Page 1

1

HARIAN DIGITAL LOKAL

GRESIK

SATU

Senin, 1 April 2012

Awas, Muskercab PKB Gresik Illegal ! GRESIK -Kelompok 12 DPAC PKB se-Kabupaten Gresik yang menandatangani mosi tidak percaya menuding agenda musyawarah kerja cabang (Muskecab) PKB Gresik yang direncanakan oleh kubu Ketua Tanfidz, Moh Syafi’ AM pada 7 April mendatang, illegal. Pasalnya, terjadi pelanggaran sesuai dengan AD/ART yakni pasal 62. “Kalau tetap memaksa menggelar muskercab, jelas terjadi pelanggaran fatal karena menabrak AD/ART PKB,”ujar Ketua DPAC PKB Dukun, Drs. Irsyadul Ibad MM dengan nada sengit melalui hubungan seluler, Minggu (1/4). Ditambahkannya, mengacu pada pasal 62 ayat (1) disebutkan, bahwa, peserta Musyawarah Kerja Cabang adalah anggota Dewan Pengurus Cabang dan utusan dari Dewan Pengurus Anak Cabang Partai. Selanjutnya, pada pasal (2) secara tegas disebutkan, bahwa, Musyawarah Kerja Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta musyawarah. Dalam pengambilan putusan, setiap peserta

mempunyai 1 (satu) hak suara. Bahkan, pasal (3) menyebutkan, bahwa, Musyawarah Kerja Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang. Kenyataannya, 12 DPAC dari 18 DPAC PKB se-Kabupaten Gresik telah membubuhkan tandatangan mosi tidak percaya kepada Ketua Tanfidz, Moh Syafi’ AM serta menuntut DPP

paksakan karena pengurus harian DPC PKB Gresik tidak pernah mengagendakan untuk melaksanakan muskercab. Sebab, dia selaku sekretaris DPC PKB Gresik tidak pernah melakukan rapat untuk membahas kegiatan tersebut. Kejanggalan lainnya, Ketua Dewan Syuro KH. Robbach Ma’sum

“ Dalam AD/ART sudah jelas, bahwa

muskercab harus dipimpin DPC. Otomatis kolektif kolegea. Tidak bisa dewan syuro ditelikung begitu saja” Irsyadul Ibad

PKB untuk menggelar musyawarah luar biasa (Muscablub). “Lalu pesertanya dari mana saja. Lha wong 12 DPAC sudah membuat mosi tidak percaya,”imbuh mantan anggota DPRD Gresik periode 20042009 tersebut. Yang membuat Irsyadul Ibad merasa muskercab PKB Gresik di-

sedang melaksanakan ibadah umroh kalau kubu Ketua Tanfidz Moh Syafi’ AM melaksanakan muskercab pada 7 April mendatang. Padahal, tidak ada mandat dari ketua dewan syuro untuk melaksanakan muskercab. “Dalam AD/ART partai sudah jelas, bahwa, muskercab harus dipimpin DPC. Otomatis, kolektif kole-

geal. Tidak bisa, dewan syuro ditelikung begitu saja,”semprotnya. Untuk itu, Irsyadul Ibad mendesak kepada DPP PKB untuk mengambil tindakan tegas dengan menggelar muscablub karena konflik di tubuh DPC PKB Gresik sudah sangat kompleks. Sebelumnya, Hj. Wafiroh Ma’sum yang merupakan adik kandung dari Ketua Dewan Syuro KH. Robbach Ma’sum kepada wartawan membenarkan kalau mantan Bupati Gresik tersebut sedang umroh. Bahkan, pada 7 April mendatang, belum kembali dari tanah suci. Namun, kubu pro Ketua Tanfidz Moh Syafi’ AM yakni Ketua DPAC PKB Tambak, A.Muhadjir kepada wartawan menyatakan, bahwa, kegiatan muskercab adalah urusan internal DPC. Sedangkan keberadaan DPAC dalam muskercab hanya sifatnya undangan biasa. “DPAC hanya sifatnya undangan biasa saja. Muskercab itu, urusannya DPC,”ujarnya dengan ekpresi serius, akhir pecan kemarin.(sho)

Effendi Choirie :

Tidak Adil BBM Naik

GRESIK-Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, menurut anggota DPR RI, Effendi Choirie sangat tidak adil. Sehingga, dia berani mengambil opsi 1 dengan menolak kenaikan BBM dalam sidang paripurna di Senayan beberapa hari lalu. Sebab, opsi yang dipilih merupakan representasi dari realitas social yang ada di masyarakat. “Sangat tidak adil kalau BBM dinaikkan oleh pemerintah. Sebab, pemerintah tidak melihat realitas rakyat untuk kelas menengah kebawah. Tapi, sekedar menguntungkan kelompok atas,”tandas Gus Choi- sapaan akrab Effendi Choirie dalam acara konsolidasi dengan elemen-elemen pressure group di Gresik, Minggu (1/4) petang. Dicontohkan, masyarakat yang tinggal di pedesaan. Mereka tidak terlalu bergantung pada BBM. Tetapi, ketika pemerintah mengumumkan hendak menaikkan harga BBM, maka masyarakat

bawah langsung terkena imbasnya. Sebab, harga kebutuhan pokok langsung naik. Untuk itu, Gus Choi menaruh apresiasi yang tinggi kepada mahasiswa dengan melakukan aksi-aksi untuk menolak rencana kenaikan BBM tersebut, Sebab, pemerintah tidak menggunakan data yang valid dalam merumuskan pengambilan kebijakan. Selain itu, Gus Choi menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikelilingi makelar dan calo di bidang perminyakan. Sehingga, calo dan makelar tersebut yang mendapatkan keuntungan besar dengan kenaikan BBM. Tak heran, sambung Gus Choi, pemerintahan SBY-Boediono sudah tidak legitimasi. Pasalnya, middle class

sudah tidak mempercayainya lagi. “Saya sering bergabung dengan kelompok diskusi pakar ekonomi. Sebenarnya, kita tidak perlu menaikkan harga BBM. Karena ada kesalahan, dimana kita mengekplorasi migas, lalu di ekspor. Tapi, kita justru mengimpor kembali dengan harga yang lebih tinggi,”tuturnya. Untuk itu, Gus Choi berani mengambil opsi menolak kenaikan harga BBM dengan tujuan pemerintah kreatif untuk melakukan inovasi agar harga BBM tidak tergantung pada harga minyak mentah di dunia. Sebab, Indonesia sebagai Negara penghasil minyak dan gas (Migas).

Khusus kepada elemen-elemen pressure group di Kabupaten Gresik, Gus Choi mengajak untuk kompak dalam melakukan tugasnya melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. “Harus diawasi penggunaan APBD Gresik. Siapa kelompok-kelompok yang menikmati dana APBD Gresik,”ujarnya. Selain itu, elemen pressure group harus melakukan pengawasan penggunaan dana corporate social responbvility (CSR) dari perusahaan swasta maupun BUMN dan BUMD. Termasuk, melakukan gerakan yang gencar untuk membangun ekonomi kerakyatan.(sho)

Curhat Nasib Nelayan dan Wanita Penjaga Warung Kopi GRESIK-Konsolidasi dengan anggota DPR RI, Dr. Effendi Choirie, SH MM M.Ag dimanfaatkan oleh LSM Dewan Keshatan Rakyat (DKR) Gresik untuk mencurahkan hati (curhat) terkait conflict of interest yang dialami dalam pembelaan pada nelayan dengan PT.Pelindo III. Menurut Ketua DKR Gresik, Jefri S bahwa, kondisi nelayan di wilayah Gresik sangat memprihatinkan. Pasalnya, mereka seolah tergusur dengan industrialisasi yang maju pesat. Misalkan, banyaknya

industri yang memasang pipa-pipa di pinggir pantai. Sehingga, menganggu nelayan dalam melakukan aktifitas. “Akhirnya, nelayan kerjanya mencari BBM ‘kencingan’ dari kapal-kapal untuk dijual. Selain itu, mereka mencari sisa-sisa batu bara yang tercecer dari kapal, kemudian dikumpulkan untuk dijual,”tuturnya. Sebaliknya, pemerintah daerah dituding hanya memikirkan mengeruk pendapatan dari industri tanpa memikirkan nasib nelayan. Sebab, pemsangan pipapipa maupun reklamasi yang diajukan oleh perusahaan tetap dizinkan. Praktis, nelayan semakin tergusur dengan industrialisasi. “Protes sudah kita ajukan ke Satpol Air Gresik maupun Jatim. Tapi, tidak ada tindakan yang tegas. Kita kesulitan

untuk menindaklanjuti karena tidak memiliki jalur atas,”imbuhnya. Jefri S juga menyoroti keberadaan industri yang dibekingi oleh satuan penegak hokum maupun tentara. Sehingga, sulit untuk melakukan perjuangan dalam membela masyarakat yang termarginalkan. Yang tak kalah penting, sambung Jefri S, pemerintah daerah lebih mengutamakan pembuatan bangunan yang monumental daripada memikirkan kesehatan masyarakatnya. Buktinya, BUMN lebih memilih memberikan CSR kepada Pemkab Gresik untuk membangun gapura di pintu masuk Gresik daripada kesehatan masyarakat miskin. “Kita sudah komplain kepada Pemkab Gresik. Karena RSUD Ibnu Sina mengklaim Pemkab Gresik belum mem-

bayar tagihan sekitar Rp. 11 milyar untuk berobat warga miskin. Tapi, Pemkab Gresik lebih memilih membangun gapura daripada memperhatikan rakyat kecil,”urainya. Termasuk, salah satu BUMN yang cenderung kepada penguasa dengan memberikan keistimewaan dalam pengelolaan asetnya. Misalkan stadion yang hanya boleh digunakan oleh Persegres yang nota bene perusahaan swasta dengan tujuan mengejar keuntungan semata. Begitu juga terkait keberadaan warung kopi yang menyerap banyak tenaga kerja setelah di PHK oleh perusahaan. Tetapi, pekerja warung kopi dianggap menyebarkan asusila dengan istilah warung pangku daripada memikirkan pengentasan kemiskinan dan penyera-

pan tenaga kerja. “Kita telah mengkoordinir sekitar 3.000 warung kopi. Tidak benar, kalau warung kopi identik dengan warung pangku,”imbuhnya. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gus Choi menyatakan akan menindaklanjuti kepada pihak yang berwenang. Misalkan, terkait stadion milik BUMN, maka pihaknya bakal meneruskan ke Meneg BUMN. Sebab, asset milik rakyat tidak boleh dimonopoli oleh salah satu pihak swasta. “BUMN itu milik rakyat. Sedangkan swasta tujuannya mengejar keuntungan. Tidak boleh kepentingan rakyat dikalahkan oleh salah satu pihak swasta,”tandasnya.(sho)


e-cetak  

www.gresiksatu.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you