Issuu on Google+

BIO

• Meraih berbagai beasiswa pendidikan jurnalistik antara lain: Broadcasting Course di STARnews Asia, Bloomberg, dan CNN Hongkong, China dan Crash Program Investigative Reporting dari USAID. • Mendapat sertifikat Mediator dari Management Systems International (MSI), Washington DC, Amerika Serikat.

Ketua KIP –Komisi Informasi Pusat Abdul Rahman Ma’mun (43

tahun) biasa dipanggil Aman. Lahir di Solo, 25

Juli 1969. Terpilih menjadi Ketua KIP KOMISI INFORMASI Pusat (2011-2013) Karir jurnalistiknya a.l. menjadi produser berita televisi di ANTV, wartawan di Metro TV, Kepala Peliputan Harian Merdeka, dan Redaktur Pelaksana Majalah Panjimas. Direktur Eksekutif IDEAS Yogyakarta (1994-1995).

• Menjadi aktivis pers mahasiswa sebagai Pemimpin Umum majalah BALAIRUNG UGM (1991-1993) dan mendirikan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) 1993. • Menyelesaikan studi di Jurusan Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jurusan Tafsir-Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. facebook : abdul rahman ma’mun twitter : @amanmamun • email: rahmanmamun1@yahoo.com • rahmanmamun1@komisiinformasi.go.id


UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peran Masyarakat dalam Transparansi & Akuntabilitas Badan Publik Abdul Rahman Ma’mun Ketua KOMISI INFORMASI Pusat


“Sunshine is the best disinfectant” Lewis Brandeis , 1913 (Hakim Agung AS)


PROFIL WILAYAH KAB. LEBAK Luas Wilayah : 3.044,72 km2 (304.472 Ha) atau sekitar 32% dari luas wilayah Propinsi Banten Batas Wilayah : Utara

: Kabupaten Serang dan Tangerang

Selatan : Samudera Indonesia Timur

: Kabupaten Bogor dan Sukabumi

Barat

: Kabupaten Pandeglang Serang

Tangerang

 Jml. Penduduk : 1.234.459 jiwa (2009)  Tingkat LPP

: 1,72 % (2009)

 Desa Tertinggal

: 190 Desa (2004)

Pandeglang

Bogor

126 Desa (2009)  Adm. Pemerintahan : 28 Kecamatan 5 Kelurahan 340 Desa  Garis Pantai

: 91,42 Kilometer

4

Sukabumi


Kinerja Ekonomi Kab. Lebak pasca Perda Transparansi dan Partisipasi (No.6 Th 2004 ) • •

LPE Tahun 2004 = 3,14% LPE Tahun 2009 = 4,15%

• •

PDRB Tahun 2004 = Rp 4,86 Triliun Lebih PDRB Tahun 2009 = Rp 7,27 Triliun Lebih

• •

PDRB per Kapita 2004 = Rp 4.151.754,PDRB per Kapita 2009 = Rp 5.715.630,-

• •

PAD APBD TA. 2004 = Rp 10 Milyar Lebih PAD APBD TA. 2010 = Rp 69 Milyar Lebih

• •

Total Investasi 2004 = Rp 368 Milyar Lebih Total Investasi 2009 = Rp 1,87 Trilyun Lebih ditambah US $ 412.340.000,-


• Indonesia Co-chair OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) 2012-2014

Indonesia & Inggris Ketua Bersama (Co-Chair) OGP 2012-2014

58 negara anggota Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono & Perdana Menteri Inggris David Cameron


OBI Indonesia MENINGKAT

62 (2012) ďƒ&#x;

51 (2010)

OPEN BUDGET INDEX Indonesia 2012

62% (2010: 51%) 8 Informasi kunci anggaran terbuka: 1.Pre-budget statement: pokok-pokok kebijakan fiskal. 2.Executive budget proposal: nota keuangan RAPBN. 3.Enacted budget: UU dan nota keuangan APBN. 4.Citizen budget: ringkasan anggaran di media dan web 5.In year report: realisasi anggaran tiga bulan. 6.Mida year review: laporan tengah semester. 7.End year report: laporan keuangan pemerintah pusat. 8.Audit report: laporan audit BPK


Stakeholders UU KIP BADAN PUBLIK adalah:

•eksekutif, •legislatif, •yudikatif, dan •badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau •organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

PEMOHON INFORMASI PUBLIK adalah warga negara

dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang--Undang ini.

KOMISI INFORMASI adalah lembaga mandiri yang berfungsi

menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi.


• Manfaat UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik)


UU No. 2 / 2008 ttg Partai Politik Pasal 38

“Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik terbuka untuk diketahui masyarakat.� UU No. 2/ 2011 Perub. UU No. 2/ 2008 ttg Parpol Pasal 39:

Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Partai Politik wajib meliputi: a. laporan realisasi anggaran parpol; b. laporan neraca; dan c. laporan arus kas.


• Praktik Keterbukaan Informasi Publik “Dana BOS” di baliho Kota Manfaat: 1. Menerapkan keterbukaan 2. Masyarakat mendapatkan hak atas informasi publik 3. Pemerintah mendapatkan citra positif 4. Mencegah potensi korupsi


KASUS-KASUS SENGKETA INFORMASI


TIDAK TRANSPARAN !

BISA DISENGKETAKAN DI KOMISI INFORMASI

Mediasi

Sidang Ajudikasi


• Sebagian perkara SENGKETA INFORMASI di KIP yang menarik perhatian: • Laporan Keuangan Partai Politik Informasi program dan laporan keuangan partai politik diputuskan oleh KIP serbagai informasi terbuka bagi publik, berdasarkan pasal 15 UU KIP dan UU Parpol (No. 2/ 2008 dan No. 2/ 2011) • Peraturan Kepala BNN tentang Pemberantasan Narkoba KIP memutus informasi 3 Perka BNN yang terkait administrasi pemberantasan narkoba merupakan informasi terbuka, sedangkan yang memuat teknik dan strategi penjebakan, penangkapan tersangka narkoba adalah informasi yang dikecualikan/ rahasia. • Informasi Pertanahan KIP memutuskan informasi tentang riwayat tanah (warkah) adalah informasi yang terbuka hanya bagi pihak yang memiliki kepentingan (UU Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan) namun tidak terbuka bagi publik (aset termasuk rahasia pribadi Pasal 17 h UU KIP) • Nilai Ujian seleksi (SNMPTN) merupakan informasi yang dikecualikan (rahasia pribadi, psl 17 h UU KIP) kecuali untuk yang bersangkutan atau ada izin tertulis darinya berdasarkan pasal 18 UU KIP.


• Informasi yang WAJIB DIUMUMKAN secara berkala (6 bulan sekali) 1. PROFIL BADAN PUBLIK • Alamat dan Kedudukan • Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi • Struktur organisasi dan riwayat singkat pejabat eselon • Gambaran satker pada masing-masing BP 2. KEGIATAN DAN KINERJA BADAN PUBLIK • Nama program dan penanggung jawab (DIPA/RKA-KL) • Jadwal kegiatan dan capaian bulanan • Siklus perencanaan dan penganggaran, termasuk konsultasi publik atas draft regulasi • Informasi pelayanan khusus tentang hak masyarakat • Informasi penerimaan pegawai

3. LAPORAN KEUANGAN • Rencana dan realisasi anggaran • Neraca • Daftar aset Badan Publik 4. INFORMASI LAIN YANG DIATUR DALAM PERUNDANG-UNDANGAN • Layanan pengadaan barang dan jasa • Layanan pengaduan masyarakat 5. REGULASI • Regulasi terkait fungsi dan tugas Badan Publik • Peraturan internal yang dikeluarkan Badan Publik • SOP pelayanan informasi • PPID • Daftar Informasi Publik


Informasi yang DIKECUALIKAN (Pasal 17), karena memiliki konsekuensi sbb: a.Dapat menghambat proses penegakan hukum, b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c.Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: f.Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ; g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik). i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang.

JENIS INFORMASI PUBLIK

INFORMASI DIKECUALIKAN (rahasia)


Pengajuan Permohonan

Selesai

Y

Puas?

(10 + 7) hari kerja

T Pengajuan Keberatan ke Atasan 30 hari kerja Puas?

T Pengaduan Sengketa ke

KOMISI INFORMASI

14 hari kerja

• Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kepada atasan PPID • Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja • Jika Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan • Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui komisi informasi

TATA CARA

Proses PERMOHONAN INFORMASI


Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51) Sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berka-la, tersedia setiap saat, dan serta merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)

Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53) Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54) Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55) Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan.

SANKSI PIDANA

SANKSI PIDANA dalam UU KIP


Abdul Rahman Ma'Mun KIP