idAA-

IDA000027809

Obligasi Tunas Financindo Sarana V Th 2008 Seri B

TUFI05B

25,000,000,000

20-Feb-10

idA

IDA00000358B2

BBTN12

1,000,000,000,000

19-Sep-16

idAA-

IDA000031108

Obligasi Tunas Financindo Sarana V Th 2008 Seri C

TUFI05C

50,000,000,000

20-Feb-11

idA

IDA00000358C0

BBTN13A

300,000,000,000

29-May-12

idAA-

IDA0000402A0

Obligasi Tunas Financindo Sarana V Th 2008 Seri D

TUFI05D

175,000,000,000

20-Feb-12

idA

IDA00000358D8

Bahtera Adimina Samudra I Tahun 2000

Bank BTN XI Tahun 2005 Bank BTN XII Tahun 2006 Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri A

BBTN13B

300,000,000,000

29-May-13

idAA-

IDA0000403B6

WOM Finance III Thn 2006 Seri C

WOMF03C

160,000,000,000

7-Jun-10

idA-

IDA0000305C1

Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri C

BBTN13C

900,000,000,000

29-May-14

idAA-

IDA0000404C2

WOM Finance IV Thn 2007 Seri A

WOMF04A

225,000,000,000

29-May-10

idA-

IDA0000328A7

BCA Finance II Tahun 2007 Seri B

BCAF02B

150,000,000,000

27-Feb-10

idAA-

IDA0000317B8

WOM Finance IV Thn 2007 Seri B

WOMF04B

185,000,000,000

29-May-11

idA-

IDA0000328B5

BCA Finance II Tahun 2007 Seri C

BCAF02C

125,000,000,000

27-Aug-10

idAA-

IDA0000317C6

WOM Finance IV Thn 2007 Seri C

WOMF04C

590,000,000,000

29-Nov-11

idA-

IDA0000328C3

BCA Finance II Tahun 2007 Seri D

IDA0000317D4

BCAF02D

125,000,000,000

27-Feb-11

idAA-

BDKI05A

425,000,000,000

4-Mar-13

idA-

IDA000035901

Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008

BDKI05B

325,000,000,000

4-Mar-18

idBBB+

IDA000036008

Bank Danamon I Tahun 2007 Seri A

BDMN01A

250,000,000,000

idAA+

IDA0000322A0

Bank Danamon I Tahun 2007 Seri B

BDMN01B

1,250,000,000,000

19-Apr-12

idAA+

IDA0000322B8

BEXI02B

200,000,000,000

17-Jun-10

idAAA

IDA0000276B6

Bank Ekspor Indonesia II Tahun 2005 Seri B

19-Apr-10

Bank Ekspor Indonesia III Tahun 2006 Seri B

BEXI03B

200,000,000,000

28-Sep-10

idAAA

IDA0000312B9

Bank Ekspor Indonesia III Tahun 2006 Seri C

BEXI03C

150,000,000,000

28-Sep-11

idAAA

IDA0000312C7

Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri A

BEXI04A

309,000,000,000

28-Jun-10

idAAA

IDA0000407A9

Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri B

BEXI04B

157,000,000,000

18-Jun-12

idAAA

IDA0000408B5

Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri C

BEXI04C

607,000,000,000

18-Jun-14

idAAA

IDA0000409C1

Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri D

BEXI04D

1,427,000,000,000

18-Jun-16

idAAA

IDA0000410D7

Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007

BFNC02

150,000,000,000

3-Dec-10

BBB-(idn)

Obligasi V Bank Jabar Tahun 2006

BJBR05

1,000,000,000,000

8-Dec-11

idA+

IDA000031405

BJBR06A

350,000,000,000

10-Jul-12

idA+

IDA0000418A6

Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 Seri B

BJBR06B

400,000,000,000

10-Jul-14

idA+

IDA0000419B2

Bank Lampung I Tahun 2005 Seri B

BLAM01B

59,000,000,000

13-Jul-10

idBBB+

IDA0000300B4

BLAM02

300,000,000,000

9-Nov-12

idBBB+

IDA000035208

BLTA03

700,000,000,000

5-Jul-12

idA

IDA000034003

SUKU BUNGA DEPOSITO NAMA BANK

7-Oct-12

A+(idn)

IDA0000421A0

BTPN01B

400,000,000,000

7-Oct-14

A+(idn)

IDA0000422B6

Bank Victoria II Tahun 2007

BVIC02A

200,000,000,000

21-Mar-12

A1.id

IDA00003207

Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007

BVIC02B

200,000,000,000

21-Mar-17

A3.id

IDA000032106

CLPK02

500,000,000,000

27-Nov-12

idA-

IDA000035307

CMNP03C

100,000,000,000

8-Jun-10

idBBB+

IDA0000274C9

Bank Artha Graha Bank ICB Bumiputera Bank Bintang Manunggal Bank BNI Tbk Bank BTPN Bank Bukopin Bank Bumi Arta Bank Central Asia Tbk Bank Century Bank Chinatrust Indonesia Bank Danamon Tbk Bank DKI Bank Int'l Indonesia Tbk Bank Jabar Banten Bank Jasa Jakarta Bank Kesawan Bank Mayapada Tbk Bank Mandiri Bank Maspion Bank Multiarta Sentosa Bank Mayora Bank CIMB Niaga Tbk Bank OCBC NISP Bank Panin Tbk Bank Permata Bank Rakyat Indonesia Bank Saudara Bank Swadesi Tbk Bank Sinarmas Bank Tabungan Negara Bank Yudha Bhakti

NAMA BANK

Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009 Seri A

Obligasi II Bank Lampung Tahun 2007 Obligasi Berlian Laju Tanker III Tahun 2007

IDA000035505

Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Seri A

BLTA04A

60,000,000,000

28-May-10

idA

IDA0000399A8

Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Seri B

BLTA04B

150,000,000,000

28-May-12

idA

IDA0000400B2

Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Seri C

IDA0000401C8

BLTA04C

190,000,000,000

28-May-14

idA

BNI Securities I Tahun 2007

BNIS01

300,000,000,000

10-May-12

idBBB

IDA000032601

Obligasi Subordinasi I Permata bank Tahun 2006

BNLI01

500,000,000,000

14-Dec-16

idA

IDA000031504

BNTB01B

140,000,000,000

Bank NTB I Tahun 2005 Seri B

idBBB+

IDA0000270B9

Berlina I Tahun 2004 Seri B

BRNA01B

32,000,000,000

15-Dec-09

BBB(idn)

IDA0000261B8

Berlina I Syariah Ijarah Tahun 2004

BRNA01C

85,000,000,000

15-Dec-09

8-Apr-10

BBB(idn)

IDJ000001201

Bumi Serpong Damai II Tahun 2006

BSDE02

600,000,000,000

20-Oct-11

idBBB+

IDA000031306

Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008

BSEC01

IDA000037105

150,000,000,000

30-May-11

idBBB

Bank Sulut III Tahun 2005

BSLT03

200,000,000,000

12-May-10

idBBB+

IDA000027205

Obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007

BTEL01

650,000,000,000

4-Sep-12

idA-

IDA000035000

Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri A

BTPN01A

350,000,000,000

Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri B

Obligasi Ciliandra Perkasa II Tahun 2007 CMNP III Tahun 2005 Seri C Obligasi II Danareksa Tahun 2007

DNRK02

500,000,000,000

25-Sep-12

idA-

IDA000035109

Obligasi III Danareksa Tahun 2008 Seri A

DNRK03A

120,000,000,000

20-Jun-10

idA-

IDA0000373A3

Obligasi III Danareksa Tahun 2008 Seri B

DNRK03B

130,000,000,000

20-Jun-11

idA-

IDA000373B1

Obligasi III Danareksa Tahun 2008 Seri C

DNRK03C

250,000,000,000

20-Jun-13

idA-

IDA0000373C9

DNRK04

200,000,000,000

Obligasi IV Danareksa Tahun 2009

14-Apr-11

idA-

IDA000038608

Efek Beragun Aset Danareksa SMF I-KPR BTN Kelas A

DSMF01

85,111,094,553

10-Mar-18

idAAA

IDU000000101

Efek Beragun Aset Danareksa SMFII-KPR BTN Kelas A

DSMF02

360,000,000,000

10-Dec-19

idAAA

IDU000000200

Obligasi Duta Pertiwi V Tahun 2007

DUTI05

500,000,000,000

11-Jul-12

idBBB

IDA000034706

Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Seri A

ELTY01A

220,000,000,000

11-Mar-11

idBBB+

IDA0000364A2

Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Seri B

IDA0000364B0

ELTY01B

280,000,000,000

11-Mar-13

idBBB+

Excelcom II Tahun 2007

EXCL02

1,500,000,000,000

26-Apr-12

idA+

IDA000032304

Federal International Finance VII Tahun 2007 Seri C

FIFA07C

300,000,000,000

2-May-10

idAA-

IDA0000324C2

Federal International Finance VII Tahun 2007 Seri D

IDA0000324D0

FIFA07D

350,000,000,000

2-May-11

idAA-

Obligasi Federal International Finance VIII Tahun 2008 Seri B FIFA08B

190,000,000,000

13-May-10

idAA-

IDA0000370B7

Federal International Finance VIII Tahun 2008 Seri C

360,000,000,000

13-May-11

idAA-

IDA0000370C5

Federal International Finance IX Tahun 2009 Seri A

FIFA08C FIFA09A

365,000,000,000

4-May-10

idAA-

FIFA09B

93,000,000,000

29-Apr-11

idAA-

IDA0000388B9

Federal International Finance IX Tahun 2009 Seri C

FIFA09C

542,000,000,000

29-Apr-12

idAA-

IDA0000389C5

Mobile-8 Telekom I Tahun 2007

FREN01

675,000,000,000

15-Jun-17

idD

IDA000031900

HITS I Tahun 2004 Seri B

HITS01B

72,450,000,000

17-Dec-09

idBBB

HITS I Syariah Ijarah Tahun 2004

HITS01C

82,800,000,000

17-Dec-09

idBBBsy

IDJ000001300

Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Seri B

IATG01B

9,266,666,667

23-Dec-08

B1.id

IDA0000264A4

Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004Seri C

IATG01C

60,233,333,333

23-Dec-09

Ca.id

IDA0000264C0

Indomobil Finance Indonesia III Tahun 2009 Seri A

IMFI03A

126,000,000,000

5-May-10

idA-

IDA0000390A7

Indomobil Finance Indonesia III Tahun 2009 Seri B

IMFI03B

170,000,000,000

30-Apr-11

idA-

IDA0000391B3

Indomobil Finance Indonesia III Tahun 2009 Seri C

IDA0000263B4

IMFI03C

204,000,000,000

30-Apr-12

idA-

IDA0000392C9

Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007

INDF04

2,000,000,000,000

15-May-12

idAA

IDA000032700

Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009

INDF05

1,610,000,000,000

18-Jun-14

idAA

IDA000041107

INKP02A

133,040,470,538

1-Oct-14

idD

Indah Kiat I Tahun 1999 Seri B

500,000,000,000

1-Oct-17

idD

IDA00000

ISAT02BXBFTW

200,000,000,000

6-Nov-32

idAA+

IDA0000162B8

Indosat III Tahun 2003 Seri B

ISAT03BXBFTW

640,000,000,000

22-Oct-10

idAA+

IDA0000212B1

Indosat IV Tahun 2005

ISAT04A

815,000,000,000

21-Jun-11

idAA+

IDA000027700

Indosat Syariah Ijarah Tahun 2005

ISAT04B

285,000,000,000

21-Jun-11

idAA+(sy)

IDJ000001508

Indosat V Tahun 2007 Seri A

ISAT05A

1,230,000,000,000

29-May-14

idAA+

IDA0000332A9

Indosat V Tahun 2007 Seri B

ISAT05B

1,370,000,000,000

29-May-17

idAA+

IDA0000332B7

Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Seri A

ISAT06A

760,000,000,000

9-Apr-13

idAA+

IDA0000368A3

ISAT06B

320,000,000,000

9-Apr-15

idAA+

IDA0000368B1

Jasa Marga X Tahun 2002 Seri O

JMPD10OXBFTW

650,000,000,000

4-Dec-10

idAA-

IDA000016406

Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003

JMPD11PXBFTW

1,000,000,000,000

10-Oct-13

idAA-

IDA000020804

Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006

JMPD12Q

1,000,000,000,000

6-Jul-16

idAA-

IDA000031009

Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007

JMPD13R

1,500,000,000,000

21-Jun-17

idAA-

IDA000033609

Obligasi Japfa I Tahun 2007

JPFA01

500,000,000,000

11-Jul-12

idBBB+

IDA000034201

Obligasi I Jakarta Propertindo Tahun 2007

JPRO01

200,000,000,000

28-Jun-12

Baa2.id

IDA000033807

Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007 Seri C

KREN01C

75,000,000,000

8-May-10

idBBB+

IDA0000325C9

Lontar Papyrus I Tahun 2000 Seri A

LPPI02A

250,000,000,000

1-Oct-14

idD

IDA0000251A1

Lontar Papyrus I Tahun 2000 Seri B

LPPI02B

500,000,000,000

1-Oct-17

idD

IDA0000251B9

Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008

LTLS03

500,000,000,000

26-Mar-13

idA-

IDA000036701

Obligasi I Malindo Feedmill Tahun 2008

MAIN01

300,000,000,000

6-Mar-13

idAA-(bg)

IDA000036206

Subordinasi Bank Mayapada I Tahun 2005

MAYA01B

45,500,000,000

25-Feb-15

BBB+(idn)

IDA0000266B7

Bank Mayapada II Tahun 2007 Seri A

MAYA02A

50,000,000,000

29-May-10

A-(idn)

IDA0000329A5

Bank Mayapada II Tahun 2007 Seri B

MAYA02B

300,000,000,000

29-May-12

A-(idn)

IDA0000329B3

Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007

MAYA02C

150,000,000,000

29-May-17

BBB+(idn)

IDA000033104

Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Seri A

MEDC02A

513,500,000,000

17-Jun-12

idAA-

IDA0000405A3 IDA0000406B9

Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Seri B Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007 Muliaglass I Senior A Tahun 2000 Muliaglass I Senior B Tahun 2000

MEDC02B

986,500,000,000

17-Jun-14

idAA-

MEGA01

1,000,000,000,000

15-Jan-18

A(idn)

IDA000035703

MLSS01ASBVTW

17,382,313,561

31-Oct-07

N/A

IDA0000134A5

MLSS01BSBVTW

10,800,000,000

31-Oct-07

N/A

IDA0000134B7

Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009 Seri A

MPPA03A

250,000,000,000

14-Apr-12

idA+

IDA0000384A0

Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009 Seri B

MPPA03B

52,000,000,000

14-Apr-14

idA+

IDA0000385B5 IDA000037204

Obligasi Mayora Indah III Tahun 2008 Newera Footwear Indonesia I Th. 2003 Obligasi Subordinasi II Bank NISP Th. 2008

MYOR03

100,000,000,000

5-Jun-13

idA+

NEFI01XXBFTW

31,500,000,000

20-Nov-09

N/A

IDA000021901

NISP02

600,000,000,000

11-Mar-18

idA+

IDA000036305

OTMA05B

500,000,000,000

19-Jun-10

idAA-

IDA0000334B3

Panin Sekuritas III Tahun 2007

PANS03

200,000,000,000

15-Jun-12

A-(idn)

IDA000033500

Pindo Deli I Tahun 1997 Seri A

PIDL02A

25,697,074,343

1-Oct-14

idD

IDA0000258A6

Oto Multiartha V Tahun 2007 Seri B

Pindo Deli I Tahun 1997 Seri B

PIDL02B

100,000,000,000

1-Oct-17

idD

IDA0000258B4

Obligasi I Jaya Ancol Tahun 2007 Seri A

PJAA01A

80,000,000,000

27-Jun-10

idA+

IDA0000339A4

Obligasi I Jaya Ancol Tahun 2007 Seri B

PJAA01B

120,000,000,000

27-Jun-12

idA+

IDA0000339B2

PLJA01C

200,000,000,000

PAM Lyonnaise Jaya I Tahun 2005 Seri C

idA-

IDA0000290C5

PLJA01D

100,000,000,000

12-Jul-12

idA-

IDA0000290D3

Bank Panin II Tahun 2007 Seri A

PNBN02A

50,000,000,000

19-Jun-10

idAA-

IDA0000333A7

Bank Panin II Tahun 2007 Seri B

PNBN02B

1,400,000,000,000

19-Jun-12

idAA-

IDA0000333B5

Bank Panin II Tahun 2007 Seri C

PNBN02C

200,000,000,000

19-Jun-14

idAA-

IDA0000333C3

PNBN03

1,500,000,000,000

PAM Lyonnaise Jaya I Tahun 2005 Seri D

Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008 Obligasi Bank Panin III Tahun 2009

12-Jul-10

9-Apr-18

idA+

IDA000036909

PNBN04

800,000,000,000

6-Oct-14

idAA-

IDA000042303

Perum Pegadaian IX Tahun 2002 Seri A

PPGD09AXBFTW

211,000,000,000

6-Jun-10

idAA+

IDA0000152A1

Perum Pegadaian IX Tahun 2002 Seri B

PPGD09BXBFTW

13,050,000,000

6-Jun-10

idAA+

IDA0000153B7

Perum Pegadaian IX Tahun 2002 Seri C

PPGD09CXBVTW

idAA+

IDA0000154C3

Perum Pegadaian IX Tahun 2002 Seri D

PPGD09DXBVTW

43,500,000,000

6-Jun-10

idAA+

IDA0000155D8

Perum Pegadaian X Tahun 2003 Seri A

PPGD10AXBFTW

336,500,000,000

11-Jul-11

idAA+

IDA0000190A1

Perum Pegadaian X Tahun 2003 Seri B

PPGD10BXBVTW

63,500,000,000

11-Jul-18

idAA+

IDA0000190B9

Perum Pegadaian XI Tahun 2006 Seri A

PPGD11A

400,000,000,000

23-May-16

idAA+

IDA0000304A8

2,000,000,000

6-Jun-10

Perum Pegadaian XI Tahun 2006 Seri B

PPGD11B

100,000,000,000

23-May-16

idAA+

IDA0000304B6

Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Seri A

PPGD12A

370,000,000,000

4-Sep-17

idAA+

IDA0000349A3

Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Seri B

PPGD12B

230,000,000,000

4-Sep-17

idAA+

IDA0000349B1

Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri A1

PPGD13A1

350,000,000,000

1-Jul-14

idAA+

IDA0000414A5

Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri A2

PPGD13A2

100,000,000,000

1-Jul-14

idAA+

Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri B

PPGD13B

650,000,000,000

1-Jul-17

idAA+

IDA0000416B8

Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri C

PPGD13C

400,000,000,000

1-Jul-19

idAA+

IDA0000417C4

PPLN VII Tahun 2004

IDA0000415A2

PPLN07

1,500,000,000,000

11-Nov-14

idAA-

IDA000026009

PLN VIII Tahun 2006 Seri A

PPLN08A

1,335,100,000,000

21-Jun-16

idAA-

IDA0000308A9

PLN VIII Tahun 2006 Seri B

PPLN08B

865,000,000,000

21-Jun-21

idAA-

IDA0000308B7

Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006

PPLN08C

200,000,000,000

21-Jun-16

idAA-(sy)

IDJ000001706

Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri A

PPLN09A

1,500,000,000,000

10-Jul-17

idAA-

IDA0000346A9

Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B

PPLN09B

1,200,000,000,000

10-Jul-22

idAA-

IDA0000346B7

Obligasi PLN10 Tahun 2009 Seri A

PPLN10A

1,015,000,000,000

9-Jan-14

idAA-

IDA0000376A6

Obligasi PLN10 Tahun 2009 Seri B

PPLN10B

425,000,000,000

9-Jan-16

idAA-

IDA0000377B2

PTPN 3, I Th. 2003 Seri A

PTPN01AXBFTW

140,000,000,000

5-Aug-10

idAA-

IDA0000200A8

PTPN 3, I Th. 2003 Seri B

PTPN01BXBVTW

10,000,000,000

5-Aug-10

idAA-

IDA0000200B6

PTPN 3, II Tahun 2004 Seri C

PTPN02C

35,000,000,000

13-Jul-11

idAA-

IDA0000244C2

PTPN 5, I Tahun 2003 Seri A

PTPV01AXBFTW

294,000,000,000

12-Nov-10

idA

IDA0000217A2

PTPN 5, I Tahun 2003 Seri B

PTPV01BXBVTW

6,000,000,000

12-Nov-10

idA

IDA0000217B0

PTPN VII Tahun 2004 Seri B

PVII01B

10,000,000,000

26-Mar-11

idA+

IDA0000228B7

PWON-01XX-BF

38,482,500,000

28-Jun-12

C(idn)

IDA000006100

Pakuwon Jati I Tahun 1996

Bank Chinatrust Bank CIMB Niaga Bank Bank Bank Bank

BRI Kesawan Mestika Central Asia

1 BULAN

3 BULAN

6 BULAN

12 BULAN

BERLAKU

7,00/2,50 6,50/1,00 7,75 5,75/3,00 7,00 7,00/2,75 7,00/1,00 5,75/2,75 7,00/2,00 5,00/1,50 5,00/1,00 6,50/1,50 6,00/0,75 6,50/3,00 7,00 7,75/2,25 7,50/2,00 5,75/2,25 7,25/6,00 6,00 6,00 5,75/1,75 5,75/0,60 6,50/1,25 6,00/1,50 6,25/3,00 7,00/1,50 6,75/2,75 6,75/2,50 6,25 7,00

7,00/2,50 6,50/1,00 7,75 5,75/3,00 7,00 7,00/2,75 7,75/1,00 6,00/2,75 7,00/2,00 5,00/1,50 5,00/1,00 6,50/1,50 6,00/0,75 6,50/3,00 7,00 7,75/2,25 7,50/2,00 5,75/2,25 7,25/6,00 6,00 6,00 6,00/1,75 5,75/0,40 6,50/1,25 6,00/1,50 6,25/3,00 7,00/1,50 7,00/2,75 7.00/2,75 6,25 7,00

7,00/2,50 6,50/1,00 7,50 6,25/3,00 7,00 7,50/2,75 7,75/1,00 6,00/2,75 7,00/2,00 5,00/1,50 5,00/1,00 7,00/1,50 6,00/0,75 6,50/3,00 7,00 7,75/2,25 8,00/2,00 6,00/2,25 7,25/6,00 6,00 6,00 6,25/2,00 5,75/0,40 6,50/1,75 6,00/1,50 6,75/3,00 7,00/1,50 7,25/2,75 7,00/2,75 6,25 7,00

7,00/2,50 6,50/1,00 7,50 6,50/3,00 7,00 7,50/2,75 7,75/1,00 6,00/2,75 7,00/2,00 5,00/1,50 5,00/1,00 7,00/1,50 6,00/0,75 6,75/3,00 7,00 7,75/2,25 8,50/2,00 6,25/2,25 7,25/6,00 5,75 6,00 6,50/2,00 5,75/0,20 6,50/1,75 6,00/1,50 6,75/3,00 7,00/1,50 7,25/2,75 7,00/2,75 6,25 7,00

28/11/08 12/10/2009 23/01/08 22/05/09 1/11/2009 14/10/09 11/9/2009 18/11/09 13/07/09 24/11/09 19/10/09 3/11/2009 12/10/2009 17/09/09 7/9/2009 15/04/09 1/9/2008 21/08/09 17/07/09 17/11/09 4/9/2009 20/11/09 20/11/09 15/07/09 31/07/09 1/2/2009 15/11/09 12/8/2009 20/08/09 29/07/09 15/08/09

VALAS

1 BULAN

3 BULAN

6 BULAN

12 BULAN

Yen Pound Aus$ Sin$ EUR Yen Pound Aus$ Sin$ EUR EUR EUR Sin$ EUR Aus$ EUR Sin$ Sin$ SGD EUR JPY AUD GBP

0,10 1,00 2,50 0,25 0,25 0,01 3,12 2,50 0,50 1,75 4,00 2,00 0,05 0,25 2,00 0,75 0,50 0,75 1,25 1,00 0,00 2,50 1,50

0,10 1,00 2,75 0,25 0,50 0,02 3,37 2,75 0,75 1,75 4,00 2,00 0,10 0,25 2,25 1,00 0,50 0,75 1,25 1,00 0,00 2,50 1,50

0,10 1,00 2,50 0,25 0,50 0,05 3,50 2,87 0,87 1,75 4,00 1,75 0,25 0,35 2,25 1,00 0,50 0,75 1,25 1,00 0,00 2,50 1,50

0,10 1,00 2,50 0,25 0,50 0,05 3,50 3,00 0,87 1,75 4,00 1,75 0,25 0,45 2,50 1,00 0,50 0,75 1,25 1,00 0,00 2,50 1,50

IDA00000

INKP02B

Indosat II Tahun 2002 Seri B

Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Seri B

ABN Amro Bank

IDA0000387A3

Federal International Finance IX Tahun 2009 Seri B

Indah Kiat I Tahun 1999 Seri A

Bank Int'l Indonesia

GOVERNMENT COUPON PAYMENT Code ZC0005 ZC0003 SR001 SPN101007 SPN100902 SPN100715 SPN100610 GBRB0012NvBF GBRB0014NvBF FR0051 GBRB0011NvBF FR0031 FR0030 FR0045 SPN100513 SPN100415 FR0026 FR0024 FR0025 IFR0004 IFR0003 FR0036 GBRB0013NvBF GBRB0010NvBF FR0022 FR0037 FR0049 FR0048 FR0040 FR0044 FR0033 SPN100311 GBRB0024NvBV GBRB0021NvBV GBRB0028NvBV GBRB0029NvBV ZC0004 SPN100218 FR0039 FR0052 IFR0001 IFR0002 FR0038 FR0047 GBRB0015NvBF GBRB0016NvBF GBRB0023NvBV GBRB0031NvBV GBRB0018OcBV GBRB0020MyBV GBRB0026NvBV GBRB0027NvBV VR0032 FR0028 GBRB0017NvBF GBRB0018NvBF FR0043 FR0046 FR0032 FR0050 FR0042 SPN100114 ORI002 GBRB0017SpBV GBRB0030NvBV GBRB0019NvBV GBRB0022NvBV GBRB0025NvBV ORI005 ORI006 FR0034 FR0035 FR0027 FR0021 FR0023 GBRB0019NvBF GBRB0020NvBF

Coupon 1.00 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00 15 15.00 3 15.00 10 10 6 1 1 12 13 12 1 1 8 15 15 14 8 5 5 8 6 9 1 30 30 30 30 1 1 8 1 3 3 8 5 15 15 29 29 29 29 29 29 8 10 15 15 6 5 9 4 6 1 33 29 29 29 29 29 16 4 8 8 10 14 13 15 15

Total

Coupon Period

1.00 1.00 1 1.00 1.00 1.00 1.00 15 16.00 11 15.00 31 22 60 1 1 21 14 14 8 12 27 16 15 17 41 12 22 39 35 15 1 58 53 64 68 1 1 35 42 14 20 25 41 17 18 56 71 40 50 62 63 13 25 19 20 31 32 26 61 41 1 36 35 69 49 54 60 61 935 31 33 21 16 19 22 23

31-JAN-2008 - 19-FEB-2013 22-NOV-2007 - 19-NOV-2012 25-FEB-2009 - 24-FEB-2012 08-OCT-2009 - 06-OCT-2010 03-SEP-2009 - 01-SEP-2010 16-JUL-2009 - 14-JUL-2010 11-JUN-2009 - 09-JUN-2010 15-NOV-2009 - 14-MAY-2010 15-NOV-2009 - 14-MAY-2010 15-NOV-2009 - 14-MAY-2010 15-NOV-2009 - 14-MAY-2010 15-NOV-2009 - 14-MAY-2010 15-NOV-2009 - 14-MAY-2010 15-NOV-2009 - 14-MAY-2010 14-MAY-2009 - 12-MAY-2010 15-APR-2009 - 14-APR-2010 15-OCT-2009 - 14-APR-2010 15-OCT-2009 - 14-APR-2010 15-OCT-2009 - 14-APR-2010 12-NOV-2009 - 14-APR-2010 29-OCT-2009 - 14-MAR-2010 15-SEP-2009 - 14-MAR-2010 15-SEP-2009 - 14-MAR-2010 15-SEP-2009 - 14-MAR-2010 15-SEP-2009 - 14-MAR-2010 15-SEP-2009 - 14-MAR-2010 15-SEP-2009 - 14-MAR-2010 15-SEP-2009 - 14-MAR-2010 15-SEP-2009 - 14-MAR-2010 15-SEP-2009 - 14-MAR-2010 15-SEP-2009 - 14-MAR-2010 12-MAR-2009 - 10-MAR-2010 25-NOV-2009 - 24-FEB-2010 25-NOV-2009 - 24-FEB-2010 25-NOV-2009 - 24-FEB-2010 25-NOV-2009 - 24-FEB-2010 31-JAN-2008 - 19-FEB-2010 19-FEB-2009 - 17-FEB-2010 15-AUG-2009 - 14-FEB-2010 20-AUG-2009 - 14-FEB-2010 15-AUG-2009 - 14-FEB-2010 15-AUG-2009 - 14-FEB-2010 15-AUG-2009 - 14-FEB-2010 15-AUG-2009 - 14-FEB-2010 15-AUG-2009 - 14-FEB-2010 15-AUG-2009 - 14-FEB-2010 25-OCT-2009 - 24-JAN-2010 25-OCT-2009 - 24-JAN-2010 25-OCT-2009 - 24-JAN-2010 25-OCT-2009 - 24-JAN-2010 25-OCT-2009 - 24-JAN-2010 25-OCT-2009 - 24-JAN-2010 25-OCT-2009 - 24-JAN-2010 15-JUL-2009 - 14-JAN-2010 15-JUL-2009 - 14-JAN-2010 15-JUL-2009 - 14-JAN-2010 15-JUL-2009 - 14-JAN-2010 15-JUL-2009 - 14-JAN-2010 15-JUL-2009 - 14-JAN-2010 15-JUL-2009 - 14-JAN-2010 15-JUL-2009 - 14-JAN-2010 15-JAN-2009 - 13-JAN-2010 28-NOV-2009 - 27-DEC-2009 25-SEP-2009 - 24-DEC-2009 25-SEP-2009 - 24-DEC-2009 25-SEP-2009 - 24-DEC-2009 25-SEP-2009 - 24-DEC-2009 25-SEP-2009 - 24-DEC-2009 15-NOV-2009 - 14-DEC-2009 15-NOV-2009 - 14-DEC-2009 15-JUN-2009 - 14-DEC-2009 15-JUN-2009 - 14-DEC-2009 15-JUN-2009 - 14-DEC-2009 15-JUN-2009 - 14-DEC-2009 15-JUN-2009 - 14-DEC-2009 15-JUN-2009 - 14-DEC-2009 15-JUN-2009 - 14-DEC-2009

2350

Payment Date Coupon Rate 20-Feb-13 41,233 40,964 7-Oct-10 9/2/2010 15-Jul-10 6/10/2010 15-May-10 15-May-10 15-May-10 15-May-10 5/15/2010 5/15/2010 15-May-10 5/13/2010 15-Apr-10 4/15/2010 15-Apr-10 15-Apr-10 15-Apr-10 3/15/2010 15-Mar-10 15-Mar-10 15-Mar-10 15-Mar-10 3/15/2010 15-Mar-10 3/15/2010 15-Mar-10 15-Mar-10 15-Mar-10 11-Mar-10 25-Feb-10 25-Feb-10 25-Feb-10 25-Feb-10 20-Feb-10 18-Feb-10 15-Feb-10 15-Feb-10 15-Feb-10 15-Feb-10 15-Feb-10 15-Feb-10 15-Feb-10 15-Feb-10 25-Jan-10 25-Jan-10 25-Jan-10 25-Jan-10 25-Jan-10 25-Jan-10 25-Jan-10 15-Jan-10 15-Jan-10 15-Jan-10 15-Jan-10 15-Jan-10 15-Jan-10 15-Jan-10 15-Jan-10 14-Jan-10 28-Dec-09 25-Dec-09 25-Dec-09 25-Dec-09 25-Dec-09 25-Dec-09 15-Dec-09 15-Dec-09 15-Dec-09 15-Dec-09 15-Dec-09 15-Dec-09 15-Dec-09 15-Dec-09 15-Dec-09

25/11

26/11

20/11

23/11

HASIL INVESTASI REKSADANA NAMA REKSADANA

24/11

25/11

26/11

PENDAPATAN TETAP (IDR)

NAB per Unit

30 Hari Terakhir (%)

1 Tahun Terakhir (%)

Riil 1 Thn Terakhir (%)

AAA BOND FUND 2 1119.1905 BAHANA DANA ARJUNA 1588.718 BERLIAN PLUS 1961.5 BNI DANA SYARIAH 1687.575 BRENT DANA TETAP 1543.24 DANA TETAP ARJUNA 1316.218 Danamas Pasti 2068.794 Danamas Stabil 1681.6385 I - HAJJ SYARIAH FUND 1714.7411 Jisawi Pendapatan Tetap 1103.173 LAUTANDHANA FIXED INCOME 1443.1968 MEGA DANA ORI DUA 1206.088 Optima Obligasi 1846.582 Optima Stabil 1218.3889 PARAMITRA PLATINUM B 959.296 PAVILLION DANA ANUGRAH 1104.151 PROSPERA OBLIGASI 1783.5142 PROSPERA OBLIGASI PLUS 2092.8441 REKSA DANA MEGA DANA PENDAPATAN TETAP1050.9696 REKSA PG SEJAHTERA 1672.7052 Reksadana Dana Berbunga Tiga 1180.512 Reksadana Dana Lancar Dua 1303.773 REKSADANA ORI 1256.42 REKSADANA RIDO DUA 1565.129 REKSADANA SYARIAH BATASA SUKUK 1070.324 Riau Income Fund 1422.3165 Simas Danamas Instrumen Negara 1183.0496 Simas Danamas Mantap Plus 1267.087 STAR FIXED INCOME 1996.691 TELUR EMAS 1803.216 TIGA PILAR DANA TETAP 1716.681 TRIM Dana Tetap 2 1212.4756 X-TRA DANA TETAP 1391.7265

0.79 0.9 9.01 1.57 0.89 0.87 0.63 0.83 0.95 0.92 -0.75 0.57 1.25 3.82 1.12 0.63 1.67 1.11 1.12 1.08 0.83 0.88 0.2 1.2 -0.55 0.52 0.66 0.88 0.94 0.24 0.39 0.84 0.53

8.06 18.17 8.69 6.65 7.65 12.48 6.28 10.5 10.56 5.81 26.54 20.5 5.14 14.19 27.89 8.51 37.55 36.86 20.87 34.74 0.95 8.59 18.93 15.51 4.94 6.64 8.42 11.49 30.32 2.75 45.45 42.22 3.73

4.85 15.83 7.61 5.59 6.59 12.48 4.17 7.77 8.91 4.76 24.66 18.12 3.58 10.8 27.89 6.1 34.83 31.49 17.32 32.07 -0.05 7.51 16.57 13.22 3.38 4.53 8.42 9.28 29.02 1.22 43.29 40.81 1.68

NAB per Unit

30 Hari Terakhir (%)

1 Tahun Terakhir (%)

Riil 1 Thn Terakhir (%)

1140.8178 793.96 1677.126 745.1933 2498.399 1037.4486 1242.254 1184.6224 937.709 774.2594703 3219.607153 1605.169 872.249 794.191 1353.277 966.8452 1290.1513 4326.3158

-0.94 -7.37 -7.07 -2.2 -1.34 -2.98 -0.46 -3.25 -6.54 -4.77 -4.43 -1.36 -11.61 -3.17 -0.73 -1.7 -1.64 -4.56

105.98 125.44 110.12 104.59 124.97 82.2 109.36 115.68 0 94.92 105.62 59.26 127.46 96.1 115.59 83.73 120.35 117.6

102.92 122.09 108.04 104.59 98.5 82.2 101.15 112.48 0 94.92 100.58 51.53 127.46 90.33 115.59 81 120.35 110.1

NAB per Unit

30 Hari Terakhir (%)

1 Tahun Terakhir (%)

Riil 1 Thn Terakhir (%)

AAA AMANAH SYARIAH FUND 1529.232 AAA BALANCED FUND 2405.2512 ANAM PENDAPATAN KOMBINASI 869.9096 BAHANA KOMBINASI ARJUNA 2026.166 BNI DANA PLUS SYARIAH 1143.597 BRENT DANA FLEKSI 1334.7473 CAPITAL FLEKSI 1042.219 CAPITAL SYARIAH FLEKSI 1134.6177 Danamas Fleksi 1847.881 EURO PEREGRINE BERIMBANG PLUS 845.7399 HARVESTINDO MAXIMA 718.8082 JAKARTA FLEXI PLUS 596.8502 Jisawi Flexi 1557.406 Jisawi Mix 3910.875 LAUTANDHANA BALANCED FUND 1539.8187 Lautandhana UGM Fund 967.3255 MAKINTA FLEKSI 1490.834503 MEGA DANA KOMBINASI 1624.124 PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND 1259.8436 PORTOFOLIO OPTIMAL 1636.3748 PREMIER OPTIMA 1953.408 PROSPERA BALANCE 2777.8002 REKSA DANA FALCON ASIA OPTIMA PLUS 1346.4901 REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI DUA 657.924 REKSA DANA TFI [X]-TRA DINAMIS 2145.1644 Reksadana Dana Fleksibel Dua 562.837 REKSADANA GANI FLEXI FUND 1275.769 REKSADANA MEGA DANA SYARIAH 1384.118 Sam Dana Berkembang 8133.92 SARIJAYA SMART MIX 1233.3001 Simas Satu 2781.093 STAR BALANCED 1921.8014 TIGA PILAR DANA FLEKSI 875.917 VALBURY INKLUSI 916.3906

-2.09 -0.5 -5.26 -0.61 -7.1 -4.8 0.65 -1.91 0.99 -5.23 -2.42 -4.03 -0.77 -0.46 -2.59 -6.19 -1.83 -1.53 -0.08 -2.79 -1.63 -0.79 0.33 -1.75 -2.31 -9.58 -0.77 -1.72 -2.45 -1.96 -4.17 -1.4 -0.14 -1.95

38.09 64.91 1.55 65.04 90.29 39.49 8.98 62.01 12.81 3.26 47.08 -4.07 61.26 66.59 65.64 30.8 48.26 34.35 24.84 111.18 112.39 120.93 25.57 38.5 95.91 83.36 79.29 46.14 72.04 85.24 62.01 64.45 -9.77 34.81

36.04 61.66 -1.44 60.98 88.41 36.75 7.9 60.39 10.02 -0.79 43.42 -6.92 54.93 60.06 62.36 28.85 48.26 30.39 19.92 105.96 108.19 112.27 20.65 34.43 90.15 81.55 77.52 43.24 72.04 82.49 56.45 61.99 -12.01 32.8

NAB per Unit

30 Hari Terakhir (%)

1 Tahun Terakhir (%)

Riil 1 Thn Terakhir (%)

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

0.67 0.453 0.475 0.675 0.437 0.675 0.428 0.329 0.667

7.138703989 7.876484412 6.525058725 9.556083586 5.450987294 11.18008587 4.338248919 4.997581236 10.90816332

7.138703989 7.876484412 6.525058725 9.556083586 5.450987294 11.18008587 4.338248919 4.997581236 10.90816332

IDA000035604

Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri B

Obligasi V Bank DKI Tahun 2008

24/11

-68.009

2400

480

26/11

Adira Dinamika Multi Finance II Thn 2006 Seri B

Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008

-11.176

490

-9.443

240

650

2393.519

2550

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 12.62500 15.57500 11.25000 13.55000 11.00000 10.75000 9.75000 0.00000 0.00000 11.00000 12.00000 10.00000 0.00000 0.00000 11.50000 15.42500 13.15000 12.00000 12.00000 9.00000 9.00000 11.00000 10.00000 12.50000 0.00000 6.59070 6.59079 6.59079 6.59079 0.00000 0.00000 11.75000 10.50000 0.00000 0.00000 11.60000 10.00000 13.40000 13.45000 6.59216 6.59216 6.59216 6.59216 6.59216 6.59216 6.59216 10.00000 13.15000 13.17500 10.25000 9.50000 15.00000 10.50000 10.25000 0.00000 9.28000 6.57995 6.57995 6.57995 6.57995 6.57995 11.45000 9.35000 12.80000 12.90000 9.50000 14.50000 11.00000 14.25000 14.27500

SAHAM

HASIL INVESTASI REKSADANA NAMA REKSADANA AAA BLUE CHIP VALUE FUND BATASA EQUITY SYARIAH BNI DANA Berkembang CAPITAL EQUITY FUND DANA EKUITAS ANDALAN EURO PEREGRINE EQUITY Jisawi Saham LAUTANDHANA EQUITY LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF MAKINTA GROWTH FUND MAKINTA MANTAP MEGA DANA SAHAM SYARIAH PARAMITRA PREMIUM REKSA DANA MEGA DANA EKUITAS REKSA DANA MILLENIUM EQUITY SARIJAYA SMART EQUITY Simas Danamas Saham TRIM Kapital

CAMPURAN

HASIL INVESTASI REKSADANA NAMA REKSADANA

HASIL INVESTASI REKSADANA NAMA REKSADANA AAA MONEY MARKET FUND Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Optima Likuid Optima Pasar Uang REKSADANA MEGA DANA KAS REKSADANA PAVILLION MATAHARI Riau Liquid Fund TRIM KAS 2

PASAR UANG

GOVERNMENT BOND INDEX Indonesia Government Bond Index BONDS All Govt Bonds 1 <= TTM < 5 5 <= TTM < 7 TTM >= 7

Clean Price

Change

INDICES Yield

ChangeTotal

Return

Change

102.622 105 104 100.241

0.30 0 0 0.43

9.51 8.32 9 10.48

-0.065 -0.073 -0.037 -0.061

129.944 147 134 105.629

0.29 0.174 0.188 0.344


10

HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 30 NOVEMBER 2009

INDUSTRI & PERDAGANGAN PERTEMUKAN BP MIGAS DAN PUPUK KALTIM

Menperin Pastikan Gas Untuk Industri Pupuk NERACA Jakarta – Masalah pasokan gas masih menjadi kendala terbesar bagi kinerja pabrik pupuk dalam negeri. Untuk memastikan ketersediaan pasokan, Departemen Perindustrian akan mempertemukan BP Migas dengan PT Pupuk Kaltim (PKT) untuk pada pertengahan Desember 2009 mendatang. Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan, dengan adanya kesepakatan antara BP Migas dan PKT maka ekspansi PKT 5 akan berjalan karena ada kepastian pasokan gas dari BP Migas. “Kalau sudah ada kesepakatan antara BP migas dan PKT tanggal 15 Desember nanti, ekspansi akan berjalan,” terangnya kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Kaltim Waluyo Utomo menyebut, akan ada kesepakatan mengenai ketersediaan gas untuk PKT 5 dari BP migas yang akan dilakukan pada 15 Desember nanti. Saat ini, sambung Wa-

luyo, pihaknya masih melakukan negosiasi untuk keputusan tersebut. Dia mengatakan, BP Migas telah sepakat akan memberikan suplai yang rutin ke pada PKT 5 sebanyak 80 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Dari total kebutuhan PKT 5 sebesar 125 mmscdf. “Dengan terpenuhinya pasokan gas PTK 5, maka PKT 1 akan tidak beroperasi kembali, karena semuanya akan dialihkan ke PKT 5 yang lebih efisien,” terangnya. Waluyo mengaku, cukup optimis kesepakatan tersebut dapat terjadi. Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai besaran harga gas. Namun Waluyo berharap harga gas sesuai standar yang ada. “Kalau pasokan gas cukup 6 bulan ke depan sudah ada realisasi dari PKT 5,” jelasnya. Sementara itu, untuk memenuhi pasokan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang terancam tidak ada, Menperin mengatakan sudah aman hingga 2012. “Menurut Dirjen Migas pasokan PT PIM aman hingga 2012,” cetusnya.

Industri Komponen Harus Siap Hadapi AFTA

Pos Indonesia Targetkan Laba 2010 Sebesar Rp90 Miliar

Presiden Akan Resmikan Proyek Palapa Ring

ndustri komponen otomotif harus siap menghadapi perjanjian perdagangan bebas atau “ASEAN Free Trade Agreement” (AFTA) yang mulai awal 2010. “UKM (Usaha Kecil dan Menengah) komponen kita belum 100 persen siap, karena itu perlu `mempercanggih diri`,” kata Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Bambang Trisulo. Menurut Bambang, industri komponen lapis dua (tier 2) dan lapis tiga (tier 3) Indonesia masih jago kandang. “Kan kelihatan, ekspornya saja belum besar,” ungkapnya. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan industri komponen lapis dua dan tiga Thailand yang sebagian besar sudah terstandarisasi, ujar dia. Kalau dari segi jumlah walaupun masih kalah dengan Thailand, tetapi jumlah UKM komponen Indonesia cukup banyak. “Mereka sudah sangat siap bersaing di luar negeri, sebagian besar mereka sudah dapat sertifikat ISO,” ujar Bambang.

T Pos Indonesia menargetkan laba bersih 2010 sebesar Rp90 miliar, meningkat dari prognosa laba bersih tahun 2009 sebesar Rp60 miliar. “Tahun 2010 kami makin optimis bisnis PT Pos berkembang dengan target sebesar Rp90 miliar,” kata Dirut Pos I Ketut Mardjana. Menurut Ketut, peningkatan laba pada 2010 merupakan kelanjutan dari program revitalisasi usaha yang sudah dijalankan mulai tahun 2009. Mulai tahun 2009, imbuhnya, PT Pos berhasil membalikkan keadaan dari kondisi rugi tahun 2008 sebesar Rp40 miliar. Hingga Oktober 2009 saja, laba Posindo sudah mencapai Rp40 miliar. Ketut menjelaskan, pada tahun 2010 PT Pos tetap fokus pada tiga layanan, yaitu pengiriman surat, jasa pembayaran, dan logistik. Pada pengiriman surat, Pos memberi nilai tambah pada jasa pengantaran surat bisnis, pengiriman barang cetakan, dan pengiriman surat bisnis seperti surat tagihan pembayaran telepon seluler.

residen Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan meresmikan proyek Palapa Ring dengan pembangunan fisik awal serat optik Mataram-Kupang sepanjang 1.041 km. Melalui fasilitas konferensi video dari Istana Negara, Presiden akan berkomunikasi dengan Menkominfo Tifatul Sembiring dan Gubernur NTB Muhammad Zainul Madjdi yang berada di Kupang, kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo, Gatot S. Dewa Broto, di Jakarta, Minggu. Gatot menyebut, pembangunan Palapa Ring sektor selatan Indonesia Bagian Timur itu sepenuhnya dibiayai PT Telkom dengan segmen “fiber optic” darat (inland cable) maupun bawah laut (submarine cable) yang diharapkan selesai November 2010. Penggelaran jaringan optik sepanjang 1.041 km itu meliputi, Mataram-Kawinda Nae sepanjang 292,3 km, Kawinda Nae-Raba (142,5 km), Raba-Waingapu (307,5 km), Waingapu-Ende (210,1 km), dan Ende-Kupang (285,4 km).

I

Dia menambahkan, untuk pasokan gas bagi PT PIM hingga 2012 nanti akan mengunakan sistem swap. Hal ini dilakukan untuk dapat mengoperasikan 2 pabrik PT PIM pada tahun 2010 sampai mengalirnya gas dari blok A yang akan menjadi pasokan gas kedua pabrik tersebut. “Blok A baru akan mulai berjalan sekitar kuartal II tahun 2012, sehingga sudah disiapkan pasokan gas untuk PIM dengan menggunakan swap sebanyak 12 kargo,” terangnya. Menperin berharap, BP Migas dapat menetapkan alokasi gas swap tersebut paling lambat Desember 2009. Pasokan gas untuk PIM pada tahun 2009, lanjutnya, jauh lebih baik dari tahun 2008. Pada tahun ini, imbuh Menperin, PT PIM diperkirakan akan memperoleh pasokan sebanyak 6 dari 9 kargo yang dibutuhkan. Pasokan gas tersebut dalam tahap finalisasi perjanjian swap dengan BP Migas dan PSC. Sedangkan pada tahun 2008 PIM hanya mendapat pasokan sebanyak 3 kargo. Q nurul

P

P

Proyek Pasar Tak Rampung Bakal Kena Sanksi Pemerintah NERACA Jakarta - Proyek pasar tradisional yang dibiayai dari dana stimulus perekonomian yang tidak rampung sampai tutup tahun 2009 akan dikenakan sanksi. “Untuk proyek pasar tradisional saya akan memberikan penalti bagi yang tidak rampung sampai diresmikannya per Januari 2010,” tegas Menteri Negara Koperasi dan UKM (Meneg KUKM), Sjarifuddin Hasan di Jakarta, Minggu. Melalui dana stimulus perekonomian yang jumlahnya Rp12,2 triliun, Kementerian Negara Koperasi dan UKM (Kemenkop) mendapat alokasi dana Rp100 miliar untuk program revitalisasi pasar tradisional dan PKL. Oleh karena itu, Kemenkop UKM segera merevitalisasi 91 titik pasar tradisional di 87 kabupaten. Menurutnya, pemberian hukuman itu akan disertai dengan pemberian penghargaan (reward) bagi daerah yang sukses merampungkan proyek tersebut. Proyek pasar tradisional merupakan salah satu program kerja 100 hari yang menjadi kontrak kinerja Meneg KUKM dengan Presiden RI. “Saya harap target revitalisasi 90 pasar tradisional di berbagai wilayah di Indonesia rampung sesuai waktu yang ditentukan,” katanya. Pemerintah Daerah (Pemda) akan dikenakan denda alias pengurangan

Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1 miliar bila realisasi pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional tidak selesai tahun ini. Hal itu sudah menjadi kesepakatan pemerintah dengan DPR. Sanksi itu dikenakan kepada daerahdaerah yang menerima dana stimulus masingmasing Rp1 miliar sebagai bagian dari anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM untuk merevitalisasi pasar tradisional. Pihaknya sudah mengalokasi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) bagi 91 pasar tradisional di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, satu daerah yakni Kalimantan Timur menyatakan membatalkan sehingga tersisa 90 pasar tradisional. Menurut rencana, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, akan memimpin langsung peresmian nasional pasar tradisional tersebut. Sebanyak 121 pasar itu, terdiri dari 90 pasar tradisional yang direvitalisasi menggunakan dana stimulus yang menjadi program Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan sisanya sebanyak 31 menggunakan dana stimulus Departemen Perdagangan. “Pasar tradisional merupakan salah satu program yang tidak kalah penting sebagai wujud keberpihakan pemerintah pada rakyat,” katanya. Menteri menyebut, pihaknya berharap dengan direvitalisasinya pasar tradisional maka akan terjadi peningkatan produktivitas

pedagang dan pelaku usaha di dalamnya. Untuk kemudian terjadi penyerapan tenaga kerja baru yang secara otomatis menurunkan anka kemiskinan di berbagai daerah. “Intinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengeliminir permasalahan di tingkat birokrasi, jadi tinggal bagaimana di lapangan,” katanya. 27 Unit Sebelumnya, Deputi Pemasaran dan Jaringan Usaha KemenegKUKM, Ikhwan Asrin, mengatakan, per 10 November 2009, pengerjaan proyek revitalisasi pasar tradisional yang telah mencapai 100% baru 27 unit dari 90 pasar tradisional. Pengerjaan taraf 70-99% baru 40 unit, pengerjaan 60-69% sebanyak 7 unit, 50-59% sebanyak 7 unit, 40-49% ada 4 unit, 30-39% ada 3 unit, dan tahap 20-29% ada 2 unit pasar tradisional. Proyek revitalisasi pasar tradisional yang telah 100 persen rampung di antaranya di Sragen, Palu, Parigi, Sulawesi Tengah Kota, Minahasa Tenggara, Minawai, Konawe, Demak (2 unit), dan Kudus. “Sebanyak 9 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) untuk pasar yang saat ini masih dalam tahap 2049 persen pengerjaan baru terbit akhir Oktober 2009,” katanya. Meski begitu, pihaknya tetap optimistis seluruh program akan selesai sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Q rin

Istimewa/NERACA

PLN PASANG LLC : Manajer PLN Area Pelayanan Langganan (APL) Mampang, A. Aris Suwardiyanto (kanan) memberikan penjelasan kepada pelanggan Rumah Tangga yang rumahnya dipasangi alat Load Limit Controller (LLC), Jakarta Kamis (26/11). PLN Disjaya dan Tangerang berhasil memasang 306 Load Limit Controller (LLC) pada pelanggan golongan rumah tangga daya diatas 33.000 VA. Upaya pemasangan trafo baru dan LLC, dan pengurangan pemakaian beban industri merupakan tindak cepat PLN untuk mengatasi kekurangan daya akibat terbakarnya salah satu trafo GIS Cawang.

PEMERINTAH PERLU LIBATKAN DISTRIBUTOR SKALA KECIL DI DAERAH

Kenaikan Harga Gula Akibat Masalah Distribusi Jakarta – Kelangkaan pasokan gula yang berbuntut pada lonjakan harga terjadi akibat kesalahan fatal dalam distribusi gula. Selama ini distribusi gula dikuasai oleh pengusaha besar yang jumlahnya sedikit. „ NERACA

“Distribusi gula harus mulai melibatkan pengusaha gula skala kecil di tiap daerah. Pemerintah pilih mana gula dikuasai beberapa orang atau puluhan orang sehingga harga dapat stabil,” kata Natsir Mansyur, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) kepada Neraca, di Jakarta, Minggu (29/11). Menurutnya, dengan dikuasainya distribusi gula oleh banyak pihak, membuat gula tidak dapat dipermainkan oleh sekelompok orang. “Jika ini tidak dilakukan hingga tahun de-

pan kita akan terus defisit seperti saat ini sebanyak 500 ribu ton,” terang Natsir. Selain itu, sambungnya, pola distribusi gula juga perlu ditata ulang. Pemberian fasilitas transportasi untuk gula perlu diutamakan, karena selama ini masalah transportasi juga menjadi kendali distribusi gula. “Kadang gula terhambat oleh masalah transportasi,” jelasnya. Natsir menambahkan, kebijakan juga perlu dicermati adalah kepastian impor raw sugar atau gula mentah. Pasalnya, selama ini impor raw sugar tidak terencana dengan jelas atau bersifat dadakan.

Pasar Tradisional

2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Beras IR – I IR – II Ketan Putih Gula Pasir - Lokal - Impor Minyak Goreng - Kemasan / btl - Tanpa Merek Daging - Sapi Murni - Ayam Broiler - Ayam Kampung Telur ayam - Ras - Kampung Susu - Kental Manis - Bubuk Mentega Garam Yodium - Bata - Halus Tepung Terigu Kacang Kedelai - Impor - Lokal Mie Instant Cabe Merah - Keriting - Biasa Bawang Merah Ikan Teri Asin Kacang Hijau Kacang Tanah Jagung Pipilan

+/- (Rp)** Rp. Rp. Rp.

6.100/kg 5.860/kg 8.250/kg

0 0 0

Rp. Rp.

9.700/kg 9.250/kg

0 0

Rp. Rp.

9.000/620 ml 8.100/kg

0 0

Rp. 65.000/kg Rp. 24.100/kg Rp. 51.000/ekor

0 0 0

Rp. 14.000/kg Rp. 27.940/kg

0 0

Rp. 7.900/397 gr Rp. 25.000/400 gr Rp. 26.000/ kg

0 0 0

Rp. Rp. Rp.

490/buah 2.600/kg 7.200/kg

0 0 0

Rp. Rp. Rp.

8.800/kg 7.167/kg 1.240/bks

0 0 0

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

26.800/kg 29.200/kg 12.200/kg 41.000/kg 12.100/kg 13.000/kg 4.667/kg

0 0 400 0 0 0 0

Pasar Swalayan 1

2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Beras - Saigon Bandung - Rj.Lele/Pd.Wangi - Cianjur Kelapa Gula Pasir - Lokal - Impor Minyak Goreng - Kemasan / btl - Kemasan / btl Daging - Sapi murni - Ayam Broiler - Ayam Kampung Telur ayam - Ras - Kampung Susu - Kental Manis - Bubuk Mentega Garam Yodium - Bata - Halus Tepung Terigu Kacang Kedelai - Impor Super - Lokal Super Mie Instant Cabe Merah - Keriting - Biasa Bawang Merah Ikan Teri Asin Kacang Hijau Kacang Tanah Jagung Pop Corn

+/- (Rp)** Rp. Rp. Rp.

8.509 /kg 9.399/kg 8.996/kg

0 0 0

Rp. Rp.

9.100/kg -/kg

0 0

Rp. 20.900/1000ml Rp. 12.958/620ml

0 -

Rp. 63.350/kg Rp. 22.900/kg Rp. 31.373/kg

0 0 0

Rp. 14.390/kg Rp. 41.970/kg

0 0

Rp 8.350/397gr Rp. 24.995/400gr Rp. 34.225/kg

0 0 0

Rp. 609/buah Rp. 3.900/kg Rp. 12.125/kg

0 0 0

Rp. -/kg Rp. 13.650/kg Rp. 1.270/bks

0 0 0

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

0 0 0 0 0 0 0

21.950/kg 21.950/kg 19.590/kg 64.420/kg 16.300/kg 20.850/kg 14.633/kg

**Perubahan harga terhadap hari kemarin Harga rata-rata Pasar Tradisional yaitu Pasar Senen, Pasar Grogol, Pasar Minggu, Pasar Rawamangun dan Pasar Warakas serta beberapa Pasar di Wilayah DKI Jakarta

PUSAT INFORMASI PASAR Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Telepon 3858210 Faksimil E-Mail: pip@pusadata.deprin.go.id Homepage http://www.deprin.go.id/pip

men miskin. Padahal gula adalah salah satu kebutuhan pokok, sudah selayaknya pemerintah segera bersikap tegas,” terangnya. Sementara itu, terkait rencana pemerintah membangun 17 pabrik gula pada tahun 2010, Natsir memandang itu merupakan program jangka panjang, yang tidak akan dapat dilihat hasilnya dalam beberapa tahun ke depan. “Membangun pabrik kan butuh waktu 2-3 tahun, sedangkan untuk mulai berproduksi butuh beberapa tahun lagi,” urainya. Menurut Natsir, pembangunan pabrik tersebut sebaiknya tidak dilakukan di pulau Jawa, namun lebih di luar pulau Jawa. Sedangkan untuk meningkatkan produktifitas pabrik-pabrik di pulau Jawa, cukup dilakukan dengan revitalisasi. Sebelumnya Menteri Perindustrian Mohammad

S. Hidayat mengatakan, Departemen Perindustrian menargetkan akan membangun 17 pabrik gula baru pada tahun 2010 dengan kapasitas produksi sebesar 10 ribu ton giling per hari. Rencananya pembangunan pabrik itu akan dilakukan di lahan seluas 300 ribu hektar. Hidayat menyebut, dengan adanya tambahan 17 pabrik maka produksi gula dalam negeri akan mengalami peningkatan sebesar 2,28 juta ton per tahun. Selain membangun pabrik, untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri, Depperin juga akan melakukan revitalisasi pabrik gula BUMN melalui peningkatan produksi dan produktivitas gula kristal putih (GKP). Sehingga produktifitas GKP akan meningkat sebanyak 2,28 juta ton pada tahun 2014 dari tahun 2009 sebesar 1,64 juta ton. Q nurul

GLOBAL ECONOMIC

Harga Rata-Rata Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan DKI Jakarta 26 NOVEMBER 2009 1

“Kuota impor hanya diberikan kalau tiba-tiba kekurangan pasokan, padahal impor membutuhkan waktu. Jadi tetap tidak akan mampu memenuhi kebutuhan, perlu aturan yang jelas mengenai impor,” ungkapnya. Sementara itu, pengamat pertanian Khudori mengatakan, selain pemerintah harus memperbaiki mekanisme distribusi gula, pemerintah juga harus melakukan pengaturan ulang struktur pasar gula dalam negeri. Alasannya, hingga saat ini struktur pasar gula dalam negeri cenderung oligopolistik. Khodori melihat, jika hal itu terus dijadikan andalan maka harga gula dalam negeri akan tetap tinggi. “Dampaknya, pangsa gula terhadap inflasi akan semakin tinggi. Ini akan menggerus daya beli warga, terutama lapisan konsu-

Tata Motors India Raih Laba Kuartal Ii

VW Brasil Investasi US$ 3,5 Miliar Hingga 2014

Renault Investasi Baru Di Avtovaz Rusia

erusahaan kendaraan utama India, Tata Motors melaporkan telah berhasil meraih laba bersih konsolidasi kuartal kedua didongkrak dengan kinerja mobil premium Jaguar dan Land Rover. Laba bersih Tata Motors termasuk ikon mobil Jaguar dan Land Rover seluruhnya mencapai 217,8 juta rupee (US$ 4,65 juta) untuk kuartal yang tutup buku September, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat rugi bersih 9,41 miliar rupee. Perusahaan itu menyatakan, tingkat pendapatan menurun 8,2% menjadi 211 miliar rupee untuk kuartal kedua hingga Maret 2010. Laba bersih operasi India dalam triwulan hingga September mencapai lebih dari dua kali lipat menjadi 7,29 miliar rupee (US$ 156 juta) dari 3,47 miliar rupee tahun sebelumnya.

filiasi Volkswagen (VW) Brasil mengumumkan rencananya untuk membelanjakan US$ 3,5 miliar hingga 2014 untuk perbaikan modal dan pengembangan produk otomotif baru. Belanja itu ditujukan untuk menjaga pertumbuhan VW di Brasil dalam beberapa tahun mendatang. Thomas Schmall, Presiden Volkswagen Brasil menyatakan, belanja itu akan fokus untuk upaya peningkatan kapasitas produksi. “Tahun ini, kami akan naik secara signifikan di Brasil,” katanya. Tujuan kami, sambungnya, adalah untuk menjual sejuta kendaraan setiap tahun hingga 2014, yang akan memberi dorongan signifikan untuk kesuksean perusahaan secara keseluruhan. Schmall mengatakan, 28 produk mobil baru akan diperkenalkan di Brasil pada akhir 2010.

erusahaan otomotif Prancis, Renault, menandatangani perjanjian untuk menyelamatkan mitranya dari Rusia, Avtovaz, dengan dana investasi baru senilai 240 juta euro (US$ 360 juta) pada Jumat lalu. “Para pemegang saham Avtovaz telah menyetujui untuk menjamin kesinambungan perseroan melalui restrukturisasi utang, dengan rencana produk dan investasi baru,” kata perusahaan itu. Renault juga telah menandatangani perjanjian dengan pemegang sama utama Avtovaz lainnya, Troika Dialog dan Russian Technologies, saat kunjungan PM Rusia Vladimir Putin ke Paris, yang sebelumnya meminta investasi baru dari produsen kendaraan Prancis itu. Di bawah perjanjian itu pemerintah Rusia akan menaikkan dukungannya ke Avtovaz dari 25 miliar menjadi 75 miliar rubel (1,67 miliar euro).

P

A

P


11

HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 30 NOVEMBER 2009

INDUSTRI & PERDAGANGAN Pajak Daerah Palembang Naik 30%

Pengrajin Sumut Keluhkan Kenaikan Harga Semen

ekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang, Thabrani mengatakan, sesuai dengan ketentuan baru tujuh jenis penerimaan pajak daerah akan dinaikkan sekitar 20-30 persen pada tahun 2010. “Kami secara rutin terus mensosialisasikan rencana kenaikan pajak daerah tersebut kepada wajib pajak di Kota Palembang,” katanya di Palembang, Minggu. Menurut dia, kenaikan persentase pajak daerah tersebut diatur ketentuan baru dari Departemen Keuangan RI sehingga tahun 2010 harus dilaksanakan daerah. Tujuh jenis penerimaan pajak daerah Kota Palembang, adalah pajak hotel, parkir, reklame, hiburan, penerangan lampu jalan, restoran dan pengolahan galian C. Ia mengatakan, pada tahun 2009 target pendapatan asli daerah (PAD) Palembang dari sektor pajak daerah sebesar Rp77 miliar. Realisasi target sampai pertengahan November ini sudah mencapai 90% lebih.

engrajin di Sumatera Utara (Sumut) mengeluhkan, kenaikan harga semen di daerah itu yang rata-rata sudah mencapai Rp45 ribu per zak dari sebelumnya paling mahal Rp40 ribu per zak. Pengrajin pot keramik cor di kawasan Jalan Karya Medan, Zulfadly, mengatakan, selain semakin mahal, semen itu juga mulai sulit diperoleh khususnya merek Semen Padang. Menurut dia, pengusaha panglong (penjual bahan-baran bangunan,red), berdalih bahwa kenaikan harga semen itu akibat pasokan yang ketat ditengah permintaan yang meningkat. Zulfadly mengakui, Semen Padang diminati pengrajin dan konsumen lainnya karena kualitasnya yang lebih bagus dimana daya lengket lebih kuat dan keringnya lebih cepat dibandingkan dengan semen merek lain. “Terpaksa menggunakan semen merek lain dan nyatanya- pun harga jual semakin mahal pula,” katanya.

S

P

Investasi Modal Asing Ke Jateng Terus Meningkat nvestasi yang berasal dari penanaman modal asing di Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, investasi ke Jawa Tengah melalui 42 proyek penanaman modal asing bernilai Rp370 miliar. “Investasi ini mampu menyerap sekitar 11.873 tenaga kerja,” kata Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Hadi Prabowo, di Semarang, Minggu. Sementara pada tahun 2008, lanjut dia, investasi yang masuk melalui 36 jenis proyek mengalami peningkatan menjadi Rp590 miliar. Sedangkan pada tahun 2009, invetasi yang masuk melalui 29 jenis proyek yang dikerjakan, nilainya mencapai Rp620 miliar. Peningkatan investasi yang berasal dari penanaman modal asing tersebut, imbuh dia, juga diikuti dengan bertambahnya investasi yang berasal dari dalam negeri. Investasi dari penanaman modal dalam negeri pada tahun 2008 mencapai Rp1,34 triliun.

I

PEMILIKAN PROPERTI OLEH ASING PERLU PENJABARAN

Menpera : Sertifikat Tanah Bisa Dikonversi Jadi Modal Jakarta – Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera), Suharso Monoarfa menyatakan, sertifikat tanah harus dapat dikonversi menjadi modal agar pemanfaatannya bisa maksimal. „ NERACA

Menurut Menpera, Pemerintah harus melanjutkan program sertifikasi pertanahan agar masyarakat mempunyai sertifikat tanah. Sehingga aset masyarakat tersebut nantinya bisa produktif dan dapat dikonversi menjadi modal. “Banyak masyarakat punya tanah dan bangunan, tetapi tidak punya sertifikat sehingga pemanfaatannya tidak maksimal,” katanya kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu. Menpera menyebut, sertifikasi erat kaitannya dengan status hunian yang pada produk properti yang dibeli masyarakat apakah dapat hak milik atau Hak Guna Bangunan (HGB) yang lebih panjang. “Kalau HGB selama ini dikenal hanya sampai 30 tahun, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus menyiapkan rancangan yang memungkinkan ijin penggunaan lahan diperpanjang sampai 90 tahun,” ujarnya. Bahkan, sambung

Menpera, harus ada kebijakan baru yang mengatur perubahan status HGB menjadi Hak Milik, sehingga setiap warga benar-benar merasakan nilai strategis terhadap tanah dan bangunan. Dia menambahkan, upaya masyarakat agar mendapat sertifikat atas kepemilikan tanah dan bangunan dapat diwujudkan melalui program Prona atau sertifikasi lahan yang sebelumnya sukses dilaksanakan. Terkait dengan kebijakan kepemilikan tanah bagi masyarakat, Menpera berjanji akan membicarakan dengan Kepala BPN untuk dapat dimasukan ke dalam program tahun anggaran 2010. Menpera juga mengungkap, untuk warga negara asing, mereka seharusnya dibatasi hanya boleh memiliki Hak Pakai itupun jangka waktunya lebih pendek dari HGB. Menpera juga mengungkap, pemilikan aset properti berupa hunian oleh asing masih membu-

tuhkan penjabaran yang dituangkan melalui perangkat peraturan dan perundangan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Harus dijabarkan peruntukannya apakah benarbenar untuk ditinggali atau sebagai investasi,” ujarnya. Menpera mengatakan, harus ada perbedaan penanganan dan hitungan bagi asing yang akan membeli hunian untuk tujuan investasi apakah bisa sebanyakbanyaknya atau dibatasi. Sementara itu Ketua Kadin Indonesia bidang Infrastruktur dan Properti, James Riady mengatakan, kepemilikan hunian bagi asing sebaiknya langsung diberikan selama 80 tahun dan tidak perlu perpanjangan. James mengatakan, sebenarnya saat ini banyak dari investor asing yang menguasai sejumlah proyek properti di Indonesia. Atas dasar ini kalau ada yang membeli unit properti sebaiknya diberikan keleluasaan. Dia mengatakan, kepemilikan properti bagi asing erat kaitannya dalam rangka memberikan kemudahan bagi mereka yang dianggap berhasil melaksanakan investasi di Indonesia. James mengatakan, Ba-

dan Pertanahan Nasional (BPN) sudah menjanjikan dalam program kerja 100 hari diantaranya akan mengeluarkan rancangan kebijakan pemilikan properti bagi asing. Statusnya saja yang tetap dipertahankan untuk asing menggunakan Hak Pakai sementara untuk warga asli Indonesia menggunakan Hak Guna Bangunan (HGB), jelasnya. Tingkat Hunian Rusun Dalam kesempatan tersebut, Menpera juga menyebut, pihaknya akan meningkatkan tingkat hunian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) menjadi di atas 26 Twinblok (TB) pada Februari 2010 ketimbang posisi saat ini 12 TB. “Hunian paling tinggi pada Rusunawa mahasiswa, sedangkan untuk pekerja masih harus ada dukungan,” imbuhnya. Dukungan itu dalam bentuk ketersediaan infrastruktur seperti air minum, listrik, jalan permukiman, pembuangan sampah kalau semua dapat dipenuhi maka tingkat hunian di Rusunawa dapat ditingkatkan. Menurutnya saat ini sudah ada empat twinblok (TB) Rusunawa yang siap fisik, tetapi ini tidak cukup ada sejumlah kriteria yang

menjadi ukuran dan harus dipenuhi yakni siap huni dan dihuni. Suharso mengatakan, Rusunawa yang sudah terbangun per 31 Oktober kemarin 83 TB, diharapkan 1 Oktober 2010 akan menjadi 108 TB, sedangkan siap fisik dari 65 TB menjadi 69. “Sedangkan Rusunawa yang siap huni dari 21 TB menjadi 30 TB, sedangkan yang dihuni naik dari 12 TB menjadi 26 TB. Target ini menjadi bagian dari program kerja 100 hari Menpera,” jelasnya. Menpera juga berjanji, untuk memperbaiki sistem subsidi Rusunami yang selama ini masih masih ada kendala pada sisi kebijakan pasokan sehingga tingkat penyerapannya rendah. Dia menilai, kenaikan harga bukan suatu solusi untuk penyerapan subsidi, masih ada beberapa faktor yang sebenarnya dapat dihemat sehingga harga tidak perlu naik bahkan subsidi dapat diserap dengan baik. Bahkan, sambungnya, sebenarnya harga jual rumah bisa diturunkan dengan minta harga khusus semen untuk sektor hunian yang mendapat fasilitas dari pemerintah seperti Rusunami dan Rumah Layak Huni. Q kamsari

Dalam Lima Tahun, Produksi Udang Akan Digenjot Hingga Meningkat 75% NERACA Jakarta - Pemerintah akan menggenjot produksi udang hingga 75% dalam kurun waktu lima tahun. Dalam periode 2010-2014,

produksi udang diharapkan meningkat sebesar 74,75%. Dengan target peningkatan 74,75% diharapkan produksi menjadi 699.000 ton tahun 2014. Menurut Dirjen Perika-

nan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Made L Nurdjana, saat ini volume produksi udang mencapai 400.000 ton. Dua jenis udang yang akan dikembangkan yakni udang vaname (penaeus vanammei) dan udang windu (penaeus monodon). “Udang tetap merupakan komoditas yang sangat penting untuk dikembangkan karena permintaan ekspor cukup besar dan untuk memenuhi permintaan konsumsi dalam negeri,” katanya di Jakarta, akhir pekan lalu. Udang windu dikembangkan dengan teknologi ekstensif polikultur, yakni digabung dengan komodi-

tas lain, dan bersifat organik, sehingga harga jualnya tinggi karena sesuai dengan tren konsumsi masyarakat dunia. Nantinya peningkatan produksi udang windu diharapkan dapat tumbuh 10,42% pertahun. Sebaliknya, udang vaname dikembangkan dengan teknologi semi intensif dan intensif. Produksi udang vaname ditargetkan meningkat 17,38% pertahun. “Diharapkan produksinya 275 ribu ton pada 2010 dan menjadi 500 ribu ton tahun 2014,” ujar dia. Untuk mendukung peningkatan produksi udang tersebut, lanjut Made, pemerintah mengupayakan subsidi pupuk organik.

Guna mendukung peningkatan produksi, tahun 2009, Departemen Pekerjaan Umum telah melakukan perbaikan saluran irigasi dan prasarana tambak lainnya menggunakan dana stimulus dengan total anggaran Rp430 miliar, yang meliputi tambak seluas 53.000 hektar untuk 56 kabupaten pada 16 provinsi. DKP sendiri telah membangun broodstock center atau pusat produksi induk udang unggul vaname nusantara di Bali guna memenuhi kebutuhan induk udang di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan akan induk impor. Kemampuan produksi broodstock center tersebut diperkirakan mencapai 240 ribu ekor induk unggul pertahun dan meurpakan yang terbesar di dunia. Q kam/*

Stiadi Pamungkas/NERACA

HARGA EMAS SEMPAT TURUN : Penjual emas menunjukkan gelang yang terbuat dari emas di pasar Kebayoran Lama, Jakarta. Setelah mengalami kenaikan harga secara terus-m menerus pekan lalu, pasca Idul Adha harga emas mengalami penurunan hingga Rp 4 ribu per gram.

TELISIK PASANG 307 LOAD LIMIT CONTROLLER

PLN Penuhi Janji Ke Menneg risis listrik memang membutuhkan solusi yang konkrit. PLN pun tak henti-hentinya mencari solusi untuk mengatasi krisis listrik. Salah satunya dengan menawarkan pemasangan LLC kepada pelanggan R3 (33.000 kVA ketas) di Jakarta & Tangerang. LLC adalah alat yang dipasang pada APP pelanggan (Alat Pembatas dan Pengukur) dan berfungsi untuk mengontrol daya pada batas dan waktu yang ditentukan, hingga pelanggan dapat menghemat pemakaian listrik. Semula banyak pelanggan yang keberatan atas pemasangan LLC. “Namun setelah kami beri penjelasan secara gamblang tentang tujuan dan manfaat dari pemasangan LLC ini, ternyata mereka malah mau memahami dan menerimanya,” ujar Manajer APL Mampang, A Aris Suwardiyanto yang ikut langsung dalam pemasangan alat pengontrol daya itu pada pelanggan. Aris mengatakan, dengan pemasangan LLC ini maka daya yang dapat dimanfaatkan oleh pelanggan pada waktu beban puncak adalah sebesar 70% dari kapasitas daya kontraknya. “Penurunan pemakaian listrik ini, tak hanya berdampak positif bagi pelanggan dimana rekening tagihannya akan menjadi berkurang. Namun juga mengurangi beban puncak di Jakarta sehingga kita dapat meminimalisir potensi pemadaman bergilir,” tuturnya. Pekan lalu, PLN telah memenuhi janjinya kepada Menneg. BUMN untuk memasang 200 unit LLC (Load Limit Controller) pada pelanggan (R3) di Jakarta dalam bulan November ini. Hingga Kamis (26/11) lalu, jumlah LLC yang berhasil terpasang bahkan jauh melampaui taget, yakni sebanyak 307 unit.

K

Andi Priyono, seorang pelanggan R3 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada awalnya juga mengaku ragu ketika ditawari pemasangan LLC oleh petugas PLN. Pasalnya, dia khawatir alat tersebut dapat berpengaruh terhadap instalasi listrik atau berdampak buruk pada peralatan-peralatan listrik yang ada di rumahnya. Salama 8 hari LLC terpasang, kekhawatiran itu tidak terbukti. Dengan pemasangan LLC ini, Andi malah mengaku merasa terbantu. Menurutnya, selama ini dia sudah berupaya melakukan penghematan pemakaian listrik. Tetapi hasilnya tidak optimal, karena anggota keluarga lainnya kurang disiplin dan masih cendrung boros dalam pemakaian peralatan elektronik. “Sekarang, dengan adanya alat pembatas daya ini, secara otomatis saya bisa mebatasi pemakaian sehingga bisa mengurangi pemakaian listrik hingga paling tidak 30% tiap hari,” ujarnya. Hal senada, juga diungkapkan seorang ibu rumah tangga. Menurutnya, keinginan untuk mengurangi tagihan listriknya sudah ada sejak lama, karena ia kesulitan mengontrol pemakaian listrik. “Saya berharap, dengan LLC ini bisa membantu menghemat tagihan listrik saya bulan depan dan seterusnya,” ujar pemilik rumah kost di bilangan Mampang, Jaksel, tersebut. Ketika ditanya komentarnya menganai pemadaman listrik di Jakarta akhir-akhir ini, kedua pelanggan itu mengaku prihatin. “Saya ikut merasakan betapa sulit dan tak nyamannya bagi para pelanggan yang terkena pemadaman itu. Tapi di sisi lain, saya juga dapat memahami kesulitan dan keterbatasan yang tengah di hadapi Pemerintah dan PLN dalam penyediaan listrik,” tutur Andi. Q kam


TOKOH SALIM SEGAF AL-JUFRI Menteri Sosial

Solidaritas Dan Gotong Royong Masih Kental enteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al-Jufri mengatakan gotong royong dan solidaritas sosial di Indonesia hingga kini masih kental, yang antara lain dapat dilihat pada penanganan anak jalanan di Solo. Mensos Salim Segaf Al-Jufri didampingi Wali Kota Surakarta Joko Widodo, mengatakan hal itu ketika meresmikan “Sekolah Kita” untuk anak jalanan yang dikelola Yayasan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggran (PPAP) di Petoran, Solo, Jawa Tengah, Minggu. “Kami cukup tersentuh bahwa ternyata gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat di Solo masih kental, dan ini bisa dilihat dalam penanganan sekolah anak jalan dengan gratis. Anak-anak ini semula tidak punya harapan dan masa depan, tetapi sekarang mereka mempunyai harapan dan masa depan,” katanya. Untuk menangani anak jalanan, sebanyak 19 instansi dilibatkan karena persoalannya cukup kompleks dan tidak mungkin bisa diselesaikan oleh Departemen Sosial. “Hampir semua instansi ikut terlibat termasuk pemerintah daerah, semua saling melengkapi sehingga persoalan sosial bisa cepat selesai,” katanya. Mensos mengatakan penangananan masalah sosial termasuk salah satu program dalam kerja 100 hari, dan kunjungan kerja ke Solo merupakan yang kedua setelah dirinya diangkat menjadi Menteri. Mensos dalam kunjungan kerja tersebut juga memberikan bantuan uang sebesar Rp295,5 juta untuk Yayasan Seroja yang menangani anak jalan dan juga memberikan bantuan sebesar Rp109,8 juta untuk Yayasan Al Iksan. Ketua PPAP Heni Retno Pujiastuti mengatakan anak jalanan yang ditampung dalam “Sekolah Kita” sebanyak 20 anak, dengan kurikulum sekolah 80 persen berupa nonakademik. Anak-anak yang sekolah di tempat ini tidak dipungut biaya. Penanganan anak-anak jalanan ini juga mendapat bantuan dana dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sebesar Rp60 juta yang disalurkan lewat Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Surakarta.

M

Q */rin

KAJIAN Sistem Konsinyasi Peritel Jangan Rugikan KUMKM Menteri Negara Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mengatakan, sistem konsinyasi barang yang ditetapkan peritel besar hendaknya tidak merugikan pemasok yang berasal dari Koperasi dan UMKM. inergi antara pelaku ritel dengan KUMKM sangat baik sebagai bentuk kemitraan antara pemasok dengan pasar tetapi yang harus diperhatikan adalah sistem konsinyasi barang,” kata Sjarifuddin Hasan di Cianjur, Jabar, Minggu, setelah melakukan kunjungan kerja ke wilayah Cianjur, Jawa Barat. Ia mengatakan, pelaku KUMKM mendominasi pelaku usaha di tanah air di mana hampir 99 persen pelaku usaha berasal dari sektor tersebut. Karena itu, menurut dia, sektor KUMKM perlu dibangun dengan semangat keberpihakan dari seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. “KUMKM ini perlu ada keberpihakan termasuk dari peritel, jadi saya minta saatnya ada keberpihakan dari peritel kepada KUMKM,” katanya. Ia juga meminta sistem pembayaran dilakukan secara “fair” dan cepat agar bisnis KUMKM dapat beroperasi lebih lancar. “Jangan satu bulan baru dibayar itu sama saja artinya KUMKM mensubsidi peritel,” katanya. Menanggapi hal itu, Corporate Secretary PT Hero Supermarket Tbk., Vivien Goh, mengatakan, pihaknya tidak menerapkan sistem konsinyasi barang kepada mitranya pelaku KUMKM dalam hal ini Koperasi Mitra Tani Parahyangan di Cianjur, Jabar, sebagai pemasok hortikultura dan sayur organik di 60 gerainya di Jabodebatek. “Kami tidak menerapkan sistem konsinyasi, untuk soal pembayaran yang tempo itu karena memang harus melalui proses administrasi,” katanya. Namun, pihaknya menekankan akan membayar pasokan paling lama dua pekan setelah faktur diterima dari pemasok. Ia menegaskan, untuk mencairkan pembayaran kepada pemasok diperlukan waktu karena pihaknya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan banyak toko-tokonya. Pihaknya juga menyatakan siap menerima pasokan dari para pelaku KUMKM untuk geraigerainya. Saat ini pihaknya beroperasi dengan 400 gerai multiformat mulai dari Hero Supermarket, Giant Hypermarket, Guardian, hingga Starmart. Sementara itu, provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan diri siap menjadi basis program “One Village One Product” (OVOP) berbasis KUMKM sektor agribisnis hortikultura. “Seluruh kabupaten di Jabar sangat siap untuk dikembangkan sebagai wilayah OVOP,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Cianjur, Jawa Barat, Minggu. Ia mengatakan, saat ini di Jabar baru dua kabupaten yang sudah menerapkan program OVOP yakni Cianjur dan Garut. Heryawan menambahkan, ke-24 kabupaten lain di Jabar sudah siap melaksanakan program serupa. “Tahun ini dilaksanakan di Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur, kami harap 24 kabupaten lainnya bertahap dapat difasilitasi OVOP secara merata,” katanya.Q rindy

“S

SENIN, 30 NOVEMBER 2009 NO. 7323 TAHUN XXV

HAK ANGKET

DPR Jangan “Masuk Angin” Jakarta - Direktur LSM Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menghendaki agar Hak Angket DPR terkait kasus Bank Century jangan sampai “masuk angin” sehingga kehilangan staminanya dalam mengusut tuntas persoalan bank tersebut. “Para anggota DPR yang mengusulkan Hak Angket DPR jangan sampai `masuk angin`,” kata Ray dalam diskusi bertajuk “Bongkar Tuntas Skandal Bank Century” di Jakarta, Minggu. „ NERACA

Menurut dia, indikasi Hak Angket “masuk angin” bila terdapat sebagian atau seluruh dari pemrakarsa Hak Angket Century yang tidak dimasukkan dalam daftar anggota Panitia Hak Angket. Selain itu, ia mengingatkan agar fraksi yang baru belakangan mendukung Hak Angket agar mau untuk “duduk di belakang” dan tidak memaksakan diri sebagai pihak yang mengusulkan jabatan sebagai pemimpin Panitia Hak Angket. Konsep “duduk di belakang” tersebut, lanjutnya, dapat disamakan dengan orang yang baru masuk masjid saat shalat telah dimulai, maka ia harus menjadi makmun yang terlambat dan tidak bisa sewenang-wenang memaksakan diri menjadi imam shalat. Hal itu, ujar dia, juga selayaknya dilakukan oleh mereka yang selama ini berkoar-koar mengklaim

telah melakukan “politik santun”. Sementara itu, mantan anggota DPD M Ichsan Loulembah mengatakan, skandal Bank Century mengingatkan kepada pada masa dekade 90-an awal, ketika pemerintah pada saat ini melonggarkan peraturan sehingga banyak bank baru bermunculan. “Deregulasi perbankan ketika itu mengakibatkan orang bisa membuat bank seperti membuat kios,” katanya. Akibatnya, ujar dia, terjadilah krisis perekonomian di Indonesia yang memicu terjadinya reformasi. Ia juga mengemukakan, krisis perekonomian yang disebabkan kebijakan pemerintah yang tidak prudent (cermat, hati-hati) itu juga berpotensi terjadi pada kasus Bank Century saat ini. “Bagaimana kita mau berbicara ekonomi kerakyatan bila kondisi perbankan diperlakukan dengan tidak prudent ,” kata Ichsan. Pengamat politik dari Pusat Studi Investasi Poli-

tik, Ruslan Ismail Mage, mengatakan, hak angket kasus Bank Century yang kini bergulir di DPR seperti pisau bermata dua bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.”Hak angket itu pisau bermata dua, satu matanya bisa menusuk Pemerintahan SBY, mata satunya lagi bisa menusuk lawan politik SBY ketika semua parpol koalisi lebih memilih mengendapkan kasus Bank Century,” kata Ruslan ketika dihubungi, Sabtu. Akademisi dari Universitas Ekasakti Padang itu mengatakan, Hak Angket Bank Century akan menjadi pembuktian anggota DPR terpilih, apakah kualitasnya sama dengan periode lama yang selalu mewacanakan hak angket tapi tidak pernah terlaksana. Menurut jebolan S2 Ilmu Politik UI itu, kalau hak angket berlanjut, tentu orang-orang kepercayaan SBY yaitu Boediono dan Sri Mulyani akan terus menjadi sasaran tembak. Karena itu, Ruslan memperkirakan, Partai Demokrat dan semua elemen pendukung SBY akan berusaha menghadang hak angket ini agar tidak bergulir lebih jauh. Ia mengatakan, sebenarnya pascapemilu Presiden semua lawan politik SBY sudah kompak dan cenderung tiarap melihat kemenangan fenomenal SBY. Q rindy

Stiadi Pamungkas/NERACA

LARANGAN DELMAN DI MONAS : Sejumlah kusir delman mengikuti aksi unjuk rasa di kawasan silang Monas, Jakarta, Minggu. Dalam aksinya mereka menuntut agar Pemprov DKI Jakarta mencabut larangan delman beroperasi di kawasan silang Monas. Terhitung tanggal 29 November 2009 Pemprov DKI mengeluarkan undang-u undang larangan delman beroperasi disekitar taman Monas.

DUGAAN KARTEL TALLY

Pengawasan Penjualan Produk Ilegal Masih Lemah NERACA Jambi - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pengawasan penjualan produk ilegal oleh instansi terkait masih lemah karena terbukti masih banyak ditemukan produk tanpa izin edar di pasaran. Ketua YLKI Jambi, Warasdi di Jambi, Minggu mengatakan selain lemahnya pengawasan, juga masih banyaknya pemilik dan pelaku pasar, baik tradisional maupun modern tentang larangan menjual produk ilegal. “Hasil pemantauan penjualan produk ilegal di sejumlah pasar modern di Kota Jambi dan kabupaten lainnya banyak ditemukan produk yang tidak memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI),” katanya. Pemilik atau pengelola pasar modern seharus-

nya lebih memahami dan menjadi acuan dalam menaati aturan dan ketentuan yang berlaku tentang larangan menjual produk ilegal, namun hal itu tidak dilakukan. Dalam aturannya, produk impor yang masuk ke Indonesia lebih dulu harus diperiksa dan diuji di laboratorium, dan bila lolos uji baru boleh beredar ditandai dengan stiker SNI dan nomor seri yang ditempelkan pada tiap produk tersebut, sementara bagi produk dalam negeri sebelum beredar lebih dulu diuji, tetapi bila lolos uji tanda SNI harus dicetak timbul, dan disertai nomor seri. YLKI ke depan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait akan gencar memberikan pemahaman tentang larangan penjualan produk ilegal baik pada pasar modern maupun pada toko atau peda-

KPPU Sarankan Kepmenhub Direvisi NERACA

Illustrasi/Istimewa

gang pengecer. Langkah awal pemilik dan pengelola pasar diberi pemahaman, ditindaklanjuti dengan penerapan untuk tidak memasarkan produk ilegal yang merugikan konsumen tersebut. Pemahaman berbagai produk layak dibeli untuk dipakai dan dikonsumsi juga harus diberikan kepada masyarakat, supaya lebih kritis dan selektif memilih produk yang akan dibelinya. Ia optimistis, bila pengelola pasar dan masya-

rakat sudah memahami jenis produk legal dan ilegal, maka produk industri ilegal itu tidak akan laku dan diterima pasar. “Banyak cara dilakukan perusahaan untuk mengelabui masyarakat dan pemerintah untuk meraih keuntungan, namun bila pengelola pasar memahami dan tidak menerima produk tersebut, dengan sendirinya produk tersebut tidak laku dan akhirnya melakukan perbaikan secara legal,” kata Warasdi. Q rindy

PEMBERLAKUAN UU PARIWISATA BARU:

Pengusaha Bahas Masalah Perizinan NERACA Depok - Pelaku usaha industri jasa sarana pariwisata di Kota Depok, hari ini (30/10/09), bahas tentang diberlakukannya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kajian pembahasan terutama mengenai nasalah prosedur perizinan yang selama ini sering mengalami kendala masalah dalam operasionalnya. Menurut Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Seni dan Budaya (Disporaparsenibud), Asep Roswanda, kegiatannya merupakan bagian dari sosialisasi UU tersebut. “Kita berharap para pengusaha yang diundang dapat memberikan

masukan sarannya untuk pengembangan pariwisata yang berdampak luas dalam pembangunan perekonomian, khususnya di Kota Depok,” tuturnya kepada Neraca didampingi Kabid Pariwisata Seni dan Budaya, Syaifudin Lubis. Menurut data yang berhasil dikumpulkan NERACA, banyak pengusaha mengeluh ketika telah disetujuiinya izin usaha sarana jasa pariwisata, ternyata masyarakat tidak menerimanya. Bahkan meminta agar izin tersebut dicabut atau dibatalkan. Salah satunya adalah izin “Rumah Bernyanyi” atau karaoke yang sempat mendapat sorotan tajam masyarakat dan steakhol-

der. Dalam hal ini kalangan pengusaha mau investasi karena secara hukum diperbolehkan, tetapi aturan daerah yang ada dalam Perda tidak tegas dan cenderung “mengambang” mengginakan istilah untuk usaha sejenis ini. Sehinga menimbulkan persepsi yang berakibat pengusaha tidak aman dan terganggu dalam berinvestasi di kota ini. Selain itu, banyak objek wisata yang terpendam tidak dapat dikembangkan potensinya. Contohnya, Cagar Alam Pancoran Mas milik Pemda DKI Jakarta yang berada di wilayah Kota Depok. Begitu pila Danau/Situ yang kewenangannya ad di Pemerintah Propinsi

Jabar. Potensi tersebut disebabkan oleh “Keangkuhan” birokrasi yang memiliki kewenangan terhadap objek wisata tersebut, tidak mengelolanya dan tidak memberikan kemudahan untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk mengelolanya. Sehungga, objek wisata tersebut saat ini terlantar dan cenderung arealnya semakin lama semakin berkurang ”dijarah” masyarakat. Sedikitnya 40 pengusaha akan hadir dalan kesempatan ini, selain dari PHRI, ASITA dan asosiasi lainnya. Poengusaha Kota Depok yang hadir berasal dari Entertainment, Rumah Makan/Restoran, Biro Perjalanan. Q dasmir

Jakarta - Setelah menghentikan pemeriksaan dugaan kartel harga tally, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan saran dan pertimbangan pada pemerintah. Komisi pimpinan Benny Pasaribu itu meminta pemerintah agar merevisi aturan yang menjadi sumber masalah dugaan kartel. Yakni, Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor KM 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan. Tally merupakan kegiatan pencatatan dan penghitungan keluar masuk barang ataupun peti kemas. “Untuk mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat aturan itu perlu direvisi,” kata Kepala Biro Humas KPPU, Ahmad Junaidi saat konferensi pers di KPPU. Keputusan Menhub itulah yang menjadi dasar hukum dan mendorong kartel harga tally. Problemnya bersumber dari Pasal 11 Bab VI yang menentukan tarif tally ditentukan berdasarkan kesepakatan asosiasi penyedia jasa dan asosiasi pengguna jasa. Kata ‘asosiasi’ itulah yang harus dihilangkan. Dengan penghilangan kata ‘asosiasi’ dalam pasal itu, seluruh proses penetapan tarif sepenuhnya diserahkan pada transaksi pelaku usaha penyedia dan pengguna jasa. “Praktek kartel penetapan tarif dalam industri tally bisa dihindarkan,” kata Djunaidi. Lagipula aturan Menhub itu berseberangan dengan Pasal 36 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Keputusan itu bertolak belakang pula dengan Pasal 85 Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan Pasal 36 UU No. 17/2008 dan Pasal 85 PP No. 82/1999 menentukan tarif usaha di bidang pelayaran ditetapkan oleh penyedia jasa. Namun harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara

pengguna jasa dan penyedia jasa terkait sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan yang ditetapkan oleh Pemerintah KPPU juga meminta agar Surat Keputusan Administratur Pelabuhan Tanjung Priok dicabut. Surat No. AT.575/3/6/AD.TPK-09 itu mengatur penetapan pembagian wilayah operasi kegiatan tally. Junaidi menyatakan pelaku usaha tally harus diberikan kebebasan untuk menawarkan jasanya kepada pengguna jasa di wilayah manapun di pelabuhan Tanjung Priok. Untuk menghindari eksploitasi konsumen, pemerintah harus menetapkan batas atas tarif dan standar kualitas pelayanan jasa tally. Sebab pada dasarnya industri jasa tally bersifat oligopolis dan struktur industri kepelabuhan secara keseluruhan adalah natural monopoly. Dengan begitu posisi penyedia jasa jauh lebih kuat dibandingkan pengguna jasa. Akibatnya, konsumen bisa dirugikan dengan tarif yang eksesif dan kualitas pelayanan rendah. “Penetapan kebijakan itu harus disertai sanksi dan penegakan hukum yang tegas,” kata Junaidi. Dengan aturan yang jelas dan jelas akan melahirkan pelaku usaha tally yang kompeten dan profesional dalam industri kepelabuhan Indonesia. Sebelumnya, dari hasil pemeriksaan KPPU ditemukan fakta bahwa praktek kartel terjadi dengan penetapan pembagian wilayah operasi perlaku usaha tally. Hal ini berpotensi melanggar Pasal 19 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Harga jasa tally pun ditentukan melalui kesepakatan asosiasi pelaku usaha dan pengguna jasa tally. Kesepakatan penetapan tarif merupakan bentuk kartel yang bertentangan dengan Pasal 5 UU No. 5/1999. Q nurul

Neraca, edisi Senin 30 November 2009  

Harian Ekonomi Neraca edisi Senin, 30 November 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you