Page 1

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2010

Aset Tangkubanparahu Tak Jelas Kisruh Pengelolaan TWA, Perhutani v PT GRPP

PUNTEN ka Bapak Bupati Kabupaten Bandung, abdi warga Kampung Pasirkunci Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang, bade nguningakeun perkawis harga beas raskin di RT 02/ RW, pangaosna 1 liter Rp2000, bari teu bisa tempo eta teh. Masyarakat ngaraos kaabotan. 081321689XXX PAK Obar, tolong berantas geng motor. Kami sebagai anak muda yang taat hukum keberatan adanya geng motor. Buat Bapak Polisi, tolong perbanyak operasi geng motor. Geng motor adalah pembuat onar masyarakat. 085722395XXX SEBAGAI pengguna jalan yang setiap hari pulang pergi melewati Burujul, Mekar Rahayu, Margaasih, Kabupaten Bandung, saya merasa heran, kenapa jalan yang sudah lama rusak, hancur, dan berlubang kok dibiarin? Seperti tidak ada upaya untuk diperbaiki. Ataukah pemerintah setempat belum tahu jalan desa Seke Kukumbung itu rusak berat? Atau mungkin tidak adanya dana untuk perbaikan jalan karena dananya habis dipakai biaya pilkada? 02291795XXX TOLONG kepada Pemkab Bandung mulai RW sampe pejabat jangan mempolitisir pilkada untuk kemenangan salah satu calon. Malu ah, enggak musim...Rakyat udah cerdas. 085722119... TKW kabur yang berasal dari Kabupaten Bandung Barat harus menjadi bahan intropeksi para birokrat di Pemkab. Seharusnya, bersamaan dengan munculnya kabupaten baru yang bernama KBB, lapangan kerja baru pun bermunculan. Tolong Pa Abu, realisasikan keinginan itu...Jika tidak bisa, apa artinya pemekaran wilayah? 08157345XXX

LEGISLATIF

KBB - Kepala Perum Perhutani Unit III Jabar-Banten Bambang Setiabudi menegaskan, aset Perhutani di Taman Wisata Alam (TWA) Tangkubanparahu di petak 49 seluas 79 hektar tidak bisa diakui sebagai aset PT Graha Rani Putra Persada (GRPP). Perhutani mempertahankan aset tersebut berlandaskan kepada PP No 30/ 2003 tentang Perum Perhutani dan UU No 19/2003 tentang BUMN. “Perhutani itu BUMN. IPPA (izin pengusahaan pariwisata alam) yang dimiliki PT GRPP itu hanya untuk zona konservasi dan tidak mencakup hutan lindung serta hutan produksi yang dikelola Perum Perhutani,” tegas Bambang di selasela silaturahmi dengan kepala unit Perum Perhutani JabarBanten di Cikole Lembang, kemarin (22/9). Menurut dia, persoalan aset di TWA Tangkubanparahu ini masih belum jelas. Apalagi, dengan pernyataan dari PT GRPP yang mengatakan jika aset di Perhutani di Tangkubanparahu adalah milik negara. Bambang menyebutkan, meski Gunung Tangkubanparahu sudah berpindah pengelolaannya, tapi aset milik Perhutani tidak serta-merta diserahkan ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Sebab, Perhutani masih memiliki kewenangan terhadap aset itu. Kekayaan itu baru bisa dilepaskan jika ada persetujuan dari menteri BU-

MN dan menteri Keuangan. “PT GRPP itu jangan bikin negara di dalam negara. Apalagi dengan mengancam segala akan melaporkan hal ini ke kepolisian. Tolong, mereka kan katanya pakar hukum, tapi kenapa hal seperti ini tidak paham?” tanyanya. Dia beranggapan PT GRPP tidak memiliki etika dan niatan untuk menyelesaikan sengketa aset itu dengan Perhutani. Selama ini, belum pernah sekalipun Dirut PT GRPP Putra Kaban berkomunikasi dengan pihaknya untuk menyelesaikan persoalan itu. “Ketegasan sikap kami jangan diartikan bahwa Perhutani masih menginginkan mengelola Tangkubanparahu. Karena toh masih banyak wilayah yang dikelola Perhutani. Apalagi Tangkubanparahu sudah dicoret dari salah satu rekomendasi tempat wisata oleh Asita dan Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) Jabar karena banyaknya persoalan yang terjadi,” jelasnya. Dirut PT GRPP Putra Kaban mengatakan jika aset yang berada di TWA Tangkubanparahu seluruhnya milik negara. Itu sesuai dengan PP 18/1994 pasal 15 tentang TWA yang menyebutkan ketika izin pengelolaan sebuah TWA dicabut maka seluruh aset tidak bergeraknya otomatis menjadi aset negara, yaitu milik Kemenhut. “Aturan menyebutkan seperti itu. Bahkan di PP 36 pengganti PP 18 lebih dipertegas lagi dan isinya tetap sama. Begitupun dengan PT GRPP, jika izin pengelolaannya berakhir maka kami akan angkat kaki tanpa membawa aset yang ada se-

IDRIS KUSNANDAR/BANDUNG EKSPRES

GONTOK-GONTOKAN: Pengunjung Taman Wisata Alam (TWA) Tangkubanparahu beberapa waktu lalu. Di balik menariknya TWA itu, tertimbun persoalan. Pengelolaan aset di petak 49 seluas 79 hektar, dipersoalkan oleh Perhutani dan PT Graha Rani Putra Persada (GRPP).

dikitpun,” jelasnya. Dia mengungkapkan, PT GRPP tidak memiliki kepentingan hukum dengan Perhutani tapi langsung dengan Kemenhut. Pasalnya, perjanjian kerja sama yang dibangun PT GRPP langsung dengan Kemenhut bukan dengan Perhutani. “Jawaban surat dari BKSDA kepada Perhutani sudah jelas

Didominasi Lulusan SMA KBB - Sekretaris DPRD KBB Maman S Sunjaya menegaskan, untuk menjadi anggota dewan tidak perlu berlatar belakang pendidikan tinggi. Pasalnya, kata dia, untuk menjadi anggota dewan, tingkat pendidikan memang tidak menjadi patokan. Berdasarkan data di Sekretariat DPRD, 25 anggota Dewan merupakan lulusan SMA, S-1 18 orang, lulusan S2 yang tengah menjalani pendidikan S3 4, lulusan DII 1, dan DIII 2 orang. Menurut Maman, anggota dewan terpilih yaitu yang memiliki kematangan, pengalaman berpolitik, dan bisa mengemban amanat rakyat. Dia mengungkapkan, meski mayoritas pendidikan anggota DPRD KBB adalah lulusan SMA, kinerja DPRD dinilai memuaskan. Pembuatan Perda cukup tinggi yakni 32 peraturan daerah, sejak Agustus 2009 sampai dengan Agustus 2010. “Dari segi kuantitatif, itu jelas bagus. Soal kualitas, tentu harus diukur dari pelaksanaannya. Mereka juga hampir selalu hadir dalam agenda rapat-rapat yang menentukan,” katanya. Ketua Pusat Studi Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapol Ekbang) Holid Nurjamil mengatakan kinerja DPRD KBB belum bisa dibanggakan. Dewan KBB yang terdiri dari PDIP 12 orang, Demokrat 10 orang, Golkar 7 orang, PKS 6 orang, PPP 5 orang, Gerindra 4 orang, Hanura 2 orang, PKB 1 orang, PBB 1 orang, PAN 1 orang, dan PKPI 1 orang, memang produktif dalam mengeluarkan perda. Tapi, kata dia, kualitas yang dihasilkan masih dipertanyakan karena masih terdapat yang meng- copy paste dari daerah lain. “Jika dilihat dari segi jumlah Perda yang dihasilkan, okelah cukup produktif. Tapi kalau dilihat dari aspek kualitas Perda tersebut masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Contoh kasusnya adalah Perda Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan yang tidak memenuhi unsur yuridis, visiologis, dan sosiologis,” paparnya. Untuk itu, Holid menyarankan agar pemerintah daerah melalui Sekretariat DPRD merekrut staf ahli yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. “Bimbingan Teknik (Bintek) untuk seluruh anggota dewan juga perlu digelar,” katanya. (don)

Pembahasan Anggaran Perubahan Molor SOREANG-Anggaran Perubahan tahun 2010 terancam molor. Pasalnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pertanggungjawaban APBD 2009 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum turun. Bahkan, kinerja Pansus Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Bupati pun terancam molor, karena LHP yang menjadi acuan pembahasan Pansus belum ada. Anggota DPRD Kabupaten Bandung Oot Ruhiyat Gunadi, mengatakan, keterlambatan pengesahan LKPJ berdampak pada pembahasan APBD Perubahan 2010. Seharusnya, anggaran perubahan harus selesai pada Nopember mendatang. “Pembahasan LKPJ sangat mendesak. Lambatnya penyelesaian anggaran perubahan pada tahun lalu jangan terulang kembali. Itu menjadi preseden buruk dan memicu tersendatnya pengalokasian anggaran. Untuk itu, perlu motivasi dan sikap yang sama di tatanan Pemerintahan Kabupaten Bandung,” kata Oo kepada wartawan di Gedung DPRD kemarin (22/9). Menurut dia, molornya pembahasan anggaran perubahan berdampak terhadap semua sektor pembangunan. Program perbaikan ekonomi, soREDAKTUR: DEDE SUHERLAN

sial, budaya, dan lainnya akan tersendat. “Menghadapi kondisi itu, hilangkan ego antara Pemkab dan Dewan yang saling mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Seharusnya, mereka malu oleh masyarakat karena pembahasan ini menyangkut semua pihak,” tegas Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kabupaten Bandung itu. Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bandung, Asep Anwar mengatakan, molornya pembahasan LKPJ juga dipicu tidak solidnya pimpinan DPRD. Saat ini, sebutnya, pimpinan DPRD ada yang melakukan kunjungan ke Yogyakarta dan Indramayu. “Ketidaksolidan itu berdampak negatif. Agenda kegiatan dewan pimpinan menjadi tidak terprogram,” ujarnya. Sementara Ketua Komite Independent Pemantau Kinerja Pemerintahan (KIPPAN), Muhammad Reza mengatakan, pengesahan LKPJ harus segera dilakukan. Hak rakyat untuk mendapat pelayanan optimal dari pemerintah jangan sampai dikesampingkan. “Penguasa jangan terus mempolitisir program pembangunan,” tambahnya. (adi)

jika aset tidak bergerak yang ada di TWA Tangkubanparahu bukan lagi milik Perhutani tapi milik negara, jadi mau apa lagi?” katanya. Lahan yang diklaim milik Perhutani di TWA Tangkubanparu terdiri atas 17 item. Di antaranya areal parkir, jalan akses, gedung pertemuan, pos penjagaan, dan fasilitas umum.

Dalam waktu dekat, Perhutani akan mengambil lahan tersebut. Berdasarkan UU Kehutanan No 41/1999 seluruh hutan lindung harus dikelola Perhutani akan tetapi berdasarkan SK Menhut 2007 menyerahkan wisata Tangkubanparahu termasuk hutan lindung 79 hektar ke balai konservasi sumber daya alam (BKSDA). (don)

Bus Tabrak Truk, Satu Tewas Kecelakaan Maut di Tol Purbaleunyi

ADI GINANJAR MAULANA/BANDUNG EKSPRES

PASOKAN MANDEK: Petani di Soreang Kabupaten Bandung menjemur padi baru-baru ini. Di tengah gagal panen di berbagai kawasan, harga padi di beberapa pasar tradisional semakin melambung.

Pasokan Beras ke Pasar Tradisional Mampet

SOREANG-Harga beras di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Bandung terus melonjak. Sepekan terakhir, kenaikan harga beras mencapai 4 hingga 10 persen perhari. Selain membuat panik masyarakat, kondisi itu juga dikeluhkan para pedagang di sejumlah pasar tradisional. Daya beli masyarakat semakin menurun. Pantauan Bandung Ekspres kemarin (22/9), di Pasar Soreang, harga untuk jenis beras kualitas bagus yang semula dipatok sebesar Rp6.600 naik menjadi Rp6.900 perkilogram dan berasa kualitas sedang naik dari Rp5.800 menjadi

Rp6.100 perkilogram. Salah seorang pedagang beras di Pasar Soreang, Gumilar, 60, mengatakan, naiknya harga beras diakibatkan pasokan beras dari tersendatnya pasokan beras dari distributor. “Gagal panen akibat musim yang tidak menentu di beberapa sentra pemasok beras, seperti Karawang dan beberapa daerah di Jawa Tengah, memicu tersendatnya pasokan beras,” kata Gumilar kemarin. Menurut dia, kenaikan harga beras di pasaran sangat merugikan pedagang. Dari hari ke hari, sebut dia, pembeli yang datang ke kiosnya terus berkurang.

“Pemerintah harus bertindak tegas. Harus segera dicari jalan ke luar yang tepat agar pasokan beras tetap lancar,” katanya. Salah seorang warga Soreang Agus, 60, mengatakan, dia terpaksa harus membeli beras kendati harganya mahal. “Bagaimanapun, beras adalah kebutuhan sehari-hari. Itu harus dipenuhi,” katanya. Menurut dia, kenaikkan harga beras tidak seimbang dengan pendapatan masyarakat yang minim. “Seharusnya, jika terjadi kenaikan sembako seperti beras, pemerintah harus cepat tanggap. Jangan biarkan harga beras terus melambung,” cetusnya. (adi)

KBB - Kecelakaan maut terjadi di ruas jalan tol Purbaleunyi, KM 108 Desa Mandalasari, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), kemarin (22/9). Bus Prima Jasa bernopol B 7414 IW jurusan Bandung-Jakarta menubruk truk pasir nopol B 9330 WX. Pada peristiwa itu, salah seorang penumpang bus, Melly Kartika, tewas. Lima penumpang bus lainnya mengalami luka-luka. Kasatlantas Polresta Cimahi AKP Eka Permatasari mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki kasus tersebut. Menurut dia, diduga, kecelakaan itu disebabkan kalalaian pengemudi. Bus melaju dengan kecepatan tinggi. “Bus itu memuat 42 penumpang. Evakuasi korban tewas membutuhkan waktu hingga dua jam,” tandas Kasatlantas kepada wartawan di lokasi kejadian kemarin (22/9). Ditanya mengenai data korban, dia mengaku belum mendapatkan data secara pasti. “Alamatnya masih belum jelas. Menurut informasi, korban merupakan warga provinsi Riau,”

katanya. Supir truk, Iwan Kurniawan, 35, mengatakan, dirinya menjalankan truk di jalur kiri. Namun, tiba-tiba bus datang dari arah belakang dengan kencang. Karena tertabrak di bagian belakang, dia mengaku kaget dan terkejut. Sementara itu, Agung Prasetyo, petugas Rescue di Tol Purbaleunyi mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 13.20. Menurut dia, setelah melihat keadaan kendaraan di tempat kejadian, kecelakaan itu diduga akibat kelalaian pengemudi bus Prima Jasa. “Truk yang ditabrak hanya rusak di bagian belakang,” jelasnya. Korban kecelakaan itu langsung dibawa ke UGD RS Cahya Kawaluyaan, Kota Baru Parahyangan. Sesaat setelah ambulans datang, petugas Jasa Marga yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, dia membawa jenazah korban tewas yang terbungkus kantong mayat berwarna putih. “Ini korban tewas kecelakaan bus dan truk di tol. Korbannya perempuan dan berjilbab. Tubuhnya sudah tak berbentuk, sepertinya dia terlempar ke luar bus lalu tergilas,” katanya. (don)

Spanduk Liar Dibabat Habis MARGAHAYU-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung membabat habis spanduk liar di sejumlah wilayah awal pekan ini. Dalam penertiban itu, Satpol PP bekerja sama dengan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pertamanan Dinas Perumahan,Tata Ruang, dan Kebersihan (Dispertasih), serta Humas Pemkab Bandung. Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung, Syarif Hidayat mengatakan Satpol PP tidak akan segan-segan menertibkan spanduk dan baligo liar yang tidak memiliki izin. “Dalam penertiban ini, se-

banyak 30 spanduk dan baligo liar yang terpampang sepanjang jalan protokol Margahayu sampai dengan Soreang dicabut,” kata Syarif. Menurut dia, sebelumnya, penertiban spanduk dan reklame liar dilakukan secara persuasip. “Jika tetap membandel, terpaksa kami mencabut reklame dan baligoliar itu,” katanya. Kasiops Satpol PP Boykeu, mengatakan, jumlah spanduk liar yang ditertibkan lebih sedikit dibandingkan penertiban yang dilakukan sebelumnya. Saat itu, jumlah spanduk dan baligo yang ditertibkan seba-

nyak 50 buah. “Kami akan terus melakukan penertiban spanduk liar,“ tegasnya. Dedi Mulyadi dari UPTD Pertamanan Dispertasih Kabupaten Bandung mengatakan, pembabatan spanduk liar tidak dilakukan sembarangan. Sebelum penertiban, petugas terlebih dahulu melihat stempel yang tertera pada spanduk atau baligo. “Bila izin dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah Kabupaten Bandung tidak berlaku lagi, pencopotan spanduk baru dilakukan,” katanya. (gun)

DONI RAMDHANI/BANDUNG EKSPRES

TABRAKAN: Salah seorang korban yang selamat pada kecelakaan maut di jalan Tol Purbaleunyi, dirawat di RS Cahya Kawaluyaan Kota Baru Parahyangan Padalarang KBB kemarin (22/9). Akibat kecelakaan itu, satu penumpang tewas dan lima luka-luka. LAYOUT: TIAN

8 CIRCLE K  

TABRAKAN: Salah seorang korban yang selamat pada kecelakaan maut di jalan Tol Purbaleunyi, dirawat di RS Cahya Kawaluyaan Kota Baru Parahyan...

Advertisement