Diplomasi Perlindungan TKI/WNI

bahwa untuk mereka di ladang, akan ada upaya lain, jawaban tersebut nampaknya merespons ada sejumlah pendapat para pengusaha Sabah yang disampaikan melalui media massa, untuk tidak dilakukan razia ke ladang kelapa sawit.

Setelah selesai pembicaraan dengan Ketua Menteri Sabah, saya informasikan ada sejumlah wartawan Indonesia maupun Malaysia untuk meminta penjelasan baik kepada saya maupun kepada Menteri. Pada awalnya Menteri berkeberatan untuk menjawab pertanyaan wartawan, tetapi setelah saya jelaskan bahwa kalau tidak dijelaskan sendiri oleh Menteri, maka wartawan akan mencari sumber lain, yang mungkin merugikan pihak Malaysia, akhirnya beliau setuju. Dan salah satu pertanyaan wartawan, kembali issue pengusiran PATI, jawaban Ketua Menteri Sabah, bahwa akan dilakukan langkah yang tepat, dengan tidak melakukan pengusiran di ladang-ladang kelapa sawit.

Saya berpikir bahwa, kalau mereka benar-benar ingin memulangkan, merazia TKI ilegal yang di ladang-ladang, maka jumlah yang sangat besar akan pulang ke Indonesia. Dan untuk tidak terjadi peristiwa pada tahun 2002, maka saya berkoordinasi dan melapor kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, yang waktu itu Bapak Aburizal Bakrie, disamping laporan kepada Menlu RI. Saya sampaikan, bahwa saya telah meminta kepada Pihak Malaysia agar razia itu tidak saja dilakukan di kota-kota tapi juga ke ladang-ladang yang jumlahnya cukup besar, konsekuensinya bisa puluhan ribu nanti mereka akan dipulangkan. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat menjawab: kalau memang itu langkah kongkrit Pemerintah Malaysia, kita akan persiapkan segala sesuatunya menerima kedatangan mereka.

Disitulah saya memperoleh ketenangan, bahwa kalau memang tuntutan saya itu akan dilaksanakan oleh Malaysia, maka kita harus siap antisipasinya. Dalam pertemuan dengan Ketua Menteri atau Chief Minister Sabah, saya sampaikan kembali sikap Indonesia dan ternyata mereka tidak melakukan untuk pengusiran TKI ilegal di ladang-ladang, tapi mereka akan melakukan program pemutihan. Saya tentu tidak bisa menerima begitu saja program pemutihan, tapi saya sampaikan : “pemutihan silahkan, tetapi pasport akan diberikan setelah persyaratan TKI dipenuhi termasuk adanya kontrak kerja dengan majikan / perusahaan. Untuk antisipasinya, kami minta dikirim pasport kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan sebanyak 100.000 buah. Saya minta pasport kepada Menko, karena hasil koordinasi dengan pihak Imigrasi, kesulitan untuk pengadaan yang sifatnya crash program.

12 | H a l a m a n