Issuu on Google+


DAFTAR ISI

TOPIK KEKERASAN TERHADAP ANAK KEKERASAN PADA ANAK DI INDONESIA Irwanto

REALISTAS SOSIAL KEKERASAN TERHADAP ANAK Sri Suari Wahyudi

TELEVISI DAN KEKERASAN PADA ANAK Uni Zulfiani Lubis

KONVENSI HAK ANAK DAN UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Apong Herlina

PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA Magdalena Sitorus

PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN YANG BERSAHABAT DENGAN ANAK Bibit S. Rianto

KEPUTUSAN PENGADILAN DAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK Erna S. Syukri

ASPEK KLINIS KEKERASAN PADA ANAK DAN UPAYA PENCEGAHANNYA Indra Sugiarno

TATALAKSANA KOMPREHENSIF DAN DAMPAK KEKERASAN PADA ANAK Makmur Sunusi

PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ANAK NORMAL ATAU MENYIMPANG ? Yan Prasetyo

POLA PENGASUHAN ANAK YANG TEPAT Rosemini AP

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

1


TAJUK KITA MEMERANGI KEJAHATAN ATAS KEMANUSIAAN DAN ANAK Amb. Bachtiar Aly

Terorisme, satu kata yang

aksi teror yang membuat dunia

menggetarkan dunia. Dibalik kata

terbelah dua, yang meneror dan

teror itu terdapat berbagai ragam

yang diteror.

kompleksitas masalah. Ia menjelma

Dunia setelah itu tidak

menjadi rasa takut yang berlebihan,

pernah aman lagi hingga sekarang

ada segumpal kebencian, ada keti-

ini. Ketika bom bunuh diri terjadi dan

dakadilan dan terdapat semacam

menjadi fenomena di negeri ini

agenda pembalasan dendam. Teror-

sangat sulit dicari pembenarannya

isme lahir atas ketidakmampuan

mengapa ada pula orang yang ingin

manusia mengatur dirinya dengan

menjadi martir dengan memusnah-

sesama, ketidakberdayaan manusia

kan

berkomunikasi secara manusiawi.

porandakan manusia di sekeliling-

Suatu kesenjangan ideologi, ke-

nya. Bahkan ia merasa perlu untuk

tidakadilan ekonomi, keserakahan

merekam pesannya kepada anak

para penguasa yang tidak pandai

dan keluarganya hanya sekedar

mengakomodasi para pihak se-

mengatakan bahwa perbuatannya

hingga meledak menjadi suatu aksi

itu adalah bentuk dari pencapaian

yang mencederai hakekat ke-

cita-cita, boleh jihad namanya,

manusiaan itu sendiri.

walau untuk itu masih perlu ditelaah

Kemiskinan tidaklah dapat dijadikan alasan lahirnya terorisme. Lihatlah tokoh terorisme sekaliber

dirinya

dan

memporak-

secara lebih kritis tanpa menodai ajaran agama. LCKI

tidak

berpangku

Osama bin Laden, ia berasal dari

tangan, suatu konferensi inter-

keluarga yang maha kaya. Bagi

nasional telah digelar di Jakarta.

pelaku

adalah

Kutipan pernyataan Presiden Susilo

instrumen untuk memperjuangkan

Bambang Yudhoyono dan Menteri

suatu keyakinan dan sekaligus

Luar Negeri Australia, Alexander

sebagai bentuk protes yang sangat

Downer serta pandangan dari

keras atas kemapanan. Peristiwa 11

berbagai pihak cukup tegas men-

September 2001 dianggap klimaks

jelaskan posisi dunia internasional

2

terorisme

ini

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


bahwa kita tidak boleh berhenti

kita yang tampil prima dan penuh

memerangi terorisme dalam segala

wibawa ini mengingatkan kita pada

bentuknya. Satu hal yang pasti

bait-bait indah dari penyair kenama-

terorisme adalah kejahatan atas

an kelahiran Lebanon Khalil Gibran.

kemanusiaan.

Ujarnya; ‘anakmu bukanlah anakmu,

Seperti kejahatan lain yang

tapi ia adalah anaknya zaman.

tidak kurang memprihatinkan kita

Anakmu ibarat busur yang dilesatkan

adalah kejahatan terhadap anak. Ibu

mencari sasarannya sendiri. Raganya

Negara dengan penuh antusias

dititipkan padamu tapi sukmanya sulit

ketika menjadi pembicara utama

kau kuasai karena ia mempunyai

dalam seminar tentang masalah

impiannya sendiri. Anakmu adalah

anak yang disponsori oleh LCKI

miliknya zaman karena ia mempunyai

secara gamblang mengatakan

impiannya sendiri’. Kita boleh beda

bahwa kita harus malu dan merasa

pendapat dengan pernyataan itu.

prihatin karena kejahatan terhadap

Tetapi satu hal yang pasti, kejahatan

anak-anak kita, anak-anak bangsa

dan kekerasan terhadap anak adalah

pewaris masa depan ternyata belum

kejahatan atas azazi manusia yang

mampu kita atasi dengan sebaik-

tak termaafkan, kecuali orang tua

baiknya. “Kita harus bekerja keras

atau siapapun yang melakukan itu,

untuk memerangi kejahatan atas

ia mengalami sakit jiwa.

anak”, ujar Ibu Negara Ani Yudho-

Baru-baru ini kita menyak-

yono. Ibu Negara menghimbau

sikan dengan wajah cool seorang

kepada semua pihak yang memiliki

terdakwa tak bergeming, sayu,

otoritas dan akses untuk secara

apatis dengan mata menerawang

sistimatis dan sungguh-sungguh

tanpa ekspresi. Terdakwa itu wanita

mengatasi masalah kekerasan

muda yang duduk dengan tenang

terhadap anak. “Kalau tidak cepat

mendengarkan vonis hakim atas

diatasi bukan mustahil Indonesia akan

dakwaan yang terbukti yaitu mem-

kehilangan satu atau mungkin dua

bunuh kedua anaknya tanpa

generasi” , ujar Ibu Ani penuh

sedikitpun terbersit rasa penyesalan.

keyakinan dan empati yang tinggi

Ruang pengadilan sepi senyap,

terhadap masalah anak ini.

membisu. Ia semakin menjadi ham-

Ada semacam getaran yang

pa ketika penguasa imperia yustitusi

kembali ke masa lalu ketika Ibu

menjatuhkan vonis bebas kepada

Negara mengingatkan kita atas

sang ibu pembunuh anak kan-

masa depan anak-anak. Seolah Ibu

dungnya sendiri. Ia bebas karena JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

3


menurut referensi medis orang ini

awal abad ke-19, anak-anak

memang sakit jiwa.

pedesaan di Jawa seperti kebanyak-

Cerita mengenaskan lain

an negara-negara lainnya seakan

adapula seorang ibu membunuh

kerja telah menjadi bagian kehi-

anaknya dan secara sadis memakan

dupan normal keseharian. Bedanya

potongan tubuh anaknya, juga tanpa

yang berubah adalah bentuk dan

penyesalan, karena ia juga tergang-

jenis pekerjaan.

gu jiwanya. Hari-hari ini orang

Jadi kalau kita ingin me-

mungkin terpaku hanya kepada ke-

rambah ke masalah anak maka

jahatan fisik tetapi banyak anak

spektrumnya sangat kompleks dan

yang terteror oleh keluarganya

luas yang semuanya itu ada dimensi

karena juga masalah kemiskinan.

kekerasan dan kejahatan baik yang

Kita sering menyaksikan bagaimana

terjadi secara terstruktur maupun

anak-anak dieksploitasi untuk ke-

terjadi secara alami. Potret buram

pentingan ekonomi, meringankan

ini harus dibikin terang benderang

beban keluarga dengan mempe-

oleh komitmen kemanusiaan kita.

kerjakan anak dibawah umur.

Akhirnya gerak aktivitas

Konvensi PBB tentang hak-hak anak,

LCKI tidak terlepas dari komitmen

1989, pasal 32.1, menegaskan:

dan kiprah Ketua Presidiumnya yang

“Negara-negara (penandatangan

disapa ramah dengan panggilan Pak

Konvensi) mengaku hak anak untuk

Da’i yang akhir-akhir ini setelah tidak

dilindungi dari eksploitasi ekonomi

lagi menjadi Kapolri memimpin LSM

dan dari pekerjaan apa saja yang

melanglang

dapat mengganggu pendidikannya

pengalaman dan mencerahkan

atau membahayakan kesehatannya

audience di berbagai negara yang

atau pengembangannya secara fisik

fotonya dapat kita lihat di halaman

maupun mental, rohani, moral dan

akhir jurnal ini. Oh ya dalam

sosial”.

kesempatan yang baik ini, keluarga

buana

membagi

Menarik disimak penelitian

besar LCKI menitipkan ucapan

Rafles (1817) seperti yang dikutip

happy birthday kepada beliau karena

oleh White dan Chandraningsih

pada tanggal 25 Januari adalah hari

bahwa: “Children, which are for a

ulang tahunnya. Selamat panjang

very short time a burden to their

umur, tetap sehat, dan selalu diridhai

parents, become early the means of

Allah SWT. Amin.

assistance and the source of wealth …”. Ini menunjukan bahwa pada 4

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


KEKERASAN PADA ANAK DI INDONESIA I RWANTO Menurut UU PKDRT 23 tahun 2004, disebutkan “kekerasan dalam rumah tangga adalah segenap tindakan fisik, psikis dan/atau seksual yang dapat mengakibatkan kesengsaraan pada seseorang, termasuk tindakan pemaksaan kehendak atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga�.

Komitmen Bangsa

2002 dinyatakan bahwa

Berdasarkan UU RI

definisi Anak adalah se-

No. 23 tahun 2002 ten-

seorang yang belum ber-

tang Perlindungan Anak,

usia 18 (delapan belas)

menimbang bahwa Ne-

tahun, termasuk

gara Kesatuan

Republik

Indo-

nesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap

warga

anak

yang masih dalam kandungan. Child Abuse is child abuse or

negaranya,

maltreatment constitutes all forms

termasuk perlindungan terhadap

of physical and/or emotional ill-

hak-hak anak yang merupakan hak

treatment, sexual abuse, neglect

azasi manusia, mengingat bahwa

or negligent treatment or commer-

Anak adalah amanah dan karunia

cial or other exploitation, resulting

Tuhan yang Maha Esa, yang dalam

in actual or potential harm to the

dirinya melekat harkat dan

child to the child’s health, survival,

martabat

manusia

development or dignity, in the con-

seutuhnya, maka sejatinya anak

text of a relationship of responsi-

wajib mendapatkan perlindungan

bility, trust or power (WHO, Child

supaya

Abuse Prevention, 1999).

sebagai

terhindar dan tidak

terjerumus

menjadi

korban

maupun pelaku kejahatan. Di dalam UU RI No. 23 tahun

Any recent act or failure to act on the part of parent or caretaker which result in death, serious JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

5


physical or emotional harm, sexual

dialami anak adalah dicubit,

abuse or exploitation. An act or

dimarahi, diejek, dipukul, disabet,

failure to act which presents an

disuruh lari, didorong, dibentak

immanent risk of serious harm (the

dan digertak.

US Federal Child Abuse Prevention

Kedua, kekerasan sosial dan

and Treatment Act (CAPTA) No.

budaya, berupa pengucilan atau

42USCAS5106g).

diskriminasi atas dasar kelas sosial,

Menurut UU PKDRT 23 tahun

agama, latar belakang politik dan

2004, disebutkan “kekerasan

RAS atau pengorbanan atas dasar

dalam rumah tangga adalah

agama/kepercayaan tertentu.

segenap tindakan fisik, psikis dan/

Ketiga, kekerasan seksual,

dapat

diantaranya dicolek, dicium paksa,

mengakibatkan kesengsaraan pada

dipeluk paksa, paha dielus, dada

seseorang, termasuk tindakan

diraba, rok disingkap dan alat

pemaksaan

kelamin diraba.

atau

seksual

yang

kehendak

atau

perampasan kemerdekaan secara

Keempat, kekerasan sistemik

melawan hukum dalam lingkungan

yaitu kekerasan yang dilakukan

rumah tangga�.

karena demi Hukum/UU. Misalnya

Undang-Undang yang baik

anak pemakai narkoba harus

harus mengandung unsur Commis-

dipenjara padahal membutuhkan

sion yaitu dilakukannya tindakan,

perawatan dan pemulihan medik.

dan Ommission, Absence of Act,

Kelima, kekerasan karena

tidak

eksploitasi dan penelantaran,

dilakukannya tindakan yang

biasanya hal ini dipengaruhi oleh

seharusnya dilakukan.

faktor ekonomi. Contohnya adalah

Failure

to

Act,

yaitu

perburuhan/perbudakan Jenis-jenis Kekerasan Anak

dan

seksual komersial.

Adapun jenis-jenis kekerasan

Akibat kekerasan yang terjadi

terhadap anak meliputi pertama,

pada anak menimbulkan akibat

fisik dan emotional, yang banyak

yang kompleks dan berdampak

6

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


jangka

panjang

serta

bisa

Penutup

menimbulkan perlukaan fisik,

Untuk melindungi anak dari

emosional, efek kepribadian

kejahatan dan kekerasan tidak

bahkan

cukup

dapat menyebabkan

hukum

dan

UU

saja

melainkan diperlukan Mainstrea-

kecacadan dan kematian.

ming Child Protection di semua lini. Disamping itu juga diperlukan

Tantangan Di Indonesia Adanya peraturan UU saja

segera struktur dan mekanisme

tidak cukup untuk mencegah

scan yang jelas yang meliputi

terjadinya kekerasan terhadap

mekanisme intervensi tingkat

anak tetapi dibutuhkan dukungan

nasional, dibiayai sepenuhnya oleh

sistem dan struktur yang jelas

negara, lintas disiplin dan profesi,

serta

dan berlaku sampai tingkat RW

investasi

dana

yang

mencukupi, untuk itu perlu segera

serta

berbasis

dibentuk Scan Team.

pemerintah.

rumah

sakit

UU yang ada saat ini tidak lengkap dilihat dari definisi ‘kekerasan’, age of sexual consent, maupun mekanisme penanganannya. Kapasitas dan fasilitas untuk penyidikan, penanganan kasus, perawatan, dan pemulihan sosialpsikologik masih memprihatinkan. Selain itu UU yang berlaku sekarang juga tidak konsisten jika dipandang dari sisi anak sebagai korban atau kriminal. Bahkan cenderung merugikan dari segi usia kawin

perempuan

dan

usia

tanggung jawab kriminal.

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

7


REALITAS SOSIAL KEKERASAN TERHADAP ANAK SRI SUARI WAHYUDI

Nasib Indah memang tak seindah namanya, duka Indah akhirnya terhapus bersama dengan Kasih Sang Khalik yang menjemputnya penuh cinta, Indahpun tenang dalam dekapan Sang Pemilik. Tapi Lintar, kini tetap menjalani hari dengan luka dan tanya tak berjawab.

Peta Kekerasan Anak Kekerasan terhadap

perdagangan, dan

per-

lakuan salah lainnya. Ke-

anak dapat dipengaruhi

jahatan bisa terjadi di ru-

beberapa faktor yaitu :

mah tinggal, sekolah, tem-

1. Relasi Personal.

pat

Bentuknya dapat

kerja atau

tempat

umum. Pelaku dapat dila-

berupa diskriminasi, tekanan

kukan oleh Aparat Negara, Guru,

psikologis, kekejaman, peng-

Majikan/Mandor, sesama pekerja

aniayaan, pelecehan seksual,

atau warga masyarakat.

perkosaan, pembunuhan, perda-

3. Situasi Konflik.

gangan dan perlakuan salah

Kekerasan dapat berbentuk

lainnya. Banyak terjadi di rumah

penembakan, pembunuhan, peng-

tinggal dan pelaku dari keluarga

aniayaan, penculikan, penghilang-

dekat misal Ayah, Ibu, saudara,

an, pelecehan seksual, per-

Wali, pacar, dan anggota keluarga

budakan, intimidasi berbasis gen-

lainnya.

der, konflik dalam rumah tangga,

2. Relasi Kemasyarakatan.

dan perdagangan. Hal ini dapat

Berupa diskriminasi, ketidak-

terjadi di tempat umum, markas

adilan, tekanan psikologis, keke-

tentara/polisi, rumah korban, atau

jaman, penganiayaan, pelecehan

tempat pengungsian. Kejahatan

seksual, perkosaan, pembunuhan,

bisa dilakukan oleh Aparat Negara,

8

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


Sipil Bersenjata, pekerja ke-

Disamping

itu

juga

akibat

manusiaan, dan masyarakat.

hubungan PASUTRI yang tidak

Kekerasan sering terjadi pada

seimbang dan atau belum memiliki

anak karena adanya paradigma

parenting skill, sehingga pola asuh

yang salah bahwa Anak dianggap

yang diterapkan pada anaknya

sebagai ‘property’ orang tua atau

melalui ‘proses imitasi’ atau mod-

keluarganya, hal ini disebabkan

elling yang diperoleh di lingkungan

karena keterbatasan pendidikan/

terdekat yang dipercayainya atau

pengetahuan. Selain itu Anak

terinternalisasi sebagai suatu ‘nilai’.

sebagai korban, cenderung lebih bersikap menutup diri, takut dan

Kasus Kekerasan Anak

pasrah daripada mencoba bereaksi.

Kekerasan fisik, psikis dan

Kekerasan pada anak biasanya

penelantaran sering terjadi pada

dianggap hanya bersifat kasuistis

anak. Kisah hidup Anggi Febrianti

dan hanya terjadi pada keluarga

(7 tahun), yang dianiaya oleh ibu

tertentu saja yang secara psi-

kandungnya sendiri. Kemudian

kologis bermasalah atau menga-

tragedi dua balita Indah Nopita (3

lami tekanan ekonomi.

tahun) dan Lintar Saputra (1

Sebab lain kekerasan pada

tahun),

Indah

yang

tidak

anak terjadi karena kebiasaan

menyangka ibunya yang disayangi

masyarakat yang meletakkan

akan tega membakar dirinya dan

persoalan ini sebagai persoalan

adiknya. Kekesalan sang ibu

intern, dan karenanya tidak layak

terhadap sang ayah yang pulang

atau tabu (aib) untuk diekspos

dalam keadaan mabuk dan tidak

keluar secara terbuka. Kekerasan

membawa uang sepeser pun, harus

juga bisa disebabkan oleh pelaku

dibayar oleh Indah dan Lintar, buah

yang memiliki masa lalu yang

cinta mereka. Tak dinyana tubuh

hampir sama pada masa kanak-

Indah dan Lintar yang sudah basah

kanaknya dulu (modelling), namun

kuyup dengan guyuran minyak

tidak pernah mendapatkan therapy

tanah disulut dengan korek api

psikologi

yang menyala. Alhasil, tubuh

maupun

religius.

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

9


mungil

Indah

dan

Lintar

Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta

berselimutkan api. Namun apa daya, Indah dan

pertimbangan atau saran dari ahli

Lintar hanyalah anak balita yang

pendidikan, ahli kesehatan jiwa,

tak mampu berbuat apa-apa,

ahli

selain hanya menangis semampu

kemasyarakatan lainnya.

agama

atau

petugas

yang dapat ia teriakan. Sementara sang ayah yang tersadar dari lelap

Jaringan Kerjasama Penanganan

tidurnya, juga tidak mampu

Anak Bermasalah Hukum

berbuat apa-apa selain hanya berteriak minta tolong. Pertolongan

BAPAS

memang datang, namun bencana itu telah berlalu dan mengukir jejak kekejian, tubuh Indah dan Lintar terlanjur melepuh. Nasib Indah memang tak seindah namanya,

AHLI PENDIDIKAN AHLI KESEHATAN JIWA

ANAK BERMASALAH HUKUM

RPK/ POLRI

AHLI AGAMA

PETUGAS KEMASYARAKATAN LAINNYA LSM

KEJAKSAAN

PEKERJA SOSIAL KEHAKIMAN

duka Indah akhirnya terhapus bersama dengan Kasih Sang Khalik yang menjemputnya penuh cinta, Indahpun tenang dalam dekapan Sang Pemilik. Tapi Lintar, kini tetap menjalani hari dengan luka dan tanya tak berjawab. Pola Penanganan Di dalam PASAL 42 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 dinyatakan bahwa “Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan 10

atau

saran

dari

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

Jaringan Kerjasama Penanganan Anak Korban Kekerasan


Dalam menangani anak korban kekerasan maupun anak yang bermasalah

dengan

hukum

diperlukan jaringan kerjasama antara korban dengan instansi yang berwenang diantaranya Rumah Sakit, RPK/POLRI, LSM (Pekerja

Sosial),

Lembaga

Internasional, Interpol, Negara Donor, Ahli Pendidikan, Ahli Kesehatan Jiwa, Ahli Agama, Petugas Kemasyarakatan, Kejaksaan dan Kehakiman serta dengan masyarakat sendiri.

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

11


TELEVISI DAN KEKERASAN PADA ANAK UNI ZULFIANI LUBIS

Sebagai bagian dari masyarakat, yang memiliki keluarga, kita juga merasa risih bila layar kaca kita dipenuhi dengan tayangan penuh darah serta aksi-aksi kekerasan.

tawuran oleh pendukung

Pendahuluan

klub sepakbola, telah la-

Kita sering mendengar pendapat bahwa si-

ma menjadi santapan ki-

aran televisi dapat me-

ta. Berita

micu kekerasan terhadap

menjadi korban kekeras-

anak, seperti penganiaya-

an kini suatu hal biasa.

an, perkosaan, dan peram-

Anak disetrika ayahnya,

anak - anak

pokan. Televisi dianggap hanya

ibu menganiaya anaknya dan

mengejar rating tanpa mem-

sebagainya. Aroma kekerasan

perhatikan unsur pendidikan

sudah menyebar ke segala pen-

kepada masyarakat. Karena

juru. Di era demokrasi sekarang ini,

kegiatannya muncul di layar,

anak-anak sering dimanfaatkan

kekerasan di televisi bersifat

oleh pihak yang berburu ke-

mengancam baik dengan senjata

kuasaan. Terutama oleh calon yang

atau tidak, melukai atau tidak,

kalah dalam pemilihan.

sudah berlangsung atau sekedar niat dan bisa kebetulan atau disengaja.

Diperlukan Data Kekerasan Kita merasa sedih, karena

Kita patut prihatin, kekerasan

belum ada upaya serius yang

terhadap anak, maupun oleh anak,

menyeluruh untuk memberantas

seolah sudah menjadi tradisi kita.

kekerasan pada anak. Kita terjebak

Lihatlah, tawuran antar sekolah,

pada

12

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

pendekatan

ancaman


hukuman. Upaya lain masih minim.

Tayangan mistik dan berbau porno

Misalnya sampai sekarang, statistik

sudah jauh berkurang. Gambar

khusus kekerasan pada anak

darah dan mayat pun juga sudah

belum pernah dibuat. Padahal,

banyak dikurangi.

dengan statistik ini, kita bisa

Namun demikian tayangan

mengetahui separah apa kekerasan

kekerasan tak bisa hilang se-

yang menimpa anak-anak kita,

penuhnya karena masyarakat juga

juga penyebabnya.

membutuhkan informasi soal itu. tahun

Misalnya bentrok akibat pergolakan

dikeluarkan statistik tahunan

politik di Palestina, Timor Leste,

kerjasama Departemen Pendidikan

suporter Inggris dan Jerman, sulit

dan Departemen Kehakiman,

dihapus dari layar kaca. Fungsi

mengenai kekerasan di sekolah.

utama televisi adalah untuk

Dengan angka yang akurat, guru,

hiburan. Aksi-aksi kekerasan

ahli pendidikan, dan polisi dibantu

dibutuhkan sutradara film untuk

untuk mengetahui dimana saja

daya tarik cerita. Otokritik bagi diri

potensi

terjadi.

kita, sebagian besar penonton

Mestinya kita bisa melakukan hal

kurang suka melihat tayangan

yang sama.

untuk perbaikan moral. Acara

Di

Amerika,

tiap

kerusuhan

kuliah Tayangan Kekerasan

subuh,

tebak

tepat,

pelajaran bahasa, cenderung tidak

Sebagai bagian dari masyara-

diminati. Ratingnya mendekati 0

kat, yang memiliki keluarga, kita

(nol). Pertanyaan bagi kita semua,

juga merasa risih bila layar kaca

mengapa sebagian besar dari kita

kita dipenuhi dengan tayangan

lebih suka melihat film Rambo,

penuh darah serta aksi-aksi

Demolition Man, Smacks Down,

kekerasan. Pada bulan Desember

ketimbang melihat acara keagama-

2003, seluruh anggota ATVSI

an ?

menandatangani kesepakatan

Pada tahun 2002, di Amerika

untuk mengurangi tayangan

dikeluarkan buku hasil penelitian

mistik, pornografi, dan kekerasan.

terhadap kekerasan di sekolahJURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

13


sekolah. Intinya, tidak ada penye-

Penutup

bab tunggal terhadap pertanyaan

Industri TV sadar, sebagian

mengapa kekerasan terjadi. Para

program untuk anak masih berisi

pelaku ternyata berasal dari

kalimat atau tingkah laku yang tak

kalangan amat beragam baik dari

sepenuhnya cocok untuk mereka.

sisi ekonominya, kecerdasannya,

Banyak kartun yang berisi kalimat

maupun latar belakang rumah

jorok. Tingkah tokohnya terlalu

tangganya.

dewasa. Ucapan tokohnya berisi makian. Untuk itu, internal sensor

Perlindungan Terhadap Anak

di setiap TV harus bekerja secara

UU No. 32 Tahun 2002 tentang

serius menyaring setiap program.

Penyiaran, Pasal 36 ayat 3

Ada baiknya bila anak-anak

menyatakan “Isi siaran wajib

ketika menonton televisi tidak

memberi

dibiarkan sendirian. Amat bijak-

perlindungan

dan

pemberdayaan kepada khalayak

sana bila orang tua

khusus, yaitu anak-anak dan

patkan diri menemani buah hatinya

remaja, dengan me-nyiarkan pada

dan mengarahkan untuk menonton

waktu yang tepat, dan lembaga

tayangan pendidikan dan ke-

penyiaran wajib mencantumkan

agamaan. Dengan makin banyak

dan/atau menyebutkan klasifikasi

penonton, stasiun televisi akan

khalayak sesuai isi siaran�. Pada

makin

Pasal 48 dinyatakan “Pedoman

menambah porsi jam tayangnya.

Perilaku Penyiaran yang ditetapkan KPI sekurang-kurangnya harus memuat : ............d. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme; e. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan; f. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak�.

14

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

bersuka

menyem-

cita

untuk


KONVENSI HAK ANAK DAN UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK APONG HERLINA

Pada tahun 1923, Eglantyne Jebb menulis piagam anak yang berbunyi : “Menurut saya sudah seharusnya kita mencanangkan hak-hak khusus untuk anak dan tenaga kerja yang diakui secara Universal”.

Sejarah Konvensi Hak

Pada tahun 1923, Eglanty-

Anak

ne Jebb menulis piagam anak yang berbunyi :

Sebagai reaksi atas

“Menurut saya sudah se-

penderitaan yang timbul akibat bencana peperang-

harusnya kita mencanang-

an, para aktivis perempu-

kan hak-hak khusus untuk

an melakukan protes dengan

anak dan tenaga kerja yang diakui

membawa poster-poster yang

secara Universal”.

meminta perhatian publik atas

Selanjutnya Jebb mengem-

nasib anak-anak yang menjadi

bangkan pernyataan mengenai hak

korban peperangan.

anak sebagai pertama, anak harus

Para aktivis perempuan ini

dilindungi tanpa mempertim-

melakukan kegiatan menangani

bangkan ras, kewarganegaraan

anak-anak korban peperangan,

atau kebangsaan. Kedua, anak

salah

aktivis

harus diasuh demi keutuhan

perempuan yang menangani

keluarga. Ketiga, anak harus diberi

masalah pengungsi anak di Balkan

sarana untuk perkembangan

setelah Perang Dunia I bernama

normalnya, baik secara material,

Eglantyne Jebb, pendiri Save the

moral dan spiritual. Keempat, anak

Children Fun.

yang kelaparan harus diberi

satu

diantara

makan, anak yang sakit harus JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

15


diberi perawatan, anak cacat men-

versal Declaration of Human

tal

diberi

Rights). Peristiwa ini diperingati

pendidikan yang sesuai, anak

setiap tahun sebagai “Hari Hak

yatim piatu dan anak terlantar

Asasi Manusia Sedunia�.

atau

fisik

harus

penampungan.

Meskipun hak anak secara

Kelima, dalam keadaan bahaya

implisit sudah masuk dalam

anak harus diutamakan untuk

Deklarasi Hak Asasi Manusia,

memperoleh

penyelamatan.

banyak pihak yang menyatakan

Keenam, anak harus memperoleh

perlunya dokumen terpisah,

bantuan

khusus bagi kebutuhan anak.

harus

diberi

kesejahteraan

dan

jaminan sosial, diberi pelatihan

Pada tahun 1959 Majelis

yang dapat digunakan untuk

Umum PBB menyetujui Deklarasi

menopang hidupnya dan harus

Kedua Mengenai Hak Anak, 10 hal

dilindungi dari segala bentuk

yang perlu diperhatikan dalam

eksploitasi (pemerasan). Dan

deklarasi tersebut adalah pertama,

ketujuh, anak harus dididik agar

anak harus dibesarkan oleh orang

bakat dan kemampuannya dapat

tuanya, orang dewasa lain atau

dikembangkan untuk mengabdi

keluarga yang memberi cinta dan

kepada sesama manusia.

pengertian sebagai dasar bagi Liga

perkembangannya. Kedua, anak

Bangsa-Bangsa menyetujui de-

harus menerima makanan yang

klarasi hak anak yang diusulkan

sesuai dengan kebutuhan fisiknya.

oleh Perhimpunan Save the Chil-

Ketiga, kesehatan dan perkem-

dren tersebut diatas, deklarasi ini

bangan anak harus diutamakan.

dikenal dengan sebutan “Deklarasi

Keempat, anak harus mendapat

Jenewa�.

tempat bernaung yang layak.

Pada

tahun

1924,

Setelah berakhir Perang Dunia

Kelima, anak harus mendapat

II, pada tanggal 10 Desember

sedikitnya pendidikan dasar.

tahun 1948, Majelis Umum PBB

Keenam, anak harus berkembang

mengadopsi Deklarasi Universal

agar dapat menikmati kehidupan

mengenai Hak Asasi Manusia (Uni-

dan melangsungkan identitas

16

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


bangsa dan negara. Ketujuh, anak

the Child) mulai diberlakukan

harus menerima pelatihan dan

sebagai hukum Internasional.

pendidikan agar siap bekerja

Pada tanggal 25 Agustus

sesuai dengan bakat kemampuan

1990, Indonesia meratifikasi

dan minatnya. Kedelapan, anak

konvensi tersebut dengan Kepres

harus memperoleh kesempatan

No. 36 tahun 1990 dan mulai

dan kemampuan untuk meng-

berlaku pada tanggal 5 Oktober

utarakan pendapatnya. Kesem-

1990.

bilan, anak harus memperoleh

Pada bulan Oktober tahun

akses pelayanan yang mendasar

2002, Indonesia mengesahkan UU

dari lembaga negara dan swasta.

No. 23 tahun 2002, yaitu Undang-

Dan kesepuluh, anak harus

undang Perlindungan Anak, yang

mendapat kesempatan untuk

isinya mengadopsi hak-hak anak

mengetahui informasi serta di-

yang ada didalam KHA. Undang-

lindungi hak dan minatnya.

undang Perlindungan Anak ini

Pada tahun 1979, akhirnya ditetapkan sebagai Tahun Anak

merupakan dasar hukum untuk melaksanakan Hak Anak.

Internasional. Pada saat yang bersamaan suatu kelompok kerja

Konvensi Hak Anak

dibentuk untuk membuat rumusan

Seperti telah disebutkan

Konvensi Hak Anak yang bertujuan

diatas bahwa Konvensi Hak Anak

untuk merumuskan suatu doku-

(KHA) telah menjadi bagian sistem

men Standard Internasional bagi

hukum nasional, karena KHA

pengakuan terhadap hak-hak anak

tersebut telah diratifikasi oleh

dan mengikat secara yuridis.

negara kita melalui Kepres No. 36

Pada tanggal 20 Nopember

tahun 1990. Dalam KHA d-

1989, rancangan KHA disahkan

icantumkan secara eksplisit

dengan suara bulat oleh Majelis

tentang definisi anak, pada pasal

Umum PBB. Dan pada tanggal 2

(1) yaitu sebagai berikut “Anak

September 1990, Konvensi Hak

adalah setiap manusia yang

Anak (Convention on the Right of

berusia di bawah 18 tahun kecuali JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

17


berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasa-

PBB (pasal 44). Di dalam

Prinsip-prinsip

Pokok disebutkan bahwa Negara

annya lebih cepat�. Konvensi Hak Anak memuat

menjamin dan melindungi anak

kewajiban negara dan Hak Anak.

dari segala bentuk diskriminasi

Dalam ketentuan umum negara

atau

berkewajiban pertama, mengambil

kedudukan, kegiatan, pendapat,

langkah legislatif maupun admin-

keyakinan orangtuanya, walinya

istratif dan langkah-langkah lain

yang sah atau anggota keluarga

yang menyangkut hak ekonomi,

(pasal 2). Negara menjamin bahwa

sosial budaya serta mengambil

anak memperoleh perlindungan

langkah-langkah secara maksimal

dan perawatan yang

dari sumber-sumber yang tersedia

demi kesejahteraannya dengan

dalam

kerjasama

mempertimbangkan hak dan

Internasional (pasal 4). Kedua,

kewajiban orang tua atau walinya

mengakui hak atas kehidupan dan

yang sah serta kepentingan terbaik

akan menjamin sampai batas

bagi anak (pasal 3). Negara

maksimal kelangsungan hidup dan

menjamin kelangsungan hidup dan

perkembangan anak (pasal 6).

perkembangan anak yang merupa-

Ketiga, menyebarluaskan hak-hak

kan hak yang melekat pada anak

anak yang terkandung dalam KHA

(pasal 6). Negara menjamin hak

kepada

dewasa

anak untuk menyatakan pendapat

maupun anak-anak melalui cara

dan memperoleh pertimbangan

yang tepat dan aktif (pasal 42).

atas pendapatnya dalam segala hal

Dan keempat, menyerahkan

atau prosedur yang menyangkut

laporan-laporan mengenai lang-

diri si anak (pasal 12).

kerangka

masyarakat

hukuman

berdasarkan

diperlukan

kah-langkah yang telah disetujui dalam menggiatkan hak-hak anak

Kesimpulan

dan kemajuan yang telah dibuat

Hak anak lahir sebagai reaksi

tentang pemanfaatan hak-hak

atas penderitaan yang dialami oleh

anak kepada komite melalui Sekjen

manusia khususnya anak-anak

18

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


akibat bencana peperangan.

Undang-undang Perlindungan

Deklarasi hak anak lahir jauh

anak ini didasari oleh empat prinsip

sebelum Deklarasi Universal Hak

pokok KHA, yaitu Non Diskri-

Asasi Manusia.

minasi, kepentingan terbaik bagi

Sebagai manusia anak juga

anak, hak untuk hidup dan ber-

dilindungi Hak Asasinya, sesuai

kembang serta hak berpartisipasi.

dengan kerangka HAM, namun

Undang-undang Perlindungan

demikian karena anak memerlukan

Anak juga mengatur semua aspek

kebutuhan khusus dan karena

tentang hak anak, antara lain hak

kerentanannya selama proses

atas identitas diri, hak atas

tumbuh kembang baik fisik

kesehatan, hak atas pendidikan,

maupun psikisnya, maka diperlu-

hak untuk bermain dan hak atas

kan hak-hak khusus untuk me-

perlindungan terhadap kekerasan,

lindungi anak.

eksploitasi, diskriminasi dan

Sebagai konsekwensi dari

penelantaran.

pemikiran diatas, maka pada tahun

Dalam UU Perlindungan Anak

1989, Majelis Umum PBB me-

mengatur tentang kewajiban dan

ngesahkan Konvensi Hak Anak, dan

tanggung jawab dari Negara,

Negara Indonesia meratifikasi

Pemerintah, Masyarakat, Keluarga

konvensi tersebut dengan Kepres

dan

No. 36 tahun 1990, dengan demiki-

diamanatkan juga untuk mem-

an sejak saat itu KHA telah menjadi

bentuk lembaga Independen yang

bagian hukum Nasional.

bertugas meningkatkan efektifitas

Pada tahun 2002, Hak Anak yang tercantum dalam KHA

Orang

Tua.

Selain

itu

penyelenggaraan perlindungan anak Indonesia, yaitu KPAI.

tersebut semakin dikuatkan

Undang-undang Perlindungan

dengan disahkannya Undang-

Anak memberikan kerangka

undang

Anak.

hukum yang sangat bermanfaat

Undang-undang ini menjadi alat

untuk memberikan perlindungan

yang kuat untuk mengimplemen-

bagi sebagian besar anak-anak

tasikan hak anak di Indonesia.

rentan atau korban. Salah satu

Perlindungan

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

19


kekuatan dari Undang-undang ini adalah adanya sanksi pidana yang 1/3 lebih berat dari ancaman pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, adanya batas minimal pidana dan adanya denda. Namun, yang terpenting dari semua, dalam mendorong perkembangan dan perlindungan anak, seluruh lapisan masyarakat harus dilibatkan dan diberi peran.

20

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA MAGDALENA SITORUS

KPAI mempunyai visi terjamin, terpenuhi, dan terlindunginya hak-hak anak di Indonesia. Misinya antara lain menyadarkan semua orang terutama orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara akan pentingnya perlindungan hak-hak anak serta menyadarkan anak-anak sendiri akan hak-haknya.

Sejarah Perlindungan

mengatasi permasalahan

Anak

anak. UU Perlindungan

Pembuatan Undang-

Anak No. 23 tahun 2002

undang RI No. 23 tahun

dapat dilihat sebagai salah

2002 tentang Perlindung-

satu produk dari Konvensi

an Anak dilatarbelakangi

Hak Anak yang

dengan ratifikasi Konvensi

kan

diharap-

dapat memperbaiki

Hak Anak oleh Indonesia pada

kondisi anak sehubungan dengan

tahun 1990 setelah konvensi ini

upaya pemenuhan Hak Anak

diadopsi oleh Majelis Umum PBB

sehingga dapat mengurangi

guna mengatur masalah peme-

pelanggaran Hak Anak baik yang

nuhan Hak Anak. Selain itu Indo-

dilakukan oleh orang tua dalam

nesia juga mengadopsi undang-

konteks keluarga, masyarakat

undang tentang hak asasi manusia

maupun negara.

pada tahun 1999 (UU No. 39/

Pembuatan rancangan UU

1999). Meskipun sudah ada

Perlindungan Anak dibuat melalui

sejumlah undang-undang yang

proses yang cukup panjang dengan

berkaitan dengan perlindungan

mengikutsertakan para wakil dari

anak, misalnya UU Kesejahteraan

berbagai sektor pemerintah serta

Anak, UU Pengadilan Anak, dan

LSM, cendekiawan dan pakar

lain-lain belum ada undang-

dalam bidang hak anak. Sebelum

undang yang secara utuh dapat

disahkan oleh DPR, Rancangan JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

21


Undang-undang Perlindungan

perlindungan anak bergantung dari

Anak dibahas di seluruh Indonesia

kemampuan untuk membebaskan

dan berbagai lokakarya dan semi-

diri dari memprioritaskan ke-

nar.

pentingan diri sendiri/kelompok/ lembaga sehingga menjawab salah

Kendala Pelaksanaan Program

satu dari prinsip Hak Anak yaitu

Beberapa hambatan dalam

Kepentingan Terbaik Bagi Anak

melaksanakan perlindungan anak

menjadi hal yang utama untuk

berkaitan dengan situasi dan

menjadi bahan pertimbangan

kondisi tertentu antara lain

dalam melakukan banyak hal yang

Pertama, adanya perbedaan

berkaitan dengan pemenuhan Hak

pandangan dan keyakinan yang

Anak.

kuat, berkaitan dengan masalah

Ketiga, koordinasi kerjasama

seorang

sangat membantu mengatur

individu, kelompok organisasi

bidang minat pelayanan dalam

swasta atau pemerintah. Hal ini

pelaksanaan perlindungan anak

dipengaruhi oleh latar belakang

yang mempunyai berbagai macam

pendidikan, kepentingan, nilai-nilai

bidang pelayanan.

perlindungan

anak

sosial kepribadian yang ber-

Keempat, pelaksanaan perlin-

sangkutan. Jadi diperlukan usaha

dungan anak belum dijamin

untuk mengatasi hambatan dalam

dengan peraturan perundang-

masalah pengertian yang tepat

undangan yang mantap, sehingga

mengenai anak melalui pen-

menghambat pelaksanaan perlin-

didikan, penyuluhan yang meluas

dungan anak. Pelaksanaan /

dan merata kepada partisipan

implementasi dari undang-undang

dengan berbagai cara. Pengem-

belum berjalan sepenuhnya sesuai

bangan pengertian yang tepat

dengan harapan masyarakat dalam

merupakan dasar seseorang mau

upaya perlindungan anak.

ikut berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan anak. Kedua, keberhasilan upaya 22

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang rasional, positif, dan dipertanggungjawab-


kan serta bermanfaat ada beberapa

dan melaksanakan kebijaksanaan

hal yang perlu diperhatikan yaitu

yang bermanfaat dan dapat diper-

pertama, mengusahakan adanya

tanggungjawabkan.

suatu organisasi koordinasi kerjasama di bidang pelayanan per-

KPAI

lindungan anak, yang berfungsi

Komisi Perlindungan Anak In-

sebagai koordinator yang memoni-

donesia (KPAI), dibentuk dalam

tor dan membantu membina dan

rangka meningkatkan efektifitas

membuat pola kebijaksanaan

penyelenggaraan perlindungan

mereka yang melibatkan diri dalam

anak. Keanggotaan KPAI terdiri

perlindungan anak pada tingkat

dari

nasional dan regional. Kedua,

pemerintah, tokoh agama, tokoh

membuat dan mengadakan pen-

masyarakat, organisasi sosial,

jamin pelaksanaan perlindungan

organisasi kemasyarakatan, or-

anak dengan berbagai cara yang

ganisasi profesi, lembaga swadaya

mempunyai kepastian hukum.

masyarakat, dunia usaha dan

Ketiga, mengadakan penyuluhan

kelompok masyarakat yang peduli

mengenai perlindungan anak serta

terhadap perlindungan anak.

beberapa

unsur

yaitu

manfaatnya secara merata dengan

Tugas KPAI adalah melakukan

tujuan meningkatkan kesadaran

sosialisasi seluruh ketentuan

setiap anggota masyarakat dan

peraturan perundang-undangan

aparat pemerintah untuk ikut serta

yang berkaitan dengan per-

dalam kegiatan perlindungan anak

lindungan anak, mengumpulkan

sesuai dengan kemampuan dan

data dan informasi, menerima

berbagai

tidak

pengaduan masyarakat, melaku-

bertentangan dengan Pancasila

kan penelaahan, pemantauan,

dan Undang-undang Dasar 1945.

evaluasi dan pengawasan terhadap

Keempat, melakukan penelitian di

penyelenggaraan perlindungan

bidang perlindungan anak agar

anak. Selain itu KPAI juga

lebih dapat memahami per-

memberikan laporan, saran,

masalahan untuk dapat membuat

masukan

cara

untuk

dan

pertimbangan

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

23


kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Program yang Dilakukan Program Perlindungan Anak

KPAI mempunyai visi ter-

yang akan dilakukan diantaranya

jamin, terpenuhi, dan terlindungi-

meningkatkan pemenuhan hak-

nya hak-hak anak di Indonesia.

hak sipil dan kebebasan sebagai

Misinya antara lain menyadarkan

manifestasi pertama haknya

semua orang terutama orang tua,

sebagai manusia, yang mencakup

keluarga, masyarakat, dan negara

Nama, Status Kewarganegaraan,

akan pentingnya perlindungan hak-

Identitas Penduduk, dan Akta

hak anak serta menyadarkan anak-

Kelahiran. Selain itu anak juga

anak sendiri akan hak-haknya.

berhak mendapatkan kebebasan

Disamping itu KPAI juga mem-

dalam berekspresi, berpikir, berhati

fasilitasi pelayanan terhadap

nurani, memeluk agama, ber-

kasus-kasus pelanggaran hak-hak

serikat, akses terhadap informasi

anak.

yang layak baik melalui jalur

Dalam penyelenggaran per-

organisasi pemerintah, organisasi

lindungan terhadap anak KPAI

masyarakat, maupun organisasi

menggunakan strategi Child

yang dibentuk oleh mereka sendiri.

Mainstreaming & Child Friendly

Anak seharusnya diberikan per-

dalam kebijakan pembangunan

lindungan atas kehidupan pri-

nasional dan daerah, pemberdaya-

badinya dan tidak dijadikan subjek

an masyarakat dan partisipasi anak

penyiksaan dan perlakuan hukum

(Community Empowerment & Child

yang merampas kebebasan.

Participation), pengembangan

Kemudian meningkatkan kua-

mekanisme kerjasama kemitraan

litas keluarga atau pengasuhan

(harmoneous partnership) dengan

alternatif dalam kesejahteraan dan

berbagai pihak serta pengem-

perlindungan anak yang mencakup

bangan kebijakan dan penegakan

bimbingan orang tua berdasarkan

hukum (law enforcement) dalam

minat, bakat, potensi, dan per-

rangka perlindungan anak secara

kembangan kemampuannya, ber-

adil, konsisten, dan konsekuen.

satu dan tinggal bersama keluarga,

24

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


adopsi sesuai aturan untuk

anak, misalnya anak mempunyai

kepentingan terbaik anak serta

kebebasan untuk memilih agama-

perawatan rehabilitasi bagi anak

nya. Dua, di bidang kesehatan

yang memerlukan.

meliputi imunisasi, peningkatan

Hal berikutnya yang akan

kesehatan bagi anak, pencegahan

dilakukan adalah meningkatkan

penyakit bagi anak yang beresiko,

pemenuhan kesehatan dasar dan

pengobatan bagi anak yang sakit

kesejahteraan untuk menunjang

dan rehabilitasi. Tiga, di bidang

kelangsungan hidup dan tumbuh

pendidikan meliputi anak wajib

kembang secara wajar yang

belajar 9 tahun, anak penyandang

meliputi jaminan sosial, pelayanan,

cacat fisik dan atau mental diberi

dan fasilitas perawatan anak.

kesempatan yang sama untuk

Kemudian memberikan pendidikan

mendapatkan pendidikan, anak

waktu luang dan kegiatan budaya

unggul diberi kesempatan untuk

bagi semua anak antara lain

mengakses pendidikan, dan anak

bimbingan dan pelatihan ketram-

dalam lingkungan sekolah wajib di-

pilan kerja serta pemanfaatan

lindungi dari tindakan kekerasan

waktu luang dengan berbagai

yang dilakukan guru, pengelola

kegiatan.

sekolah atau teman-temannya.

Anak juga memerlukan per-

Empat, dibidang sosial meliputi

lindungan dari tindakan dis-

pemeliharaan dan perawatan anak

kriminasi, kekerasan, keterlan-

terlantar yang diselenggarakan

taran, eksploitasi seksual, per-

oleh pemerintah, lembaga ma-

dagangan dan situasi darurat

syarakat, dan pihak-pihak terkait.

akibat konflik dengan hukum dan

Lima, penyelenggaraan perlin-

kelompok minoritas.

dungan anak dibidang perlin-

Program Perlindungan Anak

dungan khusus meliputi anak

yang sudah dilakukan antara lain

dalam bencana alam, kerusuhan,

Satu, di bidang agama meliputi

berhadapan dengan hukum, anak

pembinaan, pembimbingan dan

kelompok minoritas, eksploitasi

pengamalan ajaran agama bagi

ekonomi, seksual, perdagangan JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

25


anak, kekerasan fisik dan anak

tentara, pejabat pemerintah,

korban perlakuan salah dan pe-

anggota parlemen dll.) Ketiga,

nelantaran.

Budaya Hukum (Culture of Law) yakni persepsi, pemahaman, sikap

Sistem Hukum

penerimaan, praktek-praktek

Sistem Hukum penyeleng-

pelaksanaan, penafsiran terhadap

garaan perlindungan anak men-

dua aspek sistem hukum di atas

cakup pertama, Isi Hukum (con-

(Isi dan Tata Laksana Hukum).

tent of law) yakni penjabaran

Dalam pengertian ini juga tercakup

tertulis dari suatu kebijakan yang

bentuk-bentuk tanggapan (reaksi,

tertuang dalam bentuk perundang-

response)

undangan, peraturan-peraturan

terhadap pelaksanaan isi dan tata

dan keputusan-keputusan peme-

laksana hukum tersebut. Karena

rintah. Ada juga kebijakan-

itu, hal ini merupakan “aspek

kebijakan yang lebih merupakan

kontekstual” dari sistem hukum

“kesepakatan umum” (konvensi)

yang berlaku.

masyarakat

luas

tidak tertulis, tetapi dalam hal ini

Agar perlindungan anak Indo-

kita lebih menitikberatkan per-

nesia berjalan efektif perlu

hatian pada naskah (text) hukum

diperhatikan beberapa hal antara

tertulis atau “aspek tekstual” dari

lain penegakan hukum, sosialisasi

sistem hukum yang berlaku.

Hak Anak dan UU PA No. 23 tahun

Kedua, Tata Laksana Hukum

2002 dikalangan pemerintah,

(Structure of Law) yakni semua

swasta dan masyarakat serta

perangkat kelembagaan dan

kebijakan yang berpihak pada anak

pelaksana dari isi hukum yang

baik yang dikeluarkan oleh

berlaku. Dalam pengertian ini

pemerintah pusat maupun peme-

tercakup lembaga-lembaga hukum

rintah daerah (anggaran untuk

(pengadilan, penjara, birokrasi

kepentingan terbaik bagi anak).

pemerintahan, partai politik, dll) dan para aparat pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, 26

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN YANG BERSAHABAT DENGAN ANAK BIBIT S. RIANTO

Pada tulisan ini, akan dibahas tentang bagaimana seyogyanya Kepolisian dengan kewenangan penyidikannya mampu mencegah remaja nakal (penjahat pemula) tidak menjadi penjahat yang sebenarnya (adult criminal) penjahat di dalam Lem-

Pendahuluan Pada tulisan ini, akan

baga Pemasyarakatan,

dibahas tentang bagaima-

sekalipun mereka dima-

na seyogyanya Kepolisian

sukkan ke dalam penjara

dengan kewenangan pe-

anak-anak, di lain pihak

nyidikannya mampu men-

masyarakat sudah mem-

cegah remaja nakal (pen-

berikan “label” penjahat

jahat pemula) tidak menjadi

terhadap orang (anak-anak)

penjahat yang sebenarnya (adult

keluaran Lembaga Pemasya-

criminal), dengan pertimbangan

rakatan.

memasukkan mereka ke dalam

Dalam dunia kejahatan, di

penjara tidak akan dapat merubah

satu sisi anak memiliki kemung-

perilaku mereka menjadi lebih

kinan menjadi korban kejahatan,

baik. Sekalipun, di dalam Lembaga

disisi lain juga dapat menjadi

Pemasyarakatan ditangani dengan

pelaku kejahatan. Dalam upaya

program rehabilitasi, hasil riset

perlindungan terhadap anak tidak

beberapa sarjana berpendapat

hanya pada saat mereka menjadi

bahwa rehabilitasi adalah “nothing

korban kejahatan, tetapi juga pada

work” (Steven P Lab., 1992).

saat mereka menjadi pelaku

Bahkan mereka (anak-anak nakal)

kejahatan, pada penulisan ini kami

justru sebaliknya akan belajar

akan menyoroti perlindungan

melakukan kejahatan dari para

terhadap anak pada sisi pada saat JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

27


mereka menjadi pelaku kejahatan.

alternatif pemecahan masalah,

Upaya perlindungan dalam hal

maka permasalahan pokok perlu

ini lebih banyak bernuansa

dirinci ke dalam beberapa per-

Pencegahan (Prevention) yang

soalan-persoalan yang perlu

terbagi ke dalam 2 (dua) hal pokok

disamakan pemahamannya yaitu

yaitu pencegahan yang dilakukan

pertama, anak sebagai generasi

agar anak tidak menjadi penjahat

penerus kehidupan bangsa yang

sebenarnya (adult criminal) melalui

perlu dilindungi dan bagaimana

proses penyidikan dan penuntutan

hubungannya dengan kejahatan.

yang bersahabat dengan anak dan

Kedua, bagaimana peradilan anak

yang kedua adalah mencegah anak

di Indonesia antara ketentuan dan

untuk tidak menjadi pelaku

pelaksanaan, serta bagaimana

kejahatan dengan menangani

seyogyanya ditata sehingga bisa

permasalahan anak pada hulu

bersahabat dengan anak. Dan

persoalannya (preemptive action).

ketiga, bagaimana alternatif

Preemptive action dilakukan

pemecahan masalah yang di-

oleh keluarga, sekolah, institusi

tawarkan untuk dilaksanakan di

keagamaan, masyarakat pada

lapangan.

umumnya, serta pihak kepolisian melalui peningkatan kepedulian terhadap permasalahan anak (VA

Pemahaman Terhadap Anak Anak adalah seseorang yang

dari

belum berumur 18 (delapan belas)

kegiatan ini adalah bagaimana

tahun termasuk anak yang masih

menangani remaja nakal.

dalam kandungan (Pasal 1 huruf a

Leonard,

1972).

Kunci

Undang-undang Nomor 23 tahun Permasalahan

2002 tentang Perlindungan Anak).

Permasalahan Pokok adalah

Hukum Perdata berbicara lain (21

bagaimana melindungi anak dalam

tahun), Hukum Islam mempunyai

proses peradilan pidana pada saat

ukuran akil baliq, sedangkan UU

mereka (anak) melakukan per-

No. 3 Tahun 1997 Pasal 4 (1)

buatan pidana. Agar sampai pada

tentang Pengadilan Anak menye-

28

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


butkan batas umur 18 untuk dapat

diskriminasi (Pasal 1 huruf b UU

diajukan ke Sidang Anak. Menge-

No. 23 / 2002). Dengan ber-

nai umur ini berbagai macam

pedoman pada ide perlindungan

ukuran dapat digunakan, namun

anak agar mampu hidup, tumbuh,

dalam pembahasan ini kita ikuti

berkembang dan berpartisipasi

aturan dalam UU No. 23 tahun

dalam kehidupan mereka sendiri

2002 dan UU No. 3 tahun 1997.

dan bangsa pada umumnya maka

Anak-anak merupakan masa depan dari suatu bangsa yang

hak anak tersebut harus dapat dijamin keberlangsungannya.

sebagai

Selanjutnya pasal 64 UU No.

penerus eksistensi kehidupan

23 tahun 2002 mengatur tentang

bangsa ini, yang ke depan akan

perlindungan khusus bagi anak

menghadapi perkembangan ling-

yang berhadapan dengan hukum

kungan yang makin kompleks,

(pasal 59), meliputi anak yang

melalui proses pembelajaran dan

berkonflik dengan hukum dan anak

pertumbuhan anak terutama

korban tindak pidana, merupakan

menyangkut pematangan fisik,

kewajiban dan tanggung jawab

pematangan kecerdasan (intelek-

pemerintah dan masyarakat.

harus

dipersiapkan

tual), pematangan perasaan (emosional), pematangan sosial

Hubungan Anak dengan

dan pematangan susila (moral).

Kejahatan

(Emiliana Krisnawati, 2005).

Ada tiga macam teori yang

Perlindungan anak adalah

membahas mengapa seseorang

segala kegiatan untuk menjamin

menjadi jahat yaitu pertama, Teori

dan melindungi anak akan hak-

Tabularasa, yang menyatakan

haknya agar dapat hidup, tumbuh,

bahwa anak dilahirkan ke dunia ini

dan berkembang serta ber-

dalam keadaan suci/tidak berdosa,

partisipasi, secara optimal sesuai

ibarat suatu kertas putih, yang

dengan harkat dan martabat

selanjutnya tergantung ling-

kemanusiaan, serta mendapat

kungannya yang akan mewarnai

perlindungan dari kekerasan dan

karakter si anak ini. Anak seorang JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

29


Kiai tinggal di tengah-tengah

broken home mempunyai andil

penjahat, dia akan menjadi jahat,

besar bagi terbentuknya pribadi

karena kejahatan itu dipelajari,

menyimpang dari anak-anaknya.

tidak tahu

muncul dengan sen-

dirinya tetapi, melalui proses pembelajaran.

Peradilan Anak Undang-undang No. 3 tahun

Kedua, Teori Bakat/Keturun-

1997 tentang Pengadilan Anak,

an, sebagaimana bakat-bakat lain

dengan pertimbangan bahwa anak

yang diturunkan dari orang tuanya,

merupakan bagian dari generasi

begitu juga bakat jahat seseorang,

muda sebagai salah satu sumber

bahkan ada yang meneliti pada

daya manusia yang merupakan

bentuk fisik (Cecare Lombrosso).

potensi dan penerus cita-cita

Ketiga, Teori Campuran antara

perjuangan bangsa, yang memiliki

bakat dan pengaruh lingkungan.

peranan strategis dan mempunyai

Dengan teori ketiga ini rasanya kita

ciri dan sifat khusus, memerlukan

memiliki peluang untuk dapat

pembinaan dan perlindungan

membina Anak nakal untuk tidak

dalam rangka menjamin pertum-

menjadi penjahat sungguhan

buhan dan perkembangan fisik,

(adult criminal).

mental dan sosial secara utuh,

VA. Leonard (1972) mengemukakan bahwa terdapat 34 (tiga

serasi, selaras dan seimbang (UU No. 3/1997 Menimbang butir a).

puluh empat) item kondisi yang

Bahwa untuk melaksanakan

berpengaruh kepada seorang anak

pembinaan dan memberikan per-

untuk menjadi Anak Nakal, namun

lindungan terhadap anak, di-

terdapat 5 (lima) diantaranya yang

perlukan dukungan, baik yang

dominan di rumah yaitu Dicipline

menyangkut kelembagaan maupun

by Father, Supervision by Mother,

perangkat hukum yang lebih

Affection on the part of Father, Af-

mantap dan memadai, oleh karena

fection on the part of Mother, and

itu ketentuan mengenai pe-

Cohesiveness of family. Pengalam-

nyelenggaraan pengadilan bagi

an menunjukkan bahwa keluarga

anak perlu dilakukan secara

30

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


khusus. (UU No. 3 / 1997

8 tahun 1981 (UU No. 3/1997 pasal

Menimbang butir b).

1 butir 1 s.d 10).

Dengan demikian sebetulnya

Dalam pelaksanaan penyidik-

perlakuan terhadap anak masih

an dan penuntutan terhadap Anak

sama dengan perlakuan terhadap

Nakal ini tentunya perilaku dan

orang dewasa, anak masih di-

sikap para penyidik, penuntut dan

hadapkan pada kemungkinan

hakim serta pihak-pihak yang

trauma menghadapi pemeriksaan

berkepentingan dalam penangan-

baik

penyidikan,

an anak nakal harus memiliki

penuntutan maupun pengadilan,

pengetahuan yang diperlukan,

sebagaimana kasus yang mencuat

benar-benar melibatkan ahli di

terhadap perkara Raju di Medan

bidang yang diperlukan, men-

yang menjadi polemik yang

dapatkan pelatihan sebelum

berkepanjangan.

bertugas, memenuhi persyaratan

di

tingkat

Kekhususan pengadilan anak

pada saat rekruitment serta

terletak pada obyek tersangka/

berprestasi baik. Oleh karena itu

terdakwa yang diadili yaitu anak

diperlukan petugas senior sesuai

nakal (anak yang melakukan

dengan yang dipersyaratkan UU

tindak pidana dan anak yang

No. 3/1997. Selanjutnya aspek

melakukan

yang

kontrol pimpinan akan memegang

dilarang bagi anak), setelah

peran yang besar dalam memeliha-

dijatuhi hukuman disebut Anak

ra arah pelaksanaan tugas pe-

Didik Kemasyarakatan atau Anak

nanganan Anak Nakal. Disamping

Pidana. Subyek pengadilan anak

itu kontrol sosial juga berperanan

terdiri dari pelaku penyidikan,

penting dalam memelihara arah

penuntutan, yang mengadili adalah

penanganan Anak Nakal agar

penyidik anak, penuntut umum

terlindungi dari gangguan per-

anak, hakim, hakim banding dan

tumbuhan dan perkembangan

hakim kasasi anak serta orang tua

kemampuan mereka.

perbuatan

asuh anak. Sedangkan hukum acaranya digunakan KUHAP UU No. JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

31


anak nakal sebagai penjahat

Diskresi Kepolisian Diskresi Kepolisian sebagai

pemula perlu dihindarkan dari

alternatif pemecahan masalah agar

kehidupan penjara, karena penjara

remaja nakal tidak menjadi

tidak menjamin perubahan peri-

penjahat kambuhan. Diskresi

laku jahat. Di negara-negara maju

Kepolisian dimaksudkan sebagai

bahkan menunjukkan hal yang

kewenangan yang melekat pada

sebaliknya.

untuk

Dasar Hukum Diskresi Kepoli-

mengesampingkan hukum demi

sian adalah UU Kepolisian RI No. 2

kepentingan umum yang lebih

tahun 2002 pasal 18 (1), “Untuk

besar.

kepentingan umum, pejabat Polri

tugas

seorang

polisi

Diskresi Kepolisian merupa-

dalam melaksanakan tugas dan

kan suatu wacana yang diilhami

wewenangnya dapat bertindak

oleh apa yang telah dikerjakan di

menurut penilaiannya sendiri”.

negara-negara maju utamanya

Pasal 18 (2), “Pelaksanaan

kelompok Anglo Saxon, serta

ketentuan ayat (1) hanya dapat

pengalaman lapangan untuk

dilakukan dalam keadaan yang

masalah-masalah lain seperti

sangat perlu dengan memper-

kemacetan

dan

hatikan peraturan perundangan

penanganan kerusuhan masal

serta kode etik Profesi Polri”.

serta kenakalan remaja. Namun,

Penjelasan Pasal 18 (1) bertindak

kemungkinan

akan

menurut penilaiannya sendiri

mendapatkan reaksi dari pihak lain

adalah suatu tindakan yang dapat

(selain Kepolisian) terutama dari

dilakukan oleh anggota Polri yang

penegak hukum, karena kadar

dalam bertindak harus dipertim-

obyektivitasnya sulit dipenuhi

bangkan manfaat serta resiko dan

dengan kondisi penegakan hukum

tindakannya dan betul-betul untuk

di Indonesia saat ini.

kepentingan umum. Pasal 19 (1),

lalu

hal

lintas

ini

Ide pokok Diskresi Kepolisian

“Dalam melaksanakan tugas dan

di bidang Kenakalan Remaja

wewenangnya

adalah penanganan remaja atau

senantiasa bertindak berdasarkan

32

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

pejabat

Polri


norma hukum dan mengindahkan

nang”, namun hal ini tidak dapat

norma agama, kesopanan, ke-

diberikan kepada setiap orang,

susilaan, serta menjunjung tinggi

tetapi hanya kepada Penyidik yang

Hak Asasi Manusia”. Pasal (19 (2)

sudah dipilih berdasarkan penilaian

dalam melaksanakan tugas dan

mental/psychotest dengan mem-

wewenang sebagaimana dimaksud

berikan insentif sedemikian rupa

dalam ayat (1) Polri mengu-

sehingga tidak memanfaatkan

tamakan pencegahan.

“peluang” untuk kolusi, dengan

Dalam Pencegahan Kejahatan

tingkat pengawasan baik internal

Diskresi Kepolisian bertujuan

maupun eksternal/social control

mencegah masuknya penjahat

yang efektif, remaja tersebut baru

pemula (remaja) ke penjara,

sekali itu melakukan kejahatan.

remaja adalah aset bangsa yang harus diamankan agar pertumbuhan dan perkembangannya harus dicegah dari kontaminasi apabila mereka ketemu penjahat di Penjara. Pencegahan Kejahatan ditujukan untuk mencegah remaja melakukan kejahatan (sudah melakukan perbuatan jahat), dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa pasti dihukum, agar remaja tersebut tidak menjadi penjahat betulan, dia harus dihindarkan untuk dimasukkan ke penjara. Kewenangan diskresi demikian ini memang memiliki ekses berupa “penyalahgunaan weweJURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

33


KEPUTUSAN PENGADILAN DAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK ERNA S. SYUKRI

Yang dimaksud dengan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan para Pidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilainilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. kadang dijumpai penyim-

Pendahuluan Anak bukanlah mini-

pangan perilaku dikala-

atur orang dewasa. Bah-

ngan anak, bahkan lebih

wa anak adalah bagian

dari itu terdapat anak yang

dari generasi muda se-

melakukan perbuatan me-

bagai salah satu sumber

langgar hukum, tanpa me-

daya manusia yang me-

ngenal status sosial dan

rupakan potensi dan penerus cita-

ekonomi.

cita perjuangan bangsa, yang

Penyimpangan tingkah laku

memiliki peranan strategis dan

anak atau perbuatan melanggar

mempunyai ciri dan sifat khusus,

hukum yang dilakukan oleh anak,

memerlukan pembinaan dan per-

disebabkan oleh berbagai faktor,

lindungan dalam rangka menjamin

antara lain adanya dampak negatif

pertumbuhan dan perkembangan

dari perkembangan pembangunan

fisik, mental dan sosial secara utuh,

yang cepat, arus globalisasi di

serasi, selaras dan seimbang.

bidang komunikasi dan informasi,

Dalam berbagai hal upaya

kemajuan ilmu pengetahuan dan

pembinaan dan perlindungan

teknologi serta perubahan gaya

tersebut,

pada

dan cara hidup sebagian orang tua,

permasalahan dan tantangan

telah membawa perubahan sosial

dalam masyarakat dan kadang-

yang mendasar dalam kehidupan

34

dihadapkan

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


masyarakat yang sangat berperan

kepada orang dewasa. Dengan

dan berpengaruh terhadap nilai

demikian menurut ketentuan

dan perilaku anak. Dalam meng-

tersebut, dapat dikatakan formil

hadapi dan menanggulangi ber-

yuridis anak berumur 0 tahun, satu

bagai perbuatan dan tingkah laku

tahun hingga misalnya sampai 6-

Anak Nakal, perlu dipertimbangkan

7 tahun dapat dituntut pidana,

kedudukan anak dengan segala ciri

sedangkan dilihat baik dari segi

dan sifatnya yang khas. Ciri dan

biologis maupun psychologis anak-

sifat khas anak diawali dengan

anak seumur itu tidak dapat

pertanyaan berapa batas usia mini-

diharapkan mengerti akan sifat

mum seorang anak dapat diminta

baik buruknya suatu perbuatan

pertanggung jawaban pidananya.

yang dapat menimbulkan kerugian.

Mengingat bahwa pertang-

Dalam Undang-Undang Peng-

gung jawaban anak dalam hukum

adilan Anak No. 3 Tahun 1997

pidana (toerekenvatbaarheid)

diatur batas umur anak nakal yang

atas pelanggaran-pelanggaran

dapat diajukan ke sidang adalah

hukum yang dilakukannya adalah

sekurang-kurangnya 8 tahun dan

belum sempurna seperti orang

belum mencapai umur 18 tahun

dewasa, maka perlu adanya

serta belum menikah, dengan

ketentuan tentang batas usia mini-

penjelasan bahwa batas umur 8

mum bagi anak untuk dapat

tahun bagi anak nakal untuk dapat

mempertanggung jawabkan per-

diajukan kesidang anak didasarkan

buatannya. Sebagai perbandingan

pada pertimbangan sosiologis,

yaitu dalam KUHP (lama) belum

psikologis, dan pedagogis. Bahwa

menentukan batas usia minimum

anak yang belum mencapai 8 tahun

tersebut, karena pasal 45 KUHP

dianggap belum dapat memper-

hanya menentukan sebelum batas

tanggungjawabkan perbuatannya.

umur (16 tahun) untuk dapat

Dalam hal ini anak yang belum

dijatuhi tindakan ataupun pidana,

mencapai usia 8 tahun diduga

yang lain jenisnya atau lebih ringan

melakukan tindak pidana, maka

dari pidana yang dapat dijatuhkan

terhadap anak tersebut dapat JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

35


dilakukan pemeriksaan oleh

ditangkap sampai diputus dan

penyidik. Apabila penyidik ber-

perlakuan selanjutnya dalam

pendapat, bahwa anak yang diduga

pembinaan, hendaknya dilakukan

melakukan tindak pidana tersebut

oleh pejabat-pejabat yang terdidik

masih dapat dibina, oleh orang tua,

secara khusus yang benar-benar

wali atau orang tua asuhnya.

mengetahui dan memahami ten-

Namun sebaliknya apabila menurut

tang masalah anak.

ternyata

Penyidikan anak dilakukan

Penyidik berkesimpulan bahwa

oleh Penyidik berdasarkan Surat

anak tersebut tidak dapat lagi

Keputusan Kepala Kepolisian RI

dibina, maka menjadi kewenangan

atau pejabat lain yang ditunjuk,

Penyidik untuk menyerahkan anak

diperlukan tenaga Penyidik Anak/

tersebut kepada Departemen

Polisi Anak dengan keahlian dalam

Sosial setelah mendengar per-

penyelidikan terhadap anak nakal,

timbangan dari Pembimbing

memiliki latar belakang psycho-

Kemasyarakatan.

logy, dedikasi dan memahami

hasil

pemeriksaan

Dalam menyelesaikan masa-

masalah anak. Penyidik anak wajib

lah Anak Nakal, karena mengingat

memeriksa tersangka dalam

sifatnya yang khusus dari anak,

suasana kekeluargaan, tidak

maka bilamana usaha persuasif

memakai pakaian dinas dan

tidak berhasil baru ditempuh upaya

melakukan pendekatan secara

terakhir guna penyelesaiannya

efektif dengan kasih sayang serta

kemudian disalurkan melalui

simpatik. Selain itu Penyidik wajib

Pengadilan Anak, agar ada jaminan

meminta pertimbangan/saran dari

bahwa usaha tersebut dilakukan

Pembimbing Kemasyarakatan, ahli

benar-benar untuk kepentingan

pendidikan, ahli kejiwaan, ahli

terbaik bagi anak dan ketertiban

agama, Petugas Kemasyarakatan

masyarakat, tanpa mengabaikan

lain dan proses penyidikan wajib

terlaksananya keadilan. Bertitik

dirahasiakan.

tolak dari maksud tersebut maka

Penyidik anak sangat berperan

acara Pengadilan Anak sejak awal/

mengawali proses peradilan

36

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


perkara anak dari sejak ditangkap,

kepada orang tua, menyerahkan

ditahan, kemungkinan diadili dan

kepada negara atau Departemen

dibina selanjutnya, wajib dilakukan

Sosial.

oleh penyidik khusus yang benar-

Dalam penetapan proses

benar memahami masalah anak.

peradilan pidana yang dilaksana-

Perlukah terhadap anak nakal

kan oleh Jaksa, kedudukan korban

ditangani dengan sistem pemikiran

harus mendapat penanganan wajar

baru diskresi, diversi atau dengan

dan memperhatikan hak korban

restorative justice, yang hingga kini

dalam KUHAP, menggabungkan

belum ada ketentuan yang jelas,

perkara dengan tuntutan ganti

apakah perlu dibuat SKB antar

rugi, mohon pemeriksaan pra-

Pimpinan Penegak Hukum.

peradilan dan penghentian pe-

Di lain pihak tugas Penuntut

nyidikan/penuntutan.

Umum Anak ditetapkan oleh Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk dengan syarat telah berpe-

Pemidanaan Anak Yang

dimaksud

dengan

ngalaman sebagai Penuntut Umum

pemidanaan adalah upaya untuk

dan mempunyai minat, perhatian,

menyadarkan para Pidana atau

dedikasi dan memahami masalah

Anak Pidana agar menyesali

anak serta berkewajiban dalam

perbuatannya dan mengembali-

waktu secepatnya membuat surat

kannya menjadi warga masyarakat

dakwaan

dan

yang baik, taat pada hukum,

memperhatikan Hukum Acara

menjunjung tinggi nilai-nilai moral,

Perundangan (atribut, pengajuan

sosial dan keagamaan, sehingga

berkas perkara (kemungkinan

tercapai kehidupan masyarakat

splitsing)). Penuntut Umum Anak

yang aman, tertib dan damai.

sesuai

KUHP

juga berwenang untuk mene-

Usaha kesejahteraan anak

rapkan tuntutan dengan Pidana

tidak saja dalam bentuk sandang,

bersyarat (a) Pidana pokok meliputi

pangan dan papan tetapi meliputi

penjara, kurungan, denda atau (b)

usaha Pembinaan, Pengembangan,

Tindakan, dengan mengembalikan

Pencegahan dan Rehabilitasi. JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

37


Mengingat kekhususan yang

harus merupakan kesempatan

dimiliki anak, baik dari segi rohani

terakhir.

dan jasmani, maupun pertang-

Setiap anak berhak untuk

gungan jawab pidana atas perilaku

diasuh oleh orang tuanya sendiri,

dan tindakannya, maka haruslah

kecuali jika ada alasan dan/atau

diusahakan agar pemidanaan

aturan hukum yang sah menunjuk-

terhadap anak terutama pidana

kan bahwa pemisahan itu adalah

perampasan kemerdekaan meru-

demi kepentingan terbaik bagi

pakan UPAYA TERAKHIR (Ultimum

anak dan merupakan pertim-

Remedium) bilamana upaya lain

bangan terakhir.

tidak berhasil.

Penangkapan, penahanan,

Hubungan antara orang tua

atau tindak pidana penjara anak

dengan anaknya merupakan suatu

hanya dilakukan apabila sesuai

hubungan yang hakiki, baik

dengan hukum yang berlaku dan

hubungan psikologis maupun men-

hanya dapat dilakukan sebagai

tal spiritualnya. Mengingat ciri dan

upaya terakhir.

sifat anak yang khas tersebut,

Setiap anak berhak untuk

maka dalam menjatuhkan pidana

tidak dipisahkan dari orang tuanya

atau tindakan terhadap Anak Nakal

secara bertentangan dengan

diusahakan agar anak dimaksud

kehendak anak sendiri, kecuali jika

jangan dipisahkan dari orang

ada alasan dan aturan hukum yang

tuanya. Apabila karena hubungan

sah yang menunjukkan bahwa

antara orang tua dan anak kurang

pemisahan itu adalah demi

baik atau sifat perbuatannya

kepentingan terbaik bagi anak.

sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak

Peran Peradilan

dari orang tuanya, hendaklah tetap

Penyelenggaraan Pengadilan

dipertimbangkan bahwa pemi-

Anak mengutamakan kepentingan

sahan tersebut semata-mata demi

terbaik bagi anak, kesejahteraan

pertumbuhan dan perkembangan

anak disamping kepentingan

anak secara sehat dan wajar serta

masyarakat.

38

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

Bahwa

Negara


Kesatuan RI menjamin kese-

perlindungan khusus. Perlindung-

jahteraan tiap-tiap warga nega-

an khusus adalah perlindungan

ranya, termasuk perlindungan

yang diberikan kepada anak dalam

terhadap hak anak yang me-

situasi

rupakan Hak Asasi Manusia.

berhadapan dengan hukum, anak

darurat,

anak

yang

Hak Anak adalah Hak Asasi

dari kelompok minoritas dan

Manusia dan untuk kepentingan

terisolasi, anak yang dieksploitasi

hak anak itu diakui dan dilindungi

secara ekonomi dan seksual, anak

oleh hukum bahkan sejak dalam

yang diperdagangkan, anak yang

kandungan (Pasal 52 (2) UU No.

menjadi korban penyalahgunaan

39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

narkotika, alkohol, psikotropika

Manusia).

dan zat aditif lainnya (NAPZA),

Perlindungan Anak adalah

anak korban penculikan, pen-

segala kegiatan untuk menjamin

jualan, anak korban kekerasan fisik

dan melindungi anak dan hak-

dan mental, anak yang me-

haknya agar dapat hidup, tumbuh,

nyandang cacat, serta anak korban

berkembang dan berpartisipasi

perlakuan salah dan penelantaran.

secara optimal sesuai dengan

Asas Kepentingan Terbaik Bagi

harkat dan martabat kemanusiaan,

Anak adalah bahwa dalam semua

serta mendapat perlindungan dari

tindakan yang berkaitan dengan

kekerasan dan diskriminasi (Ps 1

anak yang dilakukan oleh pe-

butir 2 UU No. 23 tahun 2002

merintah, masyarakat, Badan

tentang Perlindungan Anak).

Legislatif dan Yudikatif, kepenting-

Mengingat ciri dan sifat khas pada anak yang tidak dapat

an yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

diperlakukan sebagaimana orang

Dalam hal menjamin dan

dewasa, lagipula perbuatan anak

menghormati hak anak, negara

belum dapat dipertanggungjawab-

dan pemerintah tidak dibenarkan

kan dari segi hukum pidana

melakukan diskriminasi/membe-

(toerekenvatbaarheid), maka anak

dakan suku, agama, ras, golongan

wajib diberikan perlakuan dan

dan lain-lain sebagaimana diatur JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

39


dalam Pasal 2 mengingat Penye-

dari norma-norma kemasyara-

lenggaraan Perlindungan Anak

katan. Anak yang mengalami

harus berasaskan Pancasila dan

masalah kelakuan diberi pelayanan

UUD ‘45 dan prinsip dasar Konvensi

dan asuhan yang bertujuan

Hak Anak (CRC) yang meliputi Non

menolongnya guna mengatasi

Diskriminasi, kepentingan yang

hambatan yang terjadi dalam masa

terbaik bagi anak, hak untuk hidup,

pertumbuhan dan perkembangan-

kelangsungan hidup dan per-

nya. Pelayanan dan asuhan juga

kembangan

diberikan kepada anak yang telah

serta penghargaan

dinyatakan bersalah melakukan

terhadap anak.

pelanggaran hukum berdasarkan Perlindungan Anak di bidang

keputusan Hakim. Ketiga, UU No.

Hukum Pidana

8 tahun 1981 tentang Kitab

Jauh sebelum terbentuknya

Undang-Undang Hukum Acara

UU Perlindungan Anak sudah diatur

Pidana (KUHAP). Pasal 153 (3)

ketentuan Undang-undang yang

yang isinya “sidang yang terdakwa

melindungi anak sebagai pelaku

anak harus dilakukan tertutup

tindak pidana dan pelaksa-

untuk umum”, sedangkan ayat (5)

naannya dilakukan di sidang anak

“Hakim dapat menentukan anak

pada Pengadilan Negeri dalam

yang belum mencapai usia 17

wilayah hukum setempat, yaitu

tahun tidak diperkenankan meng-

pertama, Kitab Undang-Undang

hadiri sidang”. Keempat, Peraturan

Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal

Pemerintah (PP) No. 7 tahun 1983

45,46

yang

tentang pelaksanaan KUHAP pasal

diundangkan pada tanggal 26

19 : “tempat tahanan dipisahkan

Februari 1946. Kedua, UU Kesejah-

berdasarkan jenis kelamin, umur

teraan Anak No. 4 tahun 1979 Pasal

dan tingkat pemeriksa”.

dan

pasal

47

1 butir 8 mengatur tentang anak

Dengan dibentuknya Undang-

yang mengalami masalah kelakuan

Undang Pengadilan Anak No. 3

yaitu anak yang menunjukkan

Tahun 1997 yang berlaku tanggal

tingkah laku yang menyimpang

3 Januari 1998, 1 tahun setelah

40

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


diundangkan (pasal 68), per-

berupa perampasan barang-barang

lindungan hukum terhadap anak

tertentu dan atau pembayaran

lebih terjamin baik dari segi Hukum

GANTI RUGI. Kelima, Pidana

Acaranya maupun Hukum Materiil.

denda dapat dijatuhkan maksimum

Hal-hal baru tentang pemida-

1/2 ancaman pidana denda orang

naan yang dituangkan dalam

dewasa, bila tidak dapat dibayar

Undang-Undang Pengadilan Anak

diganti dengan wajib latihan kerja

No. 3 Tahun 1997 antara lain

paling lama 40 hari kerja tidak

kesatu, batas usia minimum

lebih dari 4 jam sehari disiang hari,

seorang anak yang dapat diajukan

dimaksudkan sebagai pengganti

ke persidangan. Kedua, laporan

denda yang sekaligus untuk

penelitian

kemasyarakatan

mendidik anak pidana agar

(LITMAS) merupakan hal yang

memiliki keterampilan yang dapat

wajib diajukan di persidangan

bermanfaat bagi dirinya. Keenam,

dengan ancaman putusan batal

adanya hal-hal baru tentang

demi hukum bila tidak dipertim-

ancaman pidana penjara terhadap

bangkan hakim. Ketiga, tindak

anak nakal sebagaimana dimaksud

pidana yang dilakukan bersama

dalam pasal 1 butir 2 huruf a,

dengan

paling

orang

dewasa

atau

lama

setengah

dari

anggota Angkatan Bersenjata RI,

maksimum pidana penjara bagi

maka berkas perkaranya dan acara

orang dewasa. Ketujuh, apabila

pemeriksaan dipersidangan harus

anak nakal sebagaimana dimaksud

dipisahkan. Keempat, tentang

dalam pasal 1 butir 2 huruf a

Pidana Pokok yang dapat di-

melakukan tindak pidana yang

jatuhkan kepada anak nakal selain

diancam dengan pidana mati atau

pidana penjara, pidana kurung-

penjara seumur hidup, maka

an dan pidana denda dimung-

pidana

kinkan untuk dijatuhkan pidana

diancamkan pada anak tersebut

pengawas. Selain pidana pokok

paling lama sepuluh tahun.

terhadap anak nakal dapat juga

Kedelapan, apabila anak nakal

dijatuhkan PIDANA TAMBAHAN,

sebagaimana dimaksud dalam

penjara

yang

dapat

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

41


pasal 1 butir 2 huruf a belum

ngawasan sebagaimana yang

berumur 12 tahun melakukan

dimaksud diatas, maka anak

tindak pidana dengan ancaman

tersebut ditempatkan dibawah

pidana penjara seumur hidup,

pengawasan Jaksa dan bim-

maka terhadap anak tersebut

bingan Pembimbing Kema-

hanya dijatuhkan tindakan untuk

syarakatan. Kesepuluh, perhi-

(pasal 24 (1) b). Tindakan

tungan penahanan terhadap anak

(maatregel) yang dapat dijatuhkan

dikurangi setengah bagian dari

kepada anak nakal ialah me-

maksimum tahanan dewasa,

ngembalikan kepada orang tua,

sehingga sebagai perbandingan

wali, atau orang tua asuh, me-

dapat dikemukakan disini terhadap

nyerahkan kepada negara untuk

anak dapat ditahan selama-

mengikuti pendidikan, pembinaan,

lamanya 200 hari sedangkan

latihan kerja, serta menyerahkan

untuk orang dewasa dapat ditahan

kepada

Sosial,

400 hari. Dan kesebelas, bantuan

Organisasi Sosial Kemasyarakatan

hukum yang diberikan kepada

yang bergerak dibidang pendi-

anak diatur dalam pasal 51

dikan, pembinaan dan latihan

merupakan Hak bagi Anak

kerja. Kesembilan, pidana lain yang

disetiap tingkat pemeriksaan.

Departemen

dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak

Perlindungan Anak di bidang

pidana adalah pidana penga-

Hukum Perdata

wasan yang khususnya dapat

Dalam bidang hukum perdata

dijatuhkan terhadap anak nakal

seorang anak dibawah umur belum

yang melakukan tindak pidana

dapat melakukan perbuatan

(pasal 1 angka 2 huruf a UU

hukum sendiri, karena belum dapat

Pengadilan Anak) paling singkat 3

dipertanggungjawabkan per-

(tiga) bulan dan paling lama 2

buatannya, maka masih dalam

(dua) tahun. Apabila terhadap

keadaan ombekwaam karenanya

anak nakal yang melakukan tindak

perlu diberikan perlindungan

pidana dijatuhkan pidana pe-

hukum oleh orang tuanya atau

42

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


walinya yang sah atau orang yang

bantuan rehabilitasi (vokasional),

merawat, memelihara, mendidik

kewarganegaraan, wali pengawas

dan membesarkan.

dan anak terlantar.

Dari Segi Hukum Perdata banyak ketentuan perundang-

Posisi Anak didepan Hukum

undangan yang tumpang tindih

Pemerintah dan Lembaga

mengatur perlindungan anak

Negara lainnya berkewajiban dan

antara lain Kitab Undang-Undang

bertanggung jawab untuk mem-

Hukum Perdata (BW) Buku I,

berikan perlindungan khusus

Undang-Undang Kesejahteraan

kepada anak dalam situasi darurat,

Anak No. 4 tahun 1979, Undang-

anak yang berhadapan dengan

Undang Perkawinan No. 1 tahun

hukum, anak dari kelompok

1975, Kompilasi Hukum Islam di

minoritas dan terisolasi, anak

Indonesia 1991, Undang-Undang

tereksploitasi secara ekonomi dan

Perlindungan Anak No. 23 tahun

atau seksual, anak yang diperda-

2002 dan Undang-Undang No. 3

gangkan, anak yang menjadi

tahun 2006 tentang Perubahan

korban penyalahgunaan narkotika,

Atas Undang-Undang Nomor 7

alkohol, psikotropika dan zat aditif

Tahun 1989 Tentang Peradilan

lainnya (napza), anak korban

Agama, misalnya identitas anak,

penculikan,

kuasa asuh, anak luar nikah,

perdagangan, anak korban ke-

perwalian, pencabutan kuasa asuh

kerasan fisik dan/atau mental,

dan pengangkatan anak.

anak yang menyandang cacat dan

Hal baru dari segi Hukum Perdata yang diatur dalam UU

penjualan

dan

anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan Anak antara lain pengasuhan anak, hak sipil,

Perlindungan Khusus Anak

penghargaan terhadap pendapat

sebagai PELAKU Tindak Pidana

anak, hak untuk berekreasi,

Sebagai mana diatur dalam

perlindungan khusus anak dalam

Pasal 64 ayat 2 butir a s/d g juncto

situasi darurat (pengungsi),

Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

43


tentang Perlindungan Anak,

umum”. Yang dimaksud dengan

perlindungan khusus bagi anak

bantuan lainnya misalnya bim-

yang berkonflik dengan hukum

bingan sosial dari pekerja sosial,

dilaksanakan melalui :

konsultasi dari psikolog dan

a). Perlakuan atas anak secara

psikiater atau bantuan dari ahli

manusiawi sesuai dengan martabat

bahasa. Pasal 18, menyatakan

dan hak-hak anak, diatur dalam

“Setiap anak yang menjadi korban

Pasal 16 (1) yang menyatakan

atau pelaku tindak pidana berhak

“Setiap anak berhak memperoleh

mendapatkan bantuan hukum dan

perlindungan dari sasaran pengani-

bantuan lainnya”. Bantuan lainnya

ayaan, penyiksaan, atau pen-

dalam ketentuan ini termasuk

jatuhan hukuman yang tidak

bantuan medik, sosial, rehabilitasi,

manusiawi”. Kemudian dalam Pasal

vokasional dan pendidikan.

17 (1) a dinyatakan “ Setiap anak

c).

yang dirampas kebebasannya

prasarana khusus, diatur dalam

berhak untuk mendapatkan per-

Pasal 22 yang menyatakan “Negara

lakuan secara manusiawi dan

dan pemerintah berkewajiban dan

penempatannya dipisahkan dari

bertanggung jawab memberikan

orang dewasa.

dukungan sarana dan prasarana

b). Penyediaan petugas pendam-

dalam penyelenggaraan perlin-

ping khusus anak sejak dini, diatur

dungan anak”. Dalam Pasal 17 (2)

dalam Pasal 17 (1) b “Setiap anak

dinyatakan “Setiap anak yang

yang dirampas kebebasannya

menjadi korban atau pelaku

berhak untuk memperoleh bantuan

kekerasan seksual atau yang

hukum atau bantuan lainnya

berhadapan dengan hukum berhak

secara efektif dalam setiap tahapan

dirahasiakan”.

upaya hukum yang berlaku dan

d). Penjatuhan sanksi yang tepat

membela diri serta memperoleh

untuk kepentingan yang terbaik

keadilan di depan pengadilan anak

bagi anak, diatur dalam Pasal 14

yang objektif dan tidak memihak

yang berbunyi “Setiap anak berhak

dalam sidang tertutup untuk

untuk diasuh oleh orang tuanya

44

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

Penyediaan

sarana

dan


sendiri, kecuali jika ada alasan

“Setiap anak berhak untuk diasuh

dan/atau aturan hukum yang sah

oleh orang tuanya sendiri, kecuali

menunjukkan bahwa pemisahan

jika ada alasan dan/atau aturan

itu adalah demi kepentingan

hukum yang sah menunjukkan

terbaik bagi anak dan merupakan

bahwa pemisahan itu adalah demi

pertimbangan terakhir. Di dalam

kepentingan terbaik bagi anak dan

Pasal 16 dinyatakan bahwa (1)

merupakan pertimbangan ter-

Setiap anak berhak memperoleh

akhir�.

perlindungan dari sasaran peng-

f). Perlindungan dari pemberitaan

aniayaan,

atau

identitas melalui media massa dan

penjatuhan hukuman yang tidak

untuk menghindari labelisasi. Hal

manusiawi. (2) Setiap anak berhak

ini diatur dalam Pasal 17 (2) yang

untuk memperoleh kebebasan

menyatakan “Setiap anak yang

sesuai dengan hukum. (3) Penang-

menjadi korban atau pelaku ke-

kapan, penahanan, atau tindak

kerasan seksual atau yang ber-

pidana penjara anak hanya

hadapan dengan hukum berhak

dilakukan apabila sesuai dengan

dirahasiakan�. Kemudian di dalam

hukum yang berlaku dan hanya

Pasal 27, dinyatakan (1) Identitas

dapat dilakukan sebagai upaya

diri setiap anak harus diberikan

terakhir. Kemudian dalam Pasal 17

sejak kelahirannya. (2) Identitas

dinyatakan bahwa setiap anak

sebagaimana dimaksud pada ayat

yang dirampas kebebasannya

(1)

berhak untuk membela diri dan

kelahiran. (3) Pembuatan akta

memperoleh keadilan di depan

kelahiran didasarkan pada surat

pengadilan anak yang objektif dan

keterangan dari orang yang

tidak memihak dalam sidang

menyaksikan dan/atau membantu

tertutup untuk umum.

proses kelahiran. (4) Dalam hal

e). Pemberian jaminan untuk

anak yang proses kelahirannya

mempertahankan

hubungan

tidak diketahui, dan orang tuanya

dengan orang tua atau keluarga,

tidak diketahui keberadaannya,

diatur dalam Pasal 14 berbunyi

pembuatan akta kelahiran untuk

penyiksaan

dituangkan

dalam

akta

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

45


anak tersebut didasarkan pada

lainnya�. Bantuan lainnya dalam

keterangan orang yang mene-

ketentuan ini termasuk bantuan

mukan.

medik, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan. Kemudian di

Perlindungan Khusus Anak

dalam Pasal 66 dinyatakan, (1)

sebagai KORBAN Tindak Pidana

Perlindungan khusus bagi anak

Perlindungan anak harus ter-

yang dieksploitasi secara ekonomi

cermin dan diwujudkan dalam

dan/atau seksual sebagaimana

berbagai bidang kehidupan ma-

dimaksud dalam Pasal 59 merupa-

syarakat, antara lain dalam

kan kewajiban dan tanggung jawab

BIDANG HUKUM, baik Perdata

pemerintah dan masyarakat.

maupun Pidana. Perlindungan

(2) Perlindungan khusus bagi anak

hukum terhadap anak korban

yang dieksploitasi sebagaimana

kekerasan dan perlakuan salah

dimaksud pada ayat (1) dilakukan

seyogyanya sudah dapat dilak-

melalui penyebarluasan dan/atau

sanakan,

merupakan

sosialisasi ketentuan peraturan

angan-angan saja karena meru-

perundang-undangan yang ber-

pakan Hak Anak yang harus di-

kaitan dengan perlindungan anak

terima oleh yang bersangkutan.

yang dieksploitasi secara ekonomi

bukan

Sebagaimana dimaksud pada

dan/atau seksual. Disamping itu

Pasal 64 ayat (1) perlindungan

melalui pemantauan, pelaporan,

khusus bagi anak sebagai korban

dan pemberian sanksi serta

tindak

pelibatan berbagai instansi pe-

pidana dilaksanakan

melalui :

merintah, perusahaan, serikat

a). Upaya rehabilitasi, baik dalam

pekerja, lembaga swadaya ma-

lembaga maupun di luar lembaga.

syarakat, dan masyarakat dalam

Upaya ini diatur dalam Pasal 18

penghapusan eksploitasi terhadap

yang menyatakan “Setiap anak

anak secara ekonomi dan/atau

yang menjadi korban atau pelaku

seksual.

tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan 46

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


Kebenaran & Keadilan

balas dendam atau dengan men-

Setiap putusan Hakim diawali

jatuhkan hukuman berat yang

dengan kalimat “Demi Keadilan

maksimal. Hakim yang demikian

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

akan mendapatkan predikat

Esa”. Benar belum tentu adil, akan

“Tukang Hukum Profesional”,

tetapi sebagai Hakim harus berani

sebaliknya tidak dapat dibenarkan

mengatakan KEBENARAN. Hin-

pula untuk menjatuhkan pidana

darkan motto “too good, to be

terlalu ringan yang sangat men-

true”, karena kebenaran harus

colok sampai hampir batas mini-

diikuti dengan KEADILAN.

mal dengan akibat dapat menim-

Keadilan itu cantik dan

bulkan gejolak rasa ketidakadilan

menggairahkan, sangat didamba-

dalam masyarakat (DISPARATIS

kan oleh setiap insan dalam

DALAM PEMIDANAAN) dan me-

kehidupan masyarakat, tidak saja

nimbulkan akibat yang selalu

dalam Era Reformasi ini, tetapi

dihubungkan dengan adanya

selalu diperjuangkan oleh umat

pengaruh faktor Non Teknis se-

manusia dari masa ke masa

bagai akibat ketidak disiplinan

sepanjang zaman, namun keadilan

Hakim (adanya faktor X). Hakim

itu sendiri selalu tersembunyi di

harus dapat memberi putusan

kedalaman lubuk sanubari. Mes-

hingga tercapai

kipun keadilan itu bersifat sangat

tice”, pemidanaan yang tepat

relatif, abstrak dan tidak bisa

sesuai dengan rasa keadilan

diraba wujudnya, namun dapat

masyarakat yang pas.

dirasakan baik oleh korban, pelaku kejahatan dan oleh masyarakat.

“Precise Jus-

Sangat sulit memberi definisi tentang KEADILAN yang kompre-

Pemidanaan hendaknya dija-

hensif dan integralistik, netral dan

tuhkan sesuai dan setimpal dengan

memuaskan bagi seluruh kelompok

kejahatannya. Hakim dalam

masyarakat. Tidak dapat dipungkiri

memutus perkara tidak hanya

bahwa kita baru memahami ada-

sekedar menjatuhkan pemidanaan

nya KEADILAN bilamana terjadi

berdasarkan perasaan yang mati,

pemidanaan yang dianggap tidak JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

47


adil,

sehingga pemidanaan itu

memberi makna pelanggaran atas

hukum masyarakat, karena Hukum selalu terlambat datangnya.

rasa keadilan masyarakat. Kita menyadari bahwa keadilan selalu

Kepastian Hukum

datang terlambat, karena harus

Kepastian hukum diperoleh

diperjuangkan. Pedoman pemida-

karena masyarakat mentaati

naan yang memenuhi Rasa Ke-

putusan Hakim yang dianggap adil

adilan dilaksanakan dengan meng-

dan benar, atas dasar putusan yang

gunakan keyakinan, rasa keadilan

adil dan benar dari Hakim,

dari hati nurani “SENSE OF JUS-

masyarakat dengan sadar dan atas

TICE” “feeling”. Hindarkan kesan

kemauan sendiri akan melaksana-

bahwa pelaksanaan pemidanaan

kan putusan tersebut.

dalam sistem peradilan pidana kita

Kepastian Hukum diwujudkan

hanya sebagai pencerminan “game

dengan dapat dilaksanakannya

of chance” main untung-untungan

putusan-putusan Hakim dengan

seolah-olah adu nasib, sial atau

tuntas oleh para pihak yang

mujur. Keberanian Hakim memutus

dengan sukarela melaksanakannya

perkara jangan hanya sekedar

dan pengadilan melalui proses

memberi putusan yang bercorak

eksekusi sesuai Hukum Acara dan

“LEGAL JUSTICE” semata-mata

dalam melaksanakan putusan

berdasarkan Undang-Undang,

Pengadilan diusahakan agar

tetapi sekaligus harus mengan-

perikemanusiaan dan perikeadilan

dung nilai “MORAL JUSTICE”,

tetap terpelihara.

keyakinan yang adil dari hati nurani

Karena dianggap demikian

yang dapat dipertanggung ja-

pentingnya arti “Kepastian Hukum”

wabkan dan dapat menjembatani

bagi

kesenjangan antara rumusan

dalam UUD’45 (Amandemen II

perundang-undangan yang konser-

Pasal 28 D) yang menyatakan

vatif yang tidak sesuai lagi dengan

“Bahwa setiap orang berhak atas

nilai rasa keadilan masyarakat

pengamanan, jaminan perlindung-

dengan perubahan kesadaran

an dan kepastian hukum yang adil

48

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

masyarakat, maka diatur


serta perlakuan yang sama di

Jabatan/Janji yang antara lain

hadapan hukum”.

berbunyi

:”..........

untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak

Budaya Hukum Budaya Hukum hendaknya

sekali-kali akan menerima lang-

tidak saja dikembangkan bagi

sung atau tidak langsung dari

semua lapisan masyarakat, tetapi

siapapun juga suatu janji atau

harus dimengerti dan disadari

pemberian ...... , senantiasa akan

terutama bagi Penyelenggara

menjalankan jabatan dengan jujur,

Negara

Eksekutif,

seksama.........., melaksanakan

Legislatif maupun Yudikatif apa

kewajiban sebaik-baiknya dan

yang menjadi kewajiban serta

seadil-adilnya ......., berbudi baik

larangan-larangan yang semuanya

dan jujur dalam menegakkan

sudah diatur dalam Undang-

hukum dan keadilan”.

dibidang

Undang yang berlaku di Indonesia

Hendaknya Sumpah Jabatan/

ini, disamping hak-hak dan fasilitas

Janji tersebut dilaksanakan dengan

yang mereka peroleh.

konsekuen tanpa ditafsirkan untuk

Hendaknya kesadaran hukum

hal-hal yang menguntungkan diri

dan kepatuhan hukum dijunjung

sendiri (boleh “menerima yang

tinggi, menjadi komitmen dan

tidak langsung” bila perkara sudah

diterapkan dalam kehidupan

diputus). Penafsiran tersebut

sehari-hari oleh para Penye-

selama ini merupakan inti per-

lenggara Negara dari tingkat pusat

masalahan/kolusi yang dapat

sampai ke daerah untuk dapat

menjadi tindakan penyalahgunaan

menjadi panutan dan diikuti oleh

wewenang atau Tindak Pidana

masyarakat luas.

Korupsi yang sekarang lebih di-

Setiap Hakim mengawali

tegaskan dalam UU No. 31 tahun

tugasnya dengan mengucapkan

1999 tentang Pemberantasan

Sumpah Jabatan/Janji termasuk

Tindak Pidana Korupsi.

Hakim Agung, mengawali tugasnya

Selanjutnya, telah ditetapkan

dengan melafadzkan Sumpah

dalam TAP MPR RI No. XI /MPR/ JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

49


1998 yang dituangkan dalam

Perilaku koruptif merupakan

Undang-Undang No. 28 tahun 1999

pintu masuk/entry point me-

tentang Penyelenggara Negara

lakukan tindak pidana korupsi.

yang Bersih dan Bebas KKN,

Demikian pula selaku pimpinan

dimana Penyelenggara Negara

yang melakukan PEMBIARAN

pada lembaga-lembaga eksekutif,

terjadinya tindak pidana korupsi di

legislatif dan yudikatif harus

lingkungan kerjanya dianggap

melaksanakan fungsi dan tugasnya

sebagai bersama-sama melakukan

dengan baik dan bertanggung

tindak pidana korupsi, sehingga

jawab kepada masyarakat, bangsa

pembinaan, peneguran termasuk

dan negara. Untuk menjalankan

tugas PENGAWASAN MELEKAT bagi

fungsi dan tugasnya tersebut,

pimpinan / atasan dilingkungan-

Penyelenggara Negara harus jujur,

nya.

adil, terbuka, dan terpercaya, serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan

Kesimpulan & Saran Dari uraian diatas dapat dirumuskan kesimpulan dan saran

nepotisme. Dengan terbitnya Instruksi

antara lain pertama, segera dibuat

Presiden RI No. 5 tahun 2004

SKB Ketua MA, Jaksa Agung,

tentang

Pembe-

KAPOLRI untuk pelaksanaan

rantasan Korupsi yang ditujukan

Diversi/Restorative Justice. Kedua,

kepada seluruh pejabat Pemerintah

mengadakan rapat koordinasi

termasuk Katagori Penyelenggara

bersama

Negara termasuk Institusi Negara

Penegak Hukum (Hakim, Jaksa,

yang

upaya

Polisi, LP, BAPAS, Panitera) untuk

penegakan hukum di instruksikan

menyamakan persepsi pema-

antara lain meningkatkan pe-

haman berlakunya pasal-pasal di

ngawasan dan pembinaan aparatur

Undang-undang yang berlaku,

untuk MENIADAKAN PERILAKU

sehingga

KORUPTIF DILINGKUNGANNYA

masing-masing sendiri.

Percepatan

terkait

dengan

(Butir sepuluh). 50

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

antar

tidak

Para

Aparat

menafsirkan

Ketiga, bilamana diwilayah


Hukum Pengadilan Negeri setem-

Pemidanaan penjara seharusnya

pat tidak ada LAPAS (BAPAS yang

merupakan upaya terakhir (Ul-

wajib membuat Litmas), maka

timum Remedium).

hendaknya dipikirkan agar dapat

Keenam, Sosialisasi diikuti

di detaseer petugas BAPAS ke

dengan pelatihan kepada aparat

Kanwil setempat, sehingga Litmas

penegak hukum tentang Undang-

dapat disampaikan ke Hakim

Undang Pengadilan Anak, Undang-

Pengadilan tepat waktu, karena

Undang Perlindungan Anak agar

untuk pertimbangan hukum,

diperluas di lapangan, karena

Litmas amatlah penting, me-

penerapan hukum oleh aparat

ngingat Hakim tidak mungkin

penegak hukum sangat penting

meninjau lapangan setiap waktu.

untuk kepentingan terbaik bagi

Keempat, Hakim dan Jaksa diharapkan agar dalam menerap-

anak (agar dihindari stigmatisasi seumur hidup bagi anak).

kan pemidanaan lebih mengguna-

Ketujuh, Peraturan Pemerintah

kan nurani (Moral Justice) selain

untuk pelaksanaan Pasal 23 (3)

wajib mempertimbangkan Legal

Pembayaran Ganti Rugi, Pidana

Justice sehingga dapat tercapai

Pengawasan, Pasal 30 (Pidana

Precise Justice.

Pengawasan), Pasal 60 (LAPAS

Kelima, agar Jaksa dan Hakim

Anak), 61 (Anak Pidana yang

menerapkan juga Pemidanaan

mencapai umur 18 tahun), 62

bersyarat, Pidana denda dan

(Pembebas bersyarat) dan 63

Tindakan karena Pemidanaan

(anak Negara) UU No. 3 tahun

pokok (penjara) hanya diterapkan

1997 agar segera diterbitkan,

untuk kasus-kasus tertentu yang

supaya pasal tersebut dapat

berat. Hendaknya Mind Set “tidak

diterapkan, karena pemidanaan

mau repot� dari Jaksa dan Hakim

tidak perlu dilaksanakan di LAPAS,

anak dirubah untuk memperhati-

tetapi Jaksa bertugas memberi

kan kepentingan terbaik bagi anak,

pengawasannya.

bukan untuk kepentingan ke-

Kedelapan, diharapkan Peme-

mudahan bagi Jaksa dan Hakim.

rintah dapat segera melaksanakan JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

51


Pasal 22 UU No. 23 tahun 2002

temen Hukum dan HAM, Depar-

yang isinya “Negara dan Peme-

temen Sosial, dan Departermen

rintah berkewajiban dan bertang-

Dalam Negeri.

gung jawab memberikan dukungan

Dan kesepuluh, agar Undang-

sarana dan prasarana dalam

Undang Perlindungan Anak dan

menyelenggarakan perlindungan

Undang-Undang Pengadilan Anak

anak”. Pemerintah perlu menam-

menjadi mata pelajaran (dijadikan

bah jumlah RUTAN Anak dan LAPAS

kurikulum) dan mulai di ajarkan

Anak, “Dukungan Sarana dan

sejak Sekolah Dasar.

Prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olah raga,

rumah

ibadah,

balai

kesehatan, (Balai Latihan Kerja), gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak. Agar Departemen Sosial juga menyelenggarakan Rumah Penampungan “Marsudi Putri” Khusus Anak Perempuan yang dijatuhi Tindakan oleh Pengadilan. Kesembilan, untuk melaksanakan putusan Hakim yang menjatuhkan Pidana Tindakan atau Pidana Denda dimana anak pidana harus dimasukkan ke Panti Sosial atau diperintahkan untuk melakukan pelatihan kerja diperlukan koordinasi antar Lembaga Terkait dan Pimpinan Penegak Hukum yaitu Mahkamah Agung, Depar52

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


ASPEK KLINIS KEKERASAN PADA ANAK DAN UPAYA PENCEGAHANNYA INDRA SUGIARNO

Kekerasan pada anak atau perlakuan salah pada anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi (caretaker) pada seorang anak baik secara fisik, seksual, maupun emosi.

Pendahuluan Secara umum keke-

dapat perlindungan dari tindak kekerasan mau-

rasan didefinisikan seba-

pun ekploitasi.

gai suatu tindakan yang

rasan pada anak juga

dilakukan satu individu

sering kali dihubungkan

terhadap individu lain

dengan lapis pertama dan

Keke-

yang mengakibatkan gangguan

kedua pemberi atau penanggung

fisik dan atau mental. Yang

jawab pemenuhan hak anak yaitu

dimaksud dengan anak ialah

orang tua (ayah dan ibu) dan

individu yang belum mencapai usia

keluarga. Kekerasan yang disebut

18 tahun.

terakhir ini di kenal dengan

Kekerasan pada anak adalah

perlakuan salah terhadap anak

tindakan yang dilakukan se-

atau child abuse yang merupakan

seorang /individu pada mereka

bagian dari kekerasan dalam

yang belum genap berusia 18

rumah tangga (domestic violence).

tahun yang menyebabkan kondisi

Kekerasan pada anak atau

fisik dan atau mentalnya ter-

perlakuan salah pada anak adalah

ganggu. Seringkali istilah keke-

suatu tindakan semena-mena yang

rasan pada anak ini dikaitkan

dilakukan oleh seseorang

dalam arti sempit dengan tidak

seharusnya menjaga dan melin-

terpenuhinya hak anak untuk men-

dungi (caretaker) pada seorang

yang

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

53


anak baik secara fisik, seksual,

terlampau perfek dengan harapan

maupun emosi. Pelaku kekerasan

pada anak terlampau tinggi, orang

di sini karena bertindak sebagai

tua

caretaker, maka mereka umumnya

disiplin.

yang terbiasa dengan sikap

merupakan orang terdekat di

Stres berasal dari situasi

sekitar anak. Ibu dan bapak

tertentu misalnya terkena PHK

kandung, ibu dan bapak tiri, kakek,

(Pemutusan Hubungan Kerja) atau

nenek, paman, supir pribadi, guru,

pengangguran, pindah lingkungan,

tukang ojek pengantar ke sekolah,

dan keluarga sering bertengkar.

tukang kebon, dan seterusnya.

Dengan adanya stres dalam

Banyak teori yang berusaha

keluarga dan faktor sosial budaya

menerangkan bagaimana kekeras-

yang kental dengan ketidak-

an ini terjadi, salah satu di-

setaraan dalam hak dan ke-

antaranya teori yang berhubungan

sempatan, sikap permisif terhadap

dengan stress dalam keluarga

hukuman badan sebagai bagian

(family stress). Stres dalam

dari mendidik anak, maka para

keluarga tersebut bisa berasal dari

pelaku makin merasa sahlah untuk

anak, orang tua, atau situasi

mendera anak.

tertentu. Stres berasal dari anak

Dengan sedikit faktor pemicu,

misalnya anak dengan kondisi fisik,

biasanya

mental, dan perilaku yang terlihat

tangisan tanpa henti dan ke-

berbeda

tidakpatuhan

dengan anak pada

berkaitan pada

dengan pelaku,

umumnya. Bayi dan usia balita,

terjadilah penganiayaan pada anak

serta anak dengan penyakit kronis

yang tidak jarang membawa

atau menahun juga merupakan

malapetaka

salah satu penyebab stres.

keluarganya.

bagi

anak

dan

Stres yang berasal dari orang

Perlukaan bisa berupa cedera

misalnya orang tua dengan

kepala (head injury), patah tulang

gangguan jiwa (psikosis atau

kepala, gegar otak, atau per-

neurosa), orang tua sebagai korban

darahan otak. Perlukaan pada

kekerasan di masa lalu, orang tua

badan, anggota gerak dan alat

tua

54

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


kelamin, mulai dari luka lecet, luka

perlukaan tersebut bisa terjadi,

robek, perdarahan atau lebam,

biasanya orang tua atau wali yang

luka bakar, patah tulang. Perlukaan

mengantar anak itu akan mem-

organ dalam (visceral injury) tidak

berikan jawaban yang tidak

dapat dideteksi dari luar sehingga

konsisten dan tidak klop antara

perlu dilakukan pemeriksaan

kedua orang tua dengan kata lain

dalam dengan melakukan otopsi.

jawabannya “ngarang�. Untuk anak

Perlukaan pada permukaan

yang berusia diatas 3 tahun kita

badan seringkali memberikan

dapat menanyakan kejadiannya

bentuk yang khas menyerupai

pada korban, tapi ini dilakukan di

benda yang digunakan untuk itu,

ruang terpisah dari tersangka

seperti bekas cubitan, gigitan, sapu

pelaku

lidi, setrika, atau sundutan rokok.

anak yang menjadi korban ini di

Karena perlakuan seperti ini

bawa untuk mendapatkan pe-

biasanya berulang maka perlukaan

rawatan tidak dengan segera atau

yang ditemukan seringkali ber-

ada jarak waktu antara kejadian

ganda

dengan upaya melakukan per-

dengan umur luka yang

berbeda-beda, ada yang masih

(private setting). Juga,

tolongan .

baru ada pula yang hampir

Saat perlakuan salah pada

menyembuh atau sudah me-

anak terjadi, lantaran perbuatan

ninggalkan bekas (sikatriks). Di

itu, pelaku tidak sadar bahkan

samping itu lokasi perlukaan

mungkin tidak tahu bahwa tin-

dijumpai pada tempat yang tidak

dakannya itu akan diancam dengan

umum seperti halnya luka-luka

pidana penjara atau denda yang

akibat jatuh atau kecelakaan biasa

tidak sedikit, bahkan jika pelaku

seperti bagian paha atau lengan

ialah orang tuanya sendiri maka

atas sebelah dalam, punggung,

hukuman akan ditambah seper-

telinga, langit langit rongga mulut,

tiganya (pasal 80 Undang-Undang

dan tempat tidak umum lainnya.

Republik Indonesia No. 23 Tahun

Pada saat ditanyakan tentang

2002 tentang Perlindungan Anak,

bagaimana kejadiannya sampai

sebagai berikut: (1). Setiap orang JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

55


yang melakukan kekejaman,

pemerintah melainkan juga sangat

kekerasan atau ancaman keke-

tergantung pada bagaimana

rasan, atau penganiayaan terhadap

masyarakat memaknai isu keke-

anak, dipidana dengan pidana

rasan ini.

penjara paling lama 3 tahun 6

Beberapa indikator bahwa

bulan dan/atau denda paling

pemerintah atau negara menem-

banyak

patkan anak sebagai prioritas

Rp.

72.000.000.00.

(2). Dalam hal anak sebagaimana

utama

di

antaranya

dimaksud pada ayat (1) luka berat,

pertama, kemarahan warga ter-

maka pelaku dipidana dengan

motivasi

pidana penjara paling lama 5 tahun

bertindak saat mendengar

dan/atau denda paling banyak

anak yang mengalami kekerasan,

Rp. 100.000.000.00. (3). Dalam

Kedua, perumahan yang

hal anak yang dimaksud ayat 2

memadai tersedia bagi seluruh

mati, maka pelaku dipidana

keluarga, layanan kesehatan dapat

penjara paling lama 10 tahun dan/

terjangkau seluruh keluarga,

dan

adalah

mereka

akan ada

atau denda paling banyak Rp.

Ketiga, sistem layanan sosial

200.000.000.00. (4). Pidana dapat

dapat dijangkau keluarga saat

ditambah sepertiga dari ketentuan

mereka membutuhkan bantuan

sebagaimana dimaksud pada ayat

sebelum kekerasan pada anak

(1), ayat (2), ayat (3) apabila yang

terjadi,

melakukan penganiayaan tersebut

Keempat,

materi

umum

mengenai bimbingan dan pera-

orang tuanya.

watan anak serta materi koUpaya Pencegahan

munikasi inter-personal, penye-

Mengingat sedemikian kom-

lesaian konflik tanpa kekerasan,

pleks kekerasan pada anak ini,

dijumpai dalam kurikulum sekolah

maka usaha

pencegahan ke-

mulai Taman Kanak-kanak sampai

kerasan pada anak tidak hanya

sekolah lanjutan dan diteruskan

tergantung pada program dan

untuk pendidikan bagi orang

layanan yang telah disediakan oleh

dewasa.

56

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


Kelima, program pendidikan

membantu seluruh upaya layanan,

dan latihan kerja tersedia bagi

program ataupun kebijakan terkait

pekerja dalam rangka memperoleh

dengan pencegahan kekerasan

pekerjaan dan upah yang me-

pada anak. Upaya pencegahan

madai,

kekerasan pada anak dapat

Keenam, kebijakan tempat kerja yang mendukung keluarga

dilaksanakan

dari dua sisi, ma-

syarakat dan pemerintah.

seperti perjanjian kerja yang

Pemerintah sangat diharapkan

memungkinkan karyawan memilih

memiliki komitmen dasar nasional

waktu kerjanya sendiri,

yang sungguh-sungguh untuk

Ketujuh, setiap orang tua

anak. Sebagai langkah awal

memiliki akses untuk menolong

dimulai dengan inisiatif pemimpin

dirinya dan kelompok pendukung,

atau tokoh nasional untuk ambil

Kedelapan, model-model

bagian untuk mendukung upaya

kampanye anti kekerasan jelas

pencegahan sebagai salah satu

terlihat,

usaha penting memerangi keke-

Kesembilan, sistem hukum,

rasan pada anak. Tokoh atau

pidana atau perdata, memiliki

pemimpin berkaliber nasional

dana, staf terlatih yang cukup

berinisiatif mendukung upaya ini,

untuk

kasus

dengan kemampuannya bisa

kekerasan dengan tepat dan adil,

mempengaruhi kebijakan baik

menyelesaikan

Kesepuluh, program pendidik-

pada sektor privat atau publik.

an bagi orang tua berbasis budaya

Aksi berikut yang perlu diambil

dan etnis tersedia bagi seluruh

adalah memasukkan langkah

orang tua yang baru punya anak.

pencegahan kekerasan pada anak

Ketika masyarakat sadar akan

secara komprehensif ke dalam

keberadaan kekerasan pada anak

sistem peradilan. Sistem hukum

ini sebagai salah satu masalah

yang ada, baik peradilan anak,

mereka yang meresahkan, maka

pidana, dan perdata, seluruh

dengan sendirinya masyarakat

peraturan dan prosedurnya harus

sangat berkeingingan untuk

sedemikan rupa sehingga sensitif JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

57


dengan kebutuhan anak dan

Kedua,Pencegahan

keluarga. Tentu dalam hal ini harus

Sekunder ditujukan bagi ke-

ditunjang pula dengan jumlah

lompok masyarakat dengan risiko

tenaga hakim, pengacara, staf

tinggi dalam upaya meningkatkan

pengadilan terlatih yang memadai.

ketrampilan pengasuhan, ter-

Bagi masyarakat, keluarga,

masuk pelatihan dan layanan

atau orang tua diperlukan kebi-

korban untuk menjaga agar

jakan, layanan, sumberdaya, dan

perlakuan salah tidak terjadi pada

pelatihan pencegahan kekerasan

generasi berikut. Kegiatan yang

pada anak yang konsisten dan

dilakukan di sini di antaranya

terus menerus. Strategi pence-

dengan melakukan kunjungan

gahan

kesatu,

rumah bagi orang tua yang baru

Pencegahan Primer untuk semua

mempunyai anak untuk melakukan

orang tua dalam upaya me-

self assessment apakah mereka

ningkatkan kemampuan penga-

berisiko melakukan kekerasan

suhan dan menjaga agar perlakuan

pada anak di kemudian hari.

ini

meliputi

salah atau abuse tidak terjadi,

Ketiga, Pencegahan Tersier

meliputi perawatan anak dan

dimaksudkan untuk meningkatkan

layanan yang memadai, kebijakan

kemampuan pengasuhan untuk

tempat bekerja yang medukung,

menjaga agar perlakuan salah

serta pelatihan life skill bagi anak.

tidak terulang lagi, di sini yang

Yang dimaksud dengan pelatihan

dilakukan adalah layanan terpadu

life skill meliputi penyelesaian

untuk anak yang mengalami

konflik tanpa kekerasan, ke-

korban kekerasan, konseling,

trampilan menangani stress,

pelatihan tatalaksana stres.

manajemen sumber daya, mem-

Pada saat kasus kekerasan

buat keputusan efektif, komunikasi

pada anak ditemukan, sebenarnya

interpersonal secara efektif,

ada masalah dalam pengasuhan

tuntunan atau guidance per-

anak (parenting disorder) di

kembangan anak,termasuk pe-

belakang kejadian tersebut. Maka

nyalahgunaan narkoba.

dari itu, dasar dari strategi

58

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


pencegahan adalah tersedianya secara luas akses untuk mendapatkan informasi pengasuhan bagi para orang tua khususnya bagi mereka yang memiliki anak pertama. Di sisi lain, anak dengan segala

haknya

harus

pula

dimengerti dan dipahami para orang tua sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak tersebut. Semua usaha yang dilakukan dalam rangka mengubah perilaku orang tua agar melek informasi, pengasuhan

dan

hak

anak

membutuhkan upaya edukasi sejak dini dan terus menerus. Sehingga pendidikan sebagai bagian dari strategi pencegahan kekerasan pada anak menjadi sangat penting.

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

59


TATALAKSANA KOMPREHENSIF DAN DAMPAK KEKERASAN PADA ANAK MAKMUR SUNUSI

Kekerasan terhadap anak akan memunculkan stigma baik internal maupun ekternal pada diri korban, antara lain menyebabkan korban cenderung menyalahkan diri, menutup diri, menghukum diri, dan menganggap dirinya aib. Pendahuluan

gunung es ( the tip of

Tindak kekerasan ter-

iceberg )

mengingat

hadap anak merupakan

banyak

kasus

permasalahan yang cu-

tidak terlaporkan mau-

kup kompleks, karena

pun sengaja dirahasia-

mempunyai dampak ne-

kan

gatif yang serius, baik

aib, baik oleh korban,

karena

yang

dianggap

bagi korban maupun lingkungan

keluarga, maupun masyarakat

sosialnya.

sekitarnya.

Kekerasan terhadap Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun

merupakan pelanggaran HAM berat

2003 tentang Perlindungan Anak,

karena mengabaikan hak asasi

Pasal 4 menyebutkan bahwa

orang, mengakibatkan penderitaan

“Setiap anak berhak untuk dapat

fisik, mental, dan sosial, meng-

hidup, tumbuh, berkembang, dan

ganggu tumbuh kembang dan

berpartisipasi secara wajar sesuai

menghambat masa depan anak.

dengan harkat dan martabat

Menurut data Departemen

kemanusiaan, serta mendapat

Sosial, jumlah anak korban tindak

perlindungan dari kekerasan dan

kekerasan dan perlakuan salah

diskriminasi�.

pada tahun 2004 mencapai 48.526 kasus. Jumlah ini diyakini lebih banyak lagi, 60

seperti

fenomena

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


Fakta Tentang Anak

Bentuk tindak kekerasan

Anak memiliki karakteristik

terhadap anak dapat berupa

yang khas, yaitu Anak berbeda

penganiayaan fisik seperti dipukul,

dengan orang dewasa dan mereka

dijambak, ditendang, diinjak,

masih dalam proses pertumbuhan.

dicubit, dicekik, dicakar, dijewer,

Melindungi anak adalah investasi

disetrika, disiram air panas, dan

sosial untuk masa depan ke-

lain-lain. Kemudian kekerasan

berlanjutan pembangunan. Anak

psikis seperti dihina, dicaci maki,

merupakan representasi dari

diejek, dipaksa melakukan sesuatu

seluruh masyarakat sipil dan

yang tidak dikehendaki, dibentak,

mereka punya hak yang sama.

dimarahi, dihardik dan diancam.

Gagal memberikan perlindungan

Kekerasan seksual seperti di-

terhadap anak adalah gagalnya

perkosa, disodomi, diraba-raba alat

sebuah nilai etik peradaban

kelaminnya, diremas-remas payu-

manusia. Memberikan fokus pada

daranya, dicolek pantatnya, diraba-

perlindungan anak adalah mem-

raba pahanya, dipaksa melakukan

perbaiki nilai-nilai masyarakat

oral sex, dijual pada mucikari,

yang lebih menghargai keberadaan

dipaksa menjadi pelacur, dipaksa

anak. Tindak kekerasan terhadap

bekerja di warung remang-remang

anak adalah perilaku dengan

dan pelecehan seksual lainnya.

sengaja maupun tidak sengaja

Bentuk tindak kekerasan juga

(verbal dan non verbal) yang

dapat

ditujukan untuk mencederai atau

ekonomi diantaranya dipaksa

merusak anak, baik berupa

bekerja menjadi pemulung, di-

serangan fisik, mental sosial,

paksa menjadi pembantu rumah

ekonomi maupun seksual yang

tangga, dan dipaksa mengemis.

berbentuk

kekerasan

melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai

Dampak Kekerasan Anak

dan norma-norma dalam ma-

Dampak dari tindak kekerasan

syarakat, berdampak trauma

terhadap anak yang paling dirasa-

psikologis bagi korban.

kan yaitu pengalaman traumatis JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

61


yang susah dihilangkan pada diri

penyebab dan beban perma-

anak, yang mempengaruhi keada-

salahan yang demikian berat dalam

an fisik, psikologis maupun sosial.

diri para korban tindak kekerasan,

Selain itu kekerasan terhadap

menuntut diambilnya langkah

anak akan memunculkan stigma

penanganan yang holistik dan

baik internal maupun ekternal pada

komprehensif melalui pendekatan

diri korban, antara lain

menye-

interdisipliner, interinstitusional,

babkan korban cenderung menya-

dan intersektoral dengan dukungan

lahkan diri, menutup diri, meng-

optimal dari berbagai sumber dan

hukum diri, dan menganggap

potensi dalam masyarakat.

dirinya aib.

Di dalam Undang-Undang No.

Kecenderungan masyarakat

23 tahun 2003 tentang Per-

menyalahkan korban dan media

lindungan Anak, Pasal 59 me-

informasi yang tanpa empati mem-

nyebutkan bahwa “Pemerintah dan

beritakan kasus yang dialami

Lembaga Negara lainnya berke-

korban secara terbuka dan tidak

wajiban dan bertanggung jawab

menghiraukan hak privasi korban.

untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya

Faktor Penyebab & Upaya

adalah anak korban kekerasan fisik

Reduksi

dan/atau mental.

Kekerasan terhadap anak

Secara operasional, pemerin-

dapat disebabkan oleh berbagai

tah menindaklanjuti kebijakan

faktor antara lain masalah ke-

tersebut dalam Kesepakatan

miskinan, gangguan hubungan

Bersama antara Menteri Sosial RI

sosial keluarga dan komunitas,

No. 75/HUK/2002, Menteri Kese-

lemahnya kontrol sosial primer

hatan No. 1329/Menkes/SKB/X/

masyarakat dan hukum, pengaruh

2002, Menteri Negara Pemberda-

nilai sosial budaya di lingkungan

yaan Perempuan RI No. 14/Men PP/

dan keengganan masyarakat untuk

Dep. V/X/2002, dan Kepala

melaporkan kasus kekerasan anak

Kepolisian Negara RI No. B/3048/

yang terjadi. Kompleksitas faktor

X/2002 Tentang Pelayanan Terpadu

62

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


Korban Kekerasan Terhadap

bangkan prakarsa dan peran aktif

Perempuan dan Anak.

masyarakat dalam pembangunan

Dalam Pasal 7 ayat (3) SKB,

kesejahteraan sosial sebagai

mandat Depsos RI adalah satu,

investasi modal sosial. Ketiga,

menyiapkan SDM yaitu pekerja

mencegah dan mengendalikan

sosial dalam pelayanan masalah

serta mengatasi permasalahan

sosial korban kekerasan. Dua,

sosial,

memfasilitasi penyediaan Rumah

diharapkan dari proses industri-

Perlindungan (Protection Home)

alisasi, krisis sosial ekonomi,

dan Pusat Trauma (Trauma Cen-

globalisasi dan arus informasi.

ter) bagi korban kekerasan. Tiga,

Keempat, mengembangkan sistem

masyarakat dan

jaminan sosial dan perlindungan

Organisasi Sosial / LSM untuk

sosial. Dan kelima, memperkuat

peduli pada pelayanan korban

ketahanan sosial melalui upaya

kekerasan. Empat, mengem-

memperkecil kesenjangan sosial,

bangkan

panduan/pedoman,

dengan memberikan perhatian

standar dan prosedur pelayanan

kepada warga masyarakat rentan

sosial korban kekerasan. Lima,

dan

melakukan sosialisasi internal

pembinaan semangat kesetia-

kepada seluruh jajaran Depar-

kawanan sosial dan kemitraan.

mendorong

temen Sosial dan unit pelaksana teknisnya.

dampak

tidak

yang

beruntung

tidak

serta

Untuk mencapai visi dan misinya, Depsos RI menetapkan kebijakan dan strategi sebagai

Ruang Lingkup Tugas

berikut :

Departemen Sosial RI

a. Memperkuat kualitas dan

Departemen

Sosial

RI

jangkauan

pelayanan

serta

memiliki visi “Kesejahteraan Sosial

rehabilitasi perlindungan anak

oleh dan untuk semua� dan misinya

yang menekankan pada upaya

adalah pertama, meningkatkan

preventif, berorientasi pada

harkat dan martabat serta kualitas

keluarga, berbasiskan masyarakat,

hidup manusia. Kedua, mengem-

integratif, komprehensif dan JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

63


akuntabel.

iMengembangkan sistem informa-

b. Mengembangkan jaringan kerja

si yang menyediakan data dan

antara semua pihak yang terkait

informasi tentang perlindungan

dengan perlindungan anak.

anak.

c. Meningkatkan responsivitas

Disamping itu, Depsos RI juga

semua pihak terkait, baik peme-

memiliki program preventif Kam-

rintah maupun masyarakat dalam

panye Publik mengenai Pencegah-

upaya pencegahan pelanggaran

an dan Penanggulangan tindak

hak anak dan perlindungan bagi

kekerasan terhadap anak serta

anak-anak yang membutuhkan

pemberdayaan keluarga dan

perlindungan khusus.

komunitas (Ekonomi, Sosial,

d. Pemberian jaminan dan perlin-

Budaya, Agama). Kemudian pro-

dungan kepada anak-anak yang

gram rehabilitasi sosial yang

membutuhkan perlindungan khu-

meliputi tempat perlindungan

sus untuk terjaminnya peme-

sementara (Temporary Shelter),

nuhan hak-hak mereka.

Rumah Perlindungan Sosial Anak

e. Penyediaan perangkat hukum

(RPSA), dan Panti Perlindungan

dan penegakannya yang terkait

dan Rehabilitasi untuk Anak Korban

dengan perlindungan anak.

Tindak Kekerasan. Lalu program

f. Revitalisasi lembaga yang terkait

Reintegrasi Sosial yang antara lain

dengan permasalahan anak yang

penjajagan keluarga/keluarga

membutuhkan perlindungan khu-

pengganti, kontrak sosial khusus

sus.

untuk keluarga/keluarga peng-

g. Peningkatan kesadaran dan

ganti, pendampingan oleh pekerja

partisipasi masyarakat maupun

sosial, monitoring berkala terhadap

lembaga dalam upaya perlindung-

proses kemajuan anak dan evaluasi

an anak.

pencapaian tujuan serta terminasi

h. Meningkatkan kerjasama antara

bilamana keluarga/keluarga peng-

lembaga pelaksana perlindungan

ganti sudah dapat melakukan

anak baik lokal, nasional, regional

fungsi dan perannya dengan baik.

maupun internasional. 64

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


Pola Penanganan

Anak), KPAI (Komisi Nasional

Prinsip penanganan kasus

Perlindungan Anak Indonesia), LPA

kekerasan anak sesuai KHA yaitu

(Lembaga Perlindungan Anak),

non diskriminasi, kepentingan

Organisasi Sosial (DNIKS, BKKKS,

terbaik anak, menghormati penda-

LKKK), LSM/NGO, Perguruan

pat anak, dan mengutamakan hak

Tinggi, Dunia Usaha, Pramuka, dan

anak demi kelangsungan hidup dan

Karang Taruna.

tumbuh kembang anak. Metode pendekatan yang

Indikator Keberhasilan

dapat digunakan adalah pendekat-

Indikator keberhasilan pena-

an kesejahteraan sosial yang di-

nganan kekerasan terhadap anak

lakukan secara terencana, terorga-

dilihat dari sisi anak adalah

nisasi dan berkelanjutan meliputi

sembuhnya trauma anak, baik fisik

pendekatan Katalis, Informatif,

maupun psikis, penempatan anak

Konsultatif dan Partisipatif.

dalam keluarga sendiri, keluarga

Penyelenggaraan penanganan

asuh, keluarga angkat atau panti

kasus kekerasan pada anak dilaku-

sosial asuhan anak berdasar pada

kan oleh Instansi Pemerintah

kepentingan yang terbaik untuk

terkait baik yang berada di pusat

anak. Kemudian terpenuhinya

maupun didaerah seperti Depar-

semua kebutuhan fisik, mental dan

temen Sosial, Departemen Kese-

sosial secara optimal, semakin

hatan, Departemen Pendidikan

meningkatnya kemampuan anak

Nasional, Departemen Agama,

untuk

Departemen Tenaga Kerja dan

lingkungan sosialnya.

berinteraksi

dengan

Transmigrasi, Kementrian Pember-

Sedangkan dilihat dari sisi

dayaan Perempuan, Kepolisian,

orang tua atau keluarga, indikator

Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga

keberhasilan penanganan kekeras-

Legislatif. Selain itu juga dilakukan

an pada anak tercermin pada

oleh Lembaga dan Organisasi

terpenuhinya semua kebutuhan

Kemasyarakatan seperti Komnas

fisik, mental, sosial dan ekonomi

PA (Komisi Nasional Perlindungan

secara optimal sehingga memungJURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

65


kinkan untuk melaksanakan peran sosial orang tua/keluarga secara

perlu diberdayakan. Disamping itu diperlukan

peranan

untuk melakukan kampanye sosial

pengasuhan dan perlindungan

terhadap orang tua untuk lebih

anak. Selanjutnya terpecahkannya

meluangkan waktu untuk mera-

masalah dalam interaksi dengan

wat, mendidik serta mengawasi

anak dan komunitas sehingga

anak-anaknya dan mengetuk

memungkinkannya untuk melaksa-

nurani pihak-pihak yang ber-

nakan peranan sosial orang tua/

hubungan dengan kehidupan anak,

keluarga secara wajar.

agar tidak hanya memikirkan

wajar,

khususnya

Bagi umum, keberhasilan

kepentingan

orang dewasa saja

penanganan terlihat dari mening-

dan mengeksploitasi mereka,

katnya partisipasi masyarakat,

namun juga kebutuhan dan hak-

khususnya Organisasi Sosial/

hak anak yang harus dipenuhi dan

Lembaga Swadaya Masyarakat

dihormati.

dalam berbagai aspek perlindungan anak. Kemudian meningkatnya dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan anak, serta meningkatnya kemampuan profesional semua pihak yang mengelola dan melaksanakan berbagai bentuk perlindungan anak. Penutup Untuk mereduksi kemungkinan suatu keluarga mengeksploitasi anaknya, baik ekonomi maupun sosial, maka keluarga tidak mampu

66

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ANAK NORMAL ATAU MENYIMPANG ? YAN PRASETYO

Ada lima aspek perkembangan yang harus dikuasai meliputi perkembangan fisik, kognitif, psikososial, psikoseksual dan moral.

Pengetahuan menge-

Keempat, lama berlang-

nai perkembangan anak di-

sungnya

tiap

tahapan

perlukan agar seseorang

dipengaruhi oleh faktor in

dapat bekerja dengan anak

ternal / individu / nature

dan menangani masalah

( konstitusi genetik /

anak.

biologik).

Istilah “perkembangan” me-

Kelima, dalam tiap tahapan

ngandung beberapa pengertian

terdapat “kebutuhan-kebutuhan

pokok antara lain pertama, proses

perkembangan (developmental

penyesuaian (adaptasi) dari anak

needs)”

sampai dewasa dengan pelbagai

perkembangan (developmental

tuntutan kehidupan dan lingkung-

tasks)”

an dimana ia hidup.

merupakan karakteristik masing-

Kedua, proses perubahan dari suatu keadaan yang lebih rendah

dan yang

“tugas-tugas berbeda,

dan

masing tahapan itu. Keenam,

tiap

tahapan

ke keadaan yang lebih tinggi

mempunyai “titik kritis”, yaitu

hirarkinya, baik kuantitas maupun

suatu

kualitas. Ketiga, proses perubahan

kebutuhan perkembangan dalam

itu mengikuti suatu pola tertentu

tahapan tersebut

yang terdiri dari tahapan-tahapan

tercapai agar perkembangan dapat

dengan urutan tertentu dan

berlanjut secara optimal.

bersifat universal.

masa

kritis

dimana

sudah harus

Ketujuh, taraf keberhasilan JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

67


perkembangan yang dicapai pada

tekanan dan tegangan yang akan

tiap tahapan merupakan hasil dari

dialami anak akan semakin besar,

interaksi dinamik antara “nature

sehingga proses perkembangan

dan nurture�.

akan mengalami banyak kesulitan.

Ada lima aspek perkembangan

Tekanan dan tegangan yang

yang harus dikuasai meliputi

terkait langsung / tidak langsung

perkembangan fisik, kognitif,

dengan proses perkembangan

psikososial, psikoseksual dan

yang harus dilaluinya, disebabkan

moral. Anak adalah individu yang

oleh tuntutan / kebutuhan yang

sedang dalam masa perkembang-

timbul dari dalam diri anak dan

an yaitu suatu masa dimana terjadi

tuntutan yang timbul dari tuntutan

perubahan-perubahan yang sangat

lingkungan sosial terkait dengan

besar dan cepat dalam pelbagai

peran anak.

kebutuhannya, baik yang terkait

Faktor-faktor yang berpenga-

dengan tuntutan lingkungan

ruh dalam membantu atau meng-

dimana ia hidup maupun tuntutan

hambat proses perkembangan

yang terkait dengan umur (fase

anak antara lain :

kehidupan).

a. Faktor Organobiologik, keadaan

Kekhususan anak berkaitan

organik otak dan susunan saraf,

dengan dua faktor utama yaitu

merupakan faktor genetik/tem-

pertama, Dependensi atau keter-

peramen.

gantungannya yang besar terhadap

b. Faktor Psikoedukatif, ber-

lingkungan. Semakin lingkungan

hubungan dengan pola asuh dalam

itu sensitif terhadap kebutuhan

keluarga, pendidikan formal dan

anak, semakin ia kondusif untuk

non formal lainnya.

membantu anak melalui proses

c. Faktor Sosiokultural, berkaitan

perkembangannya dengan baik.

dengan nilai dan norma budaya

Dan sebaliknya, semakin lingkung-

masyarakat, keadaan sosial,

an tidak sensitif akan kebutuhan

ekonomi dan politik.

anak, semakin banyak konflik akan

Berikut contoh proses perkem-

terjadi, dan dengan demikian

bangan anak hingga usia sekolah,

68

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


yang mendeskripsikan ciri-ciri

regulasi internal yang kacau,

“normal� (adaptif) atau “menyim-

fisiologi tubuh tidak menentu,

pang� (maladaptif) dengan meng-

mudah terangsang secara berlebih-

gunakan dasar-dasar teori perkem-

an (hyperexcitable), menarik diri,

bangan psikososial dan kognitif.

apatis, tidak ada keterlibatan/

Anak usia 0-2 tahun, membu-

respon afektif/motorik dengan

tuhkan perkembangan homeosta-

orang lain dan kemampuan

sis, diferensiasi, somatopsikologik

sensomotorik tidak harmonis.

(sensorimotor), dependency,

Lingkungan yang maladaptif

safety & security dan attachment

terlihat kacau, berbahaya, abusive,

mutual recognition. Kemampuan

hiper/hipostimulatif, hubungan/

anak yang adaptif, terlihat pada

interaksi personal yang dingin,

keseimbangan regulasi internal

jauh, ambivalen, hostil, tidak

(fisiologik, sensitivitas, respon-

komunikatif,

sivitas), respons Afektif-Interaktif

menyalahartikan signal-signal

yang multi Sistim Contigent

komunikasi anak.

tidak

sensitif/

terhadap pengasuh, serta ke-

Anak usia 2-6 tahun, mempu-

mampuan sensomotorik semakin

nyai tugas/kebutuhan perkem-

berkembang & bertujuan (dife-

bangan meningkatkan integrasi

rensiasi personal, benda, gerak).

dan koordinasi, diferensiasi senso-

Lingkungan yang adaptif

motorik, mengembangkan otonomi

tercermin pada sikap keterlibatan

dan inisiatif serta meningkatkan

yang menyenangkan penuh ha-

diferensiasi representasi simbolik

rapan, dedikasi, protektif, sayang.

dunia objek dan peristiwa (bahasa,

Kemudian merangsang interaksi

imajinasi, fantasi), sifat egosentrik

yang melibatkan semua sistim

menjadi

(sensorimotor-afektif) serta res-

terbatas. Anak yang adaptif

ponsif dan prediktif terhadap sig-

memiliki kemampuan sensomoto-

nal-signal komunikasi anak.

rik yang lebih kompleks, ter-

Sebaliknya, kemampuan anak

integrasi dan inovatif, keras kepala,

yang maladaptif ditandai dengan

oposisional, banyak bertanya, ide

kebersamaan

yang

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

69


dan fantasi, perhatian besar pada

anak, menghambat otonomi dan

dunia dongeng, bermain simbolik-

inisiatif anak, sangat membatasi

imitatif (pretend play), interaksi

imajinasi, bermain, berhubungan

afektif interpersonal meningkat,

dengan orang lain.

namun melakukan kegiatan bersama (bermain) masih terbatas.

Anak usia 6-12 tahun, mempunyai tugas dan kebutuhan

Kondisi lingkungan yang

perkembangan pengoperasian

adaptif memiliki ciri mengagumi

sistim representasional simbolik

otonomi dan inisiatif anak, toleran,

yang lebih kompleks, Task Comple-

tegas tapi suportif, Tut Wuri

tion Ability, meningkatkan di-

Handayani, kesiapan emosional

ferensiasi pelbagai kegiatan/tugas

menghadapi fluktuasi progresi-

yang berhasil karya, meningkatkan

regresi anak, membantu anak

hubungan interpersonal yang

menghadapi realitas “law & order�

bermakna dan luas dengan orang

dalam kehidupan.

lain (companionship, sharing).

Anak yang maladaptif memi-

Kemampuan

anak

yang

liki kemampuan pola perilaku dan

adaptif mampu menyelesaikan

afek yang tidak sesuai/serasi,

tugas secara operasional dan

sempit, kaku, stereotipik, menarik

tuntas. Perhatian/daya tarik pada

diri, terlalu pasif, penurut, ke-

diferensiasi tugas/kegiatan yang

lengketan pada pengasuh cemas

lebih luas. Kemudian mampu

berpisah, hiperagresif, fluktuasi

membedakan imagery dan realitas,

afek yang kacau, tidak komunikatif,

kagum pada idola di luar orang tua,

kurang kontak dengan orang lain

keinginan berteman (hubungan

disekitarnya.

teman sebaya), dan lebih mampu

Lingkungan yang maladaptif

untuk menunda pemuasan segera.

terlalu intrusif, mengatur, me-

Lingkungan yang adaptif akan

larang/mengekang inkonsisten,

membantu, mendorong anak

punitif, terlalu menuntut anak

memperluas diferensiasi represen-

diluar kemampuannya, terlalu

tasi simbolik. Mendorong anak

khawatir dan takut pada otonomi

untuk asertif dan ekspresif,

70

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


membantu anak memantapkan

inkonsisten dalam disiplin (terlalu

norma-norma sosial (“law & or-

permisif-terlalu punitif), memper-

der”), mendorong dan membantu

tahankan ikatan simbiotik dengan

anak dalam pelbagai “ekperimen-

orang tua, melarang atau terlalu

tasi” yang sesuai dengan fase

melibatkan anak dalam kompetisi,

perkembangan (ketrampilan sko-

tuntutan pendidikan diluar batas

lastik dan extraskolastik, teknologi,

kemampuan anak dan memakai

hubungan interpersonal).

anak untuk kepuasan narsistik

Anak yang maladaptif tidak

orang tua.

memiliki kemampuan elaborasi

Setiap pendekatan klinis

representasi simbolik, kemampuan

untuk mengerti normal atau

operasional tidak berkembang

menyimpangnya perkembangan

baik, bermasalah dalam mengikuti

anak harus dimulai dengan

pelajaran sekolah, “Sense of Self”

melakukan assessment dari semua

tidak terdiferensiasi, sempit, kaku.

faktor itu dan difokuskan secara

Egosentrik dalam hubungan

lebih spesifik pada yang terkait

dengan orang lain, hubungan

dengan penanganan anak sehari-

afektif dangkal, menarik diri, tidak

hari.

ada ketertarikan pada hubungan teman sebaya, tidak tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bervariasi, masalah dalam kemandirian yang sesuai dengan fase anak. Lingkungan yang maladaptif ditandai dengan takut atau menyangkal kebutuhan anak untuk semakin mandiri, kompetitif, memperluas kesenangan akan kegiatan yang bervariasi. Kemudian kurang menghargai prestasi anak, dingin dan tidak peduli, JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

71


POLA PENGASUHAN ANAK YANG TEPAT ROSEMINI AP

Tujuan utama pengasuhan anak adalah merawat (memberi makan, membersihkan, dan melindungi), sosialisasi (mengajarkan perilaku yang umum dan sesuai dengan aturan dalam masyarakat), mengkomunikasikan afeksi, nilai-nilai, minat, perilaku dan kepercayaan pada anak. Rawat vs Asuh

anak-anaknya.

Merawat anak dapat diartikan memberikan ma-

Tujuan Pengasuhan

kan, membersihkan dan

Tujuan utama pengasuhan

melindungi anak. Sedang-

anak adalah merawat

kan mengasuh, selain me-

(memberi makan, mem-

rawat juga mengkomunikasikan

bersihkan

afeksi, menanamkan nilai-nilai dan

sosialisasi (mengajarkan perilaku

kepercayaan pada anak.

yang umum dan sesuai dengan

Pengasuhan dapat diartikan

aturan

dan

dalam

melindungi),

masyarakat),

sebagai proses interaksi total

mengkomunikasikan afeksi, nilai-

antara orang tua dengan anak,

nilai, minat, perilaku dan keper-

yang mencakup proses peme-

cayaan pada anak.

liharaan (pemberian makan, mem-

Pengasuhan anak bukan

bersihkan dan melindungi) dan

hanya kewajiban orang tua, tapi

proses sosialisasi (mengajarkan

juga orang-orang yang ada

perilaku yang umum dan sesuai

disekitarnya karena menyangkut

dengan aturan dalam masyarakat).

masa depan anak.

Proses ini melibatkan juga bagaimana pengasuh mengko-

Masalah Pengasuhan

munikasikan afeksi, nilai, minat,

Kesulitan yang dihadapi da-

perilaku dan kepercayaan kepada

lam pengasuhan anak antara lain

72

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


tidak siap untuk punya anak, faktor

tidak memberikan gizi cukup,

sosial ekonomi, faktor latar

rumah yang tidak layak, mem-

belakang pendidikan, jumlah anak

berikan pakaian yang tidak layak,

yang terlalu banyak, perbedaan

tidak memberi pengobatan saat

gaya mengasuh antara suami dan

anak sakit, dll.

istri, ketidakpuasan terhadap

Keempat, kekerasan emosi

kondisi anak (jenis kelamin, fisik,

(Emotional Abuse), adalah segala

dll). Kesulitan - kesulitan tersebut

tingkah laku atau sikap yang

diatas dapat menjadi pemicu

mengganggu kesehatan mental

terjadinya kekerasan terhadap

anak atau perkembangan so-

anak. Bentuk - bentuk kekerasan

sialnya. Misalnya tidak pernah

pada anak dapat berupa pertama,

memberikan pujian/reinforcement

kekerasan fisik (physical abuse),

yang positif, membandingkannya

yaitu bentuk kekerasan yang

dengan anak yang lain, tidak per-

sifatnya bukan kecelakaan yang

nah memberikan pelukan atau

membuat anak terluka. Contoh :

mengucapkan “aku sayang kamu�

menendang, menjambak (menarik rambut), menggigit, membakar,

Gaya Pengasuhan Ada beberapa gaya pengasuh-

menampar, dll. Kedua, kekerasan seksual

an terhadap anak antara lain :

(sexual abuse), yakni segala

1. Induction, mempunyai pene-

tingkah

kanan

laku

seksual

yang

aturan

cukup

tegas,

dilakukan antara anak dan orang

menunjukkan rasa tidak senang

dewasa. Misalnya pelacuran anak-

dalam menghadapi perilaku anak

anak, intercourse, pornografi,

yang tidak baik, menunjukkan rasa

eksibionisme, oral sex, dll.

senang dan mendukung, bila anak

Ketiga, mengabaikan (Ne-

melakukan sesuatu yang baik.

glect) yaitu salah satu bentuk

Peraturan dikomunikasikan dengan

kekerasan dimana orang tua/orang

jelas (komunikasi dua arah),

dewasa tidak dapat menyediakan

hangat, responsif terhadap ke-

kebutuhan fisik anak. Contohnya

butuhan anak, mengharapkan JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

73


kematangan anak dan perilaku

pengasuhan yaitu :

mandiri pada anak sesuai dengan

a. Ke-4 gaya pengasuhan yang

usia anak.

dimiliki oleh orang tua, semuanya

2. Responsiveness, peraturan

diperlukan.

tidak dipaksakan, peraturan tidak

b. Gaya pengasuhan harus sesuai

dikomunikasikan dengan jelas,

dengan situasi dan lingkungan,

menyerah

kepribadian anak dan kepribadian

pada paksaan, re-

ngekan dan tangisan anak. Pe-

orang tua.

nerapan disiplin tidak konsisten,

c. Orang tua tidak memaksakan

tidak menuntut anak untuk

kehendak tetapi lebih mengajar

mandiri, menerima tingkah laku

dan berdialog dengan anak, sesuai

yang buruk, relatif hangat.

dengan usia anak.

3. Demandingness, penekanan

d. Lihat apa yang mau diajarkan.

pada peraturan cenderung kaku,

e. Menggunakan konsekuensi

menghukum perilaku anak yang

bukan punishment dan reward.

buruk. Peraturan tidak secara jelas

Kiat menghadapi stress saat

dikomunikasikan dengan anak.

pengasuhan anak dapat dilakukan

Tidak mendengar atau acuh pada

dengan menyisihkan waktu untuk

pendapat atau keinginan anak.

diri sendiri. Lalu kenali karakter/

Terus menerus menekankan

keunikan tiap anak agar perlakuan

peraturan dengan paksaan, kurang

yang diberikan lebih sesuai.

hangat dan tegas.

Luangkan waktu “berdua� dengan

4. Modeling, penekanan pada

pasangan. Miliki selera humor agar

keteladanan, peraturan ditunjuk-

suasana rumah lebih ceria.

kan pada anak, peka, hangat dan

Memandang sesuatu hal jangan

memiliki rasa empati.

dibesar-besarkan.

Dari keempat pola pengasuhan diatas, biasanya orang tua

Tips Mengasuh Anak

menggunakan gaya pengasuhan

Ada beberapa tips untuk

secara kombinasi. Ada beberapa

orang tua dalam mengasuh anak

kiat dalam menggunakan gaya

sebagai berikut :

74

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


1. Buka kesempatan untuk berdiskusi dan berdialog dengan anak. 2. Orang tua dan anak harus memperluas wawasan melalui buku, televisi, majalah dan media lain. 3. Menstimulasi anak tidak dengan ancaman atau hukuman. Namun dengan membantu anak memahami tujuan/keuntungannya, bila ia melakukan sesuatu. 4. Untuk mengembangkan disiplin pada anak, ada ketentuan prinsip utama yang jelas. Namun tetap ada kelenturan dari aturan. 5.

Bangunlah

self-esteem,

sehingga anak mampu mengontrol diri dan juga dapat bebas berkreasi. 6. Jangan mencela, melabel, menggeneralisasi dan menganggap anak sebagai obyek.

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

75


LCKI

& Aktivitas 2006 Sebagai Lembaga yang berdiri kurang lebih setahun yang lalu, LCKI senantiasa berusaha untuk dapat berperan secara aktif dalam mewujudkan masyarakat yang terhindar dari kejahatan dan ketidaktertiban dan bertekad menjadi partner yang efektif dalam bersama-sama mencegah kejahatan. Lembaga Cegah Kejahatan

Menteri Luar Negeri, Menteri

Indonesia yang disingkat dengan

Hukum & HAM dan Mahkamah

LCKI berpusat di Jakarta sebagai

Agung.

organisasi yang berafiliasi dengan

Selain

itu

juga

telah

Asia Crime Prevention Foundation

dilaksanakan penandatangan

(ACPF) yang berkedudukan di

Memorandum of Understanding

Tokyo, Japan, bertekad untuk

(MOU) dengan Lembaga Penelitian,

menjadi partner yang efektif baik

Pendidikan

dengan organisasi pemerintah

Ekonomi Sosial (LP3ES), Univer-

maupun non pemerintah dalam

sitas Bhayangkara Jakarta Raya

bersama-sama mencegah ke-

dan Persatuan Purnawirawan Polri

jahatan.

(PP POLRI).

dan

Penerangan

Dalam usahanya memba-

Tekad untuk dapat berperan

ngun jaringan dan komunikasi

dalam pencegahan kejahatan di

serta sosialisasi dengan per-

berbagai bidang, sebagai langkah

orangan maupun kelompok ma-

awal dalam prakteknya LCKI telah

syarakat selama tahun 2006,

mengadakan beberapa seminar

beberapa aktivitas yang telah

antara lain Seminar Pencegahan

dilakukan diantaranya beraudiensi

Kejahatan di bidang Asuransi

kepada Presiden RI, Menko-

bekerjasama dengan Federasi

polhukam, Kapolri, Jaksa Agung,

Asosiasi Perasuransian Indonesia

76

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


(FAPI), Seminar Internasional

Sesuai dengan salah satu

“Menggalang Kerjasama Inter-

misinya yaitu melakukan ker-

nasional Memerangi Terorisme

jasama internasional dalam

dimana dihadiri oleh hampir 40

pencegahan kejahatan, LCKI telah

negara peserta dan hasilnya telah

bekerjasama dengan Edith Cowan

dilaporkan oleh ACPF ke United

University (ECU) dari Australia

Nations, Seminar Nasional Ke-

dengan mengadakan workshop

kerasan Terhadap Anak beker-

mengenai Konsultan Management

jasama dengan UNICEF, Pengurus

Security.

Ikatan Dokter Anak

Disadari bahwa hanya

Indonesia (PP IDAI), Children

dengan mengadakan seminar saja

Multicultural

(CMC),

belumlah cukup untuk mewu-

Universitas Bhayangkara Jakarta

judkan visi dan misinya, sehingga

Raya dan DERAP Warapsari serta

diharapkan kedepan lembaga ini

seminar mengenai Money Laun-

dapat berkiprah yang lebih konkret

dering.

dalam mewujudkan

Pusat

Center

Selain itu LCKI juga

masyarakat

mengadakan kerjasama dengan

yang bermartabat, tertib, damai,

Japan International Cooperation

aman

Agency (JICA) dalam penelitian

demokratis yang terhindar dari

keamanan di Maluku. Kemudian

kejahatan dan ketidaktertiban

sebagai tuan rumah konferensi

(Crime and Disorder) sesuai

internasional

dengan tujuan akhir yang hendak

Pencegahan

ACPF

tentang

Kejahatan

dan

Peradilan Pidana. Disamping itu sebagai

dicapai

dan

tenteram

serta

yaitu Sejahtera Tanpa

Kejahatan (Prosperity Without Crime).

bentuk simpati kepada saudarasaudara yang terkena musibah gempa bumi, LCKI juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami bencana di Yogya dan Klaten. JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

77


Jakarta Declaration adopted by the 11th Asia Crime Prevention Foundation World Conference on Crime Prevention and Criminal Justice held in Jakarta, Indonesia, 20 to 22 November 2006 THE 11TH ASIA CRIME PREVENTION FOUNDATION WORLD CONFERENCE Having assembled at the Eleventh Asia Crime Prevention Foundation World Conference on Crime Prevention and Criminal Justice to further advance cooperation against transnational organized crime, corruption, the prevention of terrorism, and the treatment of offenders; Grateful to the Government of Indonesia for its contribution to the ACPF World Conference on Crime Prevention and Criminal Justice; Re-iterating our commitment to the Millennium Development Goals, particularly as they relate to the issue of crime and justice; Welcoming the Bangkok Declaration adopted by the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice1; Expressing our serious concern in view of the growing dimensions of organized crime, both at the national and transnational levels, including illicit drug trafficking, migrant smuggling, trafficking in persons, arms trafficking, cyber crime, corruption, and terrorism; Acknowledging the negative impact of corruption in undermining the economic, cultural, social, political and civil development; Expressing our concern about the growth of terrorist activities and the threats it poses to peace and security in the world; Welcoming the adoption by the United Nations General Assembly of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy and Plan of Action2; 78

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


Recalling the report on the ACPF International Seminar on Crime Prevention “Building International Cooperation against Terrorism�3, organized in Jakarta in 2006 by the Indonesia Crime Prevention Foundation; Acknowledging the complex links between the control and prevention of terrorism and the protection of human rights; Concerned about the inter-linkages between terrorism, organized crime, money laundering and corruption; Recalling that enhancing dialogue among civilizations, promoting tolerance, preventing the indiscriminate targeting of different religions and cultures and addressing development issues and unresolved conflicts will contribute to the further enhancement of international cooperation as a key element to combat terrorism in all its forms; Concerned that by 2007 more than half of the entire world population is expected to be living in urban areas, and about four percent of them living in some twenty mega-cities with more than ten million people, leading to specific forms of urban crime; Recalling that criminal justice actions and reforms must continue to meet the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice, so as to uphold the rights of victims and offenders; Noting prison overcrowding, limitations of the institutional treatment and care, and insufficient mechanisms for the rehabilitation of offenders, prevailing in many countries of the region; Noting further the restricted use of non-custodial measures; Recalling the work of the previous ACPF World Conferences, as reflected in its outcome documents, focusing particularly on the impact that globalization may have in terms of, inter alia, the quality of criminal justice administration, and the growth of transnational organized crime4, the commitment to contribute to the overall United Nations programme in the pursuit of human development, security and poverty eradication5, and stressing the impact of criminal justice in the alleviation of extreme poverty6; JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

79


Welcoming the creation of the International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA), and the holding of its First Annual Conference and General Meeting in Beijing, China in 2006; Appreciating the close cooperation between ACPF and the Institutes of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network, in particular the United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI); Reiterating that the ultimate goal of the ACPF is “Prosperity Without Crime�; Now, therefore, concludes the following: I. Comprehensive Countermeasures in Combating Transnational Organized Crime We: Welcome the progress made by the countries party to the Convention against Transnational Organized Crime and its three supplementary protocols in implementing the provisions of these instruments7; Call upon all countries to take all necessary steps to become without delay a party to the Convention against Transnational Organized Crime and its protocols; Take note of the criteria set by the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime in determining the needs and priorities for technical assistance, including criminalization of offences, international cooperation, including confiscation, extradition and mutual legal assistance, with particular attention to the awareness and training of criminal justice practitioners, victims assistance and witness protection , and assistance in the form of subregional and regional workshops; Pledge our support to the Conference of the Parties, and in particular the countries of the Asian region, and express our readiness to promote the 80

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


Convention and its protocols; Call upon the countries of the region to give priority to criminalizing the offences established under the United Nations crime conventions, with penalties adequate to the seriousness of the crime; Further call upon the countries of the region to actively engage on mutual legal assistance, extradition and other criminal justice cooperation, and to update, modernize and simplify related bilateral or (sub-)regional agreements, or, in the absence of such agreements, to use the United Nations crime conventions as the legal basis for their cooperation; Recommend to expand and further disseminate training tools designed to facilitate the application of the provisions of the Convention for criminal justice practitioners, such as the ‘mutual legal assistance request writer tool’ developed by the United Nations Office on Drugs and Crime, and develop similar tools for other areas such as extradition, money laundering, forfeiture and recovery of assets; Stress the importance of countries of the region to address all forms of trafficking in persons, whatever the type of exploitation, and to consider measures to reduce the demand for trafficked victims, and underline the relevance of providing full assistance to victims of trafficking and their families, and special measures for the protection of victim-witnesses; Call upon the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to include the issue of urban crime prevention with a special focus on youth into its agenda and to review the manifestations and scope of urban crime and possible counter-measures; and to consider this topic for discussion at the 12th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice; Note that cybercrime has emerged as a major concern not only for the region, but at a global scale8 and recommend that countries - review the adequacy of existing legislation and regulations to address the particular nature of cybercrime, and facilitate investigation, prosecution and international cooperation; - enhance cooperation to prevent, investigate and prosecute high-technology and computer-related crime, including by developing partnerships JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

81


with the private sector; - carry out such measures on the basis of strict guidelines and with rigorous oversight to ensure adherence to rule of law principles, particularly those related to privacy; - coordinate efforts at the international and regional levels to counter cybercrime related to terrorism on the Internet; Reiterate our readiness and continued commitment to assist governments and other relevant entities in their efforts to fully implement the provisions of the United Nations crime conventions, including reviewing penal law and criminal procedure.

2. International Cooperation in the Fight against Terrorism We: Reaffirm that terrorism cannot and should not be associated with any religion, nationality, civilization or ethnic group; Recall Security Council Resolution 1373 (2001), calling upon States to cooperate bilaterally and multilaterally, particularly paragraph 2(f), in affording each other the greatest measure of assistance in connection with criminal investigations or criminal proceedings relating to the financing or support of terrorist acts, including assistance in obtaining evidence in their possession necessary for the proceedings; Call upon governments of the region to fully support and implement the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy and Plan of Action, and encourage the United Nations, international, regional and subregional organizations, as well as NGOs and civil society to actively engage in this undertaking; Call upon countries, in line with the above mentioned Global Strategy, to take urgent action to prevent and combat terrorism, in particular - To take all necessary action to become parties without delay to the existing international instruments against terrorism, - To continue efforts to conclude a comprehensive convention on in82

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


ternational terrorism; - To render international cooperation and other measures to prevent and combat terrorism in compliance with international law, in particular human rights law, refugee law and humanitarian law; - To put in place systems of assistance that address the needs of victims of terrorism and their families; - To find, deny safe haven and bring to justice, on the basis of the principle of extradite or prosecute, any person involved in terrorist acts; - To conclude and implement mutual legal assistance and extradition agreements, and exchange timely and accurate information; - To enhance cooperation to combat money laundering and the financing of terrorism; Encourage relevant regional and subregional organizations to create or strengthen counter-terrorism mechanisms and centres; Recall that timely and full realization of the Millennium Development Goals, the eradication of poverty, the promotion of sustained economic growth, good governance and the provision of rule of law, sustainable development and global prosperity for all are important measures to be taken into account in any terrorism prevention strategy; Underline the importance of open dialogue and interaction between countries, cultures and faiths, to address the root causes terrorism. 3. Prevention of Corruption Towards the Trust in the Rule of Law and the Sound Development of Society We: Acknowledge the detrimental impact of corruption on both rule of law and sustainable development of society; Welcome the entry into force of the United Nations Convention Against Corruption and strongly encourage countries to take all necessary steps to become a party to the Convention as a matter of priority; Urge all countries of the region to actively participate in the upcoming JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

83


first session of the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Corruption; Pledge our support for the Conference of the Parties as well as any forthcoming review mechanism on the implementation of the instrument; Welcome the Declaration of the First Annual Conference and General Meeting of the International Association of Anti-Corruption Authorities; Highlight the need for international cooperation in preventing and combating corrupt practices and the transfer of assets of illicit origin, including money laundering, as well as for asset recovery consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption,9 and encourage countries to conclude and implement mutual legal assistance and extradition agreements; Call upon all countries in the region to actively engage in implementing concrete anti-corruption measures and public sector management practices, based on the rule of law, transparency and accountability, leading to a culture of integrity, and respect for the rights of all citizens; Recognize the lack of scientific methods of measuring corruption and the urgent need for accurate and objective data on its occurrence and impact, as well as methodologically sound analysis at the national and international levels, and thus recommend to develop the necessary measurement tools; Urge anti-corruption authorities to devote attention to the collection and analysis of relevant data, statistics and other information; Highlight the necessity to further enhance public awareness on the issue of corruption, and underline the important role of non-governmental organizations and media in this field; Recommend the creation of independent ‘watchdog bodies’ to ensure the accountability and transparency of public and private institutions and invite all countries to ensure and promote the integrity and independence of anti-corruption bodies fully immune from political influence; 84

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


Solicit the engagement of countries to promote a culture of integrity and accountability in both public and private sectors, and to foster high standards of moral and legal integrity among prosecution services and the judiciary; Re-confirm ACPF’s offer of assistance to countries in the region to provide legal expertise and facilitate the implementation of the crime conventions, including legislative frameworks and institutional conditions, to countries in the region so requiring, and pledge to cooperate with governments, non-governmental organizations, civil society and the private sector alike in a comprehensive approach in the prevention of corruption. 4. Endeavours and Best Practices for the Treatment of Offenders, including Restorative Justice We: Re-confirm our commitment to maintaining fair and efficient criminal justice institutions and policies; Reaffirm the critical importance of implementing, monitoring and evaluating existing United Nations instruments on the treatment of offenders, juvenile justice, and non-custodial measures, including the Basic Principles on Restorative Justice10 Recognize the efforts made in the region related to the issue of restorative justice, and call for collection and dissemination of promising practices and promoting the experiences of Asian countries in introducing and applying restorative justice principles; Call upon Governments to create the necessary legislative and administrative framework for the application of non-custodial measures, including restorative justice, to provide training and information on such measures to all relevant criminal justice practitioners, including law enforcement, prosecutors, judges and prison administrators, lawyers, as well as local community leaders, social workers, members of NGOs and civil society and other relevant actors involved,

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

85


Call for a strong coalition and continuous partnership between the concerned government institutions, NGOs and local institutions in assisting and mediating between victims, community and offenders, and suggest to create guidelines, including those on victim participation and general parameters for restorative justice, taking into account the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power11; Express concern about prison overcrowding, still prevailing in many countries, with serious implications for prison administration and prison health, for inmates, their families, and indirectly for the public at large; Recommend that the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, as a matter of priority, review the adequacy of existing United Nations criminal justice standards and norms, particularly on prison management, prisoners, prison staff, and more largely, detention facilities, as well as non-custodial measures, addressing the situation of adults, children and juveniles; Note with great concern that aggravated conditions associated with deteriorating detention centres have serious implications, including for prison health, where the spread of HIV/AIDS and other communicable diseases has become a major concern; thus indirectly contributing to the refueling of HIV/AIDS and other epidemics in the population at large; and call upon the respective state agencies and administrations to develop guidelines and practical measures on prevention and treatment of HIV/AIDS and other communicable diseases in prisons and closed institutions; Urge countries to step up efforts that help to minimize the institutionalization of juveniles and children in conflict with the law, taking into account existing United Nations criminal justice standards and norms; Take note with appreciation of the decision of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to establish an information gathering mechanism for United Nations standards and norms, starting with crime prevention, and recommend that such a mechanism over time also include the treatment of offenders, non-custodial measures and restorative justice; Welcome the recommendation of the Intergovernmental Group of Ex86

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


perts on Lessons Learnt from United Nations Congresses on Crime Prevention and Criminal Justice to adopt a standing item on United Nations congresses on crime prevention and criminal justice and note with appreciation its recommendation regarding the role of relevant organizations such as non-governmental organizations to follow up on the outcomes of the congresses; and call for United Nations standards and norms on crime prevention and criminal justice to be properly reflected in future congresses’ agendas;

(Footnotes) A/CONF.203/18, chap.I, resolution 1; endorsed by the General Assembly in its resolution 60/177 1

2

General Assembly resolution 60/288

3

E/CN.15/2006/NGO/2

4

E/CN.15/2001/NGO/3

5

E/CN.15/2003/CRP.4

6

A/CONF.203/17/NGO/3

Report of the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime on its third session, document number XXX (forthcoming) 7

see A/CONF.203/18 Bangkok Declaration, paragraph 15; and Note by the Secretary General on the Second World Summit of Attorneys General and General Prosecutors, Chief Prosecutors and Ministers of Justice, E/CN15/2006/ 17 8

9

ECOSOC Resolution 2006/24

10

ECOSOC resolution 2002/14

11

General Assembly resolution 40/34, annex

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

87


TENTANG PENULIS

Irwanto Ph.D

Uni Zulfiani Lubis

Pria kelahiran Purwodadi,

Wanita kelahiran 39 tahun

Jawa Tengah 48 tahun lalu ini

silam berputra satu ini adalah

adalah Ketua Lembaga Penelitian

lulusan Fakultas Pertanian IPB,

Universitas Atma Jaya Jakarta.

saat ini sebagai GM News and

Selain aktif sebagai dosen

Talkshow Star ANTV. Selain itu juga

beliau juga seorang konsultan

sebagai Anggota Dewan Pers dan

untuk masalah anak-anak di

Ketua Harian Asosiasi Televisi

Bappenas, UNICEF dan UNESCO.

Swasta Indonesia. Sebelumnya pernah menjadi Wapemred TV7.

Kompol. Dra Sri Suari Wahyudi, Apong Herlina, SH

Msi Lahir di Mataram, 19 Maret

Lulusan Fakultas Hukum Uni-

1963. Pernah menjadi staf pribadi

versitas Indonesia sejak tahun

Kapolda Metro Jaya, kemudian

2000 hingga sekarang menjabat

menjadi Kapolsek Bandara Soe-

sebagai

karno Hatta. Kini menjabat sebagai

Lembaga

Kanit V RENAKTA Ditreskrimum

Pemberdayaan Pekerja dan Anak

Polda Metro Jaya, suatu bidang

(LAPA).

Direktur

Eksekutif

Advokasi

dan

pekerjaan yang secara khusus menangani perkara yang meli-

Magdalena Sitorus

batkan anak dan perempuan baik

Saat ini menjabat sebagai

sebagai korban maupun pelaku

Ketua Pokja Pemantauan, Evaluasi

kejahatan.

dan Pelaporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI].

88

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007


Dr. Bibit S. Rianto, MM

Dr. Yan Prasetyo, Sp. KJ

Lahir di Kediri, 3 November

Dokter ahli jiwa ini sekarang

1945 sekarang sebagai Rektor Uni-

menjabat di Departemen Psikiatri

versitas Bhayangkara Jakarta

Fakultas Kedokteran UI sebagai

Raya.

Ketua Sub Bagian Psikiatri Anak.

Erna S. Syukrie, SH

Dr. Rosemini AP, Msi Sebagai

Lahir di Solo, 8 Mei 1938.

Pengajar

pada

Pernah menjadi Wakil Ketua

Fakultas Psikologi UI, ibu dengan

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

satu putri kelahiran Jakarta, 24

Sekarang sebagai Anggota Komisi

April 1960 ini juga menjabat

Ombudsman Nasional.

sebagai Direktur Utama PT. Essa Satyagrap Abbid (ESSA Consult-

Dr. Indra Sugiarno, Sp.A

ing)

Selain mengajar di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI, pria kelahiran Indramayu, 6 Maret 1960 ini juga menjabat Ketua Satgas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI). Dr. Makmur Sunusi Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI.

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007

89


JURNAL CEGAH Edisi 1, Tahun II, Februari 2007

REDAKSI Pemimpi n Umum Pemimpin Da’i Bachtiar Pemimpin Redaksi Bachtiar Aly Dewan Redaksi Momo Kelana, Luthfi Dahlan, Ronny Lihawa Redaktur Ahli Awaloedin Djamin, Mardjono Reksodiputro Tim Teknis Dede Astika, M. Nasrullah, M. Syaiffulloh, M. Viva, Teguh Setiyadi Konsultan Desain Fendi Siregar Alamat Redaksi Wisma GKBI Lantai 16 No. 1615 Jalan Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 10210 Telepon: (62 21) 5740555, Fax.: (62 21) 5705227 Website: www.lcki.org, Email: info@lcki.org ISBN 979-416-770-3

Diterbitkan oleh Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI), dimaksudkan sebagai media informasi dan forum diskusi, pembahasan dan pengembangan wacana tentang masalah-masalah kejahatan di Indonesia dan dunia. Redaksi mengundang para ahli dan praktisi untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif. Tulisan yang dikirim diharapkan berupa tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, ringkasan hasil survei, gagasan atau hipotesa terkait isu kejahatan. Redaksi menyediakan honorarium bagi tulisan yang dimuat. Naskah lebih kurang 4000 kata diketik rapi spasi ganda. Redaksi dapat menyingkat dan menyunting tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

90

JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007



Kejahatan terhadap anak