Page 1

Kecamatan

Selasa, 1 April 2014

Butuh Tambahan 3 Dokter Hewan

Diperuntukkan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Penulis : Putra

* Distanak Hanya Miliki 3 Poskeswan Penulis : Yuyu Permata SEKAYU,– Upaya Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), mencanangkan Muba bebas rabies sedikit mendapat kendala. Pasalnya, sampai saat ini, daerah ini hanya memiliki 2 dokter hewan. Diungkapkan Sekretaris Distanak Muba Ahmad Juahir mengatakan, hingga saat ini di Kabupaten Muba baru terdapat dua orang dokter hewan dan dua orang para medic. Jumlah tersebut jauh dari ideal untuk mengcover seluruh kecamatan yang ada. “Idealnya itu kita harus memiliki minimal lima dokter hewan dan 10 orang para medic. Namun, saat ini masing-masing bidang tersebut kita baru ada dua orang,” ujar nya saat dibincangi wartawan, kemarin. Dikatakannya, di Kabupaten Muba juga baru terdapat tiga Pos Kesehatan

Hewan (Poskeswan) yang berada di Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Plakat Tinggi, jumlah tersbebut juga masih dikategorikan minim. “Poskeswan kita belum berfungsi dengan baik karena memang SDM nya masih kurang,” ungkapnya. Untuk itu, tahun ini pihaknya telah mengusulkan formasi tambahan pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muba untuk penerimaan, terutama dokter hewan. “Kita sudah ajukan formasi ke BKD untuk penerimaan dokter hewan,” kata Juahir. Meskipun begitu, Juahir menegaskan bahwa upaya Pemkab Muba untuk mengurangi terjadinya rabies yang disebabkan oleh gigitan hewan, seperti anjing terus dilakukan. Seperti, dengan pemberian vaksi dan usaha melakukan eliminasi terhadap hewan-hewan liar yang memiliki penyakit.

“Eliminasi hewan rabies seperti anjing gila terus kita lakukan, terutama di daerah yang banyak terjadi kasus gigitan hewan di Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Sungai Keruh. Untuk vaksinasi rabies kita selalu kita siapkan,” jelas nya. Sementara itu, Kepala BKD Muba, Indita Purnama mengatakan, pada tahun ini Kabupaten Muba akan mengusulkan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mencari dan menyusun formasi CPNS mana yang dibutuhkan untuk mengisi setiap bidang yang diperlukan. Dengan begitu, setiap CPNS dapat ditempatkan sesuai dengan peruntukkan dan kompetensi yang diperlukan.

“Formasi CPNS yang dinilai masih sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Muba, yakni tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis, seperti lulusan teknik dan lainnya,” ungkap nya. Meskipun begitu, Indita mengaku, dalam penerimaan CPNS umum, pihaknya berharap system penerimaan tidak terpusat, karena akan membuat pemerintah pusat kesulitan menangani penerimaan CPNS seluruh Indonesia. Keadaan tersebut akan menimbulkan berbagai dampak buruk, salah satunya keterlambatan pengumuman hasil ujian dan sebagainya. “Sistem penerimaannya akan dipastikan terlebih dahulu, kita berharap sistemnya tidak terpusat lagi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam penerimaan CPNS ini,” terangnya.

SEKAYU – Program pemerintah dalam menerbitkan sertifikat yaitu Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang bertujuan untuk mengurangi konflik lahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah, hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kepala BPN Muba, Saidah, mengatakan, tujuan utama dalam pelaksanaan Prona yaitu pensertifikatan secara massal sebagai perwujudan dari program catur tertib di bidang pertanahan yang pelaksanaannya secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, yang penyelenggaraannya untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama sekali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah. “Sertifikat Prona, hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu atau memiliki ekonomi lemah hingga menengah, dengan terlebih dahulu dilihat dari pemenuhan kebutuhan hidup minimum. Kegiatan ini untuk menggugah kesadaran masyarakat, karena sertifikat tanah dapat menjamin hak atas tanah milik masyarakat sebagai bentuk jaminan kepastian hukum,” ujar dia saat dibincangi, beberapa waktu lalu. Adapun masyarakat yang masuk kategori tersebut yaitu pekerja dengan penghasilan tidak tetap, seperti petani, pedagang, nelayan, pengrajin, peternak, dan buruh musiman. Sedangkan, kategori pekerja berpenghasilan tetap, seperti pegawai perusahaan baik

swasta maupun BUMN/BUMD dengan penghasilan sama atau dibawah UMR, ataupun veteran, pensiunan PNS, dan janda atau duda Pensiunan PNS. “Luas dan jumlah bidang dalam kegiatan prona dibatasi, untuk luas tanah pertanian sampai dengan 2 hektar, sedangkan untuk rumah 2.000 meter persegi. Para peserta satu orang maksimum dua persil,” jelasnya. Lebih lanjut dia mengatakan, dalam proses pembuatan sertifikat, masyarakat hanya menanggung biaya BPHTB. Sementara pengukuran pemeriksaan tanah, penerbitan SK hak dan penerbitan sertifikat ditanggung oleh penyuluh. “Syarat kelengkapan berkas, mulai dari poto copi KTP, surat-surat tanah serta copy SPPT-PBB tahun terakhir,” katanya. Sementara itu, Humas BPN Muba, Rosidi menambahkan, untuk melakukan sosialisasi pembuatan sertifikat prona ini, pera petugas diharuskan langsung turun ke lapangan atau desa. Selain melakukan sosialisasi, kedatangan petugas juga untuk memenuhi permohonan pembuatan sertifikat dalam kegiatan Prona bagi masyarakat. “Permohonan pembuatan sertifikat prona kepada BPN, dilakukan oleh masyarakat, dengan adanya surat kepala desa yang berisikan daftar nama-nama masyrakat yang mengajukan permohonan sertifikat,” tutur dia. Sosialisasi ini, lanjut dia, telah dilakukan di beberapa dsa di Kabupaten Muba, diantaranya, Desa Kertajaya, Desa Muara Bahar, dan Desa Telang. “Kita akan terus lakukan sosialisasi ke seluruh desa, agar program prona ini dapat tepat sasaran,” tandasnya.

SELAMAT DAN SUKSES ATAS TERBITNYA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MUSI BANYUASIN Ir. H. SUHAIMI KEPALA

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN Drs. BUSTANUL ARIFIN KEPALA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MUSI BANYUASIN SUNARYO, SSTP., MM KEPALA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN JHONI MARTOHONAN, SSTP., AP., MM KEPALA www.hariamusibanyuasinpost.com

DINAS P.U CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN ZAINAL ARIFIN, ST., MM KEPALA

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN H. PATHI RIDWAN, SE., ATD., MM KEPALA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN SYAFARUDDIN KEPALA

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT MUBA HENDRA TRISTOMI, SSTP., Mec.Dev KEPALA email : hmbp.redaksi@gmail.com

Hal 3